kata pengantar...daftar isi i kata pengantar dengan mengucapkan puji syukur kehadirat tuhan yang...

Daftar Isi

i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Karunia dan

Rahmat-Nya, sehingga tersusunnya Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017.

Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD)

Provinsi Banten ini disusun mengandung visi, misi dan tujuan yang berpedoman kepada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017. Rencana

Strategis yang dirumuskan ini telah mengatur arah perkembangan Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten 5 (lima) tahun kedepan dengan

memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin timbul.

Sebagai Rencana Induk (Master Plan) yang komprehensif dibidang pemberdayaan

perempuan dan masyarakat desa, maka penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya

Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi

Banten Tahun 2012-2017. bukan pada proses perumusannya saja, tetapi akan sangat dipengaruhi

implementasinya.

Akhirnya dengan adanya Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017. diharapkan dapat meningkatkan

komitmen penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan pemerintahan yang baik (Good

Governance) sebagai persyaratan dasar yang harus dipenuhi dalam pembangunan bidang

pemberdayaan perempuan dan masyarakat desa Provinsi Banten.

Serang, 2012

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT DESA PROVINSI BANTEN

Drs. SIGIT SUWITARTO, MM NIP. 19600074 198603 1 019

Daftar Isi

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................................ i

DAFTAR ISI .......................................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................. 1- 1

1.1 Latar Belakang ............................................................................... I - 1

1.2 Landasan Hukum ............................................................................ I - 5

1.3 Maksud dan Tujuan ......................................................................... I - 7

1.4 Sistematika Penulisan ........................................................................ I - 8

BAB II GAMBARAN UMUM BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

MASYARAKAT DESA PROVINSI BANTEN ................................................... II- 1

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Pemberdayaan Perempuan

dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten ................................ II- 1

2.2 Sumber Daya BPPMD Provinsi Banten ................................................ II-22

2.3 Kinerja Pelayanan BPPMD .................................................................. II-24

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ..................... III-1

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan SKPD .................................................................................. III- 1

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih ......................................................................... III-16

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis ................................................................. III-16

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi .................................................................................................. .... IV-1

4.2 Misi, Tujuan dan Sasaran ............................................................... .... IV-8

4.3 Strategi ........................................................................................... .... IV-10

4.4 Kebijakan ........................................................................................ .... IV-21

Daftar Isi

iii

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Program, Sasaran Program dan Indikasi Kegiatan ........................ .... V-1

5.2 Matriks Lima Tahunan dan Tahunan .............................................. .... V-5

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN

RENSTRA Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten 2012-2017

Pendahuluan

I-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan

penjabaran dari Visi, Misi Kepala Daerah yang penyusunannya mengacu pada RPJM Nasional.

Semangat desentralisasi dan otonomi daerah, sebagaimana yang diamanatkan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan kewajiban setiap daerah untuk mengembangkan

kemandirian melalui pembangunan berkelanjutan di daerah, guna mencapai tingkat pertumbuhan

ekonomi yang signifikan dan berdampak pada peningkatan taraf hidup kesejahteraan

masyarakat.

Penjabaran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 melalui Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008, menyebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah ditetapkan

setelah gubernur/wakil gubernur terpilih dilantik, memuat visi, misi dan program kepala daerah,

arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program

SKPD, program lintas SKPD, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi

yang bersifat indikatif dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten adalah

dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari

visi, misi dan program Kepala Daerah (Gubernur) terpilih yang penyusunannya berpedoman

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Provinsi Banten dengan

memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat

arah kebijakan keuangan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD), lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan program kewilayahan disertai

dengan rencana-rencana kerja/kegiatan dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan

yang bersifat indikatif.


Pendahuluan

I-2

Dokumen RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 merupakan tahap ketiga (Tahap

Akselerasi I) dari pelaksanaan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025. Dalam RPJPD

Provinsi Banten Tahun 2005-2025 telah ditetapkan Visi “Banten Mandiri, Maju, Sejahtera

Berlandaskan Iman dan Taqwa” yang ditempuh melalui 4 (empat) Misi yaitu 1) Mewujudkan

masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, sehat dan cerdas; 2) Mewujudkan perekonomian

yang maju dan berdaya saing secara merata dan berkeadilan; 3) Mewujudkan pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari; dan 4) Mewujudkan penyelenggaraan

pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Adapun prioritas pembangunan pada tahap

Akselerasi I meliputi 1) Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan

kesejahteraan sosial; 2) Pemantapan kualitas sumber daya manusia; 3) Pemantapan kualitas

dan pemerataan perekonomian; 4) Pemantapan kualitas pelayanan prasarana dan sarana

wilayah; 5) Pengelolaan dan revitalisasi tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;

6) Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih; dan 7) Pengembangan dan

pembangunan pusat pertumbuhan dan kawasan strategis.

Guna terwujudnya sinkronisasi perencanaan antara Pemerintah Daerah dengan

Pemerintah maka dalam penyusunan RPJMD agar memperhatikan RPJMN. Dalam RPJMN

Tahun 2010-2014 telah ditetapkan Visi yakni Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis

dan Berkeadilan serta Misi yang meliputi 1) Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang

sejahtera; 2) Memperkuat pilar-pilar demokrasi dan 3) Memperkuat dimensi keadilan disemua

bidang melalui pelaksanaan 11 (sebelas) prioritas nasional dan 3 (tiga) prioritas lainnya yakni 1)

Reformasi birokrasi dan tata kelola; 2) Pendidikan; 3) Kesehatan; 4) Penanggulangan

kemiskinan; 5) Ketahanan pangan; 6) Infrastruktur; 7) Iklim investasi dan usaha; 8) Energi; 9)

Lingkungan hidup dan bencana; 10) Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik;

11) Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi serta 12) Tiga prioritas lainnya, yaitu) a) bidang

politik, hukum dan keamanan; b) bidang perekonomian; c) bidang kesejahteraan rakyat.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) adalah Satuan Kerja

Perangkat Daerah sebagai salah satu instansi yang bertugas mengkoordinasikan,

mengintegrasikan dan mensinkronkan kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Banten yang

berkaitan dengan upaya pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan masyarakat.

Keberadaaannya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi


Pendahuluan

I-3

Banten dilandasai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 04 Tahun 2008 tentang

Pembentukan, Susunanan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten

dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten.

Dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor …. Tahun 2012 tentang tentang Pembentukan,

Susunanan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten, maka Peraturan

Daerah Provinsi Banten Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunanan Organisasi

dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten tidak berlaku.

Dalam kerangka memberikan acuan penyelenggaraan program kerja bidang

pemberdayaan perempuan dan masyarakat desa dan evaluasi kinerja badan, maka dilakukan

upaya penyusunanan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

Desa Provinsi Banten, yang disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Provinsi Banten, sebagai salah satu acuan dokumen evaluasi kinerja

pembangunan di Provinsi Banten secara keseluruhan.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten,

sebagai lnstitusi strategis di Provinsi Banten semakin memberikan peluang yang besar bagi

Provinsi Banten untuk mewujudkan kemandirian dalam membangun daerahnya dengan berpijak

pada prinsip-prinsip demokratis, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta

memperhatikan potensi dan keanekaragaman yang ada pada daerahnya masing-masing. Hal

tersebut didukung dengan adanya kekuatan untuk mendorong pemberdayaan perempuan dan

masyarakat desa serta perlindungan anak, mengembangkan prakarsa, kreativitas, dan

peningkatan peran serta perempuan dan masyarakat desa secara demokratis.

Sejalan dengan itu, pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu isu sentral dalam

pelaksanaan otonomi daerah semakin membuka peluang yang besar dalam

menumbuhkembangkan inisiatif dan keterlibatan masyarakat terutama diwujudkan dalam usaha

mengadakan dan memantapkan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, pengembangan

budaya dan tradisi, peningkatan akhlak dan moral masyarakat, efektivitas bantuan pemerintah,

peningkatan usaha keluarga, kemudahan dalam produksi dan pemasaran, dan perkreditan dalam

menunjang usaha masyarakat, pelibatan perempuan dan masyarakat serta penyediaan sarana


Pendahuluan

I-4

prasarana dalam pemanfaatan sumber daya alam, serta pengkajian, penerapan dan

pemasyarakatan teknologi tepat guna.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten,

selain sebagai institusi strategis juga mempunyai peran dan fungsi melaksanakan kebijakan

pembangunan daerah Provinsi Banten dalam bidang pemberdayaan perempuan dan

pemberdayaan masyarakat termasuk didalamnya perlindungan anak dengan membangkitkan

potensi intelektual dan kemampuan perempuan dan masyarakat desa dalam mengambil

keputusan pada tiap-tiap proses pembangunan yang selalu memperhitungkan aspek-aspek

sosial, budaya, ekonomi dan fisik lingkungan sebagai jaminan terciptanya peran serta perempuan

dan masyarakat serta menggunakan program atau kegiatan yang disepakati sebagai titik masuk,

agar mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dirasakan langsung oleh perempuan,

masyarakat dan anak-anak, sehingga tumbuh rasa ingin tahu dan rasa tanggung jawab

perempuan dan masyarakat yang mengarah pada terwujudnya kemandirian masyarakat. Serta

diharapkan mampu menciptakan koordinasi program dengan berbagai pihak dan menangani

berbagai aspek kehidupan yang ada di masyarakat guna meningkatkan derajat kesejahteraan

masyarakat Banten.

Kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat Provinsi Banten saat ini masih belum

sepenuhnya memenuhi harapan, dikarenakan keberdayaan masyarakat belum secara optimal

dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa

(BPPMD) sebagai institusi yang memiliki fungsi strategis dalam pemberdayaan perempuan dan

pemberdayaan masyarakat berusaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita pembangunan di

Provinsi Banten sesuai dengan tugas pokoknya dengan upaya memperkuat potensi atau daya

yang dimiliki serta program yang telah disusun sebagai upaya pencapaian tujuan, harapan dan

tantangan yang akan dihadapi oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa

(BPPMD) sebagai instansi pemerintah daerah dengan pendekatan perencanaan strategi dan

evaluasi kinerja serta program-program atau kegiatannya, sehingga hasil yang dicapai dapat

menjadi harapan dan memberikan manfaat secara nyata dan luas kepada masyarakat Provinsi

Banten.


Pendahuluan

I-5

Secara khusus, pemberdayaan masyarakat termasuk ke dalam bidang rencana

pembangunan jangka menengah daerah dan akan menjadi acuan program pembangunan jangka

menengah daerah ditingkat kabupaten/kota yang telah diisyaratkan dalam program

pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan nasional dalam pemberdayaan

masyarakat ditetapkan 2 (dua) strategi pokok pembangunan nasional, pertama, meliputi :

strategi penataan kembali Indonesia yang diarahkan untuk menyelamatkan sistem

ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan semangat, jiwa, nilai dan konsensus dasar yang

dilandasi berdirinya Negara Kebangsaan Republik Indonesia yang meliputi Pancasila; Undang-

Undang Dasar 1945 (terutama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945); tetap tegaknya Negara

Kesatuan Republik Indonesia; dan tetap berkembangnya pluralisme dan keberagaman dengan

prinsip Bhineka Tunggal Ika. Kedua meliputi : strategi pembangunan Indonesia yang diarahkan

untuk membangun Indonesia di segala bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang

tertera jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terutama dalam hak dasar rakyat

dan pencitaan landasan pembangunan yang kokoh.

Langkah-langkah yang akan ditempuh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

Desa (BPPMD) Provinsi Banten yang dituangkan dalam Rencana Strategis akan digunakan

sebagai bahan rujukan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana

rencana strategis tersebut akan dituangkan ke dalam surat keputusan kepala dinas atau surat

keputusan Gubernur sesuai dengan kebijakan. Hal tersebut akan menjadi tolak ukur keberhasilan

pemerintah Provinsi Banten dalam melaksanakan tugasnya melindungi masyarakat dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten secara luas sesuai dengan rencana strategi

yang telah di susun pada tingkat pemerintah daerah Provinsi Banten dengan satuan kerja

pemerintah daerah di lingkuangan Provinsi Banten.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor


Pendahuluan

I-6

4010)

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (lembaran negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran negara Nomor 4437)

6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan

Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

lembaran Negara Nomor 4438)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonomi.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban

Pemerintah Daerah.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan;

14. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

16. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129/HUK/2008 Tentang SPM Bidang

Sosial;

17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik

Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan


Pendahuluan

I-7

Perlindungan Anak;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;

20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;

21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat

Daerah Provinsi Banten.

22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Menengah Tahun 2012-2017.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagai suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama jangka

waktu 1(satu) sampai 5 (lima) tahun. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan dan

Strategi yang realistis. Maka Rencana Strategis merupakan proses analisis dengan cara

bertahap dalam langkah-langkah untuk mencapai tujuan sehingga dapat diimplementasikan

dengan konsekuensi hasil yang diharapkan.

Berdasarkan uraian diatas, Rencana Strategi Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017, dimaksudkan sebagai upaya

untuk memberikan pedoman dan tahapan program yang sistematis harus ditempuh dan

dijalankan oleh Pemerintah Daerah dalam mendorong gerakan nasional tentang pemberdayaan

perempuan dan pemberdayaan masyarakat untuk menempatkan perempuan dan masyarakat

pada posisi yang tepat melalui potensi yang dimiliki sesuai dengan, tujuan dan sasaran

pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan masyarakat .

Sedangkan tujuan Rencana Strategi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

Desa (BPPMD) Provinsi Banten adalah :

a. Untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Masyrakat Desa (BPPMD) sebagai institusi pemerintah


Pendahuluan

I-8

daerah di Provinsi Banten yang merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup

kerjanya.

Sasaran yang inging dicapai adalah untuk dapat memberikan pelayanan penunjang

penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dapat melakukan koordinasi yang kooperatif

dengan dinas dan intansi terkait, kabupaten/kota dan perumusan kebijakan, pelaksanaan,

serta fungsi pelayanan masyarakat.

b. Untuk menjabarkan visi dan misi Gubernur Banten terpilih.

sasaran yang ingin dicapai adalah untuk dapat menuangkan visi misi Gubernur Banten

Terpilih ke dalam Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa

selama periode 2009-2012.

c. Untuk menegaskan komitmen Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa

(BPPMD) sebagai institusi pemerintah Provinsi Banten yang peduli kepada pemberdayaan

perempuan dan pemberdayaan masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai adalah untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat

dan membangun konsensus bersama untuk mengatasi masalah keberdayaan perempuan

dan keberdayaan masyarakat melalui hak-haknya dengan mendekatkan partisipasi dalam

merumuskan strategi dan kebijakan.

d. Untuk mendorong sinergi berbagai upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh

Pemerintah Provinsi

Sasaran yang ingin dicapai adalah agar para pihak yang peduli dan komitmen dalam

mendukung pencapaian tujuan pembangunan pemberdayaan perempuan dan

pemberdayaan masyarakat dengan kepeduliannya perempuan dan masyarakat sebagai

domain pemerintah.

e. Untuk mendukung potensi masyarakat yang merupakan paradigma yang dianggap

realistik.

Sasaran yang ingin dicapai adalah memampukan kemandirian perempuan dan

masyarakat sebagai subyek pembangunan.

f. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Masyarakat Desa (BPPMD) sebagai institusi pemerintah daerah di provinsi Banten yang

merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup kerjanya.


Pendahuluan

I-9

Sasaran yang ingin dicapai adalah agar dapat memberikan pelayanan penunjang

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dapat melakukan koordinasi yang kooperatif

dengan dinas dan intansi terkait ditingkat kabupaten/kota serta sebagai perumus kebijakan,

pelaksanaan dan fungsi pelayanan masyarakat.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN


Provinsi Banten Tahun 2009-2012 di susun dengan sistematika sebagai Berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

2.2 Sumber Daya SKPD

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD


Pendahuluan

I-10

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD

BAB VII PENUTUP

RENJA Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten 2013

Gambaran Umum Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten

II-1

BAB II GAMBARAN UMUM BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT DESA (BPPMD)

PROVINSI BANTEN

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

MASYARAKAT DESA (BPPMD) PROVINSI BANTEN

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten

adalah organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok yang strategis

terhadap kepentingan pemberdayaan perempuan dan masyarakat desa yang ada di Provinsi

Banten, yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan

perempuan dan masyarakat desa serta perlindungan anak.


sebagai unsur penunjang pemerintahan daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh

pemerintahan yang dilaksanaanakan oleh pemerintah daerah di bidang pemberdayaan

perempuan dan masyarakat desa, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas :

a. Menetapkan rencana strategis Badan;

b. Menyusun rencana kerja Badan;

c. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi

penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;

d. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan lembaga masyarakat dan

dunia usaha;

e. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

f. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat;

g. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;



II-2

h. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pengarusutamaan Gender dan Kualitas

Hidup;

i. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;

j. Melaksanakan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis lingkup Badan;

k. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan

tugas;

l. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;

m. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya

Fungsi :

a. Penyelenggaraan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan masyarakat

desa;

b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan;

c. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kelembagaan dan partisipasi masyarakat;

d. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat;

e. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengarusutamaan gender dan kualitas hidup;

f. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;

g. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan lembaga masyarakat dan dunia

usaha;

h. Penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan

program dan kegiatan;

i. Pembinaan dan penyelenggaraan administrasi ketatausahaan;

j. Pembinaan jabatan fungsional;

k. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Badan;

l. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya


dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 6 (enam) Kepala

Bidang. Secara garis besar Tugas dan Fungsi Kepala, Sekretaris, Bidang dan Sub Bidang pada

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten Menurut



II-3

Keputusan Gubernur Banten Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas

Daerah Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

2.1.1 Kepala Badan

a. Tugas Pokok :

Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan masyarakat desa serta perlindungan

anak.

b. Fungsi :

Penyelenggaraan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan masyarakat

desa;

Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan;

Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kelembagaan dan partisipasi masyarakat;

Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat;

Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengarusutamaan gender dan kualitas

hidup;

Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;

Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan lembaga masyarakat dan

dunia usaha;

Penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan

program dan kegiatan;

Pembinaan dan penyelenggaraan administrasi ketatausahaan;

Pembinaan jabatan fungsional;

Pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Badan;

Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

c. Tugas :

Menetapkan rencana strategis Badan;

Menyusun rencana kerja Badan;

Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan

mengevaluasi penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;



II-4

Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan

mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan lembaga

masyarakat dan dunia usaha;


mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pemerintahan Desa dan

Kelurahan;


mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Kelembagaan dan

Partisipasi Masyarakat;


mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat;


mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pengarusutamaan

Gender dan Kualitas Hidup;


mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Perlindungan Perempuan

dan Anak;

Melaksanakan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis lingkup Badan;

Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan

tugas;

Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;

Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

d. Membawahkan :

Sekretaris;

Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat;

Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Hidup;

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;

Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha;



II-5

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan;

Jabatan Fungsional.

2.1.2 Sekretaris

a. Tugas Pokok :

Membantu Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa dalam

melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan,

monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan

evaluasi dan pelaporan.

b. Fungsi :

Penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;

Perumusan kebijakan, pedoman, standardisasi, koordinasi, pembinaan dan

pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan

pelaporan;

Perumusan pengaturan, pembinaan, pengembangan pelaksanaan administrasi umum

dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan standardisasi program

administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

Penyiapan data dan bahan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan

serta evaluasi dan pelaporan;

Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penyusunan

program evaluasi dan pelaporan;


a. Tugas :

Menyusun rencana kerja kesekretariatan Badan;

Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman, standardisasi, pelayanan administrasi umum

dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;



II-6

Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan

kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

Menyiapkan bahan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, evaluasi dan

pelaporan;

Menyiapkan bahan program dan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian,

keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

Menyiapkan bahan kegiatan kesekretariatan, perlengkapan, kerumahtanggaan,

perpustakaan, kehumasan dan penyusunan program;

Menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan;

Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian Badan;

Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan

tugas;



a. Membawahkan :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Keuangan;

Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

2.1.2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Tugas Pokok :

Membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat,

kearsipan, perlengkapan, rumahtangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi

kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset Badan.

b. Tugas :

Menyusun rencana kerja Sub Bagian;

Melaksanakan administrasi ketatausahaan Badan;

Melaksanakan urusan rumah tangga Badan;

melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;

Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang Badan;

Melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset Badan;



II-7

Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor serta

lingkungannya;

Melaksanakan fungsi kehumasan;

Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan administrasi kepegawaian lingkup

Badan;



2.1.2.2 Sub Bagian Keuangan

a. Tugas Pokok :

Membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana

anggaran, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan Badan.

b. Tugas :


Melaksanakan penyiapan rencana anggaran pembiayaan kegiatan di lingkungan

Badan;

Melaksanakan penyiapan bahan pembayaran dan pengeluaran anggaran belanja

Badan dari sumber APBD maupun APBN;

Melaksanakan kegiatan perbendaharaan dalam rangka pembiayaan kegiatan Badan

sesuai anggaran yang telah ditetapkan;

Melaksanakan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;

Melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan;

Melaksanakan administrasi pemungutan, pelaporan, dan penyetoran pajak-pajak;

Melaksanakan penyiapan data, perhitungan anggaran dan belanja Badan;

Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan;

Melaksanakan pengawasan administrasi kebendaharawanan lingkup Badan;





II-8

2.1.2.3 Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

a. Tugas Pokok :

Membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan program dan

kegiatan, evaluasi dan pelaporan.

b. Tugas :


Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan;

Melaksanakan penyiapan bahan rencana anggaran belanja Badan dari sumber

APBD maupun APBN;

Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan Badan;

Melaksanakan penyiapan bahan pengumpulan indikator keberhasilan kegiatan

Badan;

Melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan kedalam program kegiatan;

Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan Badan dari Pemerintah Pusat untuk

Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Melaksanakan penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan kegiatan Badan;

Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka mendukung dan membantu

penyelenggaraan kegiatan Badan;

Melaksanakan pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan yang

bersumber dari dana APBD maupun APBN;

Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang

bersumber dari dana APBD dan APBN ke Kab./Kota;





II-9

2.1.3 Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan

a. Tugas Pokok :

membantu Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemerintahan desa dan

kelurahan.

b. Fungsi :

Penyiapan bahan pembinaan teknis peningkatan peranan lembaga desa dan

kelurahan;

Penyiapan bahan pengembangan pemerintahan desa dan kelurahan;

Penyiapan bahan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;

Penyiapan program evaluasi prestasi desa dan Tentara Manunggal Masuk Desa;

Pencerdasan masyarakat melalui perpustakaan desa/kelurahan;


c. Tugas :

Menyusun rencana kerja Bidang;

Menyusun rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa dan

kelurahan;

Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan perkembangan desa dan kelurahan;

Menyiapkan bahan pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan;

Menyiapkan bahan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;

Menyiapkan bahan pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

Menyiapkan bahan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset desa;


tugas;



d. Membawahkan :

Sub Bidang Pengembangan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

Sub Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.



II-10

2.1.3.1 Sub Bidang Pengembangan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

a. Tugas Pokok :

Membantu Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam melaksanakan

penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan

pemerintahan desa dan kelurahan.

b. Tugas :

Menyusun rencana kerja Sub Bidang;

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan pedoman pengembangan kapasitas

pemerintah desa dan kelurahan;

Melaksanakan fasilitasi pembentukan, pemekaran, penggabungan dan

penghapusan, batas desa dan kelurahan;

Melaksanakan penyiapan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan,

pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan;

Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan

pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan

kelurahan;

Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penataan dan pendayagunaan ruang

kawasan perdesaan;

Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penataan dan

pendayagunaan ruang kawasan perdesaan;

Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan tahunan Sub Bidang;



2.1.3.2 Sub Bidang Pembinaan Pemerintah Desa dan Kelurahan

a. Tugas Pokok :

Membantu Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam melaksanakan

penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembinaan

pemerintahan desa dan kelurahan.



II-11

b. Tugas :


Melaksanakan penyiapan bahan perumusan pedoman pengelolaan keuangan dan

aset desa;

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan pedoman peran Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;

Melaksanakan Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset dalam

penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan data base penyelenggaraan

administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;

Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan, aset

desa dan kelurahan;

Melaksanakan pengolahan data, profile desa dan kelurahan;

melaksanakan monitoring, evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan desa dan

kelurahan;



2.1.4 Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

a. Tugas Pokok :

Membantu Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa

melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan dibidang kelembagaan dan partisipasi

masyarakat.

b. Fungsi :

Penyiapan bahan pembinaan teknis peningkatan peranan kelembagaan dan

partisipasi masyarakat;

Penyiapan bahan penyusunan perumusan petunjuk teknis dalam ketahanan

keluarga, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait yang menangani

masalah-masalah kesehatan, Keluarga Berencana, bencana alam, narkoba dan

masalah sosial lainnya;



II-12

Peningkatan partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan

desa/kelurahan;

Penyiapan bahan penyusunan perumusan petunjuk teknis, pengembangan lembaga

adat, budaya dan tradisi masyarakat;


c. Tugas :

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penguatan kelembagaan dan

pengembangan partisipasi masyarakat;

Menyiapkan bahan penyelenggaraan kelembagaan masyarakat sebagai wadah

partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

Menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan dan pemberdayaan

kelembagaan adat;

Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan

partisipasi masyarakat;

Menyiapkan bahan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam

pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan

penyehatan lingkungan;;

Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian dan pendayagunaan teknologi tepat

guna;


tugas;



d. Membawahkan :

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat;

Sub Bidang Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif.



II-13

2.1.4.1 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

a. Tugas Pokok :

Membantu Kepala Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat dalam

melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang

kelembagaan masyarakat.

b. Tugas :


Melaksanakan penyiapan bahan perumusan pedoman, norma, standar, kriteria dan

prosedur penguatan kelembagaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat

dan adat;

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kelembagaan

masyarakat;

Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi, penguatan kelembagaan masyarakat, Kader

Pemberdayaan Masyarakat dan adat;



2.1.4.2 Sub Bidang Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif

a. Tugas Pokok :

Membantu Kepala Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat dalam

melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang

pengembangan manajemen pembangunan partisipatif.

b. Tugas :


Melaksanakan penyiapan bahan perumusan pedoman, norma, standar, kriteria dan

prosedur pengembangan partisipasi masyarakat;

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan pedoman penataan dan

pendayagunaan ruang kawasan pedesaan dan kelurahan;



II-14

Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi, pemantapan manajemen pembangunan

partisipatif;

Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemeliharaan prasarana

dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan;

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemeliharaan

prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan

lingkungan;

Melaksanakan pengkajian dan pendayagunaan teknologi tepat guna skala provinsi;

Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemantapan manajemen pembangunan

partisipatif;



2.1.5 Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

a. Tugas Pokok :


melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan ekonomi

masyarakat.

b. Fungsi :

Pengembangan sumber daya manusia dan penyelenggaraan pelatihan keterampilan

masyarakat;

Penyiapan bahan pembinaan teknis pelaksanaan dan evaluasi bantuan

pembangunan masyarakat desa dan kota;

Penyiapan rumusan pembinaan teknis pengembangan usaha ekonomi perkreditan

masyarakat desa dan kota;

Penyiapan rumusan pembinaan teknis produksi dan pemasaran;

Penyiapan rumusan pembinaan teknis peningkatan usaha ekonomi keluarga;

Penghimpunan dan pengolahan data kelompok usaha ekonomi keluarga dan

masyarakat;

Fasilitasi peluang pasar, promosi, mutu dan jenis produk usaha masyarakat;

Fasilitasi penyediaan modal kerja kelompok usaha masyarakat;



II-15

Penyusunan data keluarga miskin di wilayah Propinsi/ Kabupaten/Kota;

Pembinaan tata laksana usaha masyarakat;


c. Tugas :


Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin;

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan manajemen usaha

ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat;

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan lembaga ekonomi

masyarakat;

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan produksi dan pemasaran

hasil usaha masyarakat;


tugas;



d. Membawahkan :

Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa;

Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kota.

