kata pengantar - litbang.kemendagri.go.idlitbang.kemendagri.go.id/website/data/lakip/lakip...

i

Kata Pengantar

alam rangka memberikan gambaran mengenai pencapaian kinerja empat tahun pelaksanaan

Rencana Strategis Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019, dan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas tugas dan fungsi Badan Litbang sebagai “Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemdagri yang Inovatif dan Visioner”. Disusun Laporan Kinerja Badan Litbang Kemendagritahun 2018 yang mengacu pada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Badan Litbang merupakan instrument penilaian kinerja yang disusun berdasarkan analisis pengukuran capaian kinerja program dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Litbang

Tahun 2018. Badan Litbang Kemendagri terus berkomitmen

untuk meningkatkan kinerja dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kemnterian Dalam Negeri. Untuk itu, Laporan Kinerja ini akan menjadi salah satu sarana evaluasi serta

instrument dalam penetapan kebijakan dan

peningkatan kinerja bagi Badan Litbang di masa yang akan datang.

Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh Unit Kerja Eselon II Badan Litbang beserta stakeholders yang telah mengkontribusikan capaian kinerja Badan Litbang di tahun 2018.

Jakarta, Februari 2019

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, DODI RIYADMADJI

D

ii

Daftar ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………………… i

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………… ii

RINGKASAN EKSEKUTIF . …………………………………………………………………… iii

BAB I PENDAHULUAN . …………………………………………………………………… 1

A. Latar Belakang ................................. …………………………………… 1

B. Kedudukan Strategis Badan Litbang ................ ……………………… 2

C. Maksud dan Tujuan .. …………………………………………………………… 3

D. Tugas Fungsi ……………………………………………………………………… 3

E. Struktur Organisasi ……………………………………………………………… 4

F. Sumber Daya Manusia . ………………………………………………………… 6

G. Sumber Daya Keuangan ……………………………………………………… 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA ……………………………………………………… 8

A. Rencana Strategis BPP 2015- 2019 ………………………………………. 8

B. Rencana Kerja tahun 2018…………………………………………………….. 9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA…………………………………………………….. 16

A. Capaian Kinerja Organisasi…………………………………………………….. 16

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan ................................ 27

C. Realisasi Anggaran ................................................................... 33

BAB IV PENUTUP................................................................................... 36

LAMPIRAN ................................................................................................ 37

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Tugas Badan Litbang melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan hal tersebut, Badan Litbang telah menetapkan komitmen berupa Visi Tahun 2015-2019, yaitu “Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri yang Inovatif dan Visioner”. Visi tersebut merupakan bagian atau penjabaran dari visi dan arah kebijakan Kementerian Dalam Negeri tahun 2015-2019 sesuai lingkup tugas Badan Litbang. Untuk meraih visi tersebut, Badan Litbang telah menetapkan misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang keseluruhannya dituangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2015 s.d 2019 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.05-474 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Litbang Tahun 2015-2019. Penyusunan Renstra tersebut didasarkan atas kesepakatan bersama stakeholder dalam merumuskan arah dan tujuan Badan Litbang yang dituangkan dalam Peta Strategis. Peta Strategis tersebut merupakan penerjemahan mandat dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian/Lembaga dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2018 mempunyai 1 (satu) Program dengan 1 (satu) Sasaran Program serta 3 (tiga) Indikator Program, yang merupakan cascading dari sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri. Pada level Kementerian Dalam Negeri, dari 12 (dua) belas sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri, Badan Litbang menjalankan 1 (satu) sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri dengan tujuan “Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan di Daerah”. Dalam menjalankan program tersebut, telah dirancang berbagai kegiatan yang masing-masing kegiatan memiliki sasaran dan indikator yang jelas dan terukur untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2018 terdapat 5 (lima) kegiatan dengan 15 (lima belas) sasaran Kegiatan yang merupakan Penetapan Kinerja para Kepala Pusat dengan Kepala Badan di Tahun 2018 yang secara langsung memiliki keterkaitan dengan Sasaran Program. Untuk 1 (satu) kegiatan dengan sasaran sebanyak 7 (tujuh) sasaran kegiatan yaitu kegiatan “Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Litbang”, meskipun kegiatan ini tidak secara langsung berkaitan dengan Sasaran Program, namun perlu dilakukan analisis dan evaluasi untuk mengetahui tingkatan akuntabilitas masing-masing sasaran.

Alokasi anggaran Badan Litbang Tahun 2018 sebesar Rp.51.876.461.000,-, realisasi belanja sampai dengan akhir tahun 2018 sebesar Rp.49.026.725.017,- atau 94,51%. Dengan membandingkan penyerapan yang berada di angka 94,51% terhadap capaian sasaran program maupun kegiatan telah tercapai, maka dilakukan analisis efisiensi dengan membandingkan output, realisasi anggaran dan capaian target.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat berperan sebagai potret kerja Badan Penelitian dan Pengembangan sepanjang Tahun 2018 dan selanjutnya dapat sebagai sumber input dalam perumusan kebijakan Tahun 2019 dan selanjutnya.

1

A. LATAR BELAKANG

alah satu prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah

akuntabilitas, dimana merupakan salah satu wujud komitmen organisasi

penyelenggara negara dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan

pengendalian sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan pada akhir tahun.

Kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dipertanggungjawabkan

kepada publik sebagai pemegang kedaulatan negara sebagaimana diamanatkan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya

ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LAPKIN) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan

tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Litbang.

Badan Litbang pada Tahun 2018 melaksanakan program kerja dan anggaran

Berbasis Kinerja sebagai pelaksanaan Sistem Akuntansi Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) Kementerian Dalam Negeri. Proses penyusunan dokumen

perencanaan dan anggaran tahunan dilakukan secara terpadu dengan

berdasarkan program-program Kementerian Dalam Negeri, khususnya Bidang

Penelitian dan Pengembangan, serta mengacu kepada visi dan misi Badan

Litbang sebagaimana tertuang dalam Renstra Badan Litbang 2015-2019,

sehingga merupakan dokumen perencanaan yang saling sinergi dalam

mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Badan Litbang.

Laporan Kinerja Badan Litbang Tahun 2018 pada dasarnya adalah bentuk

pertanggungjawaban atas kewenangan Badan Litbang yang disertai dengan

pemberdayaan sumberdaya dalam pencapaian visi organisasi. Sehubungan

dengan hal tersebut lingkup penyusunan LAPKIN adalah memberikan gambaran

kondisi obyektif atau profil Badan Litbang Tahun 2018. Perencanaan strategis,

target dan capaian kinerja, dan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan/atau Penetapan Kinerja (PK) Badan

Litbang Tahun 2018. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan target capaian

capaian kinerja utama Badan Litbang bersama sama dengan IKU Komponen

lainnya lingkup Kementerian Dalam Negeri, sedangkan Penetapan Kinerja (PK)

Badan Litbang merupakan kesepakatan target capaian kinerja antara Badan

S

2

Litbang sebagai penerima mandat dengan Menteri Dalam Negeri sebagai pemberi

mandat.

B. KEDUDUKAN STRATEGIS BADAN LITBANG

Visi “Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri yang Inovatif dan

Visioner”, mempunyai makna Badan Litbang sebagai sentral (pusat) perumusan

kebijakan, dan selalu terdepan bagi terwujudnya arah kebijakan yang berdaya guna dan

berhasil guna bagi terwujudnya pemerintahan dalam negeri yang berkualitas dan

berdaya saing, sebagai upaya yang dilakukan untuk dapat mengawal pencapaian visi

Kementerian Dalam Negeri yaitu “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi

Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan

Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”.

Gambaran atas posisi strategis Badan Litbang diantara unit-unit kerja

Kementerian Dalam Negeri lainnya, yang sekaligus menggambarkan Visi Badan

Litbang diatas, dapat digambarkan pada Gambar di bawah ini.

Oleh karena itu, lingkungan strategis yang harus dipertimbangkan dalam

perumusan dan pelaksanaan visi dan misi Badan Litbang, antara lain:

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang makin modern dan

mutakhir; tatanan globalisasi yang berwujud liberalisasi, kompetisi dan integrasi;

proses demokratisasi dan desentralisasi; dan kultur birokrasi yang masih

diwarnai politisasi, praktik KKN, inefisiensi dan rendahnya kapasitas.

Berdasarkan uraian dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis

dan kualitas birokrasi tersebut di atas, maka telah dirumuskan 3 (tiga) isu

3

strategis untuk tahun 2015 -2019, yakni: (1) Persentase hasil kelitbangan yang

direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan kemendagri; (2) Jumlah

pemerintah daerah yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah; dan, (3)

Jumlah kebijakan inovasi daerah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Unit Eselon I

Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Tahun 2018 adalah:

a. Sebagai bentuk pertangggungjawaban tertulis Unit Eselon I Badan Penelitian

dan Pengembangan Kemendagri Tahun 2018 kepada Menteri Dalam Negeri

Tahun 2018 selaku Pemberi Mandat, atas pencapaian kinerja Badan Penelitian

dan Pengembangan Tahun 2018 sebagaimana yang telah ditetapkan.

b. Memberikan gambaran tingkat capaian pelaksanaan kegiatan dan program

kerja dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan

Penelitian dan Pengembangan khususnya dan Kementerian Dalam Negeri

umumnya.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Unit Eselon I

Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Tahun 2018 adalah:

a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Menteri Dalam Negeri

selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh

Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri.

b. Sebagai langkah upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja

Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri.

D. TUGAS DAN FUNGSI

Badan Litbang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di

bidang pemerintahan dalam negeri. Hal ini merupakan mandat kelembagaan

yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang

Kementerian Dalam Negeri.

Penjabaran lebih lanjut terkait tugas Badan Litbang diatur dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Dalam Negeri yang mengamanatkan bahwa Badan Litbang

mempunyai tugas “melaksanakan penelitian dan pengembangan di

bidang pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan”, dengan fungsi:

a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian

dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;

b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam

negeri;

c. Pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri;

4

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan

pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;

e. Pelaksanaan fasilitasi inovasi daerah;

f. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan

pemerintah daerah;

g. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan; dan

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Litbang yang dipimpin oleh

Kepala Badan (Pejabat Tinggi Madya) yang membawahi 4 (empat) Kepala Pusat

(Pejabat Tinggi Pratama) dan 1 (satu) Sekretaris (Pejabat Tinggi Pratama) yang

terdiri dari Bagian Perencanaan, Bagian Umum, Bagian Keuangan dan Bagian

Pembinaan Jabatan Fungsional, Kepegawaian dan Sistem dan Prosedur serta

Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara. Struktur Organisasi Badan Litbang secara

detail dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.

