kata pengantar -...

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah 2015-2019 i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadhirat ALLAH SWT atas rahmat dan karunia-NYA sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah tahun 2015-2019 dapat diselesaikan dengan

baik.

Pada dasarnya Renstra merupakan suatu perencanaan jangka menengah yang disusun dengan maksud agar organisasi dapat secara proaktif beradaptasi dengan perubahan dinamika lingkungan strategis baik internal maupun eksternal sekaligus merupakan perencanaan yang mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan organisasi kedepan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dan adanya perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian melalui Peraturan Menteri Pertanian nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, maka dilakukan penyesuaian/revisi Renstra Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah dengan mengakomodir tugas pokok dan fungsi baru dalam merumuskan visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategis dan sasaran kinerja.

Renstra yang disusun juga telah diselaraskan dengan sembilan agenda prioritas NAWACITA dan Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah mendapat amanat prioritas diantaranya mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah 2015-2019 ii

strategis ekonomi domestic melalui peningkatan kedaulatan pangan dengan sasaran komoditas tebu.

Dengan disusunnya Renstra Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah tahun 2015-2019 maka Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah mempunyai panduan, pedoman dan acuan umum tentang arah kebijakan pembangunan tanaman Semusim dan Rempah kedepan yang diimplementasikan kedalam program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam rangka pencapaian sasaran pokok pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019. Arah kebijakan ini tentunya masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana kerja tahunan agar skala prioritas program dan kegiatan menjadi lebih kongkrit, terukur, tepat sasaran dan berkelanjutan sekaligus mewujudkan fungsi organisasi yang lebih berdaya dan berhasil guna dalam memantapkan pelaksanaan akuntabilitas instansi pemerintah.

Partisipasi, peranan, dedikasi, motivasi, dukungan dan komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini sangat menentukan keberhasilan terlaksananya program dan kegiatan Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah tahun 2015-2019 sesuai dengan yang direncanakan. Untuk itu, kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada semua pihak atas keterlibatannya.

Semoga dokumen Renstra ini dapat menjadi landasan yang kuat, terarah dan terukur bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah 2015-2019 iii

di Pusat dan Daerah dalam penyelenggaraan perkebunan sampai dengan tahun 2019 serta dapat dijadikan sebagai acuan penyusunan rencana kerja tahunan di bidang tanaman semusim dan rempah.

Jakarta, Oktober 2016

Direktur Tanaman Semusim dan Rempah

Dr. Ir. Agus Wahyudi, MS NIP. 196001211985031002

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah 2015-2019 iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …………………………………………….. i DAFTAR ISI ............................................................................. IV DAFTAR TABEL …………………………………………………. VI DAFTAR GAMBAR ……………………………………………… VIII DAFTAR LAMPIRAN ……………………………………………. IX BAB I PENDAHULUAN ..................................................... 1

1.1. Latar Belakang Pembangunan Rempah dan Penyegar…………………………………………

1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan …………………… 4 1.3. Kondisi Pengembangan Tanaman Semusim

Rempah Tahun 2010-2014 .............................

5 1.4. Potensi dan Tantangan………………………… 12

BAB II ARAH KEBIJAKAN, SASARAN DAN STRATEGI DIREKTORAT TANAMAN SEMUSIM DAN REMPAH TAHUN 2015-2019 .................................

21 2.1. Kerangka Berfikir Penyusunan Renstra

Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah dan ……………………………………………….

21 2.2. Arah Kebijakan Direktorat Tanaman Semusim

dan Rempah ....................................................

25 2.3. Sasaran Strategis Pembangunan Semusim

dan Rempah …………………………………….

27 2.4. Strategi pembangunan tanaman semusim dan

Rempah …………………………………………..

33

BAB III VISI, MISI DAN TUJUAN DIREKTORAT TANAMAN SEMUSIM DAN REMPAH TAHUN 2005-2019……………………………………………..

36

3.1.Visi Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah ………………………………………….. 36

3.2. Misi Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah …………………………………………. 36

3.3. Tujuan Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah………………………………………….. 37

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah 2015-2019 v

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN DIREKTORAT TANAMAN SEMUSIM DAN REMPAH TAHUN TAHUN 2015-2019 …………………………………..

40

4.1. Program Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah Tahun 2015-2019…………………….

40

4.2. Kegiatan Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah Rempah dan Penyegar Tahun 2015-2019………………………………………..

42

BAB V PROYEKSI KEBUTUHAN INVESTASI DAN

PENDANAAN APBN DIREKTORAT TANAMAN SEMUSIM DAN REMPAH TAHUN 2015-2019 …..

48 5.1. Kerangka Pendanaan ………………………….. 48 5.2. Proyeksi Kebutuhan Investasi Pembangunan

Tanaman Semusim dan Rempah……………... 55 5.3. Proyeksi Ketersediaan APBN Direktorat

Tanaman Semusim dan Rempah …………….

56

BAB VI KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN DIREKTORAT TANAMAN SEMUSIM DAN REMPAH …………………………..

58 6.1. Kerangka Regulasi ……………………………... 58 6.2. Sinergitas Hubungan Kerangka Regulasi dan

Kerangka Pendanaan …………………………. 62 6.3. Kerangka Kelembagaan ……………………….. 64

BAB VII DUKUNGAN DITJEN PERKEBUNAN/LEMBAGA DALAM PEMBANGUNAN TANAMAN SEMUSIM DAN REMPAH TAHUN 2015-2019 ………………...

72 7.1. Dukungan Instansi Terkait Lingkup Direktorat

Jenderal Perkebunan …………………………..

72 7.2. Dukungan Kementerian/Lembaga ……............ 73

BAB VIII PENUTUP ……………………………………………. 79 LAMPIRAN-LAMPIRAN ………………………………………….

81

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah 2015-2019 vi

DAFTAR TABEL

Tabel Keterangan Hal

1 Realisasi Penyediaan Dana APBN untuk Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim dan Rempah Tahun 2010-2014. 6

2 Perkembangan Keterlibatan Tenaga Kerja pada Usaha Tanaman Semusim dan Rempah Tahun 2010-2014 ……………………………………………… 7

3 Perkembangan Luas Areal Komoditas Tanaman Semusim dan Rempah Tahun 2010-2014 ………….. 9

4 Perkembangan Produksi Komoditas Utama Tanaman Semusim da Rempah Tahun 2010-2014.. 10

5 Perkembangan Produktivitas Komoditas Utama Tanaman Semusim da Rempah Tahun 2010-2014.. 11

6 Proyeksi Luas Tanaman Menghasilkan (TM) (hektar) komoditas tanaman Semusim dan Rempah tahun 2015 – 2019 ……………………………………. 28

7 Proyeksi Produksi (ton) Komoditas Tanaman Semusim dan Rempah Tahun 2015-2019…………... 29

8 Proyeksi produktivitas (kg/ha) komoditas tanaman Semusim dan rempah tahun 2015-2019…………….. 31

9 Perkembangan Areal, Produksi dan Produktivitas Tebu/Gula Tahun 2015-2019 (ribu/ton/ha)………….. 33

10 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Peningkatan Produksi dan Produktivtas Tanaman Semusim dan Rempah Berkelanjutan Tahun 2015-2019 ………………………. 41

11 Indikator Kinerja Program (IKP ) untuk Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah Tahun 2015-2019…. 45

12 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pengembangan Areal Produktif Tanaman Tebu tahun 2015-2019 …………… 45

13 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pengembangan Areal Produktif Tanaman Rempah (Lada, Pala dan Cengkeh) Tahun 2015-2019………………………….. 46

14 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pengembangan Areal Produktif Tanaman Semusim Lainnya (Kapas, Tembakau, Nilan) Tahun 2015-2019………………… 47

15 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Perluasan

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah 2015-2019 vii

Tanaman Semusim dan Rempah di Lahan Kering (Tebu, Lada, Pala dan Cengkeh) Tahun 2015-2019……………………………………………………...

47

16 Proyeksi Kebutuhan Investasi Pengembangan Komoditas Semusim dan Rempah Tahun 2015-2019 ……………………………………………………. 56

17 Proyeksi Penyediaan dana APBN Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah tahun 2015-2019 …………....... 57

18 Instansi Terkait Lingkup Ditjen Perkebunan dan Jenis Dukungan ……………………………………….. 73

19 Instansi Terkait di luar Lingkup Ditjen Perkebunan dan Jenis Dukungan ………………………………….. 74

20 Instansi Terkait diluar Lingkup Kementerian Pertanian dan Jenis Dukungan ……………………… 76

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah 2015-2019 viii

DAFTAR GAMBAR

Gambar Keterangan Hal.

1

Sinergitas hubungan kerangka regulasi dan kerangka pendanaan ………………………….

63

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah 2015-2019 ix

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Keterangan Hal.

1 Proyeksi produksi Komoditas Tebu Tahun 2015-2019 ………………………………………...

82

2 Proyeksi Produksi Komoditas Lada Tahun 2015-2019 ………………………………………..

83

3 Proyeksi Produksi Komoditas Cengkeh Tahun 2015-2019 ………………………………………..

84

4 Proyeksi Produksi Komoditas Pala Tahun 2015-2019 ………………………………………..

85

5 Proyeksi Produksi Komoditas Kapas Tahun 2015-2019 ………………………………………..

86

6 Proyeksi Produksi Komoditas Nilam Tahun 2015-2019 ………………………………………..

87

7 Proyeksi Produksi Komoditas Tembakau Tahun 2015-2019 ………………………………..

88

8 Lokasi Pengembangan Kawasan Berbasis Tanaman Semusim dan Rempah ……………..

89

9 Addendum Renstra Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah (Edisi Revisi) ………….

90

10 Matriks Rencana Sasaran Indikator Kinerja dan Pendanaan Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah Tahun 2015-2019 ……………………..

92

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah Tahun 2015-2019 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Atas dasar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tersebut, maka pembangunan perkebunan mempunyai peranan penting dan strategis dalam perekonomian nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa dan pendapatan negara, penyediaan lapangan kerja, pemenuhan kebutuhan pasar, baik dalam maupun luar negeri, penyediaan bahan baku industri serta optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

Komoditas perkebunan dikelompokkan dalam d u a kelompok, yaitu Tanaman Tahunan dan Penyegar, serta Tanaman Semusim dan Rempah. Ditinjau dari luas areal kelompok tanaman semusim dan Rempah hanya sekitar 3,08 % dari total areal perkebunan seluas 23,8 juta ha. Namun peranan dari komoditas tanaman semusim dan rempah cukup nyata, terutama dalam hal penyediaan bahan pangan nasional seperti gula dari tebu yang pada tahun 2019


ditargetkan untuk mencapai pemenuhan kebutuhan gula komsumsi masyarakat sebesar 3,2 juta ton. Selain itu komoditas tanaman semusim dan rempah lainnya, yaitu kapas untuk memenuhi kebutuhan industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dalam negeri, tembakau berperan dalam peningkatan penerimaan negara melalui cukai tembakau, pajak dan penambahan devisa, serta nilam sebagai komoditas ekspor yang dapat menambah devisa negara.

Peranan tanaman lada, pala dan cengkeh juga sangat penting dan strategis dalam pembangunan pertanian nasional, yaitu sebagai penyumbang devisa Negara, penyediaan kesempatan kerja yang sangat besar, peningkatan pendapatan petani, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan serta pengembangan wilayah.

Pembangunan perkebunan, khususnya tanaman semusim dan rempah ke depan dihadapkan kepada berbagai tantangan, seperti terjadinya berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta berbagai persoalan mendasar seperti adanya tekanan globalisasi dan liberalisasi pasar, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, terbatasnya sumber daya lahan, air dan energi, terbatasnya tenaga kerja disektor pertanian, terjadinya perubahan iklim global, kepemilikan lahan sempit dan status lahan, kemampuan sistem perbenihan nasional masih terbatas, petani kesulitan mengakses permodalan, kapasitas kelembagaan


petani dan penyuluh masih lemah, serta kurang harmonisnya koordinasi kerja antar sektor terkait pembangunan perkebunan.

Pembangunan tanaman semusim dan rempah diarahkan pada upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman melalui fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana produksi, pemberdayaan petani, penataan kelembagaan, pelayanan data dan informasi, serta meningkatkan peran tanaman semusim dan rempah. Agar upaya tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efisien, maka diperlukan peningkatan peran serta dari seluruh jajaran pelaku usaha tanaman semusim dan rempah secara terpadu dan terkoordinasi. Untuk itu perlu disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah yang selain merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan, disesuaikan dengan batas-batas kewenangan pembangunan perkebunan yang berada di tingkat Kementerian Pertanian (pusat), serta penyesuaian dengan tuntutan perubahan struktur organisasi.

Renstra Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah Tahun 2015-2019 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, serta indikator pencapaian kinerja selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategis atas kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan/


ancaman terkini yang dihadapi dalam pembangunan tanaman semusim selama kurun waktu tersebut.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rancangan Awal Renstra Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599 Tahun 2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511 Tahun 2006 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal


Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;

11. Kepmentan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penetapan Kawasan Perkebunan Nasional.

1.3. Kondisi Umum Pembangunan Tanaman Semusim dan Rempah.

Kondisi umum pembangunan perkebunan selama kurun waktu 2010-2014 memberikan gambaran yang cukup baik dilihat dari indikator makro maupun mikro. Indikator makro dilihat dari perkembangan PDB, perkembangan penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan pekebun, perkembangan investasi dan perkembangan neraca perdagangan.

Khusus untuk tanaman semusim dan rempah, perkembangan PDB belum dapat dipisahkan dari PDB sub sektor perkebunan. Oleh karena itu untuk indikator makro PDB dari tanaman semusim dan rempah tidak dapat digambarkan secara rinci, sedangkan


indikator mikro dapat dilihat dari perkembangan produksi, luas areal dan produktivitas tanaman. 1.3.1. Kinerja Pendanaan Pembangunan Tanaman

Semusim dan Rempah Tahun 2010-2014.

Realisasi pendanaan pembangunan Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah melalui APBN untuk pembiayaan pembangunan tanaman semusim dan rempah pada Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim dan Rempah Berkelanjutan tahun 2010-2014 disajikan pada tabel 1 berikut :

Tabel 1 : Realisasi Penyediaan Dana APBN untuk Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim dan rempah Tahun 2010-2014.

