kata pengantar - mitrakab.go.id · lampiran-lampiran . executive summary ... diklat pim eselon...

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Pendidikan sebagai SKPD yang merupakan

bagian dalam Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara wajib menyusun Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Dinas Pendidikan yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai alat umpan balik yang

dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Dengan segala

kerendahan hati dan juga harapan, semoga LKIP ini dapat digunakan bagi pihak-pihak

yang berkepentingan (stakeholder) dalam menilai kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten

Minahasa Tenggara serta dapat memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya

“Clean government dan good governance”.

Ratahan, Maret 2018 KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

DJELLY WARUIS,S.Pt, MM PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19700724 199503 2 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

EXECUTIVE SUMMARY

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

1.3. Struktur Organisasi

1.4. Ketenagaan

1.5. Strategi Organisasi

1.6. Permasalahan Utama (Strategic Issue)

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1. Perencanaan Strategis

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2017

2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2017

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

1. Target dan Realisasi Tahun 2017

2. Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan

Tahun-Tahun Sebelumnya

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Target

Jangka Menengah Sesuai Dokumen Renstra dan dengan Standar

Nasional

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternative dan

Solusinya

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

6. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan

Pencapaian Pernyataan Kinerja

3.2. Realisasi Anggaran Kinerja Organisasi sesuai Dokumen Perjanjian

Kinerja

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

EXECUTIVE SUMMARY

(IKHTISAR EKSEKUTIF)

Setiap instansi pemerintah dibentuk untuk mengemban tugas dan tanggung

jawab tertentu berdasarkan pendelegasian kewenangan atau mandat untuk

melaksanakan tugas itu. Pada akhirnya kewenangan dan mandat yang didelegasikan

tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada yang memberikan kewenangan dan

mandat tersebut. Disamping itu masyarakat umum juga mengehendaki agar instansi

pemerintah menyelenggarakan sistem akuntabilitas kinerja instansi yang baik, tertib dan

teratur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Setiap instansi akan selalu

berusaha untuk melakukan perbaikan sehingga terselenggara praktek-praktek yang

sehat, ekonomis, efisien, produktif, demokratis, demokratis, adil, bertanggung jawab,

transparan dan tanggap terhadap perubahan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan salah satu instansi

pemerintah yang mempunyai tugas pokok melakukan kewenangan daerah di bidang

pendidikan pelajar di Kabupaten Minahasa Tenggara yang diserahkan oleh Bupati.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Bupati, Dinas Pendidikan menyusun

dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang mencerminkan

capaian kinerja sesuai dengan Penetapan Kinerja dan menginformasikan pelaksanaan

tugas pokok dan fungsinya serta merupakan penjabaran dari Perencanaan Strategis yang

merupakan komitmen bersama.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Gambaran atau kondisi Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara secara

umum sebagai berikut :

- Ketenagaan

Tenaga Aparatur Dinas Pendidikan yang menjalankan Program dan Kegiatan

sebagai berikut :

Jabatan Struktural

Menurut Jenis Kelamin

Jumlah

Jumlah aparatur yg sdh

mengikuti Diklat PIM

Eselon Golongan L P

Kepala Dinas IIb IVc 1 1 sudah

Sekretaris IIIa IVb 1 1 sudah

Kepala Bidang

IVb 1 1 sudah

IIId 1 1

IIIc 1 1

Kepala Cabang Dikpora Kecamatan IVa

IVb 1 1

IVa 2 5 7

IIId 2 2 4

Kepala SKB IVa IVa 1 1

Kasubag

IVa

IIId 1 1 sudah

IIIb 1 1

Kepala Seksi

IVa

IVa 1 1

IIId 2 2

IIIc 1 3 4

IIIb 1 1

Fungsional Umum di Dinas Dikpora

IIIc 1 1

IIIa 2 2

IId 1 1

IIc 1 1

IIa 3 3

Fungsional Umum di Cabang Dinas Dikpora Kecamatan

IIIc 1 1 2

IIIb 2 1 3

IIIa 4 4 8

IId 2 2

IIc 3 3

IIb 3 3

IIa 6 8 14

Id 4 4

Fungsional Umum di SKB

IIIa 1 1 2

IIb 1 1

Jumlah

Kelompok Pengawas Jenis Kelamin

Jumlah L P

Pengawas TK/SD/MI 2 2

Pengawas SMP/MTs 9 21 30

Jumlah

Tingkat Pendidikan Formal Aparatur :