5

Struktur Organisasi

Badan Penelitian dan Pengembanga

6

KEPALA BADAN1

OTONOMI DAERAH, POLITIK DAN

PEMERINTAHAN UMUM

29

ADMINISTRASI KEWILAYAHAN,

PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL31

INOVASI DAERAH28

PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

27

SEKRETARIAT BADAN49

F. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah pegawai Badan Litbang sebanyak 165 Pegawai, dapat ditinjau dari

sebaran per unit kerja, Pendidikan, dan Jabatan Pegawai.

Jumlah Pegawai

Pendidikan

Dari grafik diketahui bahwa komposisi pegawai Badan Litbang sebagian besar berlatar belakang pendidikan Sarjana Strata I

103

83

65

4SD

SLTP

SMU

D.I

D.II

D.III

S.1

S.2

S.3

7

Pegawai Per Jabatan

G. SUMBER DAYA KEUANGAN

Sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) berdasarkan Pagu APBN-P Tahun Anggaran 2018, anggaran Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp. 51.876.461.000,-

Adapun penjabaran alokasi anggaran per unit kerja, jenis belanja, akun, pengawasan

dan non pengawasan, sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

APBN-P

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

51.876.461.000

Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum

2.652.095.000

Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.580.000.000

Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah 4.940.000.000

Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah

2.650.000.000

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Litbang

39.054.366.000

Rincian Program, Kegiatan Dan Anggaran Tahun 2018

0

10

20

30

40

50

60

ESS 1 ESS 2 ESS 3 ESS 4 FUNSIONAL TEKNIS

FUNGSIONAL UMUM

15

16

40 43

60

8

A. RENCANA STRATEGIS (2015-2019)

I. VISI DAN MISI

ernyataan visi dan misi Badan Litbang merupakan sebuah tujuan yang

ingin diraih dalam rangka mendukung pencapaian visi Kementerian

Dalam Negeri dan menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik,

bersih dan efektif sesuai semangat Nawa Cita, dengan didukung hasil rumusan

kebijakan yang inovatif dan visioner. Visi dan misi Badan Litbang dimaksud

dirumuskan dengan dilatarbelakangi keinginan dari segenap pegawai dan

komitmen yang kuat dari pimpinan Badan Litbang dalam menghadirkan tata

kelola Pemerintahan yang baik, bersih, demokratis sesuai Nawa Cita ke dua

Pemerintahan Kabinet Kerja. Hasil akhir dari layanan yang diberikan Badan

Litbang adalah berorientasi untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada

mitra kerja dan para pemangku kepentingan Badan Litbang sebagai

pelanggan (customer satisfaction).

Dalam rangka menjalankan visi Kementerian Dalam Negeri “Kementerian

Dalam Negeri Mampu Menjadi Poros jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam

Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga

Integrasi Bangsa”, Badan Litbang telah menetapkan visi dan misi yang

dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.05-474 Tahun

2015 tentang Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun

2015-2019, sebagai berikut:

1. VISI

Perumusan Visi Badan Litbang Kemendagri ditujukan untuk mencapai

kondisi ideal yang ingin di wujudkan Badan Litbang dan pelaksanaan tugas

dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri. Visi Badan Litbang

Kemendagri ditetapkan dengan memperhatikan visi, misi, dan arah

kebijakan Kementerian Dalam Negeri untuk lima tahun kedepan kondisi

objektif, dinamika lingkungan strategis dan tuntutan perubahan terkait

P

9

lingkup tugas Badan Litbang Kemendagri. Atas pertimbangan tersebut,

telah ditetapkan Visi Badan Penelitian dan Pengembangan yaitu:

“POROS PENGHASIL RUMUSAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN

DALAM NEGERI YANG INOVATIF DAN VISIONER”

2. MISI

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Visi Badan Penelitian dan

Pengembangan sebagaimana disebutkan diatas, maka misi yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Memantapkan proses awal dalam perumusan kebijakan Pemerintahan

Dalam Negeri berbasis kelitbangan;

b. Mendorong inovasi daerah dalam peningkatan kualitas

penyelenggaraan pemerintahan dan daya saing daerah;

c. Memantapkan jejaring penelitian antar institusi penelitian dan

pengembangan;

d. Memantapkan kelembangaan dan reformasi birokrasi Badan Litbang

Kemendagri dan Pemerintahan Daerah.

B. RENCANA KERJA TAHUN 2018

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan yang berisi program

dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga sebagai penjabaran dari Rencana

Strategis dalam satu tahun anggaran, sedangkan Rencana Kerja bertujuan untuk

memberikan gambaran singkat mengenai sasaran yang akan dicapai, kebijakan

yang akan digunakan serta program dan kegiatan yang diprioritaskan.

Adapun penjabaran Rencana Kerja (Renja) Badan Litbang Kementerian Dalam

Negeri Tahun 2018, sebagai berikut:

I. PROGRAM

Badan Litbang memiliki 1 (satu) Program dan 3 (tiga) Indikator Program untuk

Tahun 2018 sebagaimana pada gambar dibawah ini.

KODE PROGRAM/IKP TARGET

010.11.04 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

1 Prosentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan kemendagri

75%

2 Jumlah pemerintah daerah yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah

10 Provinsi

3 Jumlah kebijakan inovasi daerah 1 Pedoman

Program, Indikator Kinerja Program (IKP) dan

Target Indikator Kinerja Program (IKP)

10

II. KEGIATAN

Dalam upaya merealisasikan Indikator Kinerja Program (IKP), telah

dirumuskan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Badan

Litbang Tahun 2018, yaitu:

1. Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

2. Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan

Umum;

3. Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan

Desa, dan Kependudukan;

4. Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah;

5. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan

Pengembangan Kementerian dalam Negeri;

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Badan Litbang Tahun

2018, masing-masing unit kerja Eselon II, sebagai berikut:

1. Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan

Daerah.

KODE KEGIATAN/IKK TARGET

1280 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN

DAN KEUANGAN DAERAH

1 Jumlah Rekomendasi perumusan kebijakan hasil Kelitbangan Pembangunan dan Keuangan Daerah

9 Rekomendasi

2 Jumlah Rekomendasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Indeks

3 Persentase Pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Unit Kerja Eselon II

100%

Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan

Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

2. Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik, Dan

Pemerintahan Umum.


1281 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH, POLITIK, DAN PEMERINTAHAN UMUM

1 Jumlah Rekomendasi perumusan kebijakan hasil

Kelitbangan Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum

8 Rekomendasi

2 Jumlah Rekomendasi Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah

1 Indeks

3 Jumlah Rekomendasi Proyeksi/Perkiraan Strategik Nasional

1 Rekomendasi


100%



11

3. Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan,

Pemerintahan Desa, dan Kependudukan.


1282 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN, PEMERINTAHAN DESA, DAN

KEPENDUDUKAN

1 Jumlah rekomendsai perumusan kebijakan hasil

kelitbangan Puslitbang Adminisrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan

7 Rekomendasi

2 Rekomendasi Kebijakan Hasil Forum Diskusi Aktual/Diskusi Publik

6 Rekomendasi

3 Persentase Pelayanan administrasi dan tugas teknis

lainnya Unit Kerja Eselon II

100%



4. Penelitian Dan Pengembangan Inovasi Daerah.


1283 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH

1 Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan hasil kelitbangan

Puslitbang Inovasi Daerah yang diseminarkan,

dipublikasikan, dan/atau ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan

3 Rekomendasi

2 Jumlah daerah tertinggal yang memperoleh replikasi model

hasil inovasi daerah bidang pelayanan perizinan 2 Daerah

Tertinggal

3 Jumlah indeks inovasi daerah 1 Indeks

4 Jumlah rekomendasi peta pembinaan inovasi daerah 1 Rekomendasi

5 Jumlah kebijaka Inovasi Daerah 1 Pedoman


100%



5. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan

Penelitian dan Pengembangan Kementerian dalam Negeri


1284 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA BADAN LITBANG

1 Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan

anggaran, pengelolaan data dan evaluasi kinerja, serta kerjasama kelitbangan, hukum dan perundang-undangan

4 Dokumen 11 Laporan

2 Persentase penyelesaian administrasi ketatausahaan

pimpinan, kerumahtanggan dan perlengkapan serta pengelolaan perpustakaan, informasi, dan dokumentasi

9 Laporan

12

3 Persentase penyelesaian verifikasi, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan yang tepat waktu

7 Laporan

4 Persentase penyelesaian pembinaan jabatan fungsional, kepegawaian, dan sistem prosedur

8 Laporan

5 Persentase penguatan peran dan fungsi penelitian dan pengembangan di daerah

4 Laporan

6 Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja yang tepat waktu

12 bulan layanan

7 Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan

74 Unit



III. PAGU ANGGARAN

Sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja Anggaran

Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) berdasarkan Pagu APBN-P Tahun Anggaran

2018, anggaran Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri sebesar

Rp. 51,876,461,000,-.

Adapun penjabaran alokasi anggaran per unit kerja, sebagai berikut :

PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

APBN-P

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

51,876,461,000

Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum

2,652,095,000

Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2,580,000,000

Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah 4,940,000,000

Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah

2,650,000,000

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Litbang

39,054,366,000

Rincian Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2018

IV. PERJANJIAN KINERJA

Program, kegiatan, indikator dan target kinerja, dijabarkan dalam suatu

rencana kerja tahun 2018 yang bertujuan untuk mencapai Sasaran Program

yang telah ditetapkan. Rencana kinerja dimaksud dibuat pada awal tahun

anggaran yang memuat kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran

sesuai program yang telah ditetapkan, indikator keberhasilan pencapaiannya

serta pendanaannya yang harus dipertanggungjawabkan di akhir tahun

anggaran.