2.1.5.1 Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa

a. Tugas Pokok :

Membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam melaksanakan

penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi masyarakat

desa.

b. Tugas :




II-16

Melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin di

pedesaan;

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan ekonomi

masyarakat di pedesaan;

Melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan

ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat di pedesaan;

Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan

ketahanan pangan, lembaga keuangan mikro, pengembangan produksi dan

pemasaran hasil usaha masyarakat di pedesaan;



2.1.5.2 Sub Bidang Ekonomi Masyarakat Kota

a. Tugas Pokok :

Membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam melaksanakan

penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi masyarakat

kota.

b. Tugas :


Melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin di

perkotaan;

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan ekonomi

masyarakat di perkotaan;

Melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan

ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat di perkotaan;

Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan

ketahanan pangan, lembaga keuangan mikro, pengembangan produksi dan

pemasaran hasil usaha masyarakat di perkotaan;





II-17

2.1.6 Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Hidup

a. Tugas Pokok :


melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan dibidang pengarusutamaan gender

dan kualitas hidup.

b. Fungsi :

Perumusan kebijakan kebijakan pengarusutamaan gender dan kualitas hidup

perempuan;

Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan dan fasilitasi sistem informasi gender;

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) meliputi; analisis gender,

perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi

Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE);

Pengelolaan data dan informasi gender;


c. Tugas :


Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengarusutamaan gender dan kualitas

hidup perempuan dan anak;

Menyiapkan bahan evaluasi implementasi kebijakan pengarusutamaan gender;

Menyiapkan bahan pengolahan data dan informasi gender;

Menyiapkan bahan kebijakan kualitas hidup perempuan dan anak;

Menyiapan bahan pelayanan KB;


tugas;



d. Membawahkan :

Sub Bidang Pengarusutamaan Gender;

Sub Bidang Kualitas Hidup Perempuan.



II-18

2.1.6.1 Sub Bidang Pengarusutamaan Gender

a. Tugas Pokok :

Membantu Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Hidup dalam

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengarusutamaan

gender.

b. Tugas :


Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengarusutamaan gender;

Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan

kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG);

Melaksanakan penyiapan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan

mekanisme Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah, Pusat

Studi Wanita (PSW), lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non

pemerintah;

Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kegiatan yang responsif

gender;

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan dan fasilitasi sistem informasi gender;

Melaksanakan fasilitasi penyediaan dan kompilasi data terpilah menurut jenis

kelamin, khusus perempuan;

Melaksanakan pemanfaatan dan penyebarluasan, pendokumentasian data terpilah,

menurut jenis kelamin khusus perempuan dan anak;



2.1.6.2 Sub Bidang Kualitas Hidup Perempuan

a. Tugas Pokok :

Membantu Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Hidup dalam

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kualitas hidup

perempuan.



II-19

b. Tugas :


Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan kualitas hidup perempuan;

Melaksanakan bahan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengintegrasian kebijakan,

peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan

terutama bidang pendidikan dan kesehatan, ekonomi, hukum, dan HAM, politik,

lingkungan budaya;

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan dan

pengelolaan jaminan dan pelayanan keluarga berencana (KB);

Melaksanakan penyiapan fasilitasi peningkatan dan pengelolaan jaminan dan

pelayanan keluarga berencana (KB);

Melaksanakan fasilitasi sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi;

Melaksanakan penyiapan bahan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria,

penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program dan

kegiatan;

Melaksanakan penyiapan bahan pedoman, advokasi, Komunikasi Informasi dan

Edukasi (KIE), ketahanan dan pemberdayaan keluarga;

Melaksanakan evaluasi dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan kualitas hidup

perempuan;



2.1.7 Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

a. Tugas Pokok :


melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan dibidang perlindungan perempuan dan

anak.

b. Fungsi :

Penyusunan perumusan petunjuk teknis, pembinaan perempuan dan anak;

Penyusunan perumusan petunjuk teknis perlindungan perempuan dan anak;



II-20

Perumusan kebijakan teknis perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja

perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat serta perempuan

didaerah yang terkena bencana;

Perumusan kebijakan teknis pengembangan dan penguatan jaringan kerja

perlindungan perempuan dan anak;


c. Tugas :


Menyiapkan bahan perumusan kebijakan perlindungan perempuan dan anak;

Menyiapkan bahan fasilitasi, pengintegrasian dan koordinasi pelaksanaan kebijakan

perlindungan perempuan;

Menyiapkan bahan pembinaan, perlindungan perempuan dan anak

Menyiapkan bahan fasilitasi dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak;

Menyiapkan bahan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perlindungan

perempuan dan anak;


tugas;



d. Membawahkan :

Sub Bidang Perlindungan Perempuan;

Sub Bidang Perlindungan Anak.

2.1.7.1 Sub Bidang Perlindungan Perempuan

a. Tugas Pokok :

Membantu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan

penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan perempuan.

b. Tugas :




II-21

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan perlindungan perempuan;

Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan

perempuan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia

dan penyandang cacat serta perempuan di daerah yang terkena bencana;

Melaksanakan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan;

Melaksanakan pengembangan sarana perlindungan perempuan korban kekerasan;



2.1.7.2 Sub Bidang Perlindungan Anak

a. Tugas Pokok :

Membantu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan

penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan anak.

b. Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan perlindungan anak;

Melaksanakan bahan fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan anak;

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak;

Melaksanakan fasilitasi penguatan jaringan kerja perlindungan anak;

Melaksanakan perlindungan anak korban kekerasan;

Melaksanakan penguatan pelayanan Posyandu;



2.1.8 Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha

a. Tugas Pokok :


melaksanakan penyusunan kebijakan dibidang pemberdayaan lembaga masyarakat dan

dunia usaha.

b. Fungsi :



II-22

Perumusan kebijakan pembinaan pemberdayaan lembaga masyarakat dan dunia

usaha;

Perumusan kebijakan Penguatan pemberdayaan lembaga masyarakat dan dunia

usaha;

Penguatan pemberdayaan lembaga masyarakat dan dunia usaha;

Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pemberdayaan organisasi pemberdayaan

lembaga masyarakat dan dunia usaha;

Pelaksanaan pemberdayaan lembaga masyarakat dan dunia usaha;


c. Tugas :


Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan dan penguatan jaringan

lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG;

Menyiapkan bahan fasilitasi pengintegrasian dan koordinasi pelaksanaan kebijakan

pengembangan dan penguatan jaringan lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk

pelaksanaan PUG;

Menyiapkan bahan pembinaan jaringan lembaga masyarakat dan dunia usaha;

Menyiapkan fasilitasi pemberdayaan dan penguatan jaringan lembaga masyarakat

dan dunia usaha;

Menyiapkan bahan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan jaringan



tugas;



d. Membawahkan :

Sub Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Perempuan;

Sub Bidang Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat.



II-23

2.1.8.1 Sub Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Perempuan

a. Tugas Pokok :

Membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha dalam

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan

pemberdayaan organisasi perempuan.

b. Tugas :


Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan

pemberdayaan organisasi perempuan;

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pemberdayaan

organisasi perempuan;

Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan terhadap organisasi perempuan;

Melaksanakan pendataan hasil pembinaan dan pemberdayaan organisasi

perempuan;

Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi untuk pemberdayaan organisasi

perempuan;

Melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan pemberdayaan

organisasi perempuan;



2.1.8.2 Sub Bidang Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat

a. Tugas Pokok :

Membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha dalam

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penguatan jaringan

kerja lembaga masyarakat.

b. Tugas :




II-24

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan penguatan jaringan kerja


Melaksanakan koordinasi pelaksanaan penguatan jaringan kerja lembaga

masyarakat dan dunia usaha;

Melaksanakan pembinaan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan

dunia usaha;

Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi jaringan kerja lembaga masyarakat dan

dunia usaha;

Melaksanakan pendataan hasil penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan

dunia usaha;

Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan jaringan kerja


Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan dan

kesejahteraan Keluarga (PKK);

Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan dan

kesejahteraan keluarga (PKK);





II-21

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten



II-22

2.2 SUMBER DAYA BPPMD PROVINSI BANTEN

2.2.1 Susunan Kepegawaian

Untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik yang bersifat rutin maupun yang

bersifat operasional, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD)

Provinsi Banten didukung oleh sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan beragam

seperti dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1 Komposisi Kekuatan Personil


Tingkatan Jabatan/Eselon/

Nomenklatur

Tingkat Pendidikan (Org) Jml

(Org) SD SLTP SLTA D.II

D.III

D.IV

S.1 S.2 S.3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Eselon. II/Kepala Dinas - - - - - - - 1 - 1

Eselon.III/Sekretaris/Kabid

- - - - - - 3 4 - 7

Eselon.IV/Kasubag/Kasubid

- - - - - - 7 8 - 15

Pejabat Fungsional - - - - - - - - - -

Staf/Pelaksana - - 6 - 4 - 20 6 36

Jumlah - - 6 - 4 - 30 19 - 59

Sumber Data : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten, Tahun 2012

2.2.2 Susunan Perlengkapan

Dalam rangka rnendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten diperlukan alat dan perlengkapan

kerja yang rnemadai, dibawah ini disajikan pada tabel 2.2 mengenai rekapitulasi barang

inventaris tahun 2009, adalah sebagai berikut :



II-23

Tabel 2.2 Daftar Rekapitulasi Barang Inventarisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

Desa (BPPMD) Provinsi Banten Tahun 2012

No Nama Barang Jumlah Sumber Dana

1 Komputer 16 Buah APBD

2 Meja Kerja 61 Buah APBD

3 Kursi Kerja 72 Buah APBD

4 AC 11 Buah APBD

5 Laptop 7 Buah APBD/APBN

6 Camera 3 Buah APBD

7 Infokus 2 Buah APBD

8 Sound System 1 Set APBD

9 Kendaraan Roda 2 (Dua) 13 Buah APBD

10 Kendaraan Roda 4 (Empat) 4 Buah APBD

Sumber Data : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten, Tahun 2012

Berdasarkan Jumlah Pegawai Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa

(BPPMD) Provinsi Banten Tahun 2012 sebanyak 115 orang. Untuk melaksanakan kegiatannya


memerlukan alat penunjang kantor yang memadai sesuai dengan beban kerja dan jumlah

karyawan yang ada, sehingga karyawan dapat bekerja dengan optimal. Dari data tersebut diatas



II-24

bahwa kebutuhan alat kantor masih sangat diperlukan. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan

tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten

sangat diperlukan dan merupakan kebutuhan yang sangat mendesak untuk penyediaan fasilitas

gedung perkantoran yang representatif, sehingga dapat tercipta situasi kerja yang nyaman.

Untuk itu, maka gedung perkantoran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa

(BPPMD) Provinsi Banten yang sampai saat ini belum dimiliki, kiranya dapat terpenuhi pada

tahun pertama. Kebutuhan lain yang juga sangat mendesak untuk mendukung pelaksanaan

tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi

Banten diperlukan sarana penunjang kantor berupa Kendaraan Roda 2 (dua) sebanyak 15 unit.

Kendaraan Roda 4 (empat) kekurangan 8 unit terdiri dari Kendaraan Doubel Cabin (2 unit),

Minibus (2 unit), dan Mobil Boks (2 unit). Meja dan Kursi kekurangan 52 buah. Pembaharuan

Personal Komputer dan software sebanyak 25 unit, printer 25 unit, laptop 25 unit, lemari arsip 25

unit, Filling cabinet 25 unit, dan perangkat kerja lainnya. Pemeliharaan Gedung kantor serta

sarana dan prasarana kerja perlu terus dilakukan untuk meningkatkan efesiensi kerja.

Kebersihan dan pengamanan kantor juga masih merupakan kebutuhan yang masih harus

dilakukan.

2.3 KINERJA BPPMD PROVINSI BANTEN

Pada indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2011 Pemerintah

Provinsi Banten berhasil mencapai angka 71,07% nilai ini mencapai target yang telah ditetapkan

sebelumnya yaitu sebesar 71,06-72,34 % sehingga nilai capaiannya sebesar 100,01%.

Capaian IPM tahun 2011 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian IPM tahun 2010 yaitu 70,56.

Capaian ini masih lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa

Timur, masing-masing 72,29, 72,49, dan 71,62. Hal ini menunjukan Provinsi Banten cukup

berhasil meningkatkan kinerja dalam bidang pembangunan manusia dari tahun sebelumnya.



II-25

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan BPPMD Provinsi Banten

NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target

Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1. 1. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu

100% pada tahun 2014

45% 50% 55% 60% 70% 45% 50% 55% 60% 70% 100% 100% 100% 100% 100%

2. 2. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit


45% 50% 55% 60% 70% 45% 50% 55% 60% 70% 100% 100% 100% 100% 100%

3. 3. Cakupan layanan rehabilitasi yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu

75% pada tahun 2014

30% 35% 40% 45% 55% 30% 35% 40% 45% 55% 100% 100% 100% 100% 100%

4. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu

75% pada tahun 2014

35% 40% 45% 50% 60% 35% 40% 45% 50% 60% 100% 100% 100% 100% 100%

5. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

80% pada tahun 2014

40% 45% 50% 55% 65% 40% 45% 50% 55% 65% 100% 100% 100% 100% 100%

6. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

50% pada tahun 2014

15% 20% 25% 30% 35% 15% 20% 25% 30% 35% 100% 100% 100% 100% 100%

7. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan

50% pada tahun 2014

15% 20% 25% 30% 35% 15% 20% 25% 30% 35% 100% 100% 100% 100% 100%

8. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan


45% 50% 55% 60% 70% 45% 50% 55% 60% 70% 100% 100% 100% 100% 100%

9. Persentase PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial, untuk pemenuhan kebutuhan dasar

80% pada tahun 2015

40% 45% 50% 55% 65% 40% 45% 50% 55% 65% 100% 100% 100% 100% 100%

10. Rasio Desa yang mengalami penguatan KPM 24.15% 32.21% 40.00% 55.77% 67.56% 32.21% 32.21% 43.99% 56% 67.56% 100% 100% 100% 100% 100%

11. Jumlah Desa dan Kelurahan Teladan pd Tingkat Provinsi per tahun - 0.48% 0.48% 0% 0% 0.48% 0.48% 0.48% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100%

12. Rasio Desa Yang Mengalami penguatan fungsi BPD / kelembagaan aparatur pemerintahan desa terhadap jumlah desa keselurahan

0% 0% 12.08% 24.15% 35.94% 0% 0.00% 12.08% 26% 40% 100% 100% 100% 100% 100%

13. Rasio Desa yang memiliki dokumen perencanaan desa dan APBD Desa terhadap terhadap jumlah desa

0.0% 0.0% 12.08% 24.15% 35.94% 0.0% 0.0% 12.08% 26% 40% 100% 100% 100% 100% 100%



II-26

NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target

Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

14. Rasio Pembinaan FORUM KADER POSYANDU Des/Kel oleh Provinsi 0.0% 6.0% 8.0% 13.2% 16.5% 0.0% 6.65% 10.0% 15% 17% 100% 100% 100% 100% 100%

15. Rasio Pembinaan POKJANAL PROVINSI KAB/KOTA oleh Provinsi 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.00% 0.0% 0.0% 100.0% 100% 100% 100% 100% 100%

16. Rasio Pembentukan unit POKJANAL POSYANDU Tingkat Provinsi 0.0% 0.0% 100.0% - - 0.0% 0.0% 100.0% - - 100% 100% 100% 100% 100%

17. Pengembangan Model POSYANDU ADITUKA Kab/Kota (Target 8 POSYANDU selama 5 tahun)

0.0% 20.0% 45.0% 78.6% 100.0% 0.0% 28.6% 53.6% 80% 100.0% 100% 100% 100% 100% 100%

18. Rasio Jumlah desa yang melakukan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Lembaga Keuangan Mikro Pedesaan terhadap jumlah desa keseluruhan

0.00% 0.00% 0.00% 1.21% 2.42% 0.00% 0.00% 1.21% 1.5% 2.6% 100% 100% 100% 100% 100%

19. Rasio Jumlah Desa yang memiliki Lumbung Pangan terhadap jumlah desa

0.00% 0.00% 0.00% 0.48% 0.97% 0.00% 0.00% 0.48% 0.8% 1% 100% 100% 100% 100% 100%

20. Rasio Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga Pedesaan setiap desa terhadap jumlah desa keselruhan

0.00% 0.00% 0.00% 0.81% 1.61% 0.00% 0.00% 0.81% 0.81% 1.61% 100% 100% 100% 100% 100%

21. Rasio Jumlah Desa yang melakukan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna terhadap jumlah desa keseluruhan

0.00% 0.00% 4.03% 6.04% 8.05% 0.00% 2.42% 4.03% 6.04% 8.05% 100% 100% 100% 100% 100%

22. Rasio Pembinaan PKK 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100% 100% 100% 100% 100%

23. Rasio Pembinaan P2TP2A 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100% 100% 100% 100% 100%

24. Rasio Pembinaan TKP3 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100% 100% 100% 100% 100%

25. Rasio Pembinaan BKOW 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100% 100% 100% 100% 100%

26. Rasio Pembinaan P2WKSS 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100% 100% 100% 100% 100%



II-27

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPPMD Provinsi Banten

Uraian Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-rata Pertumbuhan

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Rasio Desa yang mengalami penguatan KPM

Jumlah Desa dan Kelurahan Teladan pd Tingkat Provinsi per tahun

Rasio Desa Yang Mengalami penguatan fungsi BPD / kelembagaan aparatur pemerintahan desa terhadap jumlah desa keselurahan

Rasio Desa yang memiliki dokumen perencanaan desa dan APBD Desa terhadap terhadap jumlah desa

Rasio Pembinaan FORUM KADER POSYANDU Des/Kel oleh Provinsi

Rasio Pembinaan POKJANAL PROVINSI KAB/KOTA oleh Provinsi

Rasio Pembentukan unit POKJANAL POSYANDU Tingkat Provinsi

Pengembangan Model POSYANDU ADITUKA Kab/Kota (Target 8 POSYANDU selama 5 tahun)

Rasio Jumlah desa yang melakukan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Lembaga Keuangan Mikro Pedesaan terhadap jumlah desa keseluruhan

Rasio Jumlah Desa yang memiliki Lumbung Pangan terhadap jumlah desa

Rasio Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga Pedesaan setiap desa terhadap jumlah desa keselruhan

Rasio Jumlah Desa yang melakukan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna terhadap jumlah desa keseluruhan

Rasio Pembinaan PKK

Rasio Pembinaan P2TP2A

Rasio Pembinaan TKP3

Rasio Pembinaan BKOW

Rasio Pembinaan P2WKSS



II-28

Tabel 2.5 Indikator Makro Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Tahun 2010 – 2011

No Indikator Satuan 2010 2011 Capaian

% Target Realisasi

1 Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) % 70,48 71.06-72.34 71,07 100,01%

2 Laju Pertumbuhan

Ekonomi (LPE) % 5,94 6.10-6.30 6,43 103,31%


Daerah (IPD) % 83,92 84.50-85.50 85,59 100,69%


Gender (IPM-G) % 64,00 64.30 65,28 101,52%

5 Indeks Pemberdayaan

Gender (IDG) % 52,50 52.90 54,23 102,51%

6 Jumlah Penduduk

Sangat Miskin Jiwa 758.200 698.200 690.870 101,10%

7 Persentase Rumah

Tangga Miskin (RTM) % 26,43 25,00 24,58 105,46%

8 Jumlah Penganguran

Terbuka Jiwa 726.377 686.000 680.564 100,79%

9

Persentase

Pengangguran

Terbuka

%

13,68 12,77 13,06 105,72%

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Provinsi Banten mengalami kenaikan, pada tahun 2010 LPE Provinsi Banten berada pada

angka 5,94 % angka ini kemudian naik menjadi 6,43% di tahun 2011.

Hal lainberdasarkan indikator makro di Provinsi Banten terjadi penurunan jumlah

penduduk sangat miskin menjadi 690.870 jiwa pada tahun 2011. Walaupun tidak mencapai

target angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2010 yaitu 758.200 jiwa.

Relevansi penurunan jumlah penduduk sangat miskin tersebut dapat terlihat pada indikator

Persentase Rumah Tangga Miskin (RTM) yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2010, Persentase RTM di Provinsi Banten mencapai angka 26,43%, dan jumlah ini

menurun menjadi 24,58% pada tahun 2011.



II-29

Pada indikator Indeks Pembangunan Daerah (IPD), provinsi Banten juga menunjukan

peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2010 Provinsi Banten mencapai angka

83,92%, jumlah ini kemudian meningkat menjadi 85,59% pada tahun 2011. Hal ini menunjukan

bahwa Pemerintah Provinsi Banten telah dapat meningkatkan keberdayaan pemerintah,

perkembangan wilayah dan keberdayaan masyarakat dari tahun sebelumnya melalui berbagai

program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Tahun 2011, angka penganguran terbuka (APT) ini mencapai angka 697.100 jiwa. Hal ini

menurut (BPS Provinsi Banten, 2010). Justru disebabkan oleh tingginya ekspektasi masyarakat

terhadap Provinsi Banten sebagai kawasan ekonomi potensial tinggi, sehingga memicu tingkat

urbanisasi yang tinggi pula. Walaupun demikian, dengan upaya yang telah dilakukan secara

bersama dan sinergis diantara pelaku pembangunan di Provinsi Banten mampu mengurangi

tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Banten dari 13,68 % tahun 2010 menjadi

13,06% pada tahun 2011. Selain melalui sembilan indikator makro di atas mengukur kinerja

Pemerintah Provinsi Banten kita juga dapat mengukur dengan menggunakan Indikator Kinerja

Utama Provinsi Banten yang diatur dengan Peraturan Gubernur No. 8 Tahun 2010 tentang

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Banten tahun 2011.

Adapun hasil capaian Kinerja Utama BPPMD Tahun 2011 yang juga disesuaikan dengan

keempat agenda pembangunan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2007-2011 adalah sebagai

berikut :

A. Pemerintahan

Untuk menilai kinerja Pemerintah Provinsi Banten pada agenda pemerintahan, kita akan

menghitung nilai capaian kinerja program – program yang diselenggarakan pada agenda

pemerintahan. Program – program tersebut adalah:

1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah Daerah

Sasaran dalam program ini adalah ketersediaan sarana – prasarana aparatur

pemerintahan yang memadai.Capaian Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

Pemerintah Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.2.



II-30

Tabel 2.6 Capaian Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah Daerah

Indikator untuk mengukur program ini adalah Rasio Penyediaan Barang Jasa Adm.

Perkantoran serta pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan dengan nilai capaian 100%,

Rasio Penyediaan dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Perencanaan, Pembangunan

dan PengelaolaanSKPD Nilai capaian 100%. Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi di dalam dan keluar daerah nilai capaian 100%, Rasio Pembangunan, Pengadaan,

Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur nilai capaian 100%, dan Rasio

Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaksanaan Rencana

Pembangunan SKPD dengan nilai capaian 100%, Sehingga rata-rata nilai capaian program ini

sebesar 100%.Standar pelayanan minimal pada SKPD yang berkaitan langsung pada

pelayanan publik dengan nilai capaian 100%. Rasio koordinasi dan fasilitasi penataan daerah

otonom baru dengan nilai capaian 100%. Jumlah kesepakatan pembangunan dengan

pemerintah perbatasan, regional dan bilateral dengan nilai capaian 100%.

No Indikator 2011

Capaian % Target Realisasi

1

Rasio Penyediaan Barang Jasa Adm.

Perkantoran serta pelayanan Tata Usaha dan

Kerumahtanggaan

20,69 20,69 100

2

Rasio Penyediaan dan Pengembangan Data

dan Siste Informasi Perencanaan,

Pembangunan, dan Pengelolaan SKPD

25,34 25,34 100

3 Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi di Dalam dan Keluar daerah 60,66 60,66 100

4

Rasio Pembangunan, Pengadaan,

Pemeliharaan dan Rehabilitasi dan Sarana

Apatur

22,44 22,44 100

5

Rasio Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan

Keuangan Pelaksanaan Rencana

Pembangunan SKPD

17,04 17,04 100

6 Standar pelayanan minimal pada SKPD yang

berkaitan langsung pada pelayanan public 17,95 17,95 100

7 Rasio koordinasi dan fasilitasi penataan

daerah otonom baru 100 100 100

Rata-Rata Capaian Kinerja 100



II-31

2. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Ada empat sasaran yang hendak dicapai dalam program ini yaitu :

1) Meningkatkan Pemerataan/Penempatan Sumberdaya Apatur

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran ini,ada dua indikator capaian kinerja

yang digunakan yaitu:

Tabel 2.7 Capaian Kinerja Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Cakupan Fasilitas PNS pindah dan purna tugas yang memperoleh

pembekalan/penghargaan yang ditargetkan tahun 2011sebesar 100% dan terealisasi

80,27% sehingga nilai capaian kinerjanya 80,27%. Cakupan pembinaan mental,

disiplin, kompetensi dan peningkatan sumber daya aparatur serta penataan

administrasi bidang kepegawaian target tahun 2011 sebesar 20,00% dan terealisasi

sebesar 19,17 %, sehingga nalai capaian indikator ini 95,85%. Rata–rata nilai capaian

sasaran peningkatan pemerataan/penempatan sumber daya aparatur adalah 88,06%.

2) Penerapan insentif berbasis kinerja untuk peningkatan kualitas pelayanan publik

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran ini, ada dua indikator capaian kinerja


No Indikator 2011


1 Cakupan Fasilitas PNS Pindah dan Purna

Tugas yang Memperoleh Pembeklan/

Penghargaan

100 80,27 80,27

2 Cakupan Pembinaan Menatl, Disiplin,

Kompetensi dan Peningkatan Sumber Daya

Aparatur serta Penataan Administrasi Bidang

Kepegawaian

20,00 19,17 95,85

Rata – rata Capaian Kinerja 88,06



II-32


No Indikator 2011 Capaian

% Target Realisasi

1 Rasio Belanja Pegawai dalam total Belanja

Tidak Langsung 30,29 30,29 100

3) Pemanfaatan Pegawai untuk Penanganan Program/Kegiatan Strategis Pembangunan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran ini, ada satu indikator capaian kinerja

yang digunakan yaitu :


No Indikator 2011


1 Rasio Pembinaan dan peningkatan

disilpin serta Profesionalisme SDM

aparatur

19,97 19,97 100

Target rasio Pembinaan dan Peningkatan Disiplin serta Profesionalisme SDM Aparatur

pada tahun 2011 adalah sebesar 19,97 % dengan realisasi sebesar 19,97,% sehingga

nilai capaian kinerja sasaran ini sebesar 100%.

4) Pemantapan Budaya Kerja Aparatur yang Profesional dan Cerdas dan sesuai aturan

formal

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran ini, ada satu indikator capaian kinerja




II-33

Tabel 2.10 Capaian Kinerja Pemantapan Budaya Kerja Aparatur yang Profesional dan Cerdas dan

sesuai aturan formal

Rasio Penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Seminar, Lokakarya, Workshop serta

Sosialisasi peraturan Perundang–undanganpada tahun 2011 adalah sebesar 32,79%

dengan realisasi sebesar 32,14%, dengan demikian nilai capaian kinerja sasaran ini

sebesar 98,02%.