Jenjang

Unit Kerja

SMA/SMK

D III

S1

S2

Dinas Dikpora 4 3 3

UPTD Cabdin Kecamatan

UPTD SKB

Pengawas 32

JUMLAH 4 3 32 3

Keadaan Jumlah Sekolah, Guru dan Siswa Tahun 2017

Jenjang Pendidikan

Jumlah Bangunan Sekolah (Unit)

Jumlah Tenaga Pendidik Jumlah

Siswa PNS

Non PNS

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

- Taman Kanak-kanak (TK) 86 43 110 2338

- Kelompok Bermain (KB) 53 159 1110

- Satuan Paud Sejenis (SPS) 32 123 823

- Tempat Penitipan Anak (TPA)

Pendidikan Dasar :

- Sekolah Dasar (SD) 93 611 286 13.619

- Sekolah Menengah Pertama (SMP) 41 418 124 6.194

- Struktur Organisasi

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Rencana strategis pembangunan pendidikan berpijak pada Visi, Misi, Tujuan dan

Sasaran sebagai berikut :

VISI

“Mewujudkan Minahasa Tenggara yang Cerdas, Kreatif, Inovatif, dan

Unggul dalam Segala Bidang”

MISI

1. Mengembangkan kualitas aparatur pendidik dan tenaga kependidikan

2. Meningkatkan pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh

pendidikan dengan dukungan sarana prasarana yang bermutu semua jenjang

pendidikan baik formal, non formal dan informal

3. Meningkatkan pelayanan pendidikan

4. Mengembangkan pendidikan yang berbasis kearifan dan keunggulan lokal

Tujuan

1. Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi

masyarakat

2. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat

Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Tersedianya sarana dan prasarana gedung sekolah yang memadai hingga

keseleruh pedesaan

2. Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas

3. 75% dari jumlah seluruh guru sudah bersertifikasi pada tahun 2018

4. Angka Melek Huruf (AMH) mencapai 99,99% pada tahun 2018

5. Meningkatnya jumlah lulusan siswa melanjutkan pendidikan pada jenjang

yang lebih tinggi

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2017

Rencana Kinerja Tahun 2017 Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara

sebagai berikut :

Tabel

Rencana Kinerja Tahun 2017

Sasaran Indikator Program dan Kegiatan Target

Tersedianya sarana dan prasarana gedung sekolah yang memadai hingga keseluruh pedesaan

SPM PENDIDIKAN FORMAL

SD/MI Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Rehabilitasi Ruang Kelas Pembangunan Ruang Kelas Baru Pengadaan Meubeleur

13 Sek

4 Sek

3 Sek

SMP/MTs Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula

1 Sek

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA

6 Sek

PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis

Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

10 Sek

Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas

PENDIDIKAN FORMAL

SD/MI Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM)

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penyelenggaraan Ujian Akhir SD Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penyediaan Beasiswa berprestasi

100%

91,35%

SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM)

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penyelenggaraan Ujian Akhir SMP Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penyediaan Beasiswa berprestasi

95%

80%

Angka Melek Huruf (AMH) mencapai 99,99% pada Tahun 2018

Angka rata-rata lama sekolah

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembinaan minat,bakat, dan kreativitas sekolah

8,45 thn

PENDIDIKAN FORMAL

Meningkatnya Jumlah

Lulusan Siswa

Melanjutkan

Pendidikan Pada

Jenjang Yang Lebih

Tinggi

SD/MI Persentase Angka Putus Sekolah

Persentase lulusan yang melanjutkan ke SMP/MTs

Program Pendidikan Non Formal Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pengadaan Peningkatan Mutu

