kata pengantar - litbang.kemendagri.go.idlitbang.kemendagri.go.id/website/data/lakip/lakip...

i

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas bimbingan-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Badan Penelitian dan Pengembangan (Badan Litbang) Tahun 2017 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2017. Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Badan Litbang ini merupakan pertanggungjawaban kinerja sepanjang tahun 2017 dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya Penelitian dan Pengembangan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri. Laporan ini merupakan salah satu tools dalam menilai dan evaluasi capaian kinerja Badan Litbang sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Laporan Kinerja (LAPKIN) Badan Litbang tahun 2017 memuat program dan kegiatan yang merupakan implementasi dari Rencana Srategis Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2015 -2019. Pengukuran pencapaian sasaran dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada penetapan indikator kinerja dengan hasil yang dicapai Badan Litbang selama kurun waktu tahun 2017. Dengan demikian melalui LAPKIN ini diharapkan dapat tersajikan data/informasi seberapa jauh tingkat pencapaian target kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penelitian dan Pengembangan secara efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan/pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Litbang juga memuat capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran selama tahun 2017.

Laporan Kinerja Badan Litbang Tahun 2017 ini diharapkan dapat menjadi instrumen penting bagi penetapan kebijakan dan peningkatan manajemen kinerja Badan litbang di masa akan datang.

Jakarta, Februari 2018

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan,

DODI RIYADMADJI

ii

Daftar ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………………… i

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………… ii

RINGKASAN EKSEKUTIF . …………………………………………………………………… iii

BAB I PENDAHULUAN . …………………………………………………………………… 1

A. Latar Belakang ................................. …………………………………… 1

B. Maksud dan Tujuan .. …………………………………………………………… 2

C. Tugas Fungsi ……………………………………………………………………… 2

D. Struktur Organisasi ……………………………………………………………… 3

E. Sumber Daya Manusia . ………………………………………………………… 5

F. Sumber Daya Keuangan ……………………………………………………… 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA ……………………………………………………… 7

A. Rencana Strategis BPP 2015- 2019 ……………………………………… 7

B. Rencana Kerja tahun 2017 ..................... ……………………………… 9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA …………………………………………………… 17

A. Capaian Kinerja Organisasi .......... ………………………………………… 17

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan ................................ 28

C. Realisasi Anggaran ................................................................... 34

BAB IV PENUTUP................................................................................... 39

LAMPIRAN-LAMPIRAN .................................................................. 40

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Penelitian dan Pengembangan diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh

unit kerja di lingkup Kemendagri melalui hasil rekomendasi Kelitbangan yang inovatif guna menjawab harapan publik yang semakin besar di masa yang akan datang, seperti yang tergambar dalam visi Badan Litbang 2015 -2019 yaitu “Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri yang Inovatif dan Visioner”. Untuk meraih visi tersebut, Badan Litbang telah menetapkan misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang keseluruhannya dituangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2015 s.d 2019 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.05-474 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Litbang Tahun 2015 -2019. Penyusunan Renstra tersebut didasarkan atas kesepakatan bersama stakeholder dalam merumuskan arah dan tujuan Badan Litbang yang dituangkan dalam Peta Strategis. Peta Strategis tersebut merupakan penerjemahan mandat dari Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kementerian/Lembaga dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2017 mempunyai 1 (satu) Program dengan 1 (satu) Sasaran Program serta 3 (tiga) Indikator Program, yang merupakan cascading dari sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri. Pada level Kementerian Dalam Negeri, dari 12 (dua) belas sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri, Badan Litbang menjalankan 1 (satu) sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri dengan tujuan “Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan di Daerah”. Dalam menjalankan program tersebut, telah dirancang berbagai kegiatan yang masing-masing kegiatan memiliki sasaran dan indikator yang jelas dan terukur untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2017 terdapat 5 (lima) kegiatan dengan 15 (lima belas) sasaran Kegiatan yang merupakan Penetapan Kinerja para Kepala Pusat dengan Kepala Badan di Tahun 2017 yang secara langsung memiliki keterkaitan dengan Sasaran Program. Untuk 1 (satu) kegiatan dengan sasaran sebanyak 7 (tujuh) sasaran kegiatan yaitu kegiatan “Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Litbang”, meskipun kegiatan ini tidak secara langsung berkaitan dengan Sasaran Program, namun dilakukan analisis dan evaluasi untuk mengetahui tingkatan akuntabilitas masing-masing sasaran.

Dari segi pembiayaan, untuk Tahun 2017 dari besaran anggaran APBN-P Rp.54.770.070.000.- atau Rp.54.270.070.000.- (selft blocking), realisasi belanja sampai dengan akhir tahun 2017 sebesar Rp.47.890.844.765.- (87,44%) atau Rp.47.890.844.765.- (88,25%) selft blocking dengan sisa anggaran sebesar Rp.6.879.225.235.- (12,56%) atau Rp. 6.379.225.235.- (11,75%) selft blocking. Dengan membandingkan penyerapan yang berada di angka 88,25% dengan capaian sasaran program maupun kegiatan telah tercapai, maka dilakukan analisis efisiensi dengan membandingkan output, realisasi anggaran dan capaian target.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat berperan sebagai potret kerja Badan Penelitian dan Pengembangan sepanjang Tahun 2017 dan selanjutnya dapat sebagai sumber input dalam perumusan kebijakan Tahun 2018 dan selanjutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Litbang Kemendagri Tahun 2017

1

- Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemdagri yang Inovatif dan Visioner -

A. LATAR BELAKANG

alah satu prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah

akuntabilitas, dimana merupakan salah satu wujud komitmen organisasi

penyelenggara negara dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan

pengendalian sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan pada akhir tahun.

Kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dipertanggungjawabkan

kepada publik sebagai pemegang kedaulatan negara sebagaimana diamanatkan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya

ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LAPKIN) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan

Good Governance di lingkungan Badan Litbang.

Badan Litbang pada tahun 2017 melaksanakan program kerja dan anggaran

Berbasis Kinerja sebagai pelaksanaan Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) Kementerian Dalam Negeri. Proses penyusunan dokumen perencanaan

dan anggaran tahunan dilakukan secara terpadu dengan berdasarkan program-

program jangka panjang Kementerian Dalam Negeri, khususnya Bidang Penelitian

dan Pengembangan, serta mengacu kepada visi dan misi Badan Litbang

sebagaimana tertuang dalam Renstra Badan Litbang 2015-2019, sehingga

merupakan dokumen perencanaan yang saling sinergi dalam mewujudkan

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Badan Litbang.

Laporan Kinerja Badan Litbang Tahun 2017 pada dasarnya adalah bentuk

pertanggungjawaban atas kewenangan Badan Litbang yang disertai dengan

pemberdayaan sumberdaya dalam pencapaian visi organisasi. Sehubungan dengan

hal tersebut lingkup penyusunan LAPKIN adalah memberikan gambaran kondisi

obyektif atau profil Badan Litbang Tahun 2017. Perencanaan strategis, target dan

capaian kinerja, dan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Penetapan Indikator

Kinerja Utama (IKU) dan/atau Penetapan Kinerja (PK) Badan Litbang Tahun 2017.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan target capaian capaian kinerja utama

Badan Litbang bersama sama dengan IKU Komponen lainnya lingkup Kementerian

Dalam Negeri, sedangkan Penetapan Kinerja (PK) Badan Litbang merupakan

S


2


kesepakatan target capaian kinerja antara Badan Litbang sebagai penerima mandat

dengan Menteri Dalam Negeri sebagai pemberi mandat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Unit Esselon I

Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Tahun 2017 adalah:

a. Sebagai bentuk pertangggungjawaban tertulis Unit Esselon I Badan Penelitian

dan Pengembangan Kemendagri Tahun 2017 kepada Menteri Dalam Negeri

Tahun 2017 selaku Pemberi Mandat, atas pencapaian kinerja Badan Penelitian

dan Pengembangan Tahun 2017 sebagaimana yang telah ditetapkan.

b. Memberikan gambaran tingkat capaian pelaksanaan kegiatan dan program

kerja dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Penelitian

dan Pengembangan khususnya dan Kementerian Dalam Negeri umumnya.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Unit Esselon I

Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Tahun 2017 adalah:

a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Menteri Dalam Negeri selaku

pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan

Penelitian dan Pengembangan Kemendagri.

b. Sebagai langkah upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja

Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Badan Litbang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di

bidang pemerintahan dalam negeri. Hal ini merupakan mandat kelembagaan yang

dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian

Dalam Negeri.