No Indikator 2011 Capaian

% Target Realisasi

1 Rasio Penyelenggaraan Bimbingan

Teknis,Seminar, Lokakarya, Workshop

serta Sosialisasi peraturan perundang-

undangan

32,79 32,14 98,02


Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi III-1

BAB III ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

SKPD

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi BPPMD Provinsi Banten

Aspek Kajian Capaian/Kondisi

Saat ini

Standar yang Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan Pelayanan SKPD

INTERNAL

(KEWENANGAN SKPD)

EKSTERNAL

(DILUAR KEWENANGAN

SKPD)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Rasio Desa yang mengalami penguatan KPM

67.56% Keterbatasan anggaran

kewilayahan Kewenangan kab/kota

Jumlah Desa dan Kelurahan Teladan pd Tingkat Provinsi per tahun

- Keterbatasan anggaran


Rasio Desa Yang Mengalami penguatan fungsi BPD / kelembagaan aparatur pemerintahan desa terhadap jumlah desa keselurahan

40% Keterbatasan anggaran


Rasio Desa yang memiliki dokumen perencanaan desa dan APBD Desa terhadap terhadap jumlah desa



Rasio Pembinaan FORUM KADER POSYANDU Des/Kel oleh Provinsi



Rasio Pembinaan POKJANAL PROVINSI KAB/KOTA oleh Provinsi



Rasio Pembentukan unit POKJANAL POSYANDU Tingkat Provinsi

- Keterbatasan anggaran


Pengembangan Model POSYANDU ADITUKA Kab/Kota (Target 8 POSYANDU selama 5 tahun)



Rasio Jumlah desa yang melakukan Pembinaan 2.6%

Keterbatasan anggaran




Aspek Kajian Capaian/Kondisi

Saat ini

Standar yang Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan Pelayanan SKPD

INTERNAL

(KEWENANGAN SKPD)

EKSTERNAL

(DILUAR KEWENANGAN

SKPD)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Lembaga Keuangan Mikro Pedesaan terhadap jumlah desa keseluruhan

Rasio Jumlah Desa yang memiliki Lumbung Pangan terhadap jumlah desa



Rasio Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga Pedesaan setiap desa terhadap jumlah desa keselruhan



Rasio Jumlah Desa yang melakukan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna terhadap jumlah desa keseluruhan



Rasio Pembinaan PKK 100%



Rasio Pembinaan P2TP2A 100%



Rasio Pembinaan TKP3 100%



Rasio Pembinaan BKOW 100%



Rasio Pembinaan P2WKSS 100%



3.1.1 Pemberdayaan Perempuan

Pembangunan manusia ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia

tanpa membedakan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Sebagai sumberdaya insani,

sebenarnya potensi yang dimiliki perempuan dan laki-laki seimbang, namun demikian masih

terdapat kesenjangan gender meskipun gap nya tidak terlalu besar. Disisi lainnya perlindungan

anak menjadi hal yang tidak terpisahkan dari pemberdayaan perempuan karena ditujukan untuk

menjaga keberlanjutan generasi yang berkualitas.

a. Permasalahan

1) Partisipasi perempuan dalam pembangunan masih kurang;

2) Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi;

3) Kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak masih lemah;



4) Belum dapat terpenuhinya Hak-hak anak;

5) Masih rendahnya kualitas hidup perempuan;

6) Pembinaan Organisasi Perempuan masih lemah;

b. Isu Strategis pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah

kurangnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, terdapatnya tindak kekerasan

terhadap perempuan dan anak, belum dapat terpenuhinya Hak-hak anak dan lemahnya

kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak serta masih rendahnya

kualitas hidup perempuan.

3.1.2 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat dimaksudkan guna dapat mengembangkan kemampuan dan

kemandirian masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan, agar secara bertahap

masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.

a. Permasalahan

1) Kelembagaan ekonomi mikro masyarakat masih lemah;

2) Koordinasi penanggulangan kemiskinan belum optimal;

3) Teknologi Tepat Guna serta sumber daya alam yang sesuai dengan kebutuhan

masyarakat belum didayagunakan secara optimal;

4) Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat belum optimal;

5) Peran serta masyarakat dalam pembangunan termasuk pemanfaatan dan pemeliharaan

hasil pembangunan cenderung menurun;

6) Tata kelola pemerintahan desa belum optimal;

7) Kapasitas aparatur pemerintahan desa masih terbatas;

8) Pemberdayaan adat dan sosial budaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan

masyarakat masih lemah;

b. Isu strategis pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah belum optimalnya

Kelembagaan ekonomi mikro masyarakat, Koordinasi penanggulangan kemiskinan,

pendayahgunaan Teknologi Tepat Guna serta sumber daya alam, peran dan fungsi

kelembagaan masyarakat, peran serta masyarakat dalam pembangunan, Tata kelola



pemerintahan desa, Kapasitas aparatur pemerintahan desa , Pemberdayaan adat dan sosial

budaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA

DAERAH TERPILIH

Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPPMD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Takwa

No Misi dan Program Permasalahan Pelayanan SKPD Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1

Misi 2 Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Program

1. Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan

Rasio Desa/Kel Yang Mengalami peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan

Jumlah dan Luasan daerah

pembinaan

Rasio Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa/kel

Partisipai masyarakat desa/kelurahan

pembinaan

Cakupan Pengembangan Inovasi dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna

Pengembangan Inovasi dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna kurang

pembinaan

Rasio Penguatan Kemandirian Masyarakat Desa (Lembaga Keuangan Mikro Desa (BUMDes)

Belum terbentuknya BUMDes

pembinaan

Rasio Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga Pedesaan setiap desa terhadap jumlah desa keseluruhan (Pasar Desa, UED-SPP, UPPKS, Lumbung Desa)

aksesbilitas pembinaan

Rasio pembinaan dan pengembangan Ekonomi masyarakat (BKM, peralihan pengelolaan PNPM )

Kurangnya pembinaan

pembinaan

Cakupan Pembinaan Pemerintah Desa/Kel (pemerintah desa dan BPD)

Kurangnya pembinaan

pembinaan

Cakupan pengembangan Pemerintahan Desa

Kurangnya pembinaan

pembinaan

2. Kependudukan dan Keluarga Berencana

Cakupan Peningkatan integrasi pengelolaan layanan Keluarga Berencana (orang)

Pemahaman terhadap keluarga berencana

pembinaan



Selaras dengan Visi dan Misi Provinsi Banten yang bertujuan untuk memaksimalkan

potensi yang ada di wilayah Banten baik dari sisi sumber daya alam, sumber daya manusia,

sosial kemasyarakatan, kelurahan serta kearifan lokal maka dengan melandasi kebijakan yang

tertuang dalam dokumen RPJPD 2005-2025, maka RPJMD 2012-2017 memasuki tahap

Akselerasi-I dengan fokus pembangunan tetap pada upaya percepatan: penanggulangan

kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kesejahteraan sosial; pemantapan kualitas

sumberdaya manusia; pemantapan kualitas dan pemerataan perekonomian; pemantapan

kualitas prasarana dan sarana wilayah; pengelolaan dan revitalisasi tata ruang sumber daya

alam dan lingkungan hidup; penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih;

pengembangan dan pembangunan kawasan strategis cepat tumbuh.

Secara geografis, Provinsi Banten memiliki keuntungan berupa letak strategis sebagai

penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, dan berbatasan langsung dengan Ibukota

Negara DKI Jakarta. Dengan letak yang strategis ini, maka telah mendorong Banten berperan

sebagai agen pembangunan (development agent) bagi pertumbuhan nasional, yaitu

menghubungkan dua kutub potensi 80% (kapital dan SDM) secara nasional.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Provinsi Banten antara lain: penataan ruang dan

lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, kemiskinan, pengangguran, dan

kesenjangan sosial. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka arah kebijakan

pembangunan daerah jangka menengah 2012-2017, dititikberatkan pada pengentasan

kemiskinan berbasis kemandirian, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi

pertanian dan kelautan berbasis unggulan, perluasan kesempatan lapangan kerja dan usaha

baru, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan

infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing,

rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah menuju

kemandirian masyarakat Banten.

Dengan memperhatikan amanat RPJPD Provinsi Banten 2005-2025 dan RPJMN 2010-

2014, serta mempertimbangkan aspek potensi/kondisi aktual, dan permasalahan yang dihadapi,

maka Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2012–2017 adalah:

“Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Takwa”



Memperhatikan Visi tersebut dan perubahan paradigma serta kondisi yang akan dihadapi

pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Banten dapat lebih berperan dalam

perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional, maupun global.

Penjabaran makna dari Visi Banten di atas adalah sebagai berikut :

Bersatu Mewujudkan : Merupakan wujud betapa besarnya komitmen rakyat Banten untuk

selalu menumbuhkembangkan suasana kemasyarakatan yang

rukun, damai, dan harmonis antar seluruh pemangku kepentingan

dan seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, agama,

ras, dan aliran atau golongan untuk secara bersama-sama

mewujudkan rakyat Banten yang lebih sejahtera.

Rakyat Banten Sejahtera : Merupakan cerminan dari suatu keadaan, dimana telah

berkurangnya jumlah masyarakat miskin, meningkatnya pendapatan

dan daya beli masyarakat, terpenuhinya sarana dan prasarana

pendidikan, kesehatan, dan perekonomian serta ditemukannya jati

diri masyarakat Banten yang maju dan mandiri.

Iman dan Taqwa : Merupakan do’a kita bersama, yaitu sebagai persyaratan mutlak

untuk dapat terwujudnya kehidupan yang agamis, serta untuk

menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada tuntunan ajaran

agama yang diyakini. Keberhasilan pembangunan pada bidang atau

sektor apapun, tidak akan mendatangkan kemaslahatan dan

keberkahan, tanpa dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut melalui efektivitas dan efisiensi dalam

pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, maka ditetapkan misi pembangunan Provinsi Banten,

yang didalamnya mengandung gambaran tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun

2017.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Banten tersebut, maka


merumuskan dan menetapkan Visi sebagai berikut : “Perempuan dan Masyarakat Sebagai

Penggerak Utama Terwujudnya Masyarakat Banten Bersatu dan Sejahtera”



Visi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemberdayaan, pengembangan dan pertumbuhan

masyarakat desa yang tangguh, mandiri serta berdaya saing. Untuk mewujudkan Visi BPPMD

Provinsi Banten, dirumuskan dan ditetapkan Misi yang akan di laksanakan oleh SKPD sebagai

berikut :

1. Meningkatkan kinerja dan profesionalisme Aparatur melalui dukungan Pelayanan Keuangan,

Sarana dan Prasarana Perkantoran, Sistem Perencanaan, Evaluasi Pengendalian dan

Penyediaan Data Informasi yang Akuntabel.

2. Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa, Kelembagaan Perempuan dan Masyarakat

Sebagai Pemersatu Masyarakat Banten;

3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan meningkatkan Ekonomi

Masyarakat Menuju Masyarakat Banten Sejahtera;

4. Meningkatkan Perlindungan serta Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Menuju Masyarakat

Banten Sejahtera.

5. Pemantapan kelembagaan, kehidupan sosial budaya dan pengembangan partisipasi serta

keswadayaan masyarakat

6. Pengembangan Usaha ekonomi Masyarakat.

7. Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan

Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.

8. Pemantapan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan.

Menumbuhkan Wirausaha baru, perluasan kesempatan kerja dan meningkatkan keunggulan

kompetitif melalui fasilitasi sarana dan prasarana serta perluasan jaringan usaha bagi K-

UMKM.



3.3 TELAAHAN RPJMD PROVINSI BANTEN TAHUN 2012-2017

Dalam rangka pencapaian Visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan

kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang

yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut:

Misi Pertama, Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Mendukung

Pengembangan Wilayah dan Kawasan yang Berwawasan Lingkungan, ditujukan untuk

konektivitas pengembangan wilayah/kawasan guna percepatan dan perluasan

pembangunan ekonomi Banten serta meningkatkan layanan dasar masyarakat dan

peningkatan daya saing daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;

Misi Kedua, Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Mendorong Pertumbuhan

Ekonomi Daerah dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, ditujukan untuk

meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah dalam rangka

mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;

Misi Ketiga, Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Religius, Cerdas dan

Berdaya Saing dalam Kerangka Penguatan NKRI, ditujukan untuk mewujudkan Sumber Daya

Manusia yang sehat, cerdas, agamis dan berdaya saing;

Misi Keempat, Penguatan Semangat Kebersamaan Antar-Pelaku Pembangunan dan

Sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Selaras, Serasi dan

Seimbang, ditujukan untuk mewujudkan Banten rukun damai, membangun kebersamaan yang

sinergis antara pusat-daerah, beserta stakeholders dalam menjalankan peran dan fungsinya

masing-masing secara terintergrasi membangun Banten;

Misi Kelima, Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Berwibawa Menuju

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih, ditujukan untuk meningkatkan kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka

meningkatkan pelayanan publik.

Ke 5 (lima) misi tersebut dalam pencapaiannya harus dilandasi nilai-nilai agama dan

budaya daerah, serta mempedomani prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan, sebagai

berikut:



1. Good Governance (tata kelola kepemerintahan), yaitu kepengelolaan dan kepengurusan

pemerintahan yang baik bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) untuk menciptakan

penyelenggaraan pemerintahan yang solid, bertanggung jawab, efektif dan efisien, dengan

menjaga keserasian interaksi yang konstruktif di antara domain negara, swasta dan

masyarakat;

2. Integrity (integritas), yaitu suatu kesatuan perilaku yang melekat pada prinsip-prinsip moral

dan etika, terutama mengenai karakter moral dan kejujuran, yang dihasilkan dari suatu

sistem nilai yang konsisten;

3. Quality and accountability (mutu dan akuntabilitas), yaitu suatu tingkatan kesempurnaan,

merupakan karakteristik pribadi yang mampu memberikan hasil yang melebihi kebutuhan

atau pun harapan, dan sebuah bentuk tanggungjawab untuk suatu tindakan, keputusan dan

kebijakan yang telah mempertimbangkan mengenai aturan, pemerintahan dan

implementasinya, dalam pandangan hukum dan tata kelola yang transparan;

4. Pemerataan pembangunan yang berkeadilan, yaitu upaya mewujudkan peningkatan

kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan,

kesenjangan antarwilayah, dan kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat, melalui

pemenuhan kebutuhan akses pelayanan sosial dasar termasuk perumahan beserta sarana

dan prasarananya, serta memberikan kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan

masyarakat untuk menanggulangi pengangguran dengan menyeimbangkan pengembangan

ekonomi skala kecil, menengah, dan besar.

5. Penggunaan data dan informasi yang terintegrasi (satu data dan informasi banten) yang

akurat, terbaharukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen tersebut terdiri dari data

dan informasi spasial (keruangan) dan a-spasial (non keruangan).

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP

STRATEGIS

3.4.1 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Infrastruktur wilayah terdiri dari jaringan infrastruktur transportasi, sumber daya air,

irigasi, energi, telekomunikasi, serta sarana dan prasarana permukiman. Kebutuhan akan



infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah,

yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemacu pertumbuhan ekonomi

wilayah, serta sebagai interkoneksi wilayah.

1) Transportasi

Infrastruktur transportasi terdiri dari transportasi darat, udara dan laut. Pada aspek

transportasi darat, salah satu indikator tingkat keberhasilan penanganan infrastruktur jalan adalah

meningkatnya tingkat kemantapan dan kondisi jalan. Pada tahun 2011, tingkat kemantapan

jaringan jalan provinsi sepanjang 852,89 km dalam kondisi mantap (baik dan cukup) sebesar

64.15% (547,1 km) dan kondisi rusak 35,87% (305,79 km). Dengan tingkat kemantapan sebesar

64.15% tersebut, 35,87% dari panjang jaringan jalan provinsi berada pada kondisi rusak. Hal ini

disebabkan karena sudah habisnya umur rencana jalan pada sebagian besar ruas jalan provinsi

sehingga kondisi struktur jalan menjadi labil. Rendahnya tingkat kemantapan jalan ini juga

disebabkan oleh tingginya frekuensi bencana alam serta beban lalu lintas yang sering melebihi

standar muatan sumbu terberat (MST). Selain itu, kurangnya jaringan jalan tol, serta belum

terintegrasinya seluruh jaringan jalan di Banten dengan baik termasuk dengan sistem jaringan

jalan tol, menyebabkan rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastuktur jaringan jalan di

Banten.

Tabel 2.29 Panjang Jalan Menurut Type Permukaan,

Kondisi dan Kategori Jalan di Provinsi Banten Tahun 2011

URAIAN

TINGKATAN JALAN

JALAN

NASIONAL

JALAN

PROVINSI

Kondisi Permukaan :

- Aspal 476,49 758,91

- Berbatu - 11,18

- Tanah - -

Kondisi Jalan :

- Baik 440,89 335,64

- Cukup - 211,46

- Rusak 35,60 305,79

- Sangat Rusak - -

Jumlah/ Total 476,49 852,89

Sumber: Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten 2011



Selanjutnya guna meningkatkan daya saing khususnya terkait dengan transportasi, di

Provinsi Banten telah terdapat 4 (empat) bandara yaitu Bandara Soekarno Hatta, Bandara

Budiarto Curug, Bandara TNI-AU Gorda dan Bandara Pondok Cabe. Begitu juga dengan moda

transportasi laut, di dimana terdapat 2 (dua) pelabuhan penyeberangan, 3 (tiga) pelabuhan

umum, 40 (empat puluh) pelabuhan khusus, dan 6 (enam) pelabuhan perikanan. Semuanya ini

untuk mendukung kelancaran transporasi di Provinsi Banten.

2) Listrik dan Energi

Pada aspek infrastruktur listrik dan energi, tingkat keberhasilan penanganan listrik dapat

dilihat dari rasio elektrifikasi desa dan rumah tangga,sektor listrik menjadi salah satu sektor yang

strategis bukan saja untuk Banten tapi juga untuk Jawa-Bali. Dari sisi supply, di Banten terdapat

dua pembangkit listrik yang masuk dalam jaringan listrik koneksi Jawa-Bali, yaitu PTLU Suralaya

di Kota Cilegon yang dikelola oleh PT Indonesia Power dan PLTU Labuan di Kabupaten

Pandeglang. Dari sisi demand, distribusi atau penjualan listrik PLN di Banten dilakukan oleh PT

PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dan PT PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten.

Tingkat efisiensi distribusi listrik PLN di Banten semakin membaik, karena persentase energi

listrik yang susut selama proses distribusi mengalami penurunan dari 7,70% pada tahun 2009

menjadi 6,34% pada tahun 2010. Sedangkan jumlah energi listrik yang terjual di Banten pada

tahun 2010 mencapai 16,29 juta MWh, dengan lebih dari dua per tiga nya dibeli oleh pelanggan

sektor industri. Pelanggan rumahtangga meskipun jumlahnya jauh lebih banyak tapi

mengkonsumsi energi listrik hanya sekitar seperlima dari total energi listrik yang terjual.

Diterapkannya kebijakan konversi bahan bakar dari minyak tanah ke gas pada tahun

2007 telah memunculkan berbagai permasalahan di tingkat masyarakat dan dunia usaha di

dalam memenuhi kebutuhan energinya. Di Banten, implementasi kebijakan tersebut dihadapkan

pada ketidaksiapan adaptasi sistem institusi (produsen dan distributor) dan teknologi (mencakup

stasiun pengisian, tabung dan kompor gas, kendaraan pengangkut) di dalam mengantisipasi

perubahan dan ketidakpastian yang dimunculkannya. Di tingkat masyarakat dan dunia usaha,

pilihan adaptasi terhadap bahan bakar pengganti di dalam merespon kebijakan konversi bahan

bakar minyak juga ditentukan oleh pontensi ketersediaan energi alternatif di tingkat lokal. Jenis-

jenis energi alternatif akan menjadi pilihan manakala memiliki tingkat biaya ekonomi yang lebih

rendah dibandingkan dengan bahan bakar gas. Sumber energi alternatif dan penyediaannya



perlu dihadirkan untuk memberikan pilihan bagi masyarakat dan dunia usaha di dalam memenuhi

kebutuhan energi sesuai dengan kapasitas adaptasi ekonomi dan budaya yang dimilikinya.

3) Hotel dan Pariwisata

Salah satu sektor yang dapat diandalkan sebagai sumber devisa adalah sektor

Pariwisata. kegiatan pariwisata di Banten cukup potensial untuk menunjang pendapatan dan

pembangunan daerah. Pada tahun 2010 kunjungan wisatawan mencapai 1,15 juta orang, terdiri

dari wisatawan mancanegara sebanyak 0,05 juta orang dan 1,10 juta wisatawan nusantara.

Dilihat dari komposisinya, hampir semua wisatawan mancanegara menginap di hotel berbintang,

yaitu dengan persentase mencapai 98,99%. Sedangkan wisatawan nusantara yang menginap di

hotel berbintang persentasenya hanya 43,80%.

Sejalan dengan upaya peningkatan kinerja subsektor perhotelan dan pariwisata dalam

mendukung perekonomian daerah, Provinsi Banten memiliki momentum peluang bagi tumbuhnya

investasi baru pada sub sektor tersebut dengan ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Pariwisata Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang. Penetapan tersebut didasarkan pada

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang KEK Tanjung Lesung pada tanggal 23

Februari 2012.

3.4.2 Iklim Berinvestasi

Optimisme pelaku usaha terkait investasi di Banten semakin meningkat seiring

meningkatnya potensi konsumsi domestik/nasional dan perkiraan pencapaian status investment

grade bagi Indonesia pada periode yang akan datang.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI terbaru, tercatat

Penanaman Modal Asing (PMA) di wilayah Banten pada tahun 2011 jauh melebihi tahun 2010.

Jumlah realisasi PMA pada tahun 2011 mencapai 418 proyek dengan nilai investasi sebesar

USD 2,17 miliar, sementara itu tahun 2010 hanya sebanyak 280 proyek dengan nilai USD 1,54

miliar atau terdapat peningkatan sebanyak 138 proyek atau senilai USD 0,63 miliar. Di sisi lain,

realisasi investasi dalam negeri di Banten mengalami penurunan dari sebanyak 76 proyek pada

tahun 2010 (Rp 5,85 triliun) menjadi sebanyak 38 proyek (senilai Rp 4,10 triliun). Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa investor yang berminat di wilayah Banten cenderung berasal dari investor

luar negeri. Ke depan, perbaikan proses kemudahan perijinan, kesiapan lahan industri dan



infrastruktur serta promosi investasi tidak saja dilakukan untuk investor luar negeri tetapi juga

perlu ditujukan bagi investor dalam negeri.

Tabel 2.30 Perkembangan dan Peringkat Investasi di Provinsi Banten

Tahun 2006-2011

Struktur investasi Banten sampai saat ini dibentuk dari sektor swasta dan rumah tangga,

yang terdiri dari sumbangan sektor K-UMKM sebesar 48,78%, sedangkan sektor Pemerintah

terdiri dari APBN 8,01, APBD Provinsi Banten 3,34%, dan APBD kabupaten/kota 7,35%.

Perkembangan struktur investasi dapat dilihat pada Gambar 2.12 dibawah ini.



Gambar 2.12 Grafik Struktur Investasi di Provinsi Banten

Sumber : Analisis I-O, BPS Banten – 2000

Perbankan di Provinsi Banten telah menunjukkan kinerja positif sebagai lembaga

intermediasi investasi dan pembiayaan bahkan telah berfungsi sebagai development agent

penarik investasi dimana selisih jumlah penyaluran pembiayaan dengan dana pihak ketiga

(simpanan) pada tahun 2011 sebesar Rp. 62,22 trilyun. Dari penyaluran jumlah kredit

berdasarkan lokasi proyek sebesar Rp. 112,22 trilyun termasuk didalamnya penyaluran langsung

oleh bank pelapor sebesar Rp. 51,951 trilyun.

Pertumbuhan penyaluran pembiayaan kredit perbankan pada tahun 2011 menurut sektor

ekonomi berdasarkan lokasi proyek terbesar pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan

perikanan yang tumbuh sebesar 200% diikuti berturut-turut oleh sektor konstruksi sebesar 151%,

sektor pertambangan dan penggalian sebesar 72% dan sektor pengangkutan dan telekomunikasi

sebesar 56%. Besaran pertumbuhan pembiayaan di sektor pertanian menunjukkan bahwa sektor



tersebut memberikan gambaran daya tarik investasi yang tinggi. Sementara pertumbuhan di

sektor konstruksi dan pengangkutan sebagai sektor pendukung aktifitas ekonomi memiliki

gambaran pertumbuhan investasi pada sektor lain yang bergerak di sektor produksi. Hal ini

ditandai pula dengan data besaran pertumbuhan pembiayaan kredit investasi sebesar 51% dan

kredit modal kerja sebesar 32,50%. Pembiayaan kredit pada UKM berdasarkan lokasi proyek

pada tahun 2011 sebesar Rp. 16,725 trilyun termasuk KUR sebesar Rp. 1,317 trilyun.

Penyaluran terbesar kredit UKM pada sektor perdagangan sebesar Rp. 6,67 trilyun di sektor

industri pengolahan sebesar Rp. 4,096 trilyun.

3.4.3 Sumber Daya Manusia

Penduduk merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam proses

pembangunan dewasa ini. Jumlah penduduk yang besar apalagi dengan komposisi dan distribusi

yang lebih merata, dapat menjadi potensi tetapi dapat pula menjadi beban dalam proses

pembangunan apabila berkualitas rendah. Karena itu, proses pembangunan yang dilakukan

selain diarahkan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, harus pula

mencakup upaya untuk mengendalikan laju pertumbuhan serta menyeimbangkan komposisi dan

distribusi penduduk.

Hasil Sensus Penduduk 2010 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Banten sudah

mencapai 10,63 juta orang. Penduduk laki-laki berjumlah 5,44 juta orang, lebih banyak dibanding

penduduk perempuan yang hanya 5,19 juta orang. Dengan demikian, rasio jenis kelamin (sex

ratio) penduduk Banten pada tahun 2010 sekitar 101,5 atau terdapat 1.015 penduduk laki-laki

diantara 1.000 penduduk perempuan.

Dibanding tahun 2000, penduduk Banten tumbuh sangat pesat yaitu rata-rata mencapai

2,78% per tahun. Padahal, penduduk Indonesia pada periode yang sama hanya tumbuh rata-rata

sebesar 1,49% per tahun. Akibatnya, persentase penduduk Banten terhadap total penduduk

Indonesia meningkat dari 3,95% pada tahun 2000 menjadi 4,48% pada tahun 2010. Disamping

itu, pada tahun 2010 Banten juga berhasil menggeser DKI Jakarta sebagai provinsi dengan

populasi terbanyak kelima di Indonesia, setelah Jawa Barat (18,12%), Jawa Timur (15,77%),

Jawa Tengah (13,63%) dan Sumatera Utara (5,46%).

Ketersediaan tenaga kerja merupakan salah satu faktor daya saing daerah yang

menentukan dalam rangka menarik investasi untuk meningkatkan laju pertumbuhan



ekonomi.Sebagian besar sekitar 2,35 juta orang tenaga kerja di Provinsi Banten bekerja antara

35 sampai 49 jam per minggu dan berdomisili di wilayah Tangerang, Serang dan Cilegon, yang

terkenal sebagai pusat bisnis dan industri. Kedua sektor tersebut diperkirakan mampu menyerap

tenaga kerja masing-masing sebesar 26,18% dan 22,77%. Sementara itu, Sektor Pertanian

berada pada posisi ketiga dalam penyerapan tenaga kerja yaitu dengan serapan sebesar 20,12%

dari keseluruhan tenaga kerja, dan terlihat mendominasi dalam penyerapan tenaga kerja di

Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang.

Setiap tahun selama periode 2009-2011, secara rata-rata dua dari tiga penduduk usia

kerja (usia 15 tahun ke atas) di Banten memasuki pasar kerja. Hal ini terlihat dari indikator

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang memberikan gambaran besarnya persentase

penduduk usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk

2010 dimana jumlah angkatan kerja sebesar 4.854.184 jiwa dan yang bekerja sebesar 4.153.681

jiwa sehingga TPAK adalah sebesar 65,34% dan angka tingkat ketergantungan adalah sebesar

34,66%.

Jumlah angkatan kerja sendiri cenderung bertambah, dari 4,36 juta orang pada tahun

2009 menjadi 5,16 juta orang pada Februari 2011.Persentase penduduk usia kerja yang bekerja

dari tahun 2009 sampai Februari 2011 terus meningkat dari 85,03% menjadi 86,50%. Berarti,

tingkat kesempatan kerja di Banten terus meningkat. Akibatnya, Tingkat Pengangguran Terbuka

(TPT) mengalami penurunan hingga menjadi 13,50% pada februari 2011. Meskipun demikian,

angka pengangguran ini masih tetap tertinggi di Indonesia karena TPT provinsi lainnya berkisar

antara 2,67% (Nusa Tenggara Timur) dan 10,83% (DKI Jakarta).

