kata pengantar - · pdf filemengolah data rumah tangga/keluarga sasaran melalui kegiatan...
TRANSCRIPT
i
KATA PENGANTAR
Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015 (PBDT 2015) adalah kegiatan nasional untuk melakukan
perbaikan terhadap data karakteristik rumah tangga Basis Data Terpadu (BDT). BDT merupakan hasil
Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 dan sumber data lain yang dikelola oleh Tim
Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dari 2012-2014,misalnya rumah tangga
pengganti penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) hasil musyawarah desa/kelurahan
(musdes/muskel). Kegiatan PBDT 2015 perlu dilakukan karena selama periode 2011-2015 besar
kemungkinan telah terjadi perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat khususnya penerima bantuan
program perlindungan sosial. Kegiatan PBDT 2015 dilaksanakan berdasarkan Inpres No. 7 tahun 2014
tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program
Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.
Kegiatan serupa pernah dilaksanakan oleh BPS sebanyak tiga kali dengan nama yang berbeda,
yaitu Pendataan Sosial Ekonomi tahun 2005 (PSE 2005), Pendataan Program Perlindungan Sosial
(PPLS) 2008 dan PPLS 2011. Data tersebut digunakan untuk menyusun rumah tangga sasaran penerima
BLT (Bantuan Langsung Tunai), Bantuan Langsung Subsidi Masyarakat (BLSM), Program Keluarga
Harapan (PKH), Program pembagian beras untuk penduduk miskin (Raskin), Program Simpanan
Keluarga Sejahtera 2015, Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, Penerima Bantuan Iuran
(PBI) 2014-2015, dan sebagainya.
Mekanisme pelaksanaan PBDT 2015 berbeda dengan tiga kegiatan sebelumnya yaitu dengan
adanya keterlibatan masyarakat melalui kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP). FKP merupakan
forum diskusi antar perangkat daerah dan tokoh masyarakat di tingkat desa/kelurahan yang bertujuan
untuk mengidentifikasi keberadaan rumah tangga dalam BDT yang dipandu oleh seorang fasilitator dan
asisten fasilitator. Kegiatan FKP ini dilakukan sebelum pelaksanaan pendataan lengkap rumah tangga.
Buku ini ditujukan sebagai panduan bagi Kepala BPS provinsi dan Kepala BPS kabupaten/kota
beserta jajarannya dalam pengelolaan kegiataan PBDT 2015. Secara ringkas dituangkan dalam buku ini
mengenai ruang lingkup kegiatan, mekanisme kegiatan, jenis keterangan yang dikumpulkan, proses
pengolahan data di pusat dan di daerah, monitoring dan evaluasi. Buku ini dimaksudkan agar semua
kegiatan yang terkait dengan PBDT 2015 berjalan dengan sebaik-baiknya dan menghasilkan data yang
akurat.
Selamat bekerja dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan memberikan bimbingan-Nya
kepada kita semua.
Jakarta, Mei 2015
Kepala Badan Pusat Statistik
Dr. Suryamin, M.Sc.
NIP. 19560805 197903 1 001
ii
Daftar Isi
Kata Pengantar i
Daftar Isi iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Tujuan 1
1.3. Dasar Hukum 1
1.4. Jadwal Pelaksanaan PBDT 2015 2
BAB II. METODOLOGI DAN TAHAPAN KEGIATAN
2.1. Cakupan 3
2.2. Tahapan Kegiatan 3
2.3. Jenis Dokumen yang Digunakan 5
2.4. Pemutakhiran BDT di Provinsi Papua dan Papua Barat 6
2.5. Pengolahan Data 7
BAB III STRUKTUR ORGANISASI
3.1. Struktur Organisasi PBDT 2015 9
3.2. Wewenang dan Tugas Unsur Penanggung Jawab Pelaksanaan PBDT 2015 10
3.3. Persyaratan Petugas Lapangan PBDT 2015 13
BAB IV PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK
4.1 Penyiapan Dokumen Forum Konsultasi Publik 17
4.2 Mekanisme Forum Konsultasi Publik 17
4.3 Pengaturan Jadwal Forum Konsultasi Publik 19
4.4 Pengawasan dan Monitoring Forum Konsultasi Publik 20
BAB V PELAKSANAAN PENDATAAN RUMAH TANGGA
5.1 Penyiapan Dokumen Pendataan 23
5.2 Mekanisme Pendataan 23
5.3 Pengaturan Jadwal Pencacah 24
5.4 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Lapangan 25
BAB VI PENYELENGGARAAN PELATIHAN PETUGAS
6.1 Pelatihan Petugas FKP 27
6.2 Pelatihan Petugas Pendataan 27
6.3 Pelatihan Petugas Pengolahan 28
BAB VII SOSIALISASI PBDT 2015 TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA 29
Lampiran
1. Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa, Lokasi FKP dan RTS menurut Provinsi 35
2. Jumlah Trainer FKP, Inda FKP, Fasilitator dan Asisten Fasilitator menurut
Provinsi
36
3. Jumlah Petugas Pendataan menurut Provinsi 37
4. Daftar PBDT2015.PPLS 38
iii
5. Daftar PBDT2015.Program 39
6. Daftar PBDT2015.Lainnya 40
7. Daftar PBDT2015.FKP 42
8. Berita Acara FKP 43
9. Daftar Hadir Peserta FKP
10. Lembar Rekapitulasi Manual Tingkat Desa
11. Lembar Rekapitulasi Manual Tingkat Kecamatan
45
47
48
12. Contoh Surat Undangan Kepada Ketua SLS (RW/ Dusun) dan Tokoh Masyarakat
untuk FKP dan Contoh Daftar Mutasi Rumah Tangga.
49
13. Daftar PBDT2015.RT 51
14. Contoh Dokumen Perjanjian Kerja Fasilitator FKP 59
15. Contoh Dokumen Perjanjian Kerja Petugas Pendataan untuk Mitra 61
16. Contoh Dokumen Perjanjian Kerja Petugas Pengawasan untuk Mitra 63
17. Jadwal Pelatihan Fasilitator 65
18. Jadwal Pelatihan Inda dan PCL/PML 66
19. Daftar Wilayah dengan Pelaksanaan FKP pada SLS Satu Tingkat di Bawah Desa 67
20. Daftar Wilayah dengan Pelaksanaan FKP pada Tingkat Desa yang lebih dari Satu
Gelombang
67
iv
1
Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Perlindungan sosial merupakan bagian dari visi, misi dan program dari pemerintah yang
dikenal dengan ”Nawa Cita”, yang berarti 9 agenda perubahan. Salah satunya adalah mengenai
peningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program perlindungan sosial. Berbagai
program yang dimaksud adalah Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar,
Program Indonesia Sehat, Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH)
dan lain- lain.
Dalam melaksanakan program tersebut dibutuhkan data dan informasi mengenai sasaran
dalam bentuk Basis Data Terpadu (BDT). Pemerintah menugaskan BPS untuk mengumpulkan dan
mengolah data rumah tangga/keluarga sasaran melalui kegiatan Pemutakhiran Basis Data Tepadu
(PBDT) 2015. BPS telah melakukan kegiatan serupa pada Pendataan Sosial Ekonomi 2005 (PSE05),
Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2008, dan PPLS 2011.
Metodologi PBDT 2015 berbeda dengan dengan kegiatan sebelumnya (PPLS 2011).
Kegiatan PBDT 2015 dibagi menjadi dua tahap, pertama menyelenggarakan Forum Konsultasi
Publik (FKP) tingkat desa yang melibatkan ketua komunitas atau Satuan Lingkungan Setempat
(SLS) satu tingkat di bawahnya. Tahap kedua adalah pendataan rumah tangga yang merujuk pada
hasil tahap pertama (FKP).
1.2 Tujuan
Tujuan utama kegiatan PBDT 2015 adalah untuk memperoleh keterangan rumah tangga dan
anggota rumah tangga BDT kondisi tahun 2015 sebagai data dan informasi mutakhir. Dengan
tersedianya data tersebut kementerian/lembaga dan pemerintah daerah maupun swasta dapat
menggunakannya untuk penetapan sasaran program.
1.3 Dasar Hukum
Pelaksanaan PBDT 2015 didasarkan pada :
a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik,
b. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik,
c. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga
Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga
Produktif.
d. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pusat Statistik.
I
2
1.4 Jadwal Pelaksanaan PBDT 2015
Pelaksanaan PBDT 2015 mencakup berbagai kegiatan yang dilaksanakan di BPS Pusat dan
daerah. Berikut adalah jadwal pelaksanaan mulai dari ujicoba instrumen sampai data siap diberikan
kepada Kantor Wakil Presiden melalui Sekterariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan (TNP2K).
Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan Pemutakhiran BDT 2015
3
Metodologi dan
Tahapan Kegiatan 2.1. Cakupan
PBDT 2015 dilaksanakan di 34 provinsi, 511 Kabupaten/Kota, 7.074 kecamatan dan 82.190
desa/kelurahan di seluruh wilayah Indonesia. Target rumah tangga yang dikumpulkan datanya
sekitar 27,2 juta rumah tangga, atau sekitar 40 persen rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi
terbawah secara nasional. Data rumah tangga sasaran yang dikumpulkan dalam PBDT 2015
mencakup nama dan alamat rumah tangga sasaran, keterangan pokok rumah tangga dan keterangan
sosial ekonomi setiap anggota rumah tangga.
Pemutakhiran pada BDT yang dimaksud mencakup memperbarui identitas tempat tinggal
sesuai perkembangan wilayah terkini, mengumpulkan karekteristik sosial ekonomi dan
mengumpulkan informasi baru yang belum ada sebelumnya. Pemutakhiran tersebut harus dilakukan
di lapangan, sebagian keterangan diperoleh pada tingkat wilayah satuan lingkungan setempat
(seperti Dusun, RW, RT, Dukuh, Lingkungan, Jorong, dsb.), dan sebagian keterangan harus
diperoleh dari rumah tangga.
Lingkup isi data (keterangan) yang dikumpulkan adalah alamat, keterangan sosial ekonomi
rumah tangga dan individu anggota rumah tangga, yang sifatnya umum sehingga dapat digali
dengan pengamatan dan wawancara (pengakuan). Tidak dilakukan pendataan yang bersifat
pengujian laboratorium, ataupun pembuktian legal formal, sehingga kebenaran isi data sangat
tergantung pada kejujuran masyarakat serta kemampuan petugas dalam menggali keterangan.
2.2 Tahapan Kegiatan
Kegiatan PBDT 2015 ada dua tahapan kegiatan besar yang akan dilakukan, yaitu tahap
pertama berupa Forum Konsultasi Publik (FKP) dan tahap kedua berupa pendataan ke rumah
tangga. Berikut ini dijelaskan pengertian satu per satu tahapan tersebut.
a. Forum Konsultasi Publik (FKP)
Forum Konsultasi Publik (FKP) adalah forum pertemuan untuk bertanya-jawab bersama dengan
publik/masyarakat. Agar konsultasinya efektif dan efisien maka konsultasi hanya melibatkan
tokoh yang mewakili masyarakat, seperti ketua komunitas, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT
atau Ketua SLS atau tokoh yang mewakili. FKP dilaksanakan pada tingkat desa/kelurahan
(Gambar 2.1) dengan mengundang perwakilan masyarakat dari wilayah setingkat di bawah
desa/kelurahan. Tidak semua desa/kelurahan seragam dalam penamaan bagian wilayahnya,
namun berdasarkan informasi dari PODES 2014 sebagian besar menggunakan Dusun atau RW
(Rukun Warga) sebagai wilayah tingkat pertama di bawah desa/kelurahan. Secara khusus di
Sumatera Barat mayoritas menggunakan Nagari sebagai Desa/Kelurahan dan di bawahnya ada
Jorong.
Setiap kegiatan FKP akan difasilitasi oleh fasilitator, yang berfungsi sebagai pemandu diskusi,
membimbing pemeriksaan dan pengesahan data (nama-alamat). Pada pokoknya kegiatan FKP
hanya memeriksa apakah sejumlah nama dan alamat kepala rumah tangga di dalam daftar
II
4
tercetak (prelist) benar KEBERADAANNYA di wilayah ini, yakni tentang apakah masih tinggal
di wilayah ini, sudah pindah ataukah sudah meninggal? Sedangkan perihal apa, dari mana dan
untuk apa daftar tersebut, serta mengapa diperiksa, tentunya perlu dijelaskan fasilitator.
Gambar 2.1 FKP pada Tingkat Desa
Pada kota-kota tertentu yang memiliki jumlah penduduk besar dan padat, FKP dilaksanakan pada
SLS satu tingkat di bawah desa/kelurahan seperti Dusun atau RW (Gambar 2.2). Peserta FKP
pada SLS satu tingkat di bawah desa adalah ketua RT yang berada di wilayah dusun atau RW
tersebut. Penentuan kota-kota ini berdasarkan keputusan BPS pusat.
Gambar 2.2 FKP pada SLS Satu Tingkat di Bawah Desa (RW/Dusun)
RW/Dusun
RT 01 RT ... RT 15
FKP di RW/Dusun
Peserta FKP
RT 02 RT 14
Desa/Kelurahan
Dusun/RW Dusun/RW Dusun/RW
RT 01
RT RT RT RT RT
FKP di desa
Peserta FKP
RT RT RT
5
b. Pendataan Rumah Tangga.
Pada kegiatan ini petugas pencacah lapangan (PCL) akan mendata setiap rumah tangga
yang telah tercetak pada daftar PBDT2015.FKP yang merupakan daftar nama dan alamat rumah
tangga yang sudah dikonfirmasi keberadaannya melalui FKP. Petugas pencacah juga melakukan
konsultasi dengan rumah tangga miskin untuk mendapatkan rumah tangga miskin yang belum
masuk dalam daftar PBDT2015.FKP. Rumah tangga miskin hasil konsultasi ini dicatat sebagai
rumah tangga tambahan pada daftar PBDT2015.FKP dan didata secara lengkap oleh petugas
pencacah.
Pendataan ini bertujuan untuk memperoleh keterangan lengkap mengenai rumah tangga
dan anggota rumah tangga. Dokumen yang dipakai dalam pendataan adalah Daftar
PBDT2015.RT, yang memuat seluruh keterangan rumah tangga dan individu anggota rumah
tangga.
Informasi yang dikumpulkan pada pendataan rumah tangga adalah:
1. Nama dan alamat kepala rumah tangga.
2. Keterangan perumahan mencakup status penguasaan bangunan,penguasaan lahan, luas
lantai, jenis lantai, jenis dinding terluas, jenis atap terluas, sumber air minum, sumber
penerangan utama, bahan bakar/energi utama untuk memasak, fasilitas tempat buang air
besar, tempat pembuangan akhir tinja, kepemilikan aset, usaha mikro yang dimiliki, dan
keikutsertaan berbagai program.
3. Keterangan sosial ekonomi setiap anggota rumah tangga (ART) yaitu nama, hubungan
dengan kepala rumah tangga, keluarga, jenis kelamin, umur, status perkawinan, kepemilikan
kartu identitas, kecacatan, penyakit menahun/kronis, kehamilan, pendidikan, dan kegiatan
ekonomi ART.
2.3 Jenis Dokumen yang Digunakan
Jenis dokumen yang digunakan dalam PBDT 2015 meliputi buku pedoman dan instrumen
yang digunakan dalam FKP dan pendataan rumah tangga. Dokumen dan daftar isian yang digunakan
adalah:
Buku pedoman:
1. Pedoman Kepala BPS Provinsi/Kabupaten/Kota Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT)
2015
2. Pedoman Forum Konsultasi Publik (FKP) Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015
3. Pedoman Pencacah Rumah Tangga Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015
4. Pedoman Pengawas/Pemeriksa Pendataan Lapangan Pemutakhiran Basis Data Terpadu
(PBDT) 2015
5. Pedoman Pengolah Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015
6. Cue Card yaitu alat bantu fasilitator di dalam melakukan FKP.
Instrumen yang digunakan dalam FKP:
1. Daftar PBDT2015.PPLS, berisi nama dan alamat rumah tangga yang tercakup dalam PPLS
2011. Sebagian di antara mereka pernah menjadi rumah tangga penerima manfaat program,
seperti Raskin dan PBI BPJS Kesehatan.
6
2. Daftar PBDT2015.Program berisi daftar nama dan alamat individu atau rumah tangga
yang selama tahun 2012-2014 dimasukkan oleh sistem pengelolaan BDT sebagai
orang/rumah tangga baru atau pengganti yang masuk melalui Musdes/Muskel, atau sistem
layanan BPJS Kesehatan, atau hasil pendataan Pemda setempat. Data rumah tangga di
daftar ini bersumber dari Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan (TNP2K).
Kelengkapan daftar PBDT2015.Program sangat terbatas. Nama yang tercantum tidak
hanya nama kepala rumah tangga, bisa hanya berisi nama anggota rumah tangga. Selain
itu alamat yang tercantum kadang hanya nama desa/kelurahan.
3. Daftar PBDT2015.Lainnya. daftar ini dipegang oleh asisten fasilitator dan diisi bila ada
usulan rumah tangga tambahan.
4. Lembar Berita Acara, adalah dokumen berisi catatan penting mengenai hasil FKP.
5. Daftar Hadir, adalah dokumen kehadiran peserta FKP.
6. Lembar rekapitulasi manual tingkat desa, adalah dokumen yang dipergunakan untuk
merekap RTS apabila FKP dilakukan di level Dusun/RW.
7. Lembar rekapitulasi manual tingkat kecamatan, adalah dokumen yang dipergunakan
untuk merekap RTS per desa/kelurahan.
Instrumen yang digunakan dalam pendataan rumah tangga:
1. Daftar PBDT2015.FKP, yaitu daftar preprinted berisi nama dan alamat rumah tangga hasil
FKP di setiap SLS.
2. Daftar PBDT2015.RT, yaitu kuesioner yang digunakan untuk pendataan rumah tangga.
2.4 Pemutakhiran Basis Data Terpadu di Provinsi Papua dan Papua Barat
PBDT 2015 di wilayah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) dilakukan dengan
mekanisme yang berbeda dengan wilayah lain di Indonesia. Seperti pada pelaksanaan PPLS 2011,
pelaksanaan PBDT di wilayah ini dilaksanakan dengan metode negative list, yaitu mengeluarkan
rumah tangga yang teridentifikasi sebagai rumah tangga mampu. Mekanisme ini dipilih dengan
pertimbangan beberapa hal, seperti: kondisi geografis, keterbatasan sarana transportasi yang ada,
mahalnya biaya yang dibutuhkan untuk pendataan, serta keterbatasan waktu.
PBDT 2015 di wilayah Papua dilaksanakan dengan memanfaatkan data dari Administrasi
Kependudukan (Adminduk). Data tersebut dipilih dengan pertimbangan:
1.Semua penduduk Indonesia mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta Nomor
Kartu Keluarga (KK) yang dapat digunakan untuk identifikasi keluarga;
2.Terdapat informasi jenis pekerjaan yang dapat digunakan untuk identifikasi rumah tangga
mampu;
3.Data Adminduk telah dimutakhirkan menjelang Pemilu 2014.
Pemeriksaan validitas data dilakukan dengan memanfaatkan informasi dari sumber data
lainnya, seperti nama-nama Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari data Badan Kepegawaian Daerah
(BKD), nama-nama anggota DPRD atau mantan anggota DPRD dari data Komisi Pemilihan Umum
Daerah (KPUD) dan sebagainya. Kemudian, untuk menjaga konsistensi rumah tangga penerima
bantuan program, maka hasil PBDT 2015 di wilayah Papua akan mencakup nama-nama rumah
tangga dalam BDT 2011.
7
2.5 Pengolahan Data
Pengolahan data PBDT 2015 dilakukan dalam empat bagian. Semua aplikasi yang dipakai
pada setiap bagian dipersiapkan oleh BPS pusat. Penjelasan dari masing-masing bagian adalah sbb.
1. Bagian pertama adalah penyiapan data BDT dari TNP2K . Data ini dijadikan prelist awal
yang berisi nama kepala rumah tangga, nama anggota rumah tangga lain, dan alamat tempat
tinggal rumah tangga. Daftar ini dinamai Daftar PBDT2015.PPLS untuk data berasal dari
PPLS 2011 dan disebut Daftar PBDT2015.Program untuk data bersumber dari program
lainnya.
2. Bagian kedua adalah pengolahan dokumen hasil FKP di BPS kabupaten/kota. Pengolahan
hasil FKP dilakukan dengan sistem ban berjalan, artinya entry data dilakukan segera setelah
FKP selesai dan dokumen hasil FKP diterima oleh tim pengolahan di BPS kabupaten/kota.