Penjabaran lebih lanjut terkait tugas Badan Litbang diatur dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Dalam Negeri yang mengamanatkan bahwa Badan Litbang

mempunyai tugas “melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang

pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan”, dengan fungsi:

a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan

pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;

b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam

negeri;

c. Pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri;

d. Pemantaua, evaluasi an pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan

di bidang pemerintahan dalam negeri;

e. Pelaksanaan fasilitasi inovasi daerah;


3


f. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan

pemerintah daerah;

g. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan; dan

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Litbang yang dipimpin oleh Kepala

Badan (Pejabat Tinggi Madya) yang membawahi 4 (empat) Kepala Pusat (Pejabat

Tinggi Pratama) dan 1 (satu) Sekretaris (Pejabat Tinggi Pratama) yang terdiri dari

Bagian Perencanaan, Bagian Umum, Bagian Keuangan dan Bagian Pembinaan

Jabatan Fungsional, Kepegawaian dan Sistem dan Prosedur serta Evaluasi Kinerja

Aparatur Sipil Negara. Struktur Organisasi Badan Litbang secara detail dapat dilihat

pada Gambar 1.1.


4


Gambar 1.1. Struktur Organisasi

Badan Penelitian dan Pengembanga


5


E. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah pegawai Badan Litbang sebanyak 155 Pegawai, dapat ditinjau dari sebaran

per unit kerja, Pendidikan, dan Jabatan Pegawai.

Grafik 1.1. Jumlah Pegawai

Grafik 1.2. Pendidikan

Dari grafik 1.2 diketahui bahwa komposisi pegawai Badan Litbang sebagian besar berlatar belakang pendidikan Sarjana

Strata I

KEPALA BADAN1

OTONOMI DAERAH, POLITIK DAN

PEMERINTAHAN UMUM

29

ADMINISTRASI KEWILAYAHAN,

PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL27

INOVASI DAERAH26

PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

25

SEKRETARIAT52

123

76

61

7

SalesSD

SLTP

SMU

D.I

D.II

D.III

S.1

S.2

S.3


6


Grafik 1.3. Pegawai Per Jabatan

F. SUMBER DAYA KEUANGAN

Sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja Anggaran

Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) berdasarkan Pagu APBN-P Tahun Anggaran

2017, anggaran Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri sebesar

Rp.54.770.070.000,-.

Adapun penjabaran alokasi anggaran per unit kerja, jenis belanja, akun,

pengawasan dan non pengawasan, sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

APBN-P SELF BLOCKING

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

54.770.070.000 54.270.070.000

Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum

3.330.000.000 3.225.000.000

Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan

dan Pencatatan Sipil

2.900.000.000 2.830.000.000

Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah 3.921.120.000 3.816.120.000

Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah

3.041.000.000 2.936..000.000

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis

Lainnya Badan Litbang

41.577.950.000 41.462.950.000

Tabel 1.1. Rincian Program, Kegiatan Dan Anggaran Tahun 2017

0

10

20

30

40

50

60

ESS 1 ESS 2 ESS 3 ESS 4 FUNSIONAL TEKNIS

FUNGSIONAL UMUM

15

16

40 41

56


7


A. RENCANA STRATEGIS (2015-2019)

I. PERNYATAAN VISI DAN MISI

ernyataan visi dan misi Badan Litbang merupakan sebuah tujuan yang

ingin diraih dalam rangka mendukung pencapaian visi Kementerian Dalam

Negeri dan menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan

efektif sesuai semangat Nawa Cita, dengan didukung hasil rumusan kebijakan

yang inovatif dan visioner. Visi dan misi Badan Litbang dimaksud dirumuskan

dengan dilatarbelakangi keinginan dari segenap pegawai dan komitmen yang

kuat dari pimpinan Badan Litbang dalam menghadirkan tata kelola

Pemerintahan yang baik, bersih, demokratis sesuai Nawa Cita ke dua

Pemerintahan kabinet Kerja. Hasil akhir dari layanan yang diberikan Badan

Litbang adalah berorientasi untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada

mitra kerja dan para pemangku kepentingan Badan Litbang sebagai pelanggan

(customer satisfaction).

Dalam rangka menjalankan visi Kementerian Dalam Negeri “Kementerian Dalam

Negeri Mampu Menjadi POROS jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri,

Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi

Bangsa”, Badan Litbang telah menetapkan visi dan misi yang dituangkan dalam

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.05-474 Tahun 2015 tentang

Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2015 -2019,

sebagai berikut:

1. VISI

Perumusan Visi Badan Litbang Kemendagri ditujukan untuk mencapai

kondisi ideal yang ingin di wujudkan pada lima tahun mendatang terkait

posisi Badan Litbang dan pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang

pemerintahan dalam negeri. Visi Badan Litbang Kemendagri ditetapkan

dengan memperhatikan visi,misi, dan arah kebijakan Kementerian Dalam

Negeri untuk lima tahun kedepan kondisi objektif, dinamika lingkungan

strategis dan tuntutan perubahan terkait lingkup tugas Badan Litbang

Kemendagri. Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Badan

Penelitian dan Pengembangan yaitu:

P


8


“POROS PENGHASIL RUMUSAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN

DALAM NEGERI YANG INOVATIF DAN VISIONER”

2. MISI

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Visi Badan Penelitian dan

Pengembangan sebagaimana disebutkan diatas, maka misi yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Memantapkan proses awal dalam perumusan kebijakan Pemerintahan

Dalam Negeri berbasis kelitbangan;

b. Mendorong inovasi daerah dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan

pemerintahan dan daya saing daerah;

c. Memantapkan jejaring penelitian antar institusi penelitian dan

pengembangan;

d. Memantapkan kelembangaan dan reformasi birokrasi Badan Litbang

Kemendagri dan Pemerintahan Daerah.

II. KEDUDUKAN STRATEGIS BADAN LITBANG

Visi “Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri yang

Inovatif dan Visioner”, mempunyai makna Badan Litbang sebagai sentral

(pusat) perumusan kebijakan, dan selalu terdepan bagi terwujudnya arah

kebijakan yang berdaya guna dan berhasil guna bagi terwujudnya

pemerintahan dalam negeri yang berkualitas dan berdaya saing, sebagai upaya

yang dilakukan untuk dapat mengawal pencapaian visi Kementerian Dalam

Negeri yaitu “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS

Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan

Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi

Bangsa”.

Gambaran atas posisi strategis Badan Litbang diantara unit-unit kerja

Kementerian Dalam Negeri lainnya, yang sekaligus menggambarkan Visi Badan

Litbang diatas, dapat digambarkan pada Gambar 1.2 di bawah ini.


9


Gambar 2.1. Posisi Strategis Badan Litbang

Oleh karena itu, lingkungan strategis yang harus dipertimbangkan dalam

perumusan dan pelaksanaan visi dan misi Badan Litbang, antara lain:

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang makin modern dan

mutakhir; tatanan globalisasi yang berwujud liberalisasi, kompetisi dan

integrasi; proses demokratisasi dan desentralisasi; dan kultur birokrasi yang

masih diwarnai politisasi, praktik KKN, inefisiensi dan rendahnya kapasitas.

Berdasarkan uraian dengan memperhatikan perkembangan lingkungan

strategis dan kualitas birokrasi tersebut di atas, maka telah dirumuskan 3 (tiga)

isu strategis untuk tahun 2015 -2019, yakni: (1) Persentase hasil kelitbangan

yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan kemendagri; (2)

Jumlah pemerintah daerah yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah;

dan, (3) Jumlah kebijakan inovasi daerah.

B. RENCANA KERJA TAHUN 2017

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan yang berisi program dan

kegiatan suatu Kementerian/Lembaga sebagai penjabaran dari Rencana Strategis

dalam satu tahun anggaran, sedangkan Rencana Kerja bertujuan untuk

memberikan gambaran singkat mengenai sasaran yang akan dicapai, kebijakan

yang akan digunakan serta program dan kegiatan yang diprioritaskan.

Adapun penjabaran Rencana Kerja (Renja) Badan Litbang Kementerian Dalam

Negeri Tahun 2017, sebagai berikut:


10


I. PROGRAM

Badan Litbang memiliki 1 (satu) Program dan 3 (tiga) Indikator Program untuk

Tahun 2017 sebagaimana pada tabel 2.1.

KODE PROGRAM/IKP TARGET

010.11.04 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

1 Prosentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan kemendagri

75%

2 Jumlah pemerintah daerah yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah

8 Provinsi

3 Jumlah kebijakan inovasi daerah 1 Permendagri

Tabel 2.1. Program, Indikator Kinerja Program (IKP) dan

Target Indikator Kinerja Program (IKP)

II. KEGIATAN

Dalam upaya merealisasikan Indikator Kinerja Program (IKP), telah dirumuskan

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Badan Litbang Tahun

2017, yaitu:

1. Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

2. Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan

Umum;

3. Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan

Desa, dan Kependudukan;

4. Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah;

5. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan

Pengembangan Kementerian dalam Negeri;

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Badan Litbang Tahun

2017, masing-masing unit kerja Eselon II, sebagai berikut:

1. Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan

Daerah.