0,3%

99,70%

SMP/MTs Persentase Angka Putus Sekolah

Persentase lulusan yang melanjutkan SMA/SMK/MA

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pengadaan Peningkatan Mutu

0,45%

99,60%

75% dari jumlah seluruh guru sudah bersertifikasi pada tahun 2018

PENDIDIKAN FORMAL

SD/MI Persentase kualifiaksi guru yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPPG)

80%

SMP/MTs Persentase kualifiaksi guru yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelaksanaan sertifikasi pendidik

70%

PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK Presentase Guru PAUD alur Non Formal yang telah mengikuti pelatihan di Bidang PAUD

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelaksanaan sertifikasi pendidik

40%

2.3 Penetapan Kinerja dan Realisasi Tahun 2017

Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara seperti pada

tabel berikut :

Tabel

Penetapan Kinerja Tahun 2017

Sasaran Indikator Target




20 Sek


7 Sek


10 Sek


PENDIDIKAN FORMAL


100%

91,35%


95%

80%



8,45 thn

Meningkatnya Jumlah Lulusan

Siswa Melanjutkan Pendidikan

Pada Jenjang Yang Lebih Tinggi

PENDIDIKAN FORMAL



0,3%

99,70%


Persentase lulusan yang melanjutkan ke SMA/SMK/MA

0,45%

99,60%


PENDIDIKAN FORMAL


80%


70%

PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK Persentase Guru PAUD alur Non Formal yang telah mengikuti pelatihan di Bidang PAUD

40%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk mencapai sasaran program dan kegiatan Dinas Pendidikan

Kabupaten Minahasa Tenggara diukur dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang

diberlakukan sebagai acuan dasar dalam mengukur capaian peningkatan kualitas

dan kuantitas pendidikan.

Penerapan SPM perlu ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda). Dinas

Pendidikan di tahun 2017 ini rencananya akan mengusulkan Perda kepada DPRD

agar kebijakan pendidikan mendapat dukungan dana utamanya dari

pengalokasian anggaran.

Strategi penerapan SPM pendidikan dapat digambarkan sebagai berikut :

Secara bertahap Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan diharapkan

meningkat dari tahun ke tahun menuju Standar Nasional (SNP), seperti digambarkan

berikut ini :

SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum

Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai isi pasal 1 ayat 3 dari Undang-Undang

nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut

dengan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 2 ayat (i) yaitu : “Lingkup

Standar Nasional Pendidikan yang meliputi :

1. Standar isi;

2. Standar proses;

3. Standar kompetensi lulusan;

4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;

5. Standar sarana dan prasarana;

6. Standar pengelolaan;

7. Standar pembiayaan; dan

8. Standar pembinaan.

1. Target dan Realisasi Tahun 2017

Target capaian dan realisasi kinerja Dinas Pendidikan sebagai berikut :

SPM 2015

Sasaran Indikator Target Realisasi




20 Sek

20 Sek


7 Sek

7 Sek


10 Sek

10 Sek


PENDIDIKAN FORMAL


100%

91,35%

100%

91,35%


95%

80%

95%

80%



8,45 thn

8,45 thn

Meningkatnya Jumlah

Lulusan Siswa

Melanjutkan

Pendidikan Pada

Jenjang Yang Lebih

Tinggi

PENDIDIKAN FORMAL



0,3%

99,70%

0,3%

99,70%



0,45%

99,60%

0,45%

99,60%


PENDIDIKAN FORMAL


80%

80%


70%

70%


40%

40%

ANALISA CAPAIAN KINERJA:

1. Tersedianya sarana dan prasarana gedung sekolah yang memadai

hingga keseluruh pedesaan

Indikator Target Realisasi

Capaian



20 Sek

20 Sek

100%


7 Sek

7 Sek

100%


10 Sek

10 Sek

100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah sekolah yang memiliki sarana dan

prasarana sesuai standar teknis untuk SD/MI, SMP/MTs dan Taman Kanak-kanak

telah mencapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Recana

Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan. Hal ini disebabkan beberapa program dan

kegiatan yang menunjang sasaran diatas realisasi anggarannya rata-rata 90%.