13

Keseluruhan rencana kinerja, indikator dan pendanaan dijadikan Perjanjian

Kinerja (PK) atau semacam Kontrak Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala

Badan dengan Menteri Dalam negeri, serta secara berjenjang turun menjadi

Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Litbang dan Sekretaris dengan Kepala Badan,

sampai akhirnya Perjanjian Kinerja Pegawai dengan masing-masing atasan

langsungnya. Sebagai bentuk salah satu evaluasi dan pertanggungjawaban

atas capaian Perjanjian Kinerja tersebut, disusunlah Laporan Kinerja Badan

Litbang tahun 2018 yang disampaikan Kepala Badan kepada Menteri Dalam

Negeri.

Adapun target kinerja Badan Litbang Kemendagri berbeda antara dokumen

Renstra dengan Dokumen Rencana Kerja Tahunan dikarenakan adanya

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 Tentang

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 yang menetapkan adanya

Program Prioritas Nasional, sehingga perlu adanya perubahan rencana kerja

untuk menjawab capaian target yang telah ditetapkan. Dokumen Perjanjian

Kinerja Badan Litbang Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

KODE PROGRAM/

KEGIATAN

INDIKATOR TARGET

SEMULA MENJADI

010.11.04 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1280 Penelitian dan

Pengembangan

Pembangunan dan Keuangan Daerah

Jumlah Rekomendasi

perumusan kebijakan

hasil Kelitbangan Pembangunan dan Keuangan Daerah

12 Rekomendasi

9 Rekomendasi

Jumlah Rekomendasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

1 Indeks 1 Indeks

Persentase Pelayanan

administrasi dan tugas teknis lainnya Unit Kerja Eselon II

100% 100%

1281 Penelitian dan Pengembangan

Otonomi

Daerah, Politik, dan

Pemerintahan Umum

Jumlah Rekomendasi perumusan kebijakan

hasil Kelitbangan

Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum

13 Rekomendasi

8 Rekomendasi

Jumlah Rekomendasi Indeks

Kepemimpinan Kepala Daerah

1 Indeks 1 Indeks

Jumlah Rekomendasi

Proyeksi/Perkiraan Strategik Nasional

1

Rekomendasi

1 Rekomendasi


administrasi dan

100% 100%

14

tugas teknis lainnya Unit Kerja Eselon II

1282 Penelitian dan

Pengembangan Administrasi

Kewilayahan,

Pemerintahan Desa,

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Jumlah rekomendsai

perumusan kebijakan hasil kelitbangan

Puslitbang

Adminisrasi Kewilayahan,

Pemerintahan Desa, dan Kependudukan

10 Rekomendasi

7 Rekomendasi

Rekomendasi

Kebijakan Hasil

Forum Diskusi Aktual/Diskusi Publik

6 Rekomendasi

6 Rekomendasi



100% 100%

1283 Penelitian dan

Pengembangan Inovasi Daerah Dan Aparatur

Jumlah rekomendasi

perumusan kebijakan hasil kelitbangan

Puslitbang Inovasi Daerah yang

diseminarkan,

dipublikasikan, dan/atau

ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan

6 Rekomendasi

3 Rekomendasi

Jumlah daerah

tertinggal yang

memperoleh replikasi model hasil inovasi

daerah bidang pelayanan perizinan

2 Daerah Tertinggal

2 Daerah Tertinggal

Jumlah indeks inovasi

daerah

1 Indeks 1 Indeks

Jumlah rekomendasi

peta pembinaan inovasi daerah

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

Jumlah kebijaka Inovasi Daerah

1 Pedoman 1 Pedoman



100% 100%

1284 Dukungan

Manajemen dan Dukungan

Teknis Lainnya Badan

Penelitian dan Pengembangan

Kementerian

Persentase

penyelesaian dokumen

perencanaan dan anggaran,

pengelolaan data dan evaluasi kinerja,

serta kerjasama

kelitbangan, hukum



15

dalam Negeri dan perundang-undangan

Persentase

penyelesaian

administrasi ketatausahaan

pimpinan, kerumahtanggan dan

perlengkapan serta

pengelolaan perpustakaan,

informasi, dan dokumentasi

9 Laporan 9 Laporan

Persentase

penyelesaian

verifikasi, perbendaharaan,

akuntansi, dan pelaporan keuangan yang tepat waktu

7 Laporan 7 Laporan

Persentase

penyelesaian pembinaan jabatan

fungsional, kepegawaian, dan sistem prosedur

8 Laporan 8 Laporan

Persentase

penguatan peran dan fungsi penelitian dan

pengembangan di daerah

4 Laporan 4 Laporan

Persentase

penyelesaian

pelayanan dukungan operasional kerja yang tepat waktu

12 bulan layanan

12 bulan layanan

Persentase pengadaan sarana

dan prasarana sesuai kebutuhan

74 Unit 74 Unit

16

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

I. CAPAIAN KINERJA UTAMA BADAN LITBANG TERHADAP INDIKATOR

KINERJA PADA RENSTRA KEMENDAGRI 2015-2019

SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET

2019

REALISASI

2018

i ii iii iv

Meningkatnya kualitas

pelayan publik dalam

peyelenggaraan pembangunan daerah

Pesentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan,pemberdayaan masyarakat danpelayana publik

100%

Provinsi

30%

Kab/Kota

88.24%

Provinsi

37,94%

Kab/Kota

Dalam rangka peningkatan daya saing daerah dan pencapaian sasaran

otonomi daerah, Kementerian Dalam Negeri mendorong seluruh pemerintah

daerah untuk menerapkan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Hal ini diwujudkan melalui penyediaan

regulasi/kebijakan, fasilitasi dan pembinaan, serta pengembangan dan

penerapan model-model inovasi daerah dalam meningkatkan kualitas

pelayanan publik dan daya saing daerah.

Hingga akhir periode Renstra Tahun 2015-2019, Kementerian Dalam Negeri

menetapkan target seluruh provinsi (100%) dan 30% kabupaten/kota telah

menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.

Pada pelaksanaanya sampai dengan tahun 2018, Kemendagri telah

mendorong penerapan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

terhadap 30 provinsi dari target 34 provinsi atau tercapai 88.24%, dan 195

Indikator : Pesentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan,pemberdayaan masyarakat danpelayana publik

17

kabupaten/kota dari target 514 kabupaten/kota atau tercapai 37.94% (telah

melebihi target 30% pada tahun 2019).

Untuk mencapai kinerja tersebut, Kemendagri telah merencanakan dan

melaksanakan berbagai program/kegiatan dengan melibatkan berbagai unsur

terkait baik di tingkat pusat maupun pemerintah daerah berkenaan dengan

penyiapan regulasi, penyusunan indeks inovasi daerah, pemetaan dan

penyusunan rencana aksi pembinaan, pengembangan model replikasi inovasi

layanan pemerintahan daerah dan pendampingan dalam penerapannya oleh

daerah (termasuk penerapan model replikasi layanan perizinan pada daerah

pilot project), serta pemberian penghargaan. Adapun capaian dari

pelaksanaan berbagai program/kegiatan strategis dimaksud dapat dijelaskan

sebagai berikut:

a. Tersusunnya regulasi terkait inovasi daerah dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, meliputi:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;

dan

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang

Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi

Daerah.

b. Tersusunnya Indeks Inovasi Daerah, yaitu pendataan atas himpunan

inovasi daerah yang telah dilaporkan oleh pemerintah daerah kepada

Menteri Dalam Negeri melalui Badan Litbang Kemendagri sesuai amanat

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017. Indeks inovasi daerah ini

menjadi alat ukur yang mampu menggambarkan kondisi dan kemampuan

suatu daerah dalam berinovasi.

Indeks Inovasi Daerah memanfaatkan aplikasi web-based untuk

kemudahan bagi setiap pemerintah daerah dalam meng-input,

memutakhirkan, dan melaporkan data inovasi daerah kepada pemerintah

pusat melalui Kemendagri, serta kemampuan penyajiannya dalam berbagai

variasi data. Pada awal penggunaannya sejak September 2018 sampai

dengan saat ini telah terhimpun 3.718 inovasi yang di-input oleh 30

provinsi (88%) dengan 713 inovasi, 195 kabupaten (47%) dengan 2.022

inovasi, dan 61 kota (66%) dengan 983 inovasi. Adapun kategori inovasi

daerah meliputi 707 inovasi tata kelola, 2.119 inovasi pelayanan publik,

dan 892 inovasi lainnya.

Indeks inovasi daerah ini menjadi dasar dalam penyusunan peta (rencana

aksi) pembinaan inovasi daerah, pemberian penghargaan daerah inovatif

(Innovative Government Award/IGA) Tahun 2018, dan rencana pemberian

insentif bagi daerah inovatif.

18

c. Tersusunnya Peta (Rencana Aksi) Pembinaan Inovasi Daerah Tahun 2018,

yang akan dimanfaatkan untuk menyusun strategi pembinaan dalam

rangka penerapan inovasi daerah oleh seluruh pemerintahan daerah.

Penyusunan rencana aksi ini dengan melibatkan Kementerian/LPNK terkait

guna sinergi kebijakan dan program pembinaan inovasi daerah.

d. Terselenggarannya kegiatan replikasi model hasil inovasi daerah, dalam hal

ini telah dikembangkan Pusat Jejaring Inovasi Daerah (PUJA INDAH)

sebagai bentuk inovasi yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemerintah

daerah dalam layanan pemerintahan, termasuk layanan perizinan. Di awal

peluncurannya pada Mei 2018, terdapat 50 daerah (8 provinsi, 11 kota,

dan 31 kabupaten) melalui Kepala Daerah masing-masing, yang

menyatakan komitmen untuk difasilitasi dalam penerapan layanan Puja

Indah tersebut.

Puja Indah ini dibangun dari hasil pengkajian, perekayasaan, pendataan,

adopsi, serta modifikasi dan replikasi berbagai inovasi daerah menjadi

sebuah inovasi berskala nasional. Layanan Puja Indah diterapkan dalam

bentuk aplikasi berbagi pakai yang dapat digunakan melalui telepon

genggam (handphone), dengan mengintegrasikan berbagai layanan

pemerintahan kedalam satu aplikasi. Pada awal pengembangannya di

tahun 2018, aplikasi Puja Indah menyediakan 7 (tujuh) layanan yaitu:

layanan perizinan, layanan adminduk, layanan pendidikan, layanan

kesehatan, layanan ketenagakerjaan, layanan perdagangan, dan layanan

aspirasi DPRD.