KODE KEGIATAN/IKK TARGET

1280 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

1 Jumlah Rekomendasi perumusan kebijakan hasil Kelitbangan Pembangunan dan Keuangan Daerah

12 Rekomendasi

2 Jumlah daerah Pilot Project Pembiaan Penyelenggaraan pilkda yang efisien

4 Daerah

3 Jumlah Laporan dari hasil Pembinaan Kelitbangan Pembangunan dan Keuangan Daerah

4 Laporan

Tabel 2.2. Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan


11


Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

2. Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik, Dan

Pemerintahan Umum.


1281 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN OTONOMI

DAERAH, POLITIK, DAN PEMERINTAHAN UMUM

1 Jumlah Rekomendasi perumusan kebijakan hasil Kelitbangan Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan

Umum

10 Rekomendasi

2 Jumlah Kepala Daerah yang mendapatkan penghargaan dalam memajukan daerahnya

15 Provinsi

3 Jumlah Laporan dari hasil Pembinaan Kelitbangan Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum

4 Laporan



3. Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan,

Pemerintahan Desa, dan Kependudukan.


1282 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN, PEMERINTAHAN DESA, DAN

KEPENDUDUKAN

1 Jumlah Rekomendasi perumusan kebijakan hasil Kelitbangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahasn

Desa dan Kependudukan

11 Rekomendasi

2 Jumlah Daerah Pilot Project Pelayanan Akta Kelahiran 3 Kabupaten

3 kota di 3

Provinsi

3 Jumlah Laporan dari hasil Pembinaan Kelitbangan

Administrasi Kewilayahan, Pemerintahasn Desa dan Kependudukan

4 Laporan



4. Penelitian Dan Pengembangan Inovasi Daerah.


1283 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH

1 Jumlah Rekomendasi perumusan kebijakan hasil

Kelitbangan Inovasi Daerah

5 Rekomendasi

2 Jumlah Daeah tertinggal yang memproleh Replikasi Model

hasil Inovasi Daeah Bidang Pelayanan Perizinan

2 Daerah

Tertinggal

3 Jumlah daerah penerima Innovative Government Award

(IGA)

3 Provinsi

10 Kabupaten

10 Kota


12


4 Jumlah daerah (provinsi/kabupaten/kota) yang

memperoleh pembinaan pelaksanaan inovasi daerah

8 Provinsi

5 Jumlah kebijaka Inovasi Daerah 1 Permendagri

6 Jumlah Laporan dari hasil Pembinaan Kelitbangan Inovasi

Daerah

4 Laporan



Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan

Penelitian dan Pengembangan Kementerian dalam Negeri


1284 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA BADAN LITBANG

1 Prosentase Penyelesaian dokumen Perencanaan dan Anggaran, Pengelolaan Data dan Evaluasi Kinerja serta

Kerjasama Kelitbangan, Hukum dan Perundang-undangan

3 Dokumen 8 Laporan

2 Presentase penyelesaian Administrasi Ketatausahaan Pimpinan, Kerumahtanggaan dan Perlengkapan, serta Pengelolaan Perpustakaan , Informasi dan Dokumentasi

9 Laporan

3 Prosentase penyelesaian Administrasi Verifikasi, Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang

tepat waktu

7 Laporan

4 Prosentase Penyelesaian Pembinaan Jabatan Fungsional,

Kepegawaian dan Sistem Prosedur

8 Laporan

5 Prosentase penguatan peran dan fungsi penelitian dan pengembangan di daerah

3 Laporan

6 Prosentase Penyelesaian pelayanan dukungan

operasional kerja(pembayaran gaji,operasional dan

pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan

jasa) yang tepat waktu

12 bulan layanan

7 Prosentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan

1838 m2

330 Unit




13


III. PAGU ANGGARAN

Sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja Anggaran

Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) berdasarkan Pagu APBN-P Tahun Anggaran

2017, anggaran Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri sebesar

Rp. 54.770.070.000,-.

Adapun penjabaran alokasi anggaran per unit kerja, sebagai berikut :

PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN


PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

54.770.070.000 54.270.070.000

Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum

3.330.000.000 3.225.000.000

Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.900.000.000 2.830.000.000

Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah 3.921.120.000 3.816.120.000

Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah

3.041.000.000 2.936..000.000

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Litbang

41.577.950.000 41.462.950.000

Tabel 2.7. Rincian Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2017

IV. PERJANJIAN KINERJA

Program, kegiatan, indikator dan target kinerja, dijabarkan dalam suatu rencana

kerja tahun 2017 yang bertujuan untuk mencapai Sasaran Program yang telah

ditetapkan. Rencana kinerja dimaksud dibuat pada awal tahun anggaran yang

memuat kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai program

yang telah ditetapkan, indikator keberhasilan pencapaiannya serta

pendanaannya yang harus dipertanggungjawabkan di akhir tahun anggaran.

Keseluruhan rencana kinerja, indikator dan pendanaan dijadikan Perjanjian

Kinerja (PK) atau semacam Kontrak Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala

Badan dengan Menteri Dalam negeri, serta secara berjenjang turun menjadi

Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Litbang dan Sekretaris dengan Kepala Badan,

sampai akhirnya Perjanjian Kinerja Pegawai dengan masing-masing atasan

langsungnya. Sebagai bentuk salah satu evaluasi dan pertanggungjawaban atas

capaian Perjanjian Kinerja tersebut, disusunlah Laporan Kinerja Badan Litbang

tahun 2017 yang disampaikan Kepala Badan kepada Menteri Dalam Negeri.


14


Adapun target kinerja Badan Litbang Kemendagri pada tahun 2017 adalah

sebagai berikut:

KODE PROGRAM/

KEGIATAN

INDIKATOR TARGET

SEMULA MENJADI

010.11.04 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1280 Penelitian dan Pengembangan

Pembangunan dan Keuangan

Daerah

Jumlah Rekomendasi perumusan kebijakan

hasil Kelitbangan Pembangunan dan

Keuangan Daerah

12 Rekomendasi 9 Rekomendasi

Jumlah daerah Pilot

Project Pembiaan Penyelenggaraan pilkda

yang efisien/model pilot project pembiayaan

penyelenggaraan pilkada

yang efisien

4 Daerah 1 Model

Jumlah Laporan dari hasil Pembinaan Kelitbangan

Pembangunan dan Keuangan Daerah

4 Laporan 4 Laporan


Otonomi Daerah, Politik,

dan Pemerintahan

Umum


hasil Kelitbangan Otonomi Daerah, Politik

dan Pemerintahan Umum


Jumlah Kepala Daerah

yang mendapatkan penghargaan dalam

memajukan daerahnya

15 Provinsi 15 Provinsi


Otonomi Daerah, Politik

dan Pemerintahan Umum

4 Laporan 4 Laporan


Administrasi Kewilayahan,

Pemerintahan

Desa, Kependudukan

dan Pencatatan Sipil


hasil Kelitbangan Administrasi Kewilayahan,

Pemerintahasn Desa dan

Kependudukan


Jumlah Daerah Pilot Project Pelayanan Akta

Kelahiran

3 Kabupaten

3 kota di

3 Provinsi

3 Kabupaten

3 kota di

3 Provinsi

Jumlah Laporan dari hasil Pembinaan Kelitbangan Administrasi Kewilayahan,

Pemerintahasn Desa dan

Kependudukan

4 Laporan 4 Laporan





15


Inovasi Daerah

Dan Aparatur

hasil Kelitbangan Inovasi

Daerah

Jumlah Daeah tertinggal

yang memproleh Replikasi Model hasil

Inovasi Daeah Bidang Pelayanan Perizinan

2 Daerah

Tertinggal

2 Daerah

Tertinggal

Jumlah daerah penerima Innovative Government

Award (IGA)

3 Provinsi

10 Kabupaten 10

Kota

3 Provinsi

10 Kabupaten

10 Kota

Jumlah daerah (provinsi/kabupaten/kota)

yang memperoleh pembinaan pelaksanaan

inovasi daerah

8 Provinsi 8 Provinsi

Jumlah kebijakan Inovasi

Daerah 1 Permendagri 1 Permendagri


Inovasi Daerah

4 Laporan 4 Laporan

1284 Dukungan

Manajemen dan Dukungan

Teknis Lainnya Badan

Penelitian dan

Pengembangan Kementerian

dalam Negeri

Prosentase Penyelesaian

dokumen Perencanaan dan Anggaran,

Pengelolaan Data dan Evaluasi Kinerja serta

Kerjasama Kelitbangan,

Hukum dan Perundang-undangan

3 Dokumen

8 Laporan

3 Dokumen

8 Laporan

Presentase penyelesaian Administrasi Ketatausahaan Pimpinan,

Kerumahtanggaan dan

Perlengkapan, serta Pengelolaan

Perpustakaan , Informasi dan Dokumentasi

9 Laporan 9 Laporan

Prosentase penyelesaian Administrasi Verifikasi,

Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan yang tepat waktu

7 Laporan 7 Laporan

Prosentase Penyelesaian Pembinaan Jabatan

Fungsional, Kepegawaian dan Sistem Prosedur

8 Laporan 8 Laporan

Prosentase penguatan peran dan fungsi penelitian dan

pengembangan di daerah

3 Laporan 3 Laporan


16


Prosentase Penyelesaian pelayanan dukungan

operasional

kerja(pembayaran

gaji,operasional dan

pemeliharaan

perkantoran, serta

langganan daya dan

jasa) yang tepat waktu

12 bulan layanan 12 bulan

layanan

Prosentase pengadaan

sarana dan prasarana sesuai kebutuhan

1838 m2

330 Unit

1838 m2

330 Unit


17


A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

I. CAPAIAN KINERJA UTAMA BADAN LITBANG TERHADAP INDIKATOR

KINERJA KEMENDAGRI TA.2017

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI CAPAIAN

i ii iii iv v

Meningkatnya

kualitas hasil kelitbangan

kemendagri sebagai bahan rekomendasi

perumusan

kebijakan, serta terfasilitasinya

pelaksanaan inovasi daerah

Jumlah Pemerintah Daerah yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah

8

Provinsi

8

Provinsi

100%

apaian target Indikator sasaran ini merupakan target indikator Menteri Dalam negeri yang dilaksanakan oleh Badan Litbang Kemenadagri, diukur berdasarkan jumlah provinsi yang telah difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi, Badan Litbang Kemendagri Tahun Anggaran 2017 telah menyelenggarakan kegiatan Daerah Provinsi yang difasilitasi melaksanakan inovasi daerah. Kegiatan Daerah Provinsi yang melaksanakan inovasi daerah dilaksanakan oleh Tim Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri melalui identifikasi kepada Provinsi yang melakukan inovasi daerah. Identifikasi dilakukan dengan mengunjungi daerah dan melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan organisasi perangkat daerah yang membidangi inovasi daerah. Pada tahun 2017, telah difasilitasi sebanyak 8 provinsi dalam melaksanakan penerapan Inovasi atau tercapai 100%. Adapun 8 provinsi dimaksud yaitu: a. Provinsi Maluku (oleh dinas Bappeda: penggunaan e–Office yaitu Inovasi

Perencanaan Berbasis Wilayah Kepulauan, dan oleh dinas Kesehatan:

Simpelgadar Terpadu yaitu Sistem Informasi Pelayanan Gawat Darurat yang

C

Indikator : Jumlah pemerintah daerah yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah


18


menyediakan basis data pelayanan gawat darurat pada rumah sakit umum

daerah).

b. Provinsi Banten (E-Mutasi Siswa: inovasi sistem informasi untuk

memudahkan masyarakat dalam mengurus surat rekomendasi mutasi dalam

dan antar provinsi).

c. Provinsi Jawa Timur (Contra War atau Contraceptive fo Women at Risk:

Inovasi yang dilakukan guna menekan angka kematian pada ibu dan bayi

saat melahirkan melalui pendampingan terhadap wanita usia subur yang

sedang menderita suatu penyakit menular, tidak menular atau bawaan atau

mempunyai faktor-faktor resiko terhadap kehamilan).

d. Provinsi Jawa Tengah (SIPANDU PALKA atau Sistem Pelayanan Terpadu

Dokumen Kapal Perikanan: digunakan dalam rangka mempermudah

masyarakat pelaku usaha perikanan dan usaha lainnya dalam memperoleh

informasi serta layanan dalam proses perolehan izin dengan cepat).

e. Provinsi Kalimantan Barat (Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai

jawabaan dari permasalahan listrik untuk masyarakat di daerah pedalaman).

f. Provinsi Lampung (penyaluran pupuk bersubsidi melalui pola Billing System

yang dapat terdistribusi secara merata dan transparan kepada petani).

g. Provinsi Nusa Tenggara Timur (BKS atau Brigade Kupang Sehat yaitu

pelayanan Jemput Bola pada layanan Kesehatan dengan mendatangkan

langsung petugas kesehatan).

h. Provinsi Sumatera Selatan (Bios 44 untuk merestorasi lahan gambut akibat

kebakaran hutan menggunakan mikroorganisme untuk menyuburkan

tanaman pada lahan gambut).

Setelah melakukan identfikasi, Tim Badan Litbang Kemendagri melakukan

pembinaan dengan memberikan pengarahan dan sosialisasi Peraturan

Pemerintah no 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Permendagri 17 tahun

2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Kementerian Dalam

Negeri Dan Pemerintahan Daerah dan Pedoman tentang Penilaian

Pemerintahan Daerah Inovatif (Innovative Government Award).

Melalui upaya yang dilakukan pada tahun 2017, maka pencapaian target untuk

Jumlah Pemerintah Daerah yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah

sebanyak 8 provinsi . Dengan demikian, maka target 100% provinsi tercapai

sebesar 100% tercapai.


19


II. CAPAIAN TARGET KINERJA INDIKATOR UTAMA BADAN LITBANG

2017

Capaian Kinerja Sasaran

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN (%)

i ii iii iv

Meningkatnya kualitas hasil kelitbangan

kemendagri sebagai bahan rekomendasi perumusan

kebijakan, serta

terfasilitasinya pelaksanaan inovasi

daerah

Persentase hasil Kelitbangan yang

direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan

Kemendagri

75% 96,29%

realisasi 26 rekomendasi hasil kegiatan Kelitbangan terhadap target 27 rekomendasi hasil

kelitbangan

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Sasaran

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian

Dalam Negeri, tugas Kementerian Dalam Negeri adalah menyelenggarakan

urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam

menyelenggarakan pemerintahan negara, dimana salah satu fungsinya adalah

melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam

negeri.

Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Badan

Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan

pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dengan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian

dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;

2. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam

negeri;

3. Pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri;

Sasaran : Meningkatnya kualitas hasil kelitbangan kemendagri sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan, serta

terfasilitasinya pelaksanaan inovasi daerah

Indikator 1 : Persentase hasil Kelitbangan yang direkomendasikan sebagai

bahan masukan kebijakan Kemendagri


20


4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan

pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;

5. Pelaksanaan fasilitasi inovasi daerah;

6. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan

pemerintah daerah;

7. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan; dan

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Berdasarkan Rencana Kerja Badan Litbang Kemendagri Tahun Anggaran 2017,

jumlah rekomendasi kelitbangan ditargetkan sebanyak 27 rekomendasi hasil

kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan,

penerapan dan pengoperasian). Realisasi persentase hasil kelitbangan yang

direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri selama

Tahun Anggaran 2017 sejumlah 26 rekomendasi hasil kelitbangan yang telah

disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Unit Esselon I di lingkup

Kementerian Dalam Negeri atau sebesar 96,29%. Adapun hal tersebut sudah

melebihi apa yang menjadi target pada tahun 2017, yaitu sebesar 75% dari

total 27 rekomendasi kelitbangan.


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI CAPAIAN

(%)

i ii iii v iv

Meningkatnya kualitas hasil

kelitbangan kemendagri

sebagai bahan rekomendasi

perumusan kebijakan, serta

terfasilitasinya


Jumlah Pemerintah Daerah yang difasilitasi

dalam melaksanakan inovasi daerah

8 Provinsi 8 Provinsi 100%


Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Badan Litbang Kemendagri

Tahun Anggaran 2017 telah menyelenggarakan kegiatan provinsi yang

memperoleh pembinaan pelaksanaan inovasi daerah. Dalam rangka mencapai

target yang telah ditetapkan, Badan Litbang melaksanakan berbagai kegiatan

antara lain: pembinaan kepada daerah terkait pelaksanaan inovasi daerah.

Indikator 2 : Jumlah Pemerintah Daerah yang difasilitasi dalam

melaksanakan inovasi daerah


21


Khusus dalam rangka pencapaian target tahun 2017 yaitu provinsi yang

memperoleh pembinaan pelaksanaan inovasi di 8 provinsi dilaksanakan oleh

Tim Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri, dengan lokus daerah Provinsi

Kalimantan Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Lampung,

Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sumatera

Selatan, Provinsi Maluku. Program inovatif yang dilaksanakan di daerah

diharapkan dapat mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mensejahterakan masyarakat,

baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun peningkatan daya saing

daerah. Untuk itu peran sentral pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam

Negeri selaku pembina umum pemerintahan di daerah dalam menyiapkan

regulasi, melakukan pembinaan, dan fasilitasi, dengan tujuan antara lain:

a. Mengidentifikasi provinsi, kab/kota yang menerapkan inovasi daerah;

b. Mengetahui inisiator inovasi/penggagas, obyek inovasi, manfaat, aturan

yang melandasi dilaksanakan penerapan inovasi.

