kata pengantar - …pphtp.tanamanpangan.pertanian.go.id/assets/front/uploads/document... ·...

Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan i

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mendukung pencapaian swasembada

berkelanjutan padi, jagung, dan pencapaian swasembada

kedelai tahun 2017, Kementerian Pertanian melaksanakan

Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi,

Jagung, dan Kedelai. Salah satu komponen dalam UPSUS

tersebut adalah penyediaan sarana pascapanen dan

pengolahan hasil tanaman pangan sebagai salah satu

upaya dalam menekan susut hasil (losses),

mempertahankan kualitas hasil serta meningkatkan nilai

tambah dan daya saing, dengan penyediaan dana melalui

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun

2016.

Buku Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen

dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan ini disusun

sebagai acuan bagi para petugas pelaksana kegiatan dan

pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan yang

bersumber dari APBN Tahun 2016. Semoga buku petunjuk

teknis ini dapat bermanfaat.

Jakarta, Januari 2016 Direktur Jenderal,

Dr. Ir. Hasil Sembiring, M.Sc. NIP 196002101988031001


Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ii

DAFTAR ISI

Hal.

KATA PENGANTAR ................................................. i

DAFTAR ISI ............................................................. ii

DAFTAR TABEL………………………………………… iv

DAFTAR LAMPIRAN…………………………………… v

I. PENDAHULUAN ................................................ 1

1.1. Latar Belakang .......................................... 1

1.2. Tujuan ........................................................ 4

1.3. Sasaran ..................................................... 5

1.4. Dasar Hukum ............................................. 6

1.5. Pengertian .................................................. 10

II. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN ........ 14

2.1. Jenis dan Sumber Pembiayaan Bantuan .... 14

2.2. Kriteria Lokasi ............................................ 17

2.3. Kriteria Penerima ........................................ 18

2.4. Mekanisme Penetapan Calon Penerima

dan Calon Lokasi (CPCL) ........................... 19

2.5. Distribusi Bantuan Sarana .......................... 21

2.6. Penatausahaan Aset Bantuan .................... 25

III. PENGELOLAAN SARANA PASCAPANEN DAN

PENGOLAHAN HASIL TANAMAN PANGAN…… 26

3.1. Penanganan Pascapanen dan Pengolahan

Hasil ........................................................... 26

3.2. Pengelolaan Sarana Pascapanen dan

Pengolahan Hasil ....................................... 30


Direktorat Jenderal Tanaman Pangan iii

IV. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN .. 34

4.1. Monitoring dan Evaluasi ............................. 34

4.2. Pelaporan ................................................... 35

V. PENUTUP .......................................................... 37


Direktorat Jenderal Tanaman Pangan iv

DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel 1. Jenis Sarana Pascapanen dan Pengolahan

Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016………15

Tabel 2. Contoh Sarana Pengolahan Hasil pada

Unit Pengolahan Hasil (UPH) ……………. .16


Direktorat Jenderal Tanaman Pangan v

DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

Lampiran 1. Alokasi Sarana Pascapanen dan Pengolahan

Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016 ..... 40

Lampiran 2. Contoh Format Berita Acara Pemeriksaan

dan Serah Terima Hasil Pekerjaan

(BAP-STHP).......................................... 42

Lampiran 3. Contoh Format Dokumen Surat Pernyataan

Pengadaan Sarana ............................... 44

Lampiran 4. Contoh BASTB Kelompok Tani /

Gapoktan ............................................... 52

Lampiran 5. Contoh Surat Perjanjian Pendayagunaan

Sarana .................................................. 54

Lampiran 6. Contoh Surat Pernyataan Hibah Tanah /

Lahan .................................................... 58

Lampiran 7. Contoh Form Penggunaan Sarana

Pascapanen dan Pengolahan Hasil……. 62

Lampiran 8. Contoh Form Perbandingan Penggunaan

Sarana Pascapanen Secara Tradisional

Dan Mekanisasi………………………….. 63

Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan TA. 2016

1

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang

Pangan menyatakan bahwa kedaulatan pangan adalah

hak negara dan bangsa secara mandiri menentukan

kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi

rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat

untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan

potensi sumber daya lokal. Salah satu prioritas utama

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah kedaulatan

pangan. Sebagai penjabaran dari RPJMN, maka

pembangunan pertanian periode 2015-2019 bertujuan

untuk: (1) Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi

untuk mewujudkan kedaulatan pangan, (2)

Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk

pangan dan pertanian, (3) Meningkatkan ketersediaan

bahan baku bioindustri dan bioenergi (4) Meningkatkan

pendapatan dan kesejahteraan petani, dan (5)


2

Meningkatkan kualitas kinerja aparatur Pemerintah

bidang pertanian yang amanah dan profesional.

Kedaulatan pangan diwujudkan dari pencapaian

swasembada pangan yang secara bertahap diikuti

dengan peningkatan nilai tambah hasil pertanian dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam

rangka pencapaian swasembada pangan, maka setiap

tahun disusun sasaran produksi komoditas tanaman

pangan sejalan dengan meningkatnya permintaan.

Untuk tahun 2016, Pemerintah telah menetapkan

sasaran produksi padi sebesar 76,23 juta ton gabah

kering giling, jagung sebesar 21,35 juta ton pipilan

kering dan kedelai sebesar 1,50 juta ton biji kering.

Upaya peningkatan produksi tanaman pangan

khususnya padi, jagung dan kedelai masih dihadapkan

pada beberapa permasalahan, antara lain masih

tingginya susut hasil (padi 10,43 %, jagung 5,20 %,

kedelai 15,5 %) dan masih rendahnya nilai tambah

produk tanaman pangan. Salah satu upaya untuk

mengatasi masalah tersebut adalah melalui penerapan/

penggunaan inovasi teknologi pertanian termasuk

penggunaan alat mesin pertanian yang sesuai dengan


3

kondisi spesifik lokasi. Fasilitasi sarana pascapanen

tahun 2016 diharapkan dapat memberikan kontribusi

terhadap target penurunan susut hasil yang telah

ditetapkan yaitu padi 0,18 %, jagung 0,48 % dan

kedelai 0,65 %.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun

2015 tentang Kementerian Pertanian dan Peraturan

Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pertanian, fungsi pascapanen, pengolahan, mutu dan

standarisasi serta pemasaran dan investasi tanaman

pangan menjadi tugas pokok Direktorat Pengolahan

dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan (PPHTP).

Dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi

tersebut, Direktorat PPHTP mengalokasikan dukungan

fasilitasi sarana pascapanen dan pengolahan hasil

untuk komoditas padi, jagung dan kedelai.

Salah satu kebijakan Direktorat PPHTP adalah

mengamankan produksi melalui penurunan susut hasil,

peningkatan mutu hasil dan peningkatan nilai tambah.

Penggunaan sarana pascapanen dan pengolahan hasil

tanaman pangan memiliki peranan penting dan


4

strategis dalam mendukung peningkatan produktivitas,

efisiensi kerja, kualitas, nilai tambah dan daya saing.

Selain itu penggunaan sarana pascapanen dapat

mengatasi masalah kelangkaan tenaga kerja di sektor

pertanian yang banyak terjadi di daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah

memfasilitasi sarana pascapanen dan pengolahan hasil

tanaman pangan melalui sumber dana APBN Tahun

2016. Untuk mendukung optimalisasi kegiatan

pengelolaan sarana pascapanen dan pengolahan hasil

tanaman pangan agar berjalan efektif dan efisien serta

sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, maka

disusun Petunjuk Teknis sebagai acuan dalam

melaksanakan kegiatan Tahun 2016.

Buku Petunjuk Teknis ini, selanjutnya segera

dijabarkan oleh Dinas Pertanian Provinsi dengan

menyusun petunjuk pelaksanaan secara rinci dan

lengkap, termasuk spesifikasi teknis sarana

pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan

yang akan dilakukan pengadaannya didaerah.


5

1.2. Tujuan

1. Memberikan penjelasan secara umum tentang kriteria/

syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh

penerima sarana pascapanen dan pengolahan hasil

tanaman pangan.

2. Memperlancar penanganan sarana pascapanen dan

pengolahan hasil tanaman pangan.

3. Memudahkan dalam pengendalian, monitoring dan

evaluasi sesuai sasaran yang sudah ditetapkan.

4. Meningkatkan pemanfaatan sarana pascapanen dan


1.3. Sasaran

1. Terpenuhinya kriteria/syarat dan kewajiban yang harus

dipenuhi oleh penerima sarana pascapanen dan


2. Terlaksananya penanganan pascapanen dan


3. Terlaksananya pengendalian, monitoring dan evaluasi

sesuai sasaran yang sudah ditetapkan.

4. Termanfaatkannya sarana pascapanen dan

pengolahan hasil tanaman pangan secara optimal.


6

1.4. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang

Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3478);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010

tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5106);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60

Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah;


Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;


7


Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah;


Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang

Kementerian Pertanian.