Demikian pula untuk tahun 2015 dan 2016, realisasi program untuk menunjang

sasaran tersedianya sarana dan prasarana gedung sekolah yang memadai hingga

ke seluruh pedesaan diatas 90%. Sehingga diharapkan pada tahun 2018 semua

sekolah SD/MI, SMP/MTs sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai.

2. Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas

Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) dikategorikan

berhasil walaupun sesuai dengan data diatas masih perlu ditingkatkan lagi dalam

peningkatan partisipasi anak bersekolah. Dalam hal ini Dinas Pendidikan telah berupaya

didalam meningkatkan akses pendidikan melalui program dan kegiatan yang tertuang

dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017 dengan realisasi anggaran

mencapai 85% keatas. Melihat perbandingan APK dan APM SD/MI, SMP/MTs dari tahun

2015 dan 2016 dengan data sebagai berikut:

Indikator Target Realisasi (%) Capaian

PENDIDIKAN FORMAL


100%

91,35%

100%

91,35%

100%

100%


95%

80%

95%

80%

100%

100%

Maka menunjukkan bahwa partisapasi pendidikan dan kesadaran masyarakat dalam

memperoleh pendidikan di kabupaten minahasa tenggara relative tinggi.

3. Angka Melek Huruf (AMH) mencapai 99,99% pada Tahun 2018

Melihat tabel diatas maka menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di kabupaten

minahasa tenggara pada tahun 2017 berada pada jenjang sekolah menengah umum.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2015 seperti pada tabel dibawah ini:

Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2015 – 2017 Kabupaten Minahasa Tenggara

URAIAN 2015 2016 2017

Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 8,38 8,39 8,45

Maka dapat dilihat bahwa Rata-rata lama sekolah Penduduk Minahasa Tenggara tahun

2015 - 2017 belum menamatkan Pendidikan Dasar 9 tahun. Dimana Tahun 2016 rata-

rata lama sekolah 8,39 tahun dan pada tahun 2017 menjadi 8,45 tahun.

Penerapan kebijakan pemerintah dalam upaya memberikan stimulus baik di tingkat pusat

maupun daerah berupa kebijakan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun,

pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Biaya Operasional Pendidikan (BOP)

belum memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pencapaian ini.

SATUAN

PENDIDIKAN

TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017

APK APM APK APM APK APM

SD/MI 113,85% 93,97% 114,50% 91,25% 100% 91,35%

SMP/MTs 80,19% 65,86% 91,90% 78,06% 95% 80%


Capaian

Angka rata-rata lama sekolah 8,45 thn

8,45 thn

100%

4. Meningkatnya Jumlah Lulusan Siswa Melanjutkan Pendidikan Pada

Jenjang Yang Lebih Tinggi


Capaian



Persentase lulusan yang melanjutkan ke SMP/MTs SMP/MTs Persentase Angka Putus Sekolah


0,4%

99,54%

0,4%

99,54%

100%

104%

0,57%

99,33%

0,57%

99,33%

100%

104%

Angka Putus Sekolah (%)

Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2015 - 2017

NO Jenjang

Pendidikan

Angka Putus Sekolah (%)

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

1 SD 0,35 0,3 0,4

2 SMP 0,9 0,85 0,57

3 SMA/SMK 2,75 2,65 0,55

Persentase Kelulusan (%)

Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 - 2016

NO Jenjang

Pendidikan

Angka Kelulusan (%)

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

1 SD 99,51 99,54 99,70

2 SMP 99,03 99,03 99,60

Melihat perbandingan dari tahun 2014, 2015, 2016 seperti pada tabel diatas

menunjukkan bahwa angka putus sekolah tiap tahun cenderung menurun. Artinya

kualitas pendidikan di kabupaten minahasa tenggara semakin baik. Sedangkan angka

lulusan untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi melebihi dari target yang

ditetapkan disebabkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan sudah

cukup tinggi.