Tim Badan Litbang Kemendagri Melakukan identifikasi kepada Provinsi yang

melakukan inovasi daerah. Identifikasi dilakukan dengan mengunjungi daerah

dan melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan organisasi perangkat

daerah yang membidangi inovasi daerah. Hasil identifikasi inovasi yang telah

dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu :

1) Provinsi Maluku: Inovasi daerah yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah

Maluku dilakukan di dinas kesehatan dan Bappeda yaitu penggunaan E-

Office, Inovasi Perencanaan Berbasis Wilayah Kepulauan, dan Simpelgadar

Terpadu (Sistem Informasi Pelayanan Gawat Darurat). Inovasi ini

memberikan basis data pelayanan gawat darurat pada rumah sakit umum

daerah.

2) Provinsi Banten menciptakan inovasi E-Mutasi Siswa E-Mutasi Siswa

merupakan sistem informasi untuk memudahkan masyarakat dalam

mengurus surat rekomendasi siswa baik yang akan mutasi antar provinsi.

3) Provinsi Jawa Timur menciptakan inovasi Contra War (Contraceptive fo

Women at Risk). Inovasi ini dilakukan guna menekan angka kematian pada

ibu dan bayi saat melahirkan. Pendampingan dilakukan terhadap wanita

usia subur yang sedang menderita suatu penyakit (menular, tidak menular

atau bawaan) atau mempunyai faktor-faktor resiko terhadap kehamilan.

4) Provinsi Jawa Tengah menerapkan inovasi Pelayanan Terpadu Dokumen

Kapal Perikanan (SIPANDU PALKA). Inovasi ini digunakan dalam rangka


22


mempermudah masyarakat pelaku usaha perikanan dan usaha lainnya

dalam memperoleh informasi serta layanan dalam proses perolehan izin

dengan cepat.

5) Provinsi Kalimantan Barat menciptakan inovasi Pembangkit Listrik Tenaga

Surya (PLTS) sebagai jawabaan dari permasalahan listrik untuk masyarakat

didaerah pedalaman;

6) Provinsi Lampung menciptakan inovasi penyaluran pupuk bersubsidi

melalui pola Billing System. Dengan inovasi ini pupuk dapat terdistribusi

secara merata dan transparan kepada petani;

7) Provinsi Nusa Tenggara Timur menciptakan inovasi Brigade Kupang Sehat

(BKS). BKS memberikan Layanan Jemput Bola pada layanan Kesehatan.

Petugas kesehatan dapat langsung datang, dan melayani masyarakat yang

membutuhkan pelayanan medis.

8) Provinsi Sumatera Selatan menciptakan inovasi Bios 44 untuk merestorasi

lahan gambut akibat kebakaran hutan. Inovasi ini Bios 44 merupakan

inovasi yang menggunakan mikroorganisme untuk menyuburkan tanaman

pada lahan gambut.

Setelah melakukan identfikasi, Tim Badan Litbang Kemendagri melakukan

pembinaan dengan memberikan pengarahan dan sosialisasi Peraturan

Pemerintah no 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Permendagri 17 tahun

2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam

Negeri Dan Pemerintahan Daerah dan Pedoman tentang Penilaian

Pemerintahan Daerah Inovatif (Innovative Government Award)

Pemerintah daerah yang dijadikan target pembinaan, pada umumnya

melakukan inovasi dalam bentuk inovasi pelayanan publik dan tata kelola

pemerintahan. inovasi pelayanan publik dalam penyediaan pelayanan kepada

masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan

inoavsi jenis dan bentuk barang/ jasa publik, sedangkan Inovasi tata kelola

pemerintahan yaitu dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang

meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan

pengelolaan unsur manajemen.

Unsur kelembagaan yang sering melakukan inovasi daerah adalah para

organisasi perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.

Antara lain dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian dan Dinas

Perikanan dan Kelautan.


23


Pelaksanaan pembinaan inovasi daerah dapat dilakukan oleh multisektor lainya

yaitu antara Kementerian Dalam Negeri sebagai Pembina umum dan pembinaan

inovasi teknis dilakukan terhadap teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan

yang diserahkan ke daerah provinsi dan Pembinaan teknis sebagaimana yang

dilakukan terhadap teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

diserahkan ke daerah kabupaten/kota. Direkomendasikan agar 8 (delapan)

provinsi yang menjadi lokasi pembinaan dapat memberikan pembinaan

berjenjang kepada daerah kabupaten dan kota.


SASARAN STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN(%)

i ii iii iv v

Meningkatnya kualitas

hasil kelitbangan kemendagri sebagai

bahan rekomendasi perumusan kebijakan,

serta terfasilitasinya


Jumlah

kebijakan inovasi daerah

1

Permendagri

Surat

Edaran

100%


Dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan, sesuai dengan target

kinerja yang tertera pada Rencana Strategis Badan Penelitian dan

Pengembangan Kemendagri tahun 2015-2019, pada tahun 2017 Badan

Penelitian dan Pengembangan menargetkan 1 (satu) Peraturan Pemerintah

tentang penilaian dan pemberian penghargaan pemerintah daerah inovatif

sesuai dengan amanah Undang Undang No. 23 tahun 2014 Pasal 388 ayat (9)

dan ayat (10) yang menugaskan lembaga penelitian dan pengembangan untuk

melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah

daerah.

Penentuan kegiatan Prioritas Nasional tentang Penilaian dan Pemberian

Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif/Innovative Government Award

(IGA)tahun anggaran 2017 yang diamanahkan kepada Badan Litbang

Kemendagri sesuai Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi

daerah.

Kesinambungan kegiatan Prioritas Nasional dimaksud akan diatur lebih lanjut

dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri yang proses penyusunannya

masih berlangsung hingga berakhirnya tahun anggaran 2017, sehingga

Indikator 3 : Jumlah kebijakan inovasi daerah


24


dipandang perlu mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri untuk

pedoman kegiatan dan sebagai langkah uji publik sebelum menetapkannya

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan telah disampaikan nota dinas

kepada Menteri Dalam Negeri melalui Plt. Sekretaris Jenderal Kemendagri

tembusan Kepala Biro Hukum Kemendagri nomor 002.6/2471/Litbang tanggal

8 september 2017 tentang penyampaian net konsep surat edaran Menteri

Dalam Negeri tentang kegiatan penilaian dan penghargaan pemerintah daerah

inovatif atau 100% tercapai, karena isi substansi dari surat edaran nomor

800.2/4409/SJ tentang kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan

pemerintah daerah inovatif adalah permendagri. Target Permendagri tidak

dapat dicapai pada tahun 2017 dikarenakan Peraturan Pemerintah nomor 38

tahun 2017 tentang Inovasi Daerah ditetapkan pada tanggal 14 september 2017

semula ditargetkan pada tahun 2016, sehingga berdampak pada proses

penyelesaian target permendagri dengan menyisakan waktu kurang dari 4

(empat) bulan kalender di tahun anggaran 2017 . Target permendagri yang

semula pada tahun 2017 dikarenakan masih dalam bentuk Surat Edaran,

sehingga kembali menjadi target Permendagri pada tahun 2018.


25


M

AT

RIK

CA

PA

IAN

TA

RG

ET

20

13

– 2

01

7

BA

DA

N L

ITB

AN

G K

EM

EN

DA

GR

I

Pada t

ahun 2

015-2

019,

Badan L

itbang K

em

endagri m

em

iliki sa

tu I

ndik

ato

r Kin

erj

a U

tam

a (

IKU

), y

aitu p

ers

enta

se h

asi

l penelit

ian

dan pengem

bangan yang dis

em

inark

an dan/a

tau dip

ublik

asi

kan dan/a

tau ditin

dakla

nju

ti.

Sedangkan pada ta

hun 2017,

Badan

Litbang K

em

endagri m

em

iliki tiga I

ndik

ato

r Kin

erj

a U

tam

a, yaitu p

ers

enta

se h

asi

l kelit

bangan y

ang d

irekom

endasi

kan s

ebagai bahan

masu

kan k

ebijakan K

em

endagri d

an jum

lah d

aera

h y

ang m

ela

ksa

nakan inovasi

daera

h. Penam

bahan indik

ato

r ju

mla

h d

aera

h y

ang

mela

ksa

nakan in

ovasi

daera

h se

rta ju

mla

h ju

mla

h kebijakan in

ovasi

daera

h pada ta

hun 2017 adala

h se

bagai

pendukung IK

U

Kem

ente

rian D

ala

m N

egeri y

aitu p

ers

enta

se p

em

erinta

h d

aera

h y

ang m

enera

pkan inovasi

dala

m p

enyele

nggara

an p

em

erinta

han,

pem

berd

ayaan m

asy

ara

kat

dan p

ela

yanan p

ublik

sebagaim

ana t

erc

antu

m d

ala

m R

enst

ra K

em

endagri 2

015-2

019.