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/

2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan,

Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang-

Barang Milik Negara;

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015

tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung

jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada

Pengguna Barang;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/

2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran


8

Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/

Lembaga;

13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2015 tentang e-Purchasing;

14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia

Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Syarat

dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat

Alat dan Mesin Budidaya Tanaman;


Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang

Pelaksanaan Sistim Standardisasi Nasional di

Bidang Pertanian;



Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil

Pertanian Asal Tumbuhan Yang Baik (Good

Manufacturing Practices);


Nomor 22/Permentan/HK.140/4/2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor

44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman


9

Penanganan Pascapanen Hasil Pertanian Asal

Tanaman (Good Handling Practices);



Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;


Nomor 62/Permentan/RC.130/12/2015 tanggal 16

Desember 2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan

Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup

Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016;



Desember 2015 tentang Pelimpahan Wewenang

Kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan

Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi

Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran

2016;



Desember 2015 tentang Penugasan Kepada

Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan


10

Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas

Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2016;

1.5. Pengertian

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak

memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh

Pemerintah kepada Perseorangan, Kelompok

Masyarakat atau Lembaga Pemerintah/Non

Pemerintah.

2. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar

yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional

dan berlaku secara nasional. Standardisasi

dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan

kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan

masyarakat baik untuk keselamatan, keamanan

maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta

untuk membantu kelancaran perdagangan dan

mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam

perdagangan.

3. Laporan uji (Test Report) adalah keterangan hasil

pengujian dari uji verifikasi, uji unjuk kerja, uji beban


11

berkesinambungan, uji pelayanan dan uji kesesuaian

terhadap alat dan mesin pertanian.

4. Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro) adalah suatu

unit atau institusi yang tidak memihak atau netral

yang telah diakreditasi untuk melakukan penandaan

SNI.

5. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat

yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA)

untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh

Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat

yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan

pengadaan barang/jasa.

7. e-Procurement (Pengadaan Secara Elektronik)

adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan

dengan menggunakan teknologi informasi dan

transaksi secara elektronik sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

8. e-tendering adalah tata cara pemilihan penyedia

barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan

dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang

terdaftar pada sistem pengadaan secara eletronik


12

dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran

dalam waktu yang telah ditentukan.

9. e-Catalogue (Katalog Elektronik) adalah sistem

informasi elektronik yang memuat daftar, jenis,

spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari

berbagai penyedia barang/jasa Pemerintah.

10. e-Purchasing adalah tata cara pembelian

barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

11. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut BMN

adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

12. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang

dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan

pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.

13. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang

kewenangan penggunaan BMN.

14. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh

Pengguna Barang dalam mengelola dan

menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas

dan fungsi instansi yang bersangkutan.


13

15. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan

Barang Milik Negara (BMN);

16. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari

Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari

Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, atau

dari Pemerintah Pusat kepada pihak lain, tanpa

memperoleh penggantian.

17. Belanja barang untuk diserahkan kepada

Masyarakat atau Pemda adalah belanja barang yang

diserahkan kepada masyarakat/pemda yang

merupakan pengeluaran anggaran belanja Negara

untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang

dikaitkan dengan tugas dan fungsi strategis

pencapaian kinerja suatu satuan kinerja dan tujuan

kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria belanja

sosial.


14

II. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Jenis dan Sumber Pembiayaan

1. Jenis Sarana

Jenis sarana pascapanen dan pengolahan hasil

tanaman pangan secara rinci tertera pada Tabel 1

dan Tabel 2. Untuk Unit Pengolahan Hasil (UPH)

jagung dan kedelai apabila sarana yang dibutuhkan

tidak tertera pada Tabel 2 tersebut, maka dapat

menyesuaikan dengan kebutuhan poktan/gapoktan.

Jenis sarana pascapanen dan UPH Jagung/Kedelai

yang menggunakan mesin (engine) memiliki

Sertifikat Produk Pengguna Tanda Standar Nasional

Indonesia (SPPT-SNI) atau minimal memiliki laporan

uji/Test Report yang masih berlaku dari lembaga

pengujian yang ditunjuk oleh Kementerian.

2. Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan untuk pengadaan dan

penyaluran sarana adalah dari APBN pada DIPA

Tugas Pembantuan Provinsi di masing-masing

Satker Dinas Pertanian Provinsi.


15

Tabel 1. Jenis Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016

Awal Revisi I Revisi II Satuan

1. Combine Harvester Kecil (Daya Motor 7,0

kW - 11,0 kW)

2300 4016 6224 unit

2. Combine Harvester Sedang (Daya Motor

11,1 kW - 31,0 kW)

1500 2872 2872 unit

3. Combine Harvester Besar (Daya Motor

31,1 kW - 65,0 kW)

200 340 340 unit

4. Power Thresher Padi (kapasitas minimal

500 kg/jam) dengan kelengkapan 2 unit

terpal ukuran minimal 6 x 6 m

950 1000 2916 unit

5. Corn Sheller (kapasitas 1-3 ton/jam)

dengan kelengkapan 2 unit terpal ukuran

minimal 6 x 6 m

2000 6240 6240 unit

6. Unit Pengolahan Hasil (UPH) Jagung 60 60 60 paket

7. Unit Pengolahan Hasil (UPH) Kedelai 30 30 30 paket

8. Power Thresher Multiguna (kapasitas

minimal 450 kg/jam) dengan

kelengkapan 2 unit terpal ukuran

minimal 6 x 6 m

300 6500 6500 unit

9. Destoner/pemisah batu (kapasitas 4-5

ton/jam)

0 2 2 unit

10. Polisher (kapasitas 500 - 700 kg/jam) 0 22 22 unit

11. Corn Combine Harvester (minimal Daya

Motor 45 kw)

0 180 180 unit

12. Vertical Dryer Padi Kapasitas 30

ton/proses

2 2 2 unit

13. Vertical Dryer Padi Kapasitas 6

ton/proses

3 3 3 unit

14 RMU Kapasitas 1 - 1,5 ton/jam 100 115 0 unit

15 Bangunan RMU 0 15 0 unit

16 Vertical Dryer Jagung Kapasitas 6

ton/proses

1 1 5 unit

17 Sarana Pengangkut Hasil Pertanian Roda

3 ( mesin minimal 200 cc)

500 700 700 unit

No. Jenis SaranaVolume


16

*) sedang dalam proses

Tabel 2. Contoh Sarana Pengolahan Hasil Pada Unit Pengolahan Hasil (UPH)

1 Jagung Pati Jagung 1 Bak Perendaman

2 Alat Pemisah Lembaga

3 Alat Penggiling

4 Alat Pengayak

5 Alat Pengemas

6 Alat Press Manual

7 Alat Pengering

Tepung Jagung 1 Alat Penepung

2 Pengayak

3 Timbangan

4 Alat Pengemas

Marning 1 Bak Perendaman

2 Alat Perebus Jagung Stainless

3 Alat Penggorengan

4 Alat Pengemas

5 Keranjang

6 Baskom

Grits Jagung 1 Bak Perendaman

2 Alat Pengering

3 Alat Penggiling

4 Alat Pengayak

5 Alat Pengemas

Tepung Instan 1 Alat Pembuat Brondong

Jagung 2 Penepung (discmill )

3 Alat Pengayak 80 Mesh

4 Alat Pengemas

Tortila 1 Bak Pencuci/Perendaman

2 Panci Perebus

3 Alat Peniris/Spinner

4 Alat Penggiling/Blender

5 Alat Pemipih

6 Alat Pengering/Oven

7 Alat Penggoreng

8 Alat Pengemas

2 Kedelai Bubuk Kedelai 1 Pengupas Kulit Kedelai

2 Alat Perebus

3 Alat Pengering

4 Mesin Penggiling

5 Pengayak

6 Pencampur

7 Pengemas

Sari Kedelai 1 Panci

2 Blender (alat penggiling)

3 Kain Saring

4 Kompor

5 Alat Pengemas

Tempe 1 Rak

2 Pengupas Kedelai

3 Sealer

Tahu 1 Mesin Pemecah Kedelai

2 Mesin Giling Kedelai

Kecap 1 Bak Perendaman

2 Alat Perebus


4 Alat Penyaring

Keripik Tempe 1 Alat Pengiris

2 Alat Penggiling

3 Alat Penggoreng


5 Alat Pengemas

No. Komoditas Produk Olahan Peralatan


17

2.2. Kriteria Lokasi

Kriteria lokasi mempertimbangkan beberapa hal

sebagai berikut :

1. Memenuhi persyaratan teknis untuk operasional

sarana pascapanen atau pengolahan hasil

disesuaikan kondisi spesifikasi lokasi.

2. Memperhatikan ketersediaan dan kebutuhan sarana

sejenis di wilayah tersebut dengan prioritas tingkat

kejenuhan sarana pascapanen dan pengolahan hasil

tanaman pangan yang masih rendah.

3. Mendukung upaya khusus peningkatan produksi

padi, jagung dan kedelai, diutamakan untuk kegiatan

ekstensifikasi dan Peningkatan Indeks Pertanaman

Padi, Jagung dan Kedelai.

4. Lokasi dryer padi sebaiknya lebih diprioritaskan pada

lokasi yang terintegrasi dengan unit penggilingan

padi yang sudah ada dan masih aktif.