Kegiatan Realisasi APBN (milyar rupiah) per tahun

2010 2011 2012 2013 2014

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim dan Rempah

-

122,48

245,61

892,79

514,34

Catatan : - Sumber Direktorat Jenderal Perkebunan


1.3.2. Kinerja Makro Pembangunan Tanaman Semusim dan Rempah Tahun 2010-2014

a. Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja

Tenaga kerja dalam pengembangan tanaman semusim d an rem p a h selama kurun waktu dimaksud se la l u meningkat setiap tahunnya, terutama dari peningkatan areal pertanaman tebu, tembakau dan nilam, lada, pala dan Cengkeh serta komoditas semusim lainnya.

Gambaran keterlibatan tenaga kerja pada usaha tanaman semusim dan Rempah dapat digambarkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perkembangan Keterlibatan Tenaga Kerja pada Usaha Tanaman Semusim dan Rempah Tahun 2010 – 2014.

Komoditas

Keterlibatan Tenaga Kerja (Orang) Laju Pertumbuhan

(%/thn) 2010

2011

2012

2013

2014*)

Tebu 956.466 1.042.173 1.033.808 1.068.022 1.217.460 6,36

Kapas 22.496 20.846 18.551 16.521 6.066 23,14

Tembakau 689.360 771.043 927.258 537.421 543.181 2,22

Nilam 63.615 71.085 73.474 67.816 67.863 1,87

Lada 321,498 320,624 322,390 297.761 298.927 1,74

Pala 146,331 149,811 152,525 168,911 178,233 5,11

Cengkeh 1,060,877 1,064,030 1,060,742 1.073,590 1.077,414 0,39

Sumber : Statistik Perkebunan


b. Perkembangan Pendapatan Petani

Pendapatan petani perkebunan p e r K K pada akhir Tahun 2014 mencapai 1 .891 US$, dengan la ju per tumbuhan per tahun sek i ta r 3 ,17%. Petani tebu, tembakau, nilam, lada, pala dan cengkeh pada umumnya melakukan usahatani secara intensif sebagai mata pencaharian utama, namun untuk kapas hanya merupakan usaha sampingan.

1.3.3. Kinerja Mikro Pembangunan Tanaman Semusim dan Rempah Tahun 2010-2014.

a. Perkembangan Luas Areal

Tanaman semusim dan rempah pada umumnya diusahakan oleh perkebunan rakyat, kecuali sebagian kecil tanaman tebu khususnya di Luar Pulau Jawa lahan tebu mayoritas diusahakan oleh Perusahaan, T e m b a ka u , diusahakan oleh perkebunan besar, baik swasta maupun negara.

Pertumbuhan areal tanaman semusim dan rempah selama Tahun 2010-2014 menunjukkan peningkatan untuk komoditas utama tanaman Semusim dan Rempah.

Namun demikian terjadi penurunan untuk komoditi nilam, kapas dan lada. Tanaman nilam mengalami penurunan disebabkan beberapa hal, seperti tingkat harga yang berfluktuasi, adanya serangan hama sehingga petani cenderung untuk tidak


mengembangkan secara luas lagi terutama petani-petani yang masih bersifat mencoba karena melihat kondisi harga yang kadang-kadang mencapai tingkat yang sangat tinggi. Tanaman kapas sangat rentan terhadap serangan hama dan penyakit serta curah hujan yang tinggi, maka pengembangan kapas banyak dilakukan secara tumpangsari dengan komoditas lain. Disamping itu komoditas kapas mempunyai daya saing rendah terhadap komoditas lain.

Luas areal tanaman lada mengalami penurunan yang diakibatkan antara lain perubahan iklim, serangan hama dan penyakit dan konversi ke komoditi lain. Gambaran luas areal selama Tahun 2010-2014 adalah seperti pada Tabel 3.

Tabel 3. Perkembangan Luas Areal Komoditas Tanaman Semusim dan Rempah

Tahun 2010- 2014.

Komoditas Luas Areal (000 ha)

Laju Pertmb (%)

/ tahun 2010 2011 2012 2013 2014

Tebu 454,11 451,79 451,25 469,23 477,88* 1,30

Kapas 10,19 10,24 9,57 8,74 5,60* -12,66

Tembakau 216,27 228,77 270,29 192,81 195,26* -0,87

Nilam 24,47 28,01 31,16 28,23 28,26 4,10

Lada 179,318 177,490 177,787 171.920 172.615 (0,94)

Pala 118,345 122,396 134,709 140,424 150,618 6,25

Cengkeh 470,041 485,191 493,888 501.378 502.563 1,69



b. Perkembangan Produksi

Perkembangan produksi tanaman semusim dan

rempah selama kurun waktu 2010 - 2014, khususnya

untuk 7 komoditas utama menunjukkan laju

pertumbuhan 0,41% sampai dengan 19%. Sedangkan

untuk produksi kapas terjadi penurunan sebesar

18,12%.

Gambaran perkembangan produksi tujuhkomoditas

tanaman semusim dan rempah selama kurun waktu

2010-2014 seperti pada Tabel 4.

Tabel 4. Perkembangan Produksi Komoditas Utama Tanaman Semusim dan Rempah

Tahun 2010- 2014

Komoditas Produksi (000 ton) Laju

Pertmb (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Tebu (gula) 2.290,12 2.267,89 2.591,69 2.551,03 2.632,24 3,73

Kapas (kapas berbiji) 3,17 2,27 2,95 1,87 1,17 -18,12

Tembakau (daun kering) 135,68 214,52 260,82 164,45 166,26 10,96

Nilam (daun kering) 2,21 2,87 2,65 2,08 2,10 0,41

Lada 83,66 87,09 87,84 91.04 91,94 2,40

Pala 15,79 22,25 25,32 28,17 31,01 19,00

Cengkeh 98,38 72,21 99,89 109,69 110,57 5,58



c. Perkembangan Produktivitas Tanaman

Laju pertumbuhan produktivitas rata-rata selama kurun waktu 2010-2014 untuk ke t u j u h komoditas tanaman semusim yang tertinggi yaitu 12,68% per tahun dicapai oleh komoditas pala, sedangkan terendah adalah tebu sebesar 1,31%. Untuk tanaman nilam dan kapas terjadi penurunan produktivitas berturut-turut 5,72% dan 4,58%. Gambaran perkembangan produktivitas komoditas tanaman semusim dan rempah selama Tahun 2010-2014 seperti pada Tabel 5.

Tabel 5. Perkembangan Produktivitas Komoditas Utama Tanaman Semusim dan Rempah. Tahun 2010-2014.

Komoditas Produktivitas (kg/ha) Laju Pertmb

(%)/ tahun 2010 2011 2012 2013 2014

Tebu (gula) 5.292 5.030 5.770 5.467 5.508 1,31

Kapas (kapas berbiji)

380

303

333

288

304

-4,58

Tembakau (daun kering)

760

950

1.008

928

851

3,72

Nilam (daun kering)

119

132

110

145

74

-5,72

Lada 756 784 771 818 824 2,22

Pala 310 387 474 469 490 12,68

Cengkeh 322 238 325 350 352 4,68 Sumber : Statistik Perkebunan


1.4. Potensi dan Tantangan

1.4.1. Potensi Pembangunan Tanaman Semusim dan Rempah.

Tanaman semusim dan rempah telah dikembangkan sejak era kolonial, bahkan usaha agribisnis berbasis tebu pernah menjadi andalan perekonomian Pemerintah Hindia Belanda. Namun hanya tebu dan tembakau yang berkembang hingga skala nasional. Karakteristik usaha agribisnis tanaman semusim dan rempah, kecuali agribisnis tebu, pada umumnya merupakan usaha skala kecil, usaha keluarga, dan dikembangkan secara sporadis guna memenuhi kebutuhan lokal.

Komoditas gula berbasis tebu dan serat kapas, saat ini merupakan dua komoditas agribisnis perkebunan tanaman semusim yang seluruh produksinya ditujukan untuk memenuhi sebagian kebutuhan nasional yang sebagian besar masih diimpor. Sementara itu, komoditas tembakau selain untuk memasok kebutuhan industri rokok dalam negeri, juga diekspor dalam bentuk tembakau krosok dan rokok. Namun demikian masih terdapat jenis tembakau yang harus diimpor karena belum terpenuhinya dari produksi di dalam negeri, seperti jenis burley dan oriental yang digunakan untuk blending dalam industri rokok putih. Selain itu tanaman nilam merupakan tanaman penghasil minyak atsiri yang sebagian besar diekspor dalam bentuk produk kasar.


Komoditi rempah merupakan andalan ekspor nasional yang sangat diminati pasar dunia karena memiliki cita rasa dan aroma yang khas/spesifik/specialty, tidak tergantikan dengan produk serupa dari negara lain, yaitu Lampung Black Pepper, Munthok White Pepper, Koerintji Casiavera dan Banda Nutmeg. Indonesia sebagai produsen no.1 dunia untuk lada putih, pala dan kayu manis. Untuk cengkeh Indonesia merupakan produsen sekaligus konsumen terbesar dunia.

Indonesia mempunyai potensi sumber daya hayati yang melimpah dan beragam untuk tanaman rempah yang dapat dikategorikan terbesar di dunia. Dengan kekayaan plasma nutfah tersebut maka dapat dilakukan pengujian dan penelitian (rekayasa genetik) untuk mendapatkan benih tanaman terbaik sesuai spesifik lokasi.

Perpaduan aneka ragam plasma nutfah dengan potensi geografis dan iklim tropis yang cocok menghasilkan produk yang optimal dengan cita rasa dan aroma yang khas.

Tanaman rempah termasuk tanaman yang mampu memelihara agro ekosistem baik fungsi aerasi, hidro-orologis, maupun fiksasi CO2 dan sumber penghasil O2 serta konservasi lahan dan air.

Selama dasawarsa terakhir terjadi peningkatan kebutuhan rempah di pasar dunia, baik di negara konsumen maupun negara produsen, yang diakibatkan oleh adanya peningkatan jumlah penduduk,


berkembangnya indsustri makanan, minuman, farmasi, kecantikan dan kebugaran serta trend masyarakat dunia untuk mengkonsumsi pangan shat dan alami (back to nature).

Potensi ekonomi usaha tanaman semusim dan rempah cukup baik, terutama dalam hal penghematan devisa dan pembukaan peluang lapangan kerja baru. Dengan kenyataan ini, sebagai negara berpenduduk nomor empat terbesar di dunia, Indonesia perlu memperhatikan potensi dan prospek pengembangan tanaman semusim dan rempah, terutama untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan, serta menggerakkan perekonomian rakyat, sehingga comparative advantage yang dimiliki dapat berkembang optimal. Satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa pengusahaan tanaman semusim dan rempah dapat memberikan dampak pada perekonomian nasional, karena dapat diproduksi dalam waktu relatif lebih cepat dibandingkan tanaman tahunan. Sehingga dapat diandalkan untuk mengembangkan perekonomian rakyat lokal di pedesaan, terutama pada masa krisis ekonomi.

Potensi pengembangan tanaman semusim dan rempah masih cukup besar karena adanya faktor-faktor pendukung diantaranya lahan, iklim/agroklimat, jumlah penduduk (tenaga kerja dan sekaligus pasar) dan teknologi.


a. Lahan

Tebu : saat ini pengembangan tebu pada lahan historis wilayah binaan pabrik gula, baik daerah Jawa (Jawa Timur, Jawa Tengah, DI.Yogyakarta) maupun di luar Jawa (Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Gorontaalo). Pengembangan tebu untuk gula merah berada di provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Aceh, Jambi, Sumatera Barat. Sedangkan untuk wilayah pengembangannn pabrik gula baru di pulau Jawa (Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat), untuk di luar pulau Jawa (Maluku Utara (Halmahera Timur), Papua (Meraoke), NTB, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan) pengembangan tebu rata-rata dilakukan pada lahan tegalan.

Lahan potensial dan kelayakan teknis, baik pada lahan tegalan/kering maupun lainnya, untuk tanaman tebu cukup tersedia di luar Jawa.

Adanya pengalaman sebagai negara p r o d u s e n gula serta tersedianya unit-unit prosesing atau Pabrik Gula (PG) yang tersebar mulai dari Sumatera, Jawa dan Sulawesi, yang saat ini mencapai 64 PG. Kesemuanya itu merupakan potensi dan asset nasional yang perlu dipertahankan dan diberdayakan kembali.

Kapas : Lahan potensial pengembangan kapas Indonesia terdapat di Jawa Tengah, Jawa Timur, DI.Yogyakarta, NTB, NTT, Bali dan Sulsel.


Tembakau : Lahan cukup tersedia, sentra pengembangan saat ini di Pulau Jawa, Sumatera, dan Nusa Tenggara. Luasan pengembangan disesuaikan dengan kebutuhan pabrik rokok dan ekspor.

Nilam : Lahan potensial pengembangan tanaman nilam yaitu Jambi, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten dan Bali.

Lada : Lahan untuk pengembangan lada masih cukup tersedia terdapat daerah pengembangan kawasan lada yaitu Provinsi Lampung, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, selain daerah kawasan tersebut terdapat daerah potensi lain yaitu Provinsi Bengkulu Jabar, Jateng dan Kalteng, dengan membaiknya harga lada semakin menambah minat petani untuk agribisnis lada.

Pala : Potensi yan dimiliki Indonesia untuk pengembangan pala cukup terbuka terutama untuk pala organik yang didukung ketersediaan lahan yang cukup luas. Setiap tahun pasar organik dunia diperkirakan meningkat hampir 20% hal ini menjadi peluang yang cukup besar indonesia. Daerah kawasan pengembangan pala yaitu provinsi Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara, Aceh dan Papua Barat.


Cengkeh: Saat ini permintaan akan produk cengkeh terus meningkat sebaliknya produksi dan mutu cengkeh yang dihasilkan justru cenderung terus menurun, akibat kurang pemeliharaan. Lahan untuk pengembangan cengkeh masih cukup tersedia terdapat 15 provinsi yang memiliki kesesuaian yang cocok untuk pengembangan cengkeh. Daerah Pengembangan Kawasan Cengkeh yaitu provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Maluku Utara.

b. Kelembagaan/Kemitraan.

Tumbuh berkembangnya kelembagaan, khususnya kelembagaan di tingkat petani yang merupakan ujung tombak usahatani pada tanaman semusim dan rempah dalam bentuk asosiasi petani dan koperasi yang berperan penting dalam mendukung berkembangnya agribisnis tanaman semusim dan rempah. Petani dan petugas yang terkait dalam pengembangan Tanaman semusim dan rempah memiliki cukup banyak pengalaman dalam bidang usaha dimaksud.