26


Perhitungan persentase capaian kinerja Badan Litbang Kemendagri didapat dari

perbandingan antara realisasi dengan target. Adapun penjabarannya sebagai

berikut:

1. Capaian kinerja pada tahun 2013, dengan indikator persentase hasil

penelitian dan pengembangan yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan

dan/atau ditindaklanjuti sebesar 96,48%.


penelitian dan pengembangan yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan

dan/atau ditindaklanjuti sebesar 100%.


kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan

Kemendagri sebesar 71% dan indikator jumlah daerah yang melaksanakan

inovasi daerah sebesar 300%.



Kemendagri sebesar 36,84%, indikator jumlah daerah yang melaksanakan

inovasi daerah sebesar 100% dan jumlah kebijakan inovasi daerah sebesar

90%.



Kemendagri sebesar 96,29%, indikator jumlah daerah yang melaksanakan

inovasi daerah sebesar 100% dan jumlah kebijakan inovasi daerah sebesar

100%.


27


MA

TR

IK C

AP

AIA

N T

AR

GE

T 2

01

5 –

20

19

BA

DA

N L

ITB

AN

G K

EM

EN

DA

GR

I

Pada t

ahun 2

017,

realis

asi

sesu

ai dengan indik

ato

r pers

enta

se h

asi

l kelit

bangan y

ang d

irekom

endasi

kan s

ebagai

bahan m

asu

kan

kebijakan K

em

endagri a

dala

h s

ebesa

r 96,2

9%

dari t

arg

et

75%

. D

ari d

ata

ters

ebut,

dapat

dis

impulk

an b

ahw

a r

ealis

asi

yang d

icapai

lebih

tin

ggi

dari t

arg

et

yang d

ibuat.

Sedangkan u

ntu

k i

ndik

ato

r ju

mla

h p

em

erinta

h d

aera

h y

ang d

ifasi

litasi

dala

m m

ela

ksa

nakan

inovasi

daera

h,

realis

asi

nya s

ebanyak 8

pro

vin

si y

ang d

ifasi

litasi

dari t

arg

et

8 p

rovin

si.

Dengan k

ata

lain

, re

alis

asi

untu

k i

ndik

ato

r

ters

ebut

terc

apai. S

edangkan t

arg

et

terh

adap jum

lah k

ebijakan inovasi

daera

h s

ebesa

r 100%

ata

u t

erc

apai.

Untu

k tahun s

ela

nju

tnya, ta

rget dari in

dik

ato

r pers

enta

se h

asi

l kelit

bangan y

ang d

irekom

endasi

kan s

ebagai b

ahan m

asu

kan k

ebijakan

Kem

endagri s

ebesa

r 75%

. Sedangkan u

ntu

k t

arg

et

dari indik

ato

r ju

mla

h p

em

erinta

h d

aera

h y

ang d

ifasi

litasi

dala

m m

ela

ksa

nakan

inovasi

daera

h s

ebanyak 1

0 p

rovin

si.

Berd

asa

rkan I

KU

Badan L

itbang K

em

endagri y

ang t

erc

antu

m d

ala

m R

enst

ra B

adan L

itbang K

em

endagri t

ahun 2

015-2

019,

terd

apat

penam

bahan s

atu

indik

ato

r untu

k tahun 2

017 -

2019 y

aitu jum

lah k

ebijakan inovasi

daera

h. Adapun t

arg

et untu

k indik

ato

r te

rsebut,

yaitu d

ikelu

ark

annya 1

PP p

ada t

ahun 2

017, 1 P

erm

en p

ada t

ahun 2

017, dan 1

pedom

an p

ada t

ahun 2

018 d

an 2

019.


28


B. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU

PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA

Mencermati pelaksanaan program dan anggaran pada Badan Litbang selama ini,

terutama yang dilaksanakan pada tahun 2017, terdapat berbagai kendala dan

permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan dan pencapaian kinerja,

disebabkan beberapa faktor antara lain:

I. KENDALA

1. Aspek tatalaksana:

a. Pelaksanaan kegiatan kelitbangan masih dilaksanakan secara

konvensional dimana masih sangat bergantung pada pemanfaatan

personil terutama tenaga fungsional peneliti di internal Badan Litbang

yang relatif terbatas. Hal ini berakibat pada pelaksanaan kegiatan

dilaksanakan secara time series, yaitu pelaksanaan satu kegiatan

kelitbangan harus menunggu selesainya kegiatan kelitbangan lainnya

atau belum dapat dilaksanakan secara paralel.

b. Implementasi Permendagri Nomor 17 tahun 2017 tentang Pedoman

Penelitian dan Pengembangandi Kementerian Dalam Negeri dan

Pemerintahan Daerah belum dapat dipahami secara menyeluruh oleh

seluruh pelaksana kelitbangan di lingkungan Badan Litbang Kemendagri,

disamping belum terciptanya perubahan pola pikir secara mendasar

terhadap perlunya pengaturan SOP dalam setiap penyelenggaraan

kegiatan Pemerintahan sebagai konsekuensi penerapan reformasi

birokrasi.

c. Masih kurangnya bentuk pembinaan dan fasilitasi pengelolaan jurnal

ilmiah yang dikelola BPP Daerah. Pembinaan dan fasilitasi dilakukan

khususnya pada jurnal yang akan mengajukan akreditasi di Lembaga

Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) atau pun jurnal yang sedang dalam

proses pemeliharaan akreditasi.

2. Aspek SDM:

a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga fungsional peneliti dan belum

tersedianya tenaga fungsional perekayasa sebagai personil utama

penyelenggaraan kegiatan kelitbangan, yang berdampak pada

terbatasnya cakupan isu yang dapat ditangani, serta kualitas hasil

kelitbangan yang dapat diangkat/ditindaklanjuti sebagai input

rekomendasi kebijakan terhadap pemangku kepentingan.

b. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM di bidang administrasi dan

pengelolaan keuangan yang berdampak pada dukungan dan percepatan

pelaksanaan kegiatan dan anggaran Badan Litbang.

c. Masih perlunya penegasan terhadap peran/dukungan LIPI dalam

melakukan pembinaan jabatan fungsional peneliti kepada lembaga


29


Litbang pemerintah pusat dan daerah, termasuk tenaga fungsional

peneliti Litbang Kemendagri, terkait penyediaan dan penguatan

kompetensi jabatan fungsional peneliti.

d. Belum tersedianya tenaga ahli/expert sebagai tenaga pendamping

fungsional peneliti Litbang dalam memberikan masukan, tanggapan,

pendapat, serta koreksi dan penyempurnaan proses kegiatan secara

menyeluruh, termasuk dalam penyediaan konsep dan strategi

pengembangan lembaga Litbang. Hal ini sangat dipengaruhi pula oleh

terbatasnya alokasi anggaran Badan Litbang.

3. Aspek Program dan Anggaran:

a. Masih diperlukannya penajaman rumusan atas rencana topik-topik

kegiatan kelitbangan yang berorientasi pada tindaklanjut isu-isu strategis

dan yang menjadi prioritas kebijakan pemerintah, sehingga hasil

kelitbangan dimaksud mempunyai nilai manfaat bagi para pemangku

kepentingan khususnya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

b. Masih diperlukannya penajaman dan pencermatan atas distribusi,

struktur, dan pola pemanfaatan anggaran yang dikaitkan dengan

terbatasnya dukungan alokasi anggaran Badan Litbang, serta

kemampuan penyerapan anggaran pada beberapa kegiatan tertentu.

c. Terbatasnya alokasi anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk

pengembangan jenis-jenis kegiatan lingkup Badan Litbang secara lebih

variatif dan dinamis, terutama untuk mendorong peningkatan peran dan

fungsi kelitbangan di lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah

dari berbagai aspek, termasuk dukungan pelaksanaan inovasi daerah.

d. Adanya kebijakan pemotongan Anggaran yang sanagt signifikan

terhadap kegiatan kelitbangan sehingga berdampak terhadap capaian

atas target yang telah ditetapkan pada awal tahun.

4. Aspek Kerjasama:

Kolaborasi bentuk-bentuk kerjasama kelitbangan dengan stakeholder di

tingkat pusat maupun daerah belum dapat terwujud secara optimal, baik

dalam bentuk implementasi kesepakatan kerjasama maupun penyediaan

payung hukum kerjasama kelitbangan antar stakeholeder.

5. Aspek Pendukung lainnya:

a. Belum tersedianya data base kelitbangan yang akurat dan up to date

untuk mendukung kebutuhan data dan informasi yang cepat dan akurat

guna kepentingan kelitbangan dalam menindaklanjuti isu-isu aktual dan

strategis sebagai bahan rekomendasi pengambilan langkah dan

kebijakan pada tingkat pimpinan.

b. Penyelesaian pembangunan gedung baru kantor Badan Litbang belum

disertai dengan kelengkapan sarana dan prasarana pendukung terutama

meubelair yang disebabkan oleh terbatasnya anggaran yang tersedia.


30


c. Terbatasnya sarana prasarana kerja untuk mendukung kegiatan

kelitbangan, seperti komputer, printer, LCD projector, dll, termasuk

ketersediaan ruang rapat secara memadai bagi pelaksanaan

rapat/seminar/bimtek/workshop/FDA.

II. SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Sebagai langkah tindaklanjut atas permasalahan tersebut, khususnya dalam

konteks pelaksanaan program dan anggaran Badan Litbang TA. 2017, telah

dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Aspek tatalaksana:

a. Mendorong keterlibatan pejabat fungsional non peneliti dan personil dari

luar Badan Litbang dalam mendukung kegiatan kelitbangan untuk

mengatasi masalah keterbatasan jumlah pejabat fungsional peneliti di

lingkungan Badan Litbang Kemendagri;

b. Telah dilakukan revisi Permendagri Nomor 14 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Operasional Kelitbangan di Lingkungan Kemendagri dan

Pemerintahan Daerah, menjadi Permendagri Nomor 17 Tahun 2017

tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam

Negeri dan Pemerintahan Daerah . Perubahan ini dimaksudkan guna

mendukung penerapan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan

kegiatan di lingkup Badan Litbang.

c. Telah dibentuk Unit Layanan Administrasi (ULA) Publikasi dan Jurnal

Ilmiah. Pelayananan Administrasi Publikasi dan Jurnal Ilmiah dibentuk

dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan

Penelitian dan Pengembangan serta meningkatkan kinerja lembaga

melalui penyelenggaraan layanan administrasi, khusnya dalam hal

publikasi dan pengelolaan jurnal ilmiah. Sedangkan tujuannya adalah

untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan jurnal dan publikasi ilmiah

lainnya di lingkungan BPP Kemendagri dan Daerah melalui layanan

administrasi yang efektif dan efisien.

2. Aspek SDM:

a. Telah diusulkan pengadaan formasi pejabat fungsional peneliti kepada

Biro Kepegawaian Kemendagri;

b. Telah diikutsertakannya para calon peneliti di lingkungan Badan Litbang

dalam diklat fungsional peneliti tingkat pertama yang diselenggarakan

oleh LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia);

c. Telah diikutsertakannya para pegawai pengelola keuangan di lingkungan

Badan Litbang dalam Diklat Teknis Bendahara Pengeluaran dan

Bendahara Pengelolaan Barang/Jasa.


31


3. Aspek Program dan Anggaran:

a. Terus dilakukannya proses penajaman dan pencermatan atas distribusi,

struktur, dan pola pemanfaatan anggaran lingkup Badan Litbang;

b. Terus dilakukannya proses perencanaan program kegiatan yang lebih

variatif dan mendukung peran dan fungsi Badan Litbang, terutama dalam

pelaksanaan inovasi daerah. Hal ini ditindaklanjuti dengan telah

tersusunnya draft Peraturan Pemerintah tentang Inovasi Daerah.

4. Aspek Kerjasama:

Telah dilakukan pembinaan kelitbangan dengan litbang daerah secara

berkelanjutan, melalui sosialisasi dan koordinasi kegiatan kelitbangan;

5. Aspek Pendukung lainnya:

a. Telah dirintis kembali pembangunan Laboratorium dan Pusat Data (Lab

data) Litbang untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi yang

akurat dan up to date dalam mendukung kegiatan kelitbangan agar

berjalan secara maksimal;

b. Telah dianggarkannya penyediaan beberapa sarana dan prasarana

pendukung kegiatan kelitbangan dalam memenuhi kurangnya jumlah

sarana dan prasarana yang tersedia saat ini.

III. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG KEBERHASILAN/

KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Mencermati pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penelitian dan

pengembangan selama ini, diakui bahwa hasil-hasil kelitbangan yang

dilaksanakan oleh Badan Litbang masih belum secara optimal mampu

menjawab berbagai dinamika dan persoalan lingkup pemerintahan dalam

negeri. Hal ini dimungkinkan oleh berbagai kondisi, dimana dapat disadari

bahwa disamping kualitas dan ketajaman hasil kelitbangan yang masih perlu

terus dioptimalkan, juga masih diperlukannya komitmen dari para pemangku

kepentingan untuk secara proporsional memberdayakan peran dan fungsi

kelitbangan sekaligus menjadikan Badan Litbang sebagai mitra kerja utamanya.

Tingginya dinamika di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri,

tentunya membutuhkan peran dan fungsi Badan Litbang untuk selalu hadir dan

memberikan dukungan kepada para pemangku kepentingan, khususnya di

lingkup Kemendagri dalam rangka penyiapan rekomendasi guna perumusan

dan penetapan langkah dan kebijakan. Sejalan dengan itu, dengan

terbentuknya Pusat Litbang Inovasi Daerah pada Badan Litbang Kemendagri

berdasarkan Perpres Nomor 11 Tahun 2015, semakin memperluas cakupan

tugas dan fungsi Badan Litbang guna berperan secara langsung dalam

mengawal tata kelola inovasi daerah secara sistematis, konseptual dan gradual.


32


Untuk menjalankan berbagai peran dan fungsi di atas, kiranya perlu dirumuskan

strategi penguatan Badan Litbang yang difokuskan pada upaya-upaya

perluasan cakupan substansi dan peningkatan kualitas hasil kelitbangan,

pemantapan fasilitasi inovasi daerah, serta penguatan insfrastruktur

kelembagaan dan sarana-prasarana kerja guna mewujudkan kinerja Badan

Litbang secara lebih optimal dan berkualitas.

Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa rekomendasi dan strategi tindak

lanjut yang perlu dilakukan dalam rangka penguatan peran dan fungsi Badan

Litbang sebagai berikut:

a. Perlunya koordinasi dan konsolidasi dalam rangka refleksi dan evaluasi baik

di internal Badan Litbang maupun secara eksternal dengan para pemangku

kepentingan lingkup Kemendagri dalam rangka menyatukan pemahaman

atas keberadaan peran Badan Litbang Kemendagri sebagai suatu lembaga

yang berfungsi untuk menghasilkan berbagai rekomendasi kebijakan lingkup

pemerintahan dalam negeri. Hal ini diperlukan untuk memposisikan Badan

Litbang sebagai suatu lembaga fungsional bagi bernaungnya para pemikir,

konseptor, dan inovator untuk menghasilkan berbagai rekomendasi

kebijakan yang berkualitas, disamping dukungan penuh aparatur pejabat

struktural yang mempunyai komitmen dan kapasitas dalam lingkup

kelitbangan. Hasil refleksi dan evaluasi ini diharapkan:

1) Secara internal mampu mendorong perubahan mindset individu guna

membangkitkan komitmen kerja, kepedulian, dan kemauan untuk

meningkatkan kompetensinya bagi kepentingan lembaga; dan

2) Secara eksternal diperlukan untuk memanfaatkan peran dan fungsi

Badan Litbang sebagai mitra kerja utama penyedia rekomendasi

kebijakan, disamping guna memahami aspek-aspek utama yang menjadi

kebutuhan Badan Litbang, khususnya terkait penyediaan dan distribusi

SDM aparatur/personil dan pengalokasian anggaran kelitbangan.

b. Perlu adanya upaya peningkatan koordinasi dan konsolidasi internal dalam

rangka penataan/perbaikan manajemen penyelenggaraan kelitbangan yang

berorientasi pada:

1) Perbaikan metode penjadwalan kegiatan kelitbangan dengan

memperhatikan jumlah dan skala prioritas kegiatan, ketersediaan SDM,

serta target waktu penyelesaian kegiatan;

2) Penguatan manajemen team work;

3) Pelibatan narasumber/pakar/praktisi secara tepat (dari aspek latar

belakang keilmuan atau pemahamannya atas realita persoalan); dan

4) Pengaturan kembali tenaga surveyor yang mengedepankan kemampuan

dan komitmen individu, melalui pemberdayaan tenaga praktisi dan

akademis dari luar Badan Litbang (PNS dan/atau Non-PNS).


33


Melalui penataan/perbaikan manajemen penyelenggaraan kelitbangan

dimaksud, tidak saja diharapkan mampu meningkatkan kualitas hasil

kelitbangan, namun juga diharapkan mampu mendorong peningkatan

kapasitas individu aparatur Badan Litbang, serta mengatasi keterbatasan SDM

dengan semakin meningkatnya kuantitas kegiatan kelitbangan yang dilakukan

oleh Badan Litbang, dimana pola pelaksanaannya selama ini masih dilakukan

secara konvensional (pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara time series).

c. Perlu disusunnya berbagai agenda prioritas Badan Litbang dan kebutuhan

pendanaannya dalam jangka menengah. Penyusunan agenda prioritas

dimaksud dilakukan melalui pemetaan kebutuhan dan penentuan skala

prioritas kelitbangan yang melibatkan para pemangku kepentingan di tingkat

Pusat dan Daerah, dengan memperhatikan:

1) Penyelarasannya dengan agenda penyusunan/revisi peraturan

perundang-undangan;

2) Identifikasi dan evaluasi terhadap isu strategis pelaksanaan

kebijakan/regulasi; dan

Kebutuhan untuk merumuskan konsep-konsep kebijakan terkait

penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dalam jangka panjang.