5. Khusus sarana pengangkut hasil pertanian roda-

3 untuk mendukung kegiatan Seribu Desa Mandiri

Benih.


18

2.3. Kriteria Penerima

Penerima sarana pascapanen dan pengolahan hasil

tanaman pangan adalah Kelompok tani/Gapoktan/

UPJA/Lembaga Masyarakat dan Pemerintah Daerah

dengan persyaratan sebagai berikut:

2.3.1.Kelompok tani/Gapoktan/UPJA/Lembaga Masyarakat

1. Kelompok tani/ Gapoktan/ UPJA/Lembaga

Masyarakat yang memiliki keabsahan

(pengukuhan) dari instansi yang berwenang dan

direkomendasikan oleh Dinas Pertanian.

2. Bersedia, mau dan mampu mengoptimalkan

bantuan, bertanggung jawab dalam

memanfaatkan dan merawat bantuan sarana

pascapanen atau pengolahan hasil tanaman

pangan yang diterimanya dengan baik.

3. Bersedia memanfaatkan dan mengelola sarana

pascapanen atau pengolahan hasil tanaman

pangan untuk mendukung upaya khusus

peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai,

serta peningkatan nilai tambah.


19

4. Penerima bantuan sarana pascapanen pada

tahun 2015 tidak boleh menerima kembali

bantuan yang sama pada tahun 2016.

2.3.2. Pemerintah Daerah

1. Bersedia mengelola bantuan sarana dalam

bentuk Brigade atau instansi lain yang memenuhi

kriteria penerima bantuan dan memiliki

keabsahan (pengukuhan) dari instansi yang

berwenang.

2. Bersedia menyediakan gudang penyimpanan

sarana.

3. Bersedia memobilisasi sarana.

4. Bersedia mengalokasikan dana APBD untuk

biaya pemeliharaan sarana.

2.4. Mekanisme Penetapan Calon Penerima dan Calon

Lokasi (CPCL)

1. Calon penerima sarana pascapanen dan pengolahan

hasil tanaman pangan mengajukan usulan/proposal

kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Selanjutnya Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota


20

menyampaikan usulan CPCL kepada Dinas

Pertanian Provinsi.

2. Usulan CPCL tersebut diseleksi oleh tim verifikasi

yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi

selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau

pimpinan unit kerja yang mengelola kegiatan sarana

tersebut selaku KPA.

3. Tim verifikasi melakukan seleksi CPCL berupa

seleksi administrasi dan seleksi aspek teknis.

4. Usulan CPCL selanjutnya ditetapkan oleh Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK) Provinsi dan disahkan

oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi selaku Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA). SK penetapan dan

pengesahan penerima bantuan tersebut

disampaikan kepada Direktorat Jenderal Tanaman

Pangan, C.q Direktorat Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Tanaman Pangan.

5. Hasil CPCL yang telah ditetapkan oleh Dinas

Pertanian Provinsi tersebut merupakan dasar

penyaluran bantuan sarana kepada penerima

bantuan.


21

6. Sebagian CPCL bantuan sarana pascapanen dapat

sama dengan CPCL pada kegiatan ekstensifikasi

dan peningkatan Indeks Pertanaman, sepanjang

belum pernah menerima sarana pascapanen sejenis.

7. Pengadaan sarana pascapanen atau pengolahan

hasil menggunakan sistem e-purchasing.

Sedangkan untuk pengadaan sarana pascapanen

atau pengolahan hasil tanaman pangan yang belum

tercantum dalam e-purchasing, dilakukan dengan

metode pelelangan atau sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

8. Spesifikasi teknis sarana pascapanen atau

pengolahan hasil tanaman pangan secara rinci/detail

ditentukan oleh masing-masing Provinsi sesuai

spesifik lokasi atau kebutuhan daerah, dan tetap

memperhatikan aspek kualitas sarana dalam rangka

meningkatkan kinerja sarana dan kualitas hasil.

2.5. Distribusi Sarana

Pendistribusian sarana sebagaimana pada lampiran 1

mengikuti beberapa ketentuan sebagai berikut:


22

1. Bantuan sarana didistribusikan sampai ke titik bagi

sesuai kesepakatan dalam dokumen kontrak antara

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penyedia

Barang/Sarana.

2. Penyaluran bantuan tersebut harus dinyatakan

dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima

Hasil Pekerjaan (BAP-STHP) dari penyedia kepada

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota atau

pejabat yang mewakili Kepala Dinas Pertanian.

Format BAP-STHP tersebut sebagaimana tercantum

pada Lampiran 2.

3. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menerbitkan Surat

Pernyataan bersedia menerima bantuan sarana

yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama

Pemerintah Daerah dengan format sebagaimana

Lampiran 3.

4. Surat BAP-STHP dan Surat Pernyataan

sebagaimana tersebut pada butir 2) dan butir 3)

digunakan sebagai dasar pembayaran kepada pihak

penyedia.

5. Penyerahan bantuan sarana kepada Kelompok tani/

Gapoktan/ UPJA/ Lembaga Masyarakat dengan


23

Berita Acara sebagaimana tercantum pada Lampiran

4 menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pertanian

Kabupaten/Kota. Berita Acara tersebut disampaikan

kepada Dinas Pertanian Provinsi dan tembusan ke

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Cq. Direktorat

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman

Pangan, segera setelah penyerahan sarana.

6. Penyerahan bantuan sarana tersebut agar dilengkapi

dokumentasi foto saat penyerahan sarana, baik dari

Penyedia kepada Dinas Pertanian Kabupaten serta

Dinas kepada Kelompok tani/Gapoktan/UPJA/

Lembaga Masyarakat/Pemda.

7. Sarana yang didistribusikan harus dalam keadaan

baik, baru, terakit sempurna, lengkap dan dilakukan

uji coba (running test).

8. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat sarana

yang tidak dimanfaatkan oleh penerima bantuan,

maka Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dapat

merealokasi sarana tersebut ke kelompok lainnya di

wilayah kecamatan yang sama/antar kecamatan.

Apabila diperlukan realokasi antar Kabupaten/Kota,


24

maka menjadi kewenangan Kepala Dinas Pertanian

Provinsi.

9. Sarana pengering (vertical dryer), sebelum

didistribusikan terlebih dahulu disiapkan bangunan

dryer sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Ukuran bangunan dryer disesuaikan dengan dimensi

sarana dryer dan kelengkapannya;

10. Untuk sarana dryer, pihak penyedia barang

diharuskan untuk melakukan pemasangan instalasi

dan merakit komponen dryer hingga siap

dioperasikan;

11. Penyedia barang menjamin bahwa barang tersebut

memenuhi persyaratan teknis, baik kuantitas

maupun kualitasnya dan memperhatikan jaminan

layanan purna jual dan suku cadang;

12. Penyedia barang diharuskan melaksanakan

pelatihan operasional sarana pascapanen, agar

operator dapat memahami penggunaan dan

pemeliharaan sarana tersebut;

13. Setiap sarana bantuan diberi tanda dengan

grafir/plat nama (name plate) terbuat dari plat yang

pemasangannya dirivet secara rapi, sehingga tidak


25

mudah untuk dihilangkan dan ditempatkan di bagian

sarana yang mudah terlihat. Plat nama

mencantumkan sumber pendanaan kegiatan dan

tahun pengadaan. Selain itu perlu juga dicantumkan

kontak person produsen (nama dan nomor telepon)

yang mudah dihubungi bila terjadi kerusakan. Tata

letak name plate dan kontak person penyedia barang

ditentukan oleh penyedia barang.

2.6. Penatausahaan Aset Bantuan

Mekanisme penatausahaan aset dari bantuan

Pemerintah yang diserahkan kepada masyarakat

(MAK 526) mengacu pada Peraturan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor 248/PMK.07/

2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang

Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan dan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 96/PMK.06/2007 Tahun 2007 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan

Pemindahtanganan Barang-Barang Milik Negara.


26

III. PENGELOLAAN SARANA PASCAPANEN DAN PENGOLAHAN HASIL TANAMAN PANGAN

3.1. Penanganan Pascapanen dan Pengolahan Hasil

Penanganan pascapanen tanaman pangan yang baik

dan benar (Good Handling Practices/GHP)

merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan

secara baik dan benar, dimulai dari panen sampai

dengan siap dikonsumsi dan/atau diolah, meliputi :

pengumpulan, perontokan, pembersihan,

pengupasan, sortasi, pengeringan, pengemasan,

penyimpanan dan pengangkutan.

Pengolahan Hasil Pertanian Yang Baik (Good

Manufacturing Practices/ GMP) merupakan

serangkaian kegiatan yang baik untuk memproduksi

suatu produk olahan antara lain mencakup lokasi,

bangunan, ruang dan sarana pabrik, proses

pengolahan, peralatan pengolahan, penyimpanan dan

distribusi produk olahan, kebersihan dan kesehatan

pekerja, serta penanganan limbah dan pengelolaan

lingkungan. Hal tersebut diupayakan untuk dapat

mencegah terjadinya kontaminasi/pencemaran oleh


27

mikro organisme, benda/bahaya fisik dan senyawa

kimia yang dapat mengganggu atau membahayakan

kesehatan manusia dan masyarakat serta menjaga

kesehatan dan keselamatan pekerja.