Hasil pengolahan dokumen ini akan menjadi Daftar PBDT2015.FKP, berupa preprinted
daftar nama dan alamat rumah tangga yang akan dipakai dalam kegiatan pendataan. Selain
itu untuk kebutuhan dokumentasi, Lembar Berita Acara di-scan dan disimpan dalam file.
3. Bagian ketiga adalah pengolahan data rumah tangga yang dilaksanakan di BPS
kabupaten/kota. Dokumen yang diolah adalah PBDT2015.RT. Hasil pengolahan semua
kabupaten/kota dikirimkan ke BPS provinsi untuk dilakukan kompilasi. Kemudian semua
hasil pengolahan provinsi dikompilasi di BPS pusat.
4. Bagian keempat adalah pengolahan data untuk pemodelan PMT (Proxy Mean Test).
Kegiatan ini dilakukan di BPS pusat bersama dengan tim ahli dalam koordinasi Direktorat
Statistik Ketahanan Sosial.
8
9
Struktur Organisasi 3.1 Struktur Organisasi PBDT 2015
Struktur organisasi disusun dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan PBDT 2015 dapat
berjalan sebaik-baiknya. Setiap unsur dalam organisasi mempunyai tugas, tanggung jawab,
wewenang dan haknya masing-masing. Struktur organisasi lapangan PBDT 2015 dirancang secara
berjenjang sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini.
Gambar 3.1. Struktur Organisasi PBDT 2015
III
3
Kepala BPS Provinsi
Kabid. IPDS Kabid. Stat. Sosial Kabag. TU
Kepala BPS
Sekretaris
Utama
Inspektur
Utama
Deputi Bidang
Statistik Sosial
Deputi Bidang Metodologi
dan Informasi Statistik
Kepala BPS Kab/Kota
Kasi. IPDS Kasi. Stat. Sosial Kasubbag. TU
Fasilitator + Asisten
Pengawas/Pemeriksa
Pencacah
Tahapan FKP Tahapan Pendataan
10
Kelancaran kegiatan PBDT 2015 menjadi tanggung jawab bersama baik di BPS pusat, BPS
provinsi, maupun BPS kabupaten/kota. Secara umum tanggung jawab kegiatan PBDT 2015 di setiap
jenjang adalah sebagai berikut.
1. BPS Pusat
a. Penanggung jawab kegiatan PBDT 2015 secara keseluruhan adalah Kepala BPS.
b. Penanggung jawab bidang pendataan adalah Deputi Bidang Statistik Sosial.
c. Penanggungjawab bidang pengolahan adalah Deputi Bidang Metodologi dan Informasi
Statistik.
d. Penanggungjawab bidang administrasi adalah Sekretaris Utama.
e. Penanggungjawab bidang pengawasan administrasi adalah Inspektur Utama.
2. BPS Provinsi
a. Penanggung jawab kegiatan PBDT 2015 secara keseluruhan di daerah adalah Kepala
BPS provinsi.
b. Penanggung jawab teknis adalah Kepala Bidang Statistik Sosial.
c. Penanggung jawab pengolahan data PBDT 2015 adalah Kepala Bidang Integrasi
Pengolahan dan Diseminasi Statistik.
d. Penanggung jawab administrasi adalah Kepala Bagian Tata Usaha.
3. BPS Kabupaten/Kota
a. Penanggung jawab kegiatan PBDT 2015 di tingkat kabupaten/kota adalah Kepala BPS
kabupaten/kota.
b. Penanggung jawab teknis adalah Kepala Seksi Statistik Sosial.
c. Penanggung jawab pengolahan adalah Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan
Diseminasi Statistik.
d. Penanggung jawab administrasi adalah Kepala Subbagian Tata Usaha.
3.2. Wewenang dan Tugas Unsur Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan PBDT 2015
Pelaksana kegiatan PBDT 2015 di BPS pusat, BPS provinsi, dan BPS kabupaten/kota
mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut:
1. Kepala BPS
Kepala BPS mempunyai wewenang membagi tugas dan tanggung jawab kepada seluruh
jajaran BPS agar kegiatan PBDT 2015 dapat berjalan dengan lancar.
2. Deputi Bidang Statistik Sosial
Deputi Bidang Statistik Sosial mempunyai wewenang membagi dan mengarahkan tugas dan
tanggung jawab bidang teknis antara lain: perencanaan, persiapan dan pelaksanaan lapangan
PBDT 2015.
3. Deputi Bidang Diseminasi dan Informasi Statistik
Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik mempunyai wewenang membagi dan
mengarahkan tugas dan tanggung jawab bidang teknis pengolahan data sehingga tersedia
bahan BDT 2015.
11
4. Inspektur Utama
Inspektur Utama mempunyai wewenang membagi dan mengarahkan tugas dan tanggung
jawab bidang pengawasan administrasi PBDT 2015 agar dapat berjalan dengan lancar.
5. Sekretaris Utama
Sekretaris Utama mempunyai wewenang membagi dan mengarahkan tugas dan tanggung
jawab bidang administrasi PBDT 2015.
6. Kepala BPS Provinsi
a. Kepala BPS provinsi memberikan arahan baik teknis maupun administrasi kepada
Kepala Bidang Statistik Sosial, Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi
Statistik, Kepala Bagian tata Usaha dan Kepala BPS kabupaten/kota.
b. Memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan rekrutmen dan pelatihan petugas,
pelaksanaan lapangan FKP, pendataan rumah tangga, dan pengolahan data PBDT di
daerah.
c. Memonitor dan mengevaluasi jalannya koordinasi dan supervisi pelaksanaan lapangan.
7. Kepala Bidang Statistik Sosial
a. Melakukan koordinasi dengan kepala BPS kabupaten/kota dalam pelaksanaan PBDT
2015.
b. Memberi petunjuk teknis kepada Kepala BPS kabupaten/kota mengenai rekrutmen
petugas FKP dan pendataan.
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendataan serta pemeriksaan hasil PBDT
2015.
d. Membuat laporan teknis pelaksanaan PBDT 2015.
8. Kepala Bagian Tata Usaha
a. Mendistribusikan dokumen ke BPS kabupaten/kota.
b. Bersama-sama Kepala Bidang Statistik Sosial menyelenggarakan rekrutmen dan
pelatihan petugas innas pendataan.
c. Membuat laporan administrasi.
d. Menyelesaikan administrasi pembayaran petugas.
9. Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
a. Menerima soft copy data prelist PBDT 2015 (PBDT2015.PPLS dan
PBDT2015.Program) dari BPS pusat dan mendistribusikannya ke BPS kabupaten/kota.
b. Menerima softcopy data clean dari BPS kabupaten/kota.
c. Mengkoordinir penggabungan data hasil pengolahan tingkat kabupaten/kota.
d. Mengirimkan hasil penggabungan data clean berupa softcopy ke BPS pusat.
e. Membuat laporan teknis pengolahan PBDT 2015.
10. Kepala BPS Kabupaten/Kota
a. Kepala BPS kabupaten/kota bertanggung jawab atas kegiatan PBDT 2015 secara
keseluruhan di BPS kabupaten/kota.
b. Menyelenggaraan rekrutmen dan pelatihan petugas pendataan (PML dan PCL).
c. Memonitor dan mengevaluasi jalannya koordinasi dan supervisi pelaksanaan lapangan.
12
d. Membuat rekap jumlah RTS hasil FKP per kecamatan untuk disyahkan oleh Camat.
11. Kepala Seksi Statistik Sosial
a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendataan.
b. Menyiapkan dokumen yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan FKP.
c. Menerima dokumen dan melakukan pemeriksaan hasil PBDT 2015.
d. Menyerahkan dokumen yang sudah diperiksa kepada Seksi IPDS.
e. Membuat laporan teknis pelaksanaan PBDT 2015.
12. Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS)
a. Melakukan pengolahan data di tingkat kabupaten/kota.
b. Mencetak (print) daftar PBDT2015.PPLS dan PBDT2015.Program.
c. Mencetak (print) daftar PBDT2015.FKP.
d. Mengirimkan hasil penggabungan data clean berupa softcopy ke BPS provinsi.
e. Membuat laporan teknis pengolahan PBDT 2015.
13. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
a. Menerima dokumen dari BPS provinsi
b. Mendistribusikan dokumen ke petugas.
c. Bersama-sama Kepala Seksi Statistik Sosial menyelenggarakan pelatihan petugas.
d. Membuat laporan administrasi penyelenggaraan pelatihan.
e. Menyiapkan surat undangan bagi peserta FKP
f. Menyelesaikan administrasi pembayaran petugas.
14. Fasilitator
a. Mengikuti pelatihan petugas FKP PBDT 2015.
b. Merencanakan dan mempersiapkan kegiatan konsultasi publik di wilayah yang menjadi
tanggungjawabnya.
c. Bersama dengan asisten fasilitator menginformasikan Camat tentang rencana kegiatan
FKP sekaligus meminta ijin melaksanakan FKP.
d. Bersama dengan asisten fasilitator melakukan koordinasi dengan kepala desa/lurah dalam
melaksanakan FKP.
e. Menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap terlaksananya FKP di wilayah
kerjanya.
f. Menjelaskan maksud dan tujuan PBDT 2015 kepada peserta FKP.
g. Menjelaskan tata cara pemeriksaan daftar awal (yang bersumber dari BDT 2011 dan
daftar penerima program bantuan) kepada peserta FKP.
h. Membantu proses pemeriksaan daftar awal dalam kegiatan FKP.
i. Menandatangani dokumen FKP setelah FKP selesai.
j. Menyelesaikan FKP di seluruh desa/kelurahan yang menjadi tugasnya.
15. Asisten Fasilitator
a. Mengikuti pelatihan petugas FKP PBDT 2015.
13
b. Mendampingi fasilitator dalam pelaksanaan FKP.
c. Menyiapkan dokumen yang akan digunakan dalam FKP.
d. Mendistribusikan dokumen FKP kepada peserta FKP.
e. Membantu fasilitator menjelaskan konsep dan dokumen yang diperlukan dalam FKP.
f. Mengumpulkan dokumen hasil FKP dari peserta dan memeriksa kelengkapan isiannya.
g. Membuat berita acara pelaksanaan FKP.
h. Memastikan dokumen FKP telah ditandatangani oleh kepala desa/lurah dan peserta FKP.
i. Menandatangani dokumen FKP setelah FKP selesai.
j. Menyerahkan dokumen hasil FKP ke BPS Kabupaten/Kota untuk diolah.
k. Bertanggung jawab dalam penyelesaian administrasi FKP.
l. Mengirim SMS mengenai jumlah rumah tangga sasaran hasil FKP melalui SMS Gate
Way.
16. Pengawas/Pemeriksa (PML)
a. Seorang PML akan membawahi sekitar 6-8 PCL.
b. Mengikuti pelatihan petugas lapangan PBDT 2015.
c. Mengkoordinir pelaksanaan pendataan pada semua PCL yang menjadi
tanggungjawabnya.
d. Mendampingi PCL untuk melakukan pendataan pada awal pelaksanaan pendataan.
e. Mengawasi pelaksanaan lapangan.
f. Membantu memecahkan masalah yang ditemui PCL dalam pelaksanaan pendataan.
g. Mengkoordinir pertemuan PCL.
h. Memeriksa hasil pendataan yang diserahkan PCL.
i. Melakukan pengecekan lapangan untuk setiap PCL.
j. Mengumpulkan dokumen hasil pendataan dan diserahkan kepada BPS kabupaten/kota
cq. Seksi statistik sosial.
k. Mengirim SMS mengenai jumlah rumah tangga hasil pendataan yang telah diperiksa
melalui SMS Gate Way.
17. Pencacah Lapangan (PCL)
a. Mengikuti pelatihan petugas lapangan PBDT 2015.
b. Melaksanakan pendataan sesuai dengan petunjuk dan jadwal yang telah ditentukan.
c. Memeriksa kembali hasil pendataan (kelengkapan dokumen, kelengkapan isian, dan
kualitas data yang diperoleh).
d. Mengirim SMS mengenai jumlah rumah tangga hasil pendataan melalui SMS Gate Way
e. Menyerahkan dokumen PBDT 2015 yang telah diisi dan diperiksa kepada pemeriksa.
3.3. Persyaratan Petugas Lapangan BPDT 2015
Petugas lapangan PBDT 2015 terdiri dari master trainer FKP, trainer FKP, fasilitator,
asisten fasilitator, master intama pendataan, intama pendataan, innas pendataan,
pengawas/pemeriksa (PML), pencacah lapangan (PCL), innas pengolahan, inda pengolahan dan
petugas pengolahan. Syarat dan ketentuan bagi petugas tersebut adalah sebagai berikut:
14
1. Master Trainer FKP
a. Master Trainer FKP adalah eselon III baik dari BPS pusat maupun BPS provinsi serta
kepala seksi di BPS pusat yang ditunjuk.
b. Master Trainer mengajar Trainer FKP.
c. Mengikuti workshop master trainer dalam rangka FKP.
2. Trainer FKP
a. Trainer FKP adalah Kepala Bidang Statistik Sosial, atau Kepala BPS kabupaten/kota,
atau Kepala Seksi senior di lingkungan BPS provinsi atau BPS kabupaten/kota yang
berpengalaman mengajar, memimpin rapat, atau menyelenggarakan FGD (focus group
discussion), atau staf tertentu yang ditunjuk oleh BPS provinsi atau BPS
kabupaten/kota.
b. Trainer akan mengajar Fasilitator.
c. Mengikuti TOT FKP
3. Fasilitator
Fasilitator adalah petugas yang akan memfasilitasi pertemuan tokoh komunitas dalam
forum konsultasi publik. Ia bekerja selama 1 bulan dengan beban tugas antara 10-15 FKP
atau sesuai dengan kondisi geografis. Kepala BPS kabupaten/kota mengatur pembagian
beban kerja sehingga cukup merata antar fasilitator. Syarat-syarat pokok yang harus
dipenuhi fasilitator adalah:
a. Berpendidikan minimal S1/DIV atau sederajat.
b. Berusia tidak lebih dari 56 tahun.
c. Diutamakan pernah menjadi fasilitator PNPM.
d. Mempunyai pengalaman dalam memimpin suatu kelompok diskusi (FGD).
e. Mengenal dengan baik keadaan sosial budaya masyarakat di wilayah kerjanya.
f. Mengikuti pelatihan sebagai fasilitator dan direkomendasikan oleh trainer layak untuk
menjadi fasilitator FKP PBDT 2015.
g. Bersedia melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab
sampai selesai.
4. Asisten Fasilitator
a. Asisten fasilitator diutamakan berasal dari organik BPS.
b. Mengikuti pelatihan sebagai asisten fasilitator.
5. Intama Pendataan
Intama pendataan adalah Kepala seksi senior di lingkungan Bidang Statistik Sosial BPS
provinsi atau Kepala Seksi Statistik Sosial BPS kabupaten/kota yang berpengalaman
mengajar.
6. Innas pendataan
Innas pendataan diutamakan Kepala Seksi atau staf yang berpengalaman mengajar.
7. Pengawas/Pemeriksa (PML)
a. Berpendidikan minimal SMU atau sederajat.
b. Mampu berkomunikasi dan mengkoordinir pencacah.
c. Mengenal wilayah pengawasan dengan cukup baik.
15
d. Mengikuti pelatihan petugas pendataan.
8. Pencacah Lapangan (PCL)
a. Berpendidikan minimal lulusan SMU atau sederajat.
b. Diutamakan pernah terlibat dalam PPLS 2011dan berprestasi baik dalam pelatihan
petugas maupun pelaksanaan sensus/survei yang dilakukan oleh BPS.
c. Jujur dan patuh terhadap semua ketentuan pendataan yang telah ditetapkan.
d. Mengenal wilayah pendataan dengan cukup baik.
e. Mengikuti pelatihan petugas pendataan.
9. Innas Pengolahan
Diutamakan Kepala Seksi di lingkungan Bidang Integrasi dan Pengolahan Data Statistik
BPS provinsi atau Kepala Seksi IPDS di BPS kabupaten/kota yang berpengalaman
mengajar.
10.Inda Pengolahan
a. Kepala seksi IPDS atau staf di BPS kabupaten kota.
b. Mengikuti pelatihan inda pengolahan PBDT 2015.
11. Petugas Pengolahan
Petugas pengolahan adalah staf atau mitra BPS kabupaten/kota yang telah mengikuti
pelatihan petugas pengolahan PBDT 2015.
Dalam pelaksanaan PBDT 2015, untuk komunikasi mengenai aspek teknis dan non-teknis,
maka di BPS RI telah dibentuk Sekretariat PBDT 2015 dan diharapkan BPS provinsi dan
kabupaten/kota juga membentuk Sekretariat PBDT 2015. Untuk koordinasi dan komunikasi dengan
BPS RI, BPS provinsi dan BPS kabupaten/kota dapat menghubungi Sekretariat PBDT 2015 pusat.
Sekretariat Pemutakhiran BDT 2015 Pusat:
Alamat: Jalan dr. Sutomo No.6-8 Gedung 5 lantai 4
Telepon : 021- 3810291, ext 7456, 4340, 4320, 4310
Fax: 021-3507050
Email: [email protected].
16
17
Pelaksanaan Forum
Konsultasi Publik Sebagaimana dijelaskan pada Bab II, Forum Konsultasi Publik (FKP) adalah forum
pertemuan untuk bertanya-jawab bersama dengan publik/masyarakat. Berikut ini adalah penjelasan
lebih rinci yang bermanfaat bagi BPS provinsi dan BPS kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan
lapangan.
4.1 Penyiapan Dokumen Forum Konsultasi Publik
Dokumen yang digunakan dalam FKP meliputi surat undangan peserta FKP, daftar
PBDT2015.PPLS, PBDT2015.Program, PBDT2015.Lainnya, daftar hadir, lembar berita acara dan
pelaksanaan FKP, lembar rekapitulasi manual tingkat desa serta lembar rekapitulasi manual tingkat
kecamatan.
Penyiapan Daftar PBDT2015.PPLS dan PBDT2015.Program:
- Dicetak pada kertas ukuran A4 bolak-balik di BPS kabupaten/kota.
- Dibagikan kepada fasilitator di kantor BPS kabupaten/kota.
Penyiapan undangan peserta FKP, PBDT2015.Lainnya, daftar hadir, dan lembar berita acara dan
FKP, lembar rekapitulasi manual tingkat desa serta lembar rekapitulasi manual tingkat kecamatan:
- Disiapkan di BPS kabupaten/kota.
- Fasilitator akan dibekali sebanyak lokasi dan jumlah undangan peserta FKP yang menjadi
wilayah tugasnya.
- Dibagikan kepada fasilitator di kantor BPS kabupaten/kota.
4.2 Mekanisme Forum Konsultasi Publik
Salah satu tahapan dalam PBDT 2015 adalah Forum Konsultasi Publik (FKP). Dari kegiatan
ini akan diperoleh daftar rumah tangga yang akan dimutakhirkan keberadaannya. Secara lengkap,
tahapan/mekanisme pelaksanaan FKP sebagai berikut:
1. Tujuh hari sebelum jadwal FKP di suatu lokasi, fasilitator berkoordinasi dengan Kepala
Desa/Lurah bahwa akan dilaksanakan kegiatan tersebut dan meminta bantuannya mengundang
para Ketua SLS (RW/Dusun) atau yang dipandang mewakili masyarakat untuk hadir sebagai
peserta.
2. Pada hari yang telah ditentukan, fasilitator akan memfasilitasi pelaksanaan konsultasi publik di
setiap desa/kelurahan dengan membawa dokumen yang diperlukan.
3. Pada waktu pelaksanaan FKP, fasilitator didampingi oleh asisten fasilitator.
4. Pada waktu pelaksanaan FKP, seluruh peserta sudah membawa dokumen arsip (buku) warga
yang berisi daftar nama Kepala Rumah Tangga atau Keluarga, baik warga tetap (de jure,
mempunyai status kependudukan tetap) maupun warga yang hanya berdomisili (de facto,
dengan status kependudukan sementara).
5. Pada waktu pelaksanaan FKP peserta harus mengisi daftar hadir.
6. Agenda acara FKP dapat diatur sebagai berikut:
a. Pembukaan oleh Kepala Desa/Lurah
IV
18
b. Penjelasan fasilitator mengenai PBDT dan kegiatan yang akan dilakukan bersama dengan
peserta dalam pertemuan ini
c. Pemeriksaan bersama nama dan alamat pada prelist
d. Pengesahan prelist
e. Penutupan oleh Kepala Desa/Lurah
7. Setelah daftar telah diperiksa, selanjutnya daftar rumah tangga tersebut akan diolah di BPS
kabupaten/kota untuk diprint lagi mejadi Daftar PBDT2015.FKP yang akan dipergunakan
untuk pendataan rumah tangga.