Berdasarkan data pendidikan angkatan kerja menurut kategori penduduk sesuai hasil

Sensus Penduduk 2010 total jumlah angkatan kerja sebesar 4.854.184 jiwa didominasi oleh

tingkat pendidikan SD kebawah sebesar 2.035.415 jiwa atau 41,93%. Diikuti dengan tingkat

pendidikan SLTP dan SLTA masing masing sebesar 930.491 jiwa (19,17%) dan 1.432.985 jiwa

(20,59%). Sementara tingkat D1 sampai dengan S1,S2, dan S3 hanya berjumlah 455.293 jiwa

(18,31). Jumlah angkatan kerja yang terserap berdasarkan pendidikan sebesar 4.153.681 jiwa

yang didominasi oleh pendidikan SD kebawah sebesar 1.708.861 jiwa (41,14%) dan pendidikan

SLTA sebesar 1.253.488 (30,18%) serta pendidikan SLTP sebesar 759.044 (18,7%), sedangkan

yang berpendidikan Perguruan Tinggi D1 sampai dengan S1,S2 dan S3 sebesar 432.288



(10,41%). Dengan demikian jumlah pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan sebesar

700.503 jiwa yang sebagian besar di dominasi oleh tingkat pendidikan SD sebesar 326.554 jiwa

(46,62%), pendidikan SLTP sebesar 171.447 jiwa (24,47%) dan SLTA sebesar 179.497 (25,6%).

Sementara yang berpendidikan tinggi (D1 sampai dengan S1,S2 dan S30 tinggal 23.005 (3,28%).

Tingginya angka pengangguran Banten bila diamati secara spasial sepertinya berkaitan

erat dengan fenomena migrasi penduduk. Terdapat tiga kabupaten/kota dengan TPT di bawah

angka pengangguran Banten. Diantaranya adalah Kabupaten Pandeglang dan Lebak yang

merupakan daerah perdesaan dimana perekonomiannya didominasi oleh sektor pertanian,

sehingga bukan menjadi daerah tujuan migrasi. Kemudian Kota Tangerang Selatan sebagai

daerah termaju di Banten yang perekonomian didominasi oleh sektor ekonomi modern, karena itu

relatif kurang menarik untuk menjadi daerah tujuan migrasi dibanding wilayah Tangerang lainnya.

Sedangkan lima kabupaten/kota yang memiliki TPT di atas angka pengangguran Banten

merupakan daerah tujuan migrasi dengan berbagai sebab, antara lain adalah daerah dengan

sektor perindustrian yang sangat dominan, ibukota Provinsi Banten dan adanya disparitas tingkat

upah.

Upah minimum Provinsi (UMP) di Banten selama periode 2008-2010 secara nominal

terus mengalami kenaikan. Meskipun demikian, UMP riil (dibanding laju inflasi) selama periode

tersebut sesungguhnya cenderung mengalami penurunan. UMP Banten sendiri pada tahun 2010

mencapai 955 ribu rupiah, lebih tinggi dibanding rata-rata UMP Nasional yang hanya 908 ribu

rupiah.

3.4.4 Lingkungan Hidup

Sebagai gambaran, kondisi lingkungan hidup di Provinsi Banten relatif masih terjaga

kelestariannya khususnya kawasan lindung seperti kawasan strategis Taman Nasional Ujung

Kulon, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Cagar Alam Rawa Danau, Cagar Alam Gunung

Tukung Gede, kawasan Gunung AKARSARI (Gunung Aseupan, Gunung Karang, dan Gunung

Pulosari).

Sedangkan kerusakan habitat ekosistem relatif terjadi di wilayah pesisir dan laut,

khususnya di wilayah pantai utara dan barat. Berbagai jenis kerusakan tersebut antara lain

disebabkan oleh peristiwa alam abrasi dan akresi di Kabupaten Tangerang dan Serang.

Sedangkan kerusakan yang dipengaruhi oleh aktifitas manusia antara lain sedimentasi daerah



pesisir (pantai) di Kabupaten Tangerang dan Serang, kerusakan dan konversi hutan mangrove di

pantai utara khususnya akibat pengembangan lahan tambak. Hal ini perlu pengendalian

pencemaran lingkungan yang lebih ketat pada kawasan pesisir dan pantai untuk budidaya

perikanan dan industri yang lebih ramah lingkungan.

Walaupun sudah dilakukan upaya pengendalian pencemaran lingkungan namun masih

terdapat berbagai aktifitas ekonomi yang belum ramah lingkungan, seperti adanya kawasan

pertambangan di areal hutan lindung dan maraknya pertambangan tanpa ijin (PETI) yang sangat

merusak lingkungan. Berkembangnya kawasan industri di wilayah utara Provinsi Banten

memberikan implikasi langsung terhadap tingginya kerawanan pencemaran lingkungan.

Sejumlah kasus pencemaran lingkungan yang terkait dengan keberadaan dan aktifitas industri

diantaranya seperti: tumpahan HCL, tumpahan xylene dari tangki terbakar, terbakarnya limbah

B3, serta tumpahan kaustik soda, dan lain-lain. Disamping itu, indikasi tingkat pencemaran tinggi

pada sungai-sungai sebagai akibat aktifitas industri dan permukiman, seperti Sungai Cimoyan,

Sungai Ciujung, Kaliangke, Cirarap, dan Cibanten juga perlu ditanggulangi.

Kerawanan kasus pencemaran udara pada kawasan-kawasan industri, seperti

pencemaran debu dan gas yang melebihi baku mutu (kategori berat) di Cilegon, serta tingkat

kebisingan yang melebihi baku mutu (kategori berat) di Tangerang, Serang, Cilegon. Sementara

itu pencemaran udara dan air juga merebak pada kawasan permukiman sebagaimana kasus

Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPSA) Desa Bagendung Kota Cilegon.

Produksi sampah perkotaan di Provinsi Banten sekitar 16.539 m3/hari atau sekitar

5.971.035 m3/tahun. Daerah penghasil sampah terbesar adalah Kabupaten Tangerang, yaitu

sebesar 5.995 m3/hari, sedangkan produksi sampah di kota lainnya dibawah 4.000 m3/hari.

Pengelolaan persampahan maupun kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah belum

cukup baik, hal ini ditandai dengan banyak dijumpainya pembuangan sampah yang tidak pada

tempatnya, seperti dibadan sungai dan di pinggir jalan.

Pengelolaan limbah B3 masih belum optimal, dimana hingga saat ini ditenggarai masih

adanya sejumlah perusahaan yang memperjualbelikan limbah B3. Disamping itu, permasalahan

terkait dengan rencana pembangunan pabrik pengolahan limbah B3 di Desa Bulakan,

Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, yang mendapatkan reaksi terkait dengan kekhawatiran

masyarakat setempat maupun masyarakat sekitarnya serta Pemerintah Kabupaten Serang

dikarenakan lokasi yang terletak diwilayah perbatasan.



Ancaman bencana banjir sering terjadi pada wilayah Pandeglang (Kecamatan Patia,

Sobang, Panimbang, Pagelaran), Lebak (Kecamatan Wanasalam), Cilegon, Serang dan

Tangerang yang dikarenakan luapan aliran sungai yang melintasi daerah tersebut seperti sungai

Cibama, Cilemer, Ciliman, Cibinuangen, Cijalupang, Ciujung, Cidurian, Cisadane, Cirarap,

Mookervat dan Kali Sabi.

Ancaman gempa bumi yang terjadi selain gempa vulkanik akibat keberadaan anak

Gunung Krakatau di Selat Sunda, juga ada potensi gempa tektonik yang diakibatkan gesekan

pertemuan Lempeng Benua di dasar laut. Wilayah perairan Indonesia merupakan tempat

bertemunya tiga Lempeng Benua, yaitu Lempeng Hindia atau Indo-Australia di sebelah selatan,

Lempeng Eurasia di Utara, dan Lempeng Pasifik di Timur.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Prospek pembangunan baik secara mikro dan makro pembangunan nasional dan

pembangunan daerah di Provinsi Banten tentunya Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten sebagai organisasi perangkat daerah dan sebagai

unsur perencana, prioritas programnya menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat

wajib, cakupan urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten sebagai bahan rujukan

pelaksanaan program dalam rangka merespon isu straregis serta prospek pembangunan, oleh

karena itu ditetapkan 5 (lima) urusan wajib dan urusan pilihan, antara lain: urusan pemberdayaan

masyarakat dan desa; urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan

keluarga berencana dan keluarga sejahtera, urusan sosial serta urusan statistik.

1. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

9) Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan upaya pemberdayaan

masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian agar dapat meningkatkan pemanfaatan potensi desa dalam pemenuhan

kebutuhan dasar dan aspirasi masyarakat dengan pelibatan peran serta masyarakat

dalam menciptakan masyarakat yang mandiri melalui peningkatan kualitas sumber daya

manusia dengan pendidikan, pelatihan dan keterampilan masyarakat serta

pendayahgunaan teknologi tepat guna dan sumber daya alam dengan memperhatikan



kearifan adat dan budaya sosial setempat. Secara kelembagaan penguatan pemerintah

desa dapat memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Mengingat pentingnya usaha menyukseskan pembangunan bangsa, sudah sepantasnya

apabila dalam upaya menyukseskan pembangunan bangsa. Tujuan program urusan

wajib ini untuk meningkatkan Kelembagaan ekonomi mikro masyarakat, Koordinasi

penanggulangan kemiskinan, Teknologi Tepat Guna serta sumber daya alam yang

sesuai dengan kebutuhan masyarakat, peran dan fungsi kelembagaan masyarakat,

peran serta masyarakat dalam pembangunan termasuk pemanfaatan dan pemeliharaan

hasil pembangunan, tata kelola pemerintahan desa, kapasitas aparatur pemerintahan

desa, pemberdayaan adat dan sosial budaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten (BPPMD)

menyelenggarakan kegiatan dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan

Anak. Urusan wajib terkait bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

diarahkan pada Peningkatan perlindungan dan tumbuh kembang anak, Penguatan

Kelembagaan Organisasi Perempuan, Penguatan Organisasi Perempuan dalam Dunia

Usaha, Fasilitasi Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sejahtera (P2WKSS),

Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi peningkatan kualitas hidup perempuan, Penguatan

Jaringan Kerja Pegarusutamaan Gender, Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi

Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dan Fasilitasi Pemberdayaan

Kesejahteraan Keluarga (PKK).

2. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Urusan keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera, merupakan upaya pentingnya

Peningkatan kapasitas dan Kapabilitas Bagi Petugas Pelayan Keluarga Berencana Desa,

peningkatan fasilitasi pelayanan manunggal keluarga berencana kesehatan, kerangka upaya

kelangsungan perkembangan kesehatan ibu dan anak perlu peningkatan mutu dan

jangkauan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui program keluarga berencana

kegiatannya mengembangkan fungsi reproduksi sehat, utamanya untuk mengikuti program



keluarga berencana dan kesehatan dengan baik. Tujuan program urusan wajib ini untuk

mendukung kesehatan keluarga dan masyarakat, membantu pemberdayaan secara terpadu

dalam memenuhi kebutuhan pembangunan keluarga bahagia, sejahtera dan mandiri serta

terpeliharanya institusi masyarakat pedesaan (IMP) yang terkecill sehingga tercipta norma

keluarga kecil bahagia dan sejahtera (NKKBS).

3. Urusan Sosial

Pemerintah Provinsi Banten menyelenggarakan berbagai Program dan Sasaran, serta

kegiatan-kegiatan dalam urusan Kesejahteraan Sosial. Urusan wajib yang terkait dengan

urusan Sosial yang dilaksanakan oleh BPPMD Provinsi Banten yaitu penanggulangan

kemiskinan melalui peningkatan koordinasi, sinkronisasi serta peningkatan kapasitas pelaku

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

4. Urusan Statistik

Urusan statistik, merupakan upaya penyebarluasan data dan informasi capaian kinerja

BPPMD dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPPMDi

Provinsi Banten.

Pendekatan kebutuhan dasar tersebut di atas sebagai suatu ketidakmampuan seseorang

atau sekelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum seperti sandang, pangan,

papan, kesehatan, pendidikan, dan air bersih. Pendekatan pendapatan melihat kemiskinan

disebabkan rendahnya penguasaan aset dan alat-alat produktif seperti tanah, alat pertanian, dan

perkebunan sehingga secara langsung mempengaruhi pendapatan masyarakat, dan Pendekatan

kemampuan dasar, seperti kemampuan membaca dan menulis untuk menjalankan fungsi

minimal dalam masyarakat. Keterbatasan ini menyebabkan efek domino sehingga masyarakat

miskin terhalang dari berbagai kesempatan untuk lebih maju, serta pendekatan obyektif, sering

disebut sebagai pendekatan kesejahteraan, menekankan pada penilaian normatif dan syarat

yang harus dipenuhi agar ke luar dari kemiskinan dan Pendekatan subyektif melihat kemiskinan

berdasarkan pendapat dan pandangan masyarakat miskin sendiri.

Kondisi tersebut di atas Pemerintah Provinsi Banten perlu segera menyiapkan program

dan strategi pembangunan jangka menengah untuk memprioritaskan kemampuan masyarakat

dengan program pemberdayaan perempuan dan masyarakatnya yang menjadi tugas pokok



Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten. Tujuan

utamanya adalah membangun infrastruktur maupun suprastruktur yang menjadi kebutuhan

dimasa yang akan datang. Saat ini Provinsi Banten belum cukup memiliki sarana dan prasarana

dasar sebagai sarana penunjang pembangunan. Pemerintah Provinsi Banten perlu segera

menyiapkan sarana dan prasarana melalui program dan strategi yang tepat untuk membangun

infrastruktur dan suprastrukturnya.

Kondisi khusus, pemberdayaan masyarakat termasuk ke dalam Rencana Pembangunan

Daerah Provinsi Banten, konsep ekonominya berbasis sumber daya lokal melalui pendekatan

partisipasi dan peran serta perempuan dan masyarakat, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menempatkan pemerintah dari fungsinya sebagai penyedia (provider) menjadi fungsi

pembantu (enabler) dan fasilitator dengan demikian subyek pembangunan yakni

perempuan dan masyarakat dengan dukungan bersama dari pihak lain yang terlibat.

2. Konsep pengelolaan sumber daya lokal dengan prinsip Tribina meliputi :

a. Bina Manusia

b. Bina Sosial Ekonomi (usaha) dan

c. Bina Lingkungan.

3. Berdasarkan pada kemampuan masyarakat.

Pemberdayaan perempuan dan masyarakat di Banten yang mengacu kepada konsep

ekonomi berbasis sumber daya lokal melalui pendekatan partisipasi dan peran masyarakat

dimaksudkan agar seluruh masyarakat dalam kapasitas individual dan sosial ekonomi memiliki

sejumlah kemampuan melangsungkan kehidupan atas dasar keunggulan religius, ekonomi,

sosial, budaya dan politik, melalui upaya-upaya yang berorientasi kepada peningkatan sumber

daya manusia dan sumber daya alam serta mendorong berkembangnya kesejahteraan

masyarakat yang dilandasi nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya daerah.


Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

IV-1

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI


sebagai penunjang Pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam melaksanakan program rencana

strategis disesuaikan dengan kedudukan, tugas dan fungsinya dalam rangka pemberdayaan

perempuan dan masyarakat desa, tugas fungsinya adalah mengkoordinasikan dan memfasilitasi

perempuan dan masyarakat agar tahu, mau dan mampu melaksanakan pembangunan, serta

menjaga keseimbangan arah pengembangan sikap masyarakat dari sikap adaptif menuju

partisipatif, dan akhirnya sejahtera dan mandiri.


dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara normatif disesuaikan dengan tata kerja Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten yang ditetapkan

oleh kepala satuan kerja perangkat daerah, berperan merumuskan kebijakan teknis di bidang

pemberdayaan perempuan dan masyarakat desa serta secara operasional menjalankan urusan

wajib yang telah ditetapkan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa

(BPPMD) Provinsi Banten sebagai sasaran program dan kegiatan dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi

Banten dengan menangani berbagai urusan wajib dan urusan pilihan.

Dalam melaksanakan berbagai urusannya baik urusan wajib maupun urusan pilihannya


menyesuaikan dengan kondisi umum pembangunan daerah yang merupakan bagian

pembangunan nasional yang ditetapkan secara makro, strategi pokok pembangunannya adalah

agar terciptanya kondisi yang kondusif dalam sistem ketatanegaraan dan dapat mengembangkan

kapasitas dan kemampuan masyarakat sesuai dengan amanat konstitusi dalam rangka

pemenuhan hak-hak dasar masyarakat/rakyat agar tercipta landasan pembangunan yang kokoh.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa sebagai salah satu perangkat

daerah Provinsi Banten memiliki kewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan Visi



IV-2

Pembangunan Banten 2012-2017 yaitu “Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera

Berlandaskan Iman dan Takwa”. Rakyat Banten sejahtera diantaranya dicirikan dengan

meningkatnya kesejahteraan dan keberdayaan perempuan dan masyarakat desa yang ditandai

dengan masyarakat yang sehat, cerdas, berkualitas dan produktif.

Hal ini menjadi penting karena kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat merupakan

salah satu kunci utama yang menentukan keberhasilan pembangunan secara umum dan juga

merupakan tujuan utama pembangunan. Dengan semakin meningkatnya kesejahteraan

masyarakat maka semakin memungkinkan tercapainya Banten Maju dan Mandiri pada akhir

periode perencanaan. Uraian tersebut mencerminkan betapa strategisnya kedudukan dan peran

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten dalam mewujudkan

harapan pencapaian pembangunan 2012-2017.

Rencana Strategis Pelaksanaan program Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten dalam analisis kinerjanya dapat ditentukan oleh

kombinasi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal, sehingga program

rencana strategisnya sebagaimana program yang tersusun, yang akan dilaksanakan dan apa

yang belum dilaksanakan dapat dilihat dari :

1. Analisis lingkungan internal : kekuatan dan Kelemahan

a. Sarana dan Prasarana yang ada di Lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Masyarakat Desa (BPPMD) secara internal dapat dikategorikan memenuhi standar

minimal yang memungkinkan operasionalisasi pemberdayaan perempuan dan

pemberdayaan masyarakat. Sehingga kemampuan operasional dapat ditunjang dengan

dukungan sarana dan prasarana dalam meningkatkan etos kerja dan disiplin kerja

aparatur Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) dalam

melaksanakan tugas pokok. Harapan yang ingin dicapai adalah terpenuhinya standar

minimal operasional pemberdayaan untuk mendukung peningkatan kemampuan

aparatur Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD).

b. Pengalaman aparatur dibidang pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan

masyarakat secara internal cukup memadai, sumber daya aparatur yang ada di Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) cukup untuk melaksanakan

pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan masyarakat dengan pengalamannya



IV-3

melaksanakan tugas pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan masyarakat selama

5 tahun, sehingga ada dukungan data dasar dan informasi yang diperoleh tentang

program pemberdayaan. Harapan yang ingin dicapai adalah peningkatan kemampuan

pendidikan dan latihan yang cukup memadai sesuai dengan kompetensinya dan sumber

daya manusia yang ada.

c. Memiliki prosedur kerja internal yang baku, sehingga Badan Pemberdayaan Perempuan

dan Masyarakat Desa (BPPMD) memiliki prosedur kerja internal, sehingga mendukung

sistem dan mekanisme kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa

(BPPMD) sebagai lembaga pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan masyarakat

sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya. Harapan yang ingin dicapai adalah

mekanisme kerja sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi agar tercapai sistem kerja yang

sinergi antar bidang program dan sub bagian bidang program di Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) sebagai bahan laporan akuntanbilitas

publik.

2. Analisis Lingkungan Eksternal : Peluang dan Tantangan.

a. Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD)

secara eksternal merupakan acuan dan pedoman dalam melaksanakan, tugas dan

fungsinya. Sehingga Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD)

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai organisasi perangkat daerah yang

menyelenggarakan kebijakan teknis operasional pemerintah daerah dapat secara

optimal melaksanakan program pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan

masyarakat Harapan yang ingin dicapai adalah terlaksananya program yang telah

tersusun sesuai dengan tugas pokok Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

Desa (BPPMD) dan tercapainya sasaran program yang tepat sebagai bahan evaluasi.

b. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara eksternal yang mengatur

pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan masyarakat baik nasional

maupun regional yang memadai dan besar perhatian pemerintah terhadap upaya

pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan masyarakat di daerah,

sehingga memberikan landasan dasar bagi Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Masyarakat Desa (BPPMD) dalam melaksanakan program pemberdayaan perempuan



IV-4

dan pemberdayaan masyarakat di daerah. Harapan yang ingin dicapai adalah

terlaksananya prosedur hukum yang ditetapkan sebagai landasan normatif untuk

mencapai dan terciptanya ketertiban umum sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja

perangkat daerah sebagai pelayan publik dan memiliki tugas mengatur.

c. Tumbuh berkembangnya kesadaran perempuan dan masyarakat desa serta

organisasi/lembaga perempuan dan masyarakat yang pesat secara prospektif

memberikan peluang terhadap peran perempuan dan masyarakat serta

organisasi/lembaga perempuan dan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat

sehingga dapat menumbuh kembangkan upaya pemberdayaan perempuan dan

pemberdayaan masyarakat. Harapan yang ingin dicapai adalah terlaksananya dan

terciptanya pelibatan peran perempuan dan masyarakat sebagai domain pemerintah

yang selalu terjadi hubungan timbal balik di mana perempuan dan masyarakat akan

mempengaruhi pemerintah dalam tugasnya dan sebaliknya pemerintah akan memberi

pengaruh tertentu pada perempuan dan masyarakat, yaitu dengan menjalankan

beraneka ragam tugas.

Kondisi analisis internal dan eksternal Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

Desa (BPPMD) Provinsi Banten tersebut di atas sebagai alat ukur analisis kinerja Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten sebagai organisasi

perangkat daerah yang memiliki pengaruh langsung secara khusus kepada Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten yang berlandaskan

kepada visi dan misi.

Dalam periode 2012-2017, Visi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa

(BPPMD) Provinsi Banten adalah:

“Perempuan dan Masyarakat Sebagai Penggerak Utama Terwujudnya Masyarakat Banten

Bersatu dan Sejahtera”.

Dari visi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten diatas

diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan perempuan dan masyarakat di Banten yang

dinamis dan religius untuk mewujudkan kemampuannya dalam menentukan masa depan

perempuan dan masyarakat desa Provinsi Banten yang sejahtera berlandaskan Iman dan

Takwa. Visi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten



IV-5

tersebut mengacu kepada Visi dan Misi Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Banten

Periode 2012-2017 adalah “ Bersatu mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman

dan Taqwa” diharapkan perempuan dan masyarakat Provinsi Banten mampu untuk

meningkatkan dan mewujudkan seluruh perempuan dan masyarakat Provinsi Banten lebih

sejahtera dan mandiri.

Penjelasan Visi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD)

Provinsi Banten sebagai berikut :

a. Dasar Pikir Visi : Perempuan dan Masyarakat Provinsi Banten Sebagai Penggerak

Utama adalah merupakan refleksi dari kemauan perempuan dan masyarakat Provinsi

Banten dalam menentukan jati dirinya untuk mewujudkan masa depan dalam rangka

meningkatkan pemahaman, perilaku dan harkat hidup sebagai individu dan kelompok menuju

sejahtera atau keadaan yang menyebabkan individu dan kelompok, memiliki pemahaman

dan kemampuan untuk dapat memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki oleh diri dan

lingkungannya, sehingga mampu mendukungnya untuk tidak bergantung pada orang lain dan

dapat menjaga keberlangsungan keberadaannya agar senantiasa mampu berpartisipasi

dalam proses pembangunan dengan melibatkan peran serta perempuan dan masyarakat

desa sebagai mitra pemerintah dengan tidak ketergantungan kepada pihak lain dan dapat

meningkatkan taraf hidup dan kehidupan baik di dalam keluarga dan masyarakat.

b. Konsepsi Masyarakat Banten Bersatu Merupakan wujud betapa besarnya komitmen

perempuan dan masyarakat Provinsi Banten untuk selalu menumbuhkembangkan suasana

kemasyarakatan yang rukun, damai, dan harmonis antar seluruh pemangku kepentingan dan

seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, dan aliran atau golongan

untuk secara bersama-sama mewujudkan rakyat Banten yang lebih sejahtera.

c. Sejahtera ini adalah kata kunci dari visi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

Desa (BPPMD) Provinsi Banten yang merupakan refleksi dari berkurangnya masyarakat

miskin, meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat terutama perempuan dan

masyarakat, terpenuhinya sarana dan prasarana dasar pendidikan, kesehatan dan ekonomi

serta ditemukannya jati diri masyarakat Banten merupakan kondisi dinamis yang

memungkinkan perempuan dan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya

berdasarkan potensi, kebutuhan, aspirasi dan kewenangan yang ada pada perempuan dan



IV-6

masyarakat sendiri yang difasilitasi oleh pemerintah dengan melibatkan peran serta

perempuan dan masyarakat dalam pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan

perempuan dan masyarakat Provinsi Banten. Keberlangsungan partisipasi dan peran

perempuan dan masyarakat dalam proses pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan

tersebut dibekali dengan kompetensi keahlian yang memadai yang memungkinkan untuk

mewujudkan kesejahteraan baik di keluarga dan lingkungan masyarakat.

d. Iman dan Taqwa Merupakan do’a kita bersama, yaitu sebagai persyaratan mutlak untuk

dapat terwujudnya kehidupan yang agamis, serta untuk menjadikan masyarakat yang saleh

dan taat pada tuntunan ajaran agama yang diyakini. Keberhasilan pembangunan pada

bidang atau sektor apapun, tidak akan mendatangkan kemaslahatan dan keberkahan, tanpa

dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan.

Kemandirian sangat diperlukan agar perempuan dan masyarakat sebagai stakeholder

tidak kehilangan identitasnya dan larut dalam proses perubahan, konsepsi tersebut menekankan

perlunya setiap perempuan dan masyarakat sebagai stakeholder memelihara dan meningkatkan

kemandiriannya demi menjaga keberlangsungan keberadaannya dan juga agar senatiasa

mampu perpartisipasi dalam proses pembangunan.

Pembangunan seyogyanya dilihat sebagai proses untuk meningkatkan kapasitas wilayah

dan atau kelompok perempuan dan masyarakat agar senantiasa mampu beradaptasi secara

kreatif terhadap dinamika lingkungannya. Proses adaptasi-kreatif itu akan menjaga atau bahkan

meningkatkan kualitas hubungan timbal balik antara perempuan, masyarakat, pemerintah

dengan lingkungannya. Hal tersebut berarti bahwa perempuan dan masyarakat akan mampu

mempertahankan keberlangsungan keberadaannya serta sekaligus tetap mampu berpartisipasi

dalam proses pembaharuan pembangunan.

Konsepsi pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya

memiliki dua makna pokok, yakni (1) meningkatkan kemampuan perempuan dan masyarakat (to

give ability or enable) melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan pembangunan, agar kondisi

kehidupan perempuan dan masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan; (2)

meningkatkan kemandirian perempuan dan masyarakat melalui pemberian wewenang secara

proporsional kepada perempuan dan masyarakat dalam mengambil keputusan (to give autority)

dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa



IV-7

upaya pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan masyarakat berarti memampukan dan

memandirikan perempuan dan masyarakat.

Melalui upaya pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan masyarakat, akan terwujud

profil keberdayaan perempuan dan masyarakat, yakni adanya unsur-unsur yang memungkinkan

memiliki daya tahan dalam mencegah berbagai pengaruh luar yang tidak kondusif, serta mampu

melakukan pembangunan diri dan lingkungannya sesuai dengan potensi atau daya yang

dimilikinya.