Pengelolaan pascapanen dan pengolahan hasil

tanaman pangan merupakan suatu proses kegiatan

yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan, dan pengawasan terhadap kegiatan

penanganan pascapanen dan pengolahan hasil

tanaman pangan, serta penggunaan sumberdaya

dalam mencapai tujuan yang tidak terlepas dari aspek

sumberdaya manusia.

Pengelolaan yang baik adalah sebagai pondasi bagi

pengembangan setiap organisasi dan unsur yang

terlibat langsung meliputi : perencanaan (planning),

pengorganisasian (organizing), pelaksanaan

(actuating), dan pengawasan (controlling).

Pengelolaan pascapanen dan pengolahan hasil

tanaman pangan diarahkan pada upaya untuk

mewujudkan pengembangan dari hulu hingga industri

hilir pada kawasan yang diarahkan untuk mengolah

komoditas pertanian primer menjadi produk olahan


28

baik produk antara (intermediate product) maupun

produk akhir (final product) agar terjadi peningkatan

nilai tambah dan memiliki daya saing produk.

Untuk itu dibutuhkan adanya dukungan Pemerintah

berupa fasilitasi sarana pascapanen dan pengolahan

tanaman pangan, sehingga produk tanaman pangan

yang dijual tidak hanya dalam bentuk segar namun

sudah dalam bentuk produk olahan. Oleh sebab itu,

produk olahan tersebut perlu dilakukan standarisasi

produk akhir terutama untuk komoditas yang

mempunyai prospek di pasar luar negeri.

Pengembangan unit pengolahan pertanian yang akan

dilaksanakan saat ini melalui pendekatan sistem

agribisnis. Pendekatan agribisnis dalam

pengembangan kawasan komoditi tanaman pangan

bermakna bahwa kegiatan pertanian pada suatu

kawasan agar lebih berorientasi pada keuntungan

usaha tani. Pendekatan agribisnis mensyaratkan

adanya keterpaduan antar pemangku kepentingan

pertanian yang terdiri dari kalangan bisnis atau usaha,

masyarakat dan Pemerintah.


29

Salah satu indikator dan kriteria keberhasilan di

tingkat kawasan pertanian tanaman pangan adalah

meningkatnya aktivitas penanganan pascapanen dan

pengolahan hasil serta nilai tambah produk.

Keberadaan aktivitas usaha pascapanen dan

pengolahan hasil mencerminkan bahwa kawasan

pertanian telah ada dan terintegrasi dalam sistem dan

usaha agribisnis mulai hulu sampai hilir. Peningkatan

aktivitas pascapanen dan pengolahan akan

meningkatkan efisiensi kerja, kualitas dan nilai

tambah dari produk yang dihasilkan dan dapat diukur

dari bertambahnya volume komoditas yang diolah,

bertambahnya jumlah dan jenis usaha pascapanen

dan pengolahan produk, meningkatnya penggunaan

alat dan mesin pascapanen dan pengolahan.

Pengembangan agroindustri tanaman pangan

merupakan suatu sistem yang terintegrasi mulai dari

aspek budidaya (on-farm), pascapanen hingga

pengolahan (off-farm) dan pemasaran. Semua aspek

tersebut dilakukan dalam suatu aktivitas yang saling

terkait antara seluruh komponen pendukung mulai dari


30

hulu (kontinuitas pasokan bahan baku) sampai hilir

(pengolahan dan akses pemasaran).

Pada saat ini penanganan pascapanen maupun

pengolahan hasil tanaman pangan masih belum

dilaksanakan secara optimal, sehingga membutuhkan

adanya sentuhan dan perbaikan teknologi dengan

turut memperhatikan segi efektivitas, efisiensi, mutu

dan pasar. Untuk mendukung perbaikan teknologi

tersebut Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Tanaman Pangan melalui dana APBN tahun 2016

telah mengalokasikan fasilitasi sarana pascapanen

dan fasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman

pangan.

3.2. Pengelolaan Sarana Pascapanen dan

Pengolahan Hasil

Pengelolaan pemanfaatan sarana pascapanen dan

pengolahan hasil tanaman pangan agar dapat

berjalan secara optimal harus memperhatikan

beberapa aspek penting yaitu aspek operasional

sarananya, manajemen, maupun struktur

kelembagaannya.


31

Pengelolaan pemanfaatan bantuan sarana adalah

sebagai berikut :

1. Kelompoktani/ Gapoktan/ UPJA/ Lembaga

Masyarakat/Pemda

a. Kelompok tani/ Gapoktan/ UPJA/ Lembaga

Masyarakat harus mempunyai struktur

organisasi yang dilengkapi uraian tugas dan

fungsi secara jelas dan disepakati semua

anggota.

b. Kepemilikan alat dan sarana adalah milik

Kelompok tani/ Gapoktan/ UPJA/ Lembaga

Masyarakat (bukan milik perorangan) dan

dioperasionalkan oleh Kelompok tani/

Gapoktan/ UPJA/ Lembaga Masyarakat.

c. Mekanisme dan tata hubungan kerja antar

anggota Kelompok tani/Gapoktan/ UPJA/

Lembaga Masyarakat disusun secara

partisipatif.

d. Proses pengambilan keputusan dilakukan

secara musyawarah/mufakat dan dituangkan

dalam berita acara atau risalah rapat yang

ditandatangani oleh pengurus dan diketahui

oleh unsur pembina atau instansi terkait.


32

e. Anggota melakukan pengawasan terhadap

pengembangan usaha Kelompok tani/

Gapoktan/ UPJA / Lembaga Masyarakat.

f. Pengembangan Kelompok tani/Gapoktan/

UPJA/ Lembaga Masyarakat diarahkan untuk

menuju terbangunnya lembaga ekonomi seperti

koperasi atau unit usaha berbadan hukum

lainnya.

g. Bersedia untuk mendukung panen serempak

dan percepatan panen

2. Pemerintah Daerah

a. Brigade agar dilengkapi dengan struktur

organisasi pengelolaan brigade.

b. Pengelolaan brigade harus sesuai dengan

aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

c. Pengelolaan brigade dilaksanakan oleh Dinas

Pertanian bersama-sama dengan Instansi

Terkait untuk mendukung kelancaran

penerapan panen serempak dalam rangka

pelayanan kepada petani/kelompok tani yang

membutuhkan layanan penggunaan sarana

panen dengan mempertimbangkan keberadaan

sarana didaerah tersebut.


33

d. Operasional pemanfaatan sarana dibebankan

kepada pengguna jasa (Kelompok

tani/Gapoktan/UPJA/ Lembaga Masyarakat).

e. Brigade wajib melakukan pemeliharaan atau

perawatan sarana secara regular, sehingga

kondisi sarana selalu terawat dengan baik.

Hasil akhir yang diharapkan dengan dilakukannya

pengelolaan sarana pascapanen dan pengolahan

hasil tanaman pangan adalah :

1. Penerima bantuan sarana mampu mengoptimalkan

pemanfaatan sarana dalam penanganan

pascapanen dan pengolahan hasil tanaman

pangan, sehingga dapat menghasilkan keuntungan

bagi kelompok untuk pengembangan usaha.

2. Penerima bantuan sarana mampu mengatur arus

kas dan berorientasi profit oriented.

3. Penerima bantuan sarana mengembangkan

kapasitas organisasi dan skala usaha kelompok.

4. Penerima bantuan sarana memiliki kesadaran

dalam meminimalkan susut hasil tanaman pangan.

5. Penerima bantuan sarana sudah berorientasi

peningkatan nilai tambah dan daya saing.


34

IV. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

4.1. Monitoring dan Evaluasi

Pembinaan terhadap pemanfaatan sarana

dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi agar

bantuan sarana dapat berdayaguna dan berhasil

guna. Untuk itu diperlukan pengawalan terhadap

Kelompok tani/Gapoktan/UPJA/Lembaga

Masyarakat penerima bantuan sarana.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan

oleh petugas Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota

untuk mengetahui kondisi sarana, perkembangan

pemanfaatan dan permasalahan yang muncul di

lapangan, serta untuk mendapatkan masukan

langsung dari pengguna terhadap sarana yang diterima.

Masukan yang diperoleh digunakan untuk acuan dalam

penentuan kebijakan selanjutnya.


35

4.2. Pelaporan

Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari

penerima bantuan, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota,

Dinas Pertanian Provinsi sampai Pusat.

Penerima bantuan sarana pascapanen tanaman

pangan melaporkan kinerja penggunaan sarana

setiap mus im tanam,sedangkan untuk Kelompok

tani/Gapoktan/UPJA/Masyarakat penerima bantuan

sarana pengolahan menyampaikan laporan kinerja,

kondisi sarana pengolahan dan perkembangan

usahanya 1 (satu) kali setiap tahun. Laporan ditujukan

pada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan dilengkapi

dengan gambar/foto pemanfaatan sarana tersebut di

lapangan.