5. 75% dari jumlah seluruh guru sudah bersertifikasi pada tahun 2018


Capaian


SD/MI Persentase kualifiaksi guru yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional SMP/MTs Persentase kualifiaksi guru yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional


80%

80%

100%

70%

70%

100%

40%

40%

100%

Rata-rata guru pendidikan formal SD/MTs yang bersertifikasi pada tahun 2017 telah

mencapai diatas 80%, SMP/MTs mencapai 70% dan tingkat pendidikan taman kanak-

kanak 40%, walaupun belum mencapai target tetapi dapat disimpulkan kualitas guru di

kabupaten minahasa tenggara semakin baik.

2. Analisis Penunjang Keberhasilan/Keberhasilan serta Alternatif Solusi

a. Analisis Penunjang Keberhasilan

Faktor-faktor penunjang keberhasilan program terdiri dari:

o Adanya koordinasi lintas SKPD tentang perencanaan penganggaran;

o Komitmen para pelaksana kegiatan yang serius dan bertanggung jawab;

o Dukungan para pimpinan untuk mencapai target sesuai rencana.

b. Analisis Penunjang Kegagalan

Faktor-faktor penunjang kegagalan program terdiri dari:

o Kurangnya data yang mendukung proses perencanaan penganggaran;

o Kompetensi dan kualifikasi SDM yang masih kurang professional dalam

perencanaan penganggaran maupun pelaksanaan kegiatan;

o Minimnya akses teknologi komunikasi informasi serta SDM yang

menguasainya yang mengakibatkan kelambatan proses pelaksanaan

program kegiatan.

o Angka kelulusan untuk mendapatkan sertikasi guru saat ini adalah 8.

3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Sumberdaya dalam pelaksanaan program kegiatan di Dinas Pendidikan

mencakup sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana yang tersedia di

kantor.

Dalam hal SDM, tendensi pergantian pejabat dalam waktu yang singkat

menyebabkan tidak maksimalnya pemahaman yang bersangkutan pada bidang

tugasnya, apalagi jika yang bersangkutan tidak memiliki kualifikasi dan

kompetensi pada bidang tugasnya.

Sedangkan dalam hal sarana prasarana, terlihat bahwa beberapa hal masih

perlu mendapat perhatian mengingat tuntutan kebutuhan demi kelancaran

pelaksanaan tugas, seperti: tenaga/daya listrik yang kurang, jumlah unit computer

dan kelengkapanya yang masih didominasi oleh kepemilikan pribadi, ditambah

dengan ketidakmampuan pelaksana program dalam mengoperasikan peralatan

teknologi.

Namun demikian semangat untuk menyelesaikan program terlihat jelas

selang tahun anggaran berjalan.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan

Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/penunjang keberhasilan pernyataan kinerja yang utama adalah

Visi dan Misi Bupati Minahasa tenggara yang dituangkan dalam kebijakan-

kebijakan yang kemudian disesuaikan dengan program/kegiatan yang ada di

Dinas Pendidikan, yang antara lain menegaskan ketepatan waktu penyelesaian

program (tidak ada istilah luncuran); bersih dari KKN dan dapat

dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun keuangan.

Di samping itu adanya proram/kegiatan pendukung dari tingkat provinsi

maupun tingkat pusat juga sangat membantu tercapainya target program yang

ada di Dinas Pendidikan.

Yang menjadi penghambat adalah SDM Dinas Pendidikan yang kurang

sigap mengantisipasi perubahan-perubahan program/kegiatan sehingga

khususnya di akhir tahun terlihat sangat tergesa-gesa dan tidak mencapai target

dan sasaran.