Tumbuh dan berkembangnya kemitraan usaha antara petani tebu, tembakau dan kapas dengan perusahaan pengelola (pabrik gula, pabrik rokok/perusahaan pengelola, pabrik tekstil) yang berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan mutu serta pengelolaan usahatani melalui


penerapan paket tekonologi. Kemitraan antara petani rempah dengan industri/eksportir dilaksanakan melalui berbagai tahapan agribisnis. Dengan kemitraan ini telah mampu mengakses petani ke sumber permodalan pasar atau meningkatkan pendapatan petani.

Tersedianya kelembagaan/institusi penelitian seperti Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI), Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas), Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (Balittro), serta riset dan pengembangan teknologi pada perusahaan industri berbasis tanaman semusim dan rempah, serta sejumlah tenaga peneliti yang sudah berpengalaman.

c. Teknologi Tersedia berbagai rakitan teknologi terutama untuk mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas hasil serta beberapa varietas unggul yang telah dilepas yang sesuai dengan masing-masing lokasi dan tipologi masing-masing wilayah serta komoditas.

d. SDM Jumlah angkatan kerja pertanian yang saat ini mencapai 40 juta tenaga kerja atau separuh dari angkatan kerja total, merupakan sumber energi yang cukup penting. Dalam jangka panjang, apabila sub sistem agroindustri semakin berkembang dan mampu menyerap tenaga kerja,


maka diharapkan upaya khusus sub sistem usahatani cukup penting. Dalam jangka panjang tenaga kerja angkatan muda (produktif) beralih dari sektor pertanian (usahatani) ke sektor industri. Hal tersebut menyebabkan kesulitan mencari tenaga kerja di pertanian dan berdampak pada tingginya biaya tenaga kerja. Untuk mengatasi hal tersebut maka di sektor pertanian perlu dilakukan mekanisasi untuk peningkatan produksi dan produktivitas lahan.

1.4.2. Tantangan Pembangunan Tanaman

Semusim dan Rempah.

a. Adanya fluktuasi harga komoditas tanaman semusim dan rempah baik di tingkat nasional maupun internasional yang berpengaruh terhadap perkembangan usaha budidaya tanaman semusim dan rempah;

b. Tata niaga tanaman semusim dan rempah pada umumnya melalui mata rantai yang panjang, akibatnya harga yang diterima petani selaku produsen lebih rendah dibandingkan dengan harga yang seharusnya diterima.

c. Ketersediaan benih unggul yang masih terbatas;

d. Terjadinya perubahan iklim secara global yang sulit diprediksi, hal ini berpengaruh terhadap pola tanam dan proses panen pada tanaman semusim dan rempah sehingga menyebabkan ekplosi OPT dan penurunan produktivitas.


e. Keterbatasan lahan untuk pengembangan komoditas tertentu seperti tebu;

f. Perbaikan mutu Gula Kristal Putih (GKP) untuk konsumsi industri dan farmasi;

g. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian;

h. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi.

i. Lemahnya koordinasi dan komunikasi Pusat dan Daerah, dapat mengakibatkan kurang sinkronnya kebijakan/regulasi dan program khususnya setelah adanya Undang-Undang Otonomi Daerah, hal ini menimbulkan dampak negatif terhadap pencapaian program pembangunan tanaman semusim dan rempah.

j. Sulitnyaa tenaga kerja di sektor pertanian.


BAB II ARAH KEBIJAKAN, SASARAN DAN STRATEGI

DIREKTORAT TANAMAN SEMUSIM DAN REMPAH TAHUN 2015-2019

2.1. Kerangka Berfikir Penyusunan Renstra Direktorat

Tanaman Semusim dan Rempah.

Sebagai dasar dalam mengembangkan tanaman semusim dan rempah ke depan, Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah merumuskan kerangka berfikir yang berbasis perencanaan. Kerangka berfikir ini memuat analisis perencanaan dalam memproyeksi target mikro pembangunan tanaman semusim dan rempah kedepan yang meliputi proyeksi luas Tanaman Menghasilkan (TM), produksi dan produktivitas terhadap pemenuhan program ekstensifikasi, intensifikasi dan peremajaan tanaman. Selain itu memproyeksi kebutuhan investasi dan penyerapan tenaga kerja atas dasar pertumbuhan PDB.

Kerangka berfikir penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah tahun 2015-2019 bahwa perhitungan target atau sasaran produksi tanaman semusim dan rempah tahun 2015-2019 dihitung dengan menggunakan pendekatan bahwa pertumbuhan PDB dipengaruhi oleh pertumbuhan PDB tahun sebelumnya, pertumbuhan produksi dan nilai net ekspor komoditas semusim dan rempah.


Hasil perhitungan pertumbuhan produksi tersebut diturunkan dari besaran pertumbuhan produksi komoditas tanaman semusim dan rempah dan besaran pertumbuhan nilai net ekspor komoditias semusim dan rempah. Mengingat produksi komoditas semusim dan rempah merupakan perkalian antara luas panen atau luas tanaman menghasilkan dengan produktivitasnya, maka dilakukan proyeksi luas panen atau luas tanaman menghasilkan untuk memperoleh nilai produktivitas.

Proyeksi luas tanaman menghasilkan dihitung dengan menggunakan metode analisis regresi deret waktu. Selanjutnya hasil analisis proyeksi tersebut digunakan untuk menghitung proyeksi produktivitas, dengan pendekatan hasil produksi dibagi dengan luas panen atau luas tanaman menghasilkan.

Sinergitas TM, TBM dan TTR dapat dijelaskan luas total tanaman semusim dan rempah terdiri dari luas Tanaman Belum Menghasilkan(TBM), luas Tanaman Menghasilkan (TM) dan luas Tanaman Tua atau Rusak (TTR).

Proyeksi luas TBM dihitung dengan metode analisis regresi deret waktu, sementara luas TTR dihitung dengan menggunakan pendekatan pertambahan luas TM dikurangi dengan pertambahan luas TBM pada saat umur tanam seharusnya menghasilkan pada masing-masing komoditas. Kelebihan luas TBM pada masing-masing tahun setelah dikurangi TBM pada saat


seharusnya tanaman menghasilkan dianggap merupakan tambahan luas tanaman baru.

Mengingat tanaman semusim dan rempah terdiri dari Perkebunan Rakyat (PR),Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perkebunan Besar Swasta (PBS), maka perhitungan proyeksi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan rincian luas TBM, TM dan TTR pada ketiga pelaku usaha tersebut. Penggunaan dana pemerintah/APBN digunakan untuk pembangunan perkebunan rakyat, maka dalam program intensifikasi akan dapat diperkirakan luas areal intensifikasi perkebunan rakyat padaTBM dan TM. Mengingat sumber pendanaan berasal dari petani/rakyat, pemerintah maupun swasta, maka program yang menggunakan dana dari pemerintah disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Selebihnya diharapkan bersumber dari petani/rakyat sendiri dan dari swasta melalui program kemitraan usaha.

Luas TTR merupakan penjumlahan dari luas tanaman yang telah memasuki usia habis masa produksinya/tanaman tua (TT) dan tanaman yang rusak karena terkena serangan OPT, tidak terawat atau terkena banjir dan kekeringan (TR). Luas TR merupakan luas TTR dikurangi dengan TT. Dengan pendekatan ini maka dapat diketahui berapa luas tanaman yang harus direhabilitasi sesuai dengan usia habis masa produktif masing-masing jenis tanaman dan berapa luas tanaman yang harus diremajakan


serta berapa besaran kebutuhan luas tambahan tanaman baru untuk perluasan areal.

Untuk memproyeksi kebutuhan investasi pembangunan tanaman semusim dan rempah selama tahun 2015-2019 menggunakan pendekatan ICOR (Incremental Capital Output Ratio) sedangkan untuk memperkirakan penyerapan tenaga kerja menggunakan pendekatan ILOR (Incremental Labour Output Ratio). Proyeksi nilai ICOR dihitung berdasarkan rata-rata ICOR periode 2000-2012. Porsi anggaran pemerintah, investasi oleh petani dan swasta (PMDN dan PMA, serta non fasilitas) merupakan rata-rata anggaran periode tersebut, dimana proyeksi nilai investasi petani dihitung dengan pendekatan nilai total investasi dikurangi dengan anggaran pemerintah dan swasta. Nilai kebutuhan investasi untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan PDB semusim dan rempah merupakan nilai ICOR dikalikan dengan target pertumbuhan PDB 2015- 2019.

Nilai ILOR juga diproyeksi dengan menggunakan rentang waktu data yang sama dan proyeksi penyerapan tenaga kerja dihitung dengan pendekatan nilai ILOR dikalikan dengan target pertumbuhan PDB 2015-2019. Hasil proyeksi PDB dibagi dengan nilai proyeksi penyerapan tenaga kerja merupakan nilai perkiraan pendapatan per kapita semusim dan rempah.


2.2. Arah Kebijakan Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah.

Guna mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Direktorat Tanaman Semusim dan rempah, serta sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsi, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan perkebunan Tahun 2015-2019 maka Kebijakan Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah Tahun 2015-2019 dirumuskan dalam kebijakan umum dan kebijakan teknis sebagai berikut:

2.2.1. Kebijakan Umum

Kebijakan Umum ditetapkan dalam rangka mendukung program Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah tahun 2015-2019 yaitu Peningkatan produksi komoditas tanaman semusim dan rempah berkelanjutan. Arah kebijakan Umum : 1. Pengembangan komoditas strategis (tebu, lada,

cengkeh, pala, kapas, nilam, Tembakau). 2. Pengembangan kawasan berbasis komoditas

unggulan. 3. Pengembangan dan penguatan sistem

pembiayaan. 4. Pengembangan sarana prasarana dan

infrastruktur pendukung usaha agribisnis.


2.2.2. Arah Kebijakan Khusus

Arah kebijakan khusus adalah arah kebijakan pembangunan tanaman semusim dan rempah tahun 2015-2019 yang ditetapkan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis utama dan pendukung Ditjen.Perkebunan 2015-2019. Arah Kebijakan Khusus Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah sebagai berikut : 1. Pemenuhan penyediaan bahan baku tebu dalam

rangka peningkatan produksi gula nasional. 2. Peningkatan komoditas tanaman semusim dan

rempah bernilai tambah dan berorientasi ekspor dalam mewujudkan daya saing sub sektor perkebunan.

3. Pemenuhan penyediaan bahan baku bio-energy dan pengembangan fondasi sistem pertanian bio-industry.

4. Pengembangan Sumber Daya Insani (SDI). 5. Penguatan kelembagaan pekebun dan kemitraan

usaha. 6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang

baik. 7. Peningkatan pendapatan keluarga petani.


2.3. Sasaran Strategis Pembangunan Tanaman Semusim dan Rempah.

Sasaran Strategis Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah 2015-2019 :

1. Peningkatan produksi Gula. 2. Pengembangan komoditas bernilai tambah dan

berdaya saing 3. Penyediaan bahan baku bioindustri dan

bioenergy 4. Peningkatan kualitas sumberdaya insani. 5. Peningkatan kualitas aparatur dan layanan

kelembagaan pertanian. 6. Peningkatan akuntabilitas kinerja kementerian

pertanian dan 7. Peningkatan pendapatan keluarga petani.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015-2019, sesuai tugas pokok dan fungsinya Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah menetapkan sasaran strategis untuk periode 2015-2019 yang di fokuskan pada peningkatan produksi dan produktivitas 7 komoditas utama tanaman semusim dan rempah dengan target per tahun sebagaimana diuraikan pada tabel 6 untuk proyeksi luas atanman menghasilkan (TM), tabel 7 untuk proyeksi produksi dan tabel 8 untuk proyeksi produktivitas.


Tabel 6. Proyeksi Luas Tanaman Menghasilkan/ TM (hektar) Komoditas Tanaman Semusim dan Rempah 2015-2019.

Komoditas

Proyeksi Luas TM (hektar) per tahun Laju Pertmb (%)

/tahun 2015 2016 2017 2018 2019

Tebu 445.000 451.000 464.000 489.000 519.000 3,94

Lada 116.500 117.000 117.600 118.000 118.700 0,47

Cengkeh 309.000 310.000 312.000 316.000 320.000 0,88

Pala 150.000 157.000 164.000 171,000 178.000 4,37

Nilam 31.900 32.200 32.400 32.600 32.800 0,70

Kapas 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 0,00

Tembakau 274.000 279.000 285.000 291.000 296.000 1,95 Sumber : Renstra Ditjen. Perkebunan Edisi Revisi.

Hasil analisis laju pertumbuhan rata-rata proyeksi luas TM dari 7 komoditas utama tanaman semusim dan rempah tahun 2015-2019 seperti pada tabel 6 diatas adalah sebesar 1,76%. Komoditas dengan proyeksi laju pertumbuhan TM yang tertinggi adalah pala kedua tebu dan ketiga tembakau dengan laju pertumbuhan antara 2-4% selama 5 tahun mendatang.

Komoditas tebu akan terus difasilitasi pengembangannya melalui kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman serta kegiatan pembukaan lahan baru pada daerah yang memiliki potensi pengembangan tebu secara agroekosistem dan rencana pengembangan Pabrik Gula (PG) baru.


Sedangkan komoditas pala selama ini telah di budidayakan oleh masyarakat secara tradisional di beberapa wilayah pengembangan (Provinsi Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat) walaupun begitu, persoalan budidaya yang baik dan penanganan pascapanen masih menjadi tantangan kedepan.

Komoditas kapas sampai dengan tahun 2019, diproyeksikan luas TM tetap, faktor ketersediaan lahan dan benih akan menjadi masalah utama pengembngan komoditas ini, sehingga arah kebijakan Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah lebih memprioritaskan pada kegiatan dalam rangka peningkatan produktivitas.

Tabel 7. Proyeksi Produksi (ton) Komoditas Tanaman Semusim dan Rempah

Tahun 2015-2019.

Komoditas

Proyeksi Produksi (ton) per tahun Laju Pertmb (%)

/tahun 2015 2016 2017 2018 2019

Tebu (gula) 2.498.000 2.510.000 2.698.000 2.949.000 3.262.000 6,97

Lada (Lada kering) 93.000 94.100 95.100 96.200 97.300 1,14

Cengkeh (bunga kering) 112.600 114.700 116.800 119.000 121.200 1,86

Pala (biji kering)

27.700 29.000 30.400 31.800 33.400 4,79

Nilam (mnyak nilam)

2.750 2.760 2.780 2.810 2.840 0,81

Kapas (serat berbiji)

1.850 1.930 2.000 2.090 2.170 4,07

Tembakau (daun kering)

279.600 298.800 319.400 341.500 365.100 6,90

Sumber : Renstra Ditjen. Perkebunan Edisi Revisi.