Laporan dari penerima bantuan sarana pascapanen

tanaman pangan dibuat rekapitulasinya oleh Dinas

Pertanian Kabupaten/Kota untuk disampaikan ke

Dinas Pertanian Provinsi. Laporan dari Dinas

Pertanian Provinsi selanjutnya disampaikan kepada

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman

Pangan, Kementerian Pertanian dengan alamat:


36

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman

Pangan - Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Jalan Ragunan Nomor 15 Pasar Minggu

Jakarta Selatan, 12520

Telp : (021) 7806090 Fax : (021) 78832318, 7804658

e-mail : [email protected]

Pelaporan ini merupakan masukan pent ing bagi

perencanaan pengembangan sarana pascapanen

dan pengolahan hasi l tanaman pangan pada masa

mendatang, sehingga keterlambatan maupun

kelalaian dalam pembuatan laporan tersebut akan

menjadi evaluasi k iner ja dan pert imbangan dalam

kebi jakan pemberian bantuan selanjutnya.


37

V. PENUTUP

Dukungan terhadap ketersediaan sarana pascapanen

dan pengolahan hasi l tanaman pangan di lokasi

sentra-sentra tanaman pangan sebagai salah satu

upaya khusus untuk mendukung tercapainya sasaran

peningkatan produksi tanaman pangan dan

kesejahteraan masyarakat tani. Dengan adanya dukungan

sarana tersebut akan diperoleh efisiensi waktu, efisiensi

jumlah tenaga kerja, efisiensi biaya usaha tani,

meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian dan

pada akhirnya meningkatkan pendapatan petani.

Diperlukan peran aktif dari Pemerintah Daerah Provinsi

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau instansi

terkait dalam pendampingan, pengawalan dan

pengawasan pengelolaan sarana kepada Kelompok tani/

Gapoktan/UPJA/Masyarakat, sehingga investasi

sarana tersebut dapat mendorong pengelolaan

sarana pascapanen dan pengolahan hasi l

tanaman pangan ke arah mandiri, serta menjadi

perintis berkembangnya kelembagaan dan sarana di

wilayahnya masing - masing.


38

Bantuan sarana ini diharapkan dapat membantu Kelompok

tani/Gapoktan/UPJA/Masyarakat agar tahapan pasca

panen dan pengolahan hasil tanaman pangan menjadi

efisien dan dapat menurunkan susut hasil, serta

memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan seluruh

anggotanya.


39

LAMPIRAN


Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 40

AWAL REVISI I REVISI II AWAL REVISI I REVISI II AWAL REVISI I REVISI II

1 Jawa Barat 168 383 413 21 26 26

2 Jawa Tengah 435 554 594 103 155 155

3 DI Yogyakarta 32 35 35

4 Jawa Timur 108 474 675 283 381 381

5 Banten 66 83 113 20 20

6 Bali 51 47 57 1 1 1

7 Aceh 124 161 386 79 141 141 15 15

8 Sumatra Utara 120 260 145 306 306 29 41 41

9 Sumatra Barat 7 7

10 Riau 64 110 110 16 70 70

11 Jambi 62 128 178 4 9 9 2 2

12 Sumatra Selatan 25 122 472 35 141 141 14 50 50

13 Lampung 173 279 525 141 204 204 15 18 18

14 Kalimantan Barat 60 99 124 36 36 36

15 Kalimantan Tengah 90 170 170 10 10

16 Kalimantan Selatan 148 240 340 53 95 95 9 9 9

17 Kalimantan Timur 65 117 137 48 43 43

18 Sulawesi Utara 65 112 237 10 90 90 3 3

19 Sulawesi Tengah 98 24 34 59 169 169 15 44 44

20 Sulawesi Selatan 55 170 400 400 65 81 81

21 Sulawesi Tenggara 140 160 75 143 143 16 20 20

22 Maluku 52 90 190 16 30 30 2 4 4

23 Nusa Tenggara Barat 172 178 178 50 137 137 9 10 10

24 Nusa Tenggara Timur 48 35 85 30 30 30 6 6 6

25 Papua 34 70 35 57 57 8 10 10

26 Bengkulu 8 10 50

27 Maluku Utara 84 98 198 15 50 50 5 5

28 Bangka Belitung 20 20 25

29 Gorontalo 72 72 46 41 41 5 9 9

30 Kepulauan Riau

31 Papua Barat 35 74 99 13 13

32 Sulawesi Barat 30 175 30 75 75 6 12 12

33 Kalimantan Utara 17

Total 2300 4016 6224 1500 2872 2872 200 340 340

COMBINE HARVESTER KECIL

(UNIT)

COMBINE HARVESTER SEDANG

(UNIT)

COMBINE HARVESTER BESAR

(UNIT)

SARANA PASCAPANEN PADI

NO PROVINSI




1 Jawa Barat 3 3 3 142 160 374

2 Jawa Tengah 126 128 325


4 Jawa Timur 154 154 428

5 Banten 42 42 117

6 Bali 41 41 102

7 Aceh 20 20 49

8 Sumatra Utara 24 24 124

9 Sumatra Barat 30 30 60

10 Riau 18 18 53

11 Jambi 10 10 43

12 Sumatra Selatan 43 43 153

13 Lampung 10 14 92

14 Kalimantan Barat 65 100

15 Kalimantan Tengah 10 16 54

16 Kalimantan Selatan 14 26 95

17 Kalimantan Timur 6 17 50

18 Sulawesi Utara 10 10 30

19 Sulawesi Tengah 12 12 32

20 Sulawesi Selatan 2 2 2 137

21 Sulawesi Tenggara 10 10 30

22 Maluku 27 22 49

23 Nusa Tenggara Barat 20

24 Nusa Tenggara Timur 21 21 21

25 Papua 45

26 Bengkulu 85 85 118

27 Maluku Utara 28


29 Gorontalo 30

30 Kepulauan Riau

31 Papua Barat 55

32 Sulawesi Barat 30


Total 2 2 2 3 3 3 950 1000 2916

VERTICAL DRYER PADI KAP 30 TON

(UNIT)

VERTICAL DRYER PADI KAP 3,5-6 TON

(UNIT)POWER THRESHER (UNIT)


NO PROVINSI




1 Jawa Barat 8 8 1 1

2 Jawa Tengah 7 5

3 DI Yogyakarta 1 1

4 Jawa Timur 7 7 1 1

5 Banten 4 4 22 22

6 Bali 4 4

7 Aceh 4 2

8 Sumatra Utara 4

9 Sumatra Barat

10 Riau

11 Jambi 2 2

12 Sumatra Selatan 8 10

13 Lampung 6 6

14 Kalimantan Barat 2 2

15 Kalimantan Tengah 2 2

16 Kalimantan Selatan 3 3

17 Kalimantan Timur 2 2

18 Sulawesi Utara 2 2

19 Sulawesi Tengah 3 9

20 Sulawesi Selatan 6 11

21 Sulawesi Tenggara 2 2

22 Maluku

23 Nusa Tenggara Barat 3 3

24 Nusa Tenggara Timur 3

25 Papua 3 3

26 Bengkulu 2 2

27 Maluku Utara 15

28 Bangka Belitung

29 Gorontalo 5 5

30 Kepulauan Riau

31 Papua Barat

32 Sulawesi Barat 5 5


Total 100 115 0 0 22 22 0 2 2

RMU (UNIT) POLISHER (UNIT) DESTONER (UNIT)


NO PROVINSI



AWAL REVISI I REVISI II AWAL REVISI I REVISI II

1 Jawa Barat 6 6 105 350 344

2 Jawa Tengah 9 9 115 358 358


4 Jawa Timur 17 17 180 636 636

5 Banten 6 24 24

6 Bali 15 34 34

7 Aceh 8 8 65 240 240

8 Sumatra Utara 9 9 100 412 412

9 Sumatra Barat 162 162

10 Riau 2 2 25 66 66

11 Jambi 4 4 45 54 54

12 Sumatra Selatan 7 7 85 225 225

13 Lampung 14 14 95 464 464

14 Kalimantan Barat 40 52 52

15 Kalimantan Tengah 10 22 22

16 Kalimantan Selatan 10 10 65 220 220

17 Kalimantan Timur 10 29 29

18 Sulawesi Utara 14 14 156 480 480

19 Sulawesi Tengah 7 7 60 140 140

20 Sulawesi Selatan 17 17 247 686 686

21 Sulawesi Tenggara 1 1 90 100 100

22 Maluku 20 15 15

23 Nusa Tenggara Barat 14 14 135 400 400

24 Nusa Tenggara Timur 12 12 107 408 408

25 Papua 7 7

26 Bengkulu 25 53 53

27 Maluku Utara 20 12 12

28 Bangka Belitung

29 Gorontalo 14 14 130 388 388

30 Kepulauan Riau

31 Papua Barat 4 4

32 Sulawesi Barat 15 15 40 184 184

33 Kalimantan Utara 12 12

Total 0 180 180 2000 6240 6240

SARANA PASCAPANEN JAGUNG

CORN COMBINE HARVESTER

(UNIT)CORN SHELLER (UNIT)