2.2. Realisasi Anggaran Kinerja Organisasi sesuai Dokumen Perjanjian

Kinerja

Realisasi Anggaran Kinerja Dinas Pendidikan sebagai berikut :

BAB IV

PENUTUP

Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara telah menyelesaikan RPJMD

Tahun 2009– 2013 dan telah memulai RPJMD Tahun 2014 – 2018 yang merupakan

penjabaran dari visi, misi dan program pemerintah di bawah kepemimpinan Bupati James

Sumendap,SH dan Wakil Bupati Ronald Kandoli (periode kepemimpinan 2013-2018).

Penyajian LKIP tahun 2017 ini menggambarkan capaian program kegiatan Dinas

Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara dimana disadari masih banyak program yang

belum tercapai targetnya. Hal ini juga disebabkan karena masih minimnya anggaran yang

dialokasikan pemerintah daerah untuk pelaksanaan berbagai program kegiatan yang

menjadi tugas pokok Dinas Pendidikan. Ini harus menjadi catatan bersama eksekutif

dan legislatif agar ke depan pelaksanaan program kegiatan Dinas Pendidikan benar-

benar sesuai kebutuhan dan terukur.

Di bawah pemerintahan yang baru saat ini yakni sebagai Bupati Bapak James

Sumendap dan Wakil Bupati Bapak Ronald Kandoli yang mana telah mencanangkan visi

dan misi PERUBAHAN dan PEMBAHARUAN maka pembangunan bidang pendidikan juga

harus berubah dan diperlukan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Renstra Tahun 2014 - 2018 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala

Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara;

2. Dalam menyelenggarakan perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa

Tenggara, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretarias melalui Kepala Sub Bagian

Keuangan dan Perencanaan;

3. Seluruh Bidang Teknis/Fungsional yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan

Kabupaten Minahasa Tenggara agar melaksanakan program-program dalam Renstra

Tahun 2014 - 2018 dengan sebaik-baiknya;

4. Setiap Bidang Teknis/Fungsional Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara

sesuai dengan tugas dan fungsi bidang masing-masing berkewajiban untuk

menyusun program kegiatan yang mengandung visi, misi, tujuan dan strategi yang

ada dalam Renstra Tahun 2014 - 2018.

5. Agar Renstra Tahun 2014 - 2018 dapat dilaksanakan dan memberikan hasil yang

diharapkan, maka setiap bidang teknis/fungsional, sekretariat dan UPT perlu

mengupayakan penguatan peran stakeholder dalam mendukung pelaksanaan

Renstra Tahun 2014 - 2018 ini, di samping itu ditempuh melalui proses sosialisasi,

baik kepada seluruh komponen pegawai yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan

Kabupaten Minahasa Tenggara, instansi terkait maupun masyarakat luas.

6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Tahun 2014 - 2018,

dipandang perlu untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan

Renstra tahun 2014 - 2018, sebagai berikut :

a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan bidang pendidikan dilakukan

oleh masing-masing kepala bidang teknis dan UPT.

b. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan menghimpun dan menganalisis hasil

pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing bidang

dan UPT pelaksana sesuai tugas dan kewenangannya.

c. Kepala Dinas melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja SKPD

periode sebelumnya.

d. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan menyusun evaluasi rencana kerja

berdasar hasil evaluasi Kepala SKPD.

e. Hasil evaluasi sebagaimana tersebut diatas menjadi bahan bagi penyusunan

rencana kerja untuk periode berikutnya.

Apabila dalam periode pelaksanaan Renstra Tahun 2014 - 2018 dihadapkan pada

hal-hal diluar kendali Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara, maka konsepsi

strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan agar dapat ditinjau melalui konsultasi

dengan Bappeda untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses

pelaksanaannya.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara

ini, dimaksudkan sebagai pedoman, landasan dan alat ukur guna dapat mencapai

sasaran yang diinginkan dengan baik dan terarah, mengingat begitu banyak dan luasnya

jenis sasaran yang ingin dicapai, maka dibuat skala prioritas sasaran yang disesuaikan

menurut keadaan maupun dana yang tersedia, prioritas program kerja dituangkan dalam

program kerja tahunan.