Dalam konteks ini, pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan masyarakat harus

dilakukan melalui tiga aspek pokok, yakni : (1) menciptakan suasana atau iklim yang

memungkinkan berkembangnya potensi atau daya yang dimiliki perempuan dan masyarakat; (2)

memperkuat potensi atau daya yang dimiliki perempuan dan masyarakat melalui pemberian input

berupa bantuan dana, pembangunan prasarana dan sarana baik fisik maupun sosial serta

pengembangan lembaga pendanaan, penelitian dan pemasaran di daerah; (3) melindungi

perempuan dan masyarakat melalui pemihakan kepada perempuan dan masyarakat untuk

mencegah persaingan yang tidak seimbang dan bukan berarti mengisolasi atau menutupi dari

interaksi.

Kemajuan ekonomi merupakan salah satu dari sekian banyak tujuan pembangunan

lainnya, yang pada gilirannya akan mewujudkan masyarakat sejahtera. Namun demikian,

kemajuan ekonomi dapat menjadi tidak bermakna tanpa dilandasi kehidupan masyarakat yang

penuh magfiroh dari khalik-Nya, oleh karena itu pembangunan yang diarahkan untuk mencapai

rakyat Banten Sejahtera harus dilandasi oleh Iman dan Taqwa sebagai ruhnya.

Khusus dalam rangka meningkatkan kemampuan perempuan dan masyarakat dibutuhkan

empat akses minimal yang diperoleh perempuan dan masyarakat melalui fasilitas pemerintah,

yakni akses terhadap sumber daya; akses terhadap teknologi berdaya guna dan berhasil guna;

akses terhadap informasi pasar dan kemudahan pemasaran hasil usaha; dan akses terhadap

pembiayaan melalui bantuan dan skim kredit untuk modal usaha ekonomi produktif.

Pemberdayaan perempuan dan masyarakat desa yang demikian akan membawa implikasi

terhadap tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD)

Provinsi Banten.



IV-8

Misi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten

sebagai institusi Pemerintah Provinsi Banten dalam rangka pembangunan pemberdayaan

perempuan dan pemberdayaan masyarakat kedepan diharapkan dapat bersinergi dengan misi

Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten, dengan demikian pembangunan di Provinsi Banten

di bidang pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan masyarakat akan satu arah, satu

langkah dan satu tujuan menuju perempuan dan masyarakat sejahtera dan mandiri.

Berdasarkan tugas pokok Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa

(BPPMD) Provinsi Banten yang terkait dengan Misi Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi

Banten, maka Misi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD)

Provinsi Banten adalah :

1. Meningkatkan kinerja dan profesionalisme Aparatur melalui dukungan Pelayanan Keuangan,

Sarana dan Prasarana Perkantoran, Sistem Perencanaan, Evaluasi Pengendalian dan

Penyediaan Data Informasi yang Akuntabel.

2. Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa, Kelembagaan Perempuan dan Masyarakat

Sebagai Pemersatu Masyarakat Banten;

3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan meningkatkan Ekonomi

Masyarakat Menuju Masyarakat Banten Sejahtera;

4. Meningkatkan Perlindungan serta Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Menuju Masyarakat

Banten Sejahtera.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN

Sebagai penjabaran dan penerapan misi tersebut Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten menetapkan tujuan dan sasaran misi yang ingin

dicapai dalam periode 2012-2017, sebagai langkah awal dalam penyelenggaraan program

pemberdayaan perempuan dan masyarakat desa yang memfokuskan kepada :



IV-9

1. Misi ” Meningkatkan kinerja dan profesionalisme Aparatur melalui dukungan Pelayanan

Keuangan, Sarana dan Prasarana Perkantoran, Sistem Perencanaan, Evaluasi

Pengendalian dan Penyediaan Data Informasi yang Akuntabel mempunyai Tujuan

meningkatkan kinerja aparatur yang mendukung tercapainya visi “Perempuan dan

Masyarakat Sebagai Penggerak Utama Terwujudnya Masyarakat Banten Bersatu dan

Sejahtera” melalui peningkatan pelayanan Keuangan, Sarana dan Prasarana Perkantoran,

Sistem Perencanaan, Evaluasi Pengendalian dan Penyediaan Data Informasi yang

Akuntabel.

2. Misi ” Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa, Kelembagaan Perempuan dan

Masyarakat Sebagai Pemersatu Masyarakat Banten”, mempunyai Tujuan meningkatkan

status tingkat perkembangan desa dan Kelurahan. Konsepnya adalah pemerintahan desa

dan kelurahan beserta kelembagaan perempuan dan masyarakat harus mampu dalam

mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dalam rangka

pemberian pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat desa. Sehingga sasaran

yang ingin dicapai adalah tercapainya adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang

berlandaskan otonomi desa serta optimalnya kelembagaan masyarakat LPM beserta

KPMnya dan Tim Penggerak PKK beserta kader PKKnya.

3. Misi ” Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan meningkatkan

Ekonomi Masyarakat Menuju Masyarakat Banten Sejahtera”, mempunyai Tujuan untuk

menumbuhkembangkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan.

Konsepnya adalah mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya

teknologi tepat guna untuk memantapkan manajemen pembangunan pemberdayaan

masyarakat dan peningkatan ekonomi mikro perdesaan dalam rangka penurunan angka

kemiskinan. Sehingga sasaran yang diinginkan adalah tercapainya pembangunan yang

partisipatif, tersedianya BUMDes/Kel, pasar desa, posyantek/wartek, kelompok masyarakat

pengelola lingkungan yang mudah diakses oleh masyarakat.

4. Misi ” Meningkatkan Perlindungan serta Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Menuju

Masyarakat Banten Sejahtera” mempunyai Tujuan untuk Meningkatkan perlindungan serta

kualitas hidup perempuan dan anak. Konsepnya peningkatan kualitas kehidupan dan peran

perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak. Sehingga sasaran yang



IV-10

diinginkan adalah tercapainya Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) dan peningkatan

perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dapat dilaksanakan dengan baik, apabila ada

kelembagaan yang menanganinya. Saat ini kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan

gender dan anak masih lemah. Sehingga sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya

lembaga perlindungan perempuan dan anak, tersusunya kebijakan perlindungan dan kualitas

hidup, terintegrasinya program pengarusutamaan gender.

Berdasarkan misi di atas, tampak bahwa Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten memiliki Misi, tujuan dan sasaran yang jelas dalam

melaksanakan tugas, khususnya dalam rangka mensukseskan kebijakan Pemerintah Provinsi

Banten sebagaimana terlihat dari misi yang ditetapkan dan merupakan faktor kunci dari

keberhasilan pelaksanaan pemerintahan Provinsi Banten, namun rumusan misi tersebut harus

ditunjang dengan sumber daya dan kapasitas kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten yang berkualitas dan bertanggungjawab.

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi Badan Pemberdayaan Perempuan

dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten tergambar dalam Rencana strategis dan

kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa

(BPPMD) Provinsi Banten merupakan proses untuk menentukan dan mengatur persoalan-

persoalan publik dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama, dan merupakan proses

perumusan keputusan yang diambil untuk mengurus masalah-masalah publik serta merupakan

pengaturan permasalahan umum yang hanya bisa dilakukan oleh lembaga (organisasi publik)

yang sah karena mempunyai kekuatan memaksa (enforcement right) kepada seluruh perempuan

dan masyarakat desa tanpa pandang bulu dan memiliki dimensi yang luas, oleh karena itu,

perencanaannya harus dilakukan secara baik, matang, terfokus, terarah dan terorganisir.


Provinsi Banten periode 2012-2017 adalah rencana lima tahunan yang tergambar dalam visi,

misi, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten.



IV-11

Berdasarkan Rencana Strategis yang disusun mengarahkan kepada kegiatan untuk mencapai

sasaran dan tujuan yang ditetapkan dengan tolak ukur yang dapat dikuantifikasi.

Untuk mencapai sasaran dan tujuan dari pemberdayaan perempuan masyarakat desa

yang ditetapkan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi

Banten melalui konsep atau program pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan masyarakat

, harus berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan nyata perempuan dan masyarakat yang

bersangkutan (community-oriented), dan didasarkan pada sumber daya yang ada pada

perempuan dan masyarakat yang bersangkutan (community-based), serta dikelola dengan

partisipasi aktif peran serta perempuan dan masyarakat yang bersangkutan (community-

managed). Dengan demikian, mereka diharapkan dapat bertindak secara individual atau kolektif

untuk menentang unsur penindas dalam kehidupannya, termasuk memutuskan hubungan

subyek-obyek untuk kemudian membentuk esensi partisipasi yang sebenarnya. Esensi

partisipasi bukanlah sesuatu yang asing bagi budaya di Indonesia dan budaya masyarakat

Banten. Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten sudah sangat akrab dengan

kerjasama dan patisipasi, karena merupakan pilar utama budaya atau bahkan saripati budaya

masyarakat Banten.

Mengingat kerjasama dan partispasi merupakan spirit zaman, maka diperlukan

pembenahan mendasar dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan

peran yang sangat besar kepada perempuan dan masyarakat untuk dapat mengelola potensi diri

dengan memanfaat sumber daya yang dimiliki. Kesadaran dan semangat kerjasama akan

memudahkan kita untuk mengembangkan keterampilan berpikir bersama, keterampilan akan

membuka peluang untuk meraih pemikiran-pemikiran hebat, inovatif, dan matang, yang sulit kita

temukan dengan berpikir sendiri. Kerjasama bukan saja membuat suatu pekerjaan dapat

dilakukan secara efisien, tetapi kerjasama dapat menciptakan sumber daya baru.

Untuk itu diperlukan prasyarat dalam bentuk kebijakan pemerintah yang bersifat berpihak

kepada yang lemah dan memberikan suasana yang mendukung kepada potensi yang dimiliki

perempuan dan masyarakat serta memberikan penguatan bagi keberlangsungan perkembangan

potensi perempuan dan masyarakat dan untuk menciptakan hal tersebut, harus juga memberikan

penghargaan dan perlindungan dari persaingan yang tidak seimbang, sehingga perempuan dan

masyarakat desa memiliki daya saing yang kompetitif. Kualitas peningkatan pemberdayaan



IV-12

perempuan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunannya dijabarkan kepada

pemahaman bahwa perempuan dan masyarakat yang berkualitas adalah perempuan dan

masyarakat yang memiliki kemandirian dalam hal kompetensi dan otonomi untuk melibatkan

peran serta perempuan dan masyarakat secara aktif.

Dalam proses keterlibatan peran serta perempuan dan masyarakat seyogianya tetap

dijaga sedemikian rupa agar tidak mengurangi peluang setiap komponen perempuan dan

masyarakat untuk mempertahankan keberlangsungan dan keberadaan untuk ikut partisipasi

dalam proses pembangunan perempuan dan masyarakat. Proses seperti ini akan membuat

setiap komponen merasa memiliki kepentingan untuk tetap menjaga keberlangsungan dan

keberadaan perempuan dan masyarakat, karena merupakan media bagi mereka untuk

mempertahankan keberadaan mereka sendiri.

Implementasi dari strategi tersebut dapat diupayakan melalui: Upaya peningkatan

kapasitas aparatur pemerintah dan kemampuan perempuan dan masyarakat untuk berpartisipasi

dalam pembangunan dan keterlibatan peran serta perempuan dan masyarakat dengan

lingkungannya, upaya tersebut yang telah dituangkan dalam rencana strategis dan kebijakan di

dalam Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Povinsi

Banten.

Rencana strategis dan kebijakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa

(BPPMD) Provinsi Banten dalam implementasinya berpedoman pada pembangunan Daerah

Provinsi Banten periode 2012-2017, maka strategi dan kebijakan Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) berpedoman pada strategi pembangunan daerah.

Langkah yang akan ditempuh tergambar pada strategi pokok dan agenda pembangunan yang

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten sebagai

berikut :

1. Strategi Perkuatan Perekonomian Daerah

Sebagaimana diketahui, bahwa separuh dari struktur perekonomian Provinsi Banten saat ini

bertumpu pada sektor industri dan jasa, dimana pada sektor-sektor tersebut nilai ekonomi

tinggi yang dihasilkan belum sejalan dengan kemampuannya dalam menyerap tenaga

kerja. Disatu sisi, kemampuan masyarakat secara keseluruhan belum mendukung untuk

dikerahkan dalam kegiatan usaha industri dan jasa yang menuntut keahlian dan



IV-13

profesionalisme kerja. Selain itu, tingkat pemanfaatan sumberdaya lokal (sektor industri dan

jasa yang berkembang saat ini masih rendah, sehingga dapat dikatakan multiplier effects

yang diberikan sektor industri dan jasa masih kurang signifikan bagi sektor-sektor ekonomi

lainnya.

Dalam rangka pencapaian target pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten selama periode

2012-2017, pembangunan ekonomi diorientasikan melalui upaya pengembangan ekonomi

lokal. Melalui pengembangan ekonomi lokal, kegiatan-kegiatan usaha yang akan

diberdayakan dan dikembangkan setidaknya memenuhi ketentuan, yaitu: 1) dukungan

ketersediaan sumberdaya alam lokal dan produk unggulan daerah yang dapat

dimanfaatkan atau diolah; 2) penyerapan tenaga kerja lokal (khususnya masyarakat

perdesaan dan masyarakat kurang mampu/miskin); serta 3) dukungan prasarana dan

sarana dalam rangka pengelolaan dan pengembangan usaha.

Untuk dapat menjalankan strategi ”perkuatan struktur ekonomi berbasis agribisnis”, prioritas

pembangunan diarahkan kepada : a) Pengembangan ekonomi lokal berbasis pertanian

(tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, kelautan, kebudayaan

dan pariwisata; b) Penataan ulang struktur industri yang berdaya saing dengan prioritas

penggunaan bahan baku lokal unggulan; dan c) Pengembangan kapasitas kelembagaan

sosial-ekonomi berbasis masyarakat.

Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan usaha yang akan diberdayakan adalah pada bidang

Pertanian berbasis agribisnis (Pertanian Tanaman Bahan Makanan, Peternakan,

Kehutanan, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan), Usaha Mikro Kecil Menengah dan

Koperasi (UMKMK), Pariwisata serta Pertambangan dan Penggalian namun tetap didukung

oleh pengembangan pada bidang perekonomian lainnya (Industri Pengolahan; Listik, Gas

dan Air Bersih; Bangunan; Perdagangan, Hotel, dan Restoran; Pengangkutan dan

Komunikasi; Keuangan; dan Jasa). Strategi ini difokuskan pada : (1) Pengembangan

produksi pertanian (dalam arti luas) yang difokuskan pada Wilayah Pembangunan II dan III

yaitu Kabupaten Serang, Pandeglang dan Lebak; (2) Perkuatan struktur industri yang

berbahan baku lokal unggulan difokuskan pada Wilayah Pembangunan II yaitu Kabupaten

Serang dan Kota Cilegon; dan (3) Pengembangan pemasaran hasil pertanian/agro yang

difokuskan untuk pembangunan Terminal Agro sebagai pasar induk/pemasaran hasil



IV-14

pertanian di Wilayah Pembangunan I yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan

Kota Tangerang Selatan. Disamping itu dalam menghubungkan pertumbuhan ekonomi

antar wilayah tersebut diperlukan dukungan baik dari infrastruktur transportasi,

kelembagaan pasar juga kemudahan modal usaha rakyat, dukungan teknologi tepat guna

serta jaringan pemasaran dan promosi hasil agro.

2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Pembangunan ekonomi berbasis sumber daya lokal harus meningkatkan peranan dan

swadaya masyarakat, agar pembangunan ekonomi ini berkesinambungan maka partisipasi

masyarakat harus dijadikan modal utama dalam pengelolaan sumber daya lokal, sehingga

semua keputusan dan tindakan pengelolaan didasarkan pada aspirasi, kepentingan atau

kebutuhan, serta kemauan masyarakat.

Pembangunan ekonomi berbasis sumberdaya lokal harus meningkatkan peranan dan

swadaya masyarakat. Agar pembangunan ekonomi ini berkesinambungan maka partisipasi

masyarakat harus dijadikan modal utama dalam pengelolaan sumberdaya lokal, sehingga

semua keputusan dan tindakan pengelolaan didasarkan pada aspirasi, kepentingan atau

kebutuhan, serta kemauan masyarakat.

Konsep pembangunan ekonomi berbasis sumberdaya lokal melalui pendekatan partisipasi

dan peran serta masyarakat, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menempatkan pemerintah dari fungsinya sebagai penyedia (provider) menjadi fungsi

pembantu (enabler) dan fasilitator dengan demikian subjek pembangunan yakni

masyarakat dengan dukungan bersama dari pihak lain yang terlibat.

2. Konsep pengelolaan sumberdaya lokal dengan prinsip TRIBINA meliputi :

a. Bina Manusia;

b. Bina Sosial Ekonomi (Usaha); dan

c. Bina Lingkungan.

3. Berdasarkan pada kemampuan masyarakat.

Berdasarkan prinsip TRIBINA tersebut, maka bentuk partisipasi masyarakat berorientasi

pada upaya mensukseskan pembinaan lingkungan, usaha dan manusia, dengan berbagai

bentuk kegiatan yang dapat digali sesuai dengan kondisi, potensi dan masalahnya masing-



IV-15

masing. Pada akhirnya bentuk partisipasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan taraf

hidup masyarakat.

Secara umum bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya lokal dapat

meliputi aspek :

1. Mengembangkan kontrol masyarakat (citizen control);

2. Mengembangkan kemitraan (partnership);

3. Meningkatkan ketentraman (placation)

Dalam menjalankan strategi ”pemberdayaan masyarakat”, difokuskan kepada :

Peningkatan akses, mutu, relevansi dan tata kelola pelayanan pendidikan;

Pengembangan Bridging Programme (kesetaraan / jembatan penghubung) antara

dunia pendidikan dengan dunia usaha;

Peningkatan promosi, pelayanan kesehatan dan pengembangan usaha kesehatan

berbasis masyarakat;

Restrukturisasi, refungsionalisasi dan revitalisasi lembaga-lembaga pemerintahan,

kemasyarakatan dan adat.

Pemberdayaan masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai objek dan subjek

pembangunan, merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

mendorong pertumbuhan ekonomi dan sekaligus menciptakan pemerataan pembangunan

bagi seluruh komponen masyarakat. Intinya adalah memperjelas perubahan pendekatan,

yang selama ini cenderung sektoral bahkan instansional, kepada pendekatan kawasan

melalui pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh pembangunan aspek sosial

kemasyarakatan, politik, hukum dan keamanan sebagai pendekatan yang holistik dan utuh.

3. Strategi Revitalisasi Kawasan dan wilayah

Untuk menjalankan strategi “revitalisasi kawasan dan wilayah” prioritas pembangunan

fokus kepada :

Revitalisasi Kawasan dan Wilayah diorientasikan pada pemberdayaan masyarakat dan

pemerataan pembangunan yang bertumpu pada pengembangan dan pengintegrasian

kawasan melalui pembentukan keterkaitan geografis dan fungsional antar kawasan yang

berperan sebagai penggerak utama (pusat pertumbuhan). Pengembangan kawasan



IV-16

terpadu pada prinsipnya mengandung makna bahwa upaya pengembangan kawasan

dilaksanakan secara terpadu sehingga diharapkan mampu: (1) meminimalkan

(memecahkan) berbagai permasalahan mendasar pada setiap kawasan, (2)

mengembangkan dan meningkatkan potensi pada setiap kawasan, dan (3)

menciptakan sinergi dan integrasi (keterkaitan) fungsional yang kuat antar kawasan.

Dalam menjalankan strategi ”revitalisasi kawasan dan wilayah”, diarahkan pada

Pengembangan wilayah produktif (wilayah pertumbuhan ekonomi tinggi) dengan

infrastruktur yang memadai; dan Pengembangan kawasan dan wilayah strategis melalui

pola multigates system (3 pintu keluar-masuk wilayah Banten). Pengembangan kawasan

juga diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menserasikan laju pertumbuhan

ekonomi dan pemerataan pembangunan antar kabupaten/kota pada kawasan tertinggal,

kawasan pengembangan ekonomi, kawasan perbatasan dan kawasan pesisir dan pulau-

pulau kecil. Pembangunan kawasan untuk sektor ekonomi dan non ekonomi dilaksanakan

berlandaskan pada kerangka perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan

ruang sebagaimana tertuang dalam RTRW masing-masing strata wilayah. Dalam kerangka

pemerataan pembangunan daerah, perlu adanya keterkaitan antara pembangunan

kawasan, pembangunan sektoral dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan

sektor-sektor pendukung lainnya melalui pendekatan kesisteman, yaitu : Sistem pengaturan

tata ruang (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang), Sistem

pergerakan ekonomi (sistem pergerakan produk barang dan jasa), Sistem Jaringan

Transportasi (sistem dukungan infrastruktur seperti jalan, jembatan, kereta api dll), dan

Sistem Pengaturan Kegiatan (sistem yang mengatur kewenangan masing-masing instansi

dan stakeholder baik provinsi, kabupaten/kota maupun masyarakat). Melalui pendekatan

kesisteman ini diharapkan akan terwujud pemerataan hasil pembangunan yang berkaitan

erat dengan upaya peningkatan sektor ekonomi dan stabilitas daerah. Dengan penyebaran

jaringan prasarana secara merata, maka kegiatan sektor-sektor ekonomi daerah cepat

tumbuh akan lebih meningkat dan daerah-daerah tertinggal serta kantong-kantong

kemiskinan akan lebih berkembang.

Oleh karena itu strategi ini difokuskan pada : (1) Pengembangan wilayah strategis berupa

aksessibilitas jaringan transportasi barang dan orang dalam memperlancar aksessibilitas



IV-17

dari dan ke Kawasan Bandara Soekarno-Hata (PINTU 1) disamping pengembangan

kawasan itu sendiri dalam menciptakan daya tarik bagi pertumbuhan kawasan disekitarnya;

(2) Pengembangan aksessibilitas jaringan transportasi barang dan dukungan

penyediaan infrastruktur dasar penunjang pelabuhan (listrik, telekomunikasi, jalan dan air)

dalam operasionalisasi Pelabuhan Merak (PINTU 2) dan dukungan kepada pembangunan

Pelabuhan Bojonegara yang diharapkan menjadi bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus di

Indonesia dengan orientasi pembangunan infrastruktur wilayah; dan (3) Pengembangan

wilayah produktif berupa aksessibilitas jaringan transportasi rakyat dan usaha agro untuk

memperlancar sistem distribusi dan produksi agro melalui Pengembangan Stasiun Kereta

Api Rangkasbitung (PINTU 3). Disamping itu dalam menunjang pengembangan kawasan

pada masing – masing pintu tersebut, perlu diperhatikan keterkaitan serta tipologi kawasan

– kawasan sekitar 3 (tiga) pintu tersebut yang mengacu pada struktur dan karateristik ruang

yang ada.

Pada dasarnya tujuan revitalisasi kawasan dan wilayah ini adalah untuk menciptakan

pemerataan pembangunan, yakni melalui penciptaan keterkaitan dan keterhubungan yang

positif baik dari aspek ekonomi, sosial, infrastuktur, maupun spasial (ruang), melalui

pelaksanaan program-program khusus yang diarahkan pada masing-masing kawasan

secara terpadu dan lintas sektoral. Untuk itu, kawasan-kawasan tertinggal diarahkan agar

dapat mengoptimalkan potensi internalnya dengan cara memanfaatkan keterhubungannya

(interpendensi) dengan kawasan-kawasan yang lebih maju disekitarnya.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa berdasarkan faktor utama penyebabnya,

karakteristik kawasan tertinggal di Provinsi Banten terdiri dari :

Kawasan tertinggal disebabkan alasan ekonomi/kemiskinan. Penduduk pada kawasan

ini termasuk kategori penduduk miskin dari kelompok pra-sejahtera dan keluarga

sejahtera 1 karena alasan ekonomi;

Kawasan yang terisolir karena ketersediaan infrastruktur rendah;

Kawasan tertinggal disebabkan kendala geografis, sulit terjangkau sehingga menjadi

terisolir dan tertinggal dari daerah lainnya. Terutama kawasan yang terletak di puncak

gunung, laut, maupun di daratan yang tidak terjangkau karena tidak ada akses dari

kawasan tersebut ke kawasan yang lebih maju.



IV-18

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pola penanganan kawasan-kawasan tertinggal

tersebut harus disesuaikan dengan masing-masing tipologi kawasannya. Pembangunan

ekonomi di Provinsi Banten secara umum tidak merata terjadinya di tiap wilayah dan

mempunyai kecenderungan untuk mengelompok pada pusat-pusat pertumbuhan (growth

centre). Untuk itu, perlu diupayakan pengembangan pengintegrasian kawasan yang

diselenggarakan melalui pembentukan keterkaitan geografis dan fungsional antara

kawasan-kawasan yang berperan sebagai prime mover (penggerak utama) atau growth

centre (pusat pertumbuhan) dengan kawasan-kawasan disekitarnya (hinterland).

Melalui pengembangan pengintegrasian kawasan, diharapkan mampu mendorong

terwujudnya keseimbangan antara spread effects (efek penjalaran) yang diberikan oleh

kawasan-kawasan yang berfungsi sebagai prime mover, yang terdiri dari Kawasan Strategis

dan Kawasan Cepat Tumbuh, dan backwash effects (efek pengurasan) pada kawasan-

kawasan hinterland, yang terdiri dari Kawasan Tertinggal, Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau

Kecil serta Kawasan Perbatasan.

Untuk itu, keterkaitan fungsional diupayakan dengan membentuk dan meningkatkan

keterkaitan sumberdaya maupun kegiatan ekonomi antar kedua kawasan tersebut.

Sedangkan keterkaitan geografis akan dibangun dengan menciptakan sistem prasarana

(transportasi) wilayah yang memadai antara kawasan prime mover dengan kawasan

hinterland. Sehingga, peningkatan kuantitas, kapasitas dan kualitas jalur-jalur strategis turut

menjadi agenda utama dalam penyelenggaraan pembangunan pada periode 2012-2017.

Jalur-jalur strategis sebagaimana dimaksud meliputi :

Jalan cincin;

Jalan utara-selatan;

Jalan barat-timur;

Jalan pada kawasan industri; dan

Jalan menuju infrastruktur strategis.

Mengacu kepada strategi pokok di atas langkah kebijakan yang harus dilaksanakan oleh

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) adalah :

1. Meningkatkan kapasitas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa

(BPPMD) di arahkan kepada :



IV-19

a. Meningkatkan dan memanfaatkan pengelolaan administrasi dan sumber daya manusia

(SDM).

b. Inventarisasi, perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan atau perawatan serta

pengelolaan barang miliki Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa

(BPPMD).

c. Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dalam melaksanakan tertib

administrasi keuangan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

d. Meningkatkan kemampuan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan

program yang didukung data dan informasi yang akurat.

2. Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa/Kelurahan, Kelembagaan Perempuan dan

Masyarakat diarahkan kepada :

a. Meningkatkan kemampuan pengelolaan manajemen dan aparatur pemerintah desa dan

kelurahan dengan memperhatikan tata ruang dan kearifan lokal.

b. Meningkatkan kapasitas BPD dalam menunjang optimalisasi penyelenggaraan

pemerintahan desa.

c. Meningkatkan fasilitasi pengembangan dan pembangunan desa dan kelurahan.

d. Meningkatkan kapasitas dan jaringan kerja kelembagaan/organisasi perempuan .

e. Meningkatkan dan efektifitas TP PKK dan para kader PKK di desa dan kelurahan.

f. Meningkatkan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan

masyarakat meliputi LPM, RT/RW, Lembaga Adat serta lembaga masyarakat lainnya.

g. Meningkatkan kerjasama pemerintah dengan lembaga-lembaga masyarakat termasuk

kerjasama antar desa dalam meningkatkan pembangunan desa dan kelurahan.

3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan meningkatkan

Ekonomi Masyarakat diarahkan kepada :

a. Meningkatkan kapasitas dan peran serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam

pembangunan melalui pemasyarakatan kembali Bulan Bhakti Gotong Royong

Masyarakat (BBGRM).