NO PROVINSI




1 Jawa Barat 1 1 1

2 Jawa Tengah

3 DI Yogyakarta

4 Jawa Timur 3

5 Banten

6 Bali

7 Aceh

8 Sumatra Utara

9 Sumatra Barat

10 Riau

11 Jambi

12 Sumatra Selatan

13 Lampung

14 Kalimantan Barat

15 Kalimantan Tengah

16 Kalimantan Selatan

17 Kalimantan Timur

18 Sulawesi Utara

19 Sulawesi Tengah

20 Sulawesi Selatan

21 Sulawesi Tenggara

22 Maluku

23 Nusa Tenggara Barat

24 Nusa Tenggara Timur 4

25 Papua

26 Bengkulu

27 Maluku Utara

28 Bangka Belitung

29 Gorontalo

30 Kepulauan Riau

31 Papua Barat

32 Sulawesi Barat

33 Kalimantan Utara

Total 1 1 5 0 3 0

GUDANG/LANTAI JEMUR JAGUNG

(PAKET)

SARANA PASCAPANEN JAGUNG

VERTICAL DRYER JAGUNG KAP 3,5-6 TON

(UNIT)

NO PROVINSI




1 Jawa Barat 23 362 362 23 40 40

2 Jawa Tengah 23 166 166 22 38 38


4 Jawa Timur 24 1293 1293 32 40 40

5 Banten 10 123 123 10 12 12

6 Bali 9 9 9 5 3 3

7 Aceh 21 270 270 15 38 38

8 Sumatra Utara 18 294 294 23 33 33

9 Sumatra Barat 9 42 42

10 Riau 6 72 72 13 17 17

11 Jambi 10 122 122 16 17 17

12 Sumatra Selatan 12 409 409 27 35 35

13 Lampung 15 71 71 17 38 38

14 Kalimantan Barat 37 37 13 30 30

15 Kalimantan Tengah 30 30 13 21 21

16 Kalimantan Selatan 8 491 491 18 28 28

17 Kalimantan Timur 58 58 12 19 19

18 Sulawesi Utara 8 264 264 11 20 20

19 Sulawesi Tengah 11 146 146 13 21 21

20 Sulawesi Selatan 14 859 859 50 36 36

21 Sulawesi Tenggara 17 192 192 14 17 17

22 Maluku 35 35 16 8 8

23 Nusa Tenggara Barat 25 750 750 20 25 25

24 Nusa Tenggara Timur 8 100 100 18 24 24

25 Papua 11 37 37 16 13 13

26 Bengkulu 10 98 98 15 17 17

27 Maluku Utara 40 40 10 11 11


29 Gorontalo 5 53 53 12 14 14

30 Kepulauan Riau

31 Papua Barat 6 30 30 14 13 13

32 Sulawesi Barat 51 51 15 16 16

33 Kalimantan Utara 6 38 38

Total 300 6500 6500 500 700 700

POWER THRESHER MULTIGUNA

(UNIT)RODA 3 (UNIT)

SARANA PASCAPANEN KEDELAI SARANA PENGANGKUT HASIL PERTANIAN

NO PROVINSI




1 Jawa Barat 1 1 1 2 2 2

2 Jawa Tengah 6 6 6 2 2 2

3 DI Yogyakarta

4 Jawa Timur 2 2 2

5 Banten 1 1 1

6 Bali 3 3 3 1 1 1

7 Aceh 4 4 4 3 3 3

8 Sumatra Utara 6 6 6

9 Sumatra Barat

10 Riau

11 Jambi 1 1 1 1 1 1

12 Sumatra Selatan 2 2 2

13 Lampung 2 2 2

14 Kalimantan Barat 1 1 1

15 Kalimantan Tengah

16 Kalimantan Selatan

17 Kalimantan Timur

18 Sulawesi Utara 2 2 2 3 3 3

19 Sulawesi Tengah 1 1 1 2 2 2

20 Sulawesi Selatan 6 6 6 1 1 1

21 Sulawesi Tenggara 6 6 6 5 5 5

22 Maluku 1 1 1 2 2 2

23 Nusa Tenggara Barat 1 1 1

24 Nusa Tenggara Timur 7 7 7

25 Papua 3 3 3

26 Bengkulu 2 2 2 2 2 2

27 Maluku Utara

28 Bangka Belitung

29 Gorontalo 4 4 4 2 2 2

30 Kepulauan Riau

31 Papua Barat

32 Sulawesi Barat 1 1 1 1 1 1

33 Kalimantan Utara

Total 60 60 60 30 30 30

UPH JAGUNG (PAKET) UPH KEDELAI (PAKET)

SARANA PENGOLAHAN

NO PROVINSI



Lampiran 2. Contoh Format Berita Acara Pemeriksanaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAP-STHP)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN (BAP-STHP)

BANTUAN ....... (JENIS SARANA) KEGIATAN BANTUAN SARANA TAHUN 2016

Nomor :

Pada hari ini ...... tanggal ...... bulan ...... tahun dua ribu enam

belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

PIHAK PERTAMA : Nama : .................. Jabatan : .................. Alamat : .................. PIHAK KEDUA : Nama : .................. Jabatan : .................. Alamat : .................. Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan

barang kepada PIHAK KEDUA berupa ......... (jenis sarana),

sesuai Perjanjian (kontrak) Nomor: ............... tanggal .............

2016, dengan rincian sebagai berikut :

No. Nama/Jenis Barang Merk/Tipe Jumlah Barang

1.

2.

3.

KOP DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA



Seluruh barang yang diserahterimakan dalam keadaan baik,

baru, dan lengkap sesuai dengan spesifikasi terlampir, serta telah

dilakukan uji coba (running test).

Demikian Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil

Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak

dengan sebenarnya. Berita Acara Pemeriksaan dan Serah

Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat rangkap 6 (enam) untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA **) PIHAK PERTAMA *) Yang Menerima, Yang Menyerahkan,

(........................... ) ( ............................. ) NIP.

Mengetahui : ***)

( ........................... ) NIP.

Keterangan : *) : Pihak Penyedia Barang **) : Petugas Penerima ........ (Jenis sarana) Kabupaten/Kota ***) : Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk



Lampiran 3. Contoh Format Dokumen Surat Pernyataan Bersedia Menerima Bantuan Sarana

......, ............. 2016

Nomor : Lampiran : 2 berkas Hal : Penyampaian Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah Yth. Kepala Dinas ................ Kabupaten/Kota ................... di

Tempat Sehubungan telah selesainya pendistribusian bantuan sarana

........... (jenis dan merk sarana), kegiatan Pengadaan Bantuan

Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

TA. 2016, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bantuan sarana tersebut merupakan pos belanja barang yang

menggunakan AKUN 526 yaitu belanja barang yang

diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah.

2. Dalam rangka tertib administrasi dan pengelolaan Barang Milik

Negara (BMN), maka sarana tersebut akan dihibahkan kepada

Masyarakat/Pemerintah Daerah.

3. Untuk proses usulan penghibahan ke Pengelola Barang Cq.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dipersyaratkan

adanya Surat Pernyataan bersedia menerima hibah,

selanjutnya kami mohon kesediaannya agar dapat

menandatangani surat pernyataan sebagaimana lampiran 1

dan 2.

KOP SURAT DINAS PERTANIAN PROVINSI



4. Surat Pernyataan dibuat diatas kertas kop Dinas Pertanian,

ditandatangani dan distempel.

5. Surat pernyataan asli dan lampirannya agar dapat

dikirimkan kepada kami melalui pos dengan alamat :

Dinas Pertanian Provinsi ……………

Jalan …………….

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya

diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas …..…..…

Provinsi …………..

( ………………. ….. ) NIP.

Tembusan : 1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan 2. Bupati ………….……. 3. Direktur PPHTP, Ditjen. Tanaman Pangan



Contoh Lampiran 1.Surat Pernyataan untuk barang yang diserahkan Ke Kelompoktani/Gapoktan/ UPJA/Mayarakat

SURAT PERNYATAAN

Nomor : ........................................ Yang bertandatangan dibawah ini : Nama : ........................... NIP : ........................... Pangkat/Golongan : ......... / ............... Jabatan : Kepala Dinas ........................ selaku SKPD Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan ini menyatakan bersedia menerima hibah Barang Milik Negara (BMN) yang akan digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah pada Kantor Dinas Pertanian ............... dengan jenis barang sebagai berikut :

No Jenis Barang /

Volume AKUN Nilai (Rp) Keterangan

1. Belanja Barang Diserahkan Kepada Masyarakat

1)


1)


1)

Ket : 1) Pemerintah Daerah menyerahkan Sarana kepada Poktan/Gapoktan/UPJA dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB)

KOP SATKER DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA



Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..........., ................ 2016 a.n Bupati

Kepala Dinas,

( ........................... ) NIP.

Petunjuk Teknis P

engelolaan Sarana Pascapanen dan

Pengolahan H

asil Tanaman P

angan Tahun 2016

Dire

kto

rat J

en

de

ral T

an

am

an

Pan

gan

53

C

on

toh

. Lam

pira

n 2

. Su

rat P

ern

ya

taa

n U

ntu

k B

ara

ng

Ya

ng

Dis

era

hka

n K

e K

elo

mpo

kta

ni/G

ap

okta

n/

UP

JA

/Ma

sya

raka

t L

AM

PIR

AN

SU

RA

T P

ER

NY

AT

AA

N

Nom

or :

KA

BU

PA

TE

N

: ...................