Khusus untuk bidang layanan perizinan, telah diterapkan pada 4 (empat)

kabupaten tertinggal sebagai daerah pilot project penerapan replikasi,

masing-masing di Kabupaten Musi Rawas dan Lebak pada tahun 2017,

serta di Kabupaten Lampung Barat dan Jeneponto pada tahun 2018.

Kegiatan ini berlanjut pada tahun 2019 dengan pilot project pada 4

(empat) kabupaten tertinggal, yaitu di Kabupaten Bangkalan, Seluma,

Lombok Barat, dan Ketapang. Kegiatan replikasi model inovasi bidang

pelayanan perizinan ini merupakan Prioritas Nasional dalam RKP Tahun

2017 s.d. 2019.

e. Terselenggaranya pemberian penghargaan kepada Pemerintah Daerah

Inovatif atau dikenal dengan Innovative Government Award (IGA).

Pelaksanaan tahun 2017: terdapat 157 usulan inovasi daerah yang

diusulkan dari 15 provinsi, 66 kabupaten, dan 30 kota untuk

diikutsertakan dalam seleksi IGA tahun 2017. Total usulan tersebut

meliputi kategori tata kelola pemerintahan sebayak 107 usulan, pelayanan

publik 274 usulan, dan bentuk lainnya sebanyak 195 usulan. Setelah

dilakukan penilaian oleh tim penilai diperoleh pemenang Innovative

Government Award (IGA) Tahun 2017 yaitu:

1) Pemerintah Provinsi: Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

19

2) Pemerintah Kabupaten: Gresik, Bogor, Musirawas, Boyolali, Sleman,

Malang, Madiun, Pinrang, Bantaeng, dan Lebak.

3) Pemerintah Kota: Surabaya, Tagerang Selatan, Bontang, Makassar,

Magelang, Pontianak, Surakarta, Sawahlunto, Yogyakarta, dan

Probolinggo.

Pelaksanaan tahun 2018: berbeda dengan tahun sebelumnya, pelaksanaan

IGA tahun 2018 telah berdasarkan pada hasil penilaian Indeks Inovasi

Daerah sebagaimana berpedoman pada Permendagri Nomor 104 Tahun

2018. Sampai dengan batas waktu yang ditentukan untuk kebutuhan

penilaian pada pertengahan November 2018, telah terhimpun data Indeks

Inovasi Daerah dari 212 daerah dengan total inovasi yang terdaftar

sebanyak 2.169, meliputi: 30 provinsi (356 inovasi), 46 Kota (584 inovasi),

dan 143 Kabupaten (1265 inovasi), termasuk didalamnya 17 Kabupaten

Daerah Tertinggal (274 inovasi) dan 3 Kabupaten Perbatasan (20 inovasi).

Selanjutnya dilakukan pengukuran dan validasi data untuk menetapkan

pemenang IGA Tahun 2018 sesuai dengan cluster, dimana telah ditetapkan

Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 070-8671 Tahun 2018 tanggal 7

Desember 2018 tentang Penetapan Peringkat Pemenang Penghargaan

Pemerintah Daerah Inovatif kepada 5 Pemerintah Daerah Provinsi, 10

Pemerintah Kabupaten, 10 Pemerintah Kota, 3 Pemerintah Kabupaten

Daerah Tertinggal, dan 3 Pemerintah Kabupaten Daerah Perbatasan,

dengan rincian sebagai berikut:

1) Pemerintah Provinsi: Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, DKI

Jakarta, dan Bali.

2) Pemerintah Kabupaten: Banyuwangi, Padang Pariaman,Banggai, Gresik,

Kulon Progo, Klungkung, Kabupaten Sidoarjo, Agam, Pacitan, dan Musi

Rawas.

3) Pemerintah Kota: Bandung, Makasar, Bontang, Malang, Surabaya,

Magelang, Solok, Bogor, Mataram, dan Surakarta.

4) Pemerintah Kabupaten Daerah Tertinggal: Musi Rawas, Situbondo, dan

Pulau Morotai.

5) Pemerintah Kabupaten Daerah Perbatasan: Morotai, Pelalawan, dan

Belu.

20

II. CAPAIAN TARGET KINERJA INDIKATOR UTAMA BADAN LITBANG

2018

Capaian Kinerja Sasaran

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

i ii iii iv v

Meningkatnya kualitas hasil kelitbangan

kemendagri sebagai

bahan rekomendasi perumusan kebijakan,

serta terfasilitasinya pelaksanaan inovasi daerah

Persentase hasil Kelitbangan yang

direkomendasikan

sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri

75% 81,48% 108,68%

Terealisasi 22 rekomendasi hasil kegiatan Kelitbangan kepada Mendagri dari target 27

rekomendasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian

Dalam Negeri, tugas Kementerian Dalam Negeri adalah menyelenggarakan

urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam

menyelenggarakan pemerintahan negara, dimana salah satu fungsinya adalah

melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam

negeri. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 8 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam

Negeri nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Dalam Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas

melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam

negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan

menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian

dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;

2. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam

negeri;

Sasaran : Meningkatnya kualitas hasil kelitbangan kemendagri sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan, serta terfasilitasinya pelaksanaan inovasi daerah

Indikator 1 : Persentase hasil Kelitbangan yang direkomendasikan sebagai

bahan masukan kebijakan Kemendagri

21

3. Pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri;

4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan

pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;

5. Pelaksanaan fasilitasi inovasi daerah;

6. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan

pemerintah daerah;

7. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan; dan

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Berdasarkan Rencana Kerja Badan Litbang Kemendagri Tahun Anggaran 2018,

jumlah rekomendasi kelitbangan ditargetkan sebanyak 27 rekomendasi hasil

kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan,

penerapan dan pengoperasian). Realisasi persentase hasil kelitbangan yang

direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri selama

Tahun Anggaran 2018 sejumlah 22 rekomendasi hasil kelitbangan yang telah

disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Unit Esselon I di lingkup

Kementerian Dalam Negeri atau sebesar 81,48% dari target 75%. Sehingga

pada tahun 2018 target 75% hasil Kelitbangan yang direkomendasikan

sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri tercapai 108,68%.


SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI

CAPAIAN (%)

i ii iii iv v

Meningkatnya kualitas

hasil kelitbangan kemendagri sebagai

bahan rekomendasi

perumusan kebijakan, serta terfasilitasinya

pelaksanaan inovasi daerah

Jumlah

Pemerintah Daerah yang

difasilitasi dalam

melaksanakan inovasi daerah

10 Provinsi 12 Provinsi 120%

Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Penelitian dan Pengembangan

berupaya untuk meningkatkan inovasi di pemerintahan daerah dengan

menerbitkan regulasi dari mulai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017

tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104

Tahun 2018 tentang Penilaian dan Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi

Daerah. Capaian target indikator Jumlah Pemerintah Daerah yang difasilitasi

Indikator 2 : Jumlah Pemerintah Daerah yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah

22

dalam melaksanakan inovasi daerah 120% atau 12 provinsi dari target 10

provinsi. Adapun capaian tersebut dilakukan melalui 2 kegiatan yaitu:

A. Indeks Inovas Daerah

Badan Litbang berupaya mendorong seluruh Pemerintah Daerah baik

Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, untuk melakukan Inovasi

Daerah secara berkesinambungan dalam rangka memajukan daerah dan

meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya, melalui Surat

Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Dalam Negeri nomor 002.6/7251/SJ

tanggal 19 September 2018 tentang Penilaian Indeks Inovasi Daerah dan

Pemberian Innovative Government Award (IGA) Tahun 2018, dimana daerah

diminta untuk mengisi data inovasi daerah pada aplikasi penilaian indeks

inovasi daerah melalui alamat website

http://indeks.inovasi.otda.go.id/layanan. Dari hasil input data inovasi daerah

didapatkan sebanyak 30 provinsi (356 inovasi), 143 Kabupaten (1265 inovasi),

46 Kota (584 inovasi), 17 Kabupaten Daerah Tertinggal (274 inovasi), dan 3

Kabupaten Perbatasan (20 inovasi).

Selanjutnya data inovasi daerah dimaksud dilakukan pengukuran dan validasi

sehingga didapatkan peringkat untuk diberikan penghargaan Innovative

Government Award (IGA) sesuai dengan cluster dan ditetapkan dalam

Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 070-8671 Tahun 2018 tanggal 7

Desember 2018 tentang Penetapan Peringkat Pemenang Penghargaan

Pemerintah Daerah Inovatif yang dilaksanakan di Hotel Sahid Jakarta, kepada

5 Pemerintah Daerah Provinsi, 10 Pemerintah Kabupaten, 10 Pemerintah

Kota, 3 Pemerintah Kabupaten Daerah Tertinggal, dan 3 Pemerintah

Kabupaten Daerah Perbatasan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi (Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat,

DKI Jakarta; dan Bali)

2. Pemerintah Kabupaten (Banyuwangi, Padang Pariaman, Banggai, Gresik,

Kulon Progo, Klungkung, Sidoarjo, Agam, Pacitan, dan Musi Rawas)

3. Pemerintah Kota (Bandung, Makasar, Bontang, Malang, Surabaya,

Magelang, Solok, Bogor, Mataram, dan Surakarta)

4. Pemerintah Daerah Tertinggal (Musi Rawas, Situbondo, dan Pulau

Morotai)

5. Pemerintah Daerah Perbatasan(Pulau Morotai, Pelalawan, dan Belu)

B. Pusat Jejaring Inovasi Daerah (PUJA INDAH)

Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi nasional kelitbangan

pemerintahan dalam negeri tahun 2018 dan peluncuran Pusat Jejaring Inovasi

Daerah (PUJA INDAH) tanggal 8 Mei 2018, terdapat 50 daerah ( 8 provinsi,11

kota, dan 31 kabupaten) yang menyatakan komitmen untuk difasilitasi dalam

penerapan inovasi melalui surat pernyataan komitmen dalam penerapan

http://indeks.inovasi.otda.go.id/layanan

23

replikasi inovasi daerah melalui pusat jejaring inovasi daerah (puja indah)

yang merupakan hasil pengkajian, perekayasaan, pendataan, adopsi, dan

modifikasi serta replikasi berbagai inovasi daerah menjadi sebuah inovasi

berskala nasional untuk mendorong inovasi tata kelola pemerintahan daerah,

inovasi pelayanan publik, dan mengintegrasikan inovasi daerah lainnya sesuai

dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi

layanan adminduk, layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan

ketenagakerjaan, layanan perizinan, layanan perdagangan, dan layanan

aspirasi DPRD, adapun 8 provinsi dimaksud yaitu:

1. Pemerintah Provinsi (Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Barat,

Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, D. I.