Secara garis besar tahapan FKP dapat dilihat pada skema berikut:
Gambar 4.1. Mekanisme Forum Konsultasi Publik
Variasi Format Pelaksanaan FKP di Tingkat Desa/Kelurahan
Struktur dan jumlah Satuan Lingkungan Setempat (SLS) di bawah desa/kelurahan berbeda-
beda antara desa/kelurahan yang satu dengan lainnya. Sebagai contoh: beberapa desa/kelurahan
memiliki struktur SLS hingga 3 tingkat seperti Dusun, RW dan RT, sedangkan desa/kelurahan
lainnya hanya memiliki satu tingkat SLS di bawah desa/kelurahan yaitu RT. Perbedaan struktur dan
jumlah SLS di setiap desa/kelurahan memungkinkan adanya variasi format pelaksanaan FKP di
tingkat desa/kelurahan. Variasi pelaksanaan bertujuan agar FKP bisa berjalan lancar dan efektif.
Beberapa format FKP berikut ini dapat dilaksanakan sebagai alternatif:
1. FKP dilaksanakan di desa/kelurahan dengan dihadiri para Ketua RW/Kepala Dusun/SLS
satu tingkat di bawah desa/kelurahan. Format ini adalah bentuk yang umum.
Koordinasi dengan Kepala Desa/Lurah
o Jadwal pelaksanaan FKP
o Undangan untuk peserta
Pelaksanaan FKP di desa/kelurahan
- Pengantar dari Lurah/Kepala Desa
- Menerangkan tujuan FKP
- Menerangkan Daftar PBDT2015.PPLS dan PBDT2015.Program,
- Memeriksa keberadaan nama-nama di dalam daftar
- Mengisi Berita Acara
- Mengisi daftar hadir.
- Asisten fasilitator mengisi berita acara pelaksanaan FKP.
Penyerahan Hasil FKP ke BPS kabupaten/kota
o Seluruh dokumen per desa/kelurahan
o Melaporkan perkembangan
19
2. FKP dilaksanakan di desa/kelurahan dengan dihadiri para Ketua RW/Kepala Dusun/SLS
satu tingkat di bawah desa/kelurahan dan juga seluruh ketua SLS tingkat kedua
(RT/Dukuh/dsb). Dalam hal ini harus dipertimbangkan ketersediaan dana untuk biaya
konsumsi peserta.
3. FKP dilaksanakan di desa/kelurahan dengan dihadiri para ketua Ketua RT, jika strukturnya
langsung dari desa/kelurahan ke RT.
Apabila banyaknya peserta di suatu lokasi FKP melebihi batas normal untuk efektif satu kali
pertemuan (sekitar 10 - 15 peserta), maka FKP dapat dibagi menjadi beberapa pertemuan.
Pengaturan banyaknya pertemuan harus direncanakan sebelumnya bersama dengan BPS
kabupaten/kota, karena menyangkut keterbatasan pembiayaan.
4.3 Pengaturan Jadwal Forum Konsultasi Publik
Dalam pelaksanaan FKP banyak melibatkan para peserta, untuk itu pengaturan jadwal
kegiatan harus dibuat dengan baik. Diawali pemberitahuan kepada kepala desa/lurah, dilakukan
sekitar 7 hari sebelum rencana hari pelaksanaan FKP. Hal ini bertujuan agar desa/kelurahan dan
peserta memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan diri untuk FKP.
Pengolahan dokumen hasil FKP dilakukan segera setelah dokumen diterima oleh pusat
pengolahan data di BPS kabupaten kota. Sehingga penyerahan dokumen hasil FKP ke BPS
kabupaten/kota dilakukan segera setelah FKP selesai dan dokumen telah diperiksa, tanpa menunggu
seluruh FKP selesai dilaksanakan. Skema penjadwalan kegiatan FKP dapat dilihat pada Tabel 4.2.
20
Tabel 4.2 Skema Pengaturan Jadwal Forum Konsultasi Publik
Hari 1 Hari 2 Hari 3 Hari 4 Hari 5 Hari 6 Hari 7
F F1 Desa#1 F1 Desa#2 F1 Desa#3 F1 Desa#4 F1 Desa#5
F2 Desa#1
AF AF2
AF1 Desa1
Hari 8 Hari 9 Hari 10 Hari 11 Hari 12 Hari 13 Hari 14
F F1 Desa#6 F2 Desa#2
F1 Desa#7 F2 Desa#3
F1 Desa#8 F2 Desa#4
F1 Desa#9 F2 Desa#5
F1 Desa#10
AF AF1 Desa#2 AF1 Desa#3 AF1 Desa#4 AF2
AF1 Desa#5
Hari 15 Hari 16 Hari 17 Hari 18 Hari 19 Hari 20 Hari 21
F F1 Desa#11 F2 Desa#6
F1 Desa#12 F2 Desa#7
F1 Desa#13 F2 Desa#8
F1 Desa#14 F2 Desa#9
F2 Desa#10
AF AF1 Desa#6 AF1 Desa#7 AF2
AF1 Desa#8 AF1 Desa#9 AF1 Desa#10
Hari 22 Hari 23 Hari 24 Hari 25 Hari 26 Hari 27 Hari 28
F F1 Desa#15 F2 Desa#11
F2 Desa#12
F2 Desa#13
F2 Desa#14
AF AF1 Desa#11 AF1 Desa#12 AF2
AF1 Desa#13 AF1 Desa#14
Hari 29 Hari 30
F F2 Desa#15
AF AF1 Desa#15
AF2
Keterangan:
F : Fasilitator
AF : Asisten fasilitator
F1 : -Fasilitator memberitahu Kepala Desa/lurah mengenai pelaksanaan FKP dan
waktu pelaksanaan FKP
-Meminta Kepala Desa/lurah untuk mengundang Kepala Dusun/RW untuk
menghadiri FKP
F2 : Fasilitator melaksanakan FKP
AF1 : Asisten Fasilitator mendampingi Fasilitator dalam FKP
AF2 : Asisten Fasilitator melakukan koordinasi dengan BPS Kab/Kota terkait penyiapan,
penyerahan dokumen FKP dan urusan administrasi keuangan
4.4 Pengawasan dan Monitoring Forum Konsultasi Publik
Pengawasan dan monitoring FKP dilakukan melalui administrasi, supervisi atau melalui SMS
gateway. Adapaun caranya dapat di jelaskan sebagai berikut:
a. Pengawasan melalui administrasi:
Pengawasan melalui administrasi dilakukan dengan memonitor alur dokumen.
Dokumen diberikan secara bertahap, misalnya setiap fasilitator hanya boleh mengambil
dokumen FKP untuk 5 desa. Pengambilan berikutnya dilakukan bila fasilitator telah
menyerahkan dokumen hasil FKP yang telah selesai atau melaporkan perkembangan hasil
21
FKP yang telah dilaksanakan. Pengambilan biaya konsumsi FKP juga dilakukan secara
bertahap seiring dengan pengambilan dokumen.
b. Pengawasan melalui supervisi:
Pengawasan melalui supervisi dilakukan oleh BPS pusat dan daerah. Pejabat BPS
pusat yang melakukan supervisi diupayakan dapat meninjau pelaksanaan FKP di lapangan.
Pemilihan daerah dan kecamatan yang di supervisi berdasarkan evaluasi hasil monitoring
pelaksanaan di sekretariat.
c. Pengawasan dan monitoring melalui SMS Gate way.
Monitoring pelaksanaan FKP dilakukan melalui SMS Gateway. SMS dikirimkan oleh
asisten fasilitator setiap selesai pelaksanaan FKP untuk setiap desa. Monitoring pelaksanaan
SMS Gateway ini dikoordinir oleh Seksi Sosial di BPS kabupaten/kota. Tugas koordinator
SMS gateway adalah sebagai berikut:
1. Mendaftarkan nomor telepon dari setiap asisten fasilitator di kabupaten/kota yang
bersangkutan di sistem monitoring aplikasi SMS Gateway
2. Melakukan monitoring pelaksanaan FKP yang telah dilaporkan dalam sistem monitoring
SMS Gateway
Informasi yang dikirimkan melalui SMS Gateway adalah:
1. Desa/kelurahan lokasi FKP
2. Informasi jumlah RTS pada lembar berita acara yang terdiri dari Jumlah RTS
PBDT2015.PPLS, PBDT2015.Program dan PBDT2015.Lainnya.
22
23
Pelaksanaan Pendataan
Rumah Tangga Pendataan rumah tangga merupakan kegiatan utama dari kegiatan PBDT 2015. Pelaksanaan
pendataan yang baik tentunya akan menghasilkan data yang berkualitas. Berikut ini adalah
penjelasan lebih rinci bagi BPS provinsi dan BPS kabupaten/kota dalam pelaksanaan pendataan
rumah tangga.
5.1 Penyiapan Dokumen Pendataan
Penyiapan Daftar PBDT2015.FKP
- Dicetak pada kertas ukuran A4 bolak-balik di BPS kabupaten/kota.
- PCL akan dibekali sesuai SLS yang menjadi wilayah tugasnya.
- Dibagikan kepada PCL pada saat pelatihan
Penyiapan Daftar PBDT2015.RT
- Daftar PBDT2015.RT merupakan daftar kosong dan dicetak di BPS provinsi
- PCL akan dibekali sebanyak RTS yang menjadi beban tugasnya.
- Dibagikan kepada PCL pada saat pelatihan.
5.2 Mekanisme Pendataan
Pendataan rumah tangga calon RTS akan dilakukan dalam tiga tahap, yaitu:
1. Mengunjungi kepala desa/lurah untuk memberitahu akan adanya pencacahan
2. Mengunjungi ketua RT (SLS) untuk memberitahu akan adanya pencacahan
3. Melakukan pencacahan rumah tangga yang terdapat pada Daftar PBDT2015.FKP dengan
menggunakan Daftar PBDT2015.RT.
Langkah-langkah yang dilakukan pada saat pencacahan rumah tangga adalah sebagai berikut:
1. PCL dengan atribut (tanda pengenal) datang ke kepala desa/lurah dengan membawa surat
tugas dari kepala BPS kabupaten/kota.
2. PCL memberitahu kepala desa/lurah mengenai adanya kegiatan Pemutakhiran Basis Data
Terpadu 2015 hasil dari FKP yang telah dilaksanakan sebelumnya di wilayahnya.
3. PCL dengan atribut (tanda pengenal) datang ke ketua SLS terendah dengan membawa surat
tugas dari kepala BPS kabupaten/kota.
4. PCL memberitahu ketua SLS bahwa akan melakukan kunjungan ke rumah tangga yang ada
di Daftar PBDT2015.FKP dari hasil FKP.
5. PCL mengunjungi semua rumah tangga yang ada di PBDT2015.FKP untuk melakukan
pencacahan dengan daftar PBDT2015.RT pada hari itu dan hari berikutnya.
6. Melakukan konsultasi dengan rumah tangga yang dianggap miskin, untuk menanyakan
apakah masih ada rumah tangga dengan keadaan sosial ekonomi yang sama dengannya atau
lebih buruk, dan tidak ada dalam daftar PBDT2015.FKP. Jika ada tambahkan dalam daftar
PBDT2015.FKP dan lakukan pendataan dengan menggunakan daftar PBDT2015.RT.
7. PCL melakukan langkah 3-6 pada SLS berikutnya dalam satu desa/kelurahan.
V
24
5.3 Pengaturan Jadwal Pencacahan
Mekanisme pendataan menggunakan metode ban berjalan, yaitu pengolahan data
dilakukan segera setelah dokumen hasil pencacahan diterima di pusat pengolahan data. Dalam
minggu yang sama, dokumen hasil pencacahan sudah harus direkam (di-entry). Untuk itu
dibutuhkan tingkat disiplin yang tinggi dari semua petugas pelaksana PBDT 2015. Skema
pengaturan jadwal penyelesaian pencacahan per SLS disajikan pada Tabel 5.1.
Untuk desa-desa yang secara geografis sulit untuk dikunjungi dan terbatasnya sarana
transportasi, pencacahan rumah tangga dapat dilaksanakan secara beriringan dengan
pelaksanaan FKP. Menyikapi hal tersebut maka pelatihan petugas pencacah yang bertugas di
desa-desa sulit tidak mengikuti jadwal normal dan akan dilakukan pelatihan secara terpisah.
Tabel 5.1. Skema Pengaturan Jadwal Penyelesaian Pencacahan per SLS
Hari 1 Hari 2 Hari 3 Hari 4 Hari 5 Hari 6-13 Hari 14 Hari 15-30
PCL
SLS #1 1.Memberitahu
ke Ketua SLS
akan melakukan
pendataan
2.Pencacahan dengan
PBDT2015.R
T
1.Menyelesaikan
pencacahan di
SLS # 1
2. Kirim laporan
via SMS Gate way
SLS #2 1. Memberitahu
ke Ketua SLS
akan melakukan
pendataan
2. Pencacahan dengan
PBDT2015.R
T
1.Menyelesaikan
pencacahan di
SLS # 2
2.Kirim laporan
via SMS Gate way
SLS #3 1.Memberitahu ke
Ketua SLS
akan melakukan
pendataan
2.Pencacahan dengan
PBDT2015.RT
Melanjutkan
pencacahan di SLS berikutnya
1.Melakukan
pertemuan dengan PML
2.Melajutkan
pencacahan
Melanjutkan
pencacahan
di SLS berikutnya
PML
Mendampingi
PCL 1-3 di
lapangan
Mendampingi
PCL 4-6 di
lapangan
Melakukan
pengecekan
lapangan terhadap isian
dokumen
PBDT2015.RT untuk rumah
tangga yang
telah dicacah oleh PCL 1-6 di
SLS # 1 dan # 2
Melanjutkan
pengecekan
lapangan yang telah dicacah
oleh PCL 1-6 di
SLS # 1 dan # 2
Melanjutkan
pengecekan
lapangan yang telah dicacah
oleh PCL 1-6 di
SLS # 1 dan # 2
Melakukan
pengawasan
lapangan
Pada PCL berikutnya
Mengadakan
pertemuan
dengan semua PCL yang berada
dalam
pengawasannya
Melakukan
pengawasan
lapangan
Pada PCL berikutnya
1. Mengambil dokumen
PBDT2015.R
T dari PCL 2. Memeriksa
dokumen
PBDT2015.RT
1.Mengambil dokumen
PBDT2015.R
T, dari PCL 2.Memeriksa
dokumen
PBDT2015.RT
1.Mengambil dokumen
PBDT2015.RT
dari PCL 2.Memeriksa
dokumen
PBDT2015.RT
1.Mengambil dokumen
PBDT2015.R
T dari PCL 2.Memeriksa
dokumen
PBDT2015.RT
1. Mengambil dokumen
PBDT2015.
RT dari PCL
2. Memeriksa
dokumen PBDT2015.
RT
1.Mengambil dokumen
PBDT2015.
RT, dari PCL
2.Memeriksa
dokumen PBDT2015.
RT
1.Mengambil dokumen
PBDT2015.
RT dari PCL
2.Memeriksa
dokumen PBDT2015.
RT
Kirim laporan via
SMS Gate way
Kirim dokumen
PBDT2015.RT untuk SLS # 1 ke
BPS
kabupaten/kota
Kirim laporan via
SMS gateaway Kirim
dokumen
PBDT2015.RT untuk SLS # 1
ke BPS
kabupaten/kota
Kirim laporan
via SMS
gateaway
Apabila ada pemekaran wilayah sehingga satu desa/SLS pecah menjadi beberapa
desa/SLS, maka yang harus dijadikan acuan adalah desa/SLS yang lama.
25
5.4 Monitoring dan Evaluasi Pencacahan
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencacahan sangat penting untuk mengetahui
perkembangan pencacahan dari waktu ke waktu dan mendeteksi permasalahan yang muncul. Tujuan
dari monitoring dan evaluasi pencacahan adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui perkembangan pencacahan setiap saat.
2. Memudahkan pemantau baik di pusat maupun di daerah untuk melihat secara ”real time”
keseluruhan hasil monitoring yang telah dikirim datanya via SMS.
Monitoring dan evaluasi pencacahan menggunakan fasilitas website yang menerima laporan
langsung dari petugas melalui SMS ke SMS Gate way setiap saat sehingga data, tabel dan grafik
yang disajikan bersifat dinamis. Website tersebut dapat diakses oleh pemantau yang telah terdaftar,
tetapi tidak dipublikasikan untuk umum.
Tim pemantau untuk kegiatan monitoring dan pelaksanaan lapangan terdiri dari:
Seluruh eselon I, eselon II dan eselon III terkait di BPS pusat.
Kepala BPS provinsi, Kepala Bidang Statistik Sosial, dan Kepala Bidang IPDS hanya dapat
melihat provinsi di wilayahnya
Kepala BPS kabupaten/kota hanya dapat melihat hasil monitoring kabupaten/kota wilayahnya.
Jenis informasi yang dapat disajikan adalah:
1. Jumlah rumah tangga yang telah didata dengan PBDT2015.RT
2. Progress pengolahan data.
26
27
Penyelenggaraan
Pelatihan Petugas
Pelatihan petugas perlu dilaksanakan sebelum pelaksanaan lapangan, dengan tujuan untuk
menyamakan persepsi tentang konsep dan definisi dari setiap tahapan kegiatan. Keberhasilan
penyelenggaraan pelatihan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan lapangan. Oleh karena itu
penyelenggaraan pelatihan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.
6.1 Pelatihan Petugas FKP
1. Trainer Fasilitator
Pelatihan trainer fasilitator dilaksanakan di BPS pusat selama 3 hari efektif pada 12-14
Mei 2015. Peserta pelatihan trainer adalah Kepala Bidang Statistik Sosial atau Kepala Seksi
senior di lingkungan BPS provinsi atau BPS kabupaten/kota yang berpengalaman mengajar,
atau staf tertentu yang ditunjuk oleh BPS provinsi/kabupaten/kota. Penanggung jawab
penyelenggaraan pelatihan trainer fasilitator adalah Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.
2. Fasilitator dan Asisten Fasilitator
Pelatihan fasilitator dan asisten fasilitator diselenggarakan oleh BPS provinsi selama 2
hari efektif pada Bulan Mei 2015. Peserta pelatihan adalah calon fasilitator dan asisten
fasilitator. Penanggung jawab penyelenggaraan pelatihan fasilitator dan asisten fasilitator
adalah BPS provinsi.
6.2 Pelatihan Petugas Pendataan
1. Intama Pendataan
Pelatihan intama pendataan dilaksanakan di BPS pusat selama 3 hari efektif pada Bulan
Mei 2015. Peserta pelatihan adalah Kepala seksi senior di lingkungan Bidang Statistik Sosial
BPS provinsi atau Kepala Seksi Statistik Sosial BPS kabupaten/kota yang berpengalaman
mengajar. Penanggung jawab penyelenggaraan pelatihan intama pendataan adalah Direktorat
Statistik Ketahanan Sosial BPS.
2. Innas Pendataan
Pelatihan innas pendataan dilaksanakan di BPS provinsi selama 2 hari efektif pada Bulan
Juni 2015. Peserta pelatihan adalah Kepala Seksi di lingkungan Bidang Statistik Sosial atau
Kepala Seksi Statistik Sosial di BPS kabupaten/kota yang berpengalaman mengajar.
Penanggung jawab penyelenggaraan pelatihan adalah BPS provinsi.
3. Petugas Pendataan
Pelatihan petugas pendataan dilaksanakan di BPS kabupaten/kota selama 2 hari efektif
pada Bulan Juni 2015. Peserta pelatihan adalah mitra statistik yang dapat memenuhi tugas dan
tanggung jawab sebagai pencacah lapangan. Penanggung jawab penyelenggaraan pelatihan
adalah BPS kabupaten/kota.
VI
28
6.3 Pelatihan Petugas Pengolahan
1. Innas Pengolahan
Pelatihan Innas pengolahan dilaksanakan di BPS Pusat selama 2 hari efektif pada
Bulan April 2015. Peserta pelatihan adalah Kepala Seksi di lingkungan Bidang Integrasi
Pengolahan dan Diseminasi Statistik BPS provinsi. Penanggung jawab penyelenggaraan
pelatihan adalah Direktorat Sistem Informasi Statistik.
2. Inda Pengolahan
Pelatihan inda pengolahan dilaksanakan di BPS provinsi selama 2 hari efektif pada
Bulan April-Mei 2015. Peserta pelatihan adalah Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan
Diseminasi Statistik BPS kabupaten/kota. Penanggung jawab penyelenggaraan pelatihan
adalah BPS Provinsi.