Hasil analisis laju pertumbuhan rata-rata proyeksi produksi dari 7 komoditas utama tanaman semusim dan rempah tahun 2015-2019 seperti pada tabel 7 diatas adalah sebesar 3,79%. Komoditas dengan prooyeksi laju pertumbuhan produksi yang tertinggi adalah tebu, pala dan kapas dengan kisaran pertumbuhan antara 3-6% selama 5 tahun mendatang. Tebu sebagai salah satu komoditas unggulan perkebunan memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan secara nasional yaitu gula. Hal ini sesuai dengan sasaran strategis Kementerian Pertanian dimana gula berbasis tebu menjadi komoditas strategis untuk pencapaian pangan nasional.

Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah berupaya mengembangkan tanaman tebu di wilayah sentra-sentra pengembangn tebu dan wilayah pengembangan/bukaan baru melalui alokasi anggaran pemerintah dan kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan produksi dan produktivitas. Dalam usaha perkebunan tebu, pada tabel 7, tahun mendatang diproyeksikan terjadi peningkatan produksi gula yang cukup signifikan dengan laju pertumbuhan produksi sebesar 6,97%.

Untuk mendukung peningkatan produksi gula, diwujudkan dalam bentuk penguatan riset dan kelembagaan usaha tani tebu serta kegiatan fisik berupa bongkar ratoon, rawat ratoon dan perluasan areal padadaerah potensial pengembangan tebu dan daerah bukaan baru. Selain itu inisiasi pembangunan dan revitasilisasi PG melalui


peningkatan kapasitas giling PG dan fasilitasi pembiayaan menjadi faktor penting dalam mendukung kebijakan pengembangan tebu.

Peningkatan luas TM komoditas pala yang diproyeksikan 5 tahun mendatang tumbuh sebesar 4,37% akan diikuti dengan peningkatan produksi sebeasr 4,79%. Optimalisasi pemanfaatan lahan eksisting komoditas pala pada daerah sentra pengembangan melalui kegiatan rehabilitasi dan peremajaan diyakini akan mampu mencapai target produksi yang dicanangkan. Selain itu pola budidaya,pemberdayaan pekebun dan teknologi pascapanen harus menjadi kegiatan pengungkit dalam rangka peningkatan produksi komoditas pala pada kawasan pengembangan. Proyeksi produksi per provinsi tahun 2015-2019 komoditi utama semusim dan rempah seperti pada lampiran.

Tabel 8. Proyeksi Produktivitas (Kg/Ha) KomoditasTanaman Semusim dan Rempah Tahun 2015-2019.

Komoditas

Proyeksi Produktivitas (kg/ha) per tahun Laju Pertmb (%)

/tahun 2015 2016 2017 2018 2019

Tebu (gula) 5.613 5.642 5.827 6.031 6.285 2,88 Lada

798 804 809 815 820 0,66 Cengkeh 364 370 374 377 379 0,97 Pala

185 185 185 186 188 0,40 Nilam

86 86 86 86 87 0,11 Kapas

264 276 286 299 310 4,07 Tembakau

1.020 1.071 1.121 1.174 1.233 4,85

Sumber : Renstra Ditjen. Perkebunan Edisi Revisi.

Tabel 8 diatas menunjukkan proyeksi produktivitas yang akan dicapai dalam kurun


waktu 5 tahun kedepan. Hasil analisis menunjukkan bahwa laju pertumbuhan rata-rata proyeksi produktivitas komoditas utama tanaman semusim dan rempah tahun 2015-2019 adalah sebesar 1,99%. Komoditas dengan proyeksi laju pertumbuhan produktivitas yang tertinggi adalah komoditas tembakau kedua kapas dan ketiga tebu yang berada pada kisaran 1-4% selama 5 tahun mendatang.

Proyeksi peningkatan produktivitas 7 komoditi tersebut melalui upaya kegiatan intensifikasi pada tanaman lada, cengkeh dan pala, untuk tanaman tebu dengan kegiatan bongkar ratoon dan perluasan areal, peremajaan pada komoditas pala, rehabilitasi pada tanaman lada, pala dan cengkeh, kegiatan penanaman kapas dan tembakau serta pemberdayaan petani yang secara tidak langsung membina petani untuk swadaya mengimplementasikan teknik budidaya tanaman yang benar untuk meningkatkan produktivitas tanaman.

Target peningkatan produktivitas gula tersebut, khususnya untuk tanaman tebu dengan menggunakan asumsi bahwa revitalisasi PG eksisting yang dilakukan oleh Kementerian BUMN dimulai tahun 2015 dan p e r b e n i h a n tanaman tebu dengan menggunakan benih unggul serta dilakukannya perbaikan manajemen tebang muat angkut. Target produktivitas untuk kapas dengan


asumsi benih yang dipakai adalah benih hibrida untuk Provinsi Sulawesi Selatan dan tidak terjadi pergeseran musim.

Apabila asumsi-asumsi untuk komoditas tebu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi, maka target areal, produksi dan produktivitas tebu adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Perkembangan Areal, Produksi dan Produktivitas Tebu/Gula Tahun 2015-2019 (ribu/ton/ha).

Uraian Satuan 2015 2016*) 2017 2018 2019

Areal Ha 445.650 451.801 464.714 489.266 519.042

Produksi tebu

Ton 35,967.240 41,035.719 51,677,105 67,427,160 88,206,735

Produktivitas tebu

Ton/Ha 75 81 77 76 77

Rendemen % 7.78 8.26 7.98 7.88 7.97

Produksi hablur

Ton 2,797,582 3.390.892 4.121.459 5.313.716 7.030.455

Produktivitas hablur

Ton/Ha 5.8 6.7 6.2 6.0 6.2

Sumber : Road Map Tebu Tahun 2015 - 2019

2.4. Strategi Pembangunan Tanaman Semusim dan Rempah.

Strategi Umum :

1. Strategi pengembangan komoditas strategis.

2. Strategi pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan nasional.

3. Strategi pengembangan dan penguatan sistem pembiayaan.


4. Strategi pengembangan sarana dan prasarana dan infrastruktur pendukung usaha perkebunan.

5. Strategi perlindungan, pelestarian, pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup.

6. Strategi peningkatan upaya adaptasi, mitigasi bencana, perubahan iklim dan perlindungan perkebunan.

7. Strategi peningkatan penerapan dan penanganan pascapanen, pengolahan dan fasilitasi pemasaran komoditas tanaman semusim dan rempah.

8. Strategi dukungan pengelolaan dan pelaksanaan program tematik pembangunan semusim dan rempah.

9. Strategi penguatan tata kelola kepemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi sebagai dasar pelayanan prima.

Strategi Khusus : 1. Strategi pemenuhan bahan baku tebu sesuai

komunitas, kualitaas dan kontiunitas dalam rangka peningkatan produksi gula nasional.

2. Strategi peningkatan komoditas tanaman semusim dan rempah bernilai tambah dan berorientasi ekspor dalam mewujudkan daya saing sub sektor perkebunan.

3. Strategi pemenuhan penyediaan bahan baku bio-energy dan pengembangan fondasi sistem pertanian bio-insdutry.


4. Strategi pengembangan Sumber Daya Insani (SDI).

5. Strategi penguatan kelembagaan pekebun dan kemitraan usaha.

6. Strategi akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

7. Strategi peningkatan pendapatan keluarga pekebun.


BAB III VISI, MISI DAN TUJUAN DIREKTORAT TANAMAN

SEMUSIM DAN REMPAH TAHUN 2015-2019

3.1. Visi Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah.

Visi Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah adalah mendukung pelaksanaan visi Direktorat Jenderal Perkebunan, yaitu : Menjadikan Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah yang profesional dalam mewujudkan peningkataan produksi komoditas tanaman semusim dan rempah secara optimal, berdaya saing dan bernilai tambah tinggi untuk kesejahteraan pekebun.

3.2. Misi Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah.

Misi Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah adalah mendukung pelaksanaan misi Direktorat Jenderal Perkebunan, yaitu :

1) Mewujudkan peningkatan produksi tanaman semusim dan rempah secara berkelanjutan.

2) Mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas di bidang manajemen dan tata usaha.

3) Mewujudkan peningkatan penyediaan teknologi secara berkelanjutan.


4) Mewujudkan integrasi antar pelaku usaha budidaya tanaman semusim dan rempah dengan pendekatan kawasan.

5) Mendorong upaya pemberdayaan petani daan penumbuhan kelembagaan petani.

6) Mendorong upaya penerapan budidaya tanaman semusim dan rempah dengan baik dan berwawasan lingkungan.

7) Mewujudkan sistem pertanian bio-industri berbasis pengembangan komoditas semuism dan rempah.

3.3. Tujuan Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah.

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, pembangunan pertanian dan pembangunan perkebunan pada periode jangka menengah tahun 2015-2019, maka Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah menetapkan tujuan yang akan dicapai sesuai dengan penetapan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi organisasi sebagai berikut :

1) Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman semusim dan rempah melalui rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih unggul, bermutu dan bersertifikat, sarana produksi dan alat mesin pertanian/ pengolahan/pascapanen.


2) Memberikan pelayanan perencanaan, program, anggaran kerjasama teknis, administrasi keuangan, asset, umum, organisasi, tata laksana, kepegawaian, evaluasi pelaksanaan kegiatan, layanan rekomendasi teknis dan penyediaan data serta informasi yang berkualitas.

3) Melakukan upaya strategis dalam memfasilitasi penerapan pembinaan usaha tanaman semusim dan rempah berkelanjutan.

4) Melakukan pengembangan komoditas unggulan tanaman semusim dan rempah pada lahan eksisting dan lahan bukaan baru sesuai potensi kearifan lokal, kebutuhan pengembangan kawasan dan kesiapan daerah pengembangan melalui pendekatan kawasan yang terintegrasi antar sektor dan memperhatikan kelayakan ekonomi, agroekosistem, sosial, pasar dan pengembangan/potensi berkelanjutan.

5) Memberikan fasilitasi kegiatan pemberdayan pekebun dan penguatan kelembagaan kelompok tani tanaman semusim dan rempah melalui pelatihan penumbuhan kebersamaam/ dinamika kelompok, pelatihan, penguatan kelembagaan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana prasarana budidaya, dukungan penyediaan pembiayaan dan permodalan serta kemudahan akses ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.


6) Melakukan pembinaan, bimbingan teknis dan pendampingan kepada pekebun dalam mendorong usaha agribisnis tanaman semusim dan rempah melalui sistem budidaya yang baik, berkelanjutan dan memperhatikan isu-isu lingkungan terutama penggunaan benih dan sarana produksi (pupuk dan pestisida).

7) Melakukan upaya pengembangan komoditas tanaman semusim dan rempah sumber bio-energy, sistem pertanian polikultur serta penerapan integrasi tanaman semusim dan rempah dalam mendukung pengembangan sistem pertanian bio-industri melalui pendekatan zero waste management.

8) Melakukan upaya memfasilitasi pengembangan pemasaran produk unggulan tanaman semusim dan rempah yang meliputi bidang informasi, pemantauan dan stabilitas harga, sarana dan kelembagaan pasar, jaringan pemasaran, analisis dan pengembangan ekspor, pemasaran bilateral/regional/multilateral dan kerjasama komoditas.


BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

DIREKTORAT TANAMAN SEMUSIM DAN REMPAH TAHUN 2015-2019

4.1. Program Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah Tahun 2015-2019.

Program Strategis Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah Tahun 2015-2019. Untuk mendukung pencapaian program strategis nasional Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015-2019, sesuai tugas pokok dan fungsi Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah menetapkan program strategis untuk tahun 2015-2019 yang difokuskan pada peningkatan produksi dan produktivitas 7 unggulan (tebu,lada, cengkeh, pala, kapas, nilam dan tembakau). Program Strategis sub sektor Tanaman Semusim dan Rempah meliputi : 1) Peningkatan produksi tebu dan tanaman semusim

dan rempah lainnya”. 2) Peningkatan nilai tambah, potensial ekspor, daya

saing ekspor. 3) Pemenuhan penyediaan bahan baku industri

perkebunan prospektif. 4) Peningkatan kesejahteraan petani.

Sesuai hasil analisa terhadap potensi, permasalahan, dan tantangan pembangunan perkebunan ditetapkan bahwa program pembangunan tanaman semusim dan rempah tahun 2015-2019 yang menjadi tanggung


jawab Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah adalah “Peningkatan Produksi Komoditas Tanaman Semusim dan Rempah Berkelanjutan” dengan 2 Indikator Kinerja Program (IKP) Rata-rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Semusim dan Rempah unggulan lainnya. Adapun proyeksi Indikator Kinerja Program Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah tahun 2015-2019, disajikan pada tabel 10 berikut ini :

Tabel 10 : Indikator Kinerja Program (IKP) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim dan Rempah berkelanjutan tahun 2015-2019.

No Indikator Target IKK per tahun Rata-

rata 2015 2016 2017 2018 2019

1

Rata-rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Tebu (%)

12,91 10,03 7,03 4,57 4,37 7,78

2

Rata-rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Semusim dan Rempah Unggulan Lainnya (%)

16,35 2,45 2,90 2,89 2,86 5,49

Sumber : Ditjen.Perkebunan, 2016

Pada tabel 10 dapat dijelaskan bahwa rata-rata proyeksi IKP rata-rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Tebu diproyeksikan selama tahun 2015-2019 sebesar 7,78%, sedangkan rata-rata proyeksi IKP rata-rata Pertumbuhan Proyeksi Tanaman Semusim dan Rempah Unggulan Lainnya diproyeksikan selama tahun 2015-2019 sebesar 5,49%.


Untuk mencapai proyeksi tersebut, program Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah tahun 2015-2019 lebih diprioritaskan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman tebu dan tanaman unggulan Semusim dan rempah melalui rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyiapan benih bermutu, pemberdayaan petani dan penguatan kelembagaan.

Dukungan fasilitasi kegiatan, berupa pembinaan/ pengawalan/pendampingan, regulasi dan pendanaan untuk pengembangan 7 komoditas unggulan Tanaman Semusim dan Rempah (Tebu, Lada, Cengkeh, Pala, Kapas, Nilam dan Tembakau) di daerah perlu didukung oleh Pemerintah Daerah setempat melalui SKPD yang membidangi tanaman semusim dan rempah di provinsi dan kabupaten/kota.

Program strategis Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah salah satunya dicapai melalui pendekatan kawasan dan bioindustri.

4.2. Kegiatan Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah Tahun 2015-2019.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorrat Tanaman Semusim dan Rempah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi tanaman tebu, semusim dan rempah lain.


Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah menyelenggarakan fungsi :

a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman tebu dan pemanis lain, serat dan atsiri, lada, pala dan cengkeh, serta rempah dan semusim lain.

b) Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman tebu dan pemanis lain, serat dan atiri, lada, pala dan cengkeh, serta rempah dan semusim lain.

c) Penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria dibidang peningkatan produksi tanaman tebu dan pemanis lain, serat dan atiri, lada, pala dan cengkeh, serta rempah dan semusim lain.

d) Pengembangan bahan baku bio energy tanaman tebu.

e) Melakukan bimbingan teknis dan supervisi dibidang peningkatan produksi tanaman tebu dan pemanis lain, serat dan atiri, lada, pala dan cengkeh, serta rempah dan semusim lain.

f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi tebu dan pemanis lain, serat dan atiri, lada, pala dan cengkeh, serta rempah dan semusim lain.

g) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah.


Selain itu fasilitasi pengembangan komoditas spesifik lokal seperti tanaman pemanis lain, tanaman serat, tanaman atsiri, tanaman rempah dan semusim lainnya. Sasaran peningkatan produksi tanaman semusim dan rempah adalah terlaksananya pengembangan tanaman semusim dan rempah dengan fokus kegiatan pengembangan tahun 2015-2019 adalah :

1) Pengembangan areal produktif tanaman tebu, (bongkar ratoon, rawat ratoon, pengadaan alat dan mesin serta bantuan pengairan);

2) Pengembangan areal produktif tanaman rempah (intensifikasi dan rehabilitasi lada, pala, cengkeh, tanaman rempah dan tanaman atsiri lainnya).

3) Pengembangan areal produktif tanaman semusim lainnya (penanaman kapas, tembakau, nilam, tanaman pemanis lain, tanaman serat dan semusim lain).

4) Perluasan tanaman semusim dan rempah di lahan kering ; (perluasan dilahan kering tanaman tebu, pala dan cengkeh).

5) Fasilitasi teknis pengembangan tanaman semusim dan rempah.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk pengembangan tanaman semusim dan rempah tahun 2015-2019 disajikan pada tabel 11 sebagai berikut :


Tabel 11 : Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah tahun 2015-2019.

No Indikator Target IKK per tahun

2015 2016 2017 2018 2019

1 Pengembangan areal produktif tebu (hektar).

66.713 31.161 18.505 18.505 18.505

2 Pengembangan areal produktif tanaman rempah (hektar)

31.130 5.935 5.340 5.340 5.340

3 Pengembangan areal produktif tanaman semusim lainnya (hektar)

8.435 2.451 897 897 897

4 Perluasan tanaman semusim dan rempah di lahan kering (hektar)

- 6.825 2.770 2.770 2.770

5 Fasilitasi teknis pengembangan tanaman semusim dan rempah (bulan)

12 12 12 12 12

Sumber : Ditjen.Perkebunan, 2016

Penjabaran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah tahun 2015-2019 sisajikan pada tabel 12 sebagai berikut :

Tabel 12. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pengembangan Areal Produktif Tanaman Tebu Tahun 2015-2019.

No. Indikator Jumlah Provinsi

Target IKK per tahun (Ha/unit)

2015 2016 2017 2018 2019

1 Bongkar Ratoon

7 2.631 200 - 29.000 29.000

2 Rawat Ratoon

11 57.061 7.599 2.000 87.000 87.000

3 Perluasan 9 9.588 1.303 - 7.000 7.000

4 Bantuan Alsin

10 404 47 71 100 100

5 Bantuan Pengairan

9 54 108 3 260 260


Tabel 13. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pengembangan Areal Produktif Tanaman Rempah (Lada, Pala, Cengkeh) tahun 2015-2019.


Target IKK per tahun (Ha)

2015 2016 2017 2018 2019

1 Lada

Rehabilitasi 4 - - - 700 1.000

Intensifikasi 8 8.930 1.700 2.580 2.900 3.250

2 Pala

Rehabilitasi 4 500 200 920 900 1.000

Intensifikasi 6 7.750 1.220 3.070 3.250 3.650

3 Cegkeh

Rehabilitasi 9 3.570 1.365 750 1.050 1.050

Intensifikasi 12 5.850 1.000 3.000 3.500 3.750

Tabel 14. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pengembangan Areal Produktif Tanaman Semusim Lainnya (kapas, tembakau, nilam) Tahun 2015-2019.



2015 2016 2017 2018 2019

1 Kapas

Penanaman 7 15.160 2.000 2.320 2.552 2.807

2 Tembakau

Penanaman 14 0 300 0 350 1.000

3 Nilam

Penanaman 11 280 151 296 325 357


Tabel 15. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Perluasan Tanaman Semusim dan Rempah di Lahan Kering (Tebu, Lada, Pala dan Cengkeh) tahun 2015-2019.



2015 2016 2017 2018 2019

1 Tebu

Perluasan 0 0 0 0 15.000 30.000

2 Lada

Perluasan 1 0 0 100 200 300

3 Pala

Perluasan 2 0 900 100 500 700

4 Cegkeh

Perluasan 6 0 400 950 1.000 1.000


BAB V PROYEKSI KEBUTUHAN INVESTASI DAN PENDANAAN

APBN DIREKTORAT TANAMAN SEMUSIM DAN REMPAH TAHUN 2015-2019

5.1. Kerangka Pendanaan

Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari rencana kerja pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran serta alokasi sumber daya. Kerangka pendanaan meliputi kebijakan pada belanja pemerintah pusat, transfer daerah serta kebijakan pembiayaan pembangunan.

Pengelolaan Belanja Pusat/Pendanaan APBN. Pengelolaan Belanja Pusat/APBN diarahkan untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia melalui penyusunan skala prioritas anggaran baik pada belanja di Kementerian/ Lembaga maupun diluar Kementerian/Lembaga.

Pada belanja Kementerian/Lembaga, alokasi anggaran difokuskan pada belanja prioritas. Belanja prioritas merupakan bagian belanja yang memegang peran penting dalam pencapaian sasaran prioritas pembangunan, oleh karenanya diarahkan berdasarkan pada strategi pembangunan nasional. Secara keseluruhan, efektivitas dan efisiensi dari belanja prioritas dan belanja aparatur terus didorong sehingga alokasi yang terbatas menjadi lebih berdaya guna.

Disisi lain, upaya perkuatan monitoring dan evaluasi diperkuat melalui peningkatan keterkaitan antara hasil


monitoring dan evaluasi dengan proses perencanaan dan penganggaran. Monitoring dan evaluasi bukan saja tentang penyerapan anggaran namun juga pada pencapaian sasaran dari program dan kegiatan.

Untuk memperkuat efektivitas dan efisiensi belanja perlu dilanjutkan reformasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja (performance based budgeting), jangka menengah (multi-termex penditure framework/MTEF) dan sistem penganggaran terpadu (unified budgeting). Konsep ini mengintegrasikan kebijakan ekonomi makro dan fiskal dalam beberapa tahun anggaran, dan menghubungkan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dan penganggaran (budgeting) secara komprehensif.

Khusus kewenangan di bidang pertanian yang merupakan kewenangan pilihan yang bersifat konkuren sesuai amanat UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan pertanian yang secara khusus meliputi sub sektor perkebunan dalam pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) akan menjadi tanggung jawab bersama dan didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional. Peran pemerintah dapat diberikan melalui regulasi, pelayanan publik dan pendanaan dalam bentuk APBN danaDekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan.

Pengelolaan Transfer ke Daerah/Pendanaan

APBD.Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi


fiskal perencanaan dan penganggaran diamanatkan mengikuti pembagian kewenangan pusat dan daerah sesuai UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah pusat dan daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam pembangunan.

Undang-undang tersebut memasukkan bidang-bidang terkait sub sektor perkebunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah seperti tenaga kerja, statistik, pemberdayaan masyarakat dan desa, pangan, lingkungan hidup dan pertanahan sebagai urusan wajib yang tidak terkait pelayanan. Implikasi penetapan urusan pertanian sebagai urusan pemerintah bersifat pilihan khususnya sub sektor perkebunan yang memiliki kekhasan komoditas sesuai potensi unggulan daerah adalah akan membuka peluang negosiasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menentukan pembagian kewenangan sub sektor perkebunan yang tepat dan disesuaikan dengan kebijakan program, anggaran dan regulasi yang efektif dan efisien.

Dengan terselenggaranya otonomi seluas-luasnya tersebut maka diperlukan suatu pengaturan secara adil dan selaras mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber


pendanaan perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas atau sejalan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintahan daerah menganut prinsip money follow function, yang bermakna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dantanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Keterkaitan keuangan daerah yang melekat dengan APBD merupakan pernyataan bahwa adanya hubungan antara dana daerah dan danapusat atau dikenal dengan istilah perimbangan keuangan pusat dandaerah. Selanjutnya, perlu untuk diketahui bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Sumber pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah, yang bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

2. Dana perimbangan, yang bertujuan mengurangi kesenjangan fiscal antara pemerintah dan pemerintahan daerah dan antar pemerintah daerah. Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah


yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH ),Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK ).

3. Pendapatan lain-lain yang memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain yang berasal pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pinjaman daerah. Adapun sumber pembiayaan lain-lain meliputi sisa lebih perhitungan anggaran daerah; penerimaan pinjaman daerah; dana cadangan daerah; dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Permasalahan penganggaran daerah dirasakan sangat berat karena berkaitan dengan fungsi:

1. Otorisasi (anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan).

2. Perencanaan (anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan).

3. Pengawasan (anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuaidengan ketentuan yang telah ditetapkan).

4. Alokasi (anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian).


5. Distribusi (bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan).

6. Stabilisasi (anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah).

Disamping itu juga permasalahan penganggaran yaitu berkaitan denganseringnya mengalami perubahan peraturan perundang-undangan dibidang penganggaran dan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan penerimaan dan meminimalisir kesenjangan fiscal anggaran daerah.

Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Lainnya/ Pendanaan Swasta dan Swadaya Masyarakat.

Kontribusi swasta terhadap pembiayaan pembangunan, antara lain melalui pembiayaan oleh perbankan, lembaga keuangan non bank, pasar modal (saham dan obligasi), dana luar negeri, dan lainnya. Selain itu peran investasi masyarakat merupakan sumber utama dalam pendanaan pembangunan. Untuk itu sangat diperlukan sinergi antara kerangka pendanaan dan kerangka regulasi baik Pusat maupun Daerah.

Pengembangan potensi pembiayaan pembangunan dilakukan dengan meningkatkan pemanfaatan skema PPP (Public Private Partnership)atau Kerjasama Pemerintah dan Swasta dan CSR (Corporate SocialResponsibility). Selain itu melalui pinjaman langsung (direct lending) darimitra pembangunan kepada BUMN, Municipal Development Fund(MDF),


dan penerbitan obligasi daerah untuk pembiayaan infrastruktur daerah. Kerjasama yang dimaksud dilaksanakan dalam rangka mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional dengan melibatkan Swasta dalam penyediaan infrastruktur publik. Selain itu darikerja sama tersebut diharapkan agar keahlian dan aset (sumber daya) masing-masing pihak (pemerintah dan swasta) dapat digunakan secara bersama untuk menyediakan jasa dan/atau fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat umum. Disamping itu memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak serta risiko yang proporsional.

Optimalisasi terhadap sumber-sumber pembiayaan pembangunan lainnya antara lain dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan efisiensi pemanfaatan pembiayaan pembangunan melalui penyempurnaan peraturan perundangan oleh Pemerintah Pusat, peningkatan persiapan perencanaan kegiatan dan penguatan pemantauan dan evaluasi. Dalam rangka optimalisasi, perlu dipertimbangkan karakteristik, keuntungan dan kelemahan (comparative advantage) masing-masing jenis pembiayaan, termasuk pertimbangan terhadap faktor biaya dan resiko. Pertimbangan tersebut diharapkan dapat menghasilkan suatu komposisi pembiayaan pembangunan yang dapat mewujudkan sasaran pembangunan yang lebih optimal.


5.2. Proyeksi Kebutuhan Investasi Pembangunan

Tanaman Semusim dan Rempah Tahun 2015-2019.

Investasi pembangunan tanaman semusim dan rempah terdiri dari investasi petani/pekebun, pemerintah (APBN dan APBD) dan swasta. Investasi pembangunan tanaman semusim dan rempah merupakan penggerak pertumbuhan PDB sub sektor tanaman semusim dan rempah dimana makin tinggi investasi maka makin besar pertumbuhan PDB di sub sektor tanaman semusim dan rempah.

Kontribusi investasi sangat penting untuk keberlangsungan usaha agribisnis tanaman semusim dan rempah karena berpengaruh terhadap pembiayaan input produksi pengembangan komoditas semusim dan rempah. Peningkatan nilai investasi pembangunan komoditas semusim dan rempah mencerminkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan sub sektor perkebunan.

Pada tabel 18 disajikan proyeksi kebutuhan investasi pengembangan tanaman semusim dan rempah tahun 2015-2019. Pada tabel 18 tersebut 5 tahun kedepan laju pertumbuhan kebutuhan investasi pembangunan tanaman semusim dan rempah diproyeksikan sebesar 6,50%.


Tabel 16. Proyeksi Kebutuhan Investasi Pembangunan Komoditas Semusim dan Rempah tahun 2015-2019.

No. Komoditas

Proyeksi investasi (trillium rupiah) per tahun Laju Pertumbu

han (%)

2015 2016 2017 2018 2019

1 Perkebunan 91,26 104,27 117,62 130,90 144,48 12,18

2 Semusim dan Rempah

20,55 22,65 25,40 28,10 30,09 6,50

5.3. Proyeksi Ketersediaan APBN Direktorat Tanaman

Semusim dan Rempah Tahun 2015-2019.

Untuk dapat mencapai sasaran pembangunan tanaman semusim dan rempah tahun 2015-2019 dan menggerakkan semua input produksi melalui program dan kegiatan, Direktorat tanaman semusim dan rempah membutuhkan sumber pendanaan yang optimal dan sesuai kebutuhan. Sumber pendanaan yang dibutuhkan selain berasal dari APBN dan APBD, maka sektor swasta pun diharapkan berkontribusi dalam mendorong masuknya investasi di sub sektor tanaman semusim dan rempah dari hulu sampai hilir dan berupa uang, barang dan jasa.

Sebagian besar (hampir 95%) kebutuhan investasi tersebut diproyeksikan terpenuhi dari swadaya masyarakat, perbankan dan swasta. Sisanya dipenuhi dari anggaran pemerintah baik melalui APBN maupun APBD. Berdasarkan hasil proyeksi pendanaan Direktorat Tanaman Semusim dan


Rempah melalui APBN bahwa besaran pembiayaan pembangunan semusim dan rempah yang berasal dari APBN untuk membiayai Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim dan Rempah Berkelanjutan setiap tahunnya cenderung meningkat. Berikut ini proyeksi penyediaan dana APBN tahun 2015-2019 yang disajikan padaTabel 19.