Yogyakarta, dan Maluku Utara);

2. Pemerintah Kabupaten (Pasaman Barat, Padang Pariaman, Merangin,

Kerinci, Batang Hari, Katingan, Banggai, Sigi, Wajo, Luwu Timur, Luwu

Utara, Pati, Kulon Progo, Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Pidie Jaya,

Aceh Selatan, Deli Serdang, Samosir, Labuhan Batu, Bangka, Bangka

Tengah, Ketapang, Rejang Lebong, Jeneponto, Muna, Blitar, Bombana,

Tulungagung, Lumajang, dan Musi Banyuasin);

3. Pemerintah Kota (Padang Panjang, Solok, Pare-Pare, Surakarta, Magelang,

Sabang, Bau-Bau, Mojokerto, Jayapura, Kupang, dan Blitar).

Sehingga di tahun 2018, sebanyak 12 provinsi dengan capaian 120% telah

difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah.


SASARAN STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA TARGET

CAPAIAN

REALISASI (%)

i ii iii iv v

Meningkatnya kualitas hasil

kelitbangan kemendagri

sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan, serta

terfasilitasinya pelaksanaan inovasi daerah

Jumlah

kebijakan inovasi daerah

1 Pedoman 1 Pedoman 100%

Dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan, sesuai dengan target kinerja

yang tertera pada Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan

Kemendagri tahun 2015-2019, pada tahun 2018 Badan Penelitian dan

Pengembangan menargetkan 1 (satu) Pedoman tentang Penilaian dan Pemberian

Indikator 3 : Jumlah kebijakan inovasi daerah

24

Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah sesuai dengan amanah Undang

Undang No. 23 tahun 2014 Pasal 388 ayat (9) dan ayat (10) yang menugaskan

lembaga penelitian dan pengembangan untuk melakukan penilaian terhadap inovasi

yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dengan ditetapkannya Permendagri No.

104 tahun 2018 Tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif

Daerah sehingga capaian terhadap target 1 pedoman tercapai 100% .

25

MA

TR

IK C

AP

AIA

N B

ER

DA

SA

RK

AN

RE

NS

TR

A 2

01

5–

20

19

B

AD

AN

LIT

BA

NG

KE

ME

ND

AG

RI

Badan

Litbang

Kem

endagri

mem

iliki

tiga

Indik

ato

r Kin

erj

a

Uta

ma

(IKU

),

yaitu

pers

enta

se

hasi

l kelit

bangan

yang

direkom

endasi

kan

sebagai

bahan

masu

kan

kebijakan

Kem

endagri,

Jum

lah

Pem

erinta

h

Daera

h

yang

difasi

litasi

dala

m

mela

ksa

nakan inovasi

daera

h,

dan j

um

lah k

ebijakan inovasi

daera

h a

dala

h s

ebagai pendukung I

KU

Kem

ente

rian D

ala

m N

egeri

yaitu

pers

enta

se

pem

erinta

h

daera

h

yang

menera

pkan

inovasi

dala

m

penyele

nggara

an

pem

erinta

han,

pem

berd

ayaan

masy

ara

kat

dan p

ela

yanan p

ublik

sebagaim

ana t

erc

antu

m d

ala

m R

enst

ra K

em

endagri 2

015-2

019..

26

MA

TR

IK C

AP

AIA

N K

INE

RJA

PE

R 5

TA

HU

N

BA

DA

N L

ITB

AN

G K

EM

EN

DA

GR

I

Pada t

ahun 2

018,

realis

asi

sesu

ai

dengan i

ndik

ato

r pers

enta

se h

asi

l kelit

bangan y

ang d

irekom

endasi

kan se

bagai

bahan m

asu

kan k

ebijakan K

em

endagri

adala

h s

ebesa

r 81,4

8%

dari t

arg

et

75%

. D

ari d

ata

ters

ebut,

dapat

dis

impulk

an b

ahw

a r

ealis

asi

yang d

icapai le

bih

tin

ggi dari t

arg

et

yang d

ibuat.

Sedangkan

untu

k indik

ato

r ju

mla

h p

em

erinta

h d

aera

h y

ang d

ifasi

litasi

dala

m m

ela

ksa

nakan inovasi

daera

h,

realis

asi

nya s

ebanyak 1

2 p

rovin

si y

ang d

ifasi

litasi

dari t

arg

et

10 pro

vin

si.

Dengan kata

la

in,

realis

asi

untu

k in

dik

ato

r te

rsebut

terc

apai

mele

bih

i ta

rget.

Sedangkan ta

rget

terh

adap ju

mla

h kebijakan in

ovasi

daera

h

terc

apai 100%

.

Untu

k t

ahun 2

019 t

arg

et

dari i

ndik

ato

r pers

enta

se h

asi

l kelit

bangan y

ang d

irekom

endasi

kan s

ebagai

bahan m

asu

kan k

ebijakan K

em

endagri

dengan t

arg

et

sebesa

r 80%

. Sedangkan u

ntu

k t

arg

et

dari i

ndik

ato

r ju

mla

h p

em

erinta

h d

aera

h y

ang d

ifasi

litasi

dala

m m

ela

ksa

nakan i

novasi

daera

h s

ebanyak 3

4 p

rovin

si

tiap

tahunnya.

Berd

asa

rkan

IKU

Badan

Litbang

Kem

endagri

yang

terc

antu

m

dala

m

Renst

ra

Badan

Litbang

Kem

endagri

tahun

2015-2

019,

terd

apat

penam

bahan s

atu

indik

ato

r untu

k t

ahun 2

018 -

2019 y

aitu j

um

lah k

ebijakan inovasi

daera

h.

Adapun t

arg

et

untu

k indik

ato

r te

rsebut,

yaitu d

ikelu

ark

annya 1

PP p

ada t

ahun 2

018, 1 P

erm

en p

ada t

ahun 2

018, dan 1

pedom

an p

ada t

ahun 2

018 d

an 2

019.

27

B. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU

PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA

Mencermati pelaksanaan program dan anggaran pada Badan Litbang selama ini,

terutama yang dilaksanakan pada tahun 2018, terdapat berbagai kendala dan

permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan dan pencapaian kinerja,

disebabkan beberapa faktor antara lain:

I. KENDALA

1. Aspek tatalaksana:

a. Pelaksanaan kegiatan kelitbangan masih dilaksanakan secara

konvensional dimana masih sangat bergantung pada pemanfaatan

personil terutama tenaga fungsional peneliti di internal Badan Litbang

yang relatif terbatas. Hal ini berakibat pada pelaksanaan kegiatan

dilaksanakan secara time series, yaitu pelaksanaan satu kegiatan

kelitbangan harus menunggu selesainya kegiatan kelitbangan lainnya

atau belum dapat dilaksanakan secara paralel.

b. Implementasi Permendagri Nomor 17 tahun 2018 tentang Pedoman

Penelitian dan Pengembangandi Kementerian Dalam Negeri dan

Pemerintahan Daerah belum dapat dipahami secara menyeluruh oleh

seluruh pelaksana kelitbangan di lingkungan Badan Litbang

Kemendagri, disamping belum terciptanya perubahan pola pikir secara

mendasar terhadap perlunya pengaturan SOP dalam setiap

penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan sebagai konsekuensi

penerapan reformasi birokrasi.

c. Masih kurangnya bentuk pembinaan dan fasilitasi pengelolaan jurnal

ilmiah yang dikelola BPP Daerah. Pembinaan dan fasilitasi dilakukan

khususnya pada jurnal yang akan mengajukan akreditasi di Lembaga

Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) atau pun jurnal yang sedang dalam

proses pemeliharaan akreditasi.

2. Aspek SDM:

a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga fungsional peneliti dan

belum tersedianya tenaga fungsional perekayasa sebagai personil

utama penyelenggaraan kegiatan kelitbangan, yang berdampak pada

terbatasnya cakupan isu yang dapat ditangani, serta kualitas hasil

kelitbangan yang dapat diangkat/ditindaklanjuti sebagai input

rekomendasi kebijakan terhadap pemangku kepentingan.

b. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM di bidang administrasi dan

pengelolaan keuangan yang berdampak pada dukungan dan

percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Badan Litbang.

c. Masih perlunya penegasan terhadap peran/dukungan LIPI dalam

melakukan pembinaan jabatan fungsional peneliti kepada lembaga

Litbang pemerintah pusat dan daerah, termasuk tenaga fungsional

28

peneliti Litbang Kemendagri, terkait penyediaan dan penguatan

kompetensi jabatan fungsional peneliti.

d. Belum tersedianya tenaga ahli/expert sebagai tenaga pendamping

fungsional peneliti Litbang dalam memberikan masukan, tanggapan,

pendapat, serta koreksi dan penyempurnaan proses kegiatan secara

menyeluruh, termasuk dalam penyediaan konsep dan strategi

pengembangan lembaga Litbang. Hal ini sangat dipengaruhi pula oleh

terbatasnya alokasi anggaran Badan Litbang.

3. Aspek Program dan Anggaran:

a. Masih diperlukannya penajaman rumusan atas rencana topik-topik

kegiatan kelitbangan yang berorientasi pada tindaklanjut isu-isu

strategis dan yang menjadi prioritas kebijakan pemerintah, sehingga

hasil kelitbangan dimaksud mempunyai nilai manfaat bagi para

pemangku kepentingan khususnya di lingkungan Kementerian Dalam

Negeri.

b. Masih diperlukannya penajaman dan pencermatan atas distribusi,

struktur, dan pola pemanfaatan anggaran yang dikaitkan dengan

terbatasnya dukungan alokasi anggaran Badan Litbang, serta

kemampuan penyerapan anggaran pada beberapa kegiatan tertentu.

c. Terbatasnya alokasi anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk

pengembangan jenis-jenis kegiatan lingkup Badan Litbang secara lebih

variatif dan dinamis, terutama untuk mendorong peningkatan peran

dan fungsi kelitbangan di lingkungan Kemendagri dan Pemerintah

Daerah dari berbagai aspek, termasuk dukungan pelaksanaan inovasi

daerah.