IV-20

b. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna melalui

pengembangan, pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

c. Peningkatan kerjasama dalam rangka optimalisasi pembangunan di desa dan

kelurahan yang berbasis kearifan lokal melalui TMMD, PAMSIMAS/AMPL dan lain-lain.

d. Pembinaan dan pengembangan budaya adat tradisional.

e. Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi program penanggulangan kemiskinan.

f. Meningkatkan pengelolaan lembaga ekonomi mikro di desa dan kelurahan seperti

UED-SP, BUMDes, BUMKel, pasar desa, kelompok-kelompok usaha ekonomi

masyarakat lainnya.

g. Penguatan pelaksanaan program dan pelaku Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM) Mandiri.

4. Meningkatkan Perlindungan serta Kualitas Hidup Perempuan dan Anak diarahkan

kepada :

a. Peningkatan kapasitas lembaga perlindungan perempuan dan anak dalam rangka

penurunan korban tindak kekerasan dan perdagangan orang.

b. Peningkatan koordinasi serta fasilitasi kelembagaan dan program penanganan HIV

AIDS.

c. Sosialisasi Pengarusutamaan Hak-Hak Anak (PUHA) guna peningkatan pemenuhan

hak-hak anak melalui kegiatan kota layak anak, TESA, forum anak, pemimpin muda

indonesia dan lainnya.

d. Peningkatan dan pengembangan program tumbuh kembang anak melalui penguatan

kelembagaan posyandu, pokjanal posyandu dan forum kader posyandu.

e. Penguatan kerjasama program peningkatan kualitas hidup perempuan melalui fasilitasi

P2WKSS, Gerakan Sayang Ibu (GSI),

f. Peningkatan koordinasi serta fasilitasi kelembagaan dan program pengarusutamaan

gender dalam rangka penerapan PPRG, ARG, data terpilah, penyusunan kebijakan

responsif gender, kajian program gender guna terwujudnya keadilan dan kesetaraan

gender.

g. Pemberdayaan institusi masyarakat perdesaan serta fasilitasi pelayanan manunggal

KB kesehatan dalam rangka pencapaian keluarga sejahtera.



IV-1

5. TABEL 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BPPMD PROVINSI BANTEN

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target Kinerja Pada Tahun Ke-

1 2 3 4 5

1 Meningkatkan kinerja,

profesionalisme aparatur

BPPMD Provinsi Banten

Kinerja dan Profesionalisme

Aparatur BPPMD Provinsi Banten

meningkat

Terwujudnya dan

tersusunnya tata laksana dan

adanya peningkatan kinerja

aparatur

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

2 Sarana dan Prasarana,

Kualitas serta Disiplin Aparatur


meningkat

Sarana dan Prasarana, Kualitas

serta Disiplin Aparatur BPPMD

Provinsi Banten meningkat.

Terwujudnya sarana

prasaran penunjang kegiatan

aparatur 100%

100% 100% 100% 100%

3 Meningkatkan status tingkat

perkembangan desa dan

Kelurahan.

Terwujudnya desa dan kelurahan

swasembada menjadi desa dan

kelurahan swakarya.

Tingkat perkembangan desa

dan kelurahan yaitu 30 desa

dan kelurahan menjadi desa

swasembada dan 500 desa

dan kelurahan menjadi desa

dan kelurahan swakarya.


4 Menumbuhkembangkan

partisipasi dan keswadayaan

kelembagaan perempuan dan

masyarakat desa/kelurahan

dalam pembangunan

Penyelenggaraan pembangunan

partisipatif pada kelembagaan

organisasi dan desa/kelurahan

Tercapainya

penyelenggaraan

pembangunan partisipatif

pada kelembagaan

organisasi perempuan

sekurang-kurangnya 80

kelembagaan organisasi

perempuan dan

desa/kelurahan sekurang-

kurangnya 300

desa/kelurahan.




IV-2

5 Meningkatkan kualitas hidup

perempuan dan anak.

Pembangunan pemberdayaan

perempuan dan peningkatan

kesejahteraan dan perlindungan

anak

Tercapainya Program

pembangunan

pemberdayaan perempuan

dan peningkatan

kesejahteraan dan

perlindungan anak dapat

dilaksanakan dengan baik,

apabila ada kelembagaan

yang menanganinya. Saat ini

kelembagaan dan jaringan

pengarusutamaan gender

dan anak masih lemah


6.


Program dan Indikasi Kegiatan

V-1

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN

PENDANAAN INDIKATIF

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

Desa (BPPMD) Provinsi Banten, maka program, sasaran program dan indikasi kegiatan dalam

perencanaan strategi ini diuraikan berdasarkan tugas, pokok dan fungsi badan, untuk

menjabarkan hal tersebut diarahkan berdasarkan arah kebijakan pembangunan Provinsi Banten

dalam menjawab isi dan permasalahan, serta berangkat dari agenda pembangunan daerah

2012-2017, secara operasional dari upaya-upaya yang telah dirumuskan dalam bentuk program

dan sasaran program serta indikasi kegiatan yang perlu dilaksanakan selama 2012-2017 sebagai

berikut :

1. Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa

2. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk Akibat Persalinan dan Keluarga

Berencana

3. Meningkatnya Layanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin

4. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Miskin dalam Proses Pembangunan

5. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Jaringan Kelembagaan

Program :

1. Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan

Sasaran Program :

a. Meningkatnya kemampuan pengelolaan manajemen dan aparatur pemerintah desa dan

kelurahan dengan memperhatikan tata ruang dan kearifan lokal.

b. Meningkatnya kapasitas BPD dalam menunjang optimalisasi penyelenggaraan

pemerintahan desa.



V-2

c. Meningkatnya fasilitasi pengembangan dan pembangunan desa dan kelurahan.

d. Meningkatnya kapasitas kader pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan

masyarakat meliputi LPM, RT/RW, Lembaga Adat serta lembaga masyarakat lainnya.

e. Meningkatnya kerjasama pemerintah dengan lembaga-lembaga masyarakat termasuk

kerjasama antar desa dalam meningkatkan pembangunan desa dan kelurahan.

Indikasi Kegiatan :

1. Kegiatan Peningkatan kapasitas pemerintahan Desa/Kelurahan dalam perkembangan

desa/kelurahan

2. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan Desa.

3. Kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Partisipatif Pemberdayaan Masyarakat

4. Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM).

5. Kegiatan Penumbuh kembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Lembaga

Keuangan Mikro Pedesaan.

Program :

1. Kependudukan dan Keluarga Berencana

Sasaran Program :

1. Meningkatnya usia perkawinan pertama perempuan.

2. Meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi yang efektif serta efisien.

3. Meningkatnya peran PPKBD.

4. Meningkatnya fasilitasi manunggal pelayanan KB kesehatan.

5. Meningkatnya keserasian kebijakan kependudukan dalam rangka peningkatan kualitas,

pengendalian pertumbuhan dan kuantitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk

yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, baik di tingkat

nasional maupun daerah.

Indikasi Kegiatan :

1. Fasilitasi Peningkatan Program Keluarga Berencana.



V-3

Program :

1. Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Sasaran Program :

1. Meningkatnya Koordinasi dan fasilitasi program penanggulangan kemiskinan

2. Menguatnya pelaksanaan program dan pelaku Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM) Mandiri.

3. Terintegrasinya Program Penanggulangan Kemisikinan Pusat dan Daerah.

Indikasi Kegiatan :

1. Kegiatan Penguatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

.

Program :

1. Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sasaran Program :

1. kelembagaan dan program penanganan HIV AIDS.

2. Tersosialisasinya Pengarusutamaan Hak-Hak Anak (PUHA) guna peningkatan pemenuhan

Meningkatnya kapasitas lembaga perlindungan perempuan dan anak dalam rangka

penurunan korban tindak kekerasan dan perdagangan orang.

3. Meningkatnya koordinasi serta fasilitasi hak-hak anak melalui kegiatan kota layak anak,

TESA, forum anak, pemimpin muda indonesia dan lainnya.

4. Meningkatnya dan pengembangan program tumbuh kembang anak melalui penguatan

kelembagaan posyandu, pokjanal posyandu dan forum kader posyandu.

5. Menguatnya kerjasama program peningkatan kualitas hidup perempuan melalui fasilitasi

P2WKSS, Gerakan Sayang Ibu (GSI),

6. Meningkatnya koordinasi serta fasilitasi kelembagaan dan program pengarusutamaan

gender dalam rangka penerapan PPRG, APE, ARG, data terpilah, penyusunan kebijakan

responsif gender, kajian program gender guna terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender.

7. Meningkatnya kapasitas dan jaringan kerja kelembagaan/organisasi perempuan.



V-4

8. Meningkatnya dan efektifitas TP PKK dan para kader PKK di desa dan kelurahan.

Indikasi Kegiatan :

1. Kegiatan Peningkatan perlindungan dan tumbuh kembang anak

2. Kegiatan Penguatan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan dunia usaha.

3. Kegiatan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan

Perempuan dan Anak.

4. Kegiatan Penguatan Organisasi Perempuan

5. Kegiatan Penguatan Jaringan Kerja Pengarusutamaan Gender

6. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)

7. Kegiatan Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi peningkatan kualitas hidup perempuan

8. Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Program :

1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Sasaran Program :

1. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dalam melaksanakan tertib

administrasi keuangan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2. Meningkatnya kemampuan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program

yang didukung data dan informasi yang akurat.

Indikasi Kegiatan :

1. Kegiatan Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan BPPMD Provinsi Banten

2. Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Keuangan BPPMD

Program :

1. Peningkatan sarana, prasarana perkantoran dan kapasitas aparatur



V-5

Sasaran Program :

1. Meningkatnya penyediaan barang dan jasa perkantoran BPPMD.

2. Meningkatnya dan memanfaatkan pengelolaan administrasi dan sumber daya manusia

(SDM).

3. Meningkatnya Inventarisasi, perencanaan, pengadaan serta pengelolaan barang milik

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD).

4. Pemeliharaan dan perawatan barang milik Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Masyarakat Desa (BPPMD).

Indikasi Kegiatan :

1. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

2. Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana Kantor BPPMD

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan prasarana Aparatur pada BPPMD

Program :

1. Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Sasaran Program :

1. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah

2. Terinformasikannya data dan informasi pembangunan daerah

Indikasi Kegiatan :

1. Kegiatan Penyediaan Data dan informasi pembangunan pada BPPMD.

5.1 MATRIK PROGRAM LIMA TAHUNAN DAN TAHUNAN

Program, sasaran program dan indikasi kegiatan dalam perencanaan strategi ini diuraikan

dalam bentuk matrik Program Lima Tahunan dan Tahunan yang telah disusun dan ditetapkan

untuk dilaksanakan secara operasional dalam rangka mencapai program dan sasaran program



V-6

serta indikasi kegiatan untuk dilaksanakan selama 2012-2017. (matrik program lima tahunan dan

tahunan terlampir).



V-1

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,

dan Pendanaan Indikatif BPPMD Provinsi Banten

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPD

Penang-gung-jawab Lokasi

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra

SKPD

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

(1) (2) (3)

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Tujuan

1

Sasaran

1

Program .......

Kegiatan......

Tujuan

1

Sasaran

2

Program .......

Kegiatan......

Dst ....

Tujuan

2

Sasaran

1

Program .......

Kegiatan......

(5) (6) (7) (8) (9) (10)URUSAN WAJIB

1 20

Otonomi daerah, pemerintahan umum, admisnistrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persediaan

1 20 9

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah

Rasio ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 100% 100%

Rasio dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi laporan Keuangan

100% 100%

1 20 9 1Kegiatan Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan penyusunan Renja 1 Dokumen 500,000,000 1 Dokumen 500,000,000

Penyusunan RKA 1 Dokumen 1 DokumenPenyusunan DPPA 1 Dokumen 1 DokumenPenyusunan LAKIP 1 Dokumen 1 DokumenPenyusunan Bahan LPPD 1 Dokumen 1 DokumenPenyusunan RKT 1 Dokumen 1 DokumenPengendalian Program dan Kegiatan 1 Kegiatan 1 KegiatanEvaluasi Program dan Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan

(4)

Target Target

Usulan Program dan Kegiatan APBD Provinsi Banten Tahun 2013

Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program / kegiatan Rp.

TAHUN 2013

Rp.

TAHUN 2014

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif PPMD Provinsi Banten

Page 1C:\Program Files (x86)\PDF Tools AG\3-Heights(TM) Document Converter Service\Temp\dd6a698a30b543cb9b7f7e8c132fe572

(5) (6) (7) (8) (9) (10)(4)

Target Target Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program / kegiatan Rp.

TAHUN 2013

Rp.

TAHUN 2014

Koordinasi Program dan kegiatan BPPMD 1 Kegiatan 1 Kegiatan

1 20 9 2Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Keuangan BPPMD

Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan BPPMD 1 Dokumen 150,000,000 1 Dokumen 150,000,000

Pembinaan dan konsultasi penyusunan laporan keuangan bagi koordinator kegiatan/PPTK

1 Kegiatan 1 Kegiatan

Updating software keuangan 1 Kegiatan 1 KegiatanPenyelesaian LHP 1 Kegiatan 1 Kegiatan

1 20 10

Peningkatan sarana, prasarana perkantoran dan kapasitas aparatur

Rasio penyediaan barang jasa adm, perkantor serta pelayanan tata usaha dan kerumahtanggaan

100% 100%

Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi didalam dan luar daerah 100% 100%

Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur

100% 100%

Rasio Pembinaan dan peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian 100% 100%

1 20 10 1Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran T.A. 2013 Tersedianya Jasa administrasi perkantoran 1 Kegiatan 1,300,000,000 1 Kegiatan 1,500,000,000

Tersediannya pakaian seragam aparatur, satpam, pramubakti, seragam pengemudi dan seragam olah raga pegawai


terlaksananya senam kesegaran jasmani bagi aparatur BPPMD 1 Kegiatan 1 Kegiatan


(5) (6) (7) (8) (9) (10)(4)


TAHUN 2013

Rp.

TAHUN 2014

pembinaan Rohani aparatur BPPMD 1 Kegiatan 1 KegiatanPelaksanaan Bintek administrasi perkantoran bagi aparatur BPPMD 1 Kegiatan 1 Kegiatan

1 20 10 2Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana Kantor BPPMD T.A. 2013 Penyediaan sarana dan prasarana aparatur 1 Kegiatan 500,000,000 1 Kegiatan 800,000,000

1 20 10 3Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan prasarana Aparatur pada BPPMD T.A 2013 Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor

BPPMD 1 Kegiatan 350,000,000 1 Kegiatan 500,000,000


(5) (6) (7) (8) (9) (10)(4)


TAHUN 2013

Rp.

TAHUN 2014

1 URUSAN WAJIB

1 11Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

1 11 1

Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pengembangan Kota Layak Anak Kab/Kota (Forum Kader, POKJANAL) 1 Kab/Kota 1 Kab/Kota

Rasio Pembinaan dan Pengembangan Jaringan kerja lembaga masyarakat (TP. PKK Prov, Kab/Kota, Kec, HARGANAS)

100% 100%

Rasio Peningkatan Kapasitas Pengelola P2TP2A dan lembaga lainnya 20% 20%


Rasio Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG TKP3, PSW (AP,PPRG) 100% 100%

Rasio Pembinaan Oranganisasi Wanita (BKOW dan lainnya) 100% 100%


(5) (6) (7) (8) (9) (10)(4)


TAHUN 2013

Rp.

TAHUN 2014

Rasio Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan(P2WKSS,GSI,APE) 100% 100%

Prosentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlaporkan (Dalam dan Luar Provinsi)

95% 95%

1 11 1 1Peningkatan perlindungan dan tumbuh kembang anak - Rakor Perlindungan Anak 1 Kegiatan 700,000,000 1 Kegiatan 1,000,000,000

- Workshop indikator kota layak Anak 1 Kegiatan 1 Kegiatan

- Bintek Kota Layak Anak 1 Kegiatan 1 Kegiatan

- Lounching Kota Layak Anak 1 Kegiatan 1 Kegiatan

- workshop forum kader posyandu 1 Kegiatan 1 Kegiatan

- Bintek forum kader posyandu desa/kel 1 Kegiatan 1 Kegiatan


- fasilitasi sistem informasi Posyandu 1 Kegiatan 1 Kegiatan

- fasilitasi pembentukan Pokjanal posyandu Kab/Kota 1 Kegiatan 1 Kegiatan

- Rakor Pokjanal posyandu 1 Kegiatan 1 Kegiatan

- Sosialisasi Buku pedoman Adituka 1 Kegiatan 1 Kegiatan

- Bintek 2 Model Posyandu Adituka 1 Kegiatan 1 Kegiatan

- Dukungan hari anak Nasional 2013 1 Kegiatan 1 Kegiatan

- Pemimpin Muda Indonesia Prov Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

- Fasilitasi Forum Anak Banten dan LSM Peduli Anak 1 Kegiatan 1 Kegiatan


(5) (6) (7) (8) (9) (10)(4)


TAHUN 2013

Rp.

TAHUN 2014

- TESA 129 1 Kegiatan 1 Kegiatan

- Pembuatan Profil Anak 1 Kegiatan 1 Kegiatan

- Sosialisasi HIV/AIDS Anak sekolah 1 Kegiatan 1 Kegiatan

- Evaluasi Kota Layak Anak 1 Kegiatan 1 Kegiatan

- Dukungan Sekretariat Pokjanal posyandu 1 Kegiatan 1 Kegiatan

- Profil posyandu 1 Kegiatan 1 Kegiatan - Rute aman anak sekolah 1 Kegiatan 1 Kegiatan - Model sekolah ramah anak 1 Kegiatan 1 Kegiatan

1 11 1 2Penguatan jaringan kelembagaan perempuan dan dunia usaha Rapat Dewan Penyantun 1 Kegiatan 1,000,000,000 1 Kegiatan 1,200,000,000

Pelatihan Kader/Anggota PKK 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Rapat Evaluasi Program PKK 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Fasilitasi HKG-PKK Tk. Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Fasilitasi HKG-PKK Tk. Nasional 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Fasilitasi Hari Keluarga Tk. Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Fasilitasi Hari Keluarga Tk. Nasional 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Sosialisasi Hasil RAKERNAS 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Tuan Rumah Hari Kesatuan Gerak PKK Tingkat Nasional 1 Kegiatan

1 11 1 3Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak

Operasional pelayanan P2TP2A 1 Kegiatan 600,000,000 1 Kegiatan 800,000,000

Pelatihan Penanganan Kasus Traficking bagi pengurus P2TP2A se-Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Sosialisasi P2TP2A di Kab/Kota 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas penanganan kekerasan perempuan dan anak di Kab/Kota



(5) (6) (7) (8) (9) (10)(4)


TAHUN 2013

Rp.

TAHUN 2014

Kapacity building penanganan psikososial bagi petugas pelayanan korban kekerasan 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Pelatihan dan peningkatan kapasitas ketrampilan bagi korban kekerasan 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Peningkatan kualitas hidup eks korban kekerasan dan traficking 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Koordinasi lintas sektor dalam penanganan tindak kekerasan dan traficking 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Koordinasi lintas sektor dalam penanganan tindak kekerasan dan traficking 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Koordinasi Penanganan tindak kekerasan anggota MPU (3 Kegiatan) 5 0rang 5 0rang

Rapat Koordinasi Penanganan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang

25 orang 25 orang

Sosialisasi RAD Penanganan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang

30 orang 30 orang

MOU dengan Provinsi Kep Riau dalam penanganan kasus traficking 15 orang 15 orang

Sosialisasi pencegahana tindak pidana perdagangan orang ke Kab/Kota 35 orang 35 orang

Sosialisasi Website gugus tugas Traficking di Provinsi Banten 40 Orang 40 Orang

Pelatihan Website gugus tugas Traficking Kab/Kota 30 orang 30 orang

Rapat koordinasi Trainer dalam pencegahan HIV AIDS

80 orang ( 2 Angkatan)

80 orang ( 2 Angkatan)

Pelatihan life skill untuk odha perempuan 35 orang 35 orang

Pelatihan life skill untuk odha perempuan 35 orang 35 orang


(5) (6) (7) (8) (9) (10)(4)


TAHUN 2013

Rp.

TAHUN 2014

Pelatihan Konselor HIV bagi organisasi ODHA dan organisasi Komunitatas di 8 Kab/Kota

40 orang 40 orang

Pelatihan Konselor HIV bagi organisasi ODHA dan organisasi Komunitatas di 8 Kab/Kota

Pelatihan Kapasitas untuk komunitas populasi kunci di 8 Kab/kota

Pelatihan keterampilan petugas penjangkau bagi LSM dan Komunitas peduli AIDS

Penyusunan modul TOT dalam program Pencegahan HIV 20 orang 20 orang

Workshop modul TOT dalam program Pencegahan HIV 40 orang 40 orang

Sosialisasi modul TOT dalam program Pencegahan HIV 40 orang 40 orang

Pelatihan dan Fasilitasi bagi perempuan Lanjut Usia 40 orang 40 orang

Sosialisasi dan Fasilitasi Perlindungan Perempuan Lanjut Usia di 8 Kab/Kota 35 orang 35 orang

1 11 1 4 Penguatan Organisasi Perempuan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan 600,000,000 800,000,000

Pelatihan Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Bagi Oranganisasi Wanita/Kader Perempuan

Pelatihan Keterampilan Usaha Bagi Pengurus Oranganisasi Perempuan

Fasilitasi Peringatan Hari Ibu Fasilitasi Seminar Hari Ibu

1 11 1 5Penguatan Jaringan Kerja Pengarusutamaan Gender Rakor Penguatan Jaringan 90 0rang 350,000,000 90 0rang 500,000,000

Apresiasi Gender executive, legislatif dan yudikatif 100 Orang 100 Orang

Rapat Koordinasi teknis TKP3 40 0rang 40 0rangAdvokasi Teknis PPRG 100 orang 100 orang


(5) (6) (7) (8) (9) (10)(4)


TAHUN 2013

Rp.

TAHUN 2014

TOT Fasilitator PPRG 20 orang 20 orangPenyusunan Dokumen Evaluasi dan Pelaporan PUG dan Anak 70 Orang 70 Orang

Rapat teknis kapasitas dan Kapabilitas Jaringan PSW 20 Orang 20 Orang

Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya 7 Dokumen 7 Dokumen

1 11 1 6Fasilitasi Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Sosialisasi Juknis Pembinaan P2WKSS 40 Orang 350,000,000 40 Orang 500,000,000

Pembinaan P2WKSS 58 Orang 58 Orang


(5) (6) (7) (8) (9) (10)(4)


TAHUN 2013

Rp.

TAHUN 2014

1 11 1 7

Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

Pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kesehatan reproduksi dalam upaya menurunkan AKI dan AKB

35 Orang 350,000,000 35 Orang 500,000,000

Peningkatan peranan dan fungsi perempuan dibidang kesejahteraan sosial 35 Orang 35 Orang

Peningkatan Keterampilan perempuan di bidang industri dan kewirausahaan 35 Orang 35 Orang

Peningkatan partisipasi poltik perempuan dalam pembangunan. 30 Orang 30 Orang

Pelaksanaan peningkatan taman bacaan bagi perempuan di masyarakat 35 Orang 35 Orang

Partisipasi perempuan dalam pelaksanaan penyuluhan sadar gizi di masyarakat 35 Orang 35 Orang

Rapat Koordinasi POKJATAP GSI 40 Orang 40 OrangPemantapan program gerakan sayang ibu ( GSI ) 35 Orang 35 Orang

Fasilitasi Pengembangan Jaringan Kerja Gerakan sayang Ibu ( Pembinaan dan Penilaian )

24 Orang 24 Orang

Koordinasi pelaksanaan kebijakan Gerakan Sayang Ibu di lintas Sektor 35 Orang 35 Orang

Sosialisasi Kelompok Pendukung ASI dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan di lintas sektor

35 Orang 35 Orang

Pembentukan kelompok pendukung ASI di tingkat Kecamatan, Rumah Sakit dan Perusahaan

35 Orang 35 Orang

Bintek pendukung kelompok ASI ke 8 Kab/Kota 4 Orang 4 Orang

Evaluasi Program Desa Prima 40 Orang 40 Orang


(5) (6) (7) (8) (9) (10)(4)


TAHUN 2013

Rp.

TAHUN 2014

Bintek Program Desa Prima 5 Orang 5 Orang

Pemantapan peningkatan kesehatan bagi pekerja perempuan di perusahaan 50 Orang 50 Orang

Fasilitasi GSI di RSU Swasta dan pemerintah 50 Orang 50 Orang

1 11 1 7Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kesekretariatan TP. PKK Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Kegiatan-kegiatan TP. PKK Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

1 12Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera;

1 12 1Kependudukan dan Keluarga Berencana

Rasio Peningkatan integrasi pengelolaan layanan keluarga berencana 80 Orang 80 Orang

1 12 1 1 Fasilitasi Keluarga Berencana Pembinaan PPKBD 35 Orang 350,000,000 35 Orang 800,000,000Pelatihan kapasitas dan Kapabilitas Bagi PPKBD 80 Orang 80 Orang

Peningkatan Koordinasi forum PPKBD Yang bergerak di bidang pelayanaan KB 40 Orang 40 Orang

Penyusunan Profile PPKBD Kabupaten/Kota 5 Orang 5 Orang

Harmonisasi Produk Hukum dan Kebijakan KB

Fasilitasi manunggal Keluarga Berencana Kesehatan 1 Kegiatan

Repitalisasi Keluarga Berencana Nasional 1 Kegiatan 1 Kegiatan

1 13 Sosial;


(5) (6) (7) (8) (9) (10)(4)


TAHUN 2013

Rp.

TAHUN 2014

1 13 1

Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Rasio pembinaan kelembagaan penanggulangan kemiskinan melalui TKPKD (Pengelola PNPM Perdesaan Perkotaan dan jenis PNPM lainnya)

35% 35%

1 13 1 1Kegiatan Penguatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pelatihan Pengelola PNPM MPd 1 Kegiatan 1,800,000,000 1 Kegiatan 2,000,000,000

Lomba Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Sosialisasi PNPM MPd 1 Kegiatan 1 KegiatanRakor PNPM Mandiri 1 Kegiatan 1 KegiatanSosialisasi PNPM Mandiri 1 Kegiatan 1 KegiatanPeningkatan Kapasitas UPK 1 Kegiatan 1 KegiatanGelar Pemberdayaan 1 Kegiatan 1 KegiatanKoordinasi ke Kab/Kota dan Pusat 1 Kegiatan 1 KegiatanLomba UPK 1 Kegiatan 1 KegiatanFasilitasi replika PNPM Mandiri 1 Kegiatan 1 Kegiatan

1 22Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;


(5) (6) (7) (8) (9) (10)(4)


TAHUN 2013

Rp.

TAHUN 2014

1 22 1

Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan

Rasio Desa/Kel Yang Mengalami peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan

60% 60% 70%

Rasio Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa/kel 11% 11%

Cakupan Pengembangan Inovasi dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna 3 Posyantek 3 Posyantek

Rasio Penguatan Kemandirian Masyarakat Desa (Lembaga Keuangan Mikro Desa (BUMDes)

79% 79%

Rasio Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga Pedesaan setiap desa terhadap jumlah desa keseluruhan (Pasar Desa, UED-SPP, UPPKS, Lumbung Desa)

3.8 % 3.8 %

Rasio pembinaan dan pengembangan Ekonomi masyarakat (BKM, peralihan pengelolaan PNPM )

5% 5%

Cakupan Pembinaan Pemerintah Desa/Kel (pemerintah desa dan BPD) 6 desa/kel 6 desa/kel

Cakupan pengembangan Pemerintahan Desa 1261 desa 1261 desa


(5) (6) (7) (8) (9) (10)(4)


TAHUN 2013

Rp.