3. Petugas Pengolahan
Pelatihan petugas pengolahan dilaksanakan di BPS kabupaten/kota selama 2 hari
efektif pada Bulan Mei 2015. Peserta pelatihan adalah staf seksi IPDS di BPS
kabupaten/kota. Penanggung jawab penyelenggaraan pelatihan adalah BPS kabupaten/kota.
29
Sosialisasi PBDT 2015
Tingkat Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Partisipasi dan keterlibatan pemerintah daerah beserta jajarannya sangat menunjang
kelancaran pelaksanaan PBDT 2015. Untuk meningkatkan peran serta dan keterlibatan pemerintah
daerah, BPS provinsi dan BPS kabupaten/kota perlu melakukan sosialisasi kegiatan PBDT 2015
kepada pemerintah daerah. Sosialisasi dilakukan melalui Forum Konsultasi Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). BPS provinsi dan BPS kabupaten kota menginisiasi
terselenggaranya forum konsultasi dengan TKPKD. Dalam forum tersebut kepala BPS provinsi dan
BPS kabupaten/kota menyampaikan paparan mengenai PBDT 2015 dan pentingnya dukungan
pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.
Agenda Konsultasi TKPKD sebagai berikut:
o Dibuka oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau yang mewakili
o Pengantar oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau Ketua TKPKD.
o Paparan tentang Rancangan PBDT 2015 oleh Kepala BPS provinsi/ BPS kabupaten/kota..
o Tanggapan dan masukan peserta.
o Penutup (arahan tindak lanjut) oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
Peserta forum ini adalah para kepala SKPD yang menjadi anggota TKPKD. Untuk forum
konsultasi di tingkat kabupaten/kota dan mengundang camat untuk turut hadir sebagai peserta
dalam pertemuan tersebut. Hasil yang diharapkan dari forum konsultasi ini adalah keluarnya surat
gubernur dan bupati/walikota yang menginstruksikan jajaran dibawahnya untuk mendukung
terlaksananya kegiatan PBDT 2015.
Berikut ini adalah contoh paparan pelaksanaan PBDT 2015 pada forum konsultasi dengan TKPKD:
VII
30
31
32
33
34
35
Lampiran 1
Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa, Lokasi FKP dan RTS menurut Provinsi
Provinsi Kabupaten/
Kota Kecamatan Desa Lokasi
FKP
Perkiraan
RTS (1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh
2. Sumatera Utara
3. Sumatera Barat
4. Riau
5. Jambi
6. Sumatera Selatan
7. Bengkulu
8. Lampung
9. Bangka Belitung
10. Kepulauan Riau
11. DKI Jakarta
12. Jawa Barat
13. Jawa Tengah
14. D.I. Yogyakarta
15. Jawa Timur
16. Banten
17. Bali
18. Nusa Tenggara Barat
19. Nusa Tenggara Timur
20. Kalimantan Barat
21. Kalimantan Tengah
22. Kalimantan Selatan
23. Kalimantan Timur
24. Sulawesi Utara
25. Sulawesi Tengah
26. Sulawesi Selatan
27. Sulawesi Tenggara
28. Gorontalo
29. Sulawesi Barat
30. Maluku
31. Maluku Utara
32. Papua Barat
33. Papua
23
33
19
12
11
15
10
14
7
7
6
26
35
5
38
8
9
10
21
14
14
13
14
15
11
24
12
6
5
11
9
-
-
289
440
179
164
138
231
127
225
47
66
44
626
573
78
664
155
57
116
306
176
136
152
153
167
172
306
209
77
69
113
115
-
-
6.512
6.104
1.145
1.835
1.551
3.237
1.532
2.632
381
415
267
5.962
8.578
438
8.502
1.551
716
1.141
3.270
2.109
1.569
2.008
1.505
1.836
1.986
3.030
2.272
736
648
1.088
1.196
-
-
6.839
6.419
1.272
2.033
1.689
3.650
1.602
3.038
405
450
2.723
10.738
11.113
1.123
11.182
2.633
794
1.202
3.438
2.367
1.995
2.667
1.985
2.085
2.179
3.729
2.493
757
711
1.511
1.311
-
-
682.673
1.217.464
462.177
405.565
274.915
839.556
205.715
1.049.825
94.412
108.352
364.780
4.606.996
4.811.093
566.933
5.033.377
992.363
294.940
873.729
735.963
434.884
172.500
314.414
236.077
257.123
308.359
1.011.547
293.361
158.249
150.751
170.605
77.162
-
-
Total 457 6.370 75.752 96.133 27.205.860
36
Lampiran 2
Jumlah Trainer FKP, Inda FKP, Fasilitator, dan Asisten Fasilitator menurut Provinsi
Provinsi
Trainer FKP
Pusat
Daerah
Total Fasilitator
Asisten
Fasilitator Ka Bid /
intama Lainnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. Aceh
2. Sumatera Utara
3. Sumatera Barat
4. Riau
5. Jambi
6. Sumatera Selatan
7. Bengkulu
8. Lampung
9. Bangka Belitung
10. Kepulauan Riau
11. DKI Jakarta
12. Jawa Barat
13. Jawa Tengah
14. D.I. Yogyakarta
15. Jawa Timur
16. Banten
17. Bali
18. Nusa Tenggara Barat
19. Nusa Tenggara Timur
20. Kalimantan Barat
21. Kalimantan Tengah
22. Kalimantan Selatan
23. Kalimantan Timur
24. Sulawesi Utara
25. Sulawesi Tengah
26. Sulawesi Selatan
27. Sulawesi Tenggara
28. Gorontalo
29. Sulawesi Barat
30. Maluku
31. Maluku Utara
32. Papua Barat
33. Papua
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
-
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
-
10
12
4
4
3
6
3
5
1
1
2
17
16
1
19
4
1
2
7
4
4
4
4
4
5
7
5
1
1
2
3
-
-
12
14
5
5
4
7
4
6
2
2
3
20
19
3
22
5
2
3
9
5
5
5
5
5
6
9
6
2
2
3
4
-
-
456
541
182
173
143
272
127
229
47
66
120
757
702
89
811
189
81
116
315
191
188
189
193
182
200
332
216
77
69
124
128
-
-
456
541
182
173
143
272
127
229
47
66
120
757
702
89
811
189
81
116
315
191
188
189
193
182
200
332
216
77
69
124
128
-
-
Total 10 32 162 204 7.505 7.505
37
Lampiran 3
Jumlah Petugas Pendataan menurut Provinsi
Provinsi Intama Innas PML Pencacah
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Aceh
2. Sumatera Utara
3. Sumatera Barat
4. Riau
5. Jambi
6. Sumatera Selatan
7. Bengkulu
8. Lampung
9. Bangka Belitung
10. Kepulauan Riau
11. DKI Jakarta
12. Jawa Barat
13. Jawa Tengah
14. D.I. Yogyakarta
15. Jawa Timur
16. Banten
17. Bali
18. Nusa Tenggara Barat
19. Nusa Tenggara Timur
20. Kalimantan Barat
21. Kalimantan Tengah
22. Kalimantan Selatan
23. Kalimantan Timur
24. Sulawesi Utara
25. Sulawesi Tengah
26. Sulawesi Selatan
27. Sulawesi Tenggara
28. Gorontalo
29. Sulawesi Barat
30. Maluku
31. Maluku Utara
32. Papua Barat
33. Papua
4
5
2
2
1
3
1
3
1
1
1
10
10
1
11
2
1
2
3
2
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
-
-
93
121
41
42
24
65
20
79
11
13
21
252
266
31
280
54
24
68
81
53
26
36
31
30
33
95
36
17
17
22
12
-
-
786
1,038
300
358
200
571
158
697
83
97
133
2,257
2,340
279
2,481
486
182
612
688
447
215
300
258
252
276
817
300
142
143
158
120
-
-
5.599
7.285
2.097
2.500
1.324
4.000
1.001
4.921
568
615
1.216
15.800
16.382
1.951
17.371
3.403
1.280
4.311
4.782
3.134
1.414
2.094
1.713
1.715
1.951
5.713
2.072
1.001
1.005
1.052
519
-
-
Total 80 1994 17.174 119.789
38
Lampiran 4 Daftar PBDT2015.PPLS
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK
FORUM KONSULTASI PUBLIK PEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU 2015 PBDT2015.PPLS
BLOK I. IDENTITAS WILAYAH SLS
1 Provinsi 5 2
2 Kabupaten/Kota *)
3 Kecamatan
4 Desa/Kelurahan/Nagari *)
NUSA TENGGARA BARAT
LOMBOK BARAT
SEKOTONG
PELANGGAN
0 1
1 00
0 10
5Nama SLS lengkap dibawah Desa/
Kelurahan/Nagari *)
6 Jumlah RTS pada kol (5) yg berkode 1 di SLS ini
Tingkat 2: RT 002
BLOK II. DAFTAR RTS
No.Nama Kepala Rumah Tangga (KRT)/
Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Alamat lengkap
(nama jalan/gang/lorong&nomor, RT/RW/dusun)
Nama Anggota Rumah Tangga (ART)
Lainnya
(1) (2) (4)(3)
2 SUPAWAN/ DUSUN DASAN BARU RT 002INAQ SUPAWAN/
3 MADIL/ 5201070107720170 DUSUN DASAN BARU RT 002ATI/
4 H AZHAR/ 5201010107720075 DUSUN DASAN BARU RT 002
5 MAENAH/ 5201137112470030 DUSUN DASAN BARU RT 002LAHMUDIN/
6
1 MAISAH/ 5201074107790084 DUSUN DASAN BARU RT 002SANI/
Nama : Tanda Tangan & Stempel:
*) Coret yang tidak sesuai
7
8
9
10
Tingkat 3:
Tingkat 1: DUSUN DASAN BARU
RAHASIA
Telah
diperiksa
oleh
asisten
fasilitator
(√ )
(7)
Halaman 1 dari 1 Halaman
Apakah rumah tangga
masih ada?
1. Ada
2. Tidak ada karena
pindah
3. Tidak ada karena
meninggal semua
4. Tidak dikenal
(5)
1 2 3 4
Keterangan
(6)
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Jabatan :
(Lingkari KODE)
39
Lampiran 5
Daftar PBDT2015.Program
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK
FORUM KONSULTASI PUBLIK PEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU 2015
(1) (2) (3)
2 AININ DUSUN DASAN BARU RT 003
3 BUHAIMIN DUSUN GILI GEDE RT 003
4 NI WAYAN ASTUTI DUSUN PALUH TINGGI RT 001
5 INAQ LENI DUSUN SELINDUNGAN RT 001
6
1 HAMZAH WADI DUSUN DASAN BARU RT 001
*) Coret yang tidak sesuai
7
8
9
Alamat
RAHASIA PBDT2015.Program
Halaman 1 dari 1 Halaman
(4)
PMKSODK
RASKIN
PKH
PBI
PMKSODK
(5) (6) (9) (10)
1 2 3 1 2 1 2
1 2 3 1 2 1 2
1 2 3 1 2 1 2
1 2 3 1 2 1 2
1 2 3 1 2 1 2
1 2 3 1 2 1 2
1 2 3 1 2 1 2
1 2 3 1 2 1 2
1 2 3 1 2 1 2
BLOK I. IDENTITAS WILAYAH SLS
1 Provinsi 5 2
2 Kabupaten/Kota *)
3 Kecamatan
4 Desa/Kelurahan/Nagari *)
NUSA TENGGARA BARAT
LOMBOK BARAT
SEKOTONG
PELANGGAN
0 1
1 00
0 10
5Nama SLS lengkap dibawah Desa/
Kelurahan/Nagari *)
6 Jumlah RTS pada kol (5) yg berkode 1 dan kol (8) berkode 2 di SLS ini
Tingkat 2:
Tingkat 3:
Tingkat 1:
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
Apakah ruta
(NAMA) ada di SLS
ini?
1. Ada
2. Tidak ada krn
pindah
3. Tidak ada krn
meninggal
semua
Sumber
Data
Status (NAMA) dalam
rumah tangga
1. Kepala rumah tangga
2. Anggota rumah tangga
(7) (8)
NamaNo. Nama lengkap
kepala rumah tangga
Apakah Nama kepala
rumah tangga di Kol (7)
ada di daftar
PBDT2015.PPLS?
1. Ada
2. Tidak ada
Keterangan
Telah
diperiksa
oleh
asisten
fasilitator
(√ )
BLOK II. DAFTAR RTS
10 1 2 3 1 2 1 2 1 2
Nama : Tanda Tangan & Stempel:Jabatan :
JIKA KOLOM (5) BERKODE 1
Lingkari (KODE) Lingkari (KODE) Lingkari (KODE)
40
Lampiran 6
Daftar PBDT2015.Lainnya untuk FKP Level Desa
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK
FORUM KONSULTASI PUBLIK PEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU 2015
BLOK II. DAFTAR RTS LAINNYA
No.Nama Kepala Rumah Tangga (KRT)
(sesuai dokumen identitas)
*) Coret yang tidak sesuai
(1) (2)
Nama Anggota Rumah Tangga (ART)
Lainnya
(sesuai dokumen identitas)
(3)
RAHASIA
Alamat lengkap
(nama jalan/gang/lorong&nomor, RT/RW/dusun)
(4)
PBDT2015.Lainnya
Keterangan
(5)
1 Provinsi
2 Kabupaten/Kota *)
4 Desa/Kelurahan/Nagari *)
5 Jumlah RTS lainnya di desa ini
BLOK I. IDENTITAS WILAYAH SLS
3 Kecamatan
Nama dan Tanda Tangan Kepala
Dusun/RW/SLS 1 Tingkat di
bawah Desa
(6)
41
Daftar PBDT2015.Lainnya untuk FKP Level Dusun/RW
42
Lampiran 7
Daftar PBDT2015.FKP
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK
FORUM KONSULTASI PUBLIK PEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU 2015PBDT2015.FKP
BLOK I. IDENTITAS WILAYAH SLS
1 Provinsi 5 2
2 Kabupaten/Kota *)
3 Kecamatan
4 Desa/Kelurahan/Nagari *)
NUSA TENGGARA BARAT
LOMBOK BARAT
SEKOTONG
PELANGGAN
0 1
1 00
0 10
5Nama SLS lengkap dibawah Desa/
Kelurahan/Nagari *)
Tingkat 1: DUSUN DASAN BARU
Tingkat 3:
BLOK II. DAFTAR RTS
No. Nama Kepala Rumah Tangga (KRT)
1 MAISAH
3 MADIL
4 H AZHAR
5 MAENAH
6 HAMZAH WADI
7
2 SUPAWAN
*) Coret yang tidak sesuai
8
9
10
(1) (2)
6 Jumlah RTS di daftar ini
Tingkat 2: RT 002
Nama Anggota Rumah Tangga (ART) Lainnya
(3)
INAQ SUPAWAN
SANI
ATI
LAHMUDIN
RAHASIA
Alamat lengkap
DUSUN DASAN BARU RT 002
DUSUN DASAN BARU RT 002
DUSUN DASAN BARU RT 002
DUSUN DASAN BARU RT 002
DUSUN DASAN BARU RT 002
DUSUN DASAN BARU RT 002
(4)
Keterangan
(5)
Halaman 1 dari 1 Halaman
43
Lampiran 8
Berita Acara untuk FKP level Desa
BERITA ACARA
FORUM KONSULTASI PUBLIK PEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU 2015
Hari/Tanggal :
Pukul :
Tempat :
Nama SLS satu tingkat di bawah desa/
kelurahan
Jumlah RTS
PBDT2015.
Program
Jumlah
Total RTSNo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1 Provinsi
2 Kabupaten/Kota *)
3 Kecamatan
4 Desa/Kelurahan/Nagari *)
*) Coret yang tidak sesuai
Kepala Desa/Kelurahan/Nagari*)
Nama, tanda tangan & stempel
Fasilitator
Nama & tanda tangan
Nama Kepala Dusun/RW/SLS satu
tingkat di bawah desa/kelurahan
Catatan
Tanda tangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Dengan ini kami menyatakan:
Bahwa telah ikut berpartisipasi dalam Forum Konsultasi Publik dalam rangka Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015 di
wilayah ini dan memahami bahwa rumah tangga/keluarga hasil Forum Konsultasi Publik ini seluruhnya akan didata,
tetapi penerima program bantuan akan ditetapkan oleh pemerintah.
Total
Jumlah RTS
PBDT2015.
PPLS
44
Berita Acara untuk FKP level Dusun/RW
45
Lampiran 9
Daftar Hadir Peserta untuk FKP level Desa
Hari/Tanggal
Pukul
Tempat
:
:
:
DAFTAR HADIR
FORUM KONSULTASI PUBLIK PEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU 2015
*) Coret yang tidak sesuai
1 Provinsi
2 Kabupaten/Kota *)
3 Kecamatan
4 Desa/Kelurahan/Nagari *)
Kepala Desa/Kelurahan/Nagari*)
Nama, tanda tangan & stempel
Asisten Fasilitator
Nama & tanda tangan
Nama Jabatan Tanda tangan
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
6. 6.
7. 7.
8. 8.
9. 9.
10. 10.
11. 11.
12. 12.
13. 13.
14. 14.
15. 15.
16. 16.
17. 17.
18. 18.
No.
Fasilitator
Nama & tanda tangan
46
Daftar Hadir Peserta untuk FKP level Dusun/RW
47
Lampiran 10
Lembar Rekapitulasi Manual Tingkat Desa
48
Lampiran 11
Lembar Rekapitulasi Manual Tingkat Kecamatan
49
Lampiran 12
Contoh Surat Undangan kepada Ketua SLSL (RW/Dusun) dan Tokoh Masyarakat untuk FKP
KOP Kantor Desa/Kelurahan (optional)
......................., ............................... 2015
Nomor : .....................
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Undangan Forum Konsultasi Publik (FKP)
Kepada yang terhormat:
Seluruh Kepala Dusun/RW
di Lingkungan Desa/Kelurahan ............
di-
Tempat
Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 460/2254/SJ tentang Pemutakhiran Basis Data Terpadu
(BDT) Program Perlindungan Sosial akan dilaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk memeriksa daftar rumah
tangga yang terdapat dalam BDT. Untuk itu diharapkan kehadiran Bapak/Ibu untuk berpartisipasi aktif dalam pertemuan
FKP sebagai sumbangsih kepedulian kita pada warga yang kurang mampuyang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : ................... / ................................ 2015
Waktu : ...................
Tempat : ...................................................................
Demi kelancaran FKP tersebut diharapkan kepada masing-masing Kepala Dusun/RW/ Lingkungan membawa:
a. Daftar nama kepala rumah tangga/ keluarga yang berada di lingkungan Saudara
b. Catatan/daftar rumah tangga/keluarga yang meninggal dan pindah/datang pada periode 2011-2015 (format
terlampir)
c. Stempel Dusun/RW/Lingkungan, jika ada.
Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara diucapkan banyak terima kasih.
Kepala Desa/Kelurahan
.................................................
ttd
Cap & Nama
50
Lampiran Undangan Forum Konsultasi Publik:
Contoh Daftar Mutasi Rumahtangga periode 2011-2015
Dusun/RW .................................Desa/Kelurahan.............................................
No. Nama Kepala Rumahtangga Jenis Mutasi*)
Tujuan/Asal**)
RT...........................................................
RT...........................................................
Keterangan :
- Daftar mutasi rumah tangga di buat per RT atau per Satuan wilayah di bawah dusun/RW
*) Tuliskan jenis mutasi untuk rumah tangga, apakah meninggal atau pindah masuk ke dusun/RW ini
atau pindah keluar dari dusun/RW ini
**) Jika jenis mutasi adalah pindah masuk ke dusun/RW ini, maka tuliskan asalnya dari mana namun
Jika jenis mutasi adalah pindah keluar dari dusun/RW ini, maka tuliskan tujuan pindahnya jika tahu
51
Lampiran 13
Daftar PBDT2015.RT (P0Q0)
6. Alamat
8. Nama KRT
5. Nama SLS
PBDT2015.RTPEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU 2015
I. PENGENALAN TEMPAT
1. Provinsi
10. Jumlah Keluarga
7. Nomor urut rumah tangga
RAHASIA
9. Jumlah ART
BADAN PUSAT STATISTIKREPUBLIK INDONESIA
a. .
b.