INS

TA

NS

I : ..................

No

Nam

a

kelo

mpok

Pene

rima

Nam

a

Bara

ng

K

ode

Bara

ng

M

erk

T

ipe

Jum

lah

(unit)

Harg

a

Pero

leha

n

(Rp)

Ta

hun

Pero

leha

n

Kond

isi

Loka

si

B

R

R

RB

K

ete

rangan :

- B

= B

aik

- R

R

= R

usak R

ingan

- RB

=

Rusak B

era

t ..........., ................ 2

01

6

a.n

Bu

pa

ti K

epa

la D

ina

s,

( ........................... )

NIP

.



Contoh. Lampiran 1. Surat Pernyataan Untuk Barang Yang Diserahkan Ke Pemda Sebagai ASET PEMDA

SURAT PERNYATAAN

Nomor : ........................................ Yang bertandatangan dibawah ini : Nama : ........................... NIP : ........................... Pangkat/Golongan : ......... / ............... Jabatan : Kepala Dinas ........................ selaku SKPD Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan ini menyatakan bersedia menerima hibah Barang Milik Negara (BMN) yang akan digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah pada Kantor Dinas Pertanian ............... dengan jenis barang sebagai berikut :

No Jenis Barang /

Volume AKUN Nilai (Rp) Keterangan


1)


1)


1)

Ket : 1) Sarana menjadi aset Pemerintah Daerah

KOP SATKER DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA



Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..........., ................ 2016 a.n Bupati

Kepala Dinas,

( ........................... ) NIP.

P

etunjuk Teknis Pengelolaan Sarana P

ascapanen dan P

engolahan Hasil Tanam

an Pangan Tahun 20

16 D

irekto

rat J

end

era

l Ta

na

ma

n P

an

ga

n

56

C

on

toh

lam

pira

n 2

.Su

rat P

ern

ya

taa

n U

ntu

k B

ara

ng

Ya

ng

Dis

era

hka

n K

e P

em

da

Se

bag

ai A

SE

T P

EM

DA

(B

RIG

AD

E)

LA

MP

IRA

N S

UR

AT

PE

RN

YA

TA

AN

N

om

or :

KA

BU

PA

TE

N

: ...................

ES

ELO

N I

: Ditje

n T

an

am

an

Pan

ga

n

KE

ME

NT

ER

IAN

: Pe

rtan

ian

NO

N

AM

A

BA

RA

NG

K

OD

E

BA

RA

NG

M

ER

K

TIP

E

JU

MLA

H

(UN

IT)

HA

RG

A

PE

RO

LE

HA

N

(RP

)

TA

HU

N

PE

RO

LE

HA

N

KO

ND

ISI

LO

KA

SI

B

RR

R

B

Kete

rangan :

- B

= B

aik

- R

R

= R

usak R

ingan

- RB

=

Rusak B

era

t ..........., ................ 2

01

6

a.n

Bu

pa

ti K

epa

la D

ina

s,

( ........................... )

NIP

.

Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan

Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016


Lampiran 4. Contoh BASTB KelompokTani/Gapoktan

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : ......................................

Pada hari ini.......... tanggal ............ bulan................tahun 2016, yang bertandatangan di bawah ini : 1. Nama : ..................................................

Jabatan : ..................................................

Alamat : ..................................................

..................................... (ditulis lengkap)

Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (pihak yang

menyerahkan)

2. Nama : ..................................................

Jabatan : Ketua Kelompoktani/Gapoktan ....................

Alamat : ..................................................

...................................... (ditulis lengkap)

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (pihak yang

menerima)

Dengan ini PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA menyatakan

dengan sesungguhnya bahwa :

1. PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hasil pelaksanaan

pekerjaan berupa :

No. Nama Barang Merk Jumlah Barang




2. PIHAK KEDUA menerima hasil pekerjaan tersebut diatas

dalam keadaan baik dan lengkap sesuai dengan spesifikasi

terlampir, serta telah dilakukan uji coba (running test) untuk

selanjutnya dikelola dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya,

serta menyatakan sanggup melakukan pemeliharaan

terhadap sarana tersebut.

3. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengoperasikan sarana

tersebut sesuai ketentuan, maka PIHAK KEDUA bersedia

atas pengalihan sarana tersebut kepada poktan/gapoktan

lainnya di wilayah setempat atau di wilayah lainnya oleh

PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dan

ditandatangani kedua belah pihak untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA Dinas Pertanian Ketua Poktan/ Kabupaten/Kota Gapoktan

( ............................. ) ( .............................) NIP.

Mengetahui

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota/ Atasan Langsung Penerima Barang,

( ............................... ) NIP.




Lampiran 5. Contoh Surat Perjanjian Pendayagunaan Sarana

SURAT PERJANJIAN PENDAYAGUNAAN BANTUAN SARANA PASCAPANEN DAN PENGOLAHAN HASIL

PADI/JAGUNG/KEDELAI *)

Pada hari ini.......... tanggal ............ bulan................tahun ........,

yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : ..................................................

Jabatan : ..................................................

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota ............

Alamat : ..............................................................

..................................... (ditulis lengkap)

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : .............................................................

Jabatan : Ketua Kelompok Tani/Gabungan Kelompok

Tani .......................

Alamat : .............................................................

......................................(ditulis lengkap)

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian

pendayagunaan bantuan sarana pascapanen dan pengolahan

hasil tanaman pangan dari dana APBN Tahun Anggaran 2016

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian

dengan ketentuan sebagai berikut :

I. Sarana yang didayagunakan adalah :

1. a. Nama sarana : ...........................

b. Merk : ..........................




c. Kapasitas : ..........................

d. Jumlah : ................ (unit)

e. Kondisi sarana : Baik dan siap operasional

2. a. Nama sarana : ...........................

b. Merk : ..........................

c. Kapasitas : ..........................

d. Jumlah : ................(unit)

e. Kondisi sarana : Baik dan siap operasional

II. PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- Melakukan pendampingan, bimbingan teknis dan

manajemen, pembinaan, monitoring dan supervisi kepada

PIHAK KEDUA.

III. PIHAK KEDUA akan mendayagunakan dan

mengembangkan bantuan sarana pascapanen dan

pengolahan hasil tanaman pangan tersebut dengan cara :

1. Bersedia, mau dan mampu mengoptimalkan bantuan,

bertanggung jawab dalam memanfaatkan dan merawat

bantuan sarana yang diterimanya dengan baik;

2. Bersedia memanfaatkan dan mengelola sarana untuk

mendukung peningkatan produksi pertanian dan

penguatan modal kelompok;

3. Memiliki komitmen menyediakan biaya operasional

kegiatan usaha sarana tersebut;

4. Kelompok penerima memanfaatkan bantuan bersedia

menjalin kerjasama/kemitraan atau berintegrasi dengan

unit pengelola alsintan/UPJA dalam atau di luar

kelompok;




5. Bersedia untuk dipindahkan ke lokasi lain jika

poktan/gapoktan tidak mampu memanfaatkan bantuan

sarana yang diterima (tidak operasional lagi);

6. Khusus penerima bantuan sarana pengering (dryer)

harus mampu menyediakan lahan untuk menempatkan

dryer tersebut yang dikukuhkan dengan surat

pernyataan hibah atau hak guna pakai.

7. Dapat menyisihkan dana hasil usaha pelayanan sarana

tersebut ke dalam kas kelompok untuk perbaikan dan

menambah sarana yang dibutuhkan secara swadana

dalam jangka waktu tertentu;

8. Menyiapkan dan menyampaikan laporan setiap

1 (satu) musim sekali mengenai pelaksanaan kegiatan

usahanya dan dilaporkan kepada Pihak Pertama (Kepala

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota), dan selanjutnya Pihak

Pertama akan melaporkan secara berjenjang ke Provinsi

dan Pusat.

IV. Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya

dan memanfaatkan sarana tersebut 1 (satu) tahun sejak

sarana tersebut siap dioperasionalkan, maka bantuan

sarana tersebut dapat dipindahkan oleh PIHAK PERTAMA

atas persetujuan dari Dinas Pertanian Provinsi dan akan

diberikan ke poktan/gapoktan lain yang mau dan mampu

serta bertanggung jawab dalam mengelola bantuan sarana

tersebut. PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut ganti rugi

dan tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang belum

dilaksanakan sebelumnya.




Perjanjian kerjasama ini berlaku selama umur ekonomis sarana

pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan tersebut

sejak ditandatangani, dan dibuat rangkap 3 (tiga) yang masing-

masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 2 (dua)

diantaranya bermaterai cukup.

Demikian perjanjian pendayagunaan bantuan sarana ini dibuat

dan ditandatangani oleh :

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA Dinas Pertanian Ketua Poktan/ Kabupaten/Kota Gapoktan

( ............................. ) ( ............................) NIP.