TAHUN 2014

1 22 1 1 Pemberdayaan Lembaga dan Masyarakat Pedesaan Pembinaan lembaga Adat 200 Orang 500,000,000 200 Orang 750,000,000

Pelatihan KPM 120 Orang 120 OrangPelatihan LPM 250 Orang 250 OrangPeningkatan Kapasitas Forum RW 154 Orang 154 Orang

1 22 1 2Kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Partisipatif Pemberdayaan Masyarakat

Fasilitasi Keg. BBBGRM 1 Kegiatan 1,300,000,000 1 Kegiatan 1,300,000,000

Fasilitasi TMMD 1 Kegiatan 1 KegiatanPelatihan AMPL 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Pelatihan Posyantek 1 Kegiatan 1 KegiatanTuan rumah Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional

1 22 1 4

Kegiatan Penumbuh kembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Lembaga Keuangan Mikro Pedesaan Pelatihan Pengelola BUMDes 1 Kegiatan 400,000,000 1 Kegiatan 600,000,000

Pelatihan pengurus Pasar Desa 1 Kegiatan 1 KegiatanPelatihan Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD) 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Pelatihan Badan Kswadayaan Masyarakat (BKM) 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Lomba BKM 1 Kegiatan 1 KegiatanPelatihan Kewirausahaan pelaku ekonomi Kota 1 Kegiatan 1 Kegiatan

1 22 1 5Kegiatan Peningkatan kapasitas aparatur Desa/Kelurahan dalam perkembangan desa/kelurahan

Pembinaan Pemerintahan Desa 1 Kegiatan 700,000,000 1 Kegiatan 800,000,000

Pembinaan Pengurus BPD 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Perlombaan desa dan kelurahan 1 Kegiatan 1 Kegiatan


(5) (6) (7) (8) (9) (10)(4)


TAHUN 2013

Rp.

TAHUN 2014

Pemilihan Desa dan kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Tahun 2013 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Fasilitas Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan 1 Kegiatan 1 Kegiatan

1 22 1 6Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian Bantuan Pembangunan Desa Fasilitasi Bantuan Keuangan kepada desa 1 Kegiatan 1,400,000,000 1 Kegiatan 1,800,000,000

Bintek penyusunan RPJMD dan RPTD 1 Kegiatan 1 Kegiatan

1 23 Statistik

1 23 1

Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Data dan informasi pembangunan

1 23 1 1Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Updating Profile data dasar BPPMD 1 Dokumen 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000

Website BPPMD 1 KegiatanJUMLAH 13,300,000,000 16,900,000,001


Lokasitarget capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (15)

1 URUSAN WAJIB

1 11Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak;

1 11 1Kesetaraan Gender, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

Pengembangan Kota Layak Anak Kab/Kota

(Forum Kader, POKJANAL) 1 Kab/Kota 1 Kab/ Kota 2 Kab/ Kota 2 Kab/ Kota 1 Kab/ Kota

Pengembangan Kota Layak Anak - Rakor Perlindungan AnakProvinsi Banten 1,500,000,000 2,000,000,000 2,250,000,000 2,250,000,000 2,000,000,000 10,000,000,000

- Workshop indikator kota layak Anak Provinsi Banten

- Bintek Kota Layak Anak Provinsi Banten

- Lounching Kota Layak Anak Provinsi Banten

- workshop forum kader posyandu Provinsi Banten

- Bintek forum kader posyandu desa/kelProvinsi Banten

- Rapat Koordinasi Forum Kader

Posyandu Provinsi Banten

- fasilitasi sistem informasi Posyandu Provinsi Banten

- fasilitasi pembentukan Pokjanal

posyandu Kab/Kota Provinsi Banten

- Rakor Pokjanal posyanduProvinsi Banten

- Sosialisasi Buku pedoman AditukaProvinsi Banten

- Bintek 2 Model Posyandu AditukaProvinsi Banten

- Dukungan hari anak Nasional 2013Provinsi Banten

- Pemimpin Muda Indonesia Prov

BantenProvinsi Banten

- Fasilitasi Forum Anak Banten dan

LSM Peduli Anak Provinsi Banten

- TESA 129 Provinsi Banten

- Pembuatan Profil AnakProvinsi Banten

- Sosialisasi HIV/AIDS Anak sekolah Provinsi Banten

- Evaluasi Kota Layak Anak Provinsi Banten

- Dukungan Sekretariat Pokjanal

posyandu Provinsi Banten

- Profil posyanduProvinsi Banten

- Rute aman anak sekolahProvinsi Banten

- Model sekolah ramah anakProvinsi Banten

Rasio Pembinaan dan Pengembangan

Jaringan kerja lembaga masyarakat (TP.

PKK Prov, Kab/Kota, Kec, HARGANAS) 100% 100% 100% 100% 100%

Penguatan Kelembagaan

Organisasi Perempuan

Rapat Dewan Penyantun Provinsi Banten 1,500,000,000 1,500,000,000

Pelatihan Kader/Anggota PKK Provinsi Banten

Rapat Evaluasi Program PKK Provinsi Banten

Fasilitasi HKG-PKK Tk. Provinsi Banten Provinsi Banten

Fasilitasi HKG-PKK Tk. Nasional Provinsi Banten

Fasilitasi Hari Keluarga Tk. Provinsi

Banten Provinsi Banten

Fasilitasi Hari Keluarga Tk. Nasional Provinsi Banten

(1)

TABEL INDIKATOR KINERJA

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT DESA PROVINSI BANTEN

TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017

KONDISI AKHIR

SKPD : BPPMD PROVINSI BANTEN

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan

TAHUN 2013 TAHUN 2014

1


kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (15)(1)


KONDISI AKHIRKodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan


Indikator



Sosialisasi Hasil RAKERNAS Provinsi Banten

Rasio Peningkatan Kapasitas Pengelola

P2TP2A dan lembaga lainnya 20% 20% 20% 20% 20%

Rasio Prosentase penanganan kasus

kekerasan terhadap perempuan dan anak

yang terlaporkan (Dalam dan Luar Provinsi) 95% 100% 100% 100% 100%

Koordinasi, Integrasi dan

Sinkronisasi Pelaksanaan

Kebijakan Perlindungan

Perempuan dan Anak

Operasional pelayanan P2TP2A

Provinsi Banten 1,000,000,000 1,000,000,000

Pelatihan Penanganan Kasus

Traficking bagi pengurus P2TP2A se-

Provinsi Banten Provinsi Banten

Sosialisasi P2TP2A di Kab/Kota Provinsi Banten

Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas

penanganan kekerasan perempuan

dan anak di Kab/Kota Provinsi Banten

Kapacity building penanganan

psikososial bagi petugas pelayanan

korban kekerasan Provinsi Banten

Pelatihan dan peningkatan kapasitas

ketrampilan bagi korban kekerasan Provinsi Banten

Peningkatan kualitas hidup eks korban

kekerasan dan traficking Provinsi Banten

Koordinasi lintas sektor dalam

penanganan tindak kekerasan dan

trafickingProvinsi Banten

Koordinasi lintas sektor dalam

penanganan tindak kekerasan dan

trafickingProvinsi Banten

Rasio Pembinaan Organisasi Wanita

(BKOW dan lainnya) 100% 100%

Penguatan Organisasi

Perempuan

Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Provinsi Banten 800,000,000 100% 800,000,000

Pelatihan Manajemen Pemberdayaan

Masyarakat Bagi Organisasi

Wanita/Kader Perempuan Provinsi Banten

Pelatihan Keterampilan Usaha Bagi

Pengurus Organisasi Perempuan Provinsi Banten

Fasilitasi Peringatan Hari Ibu Provinsi Banten

Fasilitasi Seminar Hari IbuProvinsi Banten

Rasio Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

PUG TKP3, PSW (AP,PPRG)

100% 100%

Penguatan Jaringan Kerja

Pengarusutamaan Gender

Rakor Penguatan Jaringan Kerja

Pengarusutamaan Gender Provinsi Banten700,000,000 100% 700,000,000

Advokasi Teknis PPRGProvinsi Banten

Penyusunan Dokumen Evaluasi dan

Pelaporan PUG dan PUA Provinsi Banten

Penilaian Anugrah Parahita EkaprayaProvinsi Banten

Rapat Koordinasi TKP3Provinsi Banten

Rasio Peningkatan Kualitas Hidup

Perempuan(P2WKSS,GSI,APE) 100% 100%

Fasilitasi Peningkatan Peran

Wanita menuju Keluarga Sehat

Sejahtera (P2WKSS)

Sosialisasi Juknis Pembinaan P2WKSS

Provinsi Banten 700,000,000 100% 700,000,000

Pembinaan P2WKSS Provinsi Banten

2


kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (15)(1)




Indikator



Koordinasi, integrasi dan

sinkronisasi penurunan Angka

Kematian Ibu (AKI) dan Angka

Kematian Bayi (AKB)

Rapat Koordinasi POKJATAB GSI

Provinsi Banten 500,000,000 500,000,000

Fasilitasi pengembangan jaringan kerja

Gerakan Sayang IBU Provinsi Banten

Rasio Pembiinaan TKP3 100% 100% 100% 100% 100%

1 12Keluarga Berencana dan Keluarga

sejahtera;

1 12 1

Kependudukan dan Keluarga Berencana Cakupan peningkatan Integrasi

pengelolaaan layanan keluarga Berencana

()rang)80 Orang 80 Orang 80 Orang 80 Orang 80 Orang

Fasilitasi Keluarga Berencana Pembinaan Koordinasi PPKBD 8 Kab/Kota600,000,000 600,000,000

Sosialisasi petunjuk teknis peningkatan

peran serta mitra program KB skala

Provinsi

Kota Serang

1 13 Sosial;

1 13 1

Pemberdayaan Masyarakat Miskin Rasio pembinaan kelembagaan

penanggulangan kemiskinan melalui TKPKD

(Pengelola PNPM Perdesaan Perkotaan dan

jenis PNPM lainnya)

35% 40%

Kegiatan Penguatan Program

Nasional Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM) Mandiri

Pelatihan Pengelola PNPM MPd

Provinsi Banten 2,500,000,000 2,500,000,000

Lomba Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Provinsi Banten

Gelar Karya Pemberdayaan MasyarakatProvinsi Banten

Sosialisasi PNPM MPdProvinsi Banten

Rakor PNPM MandiriProvinsi Banten

Sosialisasi PNPM MandiriProvinsi Banten

Peningkatan Kapasitas UPKProvinsi Banten

Gelar PemberdayaanProvinsi Banten

Koordinasi ke Kab/Kota dan PusatProvinsi Banten

Lomba UPKProvinsi Banten

Fasilitasi replika PNPM MandiriProvinsi Banten

1 13 2 Rehabilitasi Sosial

1 13 3Peningkatan Kualitas Tata Kelola

Pemerintahan Daerah

1 20

Otonomi daerah, pemerintahan umum,

administrasi keuangan daerah, perangkat

daerah, kepegawaian, dan persandian;

1 20 1

Peningkatan Sarana, Prasarana

Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Rasio pengendalian dan evaluasi capaian

kinerja dan keuangan pelaksanaan rencana

pembangunan SKPD

35% 37%

Kegiatan Penyusunan dan

Pelaporan Keuangan BPPMD

Penyusunan Laporan Keuangan

Triwulan BPPMD Provinsi Banten200,000,000 200,000,000

Pembinaan dan konsultasi penyusunan

laporan keuangan 2013 bagi

koordinator kegiatan/PPTK Provinsi Banten

Kegiatan Perencanaan, evaluasi

dan Pelaporan

penyusunan Renja 2014Provinsi Banten

700,000,000 700,000,000

Penyusunan RKA 2014Provinsi Banten

3


kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (15)(1)




Indikator



Penyusunan DPPA 2013Provinsi Banten

Penyusunan LAKIP 2012Provinsi Banten

Penyusunan Bahan LPPDProvinsi Banten

Penyusunan RKTProvinsi Banten

Pengendalian Program dan KegiatanProvinsi Banten

Evaluasi Program dan KegiatanProvinsi Banten

Updating Profile BPPMDProvinsi Banten

Koordinasi Program dan kegiatan


Rasio penyediaan barang jasa adm,

perkantor serta pelayanan tata usaha dan

kerumahtanggaan

35% 40%

Kegiatan Penyediaan Barang

dan Jasa Perkantoran T.A. 2013

Tersedianya Jasa administrasi

perkantoran Provinsi Banten

1,500,000,000 1,500,000,000

Tersediannya pakaian seragam

aparatur, satpam, pramubakti, seragam

pengemudi dan seragam olah raga

pegawai

Provinsi Banten

terlaksananya senam kesegaran

jasmani bagi aparatur BPPMD Provinsi Banten

pembinaan Rohani aparatur BPPMDProvinsi Banten

Pelaksanaan Bintek administrasi

perkantoran bagi aparatur BPPMD Provinsi Banten

Rasio pembangunan, pengadaan,

pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan

sarana aparatur35% 40%

Kegiatan Pengadaan sarana dan

prasarana Kantor BPPMD T.A.

2013

Penyediaan sarana dan prasarana

aparatur Provinsi Banten 700,000,000 800,000,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Sarana dan prasarana Aparatur

pada BPPMD T.A 2013

Pemeliharaan sarana dan prasarana

kantor BPPMDProvinsi Banten 500,000,000 500,000,000

1 22 Pemberdayaan masyarakat dan desa;

1 22 1

Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga

Perdesaan

Rasio Desa/Kel Yang Mengalami

peningkatan kapasitas kelembagaan

masyarakat desa/kelurahan60% 70%

Pemberdayaan Lembaga dan

Masyarakat Pedesaan

Pelatihan Lembaga Adat8 Kab/Kota 1,500,000,000 2,000,000,000

Pelatihan KPM Kabupaten

Serang

Pelatihan LPM

Forum RW

Rasio Peningkatan Partisipasi Masyarakat

dalam pembangunan desa/kel

11% 11%

Kegiatan Pengembangan dan

Pembangunan Partisipatif

Pemberdayaan Masyarakat

Fasilitasi Keg. BBBGRM

Provinsi Banten

1,500,000,000 1,500,000,000

Fasilitasi TMMD Provinsi Banten

Pelatihan AMPL Provinsi Banten

Rasio Pengembangan Inovasi dan

Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna 3 Posyantek 2 Posyantek

Kegiatan Pengembangan dan

Pembangunan Partisipatif

Pemberdayaan Masyarakat

Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat

Nasional Provinsi Banten 900,000,000 900,000,000

4


kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (15)(1)




Indikator




Provinsi Provinsi Banten


Provinsi Provinsi Banten

Pelatihan Posyantek Provinsi Banten

Rasio Penguatan Kemandirian Masyarakat

Desa (Lembaga Keuangan Mikro Desa

(BUMDes))79,34% 750,000,000 85% 750,000,000

Rasio Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi

Keluarga Pedesaan setiap desa terhadap

jumlah desa keseluruhan (Pasar Desa, UED-

SPP, UPPKS, Lumbung Desa)3.8 % 750,000,000 3.8 % 750,000,000

Rasio pembinaan dan pengembangan

Ekonomi masyarakat (BKM, peralihan

pengelolaan PNPM ) 5% 300,000,000 6,38% 300,000,000

Kegiatan Penumbuh

kembangkan Badan Usaha Milik

Desa (BUMDes) dan Lembaga

Keuangan Mikro Pedesaan

Pelatihan Pengelola BUMDes

Provinsi Banten 1,800,000,000 1,800,000,000

Pelatihan pengurus Pasar Desa Provinsi Banten

Pelatihan Cadangan Pangan

Pemerintah Desa (CPPD) Provinsi Banten

Pelatihan Badan Kswadayaan

Masyarakat (BKM) Provinsi Banten

Lomba BKM Provinsi Banten

Pelatihan Kewirausahaan pelaku

ekonomi Kota Provinsi Banten

Rasio Pembinaan Pemerintah Desa/Kel

(pemerintah desa dan BPD) 6 desa/kel 6 desa/kel

Kegiatan Peningkatan kapasitas

aparatur Desa/Kelurahan dalam

perkembangan desa/kelurahan

Pembinaan Pemerintahan Desa

Provinsi Banten 1,650,000,000 1,650,000,000

Pembinaan Pengurus BPD Kabupaten

Serang

Perlombaan desa dan kelurahan

Provinsi Banten

Pemilihan Desa dan kelurahan Terbaik

Tingkat Provinsi Tahun 2012

Provinsi Banten

Rasio pengembangan Pemerintahan Desa1261 Desa 1261 Desa

Fasilitasi Perencanaan dan

Pengendalian Bantuan

Pembangunan Desa

Penyusunan Juknis dan Pedum

Provinsi Banten 3,500,000,000 3,500,000,000

Bintek penyusunan RPJMD dan RPTD Provinsi Banten

sosialisasi Juknis dan PedumProvinsi Banten

1 23 Statistik;

1 23 1Penyediaan Data Pembangunan Daerah

26,050,000,000 27,150,000,000 2,250,000,000 2,250,000,000 2,000,000,000 10,000,000,000

5


kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (15)(1)




Indikator



6

RENSTRA Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD)

Provinsi Banten 2012-2017

Penutup

VI-1

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi

Banten Tahun 2012-2017 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah (lima

tahunan) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi

kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Masyarakat Desa Provinsi Banten serta berpedoman pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-

2017 dan bersifat indikatif.

Pada periode tahun 2012-2017 yang akan datang, Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Masyarakat Desa Provinsi Banten berusaha untuk mewujudkan cita dan citra kelembagaan

melalui penetapan Visi-nya yaitu “”Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten Menuju

Sejahtera” Sebagai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut, maka

ditetapkan pula Misi : 1). Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Sebagai Pemersatu Masyarakat Banten Menuju Masyarakat Banten Sejahtera. 2).

Meningkatkan Penyelenggaraan Pembangunan Partisipatif 3). Meningkatkan Kualitas

Hidup Perempuan dan Anak Masyarakat Banten Sejahtera.

Selanjutnya, dalam rangka menjembatani pencapaian Visi dan Misi 2012-2017 tersebut

ditetapkan Tujuan dan Sasaran, yang akan ditempuh melalui Strategi yang dijabarkan dalam

Kebijakan, Program serta Indikasi Kegiatan. Dengan demikian, telah terbangun suatu koridor

yang akan memberikan arahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten selama periode 2007-2012.

Kemudian, berkaitan dengan implementasi Rencana Strategis Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten 2007-2012, maka perlu diperhatikan kaidah

pelaksanaan sebagai berikut:

1. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten berkewajiban

untuk mengupayakan pencapaian dan pengimplementasian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,

Strategi, Kebijakan, Program dan Indikasi Kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana

RENSTRA Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD)

Provinsi Banten 2012-2017

Penutup

VI-2

Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Tahun 2007 - 2012 serta

telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Banten Tahun 2007-2012;

2. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten berkewajiban

untuk menyusun Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa

Provinsi Banten (Rencana Kerja Tahunan) dengan berpedoman pada Rencana Strategis

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Tahun 2012-2017 serta

memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten;

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Tahun 2007-2012, Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten berkewajiban untuk melakukan

monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan.

Pada akhirnya, diharapkan melalui keberadaan dan fungsi Rencana Strategis Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Tahun 2012-2017 ini, penyelenggaraan tugas

dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten dapat

berlangsung secara efektif, efesien dan optimal, sehingga tercapailah suatu kondisi yang dicita-

citakan yaitu untuk menjadikan “Rakyat Banten Bersatu dan Sejahtera Berlandaskan Iman

dan Taqwa”

(2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (11) (12) (13) (14)

URUSAN WAJIB

1 20

Otonomi daerah, pemerintahan umum,

admisnistrasi keuangan daerah, perangkat

daerah, kepegawaian, dan persediaan

1 20 9Peningkatan Kualitas Tata Kelola

Pemerintah Daerah

Rasio ketersediaan Dokumen Perencanaan,

Evaluasi dan PelaporanBPPMD 100%

Aparatur BPPMD

Prov. BantenBPPMD 100%

Aparatur BPPMD

Prov. BantenBPPMD

Rasio dokumen Penatausahaan,

Pengendalian dan Evaluasi laporan KeuanganBPPMD 100%

Aparatur BPPMD


Aparatur BPPMD

Prov. BantenBPPMD

1 20 9 1

Kegiatan Perencanaan, evaluasi dan

Pelaporan BPPMD Provinsi Banten penyusunan Renja BPPMD 1 DokumenAparatur BPPMD

Prov. Banten500,000,000 BPPMD 1 Dokumen

Aparatur BPPMD

Prov. Banten500,000,000 BPPMD

Penyusunan RKA BPPMD 1 DokumenAparatur BPPMD

Prov. BantenBPPMD 1 Dokumen BPPMD

Penyusunan DPPA BPPMD 1 DokumenAparatur BPPMD


Penyusunan LAKIP BPPMD 1 DokumenAparatur BPPMD


Penyusunan Bahan LPPD BPPMD 1 DokumenAparatur BPPMD


Penyusunan RKT BPPMD 1 DokumenAparatur BPPMD


Pengendalian Program dan Kegiatan BPPMD 1 KegiatanAparatur BPPMD

Prov. BantenBPPMD 1 Kegiatan BPPMD

Evaluasi Program dan Kegiatan BPPMD 1 KegiatanAparatur BPPMD


Koordinasi Program dan kegiatan BPPMD BPPMD 1 KegiatanAparatur BPPMD


1 20 9 2

Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan

Keuangan BPPMD Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan

BPPMDProvinsi Banten 1 Dokumen

Aparatur BPPMD

Prov. Banten150,000,000 Provinsi Banten 1 Dokumen

Aparatur BPPMD

Prov. Banten150,000,000 Provinsi Banten

Pembinaan dan konsultasi penyusunan

laporan keuangan bagi koordinator

kegiatan/PPTK

Provinsi Banten 1 KegiatanAparatur BPPMD

Prov. BantenProvinsi Banten 1 Kegiatan

Aparatur BPPMD

Prov. BantenProvinsi Banten

Usulan Program dan Kegiatan APBD Provinsi Banten Tahun 2013 S/D 2017

SKPD : BPPMD PROVINSI BANTEN

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program / kegiatan Dana

TAHUN 2013

Lokasi

target

kinerja

kegiatan

DanaKelompok

SasaranLokasi


(1)

Lokasi

target

kinerja

kegiatan

Kelompok

Sasaran

(2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (11) (12) (13) (14)

Kode



Program/Kegiatan

Indikator


TAHUN 2013

Lokasi

target

kinerja

kegiatan

DanaKelompok

SasaranLokasi


(1)

Lokasi

target

kinerja

kegiatan

Kelompok

Sasaran

Updating software keuangan Provinsi Banten 1 KegiatanAparatur BPPMD


Aparatur BPPMD


Penyelesaian LHP Provinsi Banten 1 KegiatanAparatur BPPMD


Aparatur BPPMD


1 20 10Peningkatan sarana, prasarana

perkantoran dan kapasitas aparatur

Rasio penyediaan barang jasa adm, perkantor

serta pelayanan tata usaha dan

kerumahtanggaan

BPPMD 100%sarana dan

prasanaBPPMD 100%

sarana dan

prasanaBPPMD

Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan

konsultasi didalam dan luar daerahBPPMD 100%

Aparatur BPPMD


Aparatur BPPMD

Prov. BantenBPPMD

Rasio pembangunan, pengadaan,

pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan

prasarana aparatur

BPPMD 100%sarana dan

prasanaBPPMD 100%

sarana dan

prasanaBPPMD

Rasio Pembinaan dan peningkatan pelayanan

administrasi kepegawaianBPPMD 100%

Aparatur BPPMD

Prov. BantenBPPMD 100% BPPMD

1 20 10 1

Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran Tersedianya Jasa administrasi perkantoran Provinsi Banten 1 KegiatanAparatur BPPMD

Prov. Banten1,300,000,000 Provinsi Banten 1 Kegiatan

Aparatur BPPMD

Prov. Banten1,500,000,000 Provinsi Banten

Tersediannya pakaian seragam aparatur,

satpam, pramubakti, seragam pengemudi dan

seragam olah raga pegawai

Provinsi Banten 1 KegiatanAparatur BPPMD

Prov. BantenProvinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

terlaksananya senam kesegaran jasmani bagi

aparatur BPPMDProvinsi Banten 1 Kegiatan

Aparatur BPPMD


pembinaan Rohani aparatur BPPMD Provinsi Banten 1 KegiatanAparatur BPPMD


Pelaksanaan Bintek administrasi perkantoran

bagi aparatur BPPMDProvinsi Banten 1 Kegiatan

Aparatur BPPMD


1 20 10 2Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana

Kantor BPPMD Penyediaan sarana dan prasarana aparatur Provinsi Banten 1 Kegiatansarana dan

prasana500,000,000 Provinsi Banten 1 Kegiatan

sarana dan

prasana800,000,000 Provinsi Banten

1 20 10 3Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan

prasarana Aparatur pada BPPMDPemeliharaan sarana dan prasarana kantor

BPPMDProvinsi Banten 1 Kegiatan

sarana dan


sarana dan

prasana500,000,000 Provinsi Banten

(2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (11) (12) (13) (14)

Kode



Program/Kegiatan

Indikator


TAHUN 2013

Lokasi

target

kinerja

kegiatan

DanaKelompok

SasaranLokasi


(1)

Lokasi

target

kinerja

kegiatan

Kelompok

Sasaran

1 URUSAN WAJIB

1 11Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak;

1 11 1

Kesetaraan Gender, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

Pengembangan Kota Layak Anak Kab/Kota

(Forum Kader, POKJANAL)1 Kab/Kota

Forum Kader,

POKJANAL1 Kab/Kota

Forum Kader,

POKJANAL

Rasio Pembinaan dan Pengembangan

Jaringan kerja lembaga masyarakat (TP. PKK

Prov, Kab/Kota, Kec, HARGANAS)

100%TP. PKK Prov,

Kab/Kota, Kec100%

TP. PKK Prov,

Kab/Kota, Kec

Rasio Peningkatan Kapasitas Pengelola

P2TP2A dan lembaga lainnya20%

Pengelola

P2TP2A dan

lembaga lainnya

20%

Pengelola

P2TP2A dan

lembaga lainnya


Rasio Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

PUG TKP3, PSW (AP,PPRG)100%

Kelembagaan

PUG TKP3, PSW

(AP,PPRG)

100%

Kelembagaan

PUG TKP3, PSW

(AP,PPRG)

Rasio Pembinaan Oranganisasi Wanita

(BKOW dan lainnya)100%

BKOW dan

lainnya100%

BKOW dan

lainnya

Rasio Peningkatan Kualitas Hidup

Perempuan(P2WKSS,GSI,APE)100%

P2WKSS, GSI,

APE100%

P2WKSS, GSI,

APE

Prosentase penanganan kasus kekerasan

terhadap perempuan dan anak yang

terlaporkan (Dalam dan Luar Provinsi)

95% 95%

1 11 1 1Peningkatan perlindungan dan tumbuh

kembang anak - Rakor Perlindungan Anak Provinsi Banten 1 Kegiatan 700,000,000 Provinsi Banten 1 Kegiatan 1,000,000,000 Provinsi Banten

- Workshop indikator kota layak Anak Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

- Bintek Kota Layak Anak Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

(2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (11) (12) (13) (14)

Kode



Program/Kegiatan

Indikator


TAHUN 2013

Lokasi

target

kinerja

kegiatan

DanaKelompok

SasaranLokasi


(1)

Lokasi

target

kinerja

kegiatan

Kelompok

Sasaran

- Lounching Kota Layak Anak Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

- workshop forum kader posyandu Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

- Bintek forum kader posyandu desa/kel Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

- fasilitasi sistem informasi Posyandu Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

- fasilitasi pembentukan Pokjanal posyandu

Kab/KotaProvinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

- Rakor Pokjanal posyandu Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

- Sosialisasi Buku pedoman Adituka Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

- Bintek 2 Model Posyandu Adituka Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

- Dukungan hari anak Nasional 2013 Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

- Pemimpin Muda Indonesia Prov Banten Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

- Fasilitasi Forum Anak Banten dan LSM

Peduli Anak Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

- TESA 129 Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

- Pembuatan Profil Anak Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

- Sosialisasi HIV/AIDS Anak sekolah Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

- Evaluasi Kota Layak Anak Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

- Dukungan Sekretariat Pokjanal posyandu Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