4. Aspek Kerjasama:

Kolaborasi bentuk-bentuk kerjasama kelitbangan dengan stakeholder di

tingkat pusat maupun daerah belum dapat terwujud secara optimal, baik

dalam bentuk implementasi kesepakatan kerjasama maupun penyediaan

payung hukum kerjasama kelitbangan antar stakeholeder.

5. Aspek Pendukung lainnya:

a. Belum tersedianya data base kelitbangan yang akurat dan up to date

untuk mendukung kebutuhan data dan informasi yang cepat dan akurat

guna kepentingan kelitbangan dalam menindaklanjuti isu-isu aktual dan

strategis sebagai bahan rekomendasi pengambilan langkah dan

kebijakan pada tingkat pimpinan.

II. SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Sebagai langkah tindaklanjut atas permasalahan tersebut, khususnya dalam

konteks pelaksanaan program dan anggaran Badan Litbang TA. 2018, telah

dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

29

1. Aspek tatalaksana:

a. Mendorong keterlibatan pejabat fungsional non peneliti dan personil

dari luar Badan Litbang dalam mendukung kegiatan kelitbangan untuk

mengatasi masalah keterbatasan jumlah pejabat fungsional peneliti di

lingkungan Badan Litbang Kemendagri;

b. Telah dilakukan revisi Permendagri Nomor 14 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Operasional Kelitbangan di Lingkungan Kemendagri

dan Pemerintahan Daerah, menjadi Permendagri Nomor 17 Tahun

2018 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian

Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah . Perubahan ini dimaksudkan

guna mendukung penerapan reformasi birokrasi dalam

penyelenggaraan kegiatan di lingkup Badan Litbang.

c. Telah dibentuk Unit Layanan Administrasi (ULA) Publikasi dan Jurnal

Ilmiah. Pelayananan Administrasi Publikasi dan Jurnal Ilmiah dibentuk

dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan tugas dan fungsi

Badan Penelitian dan Pengembangan serta meningkatkan kinerja

lembaga melalui penyelenggaraan layanan administrasi, khusnya dalam

hal publikasi dan pengelolaan jurnal ilmiah. Sedangkan tujuannya

adalah untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan jurnal dan publikasi

ilmiah lainnya di lingkungan BPP Kemendagri dan Daerah melalui

layanan administrasi yang efektif dan efisien.

2. Aspek SDM:

a. Telah diusulkan pengadaan formasi pejabat fungsional peneliti kepada

Biro Kepegawaian Kemendagri;

b. Telah diikutsertakannya para calon peneliti di lingkungan Badan Litbang

dalam diklat fungsional peneliti tingkat pertama yang diselenggarakan

oleh LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia);

c. Telah diikutsertakannya para pegawai pengelola keuangan di

lingkungan Badan Litbang dalam Diklat Teknis Bendahara Pengeluaran

dan Bendahara Pengelolaan Barang/Jasa.

3. Aspek Program dan Anggaran:

a. Terus dilakukannya proses penajaman dan pencermatan atas distribusi,

struktur, dan pola pemanfaatan anggaran lingkup Badan Litbang;

b. Terus dilakukannya proses perencanaan program kegiatan yang lebih

variatif dan mendukung peran dan fungsi Badan Litbang, terutama

dalam pelaksanaan inovasi daerah. Hal ini ditindaklanjuti dengan telah

tersusunnya Peraturan Pemerintah tentang Inovasi Daerah.

4. Aspek Kerjasama:

Telah dilakukan pembinaan kelitbangan dengan litbang daerah secara

berkelanjutan, melalui sosialisasi dan koordinasi kegiatan kelitbangan;

30

5. Aspek Pendukung lainnya:

a. Telah dirintis kembali pembangunan Laboratorium dan Pusat Data (Lab

data) Litbang untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi yang

akurat dan up to date dalam mendukung kegiatan kelitbangan agar

berjalan secara maksimal;

III. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG KEBERHASILAN/

KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Mencermati pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penelitian dan

pengembangan selama ini, diakui bahwa hasil-hasil kelitbangan yang

dilaksanakan oleh Badan Litbang masih belum secara optimal mampu

menjawab berbagai dinamika dan persoalan lingkup pemerintahan dalam

negeri. Hal ini dimungkinkan oleh berbagai kondisi, dimana dapat disadari

bahwa disamping kualitas dan ketajaman hasil kelitbangan yang masih perlu

terus dioptimalkan, juga masih diperlukannya komitmen dari para pemangku

kepentingan untuk secara proporsional memberdayakan peran dan fungsi

kelitbangan sekaligus menjadikan Badan Litbang sebagai mitra kerja

utamanya.

Tingginya dinamika di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri,

tentunya membutuhkan peran dan fungsi Badan Litbang untuk selalu hadir

dan memberikan dukungan kepada para pemangku kepentingan, khususnya

di lingkup Kemendagri dalam rangka penyiapan rekomendasi guna perumusan

dan penetapan langkah dan kebijakan. Sejalan dengan itu, dengan

terbentuknya Pusat Litbang Inovasi Daerah pada Badan Litbang Kemendagri

berdasarkan Perpres Nomor 11 Tahun 2015, semakin memperluas cakupan

tugas dan fungsi Badan Litbang guna berperan secara langsung dalam

mengawal tata kelola inovasi daerah secara sistematis, konseptual dan

gradual.

Untuk menjalankan berbagai peran dan fungsi di atas, kiranya perlu

dirumuskan strategi penguatan Badan Litbang yang difokuskan pada upaya-

upaya perluasan cakupan substansi dan peningkatan kualitas hasil

kelitbangan, pemantapan fasilitasi inovasi daerah, serta penguatan

insfrastruktur kelembagaan dan sarana-prasarana kerja guna mewujudkan

kinerja Badan Litbang secara lebih optimal dan berkualitas.

Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa rekomendasi dan strategi tindak

lanjut yang perlu dilakukan dalam rangka penguatan peran dan fungsi Badan

Litbang sebagai berikut:

a. Perlunya koordinasi dan konsolidasi dalam rangka refleksi dan evaluasi

baik di internal Badan Litbang maupun secara eksternal dengan para

pemangku kepentingan lingkup Kemendagri dalam rangka menyatukan

31

pemahaman atas keberadaan peran Badan Litbang Kemendagri sebagai

suatu lembaga yang berfungsi untuk menghasilkan berbagai rekomendasi

kebijakan lingkup pemerintahan dalam negeri. Hal ini diperlukan untuk

memposisikan Badan Litbang sebagai suatu lembaga fungsional bagi

bernaungnya para pemikir, konseptor, dan inovator untuk menghasilkan

berbagai rekomendasi kebijakan yang berkualitas, disamping dukungan

penuh aparatur pejabat struktural yang mempunyai komitmen dan

kapasitas dalam lingkup kelitbangan. Hasil refleksi dan evaluasi ini

diharapkan:

1) Secara internal mampu mendorong perubahan mindset individu guna

membangkitkan komitmen kerja, kepedulian, dan kemauan untuk

meningkatkan kompetensinya bagi kepentingan lembaga; dan

2) Secara eksternal diperlukan untuk memanfaatkan peran dan fungsi

Badan Litbang sebagai mitra kerja utama penyedia rekomendasi

kebijakan, disamping guna memahami aspek-aspek utama yang

menjadi kebutuhan Badan Litbang, khususnya terkait penyediaan dan

distribusi SDM aparatur/personil dan pengalokasian anggaran

kelitbangan.

b. Perlu adanya upaya peningkatan koordinasi dan konsolidasi internal dalam

rangka penataan/perbaikan manajemen penyelenggaraan kelitbangan yang

berorientasi pada:

1) Perbaikan metode penjadwalan kegiatan kelitbangan dengan

memperhatikan jumlah dan skala prioritas kegiatan, ketersediaan SDM,

serta target waktu penyelesaian kegiatan;

2) Penguatan manajemen team work;

3) Pelibatan narasumber/pakar/praktisi secara tepat (dari aspek latar

belakang keilmuan atau pemahamannya atas realita persoalan); dan

4) Pengaturan kembali tenaga surveyor yang mengedepankan

kemampuan dan komitmen individu, melalui pemberdayaan tenaga

praktisi dan akademis dari luar Badan Litbang (PNS dan/atau Non-

PNS).

Melalui penataan/perbaikan manajemen penyelenggaraan kelitbangan

dimaksud, tidak saja diharapkan mampu meningkatkan kualitas hasil

kelitbangan, namun juga diharapkan mampu mendorong peningkatan

kapasitas individu aparatur Badan Litbang, serta mengatasi keterbatasan SDM

dengan semakin meningkatnya kuantitas kegiatan kelitbangan yang dilakukan

oleh Badan Litbang, dimana pola pelaksanaannya selama ini masih dilakukan

secara konvensional (pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara time series).

c. Perlu disusunnya berbagai agenda prioritas Badan Litbang dan kebutuhan

pendanaannya dalam jangka menengah. Penyusunan agenda prioritas

dimaksud dilakukan melalui pemetaan kebutuhan dan penentuan skala

32

prioritas kelitbangan yang melibatkan para pemangku kepentingan di tingkat

Pusat dan Daerah, dengan memperhatikan:

1) Penyelarasannya dengan agenda penyusunan/revisi peraturan

perundang-undangan;

2) Identifikasi dan evaluasi terhadap isu strategis pelaksanaan

kebijakan/regulasi; dan

Kebutuhan untuk merumuskan konsep-konsep kebijakan terkait

penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dalam jangka panjang.