Tabel 17 : Proyeksi Penyediaan Dana APBN Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah tahun 2015-2019.

No Kegiatan Proyeksi APBN (milyar rupiah) per tahun

2015 2016 2017 2018 2019

1

Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah.

2.277,3 362,6 201,4 209,4 217,8

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2014.

Catatan:

1. Kenaikan alokasi anggaran 4% per tahun untuk mengantisipasi laju inflasi yang besarnya diperkirakan sekitar 4%.

2. Alokasi anggaran dapat berubah disesuaikan dengan kebijakan serta dinamika lingkungan strategis.

Dengan mempertimbangkan kecilnya anggaran pemerintah dari APBN terhadap keseluruhan kebutuhan investasi untuk pembangunan tanaman semusim dan rempah maka APBN hanya dimanfaatkan untuk kegiatan pengungkit yaitu sarana produksi, pelayanan, pembinaan, pengawalan, operasional, pengawasan/monitoring, evaluasi dan pelaporan.


BAB VI

KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN DIREKTORAT TANAMAN

SEMUSIM DAN REMPAH

6.1. Kerangka Regulasi.

Dinamika proses perencanaan pembangunan nasional berpengaruh sangat signifikan terhadap pembangunan regulasi di semua sektor ekonomi. Fungsi regulasi sebagai alat atau dasar kebijakan yang seharusnya menjadi fokus dalam perencanaan pembangunan di bidang regulasi seakan terlupakan. Bahkan terdapat kecenderungan regulasi menjadi alat bagi masing-masing sektor untuk memperjuangkan kepentingannya.

Akibatnya, peraturan perundang-undangan yang terbentuk, khususnya undang-undang seolah-olah hanya menjadiundang-undang bagi sektor tertentu, bukan lagi undang-undang bagi seluruh masyarakat Indonesia. Padahal, regulasi seharusnya justru dapat menjadi faktor integrasi, yang bukan hanya mengintegrasikan wilayah, namun juga mampu mengintegrasikan berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan negara khususnya kebijakan yang memiliki kontribusi terhadap peningkatan perekonomian nasional, salah satunya sub sektor perkebunan.


Pembentukan regulasi/peraturan-perundang-undangan (dalam bentuk UU, Perpres, Inpres, Kepres, PP dan peraturan pimpinanKementerian/Lembaga lainnya) hanyalah merupakan salah satu alat untuk mengoperasionalkan kebijakan, terutama yang bersifat strategis.Isi regulasi itu sendiri adalah kebijakan-kebijakan yang hendak dioperasionalkan dengan regulasi. Dengan demikian, kesalahan pemilihan atau penuangan kebijakan dalam suatu regulasi akan berakibat timbulnya regulasi-regulasi bermasalah yang pada akhirnyaakan menyulitkan pelaksanaannya. Mengingat hubungan kausal antara kebijakan dan regulasi tersebut, maka untuk terciptanya regulasi yang berkualitas, kebijakan-kebijakan yang dimuat dalam regulasi harus berkualitas pula.

Berdasarkan gambaran tersebut, maka kualitas kebijakan dan sinergitas antara kebijakan (policy) dengan regulasi menjadi sangat penting guna tercapainya tujuan pembangunan Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu"melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia". Untuk itu, dibutuhkan perencanaan regulasi yang sinergis dengan kebijakan yang telah dirumuskan, holistik, futuristik sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan berbagai bidang pembangunan secara harmonis, dan disertai indikasi anggaran baik untuk pembentukan maupun pelaksanaannya.


Perencanaan regulasi seperti ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan kerangka regulasi dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan dan penjabaran peran Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah dalam mencapai sasaran pembangunan tanaman semusim dan rempah tahun 2015-2019 diperlukan suatu kerangka regulasi baik dalam ruang lingkup regulasi utama yang mengatur kebijakan-kebijakan strategis maupun regulasi pelengkap yang dapat menjelaskan lebih detail atau melengkapi regulasi yang sudah ada.

Penyusunan kebutuhan regulasi pembangunan semusim dan rempah dalam kurun waktu 5 tahun kedepan memuat beberapa aspek diantaranya aspek aspek teknis budidaya. Berikut ini adalah beberapa regulasi yang dibutuhkan dalam pembangunan semusim dan rempah kedepan:

Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Budidaya Tanaman Perkebunan sebagai implementasi dari UU nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) tentang Tata Hubungan Kerja antara UPTD Pusat dengan UPTD Perbenihan Perkebunan SKPD yang membidangi perkebunan di Provinsi.

Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) tentang Pedoman Budidaya Tanaman Perkebunan yang Baik.


Regulasi terkait lainnya antara lain:

Regulasi dalam bentuk Undang-Undang yang mendorong berkembangnya bioindustri dan pengolahan hasil pertanian.

Regulasi dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur budidaya pertanian organik berbasis komoditas perkebunan.

Regulasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) mengenai implementasi UU nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Kebutuhan regulasi pembangunan semuism dan rempah kedepan seperti yang telah dijelaskan sangat terkait dengan kinerja perencanaan karena dalam penyusunan regulasi harus selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJMN, Renstra dan RKP. Untuk itu diperlukan integrasi antara kebutuhan regulasi dengan dokumen-dokumen perencanaan.

Dalam RPJMN 2015-2019, urgensi integrasi kerangka regulasi dalam dokumen perencanaan bertujuan untuk: 1) mengarahkan proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan pembangunan; 2) meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan; dan 3) meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada akhirnya, kerangka regulasi dimaksudkan untuk memberi arahan dan landasan


(regulasi) dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan negara dan pembangunan, dengan muatan indikasi atau arahan kebijakan mengenai rancangan peraturan perundang-undangan yang diusulkan dalam kurun waktu tertentu (RPJMN ataupun RKP).

6.2. Sinergitas Hubungan Kerangka Regulasi dan Kerangka Pendanaan.

Hubungan kerangka regulasi dan kerangka pendanaan bersifat mutual/memiliki interaksi kegunaan artinya setiap anggaran yang dikeluarkan harus memiliki payung hukum (regulasi) sebagai bentuk legalitas. Di sisi lain, pembentukan dan pelaksanaan suatu regulasi hanya dapat dilakukan dengan dukungan pendanaan sehingga pada akhirnya hubungan mutual antara regulasi dan pendanaan akan terjadi sinergi antara pendanaan dan regulasi yang saling terkait kegunaannya.

Salah satu upaya awal untuk mendorong sinergi antara pendanaan dan regulasi ini adalah dengan integrasi kerangka regulasi dalam dokumen perencanaan pembangunan, yang memuat pagu indikatif anggaran untuk pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah dalam berbagai program pembangunan. Integrasi kerangka regulasi dalam dokumen perencanaan pembangunan ini sekaligus menunjukkan telah dilakukannya pengelolaan kerangka regulasi pada tahapan yang sangat awal, yakni


tahapan perencanaan pembangunan secara keseluruhan.

Dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran yang terbatas serta berbagai dampak lain yang sangat signifikan bagi masyarakat dan penyelenggaraan pembangunan, maka proses penanganan kerangka regulasi harus dilakukan dengan baik sejak proses perencanaan. Disamping itu, pengelolaan kerangka regulasi sejak proses perencanaan juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan demi terwujudnya peraturan perundang-undangan nasional yang tertib sehingga memungkinkan setiap tindakan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal. Inti dari kerangka regulasi adalah upaya mewujudkan tertib peraturan perundang-undangan sejak tahapan yang sangat awal, yaitu tahapan perencanaan dan penganggaran.

Pada gambar 1 berikut ini disajikan sinergitas hubungan kerangka regulasi dan kerangka pendanaan.

Gambar 1. Sinergitas hubungan kerangka regulasi dan kerangka pendanaan(sumber:

background study pengintegrasian kerangka regulasi dalamRPJMN 2015-2019,

Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undanganBAPPENAS, 31 Desember 2013 ).


6.3. Kerangka Kelembagaan

Penguatan kerangka kelembagaan merupakan salah satu amanat agenda reformasi birokrasi dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance). Penguatan kerangka kelembagaan pemerintah dimaksudkan untuk mewujudkan kelembagaan pemerintah yang efektif, efisien, akuntabel dan sinergis agar mampu melaksanakan program-program pembangunan dengan efektif dan efisien.

Kelembagaan merujuk kepada organisasi, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi, serta sumber daya manusia aparatur. Organisasi mencakup rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran dan struktur. Pengaturan hubungan inter dan antar-organisasi mencakup aturan main dan/atau tata hubungan kerja inter dan antar-organisasi/lembaga pemerintah, sedangkan sumber daya manusia aparatur negara mencakup parapejabat negara dan aparatur sipil negara yang menjalankan organisasi tersebut.

Langkah-langkah strategis perbaikan kepemerintahan yang baik diwujudkan melalui 8 agenda reformasi birokrasi sebagaimana diaur dalam Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025 yang meliputi:

1. Aspek kelembagaan dalam melahirkan organisasi yang proporsional, efektif dan efisien.


2. Aspek tata laksana dalam melahirkan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip good governance.

3. Peraturan perundang-undangan dalam ruang lingkup kerangka regulasi untuk melahirkan regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif.

4. Sumber daya manusia aparatur dalam ruang lingkup penguatan Sumber Daya Insani (SDI) untuk menghasilkan sumber daya aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.

5. Pengawasan yang bertujuan meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

6. Akuntabilitas yang bertujuan meningkatnya kapasitas dankapabilitas kinerja birokrasi.

7. Pelayanan publik dalam rangka mewujudkan pelayanan primasesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

8. Perbaikan pola pikir dan paradigma budaya aparatur dalam melahirkan birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.

Dalam RPJMN 2015-2019, upaya-upaya penguatan kelembagaan pemerintah terus dilakukan melalui:


1. Penguatan koordinasi antar instansi yang terkait dengan fungsi penataan kelembagaan instansi pemerintah, yang dikoordinasikan oleh kementerian yang membidangi pendayagunaan aparatur negara.

2. Penataan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga pemerintah untuk menghindari multi-tafsir dan duplikasi fungsi, serta benturan kewenangan.

3. Penyederhanaan struktur baik secara horizontal maupun vertikal untuk mengurangi fragmentasi organisasi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

4. Penyempurnaan bisnis proses inter maupun antar lembaga agar tercipta tata laksana pemerintahan dan pembangunan yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien.

5. Penyediaan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misil embaganya dengan baik.

6. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan.

Tata hubungan kerja antara Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah dengan SKPD yang membidangi perkebunan di Provinsi dan


Kabupaten/Kota berlandaskan pada asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan serta desentralisasi. Program dan kegiatan pembangunan semusim dan rempah berdasarkan asas dekonsentrasi hanya dapat dilaksanakan oleh SKPD Provinsi, sedangkan program dan kegiatan pembangunan semusim dan rempah berdasarkan asas tugas pembantuan dapat dilaksanakan di SKPDProvinsi dan Kabupaten/Kota.

Selama ini pelaksanaan kedua asaster sebut belum sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 23 tahun2014 tentang Pemerintah Daerah, walaupun sampai dengan tahun 2015 ini, turunan/implementasi UU tersebut dalam bentuk PeraturanPemerintah belum diterbitkan sehingga hal-hal terkait pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah masih mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Disisi lain kurangnya koordinasi/sinkronisasi kebijakan, masalah perimbangan keuangan APBN danAPBD, kurangnya sinergis dalam penjabaran Rencana Strategis diPusat untuk diakomodir didaerah karena kewenangan Kepala Daerah dan kebijakan program dan kegiatan yang tidak match, masih akan menjadi tantangan dalam menciptakan sinergitas Pusat-Daerah kedepan dalam mengimplementasikan asas dekonsentrasi dan asasTugas Pembantuan.


Pokok-pokok kegiatan penyelenggaraan pembangunan semusim dan rempah sesuai dengan kewenangan tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kotaadalah:

Pemerintah Pusat : Menetapkan kebijakan, menyusun perencanaan nasional, penyediaan data dan informasi, norma, kriteria, strategi,standar teknis, kajian serta pengembangan model, introduksi dan demonstrasi pembangunan perkebunan, melakukan koordinasilintas sektor dan lintas sub sektor di tingkat Pusat dan koordinasilintas wilayah Provinsi serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.

Pemerintah Provinsi : Menetapkan kebijakan pembangunan semusim dan rempah, menyusun perencanaan dan petunjuk pelaksanaan serta melakukan koordinasi lintas sektor, lintas sub sektor dan lintas wilayah tingkat Provinsi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.

Pemerintah Kabupaten/Kota: Menyusun perencanaan, petunjuk teknis pelaksanaan, dan penyediaan fasilitas penunjang serta melakukan koordinasi dan pelaksanaan di tingkat Kabupaten/Kotaserta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.

Terkait perimbangan keuangan antara Pemerintah dan PemerintahanDaerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil,proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi dengan


mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sertabesaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Perimbangan keuangan dilaksanakan sejalan dengan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah yang dalam sistem pengaturannya tidak hanya mencakup aspek pendapatan daerah tetapi juga aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban. Sejalan dengan hal itu, maka penyerahan wewenang pemerintahan, pelimpahan wewenang pemerintahan dan penugasan dari Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan juga harus diikuti dengan pengaturan pendanaan dan pemanfaatan sumber daya nasional secara efisien dan efektif.

Untuk memaknai sinergitas Pusat-Daerah dalam kerangka kelembagaan maka kedepan menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka kerangka kelembagaan didaerah harus dilakukan evaluasi untuk terwujudnya reformasi birokrasi yang good governance antara lain 1) perbaikan substansial dari kapasitas pemerintah daerah untuk mengatur kebijakan secara baik dan transparan, 2) peningkatan kerjasama antara pemerintah dan petani serta antar Kementerian/Lembaga, dan 3) membangun keterampilandan kelembagaan kelompok tani dalam menerapkan pembangunanekonomi di sektor pertanian.