Mengetahui

Dinas Pertanian Provinsi,

( ............................... ) NIP.

*) coret yang tidak perlu




Lampiran 6. Contoh Surat Pernyataan Hibah Tanah/Lahan

SURAT PERNYATAAN

HIBAH ATAU HAK GUNA PAKAI TANAH/LAHAN

UNTUK PENEMPATAN BANGUNAN/REHABILITASI

BANGUNAN SARANA PENGERING (DRYER) / RMU

Hari ini ............ tanggal ........ bulan ............... tahun ........yang

bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : .................................................

Jabatan : .................................................

.................................................

Alamat : .................................................

................................... (ditulis lengkap)

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : .................................................

Jabatan : Ketua Kelompok tani/Gabungan Kelompok

tani*).......................................

Alamat : .................................................

...................................(ditulis lengkap)

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bahwa dengan ini saya (PIHAK PERTAMA) menghibahkan/

memberikan Hak Guna Pakai*) tanah/lahan hak milik saya

seluas ± ........... m² (p x l = ....... m x ......m) yang terletak di

RT/RW............ Dusun …………. Desa ........................

Kecamatan .................. Kabupaten/Kota ................... di Provinsi

.................., kepada Penerima Hibah atau Hak Guna Pakai




(PIHAK KEDUA) yang akan digunakan untuk penempatan

bangunan sarana pengering (dryer) atau RMU.

Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan : ....................

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan : ....................

3. Sebelah Timur berbatasan dengan : ....................

4. Sebelah Barat berbatasan dengan : ....................

I. PIHAK PERTAMA sebagai penghibah atau yang memberikan

Hak Guna Pakai tanah/lahan :

1. Menghibahkan/menyerahkan hak guna pakai

tanah/lahannya untuk digunakan sebagai tempat

bangunan (dryer atau RMU) dan berjanji tidak akan

menuntut PIHAK KEDUA di kemudian hari atas

penggunaan tanah/lahan tersebut diatas selama perjanjian

berlangsung;

2. Mengawasi PIHAK KEDUA dalam menggunakan

tanah/lahan tersebut sebagaimana mestinya agar tidak

beralih fungsi;

3. Berhak menegur PIHAK KEDUA apabila tidak

menggunakan tanah/lahan tersebut sesuai perjanjian.

II. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

1. Memanfaatkan tanah/lahan tersebut sebagai tempat

untuk mendirikan bangunan sarana pengering (dryer)

atau RMU dengan ukuran bangunan mengikuti

ketentuan;

2. Mengembalikan hibah/hak guna pakai lahan jika masa

perjanjian telah berakhir.




III. Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya

sesuai dengan ketentuan, maka bantuan sarana pengering

(dryer) atau RMU tersebut akan ditarik oleh kepala Dinas

Pertanian Kabupaten/Kota dan akan direlokasi ke

poktan/gapoktan lain dan tanah/lahan yang telah

dihibahkan atau sebagai hak guna pakai dikembalikan

kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan luas tanah/lahan

yang diberikan semula tanpa menuntut dan meminta ganti

rugi dalam bentuk apapun dan tetap melaksanakan

kewajiban-kewajiban yang belum dilaksanakan sebelumnya

dan mengganti bangunan sarana (dryer atau RMU) tersebut

yang telah didirikan di lokasi yang baru.

Surat Perjanjian ini dibuat di depan kedua belah pihak (PIHAK

PERTAMA dan PIHAK KEDUA) dan disaksikan oleh

3 (tiga) orang saksi, yaitu dari 1 (satu) orang dari masing

masing-masing pihak dan 1 (satu) orang Pejabat/Aparat Desa

setempat, yaitu :

No. Nama Alamat Tandatangan

1. ..................... ................................. ..........................

2. ..................... ................................. ..........................

2. ..................... ................................. ..........................

Perjanjian kerjasama ini berlaku minimal selama 10

(sepuluh) tahun atau selama umur ekonomis sarana tersebut

(untuk Hak Guna Pakai) atau selama organisasi

gapoktan/poktan ada terhitung sejak surat perjanjian ini

ditandatangani, dan dibuat rangkap 3 (tiga) yang masing-masing

mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 2 (dua)

diantaranya bermaterai cukup.




Demikian surat pernyataan hibah atau hak guna pakai dari

penggunaan tanah/lahan ini untuk penempatan bangunan

sarana (dryer afau RMU) yang dibuat dengan sebenar-benarnya

dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada

paksaan dan atau tekanan dari pihak manapun juga. Dan

apabila dikemudian hari ada gugatan dari ahli waris pihak

pertama, maka sepenuhnya PIHAK PERTAMA akan

bertanggung jawab.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA Ketua Poktan/ Gapoktan

( ............................. ) ( ............................) *) coret yang tidak perlu

Petunjuk Teknis P


Pengolahan H

asil Tanaman P

angan Tahun 2016

Dire

kto

rat J

en

de

ral T

an

am

an

Pan

gan

66

La

mpira

n 7

CO

NT

OH

FO

RM

PE

NG

GU

NA

AN

SA

RA

NA

PA

SC

AP

AN

EN

DA

N P

EN

GO

LA

HA

N H

AS

IL

P

rovin

si

: K

abupate

n/K

ota

:

1.

Nam

a P

okta

n/G

apokta

n

: 2.

Ala

mat

: 3.

Nam

a K

etu

a

: 4.

Nom

or H

andphone

:

5.

Bantu

an T

ahun A

nggara

n :

Petunjuk Teknis P


Pengolahan H

asil Tanaman P

angan Tahun 2016

Dire

kto

rat J

en

de

ral T

an

am

an

Pan

gan

67

12

34

56

78

910

11

12

Jenis

Bahan

Baka

r

(Bensin

,

Sola

r,

Seka

m, d

ll)

Jum

lah

Pem

aka

ian

Bahan

Baka

r/Hari

Kerja

ata

u 1

kali p

roses

(liter)

Jenis

Bantu

an

Sara

na

Jum

lah

(Unit)

Jml H

ari K

erja

Opera

sio

nal

Sara

na/M

usi

m P

anen

Penggunaan

Sara

na

Bera

pa K

ali

Panen D

ala

m

1 T

ahun

Hasil T

ota

l

Penyew

aan

Sara

na

(Rp/M

usim

Panen)

Kebutu

han B

ahan B

aka

r

Upah

Opera

tor/H

a

ri Kerja

ata

u

1 ka

li

pro

ses

Tota

l Bia

ya

Pera

wata

n

Sara

na/M

us

im P

anen

(Rp)

Jml D

ana K

as

Yg D

ihasilka

n

Dari

Pengelo

laan

Sara

na d

ari

Aw

al

Pengelo

laan

(Rp)

Dana K

as

Tela

h

Dig

unaka

n

Untu

k

Sis

a D

ana

Kas

Sam

pai

Saat in

i

(Rp) **

Ke

t: *) Sa

ran

a d

ise

su

aik

an

de

ng

an

ko

mo

diti d

ap

at le

bih

da

ri 1 je

nis

da

n d

ise

bu

tkan

sa

ran

an

ya

Petunjuk Teknis P


Pengolahan H

asil Tanaman P

angan Tahun 2016

Dire

kto

rat J

en

de

ral T

an

am

an

Pan

gan

68

Lam

pira

n 8

PR

OV

INS

I:

KA

BU

PA

TE

N

:

KE

CA

MA

TA

N

:D

ES

A:

PO

KTA

N/G

AP

OK

TA

N/U

PJA

/……

:JE

NIS

BA

NTU

AN

SA

RA

NA

:

KE

BU

TU

HA

NTR

AD

ISIO

NA

LB

AN

TU

AN

SA

RA

NA

TR

AD

ISIO

NA

LB

AN

TU

AN

SA

RA

NA

TR

AD

ISIO

NA

LB

AN

TU

AN

SA

RA

NA

UP

AH

KE

RJA

:

BA

HA

N B

AK

AR

:

LA

IN-L

AIN

:

JU

ML

AH

:

Ket :

(*) Diis

i sesuai p

enggunaan s

ara

na d

ala

m 1

ha a

tau 1

ton a

tau 1

kali p

roses,

dis

esuaik

an je

nis

sara

na y

ang d

igunakan

Jum

lah h

ari p

anen d

ala

m 1

musim

panen : …

….. h

ari

CO

NT

OH

PE

RB

AN

DIN

GA

N P

EN

GG

UN

AA

N S

AR

AN

A P

AS

CA

PA

NE

N S

EC

AR

A T

RA

DIS

ION

AL D

AN

ME

KA

NIS

AS

I

WA

KTU

(HA

RI)

TE

NA

GA

MA

NU

SIA

(OR

AN

G)

BIA

YA

OP

ER

AS

ION

AL (R

p)

PE

RB

AN

DIN

GA

N P

EN

GG

UN

AA

N S

AR

AN

A T

RA

DIS

ION

AL D

AN

BA

NTU

AN

SA

RA

NA

DA

LA

M …

….. (*)

kata pengantar - …pphtp.tanamanpangan.pertanian.go.id/assets/front/uploads/document... ·...

Documents