Penyusunan agenda prioritas dimaksud dapat diterjemahkan sebagai suatu

Rencana Induk Kelitbangan untuk selanjutnya dijabarkan ke dalam agenda

kelitbangan tahunan, yang hasilnya diposisikan di depan kebutuhan

pengguna, sehingga Badan Litbang dapat secara jelas menunjukkan

kinerja lembaganya melalui berbagai keluaran yang responsif, antisipatif,

dan mempunyai nilai jual untuk direkomendasikan kepada para pemangku

kepentingan/Pimpinan.

d. Mendorong peningkatan alokasi anggaran Badan Litbang Kemendagri yang

tentunya didasari oleh tersedianya rencana program dan kegiatan secara

terfokus dan berkualitas dengan memperhatikan:

1) Kejelasan manfaat/keluaran dari suatu rencana program dan kegiatan;

2) Dukungannya terhadap pencapaian target agenda prioritas Nawa Cita

dan prioritas Kemendagri.

e. Perlu dilakukannya berbagai terobosan untuk mengatasi keterbatasan

anggaran Badan Litbang, baik dalam konteks penyelenggaraan kelitbangan

maupun dalam penguatan kapasitas kelembagaan, melalui:

1) Kerjasama pelaksanaan kegiatan kelitbangan secara nasional dengan

melibatkan Pemerintah Daerah melalui Badan Litbang Daerah (atau

perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan), dengan

pembagian tugas dab tanggung jawab pelaksanaan dan

penganggarannya secara jelas;

2) Optimalisasi hibah dari pihak donor melalui diversifikasi kegiatan yang

secara proporsional dapat dikerjasamakan, untuk dimanfaatkan dalam

rangka peningkatan kualitas SDM kelitbangan dan dukungan kegiatan

kelitbangan lainnya yang tidak teranggarkan melalui DIPA Badan Litbang;

3) Optimalisasi keikutsertaan SDM Badan Litbang untuk meningkatkan

kapasitas dan kompetensinya melalui berbagai kegiatan pendidikan dan

pelatihan, seminar, workshop, Bimtek, serta beasiswa pendidikan

berstrata.

f. Perlunya membangun kerjasama dengan berbagai institusi Pemerintah dan

non-Pemerintah, termasuk Perguruan Tinggi, kelitbangan Dunia Usaha,

Media/Pers, dan Non Government Organization (NGO) dalam berbagai

bidang/aspek.

33

Melalui strategi ini diharapkan akan terbangun penguatan kapasitas

Lembaga Litbang, antara lain:

1) Terjalinnya sharing pengetahuan bagi peningkatan wawasan dan

pemahaman aparatur Badan Litbang;

2) Kemampuan untuk memonitor pergerakan arus data dan informasi

guna diakses sebagai informasi dasar kelitbangan; dan

3) Membangun sinergitas dan kerjasama pelaksanaan program/kegiatan

kelitbangan untuk memberikan hasil yang optimal.

g. Perlunya merevitalisasi Laboratorium Data Badan Litbang (Lab data Litbang)

untuk dioptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber data dan informasi

guna kepentingan kelitbangan pada umumnya, dan untuk mendukung

aktivitas kelitbangan (data center, aplikasi pengolahan data kelitbangan,

dokumentasi dan publikasi, dll.) di internal Badan Litbang pada khususnya.

Keberadaan Labdata Litbang tersebut diharapkan mampu meningkatkan

eksistensi Badan Litbang Kemendagri melalui penyediaan dan

penyebarluasan data, informasi, dan hasil-hasil kelitbangan.

C. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran Badan Litbang APBN-P TA. 2018 tercatat sebesar

Rp.49.026.725.017,- (94,51%). Realisasi anggaran dimaksud dapat dirinci

sebagai berikut:

I. PERKEMBANGAN REALISASI

Perkembangan realisasi anggaran Badan Litbang selama kurun waktu 5 tahun

terakhir (2014-2018) dapat terlihat pada gambar berikut ini:

G

a

m

b

a

r

Perkembangan Pagu dan Realisasi TA 2014-2018

44

,17

8,7

62

,00

0

64

,87

0,7

40

,00

0

47

,65

4,8

31

,00

0

45

,46

9,8

31

,00

0

54

,77

0,0

70

,00

0

54

,27

0,0

70

,00

0

51

,87

6,4

61

,00

0

41

,62

4,7

36

,18

3

52

,11

8,6

62

,84

8

44

,12

5,3

38

,39

5

44

,12

5,3

38

,39

5

47

,89

0,8

44

,76

5

47

,89

0,8

44

,76

5

49

,02

6,7

25

,01

7

94

.22

%

80

.34

%

92

.59

%

97

.04

%

87

.44

%

88

.25

%

94

.51

%

2014 2015 APBN-P SELF BLOCKING

APBN-P SELF BLOCKING

2018

Pagu Realisasi %

Tahun Anggaran

2016

Tahun angaran

2017

34

Penyerapan tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2016 yaitu sebesar 92,59%,

sedangkan penyerapan anggaran terendah terjadi pada tahun anggaran 2015

yaitu sebesar 80,34%. Untuk tahun 2018 penyerapan anggaran mencapai

94,51%, hal tersebut telah mencapai target penyerapan anggaran yang

ditetapkan sebesar 90%.

II. REALISASI BERDASARKAN JENIS BELANJA

Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja

Dari Gambar di atas, realisasi anggaran Badan Litbang berdasarkan

pembagian jenis belanja selama TA 2018, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai, berupa: Pembayaran Gaji dan Tunjangan; Belanja

Lembur; dan Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) dengan pagu

anggaran sebesar Rp.25.192.760.000,- telah terealisasi sebesar

Rp.24.791.868.766 atau 98,41%;

b. Belanja Barang, berupa: Belanja Barang Operasional; Belanja Barang Non

Operasional; Belanja Jasa; Belanja Pemeliharaan; Belanja Perjalanan

Lainnya (Dalam Negeri); dan Belanja Perjalanan Lainnya (Luar Negeri)

dengan pagu anggaran sebesar Rp.24.302.261.000,- telah terealisasi

sebesar Rp.21.955.042.690 atau 90,51%;

c. Belanja Modal, berupa: Belanja Modal Peralatan dan Mesin; Belanja Modal

Gedung dan Bangunan; Belanja Modal Perjalanan Jaringan; dan Belanja

Penambahan Nilai Fisik Lainnya dengan pagu anggaran sebesar

Rp.2.381.440.000,- telah terealisasi sebesar Rp.2.239.813.561 atau

94,05%.

25,192,760,000

24,302,261,000

2,381,440,000

24,791,868,766

21,955,042,690

2,239,813,561

98

.41

%

90

.51

%

94

.05

%

PEGAWAI BARANG MODAL

Pagu Realisasi %

35

III. REALISASI BERDASARKAN KEGIATAN

Realisasi anggaran berdasarkan jenis kegiatan

pagu APBN-P

Berdasarkan Gambar 3.3. Realisasi anggaran Badan Litbang hingga

berakhirnya TA 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan

Daerah, dengan alokasi anggaran APBN-P sebesar Rp.2.650.000.000,-,

telah terealisasi sebesar Rp.2.559.542.438,- atau 96,59%;

b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Otonomi Daerah, Politik dan

Pemerintahan Umum, dengan alokasi anggaran APBN-P sebesar

Rp.2.652.095.000,- telah terealisasi sebesar Rp.1.694.850.304,- atau

63,91%;

c. Penelitian dan Pengembangan Bidang Administrasi Kewilayahan,

Pemerintahan Desa, dengan alokasi anggaran APBN-P sebesar Rp.

2.580.000.000,-. telah terealisasi sebesar Rp. 2.156.990.952,- atau

83,60%;

d. Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah, dengan alokasi anggaran

APBN-P sebesar Rp.4.940.000.000,-. telah terealisasi sebesar

Rp.4.291.826.753,- atau 86,88%;

e. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan

Pengembangan, dengan alokasi anggaran APBN-P sebesar

Rp.39.054.366.000,- telah terealisasi sebesar Rp.38.323.514.570,- atau

98,13%.

38,323,514,570

2,559,542,438

4,291,826,753

2,156,990,952

1,694,850,304

39,054,366,000

2,650,000,000

4,940,000,000

2,580,000,000

2,652,095,000

98.13%

96.59%

86.88%

83.60%

63.91%

- 20,000,000,000 40,000,000,000

DUKUNGAN MANAJEMEN (SEKRETARIAT)

PST. LITBANG KEUDA

PST. LITBANG INOVASI

PST. LITBANGADWIL PUMDUK

PST. LITBANG OTDA POLPUM

% Realisasi Pagu

36

aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) disusun sebagai bentuk

pertangggungjawaban tertulis Unit Esselon I Badan Litbang Kemendagri Tahun

2018 kepada Menteri Dalam Negeri atas tingkat capaian pelaksanaan kegiatan

dan program kerja dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan

Litbang dan sebagai langkah upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan

kinerja Badan Litbang Kemendagri.

Mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018, Badan Litbang Kemendagri memiliki target kinerja: 75% hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri, jumlah Pemerintah Daerah (Provinsi) yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah sebanyak 10 Provinsi dan jumlah kebijakan Inovasi Daerah berupa 1 Pedoman. Hingga akhir TA 2018, realisasi kinerja Badan Litbang melebihi target dengan capaian 81,48% hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri, 12 Pemerintah Daerah (Provinsi) melebihi target dengan capaian 120% yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah dan Permendagri No. 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Daerah tercapai 100% atau dengan kata lain target Badan Litbang sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2018 mencapai target. Sedangkan untuk realisasi anggaran hingga berakhirnya TA 2018 mencapai Rp.49.026.725.017,- atau (94,51%) dari total pagu anggaran APBN-P sebesar Rp.51.876.461.000,- terhadap rencana target penyerapan Badan Litbang Kemendagri Tahun 2018 sebesar 90%. Adapun sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp.2.849.735.983,- atau 5,49%, dengan kata lain target serapan Badan Litbang TA 2018 tercapai, atau plus 4,51%.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) ini dapat dijadikan sebagai

input perbaikan dan penyempurnaan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan

serta alat komunikasi dalam memberikan informai akuntabilitas kegiatan Badan

Litbang ke depan. Berbagai hal yang menjadi kendala dan permasalahan dalam

pelaksanaan program dan anggaran tahun 2018 sebagaimana termuat dalam buku

laporan ini agar dijadikan evaluasi bagi segenap unit kerja dan individu dalam

lingkup internal Badan Litbang, guna membangun komitmen dalam memberikan hasil

yang berkualitas bagi peningkatan kinerja Badan Litbang maupun Kementerian

Dalam Negeri ke depannya.