9 a. Sumber penerangan utama: 1. Listrik PLN 3. Bukan listrik2. Listrik non PLN
1. 450 watt 4. 2.200 watt2. 900 watt
5. > 2.200 watt3. 1.300 watt 6. Tanpa meteran
11 a. Penggunaan fasilitas tempat buang air besar: 1. Sendiri 3. Umum 2. Bersama 4. Tidak ada à (R.12)
12. Tempat pembuangan akhir tinja: 1. Tangki 3. Lubang tanah
2. SPAL
5. Pantai/tanah lapang/kebun
4. Kolam/sawah/sungai/danau/laut 6. Lainnya
1a. Status penguasaan bangunan tempat tinggal
yang ditempati:
1. Milik sendiri
4. Dinas2. Kontrak/sewa 5. Lainnya3. Bebas sewa
.
2. Luas lantai
III. KETERANGAN PERUMAHAN
4a. Jenis dinding terluas:
b. Jika R.4a berkode 1, 2 atau 3, kondisi dinding:
a.
b.
1. Tembok4. Anyaman bambu2. Plesteran anyaman bambu/
kawat
3. Kayu
1. Bagus/kualitas tinggi 2. Jelek/kualitas rendah
5a. Jenis atap terluas:
b. Jika R.5a berkode 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 7 kondisi atap:
a.
b.
01. Beton/genteng beton
04. Genteng tanah liat03. Genteng metal
06. Seng09. Jerami/ijuk/daun
daunan/rumbia02. Genteng keramik
05. Asbes
07. Sirap08. Bambu
1. Bagus/kualitas tinggi 2. Jelek/kualitas rendah
……… m2
1. Membeli eceran 2. Langganan8. Cara memperoleh air minum:
10. Bahan bakar/energi utama untuk memasak: 1. Listrik 4. Gas kota/biogas
2. Gas > 3 kg 5. Minyak tanah6. Briket
b. Jika R.9a berkode 1, daya terpasang:
b. Status lahan tempat tinggal yang ditempati: 1. Milik sendiri 3. Tanah negara2. Milik orang lain 4. Lainnya
3. Gas 3 kg
10. Lainnya
3. Tidak membeli
7. Arang
8. Kayu bakar9. Tidak memasak di rumah
5. Batang kayu
6. Bambu7. Lainnya
2. Kabupaten/Kota*)
3. Kecamatan
4. Desa/Kelurahan/Nagari*)
* Coret yang tidak sesuai
a.
b.
(dari PBDT2015.FKP Kolom (1))
5. a. Apakah ada ART yang memiliki usaha sendiri/bersama?
b. Jika “Ya” (R.5a = 1), isikan:
No. urut ARTLapangan usaha (tulis secara lengkap)
Kode sesuai di Blok IV Kol (20)
1) …...…............…………………………..
2) …...…............…………………………..
.……………………….................................................
.……………………….................................................
Jumlah
pekerja
a. Lahan
Nama(Orang)
6. Rumah tangga menjadi peserta program/memiliki kartu program berikut:
a. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/
Kartu Perlindungan Sosial (KPS)
c. Kartu Indonesia Sehat (KIS)/
BPJS Kesehatan/Jamkesmas
b. Kartu Indonesia Pintar (KIP)/
Bantuan Siswa Miskin (BSM)
V.
.
KEPEMILIKAN ASET DAN KEIKUTSERTAAN PROGRAM
4. Jumlah ternak yang dimiliki (ekor):
1. Rumah tangga memiliki sendiri aset bergerak sebagai berikut:
a.
b.
c.
d.
a. Tabung gas 5,5 kg atau lebih 1. Ya 2. Tidak
b. Lemari es/kulkas 3. Ya 4. Tidak
c. AC 1. Ya 2. Tidak
d. Pemanas air (water heater) 3. Ya 4. Tidak
3. Ya 4. Tidak
i. Sepeda
j. Sepeda motor
1. Ya 2. Tidak
l. Perahu
3. Ya 4. Tidak
e.e. Telepon rumah (PSTN) 1. Ya 2. Tidak
g.
h. Komputer/laptop
1. Ya 2. Tidak
m.m. Motor tempel
3. Ya 4. Tidak
n.n. Perahu motor
1. Ya 2. Tidak
3) …...…............………………………….. .……………………….................................................
Omset usaha perbulan
i.
j.
l.
d. Babi
e. Kambing/Domba
a. Sapi
b. Kerbau
c. Kuda
1. Ya 2. Tidak
3. Ya 4. Tidak
1. Ya 2. Tidak
1. Ya 2. Tidak
3. Ya 4. Tidak
1. Ya 2. Tidak à (R.6)
(Sesuai di Blok IV Kol (1) )1. Ada
2. Tidak ada(1) (2) (3) (4) (5)
f.f. Televisi 3. Ya 4. Tidak
k. Mobil 1. Ya 2. Tidak k.
d. BPJS Kesehatan peserta mandiri 3. Ya 4. Tidak
e. Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek)/
BPJS ketenagakerjaan
f. Asuransi kesehatan lainnya
g. Program Keluarga Harapan (PKH)
h. Beras untuk orang miskin (Raskin)
1. Ya 2. Tidak
3. Ya 4. Tidak
3) 5 – <10 juta
4) ≥ 10 juta2) 1 - < 5 juta
1) < 1 juta
Tempat/Lokasi
Usaha
a.
b.
c.
d.
e.
g.
f.
h.
Rincian 7-14 untuk Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin/nikah
a.
b.
c.
d.
e.
10. Metode kontrasepsi yang sedang digunakan:
1. IUD
2. MOW
3. MOP
4. Implant
5. Suntik
6. Pil
7. Kondom
8. Tradisional
8. Usia kawin pertama:
a. Suami
b. Istri
9. Kepesertaan KB:
1. Ya 2. Tidak à (R.14)
11. Sudah berapa lama menggunakan metode tersebut?
Tahun
Bulan
.............
.............5. Takut efek samping
6. Pelayanan KB jauh
7. Tidak mampu/mahal
9. Lainnya
14. Jika tidak ber-KB (R.9 = 2), apa alasan utamanya?
1. Sedang hamil
2. Alasan fertilitas
3. Tidak menyetujui KB
4. Tidak tahu tentang KB
7. No. urut ART (Sesuai di Blok IV Kol (1) )
g. Emas/perhiasan & tabungan (senilai
10 gram emas)
3. Ya 4. Tidak h.
o. Kapal o.1. Ya 2. Tidak
b. Rumah di tempat lain 3. Ya 4. Tidak
1. Ya, ..................... m2 2. Tidak
3. Rumah tangga memiliki aset tidak bergerak sebagai berikut:
/a.
b.
a.
b.
a.
b.
a.
b.
13. Apakah ingin punya anak lagi?
1. Ya, segera (kurang dari 2 tahun)
2. Ya, kemudian (lebih dari 2 tahun)
3. Tidak ingin punya anak lagi
6. Jumlah kamar tidur: ……… kamari. Kredit Usaha Rakyat (KUR) 1. Ya 2. Tidak i.
8. Ingin punya anak
5. Hasil pencacahan rumah tangga:
( ......................................)
Saya menyatakan telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan prosedur
( .......................................... )Tanda Tangan Pemeriksa
Saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan adalah benar,
dan boleh dipergunakan untuk keperluan pemerintah
Nama Lengkap & Tanda Tangan Responden
3. Jenis lantai terluas:02. Keramik
05. Kayu/papan kualitas tinggi 09. Tanah
03. Parket/vinil/permadani
01. Marmer/granit
04. Ubin/tegel/teraso
06. Semen/bata merah
07. Bambu
08. Kayu/papan kualitas rendah
10. Lainnya
2 01. Air kemasan bermerk
07. Sumur tak terlindung
02. Air isi ulang
08. Mata air terlindung
03. Leding meteran
09. Mata air tak terlindung
04. Leding eceran
10. Air sungai/danau/waduk
05. Sumur bor/pompa
11. Air hujan
06. Sumur terlindung
12. Lainnya
7. Sumber air minum:
b. Jenis kloset: 1. Leher angsa 3. Cemplung/cubluk
2. Plengsengan 4. Tidak pakai
8. Lainnya
12. Tempat pelayanan KB:
1. RS Pemerintah
2. RS Swasta
3. Klinik Utama/Pratama4. Praktek Dokter
7. Pustu/Pusling/Bidan Desa
6. Puskesmas/Poskesdes/Polindes
5. Praktek Bidan
2. a. Jumlah nomor HP aktif yang dimiliki oleh seluruh anggota rumah tangga : ………. buah
(STOP)
b. Jumlah TV layar datar minimal 30 inch yang dimilki rumah tangga : ………. buah
a.
b.
1. Selesai dicacah
2. Rumah tangga tidak ditemukan
3. Rumah tangga pindah/bangunan sensus sudah tidak ada
Saya menyatakan telah melaksanakan pencacahan sesuai dengan prosedur
( ......................................... )Tanda Tangan Pencacah
1. Tanggal pencacahan :
.....………...................... Kode
Tanggal Bulan Tahun
2. Nama pencacah :
2 0 1 5
3. Tanggal pemeriksaan :
.....………...................... Kode
Tanggal Bulan Tahun
4. Nama pemeriksa :
2 0 1 5
II. KETERANGAN PETUGAS DAN RESPONDEN
4. Bagian dari rumah tangga di dokumen PBDT2015.FKP
P0Q0
52
RAHASIA
Apakah ada anak dari Kepala Keluarga yang masih menjadi tanggungan tetapi sedang sekolah/kuliah dan tidak tinggal dalam ruta ini? Jika ada, sebutkan; Jika tidak ada à BLOK V
Kode Kolom 8Status perkawinan:
1. Belum kawin
2. Kawin/nikah
3. Cerai hidup
4. Cerai mati
Kode Kolom 13Jenis cacat:
00. Tidak cacat
01. Tuna daksa/
cacat tubuh
02. Tuna netra/buta
03. Tuna rungu
04. Tuna wicara
05. Tuna rungu & wicara
06. Tuna netra & cacat
tubuh
07. Tuna netra, rungu,
& wicara
Kode Kolom 3 Hubungan dengan
kepala rumah tangga:
1. Kepala rumah
tangga
2. Istri/suami
3. Anak
4. Menantu
5. Cucu
6. Orang tua/
mertua
7. Pembantu ruta
8. Lainnya
Kode Kolom 9Kepemilikan akta/buku
nikah atau akta cerai:
0. Tidak
1. Ya, dapat ditunjukkan
2. Ya, tidak dapat
ditunjukkan
Kode Kolom 5Hubungan dengan
kepala keluarga:
1. Kepala keluarga
2. Istri/suami
3. Anak
4. Menantu
5. Cucu
6. Orang tua/
mertua
7. Pembantu ruta
8. Lainnya
(1) (2)
No.
Urut
NAMA ANGGOTA RUMAH TANGGA
(Tulis siapa saja yang biasanya tinggal dan makan di rumah tangga ini BAIK
DEWASA, ANAK-ANAK, MAUPUN BAYI. Tuliskan nama sesuai dengan
identitas, beserta Nomor Induk Kependudukan (NIK))
(7)(3) (5)(4) (6)
Hubungan
dengan
kepala
rumah
tangga
Nomor
urut
keluarga
Hubungan
dengan
kepala
keluarga
Jenis
kelamin
Umur
(Tahun)
(8)
Status
perkawinan
(Isikan
KODE)
(Isikan
KODE)
(Isikan
KODE)(18) (20)
Ijazah
tertinggi
yang dimiliki
Lapangan
usaha dari
pekerjaan
utama
(Isikan KODE)
(19)(11) (12)
Kepemilikan
kartu
identitas
0. Tidak memiliki
1. Akta Kelahiran
2. Kartu Pelajar
4. KTP
8. SIM
(Jumlahkan KODE
yang Sesuai)
UNTUK
WANITA USIA
10-49 TAHUN
dan KOL (8) = 2
Status
kehamilan
1. Ya
2. Tidak
(13) (14) (15)
Jenis
cacat
Penyakit
kronis/
menahun
(Isikan KODE)(Isikan
KODE)
(Isikan
KODE)
(10)
Tercantum
dalam
Kartu
Keluarga
(KK) di
rumah
tangga ini
1. Ya
2. Tidak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
(Isikan
KODE)
1. Laki-
laki
2. Perem-
puan
ANGGOTA RUMAH TANGGA
NIK:
Nama:…………………………………………………………………………………..
NIK:
Nama:…………………………………………………………………………………..
NIK:
Nama:…………………………………………………………………………………..
NIK:
Nama:…………………………………………………………………………………..
NIK:
Nama:…………………………………………………………………………………..
NIK:
Nama:…………………………………………………………………………………..
NIK:
Nama:…………………………………………………………………………………..
NIK:
Nama:…………………………………………………………………………………..
NIK:
Nama:…………………………………………………………………………………..
(9)
JIKA
KOL (8) =
2 atau 3 ,
Kepe-
milikan
akta/buku
nikah atau
akta cerai
(Isikan
KODE)
IV. KETERANGAN SOSIAL EKONOMI_
(17)
Kelas
tertinggi
yang
pernah/
sedang
diduduki
(Isikan
KODE)(16)
Jenjang dan
jenis
pendidikan
tertinggi yang
pernah/
sedang
diduduki
(Isikan KODE)
JIKA KOLOM (15) = 1 atau 2
(21)
Status
kedudukan
dalam
pekerjaan
utama
(Isikan
KODE)
Bekerja/membantu
bekerja selama
seminggu yang lalu
1. Ya, .... jam
2. Tidak à Stop
08. Tuna rungu, wicara,
& cacat tubuh
09. Tuna rungu, wicara,
netra, & cacat tubuh
10. Cacat mental
retardasi
11. Mantan penderita
gangguan jiwa
12. Cacat fisik & mental
Kode Kolom 21Status kedudukan dalam
pekerjaan utama:
1. Berusaha sendiri
2. Berusaha dibantu buruh tidak
tetap/tidak dibayar
3. Berusaha dibantu buruh tetap/
dibayar
4. Buruh/karyawan/pegawai swasta
5. PNS/TNI/Polri/BUMN/BUMD/
anggota legislatif
6. Pekerja bebas pertanian
7. Pekerja bebas non-pertanian
8. Pekerja keluarga/tidak dibayar
Kode Kolom 15 Partisipasi sekolah:
0. Tidak/belum
pernah sekolah
1. Masih
sekolah
2. Tidak
bersekolah lagi
Kode Kolom 20Lapangan usaha dari pekerjaan utama:
1. Pertanian tanaman
padi & palawija
2. Hortikultura
3. Perkebunan
4. Perikanan tangkap
5. Perikanan budidaya
6. Peternakan
7. Kehutanan & pertanian lainnya
8. Pertambangan/penggalian
9. Industri pengolahan
10. Listrik dan gas
11. Bangunan/konstruksi
Kode Kolom 14Penyakit kronis/menahun:
0. Tidak Ada
1. Hipertensi (tekanan darah tinggi)
2. Rematik
3. Asma
4. Masalah jantung
5. Diabetes (kencing manis)
6. Tuberculosis (TBC)
7. Stroke
8. Kanker atau tumor ganas
9. Lainnya (gagal ginjal, paru-paru flek,
dan sejenisnya)
Kode Kolom 16Jenjang dan jenis pendidikan
tertinggi yang pernah/ sedang
diduduki:
01. SD/SDLB
02. Paket A
03. M. Ibtidaiyah
04. SMP/SMPLB
05. Paket B
06. M. Tsanawiyah
07. SMA/SMK/SMALB
08. Paket C
09. M. Aliyah
10. Perguruan tinggi
Kode Kolom 17Kelas tertinggi yang pernah/
sedang diduduki:
1 2 3 4 5 6 7 8 (Tamat)
Kode Kolom 18Ijazah tertinggi yang dimiliki:
0. Tidak punya ijazah
1. SD/sederajat
2. SMP/ sederajat
3. SMA/ sederajat
4. D1/D2/D3
5. D4/S1
6. S2/S3
1. Nama NISN/ NO KTM:
2. Alamat tempat tinggal
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
4. Nama sekolah
1. Nama NISN/ NO KTM:
2. Alamat Tempat Tinggal
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
4. Nama Sekolah
:
:
:
:
:
:
:
:
NIK:
Nama:…………………………………………………………………………………..
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Partisipasi
sekolah
(Isikan
KODE)
UNTUK ART 5 TAHUN KE ATAS
12. Perdagangan
13. Hotel & rumah makan
14. Transportasi &
pergudangan
15. Informasi & komunikasi
16. Keuangan & asuransi
17. Jasa pendidikan
18. Jasa kesehatan
19. Jasa kemasyarakatan,
pemerintahan & perorangan
20. Pemulung
21. Lainnya
53
Daftar PBDT2015.RT (P0Q1)
6. Alamat
8. Nama KRT
5. Nama SLS
PBDT2015.RTPEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU 2015
I. PENGENALAN TEMPAT
1. Provinsi
10. Jumlah Keluarga
7. Nomor urut rumah tangga
RAHASIA
9. Jumlah ART
BADAN PUSAT STATISTIKREPUBLIK INDONESIA
a. .
b.
9 a. Sumber penerangan utama: 1. Listrik PLN 3. Bukan listrik2. Listrik non PLN
1. 450 watt 4. 2.200 watt2. 900 watt
5. > 2.200 watt3. 1.300 watt 6. Tanpa meteran
11 a. Penggunaan fasilitas tempat buang air besar: 1. Sendiri 3. Umum 2. Bersama 4. Tidak ada à (R.12)
12. Tempat pembuangan akhir tinja: 1. Tangki 3. Lubang tanah
2. SPAL
5. Pantai/tanah lapang/kebun
4. Kolam/sawah/sungai/danau/laut 6. Lainnya
1a. Status penguasaan bangunan tempat tinggal
yang ditempati:
1. Milik sendiri
4. Dinas2. Kontrak/sewa 5. Lainnya3. Bebas sewa
.
2. Luas lantai
III. KETERANGAN PERUMAHAN
4a. Jenis dinding terluas:
b. Jika R.4a berkode 1, 2 atau 3, kondisi dinding:
a.
b.
1. Tembok4. Anyaman bambu2. Plesteran anyaman bambu/
kawat
3. Kayu
1. Bagus/kualitas tinggi 2. Jelek/kualitas rendah
5a. Jenis atap terluas:
b. Jika R.5a berkode 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 7 kondisi atap:
a.
b.
01. Beton/genteng beton
04. Genteng tanah liat03. Genteng metal
06. Seng09. Jerami/ijuk/daun
daunan/rumbia02. Genteng keramik
05. Asbes
07. Sirap08. Bambu
1. Bagus/kualitas tinggi 2. Jelek/kualitas rendah
……… m2
1. Membeli eceran 2. Langganan8. Cara memperoleh air minum:
10. Bahan bakar/energi utama untuk memasak: 1. Listrik 4. Gas kota/biogas
2. Gas > 3 kg 5. Minyak tanah6. Briket
b. Jika R.9a berkode 1, daya terpasang:
b. Status lahan tempat tinggal yang ditempati: 1. Milik sendiri 3. Tanah negara2. Milik orang lain 4. Lainnya
3. Gas 3 kg
10. Lainnya
3. Tidak membeli
7. Arang
8. Kayu bakar9. Tidak memasak di rumah
5. Batang kayu
6. Bambu7. Lainnya
2. Kabupaten/Kota*)
3. Kecamatan
4. Desa/Kelurahan/Nagari*)
* Coret yang tidak sesuai
a.
b.
(dari PBDT2015.FKP Kolom (1))
5. a. Apakah ada ART yang memiliki usaha sendiri/bersama?
b. Jika “Ya” (R.5a = 1), isikan:
No. urut ARTLapangan usaha (tulis secara lengkap)
Kode sesuai di Blok IV Kol (20)
1) …...…............…………………………..
2) …...…............…………………………..
.……………………….................................................
.……………………….................................................
Jumlah
pekerja
a. Lahan
Nama(Orang)
6. Rumah tangga menjadi peserta program/memiliki kartu program berikut:
a. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/
Kartu Perlindungan Sosial (KPS)
c. Kartu Indonesia Sehat (KIS)/
BPJS Kesehatan/Jamkesmas
b. Kartu Indonesia Pintar (KIP)/
Bantuan Siswa Miskin (BSM)
V.
.
KEPEMILIKAN ASET DAN KEIKUTSERTAAN PROGRAM
4. Jumlah ternak yang dimiliki (ekor):
1. Rumah tangga memiliki sendiri aset bergerak sebagai berikut:
a.
b.
c.
d.
a. Tabung gas 5,5 kg atau lebih 1. Ya 2. Tidak
b. Lemari es/kulkas 3. Ya 4. Tidak
c. AC 1. Ya 2. Tidak
d. Pemanas air (water heater) 3. Ya 4. Tidak
3. Ya 4. Tidak
i. Sepeda
j. Sepeda motor
1. Ya 2. Tidak
l. Perahu
3. Ya 4. Tidak
e.e. Telepon rumah (PSTN) 1. Ya 2. Tidak
g.
h. Komputer/laptop
1. Ya 2. Tidak
m.m. Motor tempel
3. Ya 4. Tidak
n.n. Perahu motor
1. Ya 2. Tidak
3) …...…............………………………….. .……………………….................................................