- Profil posyandu Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

- Rute aman anak sekolah Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

- Model sekolah ramah anak Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

(2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (11) (12) (13) (14)

Kode



Program/Kegiatan

Indikator


TAHUN 2013

Lokasi

target

kinerja

kegiatan

DanaKelompok

SasaranLokasi


(1)

Lokasi

target

kinerja

kegiatan

Kelompok

Sasaran

1 11 1 2

Penguatan jaringan kelembagaan

pemberdayaan perempuan dan dunia usaha Rapat Dewan Penyantun Provinsi Banten 1 Kegiatan 1,000,000,000 Provinsi Banten 1 Kegiatan 15,000,000,000 Provinsi Banten

Pelatihan Kader/Anggota PKK Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

Rapat Evaluasi Program PKK Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

Fasilitasi HKG-PKK Tk. Provinsi Banten Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

Fasilitasi HKG-PKK Tk. Nasional Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

Fasilitasi Hari Keluarga Tk. Provinsi Banten Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

Fasilitasi Hari Keluarga Tk. Nasional Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

Sosialisasi Hasil RAKERNAS Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

Tuan Rumah Hari Kesatuan Gerak PKK

Tingkat NasionalProvinsi Banten 1 Kegiatan

1 11 1 3

Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi

Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan

Perempuan dan AnakOperasional pelayanan P2TP2A Provinsi Banten 1 Kegiatan 600,000,000 Provinsi Banten 1 Kegiatan 800,000,000 Provinsi Banten

Pelatihan Penanganan Kasus Traficking bagi

pengurus P2TP2A se-Provinsi Banten Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

Sosialisasi P2TP2A di Kab/Kota Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas

penanganan kekerasan perempuan dan anak

di Kab/Kota

Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

Kapacity building penanganan psikososial

bagi petugas pelayanan korban kekerasan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

Pelatihan dan peningkatan kapasitas

ketrampilan bagi korban kekerasan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

Peningkatan kualitas hidup eks korban

kekerasan dan traficking Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

Koordinasi lintas sektor dalam penanganan

tindak kekerasan dan trafickingProvinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

Koordinasi lintas sektor dalam penanganan

tindak kekerasan dan trafickingProvinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

Koordinasi Penanganan tindak kekerasan

anggota MPU (3 Kegiatan) Provinsi Banten 5 0rang Provinsi Banten 5 0rang Provinsi Banten

Rapat Koordinasi Penanganan dan

Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan

Orang

Provinsi Banten 25 orang Provinsi Banten 25 orang Provinsi Banten

Sosialisasi RAD Penanganan dan

Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan

Orang

Provinsi Banten 30 orang Provinsi Banten 30 orang Provinsi Banten

MOU dengan Provinsi Kep Riau dalam

penanganan kasus traficking Provinsi Banten 15 orang Provinsi Banten 15 orang Provinsi Banten

(2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (11) (12) (13) (14)

Kode



Program/Kegiatan

Indikator


TAHUN 2013

Lokasi

target

kinerja

kegiatan

DanaKelompok

SasaranLokasi


(1)

Lokasi

target

kinerja

kegiatan

Kelompok

Sasaran

Sosialisasi pencegahana tindak pidana

perdagangan orang ke Kab/Kota Provinsi Banten 35 orang Provinsi Banten 35 orang Provinsi Banten

Sosialisasi Website gugus tugas Traficking di

Provinsi Banten Provinsi Banten 40 Orang Provinsi Banten 40 Orang Provinsi Banten

Pelatihan Website gugus tugas Traficking

Kab/Kota Provinsi Banten 30 orang Provinsi Banten 30 orang Provinsi Banten

Rapat koordinasi Trainer dalam pencegahan

HIV AIDSProvinsi Banten

80 orang ( 2

Angkatan)Provinsi Banten

80 orang ( 2


Pelatihan life skill untuk odha perempuan Provinsi Banten 35 orang Provinsi Banten 35 orang Provinsi Banten

Pelatihan life skill untuk odha perempuan Provinsi Banten 35 orang Provinsi Banten 35 orang Provinsi Banten

Pelatihan Konselor HIV bagi organisasi ODHA

dan organisasi Komunitatas di 8 Kab/KotaProvinsi Banten 40 orang Provinsi Banten 40 orang Provinsi Banten

Pelatihan Konselor HIV bagi organisasi ODHA

dan organisasi Komunitatas di 8 Kab/KotaProvinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten

Pelatihan Kapasitas untuk komunitas populasi

kunci di 8 Kab/kotaProvinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten

Pelatihan keterampilan petugas penjangkau

bagi LSM dan Komunitas peduli AIDSProvinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten

Penyusunan modul TOT dalam program

Pencegahan HIVProvinsi Banten 20 orang Provinsi Banten 20 orang Provinsi Banten

Workshop modul TOT dalam program


Sosialisasi modul TOT dalam program


Pelatihan dan Fasilitasi bagi perempuan

Lanjut UsiaProvinsi Banten 40 orang Provinsi Banten 40 orang Provinsi Banten

Sosialisasi dan Fasilitasi Perlindungan

Perempuan Lanjut Usia di 8 Kab/KotaProvinsi Banten 35 orang Provinsi Banten 35 orang Provinsi Banten

(2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (11) (12) (13) (14)

Kode



Program/Kegiatan

Indikator


TAHUN 2013

Lokasi

target

kinerja

kegiatan

DanaKelompok

SasaranLokasi


(1)

Lokasi

target

kinerja

kegiatan

Kelompok

Sasaran

1 11 1 4Penguatan Organisasi Perempuan

Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Provinsi Banten 600,000,000 Provinsi Banten 800,000,000 Provinsi Banten

Pelatihan Manajemen Pemberdayaan

Masyarakat Bagi Oranganisasi Wanita/Kader

Perempuan

Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten

Pelatihan Keterampilan Usaha Bagi Pengurus

Oranganisasi Perempuan Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten

Fasilitasi Peringatan Hari Ibu Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten

Fasilitasi Seminar Hari Ibu Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten

1 11 1 5Penguatan Jaringan Kerja Pengarusutamaan

Gender Rakor Penguatan Jaringan Provinsi Banten 90 0rang 350,000,000 Provinsi Banten 90 0rang 500,000,000 Provinsi Banten

Apresiasi Gender executive, legislatif dan

yudikatif Provinsi Banten 100 Orang Provinsi Banten 100 Orang Provinsi Banten

Rapat Koordinasi teknis TKP3 Provinsi Banten 40 0rang Provinsi Banten 40 0rang Provinsi Banten

Advokasi Teknis PPRG Provinsi Banten 100 orang Provinsi Banten 100 orang Provinsi Banten

TOT Fasilitator PPRG Provinsi Banten 20 orang Provinsi Banten 20 orang Provinsi Banten

Penyusunan Dokumen Evaluasi dan

Pelaporan PUG dan AnakProvinsi Banten 70 Orang Provinsi Banten 70 Orang Provinsi Banten

Rapat teknis kapasitas dan Kapabilitas

Jaringan PSWProvinsi Banten 20 Orang Provinsi Banten 20 Orang Provinsi Banten

Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya Provinsi Banten 7 Dokumen Provinsi Banten 7 Dokumen Provinsi Banten

1 11 1 6

Fasilitasi Peningkatan Peran Wanita menuju

Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Sosialisasi Juknis Pembinaan P2WKSS Provinsi Banten 40 Orang 350,000,000 Provinsi Banten 40 Orang 500,000,000 Provinsi Banten

Pembinaan P2WKSS Provinsi Banten 58 Orang Provinsi Banten 58 Orang Provinsi Banten

(2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (11) (12) (13) (14)

Kode



Program/Kegiatan

Indikator


TAHUN 2013

Lokasi

target

kinerja

kegiatan

DanaKelompok

SasaranLokasi


(1)

Lokasi

target

kinerja

kegiatan

Kelompok

Sasaran

1 11 1 7

Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi

peningkatan kualitas hidup perempuan Pemberdayaan perempuan dalam

meningkatkan kesehatan reproduksi dalam

upaya menurunkan AKI dan AKB

Provinsi Banten 35 Orang 350,000,000 Provinsi Banten 35 Orang 500,000,000 Provinsi Banten

Peningkatan peranan dan fungsi perempuan

dibidang kesejahteraan sosialProvinsi Banten 35 Orang Provinsi Banten 35 Orang Provinsi Banten

Peningkatan Keterampilan perempuan di

bidang industri dan kewirausahaan Provinsi Banten 35 Orang Provinsi Banten 35 Orang Provinsi Banten

Peningkatan partisipasi poltik perempuan

dalam pembangunan.Provinsi Banten 30 Orang Provinsi Banten 30 Orang Provinsi Banten

Pelaksanaan peningkatan taman bacaan bagi

perempuan di masyarakatProvinsi Banten 35 Orang Provinsi Banten 35 Orang Provinsi Banten

Partisipasi perempuan dalam pelaksanaan

penyuluhan sadar gizi di masyarakatProvinsi Banten 35 Orang Provinsi Banten 35 Orang Provinsi Banten

Rapat Koordinasi POKJATAP GSI Provinsi Banten 40 Orang Provinsi Banten 40 Orang Provinsi Banten

Pemantapan program gerakan sayang ibu (

GSI )Provinsi Banten 35 Orang Provinsi Banten 35 Orang Provinsi Banten

Fasilitasi Pengembangan Jaringan Kerja

Gerakan sayang Ibu ( Pembinaan dan

Penilaian )

Provinsi Banten 24 Orang Provinsi Banten 24 Orang Provinsi Banten

Koordinasi pelaksanaan kebijakan Gerakan

Sayang Ibu di lintas Sektor Provinsi Banten 35 Orang Provinsi Banten 35 Orang Provinsi Banten

Sosialisasi Kelompok Pendukung ASI dalam

upaya peningkatan kualitas hidup perempuan

di lintas sektor


Pembentukan kelompok pendukung ASI di

tingkat Kecamatan, Rumah Sakit dan

Perusahaan


Bintek pendukung kelompok ASI ke 8

Kab/KotaProvinsi Banten 4 Orang Provinsi Banten 4 Orang Provinsi Banten

Evaluasi Program Desa Prima Provinsi Banten 40 Orang Provinsi Banten 40 Orang Provinsi Banten

Bintek Program Desa Prima Provinsi Banten 5 Orang Provinsi Banten 5 Orang Provinsi Banten

Pemantapan peningkatan kesehatan bagi

pekerja perempuan di perusahaanProvinsi Banten 50 Orang Provinsi Banten 50 Orang Provinsi Banten

Fasilitasi GSI di RSU Swasta dan pemerintah Provinsi Banten 50 Orang Provinsi Banten 50 Orang Provinsi Banten

(2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (11) (12) (13) (14)

Kode



Program/Kegiatan

Indikator


TAHUN 2013

Lokasi

target

kinerja

kegiatan

DanaKelompok

SasaranLokasi


(1)

Lokasi

target

kinerja

kegiatan

Kelompok

Sasaran

1 11 1 8Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan

Keluarga (PKK) Kesekretariatan TP. PKK Provinsi Banten Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

Kegiatan-kegiatan TP. PKK Provinsi Banten Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

1 12Keluarga Berencana dan Keluarga

sejahtera;

1 12 1Kependudukan dan Keluarga Berencana

Rasio Peningkatan integrasi pengelolaan

layanan keluarga berencana80 Orang Peserta KB 80 Orang Peserta KB

1 12 1 1Fasilitasi Peningkatan Program Keluarga

Berencana Pembinaan PPKBD 8 Kab/Kota 35 Orang 350,000,000 8 Kab/Kota 35 Orang 800,000,000 8 Kab/Kota

Pelatihan kapasitas dan Kapabilitas Bagi

PPKBDKota Serang 80 Orang Kota Serang 80 Orang Kota Serang

Peningkatan Koordinasi forum PPKBD Yang

bergerak di bidang pelayanaan KB Kota Serang 40 Orang Kota Serang 40 Orang Kota Serang

Penyusunan Profile PPKBD Kabupaten/Kota Kota Serang 5 Orang Kota Serang 5 Orang Kota Serang

Harmonisasi Produk Hukum dan Kebijakan

KBKota Serang Kota Serang Kota Serang

Fasilitasi manunggal Keluarga Berencana

Kesehatan8 Kab/Kota 1 Kegiatan 8 Kab/Kota

Revitalisasi Keluarga Berencana Nasional 8 Kab/Kota 1 kegiattan 8 Kab/Kota 1 kegiattan 8 Kab/Kota

1 13 Sosial;

1 13 1 Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Rasio pembinaan kelembagaan

penanggulangan kemiskinan melalui TKPKD

(Pengelola PNPM Perdesaan Perkotaan dan

jenis PNPM lainnya)

35% 35%

1 13 1 1

Kegiatan Penguatan Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pelatihan Pengelola PNPM MPd Provinsi Banten 1 Kegiatan 1,800,000,000 Provinsi Banten 1 Kegiatan 2,000,000,000 Provinsi Banten

Lomba Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

Sosialisasi PNPM MPd Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

Rakor PNPM Mandiri Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

Peningkatan Kapasitas UPK Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

Koordinasi ke Kab/Kota dan Pusat Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

(2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (11) (12) (13) (14)

Kode



Program/Kegiatan

Indikator


TAHUN 2013

Lokasi

target

kinerja

kegiatan

DanaKelompok

SasaranLokasi


(1)

Lokasi

target

kinerja

kegiatan

Kelompok

Sasaran

1 22Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

1 22 1Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga

Perdesaan

Rasio Desa/Kel Yang Mengalami peningkatan

kapasitas kelembagaan masyarakat

desa/kelurahan

60% Desa/Kelurahan 60% 70%

Rasio Peningkatan Partisipasi Masyarakat

dalam pembangunan desa/kel11%

Masyarakat

Desa/Kelurahan11%

Masyarakat

Desa/Kelurahan

Cakupan Pengembangan Inovasi dan

Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna3 Posyantek

Masyarakat

Desa/Kelurahan3 Posyantek

Masyarakat

Desa/Kelurahan

Rasio Penguatan Kemandirian Masyarakat

Desa (Lembaga Keuangan Mikro Desa

(BUMDes)

79% BUMDes 79% BUMDes

Rasio Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi

Keluarga Pedesaan setiap desa terhadap

jumlah desa keseluruhan (Pasar Desa, UED-

SPP, UPPKS, Lumbung Desa)

3.8 %

Pasar Desa, UED-

SPP, UPPKS,

Lumbung Desa

3.8 %

Pasar Desa, UED-

SPP, UPPKS,

Lumbung Desa

Rasio pembinaan dan pengembangan

Ekonomi masyarakat (BKM, peralihan

pengelolaan PNPM )

5%

BKM, peralihan

pengelolaan

PNPM

5%

BKM, peralihan

pengelolaan

PNPM

Cakupan Pembinaan Pemerintah Desa/Kel

(pemerintah desa dan BPD)6 desa/kel

(pemerintah desa

dan BPD6 desa/kel

(pemerintah desa

dan BPD

Cakupan pengembangan Pemerintahan Desa 1261 desa Desa/Kelurahan 1261 desa Desa/Kelurahan

1 22 1 1

Pemberdayaan Kelembagaan dan Kader

Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Pembinaan lembaga Adat 8 Kab/Kota 200 Orang 500,000,000 8 Kab/Kota 200 Orang 750,000,000 8 Kab/Kota

Pelatihan KPM Kabupaten

Serang120 Orang

Kabupaten

Serang120 Orang Kabupaten Serang

Pelatihan LPM 250 Orang 250 Orang

Peningkatan Kapasitas Forum RW 273 Orang 273 Orang

1 22 1 2

Kegiatan Pengembangan dan Pembangunan

Partisipatif Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi Keg. Builan Bhakti Gotong Royong

(BBGRM)Provinsi Banten 1 Kegiatan 1,300,000,000 Provinsi Banten 1 Kegiatan 1,300,000,000 Provinsi Banten

Fasilitasi TNI Manunggal Membangun Desa

(TMMD) Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

Pelatihan Air Minum Penyehatan Lingkungan

(AMPL) Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

Pelatihan Posyantek Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

Tuan rumah Gelar Teknologi Tepat Guna

Tingkat NasionalProvinsi Banten

(2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (11) (12) (13) (14)

Kode



Program/Kegiatan

Indikator


TAHUN 2013

Lokasi

target

kinerja

kegiatan

DanaKelompok

SasaranLokasi


(1)

Lokasi

target

kinerja

kegiatan

Kelompok

Sasaran

1 22 1 4

Kegiatan Penumbuh kembangkan Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Lembaga

Keuangan Mikro Pedesaan Pelatihan Pengelola BUMDes Provinsi Banten 1 Kegiatan BUMDes 400,000,000 Provinsi Banten 1 Kegiatan 600,000,000 Provinsi Banten

Pelatihan pengurus Pasar Desa Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

Pelatihan Cadangan Pangan Pemerintah

Desa (CPPD) Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

Pelatihan Badan Kswadayaan Masyarakat

(BKM) Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

Lomba BKM Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

Pelatihan Kewirausahaan pelaku ekonomi

Kota Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

1 22 1 5

Kegiatan Peningkatan kapasitas

pemerintahan Desa/Kelurahan dalam

perkembangan desa/kelurahanPembinaan Pemerintahan Desa Provinsi Banten 1 Kegiatan 700,000,000 Provinsi Banten 1 Kegiatan 800,000,000 Provinsi Banten

Pembinaan Pengurus BPD Kabupaten

Serang1 Kegiatan

Kabupaten

Serang1 Kegiatan Kabupaten Serang

Perlombaan desa dan kelurahan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

Pemilihan Desa dan kelurahan Terbaik

Tingkat Provinsi Tahun 2013Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

Fasilitas Penyusunan Profil Desa dan

KelurahanProvinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

1 22 1 6

Fasilitasi Pengembangan dan Pengendalian

Bantuan Pembangunan Desa Fasilitasi Bantuan Keuangan kepada desa Provinsi Banten 1 Kegiatan 1,400,000,000 Provinsi Banten 1 Kegiatan 1,800,000,000 Provinsi Banten

Bintek penyusunan RPJMD dan RPTD Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

1 23 Statistik

1 23 1Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Data dan informasi pembangunan

1 23 1 1Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Updating Profile data dasar BPPMD Provinsi Banten 1 Dokumen 100,000,000 Provinsi Banten 1 Dokumen 200,000,000 Provinsi Banten

Website BPPMD Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten

JUMLAH 13,300,000,000 30,800,000,001

Target Rp

(15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

100% BPPMD 100% BPPMD 100% 100%

100% BPPMD 100% BPPMD 100% 100%

1 DokumenAparatur BPPMD


Aparatur BPPMD


Aparatur BPPMD

Prov. Banten500,000,000 2,500,000,000

1 Dokumen BPPMD 1 Dokumen BPPMD 1 Dokumen





1 Kegiatan BPPMD 1 Kegiatan BPPMD 1 Kegiatan



1 DokumenAparatur BPPMD


Aparatur BPPMD


Aparatur BPPMD

Prov. Banten150,000,000 750,000,000

1 KegiatanAparatur BPPMD


Aparatur BPPMD


Aparatur BPPMD

Prov. Banten

TAHUN 2015KONDISI AKHIR

target

kinerja

kegiatan

DanaKelompok

Sasaran

Kelompok

SasaranLokasi

target

kinerja

kegiatan

Dana


Dana LokasiKelompok

Sasaran

target

kinerja

kegiatan

Target Rp

(15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)


target

kinerja

kegiatan

DanaKelompok

Sasaran

Kelompok

SasaranLokasi

target

kinerja

kegiatan

Dana


Dana LokasiKelompok

Sasaran

target

kinerja

kegiatan



Aparatur BPPMD


Aparatur BPPMD

Prov. Banten



Aparatur BPPMD


Aparatur BPPMD

Prov. Banten

100%sarana dan

prasanaBPPMD 100%

sarana dan

prasanaBPPMD 100%

sarana dan

prasana100%

100%Aparatur BPPMD


Aparatur BPPMD


Aparatur BPPMD

Prov. Banten100%

100%sarana dan

prasanaBPPMD 100%

sarana dan

prasanaBPPMD 100%

sarana dan

prasana100%

100% BPPMD 100% BPPMD 100% 100%



Aparatur BPPMD


Aparatur BPPMD

Prov. Banten1,500,000,000 7,300,000,000

1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan Provinsi Banten 1 Kegiatan




1 Kegiatansarana dan


sarana dan


sarana dan

prasana800,000,000 3,700,000,000

1 Kegiatansarana dan


sarana dan


sarana dan

prasana500,000,000 2,350,000,000

Target Rp

(15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)


target

kinerja

kegiatan

DanaKelompok

Sasaran

Kelompok

SasaranLokasi

target

kinerja

kegiatan

Dana


Dana LokasiKelompok

Sasaran

target

kinerja

kegiatan

1 Kab/KotaForum Kader,

POKJANAL1 Kab/Kota

Forum Kader,

POKJANAL1 Kab/Kota

Forum Kader,

POKJANAL8 Kab/Kota

100%TP. PKK Prov,

Kab/Kota, Kec100%

TP. PKK Prov,

Kab/Kota, Kec100%

TP. PKK Prov,

Kab/Kota, Kec100%

20%

Pengelola

P2TP2A dan

lembaga lainnya

20%

Pengelola

P2TP2A dan

lembaga lainnya

20%

Pengelola

P2TP2A dan

lembaga lainnya

100%

100%

Kelembagaan

PUG TKP3, PSW

(AP,PPRG)

100%

Kelembagaan

PUG TKP3, PSW

(AP,PPRG)

100%

Kelembagaan

PUG TKP3, PSW

(AP,PPRG)

100%

100%BKOW dan

lainnya100%

BKOW dan

lainnya100%

BKOW dan

lainnya100%

100%P2WKSS, GSI,

APE100%

P2WKSS, GSI,

APE100%

P2WKSS, GSI,

APE100%

95% 95% 95% 100%

1 Kegiatan 1,200,000,000 Provinsi Banten 1 Kegiatan 1,500,000,000 Provinsi Banten 1 Kegiatan 1,800,000,000 6,200,000,000



Target Rp

(15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)


target

kinerja

kegiatan

DanaKelompok

Sasaran

Kelompok

SasaranLokasi

target

kinerja

kegiatan

Dana


Dana LokasiKelompok

Sasaran

target

kinerja

kegiatan





















Target Rp

(15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)


target

kinerja

kegiatan

DanaKelompok

Sasaran

Kelompok

SasaranLokasi

target

kinerja

kegiatan

Dana


Dana LokasiKelompok

Sasaran

target

kinerja

kegiatan


















5 0rang Provinsi Banten 5 0rang Provinsi Banten 5 0rang

25 orang Provinsi Banten 25 orang Provinsi Banten 25 orang



Target Rp

(15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)


target

kinerja

kegiatan

DanaKelompok

Sasaran

Kelompok

SasaranLokasi

target

kinerja

kegiatan

Dana


Dana LokasiKelompok

Sasaran

target

kinerja

kegiatan


40 Orang Provinsi Banten 40 Orang Provinsi Banten 40 Orang


80 orang ( 2


80 orang ( 2


80 orang ( 2

Angkatan)












Target Rp

(15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)


target

kinerja

kegiatan

DanaKelompok

Sasaran

Kelompok

SasaranLokasi

target

kinerja

kegiatan

Dana


Dana LokasiKelompok

Sasaran

target

kinerja

kegiatan

1,000,000,000 Provinsi Banten 1,200,000,000 Provinsi Banten 1,200,000,000 4,800,000,000





90 0rang 700,000,000 Provinsi Banten 90 0rang 1,000,000,000 Provinsi Banten 90 0rang 1,200,000,000 3,750,000,000


40 0rang Provinsi Banten 40 0rang Provinsi Banten 40 0rang





7 Dokumen Provinsi Banten 7 Dokumen Provinsi Banten 7 Dokumen

40 Orang 700,000,000 Provinsi Banten 40 Orang 700,000,000 Provinsi Banten 40 Orang 700,000,000 2,950,000,000


Target Rp

(15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)


target

kinerja

kegiatan

DanaKelompok

Sasaran

Kelompok

SasaranLokasi

target

kinerja

kegiatan

Dana


Dana LokasiKelompok

Sasaran

target

kinerja

kegiatan

35 Orang 700,000,000 Provinsi Banten 35 Orang 700,000,000 Provinsi Banten 35 Orang 700,000,000 2,950,000,000

















Target Rp

(15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)


target

kinerja

kegiatan

DanaKelompok

Sasaran

Kelompok

SasaranLokasi

target

kinerja

kegiatan

Dana


Dana LokasiKelompok

Sasaran

target

kinerja

kegiatan



80 Orang Peserta KB 80 Orang Peserta KB 80 Orang Peserta KB 480 Orang

35 Orang 800,000,000 8 Kab/Kota 35 Orang 800,000,000 8 Kab/Kota 35 Orang 800,000,000 3,550,000,000

80 Orang Kota Serang 80 Orang Kota Serang 80 Orang



Kota Serang Kota Serang

1 Kegiatan 8 Kab/Kota 1 Kegiatan 8 Kab/Kota 1 Kegiatan

1 kegiattan 8 Kab/Kota 1 kegiattan 8 Kab/Kota 1 kegiattan

35% 35% 35% 50%








Target Rp

(15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)


target

kinerja

kegiatan

DanaKelompok

Sasaran

Kelompok

SasaranLokasi

target

kinerja

kegiatan

Dana


Dana LokasiKelompok

Sasaran

target

kinerja

kegiatan

60% 60% 60% 100%

11%Masyarakat

Desa/Kelurahan11%

Masyarakat

Desa/Kelurahan11%

Masyarakat

Desa/Kelurahan13%

3 PosyantekMasyarakat


Masyarakat


Masyarakat

Desa/Kelurahan

10

Posyantekd

es

79% BUMDes 79% BUMDes 79% BUMDes 100%

3.8 %

Pasar Desa, UED-

SPP, UPPKS,

Lumbung Desa

3.8 %

Pasar Desa, UED-

SPP, UPPKS,

Lumbung Desa

3.8 %

Pasar Desa, UED-

SPP, UPPKS,

Lumbung Desa

30.02 %

5%

BKM, peralihan

pengelolaan

PNPM

5%

BKM, peralihan

pengelolaan

PNPM

5%

BKM, peralihan

pengelolaan

PNPM

40.52 %

6 desa/kel(pemerintah desa

dan BPD6 desa/kel

(pemerintah desa

dan BPD6 desa/kel

(pemerintah desa

dan BPD6 Desa/kel

1261 desa Desa/Kelurahan 1261 desa Desa/Kelurahan 1261 desa Desa/Kelurahan 1261 Desa

200 Orang 1,000,000,000 8 Kab/Kota 200 Orang 1,000,000,000 8 Kab/Kota 200 Orang 1,000,000,000 4,250,000,000

120 OrangKabupaten

Serang120 Orang

Kabupaten

Serang120 Orang

250 Orang 250 Orang 250 Orang

273 Orang 273 Orang 273 Orang







1 Kegiatan

Target Rp

(15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)


target

kinerja

kegiatan

DanaKelompok

Sasaran

Kelompok

SasaranLokasi

target

kinerja

kegiatan

Dana


Dana LokasiKelompok

Sasaran

target

kinerja

kegiatan

1 Kegiatan 800,000,000 Provinsi Banten 1 Kegiatan 900,000,000 Provinsi Banten 1 Kegiatan 1,000,000,000 3,700,000,000







1 KegiatanKabupaten

Serang1 Kegiatan

Kabupaten

Serang1 Kegiatan






205 Paket

1 Dokumen 200,000,000 Provinsi Banten 1 Dokumen 200,000,000 Provinsi Banten 1 Dokumen 200,000,000


33,150,000,000 21,750,000,000 22,550,000,000 120,650,000,000

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

MASYARAKAT DESA PROVINSI BANTEN

Drs. H. SIGIT SUWITARTO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19600704 198603 1 019

kata pengantar...daftar isi i kata pengantar dengan mengucapkan puji syukur kehadirat tuhan yang...

Documents