L

40

CAPAIAN KINERJA BADAN LITBANG TAHUN 2018

KODE KEGIATAN/IKK TARGET CAPAIAN KETERANGAN

1280 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

9 Rekomendasi

1 Indeks

100%

9 Rekomendasi

1 Indeks

100%

1 Jumlah Rekomendasi

perumusan kebijakan hasil

Kelitbangan Pembangunan dan Keuangan Daerah

9

Rekomendasi

9

Rekomendasi

Penelitian 1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

a. Dinamika, problematika

dan solusi kebijakan

penyusunan urusan pemerintahan bidang

perhubungan (bandara)

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

ND Nomor.

070.04/2125/Litbang tanggal 8 agustus 2018

Pengkajian Strategis 2 Rekomendasi

2 Rekomendasi

a. Dampak kebijakan ekonomi

kreatif terhadap pengembangan produk

unggulan daerah

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

ND Nomor. 073.04/1293/Litbang tanggal 9 mei 2018

b. Kebijakan kerjasama

pemda dengan swasta

dalam pelayanan pengelolaan sampah

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

ND Nomor.

073.04/2663/Litbang

tanggal 25 september 2018

Pengkajian Aktual 6 Rekomendasi

4 Rekomendasi

a. Efektifitas pengelolaan

dana otonomi khusus aceh 1

Rekomendasi 1

Rekomendasi ND Nomor.

073.04/3503/Litbang

tanggal 26 november 2018

b. Implementasi kebijakan

pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di

Puskesmas

1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

ND Nomor.

073.04/3798/Litbang


c. Kerjasama Pemda dengan

Badan Usaha (KPDBU)

konservasi energy untuk

efisiensi energy dan penerangan

1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

ND Nomor.

073.04/2890/Litbang tanggal 8 oktober 2018

d. Pengembangan pertamini

/POM Mini sebagai peluang usaha dalam penjualan

BBM Non Subsidi

1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

ND Nomor.

073.04/3504/Litbang


e. Pilkada sedot dana ke

pusat: Dampaknya

terhadap perekonomian

daerah

1

Rekomendasi

1 Rekomendasi

ND Nomor.

073.04/713/Litbang

tanggal 19 maret 2018

41

f. Evaluasi kebijakan

penerapan Akuntansi

berbasis akrual di Indonesia(strategi

keberhasilan pelaksanaan

Akuntansi berbasis akrual di peerintahan daerah)

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

ND Nomor. 073.04/2609/Litbang

tanggal 20 september 2018

2 Jumlah Rekomendasi Peta

Pengelolaan Keuangan Daerah

1 Indeks 1 Indeks

a. Indeks pengelolaan

keuangan daerah Indeks pengelolaan

keuangan daerah


100% 100% 100% (4 Laporan)

1281 PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

OTONOMI DAERAH, POLITIK, DAN

PEMERINTAHAN UMUM

8 Rekomendasi

1 Indeks

Kirstanas

100%

4 Rekomendasi

1 Indeks

Kirstanas

100%

1 Jumlah Rekomendasi perumusan kebijakan hasil

Kelitbangan Otonomi Daerah,

Politik dan Pemerintahan Umum

8 Rekomendasi

4 Rekomendasi

Pengembangan 1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

a. Pedoman penyusunan

Naskah Akademis Peraturan Daerah

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

073.04/3545/Litbang



2 Rekomendasi

a. Evaluasi kebijakan

pendidikan wawasan kebangsaan di daerah

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi


tanggal 22 oktober 2018

b. Kebijakan pemilihan kepala

daerah di provinsi papua

dan Papuan barat dalam memperkuat otonomi

khusus

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

ND Nomor.

073.04/2930/Litbang tanggal 10 oktober 2018

c. Penilaian kelayakan parpol

melalui mekanisme

akreditasi

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

ND Nomor.

073.04/4038/Litbang tanggal 28 desember

2018


0 Rekomendasi

a. Tidak dilaksanakan 1

Rekomendasi

b. Tidak dilaksanakan 1

Rekomendasi

c. Tidak dilaksanakan 1

Rekomendasi

42

d. Tidak dilaksanakan 1

Rekomendasi

2 Jumlah Rekomendasi Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah

1 Indeks 1 Indeks 120/4049/Litbang

tanggal 31 desember 2018

a. Indeks Kepemimpinan

Kepala Daerah

3 Jumlah Rekomendasi

Proyeksi/Perkiraan Strategik Nasional

1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

Proyeksi/Perkiraan

Strategik Nasional

a. Proyeksi/Perkiraan

Strategik Nasional 1

Rekomendasi 1

Rekomendasi

4 Persentase Pelayanan


100% 100% 100% (4 Laporan)

1282 PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN ADMINISTRASI

KEWILAYAHAN, PEMERINTAHAN DESA,

DAN KEPENDUDUKAN

7

Rekomendasi 6 FDA

100%

6

Rekomendasi 5 FDA

100%

1 Jumlah rekomendsai


kelitbangan Puslitbang Adminisrasi Kewilayahan,

Pemerintahan Desa, dan Kependudukan

7 Rekomendasi

6 Rekomendasi

Penelitian 1 Rekomendasi

a. Pembinaan dan

pengawasan pelaksanaan

dana desa

1 Rekomendasi

1 Laporan


4 Rekomendasi

a. Evaluasi implementasi

regulasi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)

1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

ND Nomor.

073/140/Litbang tanggal 18 januari 2019

b. Evaluasi pelaksanaan

pelayanan administrasi terpadu di kecamatan

(PATEN)

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

ND Nomor.

073.04/307/Litbang tanggal 11 februari 2019

c. Upaya peningkatan

cakupan akta kematian

melalui gerakan Indonesia

sadar administrasi kependudukan(GISA)

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

ND Nomor.


d. Implementasi kartu

identitas anak dalam

pendataan, perlindungan

dan pelayanan publik

1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

ND Nomor.



2 Rekomendasi

43

a. Membangun kesadaran

masyarakat dalam

menghadapi bencana alam guna meningkatkan

ketangguhan bangsa

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

ND Nomor.


b. Penyelesaian perkawinan

tidak tercatatkan di KUA

dan Dinas

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

ND Nomor.


2 Rekomendasi Kebijakan Hasil

Forum Diskusi Aktual/Diskusi Publik

6

Rekomendasi

4

Rekomendasi

a. Kapasitas pemerintahan

desa dalam pengelolaan asset desa

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi



b. Sinkronisasi data penduduk

potensial pemilih dan penyesuaian nomor induk

kependudukan pad kartu tanda penduduk elektronik

(KTP-el) dengan nomor

kartu keluarga (KK) gua meminimalisir pemilih

ganda

1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

ND Nomor.

080.04/3707/Litbang


c. Sistem informasi data desa

online 1

Rekomendasi 1


073.04/041/Litbang tanggal 7 januari 2019

d. Strategi pengelolaan pos

lintas batas Negara(PLBN)

SKOW papua

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

ND Nomor.


e. Pegamanan, perlinungan

dan pemanfaatan data penduduk

1

Rekomendasi

Draft

Rekomendasi

f. Tidak dilaksanakan 1

Rekomendasi

0

Rekomendasi



100% 100% 100% (4 Laporan)

1283 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI

DAERAH

3

Rekomendasi

2 Daerah Tertinggal

1 Indeks 1 Pedoman

100%

3

Rekomendasi

2 Daerah Tertinggal

1 Indeks 1 Pedoman

100%

1 Jumlah rekomendasi


kelitbangan Puslitbang Inovasi Daerah yang diseminarkan,

dipublikasikan, dan/atau

ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan

3

Rekomendasi

3

Rekomendasi

44


3 Rekomendasi

a. Model layanan utama di

pemerintahan daerah 1

Rekomendasi 1


073.04/2754/Litbang tanggal 27 september

2018

b. Evaluasi metode system

layanan di lingkup Kemendagri

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi


tanggal 11 februari 2019

c. Kesiapan pemerintahan

daerah dalam

pengimplementasian Inovasi Daerah

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

ND Nomor.

073.04/2743/Litbang tanggal 27 september

2018

2 Jumlah daerah tertinggal yang memperoleh replikasi model

hasil inovasi daerah bidang pelayanan perizinan

2 Daerah

Tertinggal

2 Daerah

Tertinggal

Lampung Barat dan

Janeponto

3 Jumlah indeks inovasi daerah 1 Indeks 1 Indeks

4 Jumlah rekomendasi peta pembinaan inovasi daerah

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

Pembinaan Inovasi Daerah

5 Jumlah kebijaka Inovasi Daerah

1 Pedoman 1 Pedoman Permendagri No. 104 tahun 2018 Tentang

Penilaian dan Pemberian

Penghargaan dan/atau Insentif Daerah



100% 100% 100% (4 Laporan)

1284 DUKUNGAN MANAJEMEN

DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA BADAN LITBANG

4 Dokumen

39 Laporan 12 bulan

layanan 74 Unit

4 Dokumen

39 Laporan 12 bulan

layanan 316 Unit

1 Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan

anggaran, pengelolaan data

dan evaluasi kinerja, serta kerjasama kelitbangan, hukum dan perundang-undangan



2 Persentase penyelesaian administrasi ketatausahaan

pimpinan, kerumahtanggan

dan perlengkapan serta pengelolaan perpustakaan, informasi, dan dokumentasi

9 Laporan 9 Laporan

3 Persentase penyelesaian verifikasi, perbendaharaan,

akuntansi, dan pelaporan keuangan yang tepat waktu

7 Laporan 7 Laporan

4 Persentase penyelesaian pembinaan jabatan

fungsional, kepegawaian, dan

8 Laporan 8 Laporan

45

sistem prosedur

5 Persentase penguatan peran

dan fungsi penelitian dan pengembangan di daerah

4 Laporan 4 Laporan

6 Persentase penyelesaian

pelayanan dukungan operasional kerja yang tepat waktu

12 bulan layanan

12 bulan layanan

7 Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan

74 Unit 316 Unit

kata pengantar - litbang.kemendagri.go.idlitbang.kemendagri.go.id/website/data/lakip/lakip...

Documents