Omset usaha perbulan
i.
j.
l.
d. Babi
e. Kambing/Domba
a. Sapi
b. Kerbau
c. Kuda
1. Ya 2. Tidak
3. Ya 4. Tidak
1. Ya 2. Tidak
1. Ya 2. Tidak
3. Ya 4. Tidak
1. Ya 2. Tidak à (R.6)
(Sesuai di Blok IV Kol (1) )1. Ada
2. Tidak ada(1) (2) (3) (4) (5)
f.f. Televisi 3. Ya 4. Tidak
k. Mobil 1. Ya 2. Tidak k.
d. BPJS Kesehatan peserta mandiri 3. Ya 4. Tidak
e. Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek)/
BPJS ketenagakerjaan
f. Asuransi kesehatan lainnya
g. Program Keluarga Harapan (PKH)
h. Beras untuk orang miskin (Raskin)
1. Ya 2. Tidak
3. Ya 4. Tidak
3) 5 – <10 juta
4) ≥ 10 juta2) 1 - < 5 juta
1) < 1 juta
Tempat/Lokasi
Usaha
a.
b.
c.
d.
e.
g.
f.
h.
Rincian 7-14 untuk Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin/nikah
a.
b.
c.
d.
e.
10. Metode kontrasepsi yang sedang digunakan:
1. IUD
2. MOW
3. MOP
4. Implant
5. Suntik
6. Pil
7. Kondom
8. Tradisional
8. Usia kawin pertama:
a. Suami
b. Istri
9. Kepesertaan KB:
1. Ya 2. Tidak à (R.14)
11. Sudah berapa lama menggunakan metode tersebut?
Tahun
Bulan
.............
.............5. Takut efek samping
6. Pelayanan KB jauh
7. Tidak mampu/mahal
9. Lainnya
14. Jika tidak ber-KB (R.9 = 2), apa alasan utamanya?
1. Sedang hamil
2. Alasan fertilitas
3. Tidak menyetujui KB
4. Tidak tahu tentang KB
7. No. urut ART (Sesuai di Blok IV Kol (1) )
g. Emas/perhiasan & tabungan (senilai
10 gram emas)
3. Ya 4. Tidak h.
o. Kapal o.1. Ya 2. Tidak
b. Rumah di tempat lain 3. Ya 4. Tidak
1. Ya, ..................... m2 2. Tidak
3. Rumah tangga memiliki aset tidak bergerak sebagai berikut:
/a.
b.
a.
b.
a.
b.
a.
b.
13. Apakah ingin punya anak lagi?
1. Ya, segera (kurang dari 2 tahun)
2. Ya, kemudian (lebih dari 2 tahun)
3. Tidak ingin punya anak lagi
6. Jumlah kamar tidur: ……… kamari. Kredit Usaha Rakyat (KUR) 1. Ya 2. Tidak i.
8. Ingin punya anak
5. Hasil pencacahan rumah tangga:
( ......................................)
Saya menyatakan telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan prosedur
( .......................................... )Tanda Tangan Pemeriksa
Saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan adalah benar,
dan boleh dipergunakan untuk keperluan pemerintah
Nama Lengkap & Tanda Tangan Responden
3. Jenis lantai terluas:02. Keramik
05. Kayu/papan kualitas tinggi 09. Tanah
03. Parket/vinil/permadani
01. Marmer/granit
04. Ubin/tegel/teraso
06. Semen/bata merah
07. Bambu
08. Kayu/papan kualitas rendah
10. Lainnya
2 01. Air kemasan bermerk
07. Sumur tak terlindung
02. Air isi ulang
08. Mata air terlindung
03. Leding meteran
09. Mata air tak terlindung
04. Leding eceran
10. Air sungai/danau/waduk
05. Sumur bor/pompa
11. Air hujan
06. Sumur terlindung
12. Lainnya
7. Sumber air minum:
b. Jenis kloset: 1. Leher angsa 3. Cemplung/cubluk
2. Plengsengan 4. Tidak pakai
8. Lainnya
12. Tempat pelayanan KB:
1. RS Pemerintah
2. RS Swasta
3. Klinik Utama/Pratama4. Praktek Dokter
7. Pustu/Pusling/Bidan Desa
6. Puskesmas/Poskesdes/Polindes
5. Praktek Bidan
2. a. Jumlah nomor HP aktif yang dimiliki oleh seluruh anggota rumah tangga : ………. buah
(STOP)
a.
b.
1. Selesai dicacah
2. Rumah tangga tidak ditemukan
3. Rumah tangga pindah/bangunan sensus sudah tidak ada
Saya menyatakan telah melaksanakan pencacahan sesuai dengan prosedur
( ......................................... )Tanda Tangan Pencacah
1. Tanggal pencacahan :
.....………...................... Kode
Tanggal Bulan Tahun
2. Nama pencacah :
2 0 1 5
3. Tanggal pemeriksaan :
.....………...................... Kode
Tanggal Bulan Tahun
4. Nama pemeriksa :
2 0 1 5
II. KETERANGAN PETUGAS DAN RESPONDEN
4. Bagian dari rumah tangga di dokumen PBDT2015.FKP
P0Q1
b. Jumlah ruangan di rumah yang ditempati : ………. ruangan
54
RAHASIA
Apakah ada anak dari Kepala Keluarga yang masih menjadi tanggungan tetapi sedang sekolah/kuliah dan tidak tinggal dalam ruta ini? Jika ada, sebutkan; Jika tidak ada à BLOK V
Kode Kolom 8Status perkawinan:
1. Belum kawin
2. Kawin/nikah
3. Cerai hidup
4. Cerai mati
Kode Kolom 13Jenis cacat:
00. Tidak cacat
01. Tuna daksa/
cacat tubuh
02. Tuna netra/buta
03. Tuna rungu
04. Tuna wicara
05. Tuna rungu & wicara
06. Tuna netra & cacat
tubuh
07. Tuna netra, rungu,
& wicara
Kode Kolom 3 Hubungan dengan
kepala rumah tangga:
1. Kepala rumah
tangga
2. Istri/suami
3. Anak
4. Menantu
5. Cucu
6. Orang tua/
mertua
7. Pembantu ruta
8. Lainnya
Kode Kolom 9Kepemilikan akta/buku
nikah atau akta cerai:
0. Tidak
1. Ya, dapat ditunjukkan
2. Ya, tidak dapat
ditunjukkan
Kode Kolom 5Hubungan dengan
kepala keluarga:
1. Kepala keluarga
2. Istri/suami
3. Anak
4. Menantu
5. Cucu
6. Orang tua/
mertua
7. Pembantu ruta
8. Lainnya
(1) (2)
No.
Urut
NAMA ANGGOTA RUMAH TANGGA
(Tulis siapa saja yang biasanya tinggal dan makan di rumah tangga ini BAIK
DEWASA, ANAK-ANAK, MAUPUN BAYI. Tuliskan nama sesuai dengan
identitas, beserta Nomor Induk Kependudukan (NIK))
(7)(3) (5)(4) (6)
Hubungan
dengan
kepala
rumah
tangga
Nomor
urut
keluarga
Hubungan
dengan
kepala
keluarga
Jenis
kelamin
Umur
(Tahun)
(8)
Status
perkawinan
(Isikan
KODE)
(Isikan
KODE)
(Isikan
KODE)(18) (20)
Ijazah
tertinggi
yang dimiliki
Lapangan
usaha dari
pekerjaan
utama
(Isikan KODE)
(19)(11) (12)
Kepemilikan
kartu
identitas
0. Tidak memiliki
1. Akta Kelahiran
2. Kartu Pelajar
4. KTP
8. SIM
(Jumlahkan KODE
yang Sesuai)
UNTUK
WANITA USIA
10-49 TAHUN
dan KOL (8) = 2
Status
kehamilan
1. Ya
2. Tidak
(13) (14) (15)
Jenis
cacat
Penyakit
kronis/
menahun
(Isikan KODE)(Isikan
KODE)
(Isikan
KODE)
(10)
Tercantum
dalam
Kartu
Keluarga
(KK) di
rumah
tangga ini
1. Ya
2. Tidak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
(Isikan
KODE)
1. Laki-
laki
2. Perem-
puan
ANGGOTA RUMAH TANGGA
NIK:
Nama:…………………………………………………………………………………..
NIK:
Nama:…………………………………………………………………………………..
NIK:
Nama:…………………………………………………………………………………..
NIK:
Nama:…………………………………………………………………………………..
NIK:
Nama:…………………………………………………………………………………..
NIK:
Nama:…………………………………………………………………………………..
NIK:
Nama:…………………………………………………………………………………..
NIK:
Nama:…………………………………………………………………………………..
NIK:
Nama:…………………………………………………………………………………..
(9)
JIKA
KOL (8) =
2 atau 3 ,
Kepe-
milikan
akta/buku
nikah atau
akta cerai
(Isikan
KODE)
IV. KETERANGAN SOSIAL EKONOMI_
(17)
Kelas
tertinggi
yang
pernah/
sedang
diduduki
(Isikan
KODE)(16)
Jenjang dan
jenis
pendidikan
tertinggi yang
pernah/
sedang
diduduki
(Isikan KODE)
JIKA KOLOM (15) = 1 atau 2
(21)
Status
kedudukan
dalam
pekerjaan
utama
(Isikan
KODE)
Bekerja/membantu
bekerja selama
seminggu yang lalu
1. Ya, .... jam
2. Tidak à Stop
08. Tuna rungu, wicara,
& cacat tubuh
09. Tuna rungu, wicara,
netra, & cacat tubuh
10. Cacat mental
retardasi
11. Mantan penderita
gangguan jiwa
12. Cacat fisik & mental
Kode Kolom 21Status kedudukan dalam
pekerjaan utama:
1. Berusaha sendiri
2. Berusaha dibantu buruh tidak
tetap/tidak dibayar
3. Berusaha dibantu buruh tetap/
dibayar
4. Buruh/karyawan/pegawai swasta
5. PNS/TNI/Polri/BUMN/BUMD/
anggota legislatif
6. Pekerja bebas pertanian
7. Pekerja bebas non-pertanian
8. Pekerja keluarga/tidak dibayar
Kode Kolom 15 Partisipasi sekolah:
0. Tidak/belum
pernah sekolah
1. Masih
sekolah
2. Tidak
bersekolah lagi
Kode Kolom 20Lapangan usaha dari pekerjaan utama:
1. Pertanian tanaman
padi & palawija
2. Hortikultura
3. Perkebunan
4. Perikanan tangkap
5. Perikanan budidaya
6. Peternakan
7. Kehutanan & pertanian lainnya
8. Pertambangan/penggalian
9. Industri pengolahan
10. Listrik dan gas
11. Bangunan/konstruksi
Kode Kolom 14Penyakit kronis/menahun:
0. Tidak Ada
1. Hipertensi (tekanan darah tinggi)
2. Rematik
3. Asma
4. Masalah jantung
5. Diabetes (kencing manis)
6. Tuberculosis (TBC)
7. Stroke
8. Kanker atau tumor ganas
9. Lainnya (gagal ginjal, paru-paru flek,
dan sejenisnya)
Kode Kolom 16Jenjang dan jenis pendidikan
tertinggi yang pernah/ sedang
diduduki:
01. SD/SDLB
02. Paket A
03. M. Ibtidaiyah
04. SMP/SMPLB
05. Paket B
06. M. Tsanawiyah
07. SMA/SMK/SMALB
08. Paket C
09. M. Aliyah
10. Perguruan tinggi
Kode Kolom 17Kelas tertinggi yang pernah/
sedang diduduki:
1 2 3 4 5 6 7 8 (Tamat)
Kode Kolom 18Ijazah tertinggi yang dimiliki:
0. Tidak punya ijazah
1. SD/sederajat
2. SMP/ sederajat
3. SMA/ sederajat
4. D1/D2/D3
5. D4/S1
6. S2/S3
1. Nama NISN/ NO KTM:
2. Alamat tempat tinggal
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
4. Nama sekolah
1. Nama NISN/ NO KTM:
2. Alamat Tempat Tinggal
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
4. Nama Sekolah
:
:
:
:
:
:
:
:
NIK:
Nama:…………………………………………………………………………………..
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Partisipasi
sekolah
(Isikan
KODE)
UNTUK ART 5 TAHUN KE ATAS
12. Perdagangan
13. Hotel & rumah makan
14. Transportasi &
pergudangan
15. Informasi & komunikasi
16. Keuangan & asuransi
17. Jasa pendidikan
18. Jasa kesehatan
19. Jasa kemasyarakatan,
pemerintahan & perorangan
20. Pemulung
21. Lainnya
55
Daftar PBDT2015.RT (P1Q0)
6. Alamat
8. Nama KRT
5. Nama SLS
PBDT2015.RTPEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU 2015
I. PENGENALAN TEMPAT
1. Provinsi
10. Jumlah Keluarga
7. Nomor urut rumah tangga
RAHASIA
9. Jumlah ART
BADAN PUSAT STATISTIKREPUBLIK INDONESIA
a. .
b.
9 a. Sumber penerangan utama: 1. Listrik PLN 3. Bukan listrik2. Listrik non PLN
1. 450 watt 4. 2.200 watt2. 900 watt
5. > 2.200 watt3. 1.300 watt 6. Tanpa meteran
11 a. Penggunaan fasilitas tempat buang air besar: 1. Sendiri 3. Umum 2. Bersama 4. Tidak ada à (R.12)
12. Tempat pembuangan akhir tinja: 1. Tangki 3. Lubang tanah
2. SPAL
5. Pantai/tanah lapang/kebun
4. Kolam/sawah/sungai/danau/laut 6. Lainnya
1a. Status penguasaan bangunan tempat tinggal
yang ditempati:
1. Milik sendiri
4. Dinas2. Kontrak/sewa 5. Lainnya3. Bebas sewa
.
2. Luas lantai
III. KETERANGAN PERUMAHAN
4a. Jenis dinding terluas:
b. Jika R.4a berkode 1, 2 atau 3, kondisi dinding:
a.
b.
1. Tembok4. Anyaman bambu2. Plesteran anyaman bambu/
kawat
3. Kayu
1. Bagus/kualitas tinggi 2. Jelek/kualitas rendah
5a. Jenis atap terluas:
b. Jika R.5a berkode 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 7 kondisi atap:
a.
b.
01. Beton/genteng beton
04. Genteng tanah liat03. Genteng metal
06. Seng09. Jerami/ijuk/daun
daunan/rumbia02. Genteng keramik
05. Asbes
07. Sirap08. Bambu
1. Bagus/kualitas tinggi 2. Jelek/kualitas rendah
……… m2
1. Membeli eceran 2. Langganan8. Cara memperoleh air minum:
10. Bahan bakar/energi utama untuk memasak: 1. Listrik 4. Gas kota/biogas
2. Gas > 3 kg 5. Minyak tanah6. Briket
b. Jika R.9a berkode 1, daya terpasang:
b. Status lahan tempat tinggal yang ditempati: 1. Milik sendiri 3. Tanah negara2. Milik orang lain 4. Lainnya
3. Gas 3 kg
10. Lainnya
3. Tidak membeli
7. Arang
8. Kayu bakar9. Tidak memasak di rumah
5. Batang kayu
6. Bambu7. Lainnya
2. Kabupaten/Kota*)
3. Kecamatan
4. Desa/Kelurahan/Nagari*)
* Coret yang tidak sesuai
a.
b.
(dari PBDT2015.FKP Kolom (1))
5. a. Apakah ada ART yang memiliki usaha sendiri/bersama?
b. Jika “Ya” (R.5a = 1), isikan:
No. urut ARTLapangan usaha (tulis secara lengkap)
Kode sesuai di Blok IV Kol (20)
1) …...…............…………………………..
2) …...…............…………………………..
.……………………….................................................
.……………………….................................................
Jumlah
pekerja
a. Lahan
Nama(Orang)
6. Rumah tangga menjadi peserta program/memiliki kartu program berikut:
a. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/
Kartu Perlindungan Sosial (KPS)
c. Kartu Indonesia Sehat (KIS)/
BPJS Kesehatan/Jamkesmas
b. Kartu Indonesia Pintar (KIP)/
Bantuan Siswa Miskin (BSM)
V.
.
KEPEMILIKAN ASET DAN KEIKUTSERTAAN PROGRAM
4. Jumlah ternak yang dimiliki (ekor):
1. Rumah tangga memiliki sendiri aset bergerak sebagai berikut:
a.
b.
c.
d.
a. Tabung gas 5,5 kg atau lebih 1. Ya 2. Tidak
b. Lemari es/kulkas 3. Ya 4. Tidak
c. AC 1. Ya 2. Tidak
d. Pemanas air (water heater) 3. Ya 4. Tidak
3. Ya 4. Tidak
i. Sepeda
j. Sepeda motor
1. Ya 2. Tidak
l. Perahu
3. Ya 4. Tidak
e.e. Telepon rumah (PSTN) 1. Ya 2. Tidak
g.
h. Komputer/laptop
1. Ya 2. Tidak
m.m. Motor tempel
3. Ya 4. Tidak
n.n. Perahu motor
1. Ya 2. Tidak
3) …...…............………………………….. .……………………….................................................
Omset usaha perbulan
i.
j.
l.
d. Babi
e. Kambing/Domba
a. Sapi
b. Kerbau
c. Kuda
1. Ya 2. Tidak
3. Ya 4. Tidak
1. Ya 2. Tidak
1. Ya 2. Tidak
3. Ya 4. Tidak
1. Ya 2. Tidak à (R.6)
(Sesuai di Blok IV Kol (1) )1. Ada
2. Tidak ada(1) (2) (3) (4) (5)
f.f. Televisi 3. Ya 4. Tidak
k. Mobil 1. Ya 2. Tidak k.
d. BPJS Kesehatan peserta mandiri 3. Ya 4. Tidak
e. Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek)/
BPJS ketenagakerjaan
f. Asuransi kesehatan lainnya
g. Program Keluarga Harapan (PKH)
h. Beras untuk orang miskin (Raskin)
1. Ya 2. Tidak
3. Ya 4. Tidak
3) 5 – <10 juta
4) ≥ 10 juta2) 1 - < 5 juta
1) < 1 juta
Tempat/Lokasi
Usaha
a.
b.
c.
d.
e.
g.
f.
h.
Rincian 7-14 untuk Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin/nikah
a.
b.
c.
d.
e.
10. Metode kontrasepsi yang sedang digunakan:
1. IUD
2. MOW
3. MOP
4. Implant
5. Suntik
6. Pil
7. Kondom
8. Tradisional
8. Usia kawin pertama:
a. Suami
b. Istri
9. Kepesertaan KB:
1. Ya 2. Tidak à (R.14)
11. Sudah berapa lama menggunakan metode tersebut?
Tahun
Bulan
.............
.............5. Takut efek samping
6. Pelayanan KB jauh
7. Tidak mampu/mahal
9. Lainnya
14. Jika tidak ber-KB (R.9 = 2), apa alasan utamanya?
1. Sedang hamil
2. Alasan fertilitas
3. Tidak menyetujui KB
4. Tidak tahu tentang KB
7. No. urut ART (Sesuai di Blok IV Kol (1) )
g. Emas/perhiasan & tabungan (senilai
10 gram emas)
3. Ya 4. Tidak h.
o. Kapal o.1. Ya 2. Tidak
b. Rumah di tempat lain 3. Ya 4. Tidak
1. Ya, ..................... m2 2. Tidak
3. Rumah tangga memiliki aset tidak bergerak sebagai berikut:
/a.
b.
a.
b.
a.
b.
a.
b.
13. Apakah ingin punya anak lagi?
1. Ya, segera (kurang dari 2 tahun)
2. Ya, kemudian (lebih dari 2 tahun)
3. Tidak ingin punya anak lagi
6. Jumlah kamar tidur: ……… kamari. Kredit Usaha Rakyat (KUR) 1. Ya 2. Tidak i.
8. Ingin punya anak
5. Hasil pencacahan rumah tangga:
( ......................................)