Terkait pembenahan sumber daya manusia aparatur dalam ruang lingkup kerangka kelembagaan, Ditjen. Perkebunan terus berupaya menghadirkan calon-calon abdi negara yang berkualitas, berintegritas, berdedikasi tinggi, cakap, disiplin dan bertanggung jawab serta memiliki disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.Untuk butir terakhir bahwa sampai dengan saat ini Ditjen. Perkebunan terkendala banyaknya pegawai yang tidak memiliki disiplin ilmu sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga akan mempengaruhi penurunan kinerja dan daya saing personal dan organisasi. Kedepan di era reformasi birokrasi ini dengan keterlibatan peran Pemerintah daerah dalam mendidik putra-putri terbaik yang akan menjadi calon-calon aparatur sipil negara sesuai kriteria dan kebutuhan organisasi serta peran Badan Kepegawaian Negara dalam menjaring kriteria dan kebutuhan tersebut sangat dibutuhkan. Untuk mengatasi kekurangan SDM aparatur Negara yang ada terkait dengan perubahan lingkungan strategis, telahdilaksanakan perhitungan kebutuhan pegawai melalui peta jabatan yang ideal berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerjadengan mengacu pada aplikasi e-formasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB.

Kaitan dengan disiplin ilmu sesuai dengan spesialisasi bidang, saat ini Ditjen.Perkebunan telah memiliki 2 jabatan fungsional diantaranya Pengendali Organisme Penganggu Tumbuhan (POPT) dan Pengawas Benih Tanaman (PBT).Jabatan tersebut sebagian besar


ditempatkan pada UPT pusat dan daerah.Selain itu juga, Ditjen. Perkebunan menggunakan 9 jabatan fungsional non rumpun ilmu hayat seperti 1) Pranata Komputer; 2) Statistisi; 3) Arsiparis; 4) Pustakawan; 5) Analis Kepegawaian; 6) Perencana; 7) Perancang Peraturan Perundang Undangan; 8) Pranata Humas; dan 9) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2012 tentang Makna Bekerja dan Nilai-Nilai Kementerian Pertanian atau dikenal dengan istilah KKPID (komitmen, keteladanan, profesionalisme, integritas dan disiplin) diterbitkan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pertanian.Selain itu dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil danPeraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 13 tahun 2013 maka Kementerian Pertanian turut serta mendukung peningkatan profesionalisme ASN melalui penilaian prestasi PNS secara menyeluruhdan konsisten yang terdiri atas penilaian sasaran kerja pegawai danperilaku kerja pegawai.


BAB VII

DUKUNGAN DITJEN PERKEBUNAN/LEMBAGA DALAM PEMBANGUNAN TANAMAN SEMUSIM DAN

REMPAH TAHUN 2015-2019

Pelaksanaan pembangunan tanaman semusim dan rempah tidak terlepas dari dukungan instansi terkait baik instansi terkait Kementerian/Lembaga maupun instansi terkait di daerah. Dukungan instansi terkait tersebut dalam pembangunan tanaman semusim dan rempah didasarkan atas kontribusi instansi tersebut dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis organisasi. Secara garis besar bentuk dukungan terhadap pembangunan tanaman semusim dan rempah terbagi 2 dukungan yaitu 1) dukungan institusi terkait lingkup Ditjen Perkebunan yang secara langsung memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran kegiatan Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah dan 2) dukungan institusi terkait di luar Ditjen Perkebunan. 7.1. Dukungan Instansi Terkait Lingkup Ditjen

Perkebunan.

Dukungan dari instansi lingkup Ditjen Perkebunan sangat diperlukan. Pembangunan tanaman semusim dan rempah akan lebih berhasil guna dan berdaya guna bila didukung oleh berbagai instansi.


Tabel 18 : Instansi Terkait Lingkup Ditjen. Perkebunan dan Jenis Dukungan

Instansi Jenis Dukungan

Direktorat perbenihan Perkebunan

Perbenihan tanaman semusim dan rempah.

Direktorat Perlindungan Perkebunan

Perlindungan Tanaman Semusim dan Rempah

Sekretariat Ditjen. Perkebunan

Manajemen dan dukungan teknis lainnya.

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Medan

Pengujian dan pengawasan mutu benih serta penyiapan teknologi proteksi tanaman semusim dan rempah.

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Surabaya


Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Ambon.


7.2. Dukungan Kementerian/Lembaga

Berikut ini identifikasi kebutuhan dukungan instansi terkait lainnya diluar Ditjen Perkebunan dalam pembangunan tanaman semusim dan rempah tahun 2015-2019. Dukungan tersebut terdiri atas dukungan regulasi, dukungan teknis tanaman semusim dan rempah dan dukungan non teknis lainnya.


Tabel 19 : Instansi Terkait di luar Lingkup Ditjen Perkebunan dan Jenis Dukungan.


Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana

• Perbaikan/penyediaan infrastruktur pertanian (irigasi dan jalan produksi), pembuatan sumur dalam dan dangkal, parit drainase, embung, pengadaan pompa air, springkler, pengadaan traktor, pengadaan pupuk dan investasi infrastruktur pertanian.

• Prasertifikasi lahan diperuntukkan pada areal pengembangan tanaman perkebunan.

Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Penguatan kelembagaan perbenihan, penyediaan klon unggul, kajian ketersediaan air di wilayah pengembangan, pengembangan teknologi tepat guna perbenihan, budidaya dan pengolahan hasil serta pengembangan teknologi pengamatan/pengendalian OPT.

Sekretariat Jenderal

• Penyediaan pendanaan yang sesuai dengan karakteristik agribisnis perkebunan.

• Kebijakan refocusing pembangunan pertanian yang meluputi refocusing program prioritas dan direktif presiden, refocusing komoditas strategi, refocusing wilayah pembangunan dan pengembangan (cluster atau kawasan), refocusing jumlah satker dan refocusing jenis kegiatan.

• Kebijakan dalam mendukung tercapainya 5 sasaran strategis Kementerian Pertanian.

• Pelayanan dasar fungsi pertanian. • Iplementasi program/kegiatan Tematik.

Direktorat Jenderal

Penyediaan ternak dan fasilitasi pendampingan pada areal tebu.



Peternakan dan Kesehatan Hewan

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Pengembangan tanaman pangan di areal tanaman semusim dan rempah dalam rangka optimasi pemanfaatan lahan guna mendukung ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan.

Badan Pengembangan dan Penyuluhan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP)

• Rekrutmen tenaga kontrak pendamping, peningkatan kapasitas SDM petani dan revitalisasi penyuluhan serta pngembangan dan penguatan kelembagaan melalui pelatihan.

• Pemantapan sistem penyuluhan pertanian untuk meningkatkan kompotensi penyuluh yang bersifat polivalen di tingkat desa dan spesialis di tingkat kabupaten/kota. Provinsi dan Pusat.

• Pemantapam Sistem Pelatihan Pertanian berbasis kompetensi dan menduung pencapaian target utama pembangunan pertanian.

• Penguatan kelembagaan pelatihan pertanian pemerintah dan kelembagaan pelatihan petani sbagai pusat pembelajaran yang andal dan mandiri.

• Pengembangan sistem standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian untuk memenuhi kebutuhan SDM pertanian yang prfesional dan kompeten.

• Optimalisasi peran penyuluh PNS, penyuluj swadaya dan penyuluh swasta.

Inspektorat Jenderal

• Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan tanaman semusim dan rempah.

• Peningkatan pelaksanaan pengawasan pada satker lingkup Direktorat Tanaman semusim dan Rempah terutama pada kegiatan yang berdampak nasional dan



bernilai strategis serta mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar.

• Melakukan penilaian dan pendampingan secara komprehensif terhadap kegiatan strategis unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

Badan Ketahanan Pangan

Kebijakan pengembangan produk pangan local di lahan perkebunan (integrase).

Badan Karantina Pertanian

• Pencegahan penyebaran OPT/OPTK antar wilayah dan penyusunan non tariff barrier.

• Penguatan kelembagaan, pengembangan dan sistem perakarantinaan, pengembangan infrastruktur (sarana & prasarana) perkarantinaan, pengembangan teknologi dan sistem informasi, pengembangan sumber daya manusia perkarantinaan, peningkatan kerjasama dan public awareness terhadap pengembangan komoditi perkebunan.

Tabel 20 : Instansi Terkait diluar Lingkup

Kementerian Pertanian dan Jenis Dukungan


Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

• Penyediaan/perbaikan sarana jalan penghubung sentra produksi, dan sarana pengairan dan irigasi.

• Pengawasan penetapan RT/RW tingkat pusat, provinsi dan Kab/Kota.

Kementerian Perhubungan

• Penyediaan sarana pelabuhan dan gudang, infrastruktur kebun lainnya serta kelancaran transportasi.

• Dukungan ketersediaan kapasitas, tariff dan kelancaran arus transportasi perdagangan sarana



produksi dan komoditas tanaman semusim dan rempah.

Kementerian Perindustrian

Penerapan kebijakan pembangunan industri dalam negeri yang bernilai tambah tinggi yang menunjang kesejahteraan petani, pengembangan industri hilir berbasis tanaman semusim dan rempah.

Kementerian Perdagangan

Penerapan kebijakan ekspor, impor dan perdagangan dalam negeri yang menunjang keberpihakan kepada petani tanaman semusim dan rempah.

Kementerian keuangan

Dukungan pendanaan, fasilitasi pembiayaan, skim kredit khusus untuk peremajaan, fasilitasi ekspor, keringanan pajak serta pemberian keringanan pembebanan retribusi kepada petani,fasilitasi bea cukai.

Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan

Dukungan kebijakan pembangunan tanaman semusim dan rempah terkait dengan kelestarian lingkungan dan dukungan pengembangan ramah lingkungan. Penyediaan dan pelepasan lahan yang layak dikonversi untuk pengembangan perkebunan.

Kementerian BUMN

• Penyediaan sarana produksi yaitu pupuk sesuai kebutuhan secara 6 tepat (waktu, tempat, jumlah, jenis, dosis dan harga) sehingga dapat terjangkau oleh pekebun dan rehabilitasi pabrik gula (PG).

• Revitalisasi pabrik gula. • Dukungan PTPN dan BUMN lainnya

dalam pembangunan perkebunan.

Kementerian Dalam Negeri

Kebijakan daerah mendorong pembangunan tanaman semusim dan rempah serta penyediaan (APBD)



untuk mendukung pembangunan perkebunan berkelanjutan di daerah.

Kementrian Bidang Ekonomi (EKUIN)

Koordinasi dalam kementrian terkait untuk mensukseskan suatu program

Kementerian Diknas

Kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi terkait kajian model pengembangan dan penerapannya, penelitian sosial, ekonomi dan budaya untuk tanaman semusim dan rempah.

Kementerian PPN/Bappenas

Perencanaan pengembangan tanaman semusim dan rempah, koordinasi lintas sektoral untuk mendukung pengembangan , dukungan survey bagi pengembangan

Kementerian Negara Koperasi dan UKM

Penumbuhan dan penguatan kelembagaan petani dalam bentuk koperasi petani berbasis tanaman semusim dan rempah.

Kementerian Luar Negeri

Promosi tanaaman semusim dan rempah di luar negeri khususnya pada negara konsumen,

Kementerian Hukum dan HAM

Penetapan indikasi geografis serta penerbitan paten produks tanaman Semusim dan rempah.

Badan Pertanahan (BPN)

Fasilitasi Sertifikasi lahan petani

Bank Indonesia Penyediaan fasilitasi kredit perbankan untuk pemeliharaan dan pengembangan tanaman

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Fasilitasi penanganan bencana pada sentra produksi tanaman semusim dan rempah.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Penyediaan informasi tentang iklim yang tepat bagi awal musim tanam serta akhir musim tanam.


BAB VIII

PENUTUP

Agar dapat berkontribusi secara optimal dalam pembangunan perkebunan tahun 2015-2019, Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015- 2019 untuk periode tersebut yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dankegiatan pembangunan semusim dan rempah selama 5 tahun kedepan serta disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, permasalahan, peluang dan tantangan terkini serta dengan mencermati lingkungan internal dan eksternal yang dapat mendukung pembangunan semusim dan rempah.

Penyusunan renstra ini dilator belakangi oleh evaluasi kinerja pembangunan tanaman semusim dan rempah selama 5 tahun terakhir (2010-2014), kondisi realitas dari pembangunan semusim dan rempah yang sedang terjadi beserta fenomena isu isu strategisnya serta aspirasi dari masyarakat pekebun dan pemangku kepentingan sub sektor semusim dan rempah baik di Pusat maupun Daerah.

Keberhasilan pelaksanaan fasilitasi dan penyelenggaraan pembangunan tanaman semusim dan rempah sangat ditentukan oleh kontribusi dan persamaan persepsi serta dukungan dan komitmen dari seluruh pelaku usaha terkait, baik di tingkat pusat, propinsi maupun kabupaten. Selain itu


sinkronisasi kegiatan pusat dan daerah juga turut menentukan keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan tanaman semusim dan rempah.

Dengan adanya rencana strategis ini, diharapkan akan menjadi acuan bagi jajaran Direktorat Tanaman Semusim dan rempah serta pihak-pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan. Disadari bahwa perubahan lingkungan, baik domestik maupun internasional dewasa ini bergerak sangat cepat, sehingga pada penerapan rencana strategis ini dimungkinkan adanya berbagai penyesuaian sesuai dengan kebutuhan.