Berkenaan dengan hal tersebut diharapkan kerjasama yang mantap serta

pengawasan yang terarah perlu terus ditingkatkan dan juga arahan dari Bapak Bupati

agar dapat mencapai hasil yang optimal.

Demikian LKIP ini kami susun sebagai dasar dan pedoman di dalam melaksanakan

tugas dan pelayanan terutama dalam pembangunan bidang pendidikan sesuai dengan

situasi dan kondisi yang ada.

Ratahan, Maret 2018 KEPALA DINAS,

DJELLY WARUIS, S.Pt, MM PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19700724 199503 2 005

Indikator SPM terhadap pelayanan dasar DISDIK sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN DASAR INDIKATOR SPM

1 BIDANG PENDIDIKAN

A PENDIDIKAN DASAR

1.Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil

2. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;

3. Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;

4. Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.

5. Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;

6. Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran

7. Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;

8. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;

9. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris

Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;

11. Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;

12. Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik

13. Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif

14. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan


C. PENDIDIKAN NON FORMAL

SPM pendidikan Keaksaraan

1. Semua penduduk usia pro-duktif (15-44 tahun) bisa membaca dan menulis.

2. Jumlah orang buta aksara dalam kelompok usia 15-44 tahun

tidak melebihi 7 persen.

3. Jumlah orang buta aksara dalam kelompok usia di atas 44

tahun tidak melebihi 30 persen.

4. Tersedianya data dasar keaksaraan yang diperbarui secara

terus menerus.

SPM kesetaraan Sekolah Dasar (SD)

a. Sebanyak 85 persen dari jumlah penduduk usia sekolah yang

belum bersekolah di SD/MI menjadi peserta didik Program Paket A

b. Peserta didik program paket A yang tidak aktif tidak melebihi 10

Persen.

c. Sebanyak 100 persen peserta didik memiliki modul Program

Paket A.

d. Sejumlah 95 persen peserta didik yang mengikuti ujian akhir

Program Paket A lulus ujian kesetaraan.

e. Sejumlah 95 persen lulusan Program Paket A dapat melan-

jutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMP, MTs, atau Program Paket B).

f. Sejumlah 90 persen peserta didik yang mengikuti uji sampel

mutu pendidikan men-dapat nilai memuaskan.

g. Sejumlah 100 persen dari tutor Program Paket A yang

diperlukan terpenuhi.

h. Sebanyak 90 persen tutor Program Paket A memiliki kualifikasi

sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional.

i. Sejumlah 90 persen pusat kegiatan belajar masyarakat memiliki

sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran.

j. Sebanyak 100 persen peserta didik memiliki sarana belajar.

k. Tersedianya data dasar kesetaraan sekolah dasar yang

diperbarui secara terus menerus

SPM Kesetaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

a. Sebanyak 90 persen dari jumlah penduduk usia sekolah yang belum bersekolah di SMP/MTs menjadi peserta didik Program Paket B.

b. Peserta didik Program Paket B yang tidak aktif tidak melebihi 10 Persen.

c. Sebanyak 100 persen peserta didik memiliki modul Program Paket B.

d. Sejumlah 80 persen peserta didik yang mengikuti ujian akhir Program Paket B lulus ujian kesetaraan.

e. Sejumlah 50 persen lulusan Program Paket B dapat memasuki dunia kerja.


f. Sejumlah 50 persen lulusan Program Paket B dapat me-lanjutkan ke jenjang pen-didikan yang lebih tinggi (SMA, SMK, MA, atau Program Paket C).

g. Sejumlah 90 persen peserta didik Program Paket B yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan mendapat nilai memuaskan.

h. Sejumlah 100 persen tutor Program Paket B yang di-perlukan terpenuhi.

i. Sebanyak 90 persen tutor Program Paket B memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional.

j. Sejumlah 90 persen pusat kegiatan belajar masyarakat memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran.

k. Tersedianya data dasar ke-setaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang di-perbarui secara terus menerus

kata pengantar - mitrakab.go.id · lampiran-lampiran . executive summary ... diklat pim eselon...

Documents