Saya menyatakan telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan prosedur
( .......................................... )Tanda Tangan Pemeriksa
Saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan adalah benar,
dan boleh dipergunakan untuk keperluan pemerintah
Nama Lengkap & Tanda Tangan Responden
3. Jenis lantai terluas:02. Keramik
05. Kayu/papan kualitas tinggi 09. Tanah
03. Parket/vinil/permadani
01. Marmer/granit
04. Ubin/tegel/teraso
06. Semen/bata merah
07. Bambu
08. Kayu/papan kualitas rendah
10. Lainnya
2 01. Air kemasan bermerk
07. Sumur tak terlindung
02. Air isi ulang
08. Mata air terlindung
03. Leding meteran
09. Mata air tak terlindung
04. Leding eceran
10. Air sungai/danau/waduk
05. Sumur bor/pompa
11. Air hujan
06. Sumur terlindung
12. Lainnya
7. Sumber air minum:
b. Jenis kloset: 1. Leher angsa 3. Cemplung/cubluk
2. Plengsengan 4. Tidak pakai
8. Lainnya
12. Tempat pelayanan KB:
1. RS Pemerintah
2. RS Swasta
3. Klinik Utama/Pratama4. Praktek Dokter
7. Pustu/Pusling/Bidan Desa
6. Puskesmas/Poskesdes/Polindes
5. Praktek Bidan
(STOP)
a.
b.
1. Selesai dicacah
2. Rumah tangga tidak ditemukan
3. Rumah tangga pindah/bangunan sensus sudah tidak ada
Saya menyatakan telah melaksanakan pencacahan sesuai dengan prosedur
( ......................................... )Tanda Tangan Pencacah
1. Tanggal pencacahan :
.....………...................... Kode
Tanggal Bulan Tahun
2. Nama pencacah :
2 0 1 5
3. Tanggal pemeriksaan :
.....………...................... Kode
Tanggal Bulan Tahun
4. Nama pemeriksa :
2 0 1 5
II. KETERANGAN PETUGAS DAN RESPONDEN
4. Bagian dari rumah tangga di dokumen PBDT2015.FKP
P1Q0
2. a. Jumlah kloset leher angsa di rumah yang ditempati : ………. buah
b. Jumlah TV layar datar minimal 30 inch yang dimiliki rumah tangga : ………. buah
56
RAHASIA
Apakah ada anak dari Kepala Keluarga yang masih menjadi tanggungan tetapi sedang sekolah/kuliah dan tidak tinggal dalam ruta ini? Jika ada, sebutkan; Jika tidak ada à BLOK V
Kode Kolom 8Status perkawinan:
1. Belum kawin
2. Kawin/nikah
3. Cerai hidup
4. Cerai mati
Kode Kolom 13Jenis cacat:
00. Tidak cacat
01. Tuna daksa/
cacat tubuh
02. Tuna netra/buta
03. Tuna rungu
04. Tuna wicara
05. Tuna rungu & wicara
06. Tuna netra & cacat
tubuh
07. Tuna netra, rungu,
& wicara
Kode Kolom 3 Hubungan dengan
kepala rumah tangga:
1. Kepala rumah
tangga
2. Istri/suami
3. Anak
4. Menantu
5. Cucu
6. Orang tua/
mertua
7. Pembantu ruta
8. Lainnya
Kode Kolom 9Kepemilikan akta/buku
nikah atau akta cerai:
0. Tidak
1. Ya, dapat ditunjukkan
2. Ya, tidak dapat
ditunjukkan
Kode Kolom 5Hubungan dengan
kepala keluarga:
1. Kepala keluarga
2. Istri/suami
3. Anak
4. Menantu
5. Cucu
6. Orang tua/
mertua
7. Pembantu ruta
8. Lainnya
(1) (2)
No.
Urut
NAMA ANGGOTA RUMAH TANGGA
(Tulis siapa saja yang biasanya tinggal dan makan di rumah tangga ini BAIK
DEWASA, ANAK-ANAK, MAUPUN BAYI. Tuliskan nama sesuai dengan
identitas, beserta Nomor Induk Kependudukan (NIK))
(7)(3) (5)(4) (6)
Hubungan
dengan
kepala
rumah
tangga
Nomor
urut
keluarga
Hubungan
dengan
kepala
keluarga
Jenis
kelamin
Umur
(Tahun)
(8)
Status
perkawinan
(Isikan
KODE)
(Isikan
KODE)
(Isikan
KODE)(18) (20)
Ijazah
tertinggi
yang dimiliki
Lapangan
usaha dari
pekerjaan
utama
(Isikan KODE)
(19)(11) (12)
Kepemilikan
kartu
identitas
0. Tidak memiliki
1. Akta Kelahiran
2. Kartu Pelajar
4. KTP
8. SIM
(Jumlahkan KODE
yang Sesuai)
UNTUK
WANITA USIA
10-49 TAHUN
dan KOL (8) = 2
Status
kehamilan
1. Ya
2. Tidak
(13) (14) (15)
Jenis
cacat
Penyakit
kronis/
menahun
(Isikan KODE)(Isikan
KODE)
(Isikan
KODE)
(10)
Tercantum
dalam
Kartu
Keluarga
(KK) di
rumah
tangga ini
1. Ya
2. Tidak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
(Isikan
KODE)
1. Laki-
laki
2. Perem-
puan
ANGGOTA RUMAH TANGGA
NIK:
Nama:…………………………………………………………………………………..
NIK:
Nama:…………………………………………………………………………………..
NIK:
Nama:…………………………………………………………………………………..
NIK:
Nama:…………………………………………………………………………………..
NIK:
Nama:…………………………………………………………………………………..
NIK:
Nama:…………………………………………………………………………………..
NIK:
Nama:…………………………………………………………………………………..
NIK:
Nama:…………………………………………………………………………………..
NIK:
Nama:…………………………………………………………………………………..
(9)
JIKA
KOL (8) =
2 atau 3 ,
Kepe-
milikan
akta/buku
nikah atau
akta cerai
(Isikan
KODE)
IV. KETERANGAN SOSIAL EKONOMI_
(17)
Kelas
tertinggi
yang
pernah/
sedang
diduduki
(Isikan
KODE)(16)
Jenjang dan
jenis
pendidikan
tertinggi yang
pernah/
sedang
diduduki
(Isikan KODE)
JIKA KOLOM (15) = 1 atau 2
(21)
Status
kedudukan
dalam
pekerjaan
utama
(Isikan
KODE)
Bekerja/membantu
bekerja selama
seminggu yang lalu
1. Ya, .... jam
2. Tidak à Stop
08. Tuna rungu, wicara,
& cacat tubuh
09. Tuna rungu, wicara,
netra, & cacat tubuh
10. Cacat mental
retardasi
11. Mantan penderita
gangguan jiwa
12. Cacat fisik & mental
Kode Kolom 21Status kedudukan dalam
pekerjaan utama:
1. Berusaha sendiri
2. Berusaha dibantu buruh tidak
tetap/tidak dibayar
3. Berusaha dibantu buruh tetap/
dibayar
4. Buruh/karyawan/pegawai swasta
5. PNS/TNI/Polri/BUMN/BUMD/
anggota legislatif
6. Pekerja bebas pertanian
7. Pekerja bebas non-pertanian
8. Pekerja keluarga/tidak dibayar
Kode Kolom 15 Partisipasi sekolah:
0. Tidak/belum
pernah sekolah
1. Masih
sekolah
2. Tidak
bersekolah lagi
Kode Kolom 20Lapangan usaha dari pekerjaan utama:
1. Pertanian tanaman
padi & palawija
2. Hortikultura
3. Perkebunan
4. Perikanan tangkap
5. Perikanan budidaya
6. Peternakan
7. Kehutanan & pertanian lainnya
8. Pertambangan/penggalian
9. Industri pengolahan
10. Listrik dan gas
11. Bangunan/konstruksi
Kode Kolom 14Penyakit kronis/menahun:
0. Tidak Ada
1. Hipertensi (tekanan darah tinggi)
2. Rematik
3. Asma
4. Masalah jantung
5. Diabetes (kencing manis)
6. Tuberculosis (TBC)
7. Stroke
8. Kanker atau tumor ganas
9. Lainnya (gagal ginjal, paru-paru flek,
dan sejenisnya)
Kode Kolom 16Jenjang dan jenis pendidikan
tertinggi yang pernah/ sedang
diduduki:
01. SD/SDLB
02. Paket A
03. M. Ibtidaiyah
04. SMP/SMPLB
05. Paket B
06. M. Tsanawiyah
07. SMA/SMK/SMALB
08. Paket C
09. M. Aliyah
10. Perguruan tinggi
Kode Kolom 17Kelas tertinggi yang pernah/
sedang diduduki:
1 2 3 4 5 6 7 8 (Tamat)
Kode Kolom 18Ijazah tertinggi yang dimiliki:
0. Tidak punya ijazah
1. SD/sederajat
2. SMP/ sederajat
3. SMA/ sederajat
4. D1/D2/D3
5. D4/S1
6. S2/S3
1. Nama NISN/ NO KTM:
2. Alamat tempat tinggal
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
4. Nama sekolah
1. Nama NISN/ NO KTM:
2. Alamat Tempat Tinggal
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
4. Nama Sekolah
:
:
:
:
:
:
:
:
NIK:
Nama:…………………………………………………………………………………..
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Partisipasi
sekolah
(Isikan
KODE)
UNTUK ART 5 TAHUN KE ATAS
12. Perdagangan
13. Hotel & rumah makan
14. Transportasi &
pergudangan
15. Informasi & komunikasi
16. Keuangan & asuransi
17. Jasa pendidikan
18. Jasa kesehatan
19. Jasa kemasyarakatan,
pemerintahan & perorangan
20. Pemulung
21. Lainnya
57
Daftar PBDT2015.RT (P1Q1)
6. Alamat
8. Nama KRT
5. Nama SLS
PBDT2015.RTPEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU 2015
I. PENGENALAN TEMPAT
1. Provinsi
10. Jumlah Keluarga
7. Nomor urut rumah tangga
RAHASIA
9. Jumlah ART
BADAN PUSAT STATISTIKREPUBLIK INDONESIA
a. .
b.
9 a. Sumber penerangan utama: 1. Listrik PLN 3. Bukan listrik2. Listrik non PLN
1. 450 watt 4. 2.200 watt2. 900 watt
5. > 2.200 watt3. 1.300 watt 6. Tanpa meteran
11 a. Penggunaan fasilitas tempat buang air besar: 1. Sendiri 3. Umum 2. Bersama 4. Tidak ada à (R.12)
12. Tempat pembuangan akhir tinja: 1. Tangki 3. Lubang tanah
2. SPAL
5. Pantai/tanah lapang/kebun
4. Kolam/sawah/sungai/danau/laut 6. Lainnya
1a. Status penguasaan bangunan tempat tinggal
yang ditempati:
1. Milik sendiri
4. Dinas2. Kontrak/sewa 5. Lainnya3. Bebas sewa
.
2. Luas lantai
III. KETERANGAN PERUMAHAN
4a. Jenis dinding terluas:
b. Jika R.4a berkode 1, 2 atau 3, kondisi dinding:
a.
b.
1. Tembok4. Anyaman bambu2. Plesteran anyaman bambu/
kawat
3. Kayu
1. Bagus/kualitas tinggi 2. Jelek/kualitas rendah
5a. Jenis atap terluas:
b. Jika R.5a berkode 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 7 kondisi atap:
a.
b.
01. Beton/genteng beton
04. Genteng tanah liat03. Genteng metal
06. Seng09. Jerami/ijuk/daun
daunan/rumbia02. Genteng keramik
05. Asbes
07. Sirap08. Bambu
1. Bagus/kualitas tinggi 2. Jelek/kualitas rendah
……… m2
1. Membeli eceran 2. Langganan8. Cara memperoleh air minum:
10. Bahan bakar/energi utama untuk memasak: 1. Listrik 4. Gas kota/biogas
2. Gas > 3 kg 5. Minyak tanah6. Briket
b. Jika R.9a berkode 1, daya terpasang:
b. Status lahan tempat tinggal yang ditempati: 1. Milik sendiri 3. Tanah negara2. Milik orang lain 4. Lainnya
3. Gas 3 kg
10. Lainnya
3. Tidak membeli
7. Arang
8. Kayu bakar9. Tidak memasak di rumah
5. Batang kayu
6. Bambu7. Lainnya
2. Kabupaten/Kota*)
3. Kecamatan
4. Desa/Kelurahan/Nagari*)
* Coret yang tidak sesuai
a.
b.
(dari PBDT2015.FKP Kolom (1))
5. a. Apakah ada ART yang memiliki usaha sendiri/bersama?
b. Jika “Ya” (R.5a = 1), isikan:
No. urut ARTLapangan usaha (tulis secara lengkap)
Kode sesuai di Blok IV Kol (20)
1) …...…............…………………………..
2) …...…............…………………………..
.……………………….................................................
.……………………….................................................
Jumlah
pekerja
a. Lahan
Nama(Orang)
6. Rumah tangga menjadi peserta program/memiliki kartu program berikut:
a. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/
Kartu Perlindungan Sosial (KPS)
c. Kartu Indonesia Sehat (KIS)/
BPJS Kesehatan/Jamkesmas
b. Kartu Indonesia Pintar (KIP)/
Bantuan Siswa Miskin (BSM)
V.
.
KEPEMILIKAN ASET DAN KEIKUTSERTAAN PROGRAM
4. Jumlah ternak yang dimiliki (ekor):
1. Rumah tangga memiliki sendiri aset bergerak sebagai berikut:
a.
b.
c.
d.
a. Tabung gas 5,5 kg atau lebih 1. Ya 2. Tidak
b. Lemari es/kulkas 3. Ya 4. Tidak
c. AC 1. Ya 2. Tidak
d. Pemanas air (water heater) 3. Ya 4. Tidak
3. Ya 4. Tidak
i. Sepeda
j. Sepeda motor
1. Ya 2. Tidak
l. Perahu
3. Ya 4. Tidak
e.e. Telepon rumah (PSTN) 1. Ya 2. Tidak
g.
h. Komputer/laptop
1. Ya 2. Tidak
m.m. Motor tempel
3. Ya 4. Tidak
n.n. Perahu motor
1. Ya 2. Tidak
3) …...…............………………………….. .……………………….................................................
Omset usaha perbulan
i.
j.
l.
d. Babi
e. Kambing/Domba
a. Sapi
b. Kerbau
c. Kuda
1. Ya 2. Tidak
3. Ya 4. Tidak
1. Ya 2. Tidak
1. Ya 2. Tidak
3. Ya 4. Tidak
1. Ya 2. Tidak à (R.6)
(Sesuai di Blok IV Kol (1) )1. Ada
2. Tidak ada(1) (2) (3) (4) (5)
f.f. Televisi 3. Ya 4. Tidak
k. Mobil 1. Ya 2. Tidak k.
d. BPJS Kesehatan peserta mandiri 3. Ya 4. Tidak
e. Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek)/
BPJS ketenagakerjaan
f. Asuransi kesehatan lainnya
g. Program Keluarga Harapan (PKH)
h. Beras untuk orang miskin (Raskin)
1. Ya 2. Tidak
3. Ya 4. Tidak
3) 5 – <10 juta
4) ≥ 10 juta2) 1 - < 5 juta
1) < 1 juta
Tempat/Lokasi
Usaha
a.
b.
c.
d.
e.
g.
f.
h.
Rincian 7-14 untuk Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin/nikah
a.
b.
c.
d.
e.
10. Metode kontrasepsi yang sedang digunakan:
1. IUD
2. MOW
3. MOP
4. Implant
5. Suntik
6. Pil
7. Kondom
8. Tradisional
8. Usia kawin pertama:
a. Suami
b. Istri
9. Kepesertaan KB:
1. Ya 2. Tidak à (R.14)
11. Sudah berapa lama menggunakan metode tersebut?
Tahun
Bulan
.............
.............5. Takut efek samping
6. Pelayanan KB jauh
7. Tidak mampu/mahal
9. Lainnya
14. Jika tidak ber-KB (R.9 = 2), apa alasan utamanya?
1. Sedang hamil
2. Alasan fertilitas
3. Tidak menyetujui KB
4. Tidak tahu tentang KB
7. No. urut ART (Sesuai di Blok IV Kol (1) )
g. Emas/perhiasan & tabungan (senilai
10 gram emas)
3. Ya 4. Tidak h.
o. Kapal o.1. Ya 2. Tidak
b. Rumah di tempat lain 3. Ya 4. Tidak
1. Ya, ..................... m2 2. Tidak
3. Rumah tangga memiliki aset tidak bergerak sebagai berikut:
/a.
b.
a.
b.
a.
b.
a.
b.
13. Apakah ingin punya anak lagi?
1. Ya, segera (kurang dari 2 tahun)
2. Ya, kemudian (lebih dari 2 tahun)
3. Tidak ingin punya anak lagi
6. Jumlah kamar tidur: ……… kamari. Kredit Usaha Rakyat (KUR) 1. Ya 2. Tidak i.
8. Ingin punya anak
5. Hasil pencacahan rumah tangga:
( ......................................)
Saya menyatakan telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan prosedur
( .......................................... )Tanda Tangan Pemeriksa
Saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan adalah benar,
dan boleh dipergunakan untuk keperluan pemerintah
Nama Lengkap & Tanda Tangan Responden
3. Jenis lantai terluas:02. Keramik
05. Kayu/papan kualitas tinggi 09. Tanah
03. Parket/vinil/permadani
01. Marmer/granit
04. Ubin/tegel/teraso
06. Semen/bata merah
07. Bambu
08. Kayu/papan kualitas rendah
10. Lainnya
2 01. Air kemasan bermerk
07. Sumur tak terlindung
02. Air isi ulang
08. Mata air terlindung
03. Leding meteran
09. Mata air tak terlindung
04. Leding eceran
10. Air sungai/danau/waduk
05. Sumur bor/pompa
11. Air hujan
06. Sumur terlindung
12. Lainnya
7. Sumber air minum:
b. Jenis kloset: 1. Leher angsa 3. Cemplung/cubluk
2. Plengsengan 4. Tidak pakai
8. Lainnya
12. Tempat pelayanan KB:
1. RS Pemerintah
2. RS Swasta
3. Klinik Utama/Pratama4. Praktek Dokter
7. Pustu/Pusling/Bidan Desa
6. Puskesmas/Poskesdes/Polindes
5. Praktek Bidan
(STOP)
a.
b.
1. Selesai dicacah
2. Rumah tangga tidak ditemukan
3. Rumah tangga pindah/bangunan sensus sudah tidak ada
Saya menyatakan telah melaksanakan pencacahan sesuai dengan prosedur
( ......................................... )Tanda Tangan Pencacah
1. Tanggal pencacahan :
.....………...................... Kode
Tanggal Bulan Tahun
2. Nama pencacah :
2 0 1 5
3. Tanggal pemeriksaan :
.....………...................... Kode
Tanggal Bulan Tahun
4. Nama pemeriksa :
2 0 1 5
II. KETERANGAN PETUGAS DAN RESPONDEN
4. Bagian dari rumah tangga di dokumen PBDT2015.FKP
P1Q1
2. a. Jumlah kloset leher angsa di rumah yang ditempati : ………. buah
b. Jumlah ruangan di rumah yang ditempati : ………. ruangan
58
RAHASIA
Apakah ada anak dari Kepala Keluarga yang masih menjadi tanggungan tetapi sedang sekolah/kuliah dan tidak tinggal dalam ruta ini? Jika ada, sebutkan; Jika tidak ada à BLOK V
Kode Kolom 8Status perkawinan:
1. Belum kawin
2. Kawin/nikah
3. Cerai hidup
4. Cerai mati
Kode Kolom 13Jenis cacat:
00. Tidak cacat
01. Tuna daksa/
cacat tubuh
02. Tuna netra/buta
03. Tuna rungu
04. Tuna wicara
05. Tuna rungu & wicara
06. Tuna netra & cacat
tubuh
07. Tuna netra, rungu,
& wicara
Kode Kolom 3 Hubungan dengan
kepala rumah tangga:
1. Kepala rumah
tangga
2. Istri/suami
3. Anak
4. Menantu
5. Cucu
6. Orang tua/
mertua
7. Pembantu ruta
8. Lainnya
Kode Kolom 9Kepemilikan akta/buku
nikah atau akta cerai:
0. Tidak
1. Ya, dapat ditunjukkan
2. Ya, tidak dapat
ditunjukkan
Kode Kolom 5Hubungan dengan
kepala keluarga:
1. Kepala keluarga
2. Istri/suami
3. Anak
4. Menantu
5. Cucu
6. Orang tua/
mertua
7. Pembantu ruta
8. Lainnya
(1) (2)
No.