LAMPIRAN


LAMPIRAN PROYEKSI PRODUKSI 7 KOMODITAS UTAMA TANAMAN

SEMUSIM DAN REMPAH PER PROVINSI TAHUN 2015-2019

Lampiran 1 : PROYEKSI PRODUKSI (ribu ton) Komoditas TEBU

Tahun 2015-2019

No. Provinsi PROYEKSI PRODUKSI PER TAHUN (Ribu Ton)

2015 2016 2017 2018 2019

1 Aceh 12.13 13.14 25.30 45.73 68.79

2 Sumatera Utara 35.11 36.52 48.09 64.39 88.53

3 Sumatera Barat - - - - -

4 Riau - - - - -

5 Kepulauan Riau - - - - -

6 Jambi 9.11 10.17 19.92 28.19 48.11

7 Sumatera Selatan 112.90 113.52 132.80 152.24 188.71

8 Bangka Belitung - - - - -

9 Bengkulu - - - - -

10 Lampung 770.21 771.54 785.42 817.27 847.29

11 Jawa Barat 80.00 81.45 86.37 125.89 157.29

12 Banten - - - - -

13 Jawa Tengah 270.81 271.69 288.98 329.98 358.00

14 D.I. Yogyakarta 13.81 14.56 30.62 58.67 88.78

15 Jawa Timur 121.78 1,122.32 1,138.85 1,164.76 1,203.92

16 Bali - - - - -

17 NTB - - 25.22 25.22 25.22

18 NTT - - - - -

19 Kalimantan Barat - - - - -

20 Kalimantan Tengah - - - - -

21 Kalimantan Selatan - - - - -

22 Kalimantan Timur - - - - -

23 Kalimantan Utara - - - - -

24 Sulawesi Utara - - - - -

25 Gorontalo 40.48 41.69 57.28 74.40 97.92

26 Sulawesi Tengah - - - - -

27 Sulawesi Selatan 31.66 33.86 49.36 62.20 89.08

28 Sulawesi Barat - - - - -

29 Sulawesi Tenggara - - - - -

30 Maluku - - - - -

31 Maluku Utara - - - - -

32 Papua - - - - -

33 Papua Barat - - - - -

Total 1,498.00 2,510.46 2,688.21 2,948.94 3,261.64


Lampiran 2 : PROYEKSI PRODUKSI (ribu ton) Komoditas LADA

Tahun 2015-2019


2015 2016 2017 2018 2019

1 Aceh 0.26 0.29 0.30 0.32 0.33

2 Sumatera Utara 0.068 0.072 0.075 0.080 0.085

3 Sumatera Barat 0.140 0.145 0.148 0.152 0.155

4 Riau 0.026 0.027 0.028 0.029 0.030

5 Kepulauan Riau 0.043 0.046 0.047 0.050 0.052

6 Jambi 0.051 0.053 0.055 0.057 0.059


8 Bangka Belitung 34.030 34.110 34.520 34.840 34.980

9 Bengkulu 2.05 2.12 2.25 2.40 2.55

10 Lampung 26.030 26.520 26.630 26.74 26.890

11 Jawa Barat 0.86 0.88 0.91 1.03 1.09

12 Banten 0.15 0.17 0.18 0.20 0.22

13 Jawa Tengah 0.60 0.62 0.64 0.66 0.68

14 D.I. Yogyakarta 0.011 0.012 0.013 0.014 0.015

15 Jawa Timur 0.30 0.32 0.34 0.35 0.370

16 Bali 0.005 0.006 0.007 0.008 0.010

17 NTB 0.008 0.009 0.011 0.013 0.014

18 NTT 0.095 0.098 0.103 0.106 0.108

19 Kalimantan Barat 3.65 3.68 3.72 3.74 3.77

20 Kalimantan Tengah 0.15 0.17 0.18 0.19 0.22

21 Kalimantan Selatan 0.26 0.29 0.32 0.35 0.37

22 Kalimantan Timur 5.92 6.01 6.09 6.14 6.21

23 Kalimantan Utara 0.038 0.042 0.047 0.053 0.057

24 Sulawesi Utara 0.058 0.062 0.067 0.073 0.077

25 Gorontalo - - - - -

26 Sulawesi Tengah 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20


28 Sulawesi Barat 4.66 4.69 4.73 4.80 4.98

29 Sulawesi Tenggara 0.22 0.23 0.24 0.25 0.26

30 Maluku - - - - -

31 Maluku Utara 0.005 0.006 0.007 0.009 0.012

32 Papua 0.011 0.120 0.013 0.014 0.015


Total 92.98 94.18 95.16 96.26 97.36


Lampiran 3 : PROYEKSI PRODUKSI (ribu ton) komoditas CENGKEH

Tahun 2015-2019


2015 2016 2017 2018 2019

1 Aceh 2.32 2.35 2.37 2.40 2.43

2 Sumatera Utara 0.44 0.45 0.46 0.47 0.48

3 Sumatera Barat 1.82 1.88 1.86 1.90 1.96

4 Riau - - - - -

5 Kepulauan Riau 3.32 3.34 3.36 3.38 3.40

6 Jambi 0.039 0.040 0.042 0.045 0.048


8 Bangka Belitung 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007

9 Bengkulu 0.086 0.089 0.093 0.095 0.098

10 Lampung 0.92 0.93 0.95 0.96 0.97

11 Jawa Barat 6.62 6.65 6.71 6.78 6.83

12 Banten 4.81 4.83 4.86 4.89 4.92

13 Jawa Tengah 6.50 6.55 6.58 6.70 6.84

14 D.I. Yogyakarta 0.38 0.39 0.40 0.41 0.42

15 Jawa Timur 11.12 11.18 11.23 11.26 11.31

16 Bali 3.13 3.15 3.18 3.21 3.24

17 NTB 0.16 0.18 0.20 0.21 0.22

18 NTT 2.12 2.15 2.18 2.21 2.24

19 Kalimantan Barat 0.23 0.24 0.25 0.26 0.28

20 Kalimantan Tengah 0.0057 0.0059 0.0061 0.0062 0.0063




24 Sulawesi Utara 9.50 9.53 9.57 9.62 9.68

25 Gorontalo 0.77 0.79 0.83 0.86 0.89

26 Sulawesi Tengah 13.88 13.98 14.06 14.39 14.45


28 Sulawesi Barat 0.41 0.42 0.44 0.45 0.46


30 Maluku 14.94 15.15 16.19 17.29 18.37

31 Maluku Utara 4.70 5.95 6.37 6.44 6.79

32 Papua 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007

33 Papua Barat 0.058 0.060 0.063 0.064 0.070

Total 112.62 114.74 116.81 118.98 121.19


Lampiran 4 : PROYEKSI PRODUKSI (ribu ton) Komoditas PALA

Tahun 2015-2019


2015 2016 2017 2018 2019

1 Aceh 2.01 2.05 2.07 2.09 2.10

2 Sumatera Utara 0.88 0.87 0.88 0.89 0.91

3 Sumatera Barat 1.00 1.02 1.03 1.04 1.05

4 Riau - - - - -


6 Jambi - - - - -

7 Sumatera Selatan - - - - -


9 Bengkulu 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06

10 Lampung 0.84 0.88 0.92 0.96 1.08

11 Jawa Barat 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98

12 Banten - - - - -

13 Jawa Tengah - - - - -

14 D.I. Yogyakarta - - - - -

15 Jawa Timur 0.57 0.62 0.68 0.70 0.72

16 Bali - - - - -

17 NTB - - - - -

18 NTT - - - - -






24 Sulawesi Utara 3.72 4.47 5.26 6.14 7.10

25 Gorontalo 1.34 1.37 1.40 1.42 1.47

26 Sulawesi Tengah 0.85 0.88 0.92 1.03 1.12


28 Sulawesi Barat 0.58 0.60 0.62 0.64 0.68


30 Maluku 5.56 5.60 5.68 5.71 5.75

31 Maluku Utara 1.37 1.40 1.45 1.47 1.48

32 Papua 1.12 1.13 1.15 1.17 1.18

33 Papua Barat 3.71 3.82 3.92 4.05 4.11

Total 27.71 29.02 30.40 31.84 33.37


Lampiran 5 : PROYEKSI PRODUKSI (ribu ton) Komoditas KAPAS Tahun 2015-2019


2015 2016 2017 2018 2019

1 Aceh - - - - -

2 Sumatera Utara - - - - -

3 Sumatera Barat - - - - -

4 Riau - - - - -


6 Jambi - - - - -

7 Sumatera Selatan - - - - -



10 Lampung - - - - -

11 Jawa Barat - - - - -

12 Banten - - - - -

13 Jawa Tengah - - - - -

14 D.I. Yogyakarta - - - - -

15 Jawa Timur 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14

16 Bali 0.21 0.23 0.25 0.27 0.29

17 NTB 0.29 0.31 0.33 0.35 0.37

18 NTT 0.22 0.24 0.26 0.28 0.30








26 Sulawesi Tengah - - - - -




30 Maluku - - - - -


32 Papua - - - - -


Total 1.85 1.93 2.01 2.09 2.18


Lampiran 6 : PROYEKSI PRODUKSI (ribu ton) Komoditas NILAM Tahun 2015-2019


2015 2016 2017 2018 2019

1 Aceh 0.213 0.213 0.215 0.217 0.219

2 Sumatera Utara 0.180 0.180 0.183 0.184 0.185

3 Sumatera Barat 0.299 0.300 0.302 0.305 0.308

4 Riau - - - - -


6 Jambi 0.235 0.235 0.236 0.237 0.239




10 Lampung 0.051 0.051 0.052 0.053 0.054

11 Jawa Barat 0.248 0.248 0.249 0.251 0.252

12 Banten - - - - -

13 Jawa Tengah 0.203 0.203 0.204 0.205 0.206

14 D.I. Yogyakarta 0.012 0.012 0.013 0.014 0.016

15 Jawa Timur 0.239 0.240 0.242 0.244 0.246

16 Bali 0.008 0.008 0.010 0.011 0.013

17 NTB - - - - -

18 NTT 0.012 0.012 0.013 0.014 0.015







25 Gorontalo 0.009 0.010 0.012 0.014 0.015

26 Sulawesi Tengah 0.302 0.302 0.303 0.304 0.305


28 Sulawesi Barat 0.284 0.284 0.285 0.286 0.287


30 Maluku - - - - -

31 Maluku Utara 0.007 0.007 0.008 0.009 0.010

32 Papua - - - - -


Total 2.75 2.75 2.78 2.81 53.79


Lampiran 7 : PROYEKSI PRODUKSI (ribu ton) Komoditas TEMBAKAU Tahun 2015-2019


2015 2016 2017 2018 2019

1 Aceh 7.18 7.22 7.27 7.30 7.37

2 Sumatera Utara 10.58 10.63 10.66 10.69 10.76

3 Sumatera Barat 5.19 5.21 5.23 5.25 5.31

4 Riau - - - - -


6 Jambi 4.24 4.25 4.26 4.27 4.32




10 Lampung 2.41 2.43 2.45 2.48 2.55

11 Jawa Barat 18.91 24.94 32.97 39.00 43.24

12 Banten - - - - -

13 Jawa Tengah 50.46 53.62 55.52 57.83 64.11

14 D.I. Yogyakarta 2.70 2.73 2.76 2.79 2.83

15 Jawa Timur 100.26 107.74 115.31 119.55 125.22

16 Bali 5.17 5.20 5.24 5.27 5.31

17 NTB 60.37 62.54 65.25 74.32 81.21

18 NTT 4.83 4.92 5.01 5.08 5.13








26 Sulawesi Tengah 1.53 1.55 1.57 1.63 1.65




30 Maluku - - - - -


32 Papua - - - - -


Total 279.59 298.80 319.39 341.47 365.14


Lampiran 8 : Lokasi PENGEMBANGAN KAWASAN BERBASIS KOMODITAS

TANAMAN SEMUSIM DAN REMPAH (Kepmentan Nomor 46/Kpts/PD.300/1/2015 tentang

Penetapan Kawasan Perkebunan Nasional).

No. Komoditi Lokasi

Provinsi Kabupaten

1 Tebu 1. Jawa Tengah 1. Blora

2. Pati

3. Rembang

2. Jawa Timur 4. Malang

3. Lampung 5. Lampung Tengah

2 Lada 1. Bangka Belitung 1. Bangka Selatan

2. Lampung 2. Lampung Timur

3 Pala 1. Sulawesi Utara 1. Sitaro

2. Sangihe

3. Talaud

4. Kota Bitung

5. Minahasa Utara

2. Maluku Utara 6. Halmahera Tengah

7. Halmahera Selatan

3. Maluku 8. Maluku Tengah

9. Seram Bagian Timur

4. Papua Barat 10. Fak Fak

4 Cengkeh 1. Maluku Utara 1. Halmahera Utara

2. Halmahera Timur

3. Halmahera Barat

2. Sulawesi Utara 4. Minahasa Selatan

5. Minahasa

3. Sulawesi Tengah 6. Toli-Toli

4. Maluku 7. Maluku Tengah

8. Buru Selatan


Lampiran 9 : ADDENDUM

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DIREKTORAT TANAMAN SEMUSIM DAN REMPAH (EDISI REVISI)

Tanggal : Oktober 2017 Hal : Penjelasan Tujuan Renstra Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah tahun

2015-209 (edisi Revisi) dalam bentuk kegiatan dan target per tahun. Indikator Kinerja Tujuan Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah dalam penyelanggaraan perkebunan tahun 2015-2019. Meningkatkan produksi dan produktivits tanaman semusim dan rempah melalui rehabiliasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih unggul, bermutu dan bersertifikat, sarana produksi dan alat mesin pertanian/pengolahan/pascapanen serta pembangunan kebun sumber benih tanaman semusim dan rempah.

N0 Indikator Kinera Sasaran/Proyeksi Keteranga

n 2015 2016 2017 2018 2019

1

Pengembangan Areal Produktif Tanaman Tebu (ribu hektar).

66,71 31,16 18,51 18,51 18,51

Kegiatan pengembangan tanaman Semusim dan Rempah

2

Pengembangan Areal Produktif Tanaman Semusim Lainnya (ribu hektar)

8,44 2,45 0,90 0,90 0,90

Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah

3

Perluasan Tanaman Semusim dan Rempah di Lahan Kering (ribu hektar)

- 6,83 2,77 2,77 2,77


4

Pengembangan Areal Produktif Tanaman Rempah (ribu hektar)

31,13 5,94 5,34 5,34 5,34



Lampiran 10 : MAATRIKS RENCANA SASARAN INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT TANAMAN SEMUSIM DAN REMPAH TAHUN 2015-2019

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN SUB UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT TANAMAN SEMUSIM DAN REMPAH

KODE PROGRAM/

KEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET ALOKASI ANGGARAN (Rp.juta) KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

018 08

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

018 08

Meningkatnya Produksi dan Daya Saing Komoditas Tebu dan Komoditas Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya.

2.277.300,00 362.586,44 201.385,78 209.441,21 217.818,86

018 08

Rata-rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Tebu (%).

12,91 10,03 7,03 4,57 4,37

018 08

Rata-rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Semusim dan Rempah unggulan lainnya (%)

16,35 2,45 2,90 2,89 2,86

Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah

Terlaksanannya Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah

2.277.300,00 362.586,44 201.385,78 209.441,21 217.818,86

Pengembangan Areal Produktif Tanaman tebu (ribu hektar)

66,71 31,16 18,51 18,51 18,51 1.619.900,00 237.485,49 125.344,95 130.358,75 135.573,10

Pengembangan Areal Produktif Tanaman Semusim Lainnya (ribu hektar)

8,44 2,45 0,90 0,90 0,90 50.600,00 15.605,80 11.629,78 12.094,97 12.578,77

Perluasan Tanaman Semusim dan Rempah di Lahan Kering (ribu hektar)

- 6,83 2,77 2,77 2,77 - 75.870,12 27.903,75 29.019,90 30.180,70

Pengembangan Areal Produktif Tanaman Rempah (ribu hektar)

31,13 5,94 5,34 5,34 5,34 145.900,00 24.646,30 27.748,93 28.858,88 30.013,24

Fasilitasi Teknis Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah (bulan)

12 12 12 12 12 460.900,00 8.978,74 8.758,37 9,108,71 9.473,06

kata pengantar -...

Documents