Urut
NAMA ANGGOTA RUMAH TANGGA
(Tulis siapa saja yang biasanya tinggal dan makan di rumah tangga ini BAIK
DEWASA, ANAK-ANAK, MAUPUN BAYI. Tuliskan nama sesuai dengan
identitas, beserta Nomor Induk Kependudukan (NIK))
(7)(3) (5)(4) (6)
Hubungan
dengan
kepala
rumah
tangga
Nomor
urut
keluarga
Hubungan
dengan
kepala
keluarga
Jenis
kelamin
Umur
(Tahun)
(8)
Status
perkawinan
(Isikan
KODE)
(Isikan
KODE)
(Isikan
KODE)(18) (20)
Ijazah
tertinggi
yang dimiliki
Lapangan
usaha dari
pekerjaan
utama
(Isikan KODE)
(19)(11) (12)
Kepemilikan
kartu
identitas
0. Tidak memiliki
1. Akta Kelahiran
2. Kartu Pelajar
4. KTP
8. SIM
(Jumlahkan KODE
yang Sesuai)
UNTUK
WANITA USIA
10-49 TAHUN
dan KOL (8) = 2
Status
kehamilan
1. Ya
2. Tidak
(13) (14) (15)
Jenis
cacat
Penyakit
kronis/
menahun
(Isikan KODE)(Isikan
KODE)
(Isikan
KODE)
(10)
Tercantum
dalam
Kartu
Keluarga
(KK) di
rumah
tangga ini
1. Ya
2. Tidak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
(Isikan
KODE)
1. Laki-
laki
2. Perem-
puan
ANGGOTA RUMAH TANGGA
NIK:
Nama:…………………………………………………………………………………..
NIK:
Nama:…………………………………………………………………………………..
NIK:
Nama:…………………………………………………………………………………..
NIK:
Nama:…………………………………………………………………………………..
NIK:
Nama:…………………………………………………………………………………..
NIK:
Nama:…………………………………………………………………………………..
NIK:
Nama:…………………………………………………………………………………..
NIK:
Nama:…………………………………………………………………………………..
NIK:
Nama:…………………………………………………………………………………..
(9)
JIKA
KOL (8) =
2 atau 3 ,
Kepe-
milikan
akta/buku
nikah atau
akta cerai
(Isikan
KODE)
IV. KETERANGAN SOSIAL EKONOMI_
(17)
Kelas
tertinggi
yang
pernah/
sedang
diduduki
(Isikan
KODE)(16)
Jenjang dan
jenis
pendidikan
tertinggi yang
pernah/
sedang
diduduki
(Isikan KODE)
JIKA KOLOM (15) = 1 atau 2
(21)
Status
kedudukan
dalam
pekerjaan
utama
(Isikan
KODE)
Bekerja/membantu
bekerja selama
seminggu yang lalu
1. Ya, .... jam
2. Tidak à Stop
08. Tuna rungu, wicara,
& cacat tubuh
09. Tuna rungu, wicara,
netra, & cacat tubuh
10. Cacat mental
retardasi
11. Mantan penderita
gangguan jiwa
12. Cacat fisik & mental
Kode Kolom 21Status kedudukan dalam
pekerjaan utama:
1. Berusaha sendiri
2. Berusaha dibantu buruh tidak
tetap/tidak dibayar
3. Berusaha dibantu buruh tetap/
dibayar
4. Buruh/karyawan/pegawai swasta
5. PNS/TNI/Polri/BUMN/BUMD/
anggota legislatif
6. Pekerja bebas pertanian
7. Pekerja bebas non-pertanian
8. Pekerja keluarga/tidak dibayar
Kode Kolom 15 Partisipasi sekolah:
0. Tidak/belum
pernah sekolah
1. Masih
sekolah
2. Tidak
bersekolah lagi
Kode Kolom 20Lapangan usaha dari pekerjaan utama:
1. Pertanian tanaman
padi & palawija
2. Hortikultura
3. Perkebunan
4. Perikanan tangkap
5. Perikanan budidaya
6. Peternakan
7. Kehutanan & pertanian lainnya
8. Pertambangan/penggalian
9. Industri pengolahan
10. Listrik dan gas
11. Bangunan/konstruksi
Kode Kolom 14Penyakit kronis/menahun:
0. Tidak Ada
1. Hipertensi (tekanan darah tinggi)
2. Rematik
3. Asma
4. Masalah jantung
5. Diabetes (kencing manis)
6. Tuberculosis (TBC)
7. Stroke
8. Kanker atau tumor ganas
9. Lainnya (gagal ginjal, paru-paru flek,
dan sejenisnya)
Kode Kolom 16Jenjang dan jenis pendidikan
tertinggi yang pernah/ sedang
diduduki:
01. SD/SDLB
02. Paket A
03. M. Ibtidaiyah
04. SMP/SMPLB
05. Paket B
06. M. Tsanawiyah
07. SMA/SMK/SMALB
08. Paket C
09. M. Aliyah
10. Perguruan tinggi
Kode Kolom 17Kelas tertinggi yang pernah/
sedang diduduki:
1 2 3 4 5 6 7 8 (Tamat)
Kode Kolom 18Ijazah tertinggi yang dimiliki:
0. Tidak punya ijazah
1. SD/sederajat
2. SMP/ sederajat
3. SMA/ sederajat
4. D1/D2/D3
5. D4/S1
6. S2/S3
1. Nama NISN/ NO KTM:
2. Alamat tempat tinggal
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
4. Nama sekolah
1. Nama NISN/ NO KTM:
2. Alamat Tempat Tinggal
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
4. Nama Sekolah
:
:
:
:
:
:
:
:
NIK:
Nama:…………………………………………………………………………………..
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Partisipasi
sekolah
(Isikan
KODE)
UNTUK ART 5 TAHUN KE ATAS
12. Perdagangan
13. Hotel & rumah makan
14. Transportasi &
pergudangan
15. Informasi & komunikasi
16. Keuangan & asuransi
17. Jasa pendidikan
18. Jasa kesehatan
19. Jasa kemasyarakatan,
pemerintahan & perorangan
20. Pemulung
21. Lainnya
59
Lampiran 14
Contoh Dokumen Perjanjian Kerja Fasilitator FKP
PERJANJIAN KERJA FASILITATOR PEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU (PBDT)
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANGKA NOMOR: ……./PK-…../……./2015
Pada hari ini, Rabu tanggal satu bulan April tahun dua ribu lima belas, bertempat di Sungailiat, yang bertanda tangan di bawah ini:
1. HARYONO : Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 1 Sungailiat Kabupaten Bangka, bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. ALMIRA NATANIA : Wiraswasta, berkedudukan di Jalan Sri Menanti No. 10 Sungailiat bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengikatkan diri
dalam Perjanjian Kerja Fasilitator yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1
PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA,
sebagai Fasiltator PBDT.
Pasal 2
Jangka waktu penyelesaian perjanjian terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani sampai dengan tanggal ............. 2015.
Pasal 3
PIHAK KEDUA bersedia dan bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA, dengan jangka
waktu, tugas, dan kewajiban pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Buku Petunjuk Teknis ................... dan Buku Petunjuk Teknis ............................ serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
Pasal 4
Dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PIHAK KEDUA berhak atas untuk diasuransikan dan upah fasilitator sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari PIHAK PERTAMA, termasuk PPh Pasal 21 dan bea Meterai.
Pasal 5
Pembayaran upah kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan sekaligus setelah PIHAK KEDUA menyerahkan seluruh pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada PIHAK PERTAMA, yang dituangkan dalam Berita
Acara Serah Terima Pekerjaan.
Pasal 6
PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak sewaktu-waktu dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat
melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan menerbitkan Surat Pemutusan Perjanjian Kerja.
Pasal 7
Apabila batas waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terlampaui, maka penyelesaian pekerjaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA tanpa tambahan pembayaran untuk kelebihan waktu tersebut.
Pasal 8
(1) Apabila PIHAK KEDUA ingkar janji atau mengundurkan diri dengan tidak menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, maka wajib membayar denda kepada PIHAK PERTAMA, sebagai berikut:
a. Sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) pada saat pelatihan; b. Sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) pada saat pelaksanaan.
(2) Dikecualikan untuk tidak mengembalikan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mendapatkan upah dari PIHAK PERTAMA dengan diperhitungkan secara proporsional sesuai pekerjaan yang telah dilaksanakan, apabila PIHAK KEDUA
meninggal dunia, mengundurkan diri karena sakit dengan keterangan rawat inap, kecelakaan dengan keterangan kepolisian, pindah domisili ke luar kota/kabupaten dengan keterangan pindah dari kecamatan, atau PIHAK KEDUA telah diberikan surat pemutusan perjanjian kerja dari PIHAK PERTAMA.
60
Pasal 9
Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini berlaku ketentuan dalam Peraturan/Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik yang mengatur hal yang sama.
Pasal 10
Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat adanya Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak dapat diselesaikan PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya dengan memilih kediaman hukum/domisili tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat.
Demikian Perjanjian ini dibuat, tanpa paksaan dari PIHAK manapun dan untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
PIHAK KEDUA,
ALMIRA NATANIA
PIHAK PERTAMA,
HARYONO
Catatan:
Siapkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Surat Pemutusan Perjanjian Kerja.
61
Lampiran 15
Contoh Dokumen Perjanjian Kerja Petugas Pendataan untuk Mitra
PERJANJIAN KERJA PETUGAS PENCACAH LAPANGAN (PCL) PEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU (PBDT)
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANGKA NOMOR: ……../PK-PCL/………/2015
Pada hari ini, Rabu tanggal satu bulan April tahun dua ribu lima belas, bertempat di Sungailiat, yang bertanda tangan di bawah ini:
1. HARYONO : Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 1 Sungailiat Kabupaten Bangka, bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. RIDHA GALIH : Calon Pegawai Negeri Sipil Kelurahan Parit Padang, berkedudukan di Jalan Cendana II No. 2 Perumahan RSS Sungailiat bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, dengan melampirkan Surat Ijin dari Lurah Parit Padang nomor : 017 tanggal 25 Maret 2015, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengikatkan diri
dalam Perjanjian Kerja Petugas Pencacah Lapangan yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1
PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA,
sebagai Petugas Pencacah Lapangan PBDT.
Pasal 2
Jangka waktu penyelesaian perjanjian terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani sampai dengan tanggal ................... 2015.
Pasal 3
PIHAK KEDUA bersedia dan bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA, dengan jangka
waktu, tugas, dan kewajiban pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Buku Petunjuk Teknis Pencacahan dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
Pasal 4
Dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PIHAK KEDUA berhak untuk diasuransikan, dan upah pencacahan sebesar Rp2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari PIHAK PERTAMA, termasuk PPh Pasal 21,
bea Meterai, dan biaya pembelian pulsa untuk keperluan layanan pesan singkat khusus.
Pasal 5
Pembayaran upah kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan sekaligus setelah PIHAK KEDUA menyerahkan seluruh pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada PIHAK PERTAMA, yang dituangkan dalam Berita
Acara Serah Terima Pekerjaan.
Pasal 6
PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak sewaktu-waktu dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat
melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan menerbitkan Surat Pemutusan Perjanjian Kerja.
Pasal 7
Apabila batas waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terlampaui, maka penyelesaian pekerjaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, tanpa tambahan pembayaran untuk kelebihan waktu tersebut.
Pasal 8
(1) Apabila PIHAK KEDUA ingkar janji atau mengundurkan diri dengan tidak menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, maka wajib membayar denda kepada PIHAK PERTAMA, sebagai berikut:
a. Sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) pada saat pelatihan; b. Sebesar Rp2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat pencacahan.
(2) Dikecualikan untuk tidak mengembalikan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mendapatkan upah dari PIHAK PERTAMA dengan diperhitungkan secara proporsional sesuai pekerjaan yang telah dilaksanakan, apabila PIHAK KEDUA
meninggal dunia, mengundurkan diri karena sakit dengan keterangan rawat inap, kecelakaan dengan keterangan kepolisian, pindah domisili ke luar kota/kabupaten dengan keterangan pindah dari kecamatan, atau PIHAK KEDUA telah diberikan surat pemutusan perjanjian kerja dari PIHAK PERTAMA.
62
Pasal 9
Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini berlaku ketentuan dalam Peraturan/Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik yang mengatur hal yang sama.
Pasal 10
Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat adanya Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak dapat diselesaikan PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya dengan memilih kediaman hukum/domisili tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat.
Demikian Perjanjian ini dibuat, tanpa paksaan dari PIHAK manapun dan untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
PIHAK KEDUA,
RIDHA GALIH
PIHAK PERTAMA,
HARYONO
Catatan:
Siapkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Surat Pemutusan Perjanjian Kerja.
63
Lampiran 16
Contoh Dokumen Perjanjian Kerja Petugas Pengawasan untuk Mitra
PERJANJIAN KERJA PETUGAS PEMERIKSA LAPANGAN (PML) PEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU (PBDT)
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANGKA NOMOR: ………/PK-PML/………/2015
Pada hari ini, Rabu tanggal satubulan April tahun dua ribu lima belas, bertempat di Sungailiat, yang bertanda tangan di bawah ini:
1. HARYONO : Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 1 Sungailiat Kabupaten Bangka, bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. ALMIRA NATANIA : Wiraswasta, berkedudukan di Jalan Sri Menanti No. 10 Sungailiat bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengikatkan diri
dalam Perjanjian Kerja Petugas Pemeriksa Lapangan yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1
PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA,
sebagai Petugas Pemeriksa Lapangan PBDT.
Pasal 2
Jangka waktu penyelesaian perjanjian terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani sampai dengan tanggal ..................... 2015.
Pasal 3
PIHAK KEDUA bersedia dan bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA, dengan jangka
waktu, tugas, dan kewajiban pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Buku Petunjuk Teknis ........................ dan Buku Petunjuk Teknis ................................. serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
Pasal 4
Dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PIHAK KEDUA berhak untuk diasuransikan dan upah pemeriksa lapangan sebesar Rp2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari PIHAK PERTAMA, termasuk PPh
Pasal 21, bea Meterai, dan biaya pembelian pulsa untuk keperluan layanan pesan singkat khusus.
Pasal 5
Pembayaran upah kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan sekaligus setelah PIHAK KEDUA menyerahkan seluruh pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada PIHAK PERTAMA, yang dituangkan dalam Berita
Acara Serah Terima Pekerjaan.
Pasal 6
PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak sewaktu-waktu dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat
melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan menerbitkan Surat Pemutusan Perjanjian Kerja.
Pasal 7
Apabila batas waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terlampaui, maka penyelesaian pekerjaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, tanpa tambahan pembayaran untuk kelebihan waktu tersebut.
Pasal 8
(1) Apabila PIHAK KEDUA ingkar janji atau mengundurkan diri dengan tidak menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, maka wajib membayar denda kepada PIHAK PERTAMA, sebagai berikut:
a. Sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) pada saat pelatihan; b. Sebesar Rp2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat pelaksanaan pemeriksaan lapangan.
(2) Dikecualikan untuk tidak mengembalikan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mendapatkan upah dari PIHAK
PERTAMA dengan diperhitungkan secara proporsional sesuai pekerjaan yang telah dilaksanakan,apabila PIHAK KEDUA
meninggal dunia, mengundurkan diri karena sakit dengan keterangan rawat inap, kecelakaan dengan keterangan kepolisian, pindah domisili ke luar kota/kabupaten dengan keterangan pindah dari kecamatan, atau PIHAK KEDUA telah diberikan surat pemutusan perjanjian kerja dari PIHAK PERTAMA.
64
Pasal 9
Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini berlaku ketentuan dalam Peraturan/Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik yang mengatur hal yang sama.
Pasal 10
Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat adanya Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak dapat diselesaikan PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya dengan memilih kediaman hukum/domisili tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat.
Demikian Perjanjian ini dibuat, tanpa paksaan dari PIHAK manapun dan untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
PIHAK KEDUA,
ALMIRA NATANIA
PIHAK PERTAMA,
HARYONO
Catatan:
Siapkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Surat Pemutusan Perjanjian Kerja.
65
Lampiran 17 Jadwal Pelatihan Fasilitator dan Asisten Fasilitator
Waktu Materi Pembicara
Hari – 1
08.00 – 08.30 08.30 – 09.30 09.30 – 10.00 10.00 – 12.00
12.00 – 13.30 13.30 – 15.00 15.00 – 15.30 15.30 – 17.30
Pembukaan Penjelasan Umum PBDT 2015 Coffee Break Metodologi dan Mekanisme Lapangan FKP (diawali tayangan video) ISHOMA Metodologi dan Mekanisme Lapangan FKP Coffee Break Pengisian Form FKP + Permasalahan dan Solusinya
Kepala BPS Provinsi Kabid Statistik Sosial Trainer Trainer Trainer
Hari – 2
08.00 – 09.00 09.00 – 09.30 09.30 – 10.00 10.00 – 12.00 12.00 – 13.30 13.30 – 15.00 15.00 – 15.30 15.30 – 17.00 17.00 – 17.30
Teknik Memandu FGD (Audio) Simulasi Fasilitator (Batu Akik) Coffee Break Dinamika Forum ISHOMA Simulasi FKP I Coffee Break Simulasi FKP II Simulasi FGD „membendung arus deras rumah tangga susulan‟
Trainer Trainer Trainer Trainer Trainer Trainer
66
Lampiran 18
Jadwal Pelatihan PCL/PML
No. Waktu Materi Pelatihan Penanggungjawab
Hari I
08:00 – 09:00 Registrasi Panitia
1 09:00 – 10:00 Pembukaan Ka BPS kabupaten/ kota
10:00 – 10:15 Istirahat Panitia
2 10:15 – 12:15 Penjelasan umum dan tata cara pelaksanaan PBDT 2015 Innas
12:15 – 13:30 Istirahat Panitia
3 13:30 – 15:30 Penjelasan Daftar PBDT2015.FKP dan Daftar PBDT 2015.RT
Blok I - III
Innas
15:30 – 16:00 Istirahat Panitia
4 16:00 – 17:30 Cara pengisian dengan Daftar PBDT 2015.RT. Blok IV Innas
Hari II
5 08:00 – 10:00 Cara pengisian Daftar PBDT 2015.RT Blok IV & V Innas
10:00 – 10:15 Istirahat Panitia
6 10:15 – 12:00 Cara pengisian Daftar PBDT 2015.RT Blok IV dan Blok V Innas
12:00 – 13:00 Istirahat Panitia
7 13:00 – 14:30 Role Playing (Pemutaran video) Innas & Panitia
14.30 – 15.00 Penutupan kelas PCL Ka BPS kabupaten/ kota
8 15:00 – 16:00 Pengawasan Innas
67
Lampiran 19
Daftar Wilayah dengan Pelaksanaan FKP pada
SLS Satu Tingkat di Bawah Desa
Daftar Wilayah dengan Pelaksanaan FKP
pada Tingkat Desa yang
lebih dari Satu Gelombang
Provinsi Kabupaten/Kota Provinsi Kabupaten/Kota
Riau Kota Pekan Baru Sumatera Utara Kota Medan
Sumatera Selatan Kota Palembang Sumatera Barat Kota Padang
Lampung Kota Bandar Lampung Pesisir Selatan
DKI Jakarta Kepulauan Seribu Solok
Kota Jakarta Selatan Sijunjung
Kota Jakarta Timur Tanah Datar
Kota Jakarta Pusat Padang Pariaman
Kota Jakarta Barat Agam
Kota Jakarta Utara Lima Puluh Kota
Jawa Barat Kota Bogor Pasaman
Kota Bandung Solok Selatan
Kota Cirebon Dharmasraya
Kota Bekasi Pasaman Barat
Kota Depok Riau Kota Dumai
Jawa Tengah Kota Surakarta Jambi Kota Jambi
Kota Semarang Lampung Kota Metro
Kota Pekalongan Kepulauan Riau Kota Batam
Kota Yogyakarta Jawa Barat Bandung
Jawa Timur Sidoarjo DI Yogyakarta Sleman
Kota Kediri Bali Kota Denpasar
Kota Blitar Kalimantan Barat Kota Pontianak
Kota Malang Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya
Kota Surabaya Kalimantan Selatan Kota Banjar Baru
Banten Kota Tangerang Kalimantan Timur Kota Balikpapan
Kota Cilegon Kota Samarinda
Kota Tangerang Selatan Kota Bontang
Kota Banjarmasin Kota Tarakan
Kota Makassar Sulawesi Utara Kota Manado
Maluku Kota Ambon
BADAN PUSAT STATISTIK Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710 Telp: (021) 384 1195, 384 2508, 381 0291-4. Fax: (021) 385 7046 Homepage: http://www.bps.go.id E-mail: [email protected]
DATA MENCERDASKAN BANGSA