Penyusunan agenda prioritas dimaksud dapat diterjemahkan sebagai suatu

Rencana Induk Kelitbangan untuk selanjutnya dijabarkan ke dalam agenda

kelitbangan tahunan, yang hasilnya diposisikan di depan kebutuhan

pengguna, sehingga Badan Litbang dapat secara jelas menunjukkan kinerja

lembaganya melalui berbagai keluaran yang responsif, antisipatif, dan

mempunyai nilai jual untuk direkomendasikan kepada para pemangku

kepentingan/Pimpinan.

d. Mendorong peningkatan alokasi anggaran Badan Litbang Kemendagri yang

tentunya didasari oleh tersedianya rencana program dan kegiatan secara

terfokus dan berkualitas dengan memperhatikan:

1) Kejelasan manfaat/keluaran dari suatu rencana program dan kegiatan;

2) Dukungannya terhadap pencapaian target agenda prioritas Nawa Cita

dan prioritas Kemendagri.

e. Perlu dilakukannya berbagai terobosan untuk mengatasi keterbatasan

anggaran Badan Litbang, baik dalam konteks penyelenggaraan kelitbangan

maupun dalam penguatan kapasitas kelembagaan, melalui:

1) Kerjasama pelaksanaan kegiatan kelitbangan secara nasional dengan

melibatkan Pemerintah Daerah melalui Badan Litbang Daerah (atau

perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan), dengan

pembagian tugas dab tanggung jawab pelaksanaan dan penganggarannya

secara jelas;

2) Optimalisasi hibah dari pihak donor melalui diversifikasi kegiatan yang

secara proporsional dapat dikerjasamakan, untuk dimanfaatkan dalam


34


rangka peningkatan kualitas SDM kelitbangan dan dukungan kegiatan

kelitbangan lainnya yang tidak teranggarkan melalui DIPA Badan Litbang;

3) Optimalisasi keikutsertaan SDM Badan Litbang untuk meningkatkan

kapasitas dan kompetensinya melalui berbagai kegiatan pendidikan dan

pelatihan, seminar, workshop, Bimtek, serta beasiswa pendidikan berstrata.

f. Perlunya membangun kerjasama dengan berbagai institusi Pemerintah dan

non-Pemerintah, termasuk Perguruan Tinggi, kelitbangan Dunia Usaha,

Media/Pers, dan Non Government Organization (NGO) dalam berbagai

bidang/aspek.

Melalui strategi ini diharapkan akan terbangun penguatan kapasitas

Lembaga Litbang, antara lain:

1) Terjalinnya sharing pengetahuan bagi peningkatan wawasan dan

pemahaman aparatur Badan Litbang;

2) Kemampuan untuk memonitor pergerakan arus data dan informasi guna

diakses sebagai informasi dasar kelitbangan; dan

3) Membangun sinergitas dan kerjasama pelaksanaan program/kegiatan

kelitbangan untuk memberikan hasil yang optimal.

g. Perlunya merevitalisasi Laboratorium Data Badan Litbang (Lab data Litbang)

untuk dioptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber data dan informasi guna

kepentingan kelitbangan pada umumnya, dan untuk mendukung aktivitas

kelitbangan (data center, aplikasi pengolahan data kelitbangan, dokumentasi

dan publikasi, dll.) di internal Badan Litbang pada khususnya.

Keberadaan Labdata Litbang tersebut diharapkan mampu meningkatkan

eksistensi Badan Litbang Kemendagri melalui penyediaan dan

penyebarluasan data, informasi, dan hasil-hasil kelitbangan.

C. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran Badan Litbang APBN-P TA. 2017 tercatat sebesar Rp

47.257.263.273,- (87,08%). Realisasi anggaran dimaksud dapat dirinci sebagai

berikut:

I. PERKEMBANGAN REALISASI

Perkembangan realisasi anggaran Badan Litbang selama kurun waktu 5 tahun

terakhir (2013-2017) dapat terlihat pada gambar berikut ini:


35


Gambar 3.1 Perkembangan Pagu dan Realisasi TA 2013-2017

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu lima

tahun terakhir pagu angggaran tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar

Rp.67.068.426.000,-. Peningkatan jumlah pagu anggaran relatif signifikan

terjadi dalam kurun waktu 2012-2013. Sedangkan dalam kurun waktu 2013-

2017 terjadi perubahan pagu yang flluktuatif, terlihat dalam tabel bahwa adanya

penurunan jumlah pagu anggaran pada tahun 2017 yaitu menjadi

Rp.47.654.831.000,-.

Dari sisi penyerapan anggaran, terlihat pada tabel bahwa penyerapan anggaran

dalam periode 2013-2017 bersifat fluktuatif, penyerapan tertinggi terjadi pada

tahun anggaran 2016 yaitu sebesar 92,59%, sedangkan penyerapan anggaran

terendah terjadi pada tahun anggaran 2015 yaitu sebesar 80,34%. Untuk tahun

2017 penyerapan anggaran mencapai 88,25%, hal tersebut belum mencapai

target penyerapan anggaran yang ditetapkan sebesar 90%.

67

,06

8,4

26

,00

0

44

,17

8,7

62

,00

0

64

,87

0,7

40

,00

0

47

,65

4,8

31

,00

0

45

,46

9,8

31

,00

0

54

,77

0,0

70

,00

0

54

,27

0,0

70

,00

0

60

,44

7,0

72

,45

1

41

,62

4,7

36

,18

3

52

,11

8,6

62

,84

8

44

,12

5,3

38

,39

5

44

,12

5,3

38

,39

5

47

,89

0,8

44

,76

5

47

,89

0,8

44

,76

5

90

.13

%

94

.22

%

80

.34

%

92

.59

%

97

.04

%

87

.44

%

88

.25

%

2013 2014 2015 APBN-P SELF BLOCKING


APBN-P Realisasi %

Tahun Anggaran

2016

Tahun angaran

2017


36


II. REALISASI BERDASARKAN JENIS BELANJA

Gambar 3.2 Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja

Dari Gambar 2 di atas, realisasi anggaran Badan Litbang berdasarkan

pembagian jenis belanja selama TA 2017, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai, berupa: Pembayaran Gaji dan Tunjangan; Belanja Lembur;

dan Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) dengan pagu anggaran

sebesar Rp.24.078.961.000,- telah terealisasi sebesar Rp.20.653.005.552

atau 85,79%;

b. Belanja Barang, berupa: Belanja Barang Operasional; Belanja Barang Non

Operasional; Belanja Jasa; Belanja Pemeliharaan; Belanja Perjalanan

Lainnya (Dalam Negeri); dan Belanja Perjalanan Lainnya (Luar Negeri)

dengan pagu anggaran sebesar Rp.26.140.148.000,- telah terealisasi

sebesar Rp.23.412.546.352 atau 89,57%;

c. Belanja Modal, berupa: Belanja Modal Peralatan dan Mesin; Belanja Modal

Gedung dan Bangunan; Belanja Modal Perjalanan Jaringan; dan Belanja

Penambahan Nilai Fisik Lainnya dengan pagu anggaran sebesar

Rp.4.050.961.000,- telah terealisasi sebesar Rp.3.825.292.861 atau

94,42%.

24,078,961,000

26,140,148,000

4,050,961,000

20,653,005,552

23,412,546,352

3,825,292,861

85

.79

%

89

.57

%

94

.42

%

PEGAWAI BARANG MODAL

Pagu Realisasi %


37


III. REALISASI BERDASARKAN KEGIATAN

Gambar 3.3 Realisasi anggaran berdasarkan jenis kegiatan

pagu APBN-P

Berdasarkan Gambar 3.3. Realisasi anggaran Badan Litbang hingga berakhirnya

TA 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah,

dengan alokasi anggaran APBN-P sebesar Rp.3.041.000.000,-, telah

terealisasi sebesar Rp.2.847.961.987,- atau 93,65%;

b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Otonomi Daerah, Politik dan

Pemerintahan Umum, dengan alokasi anggaran APBN-P sebesar

Rp.3.330.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp.2.445.051.504,- atau

73,43%;

c. Penelitian dan Pengembangan Bidang Administrasi Kewilayahan,

Pemerintahan Desa, dengan alokasi anggaran APBN-P sebesar Rp.

2.900.000.000,-. telah terealisasi sebesar Rp. 2.525.806.364,- atau 87,10%;

d. Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah, dengan alokasi anggaran

APBN-P sebesar Rp. 3.921.120.000,-. telah terealisasi sebesar Rp.

3.335.873.671,- atau 85,10%;

e. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan

Pengembangan, dengan alokasi anggaran APBN-P sebesar Rp.

41.577.950.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 36.736.151.239,- atau

88,36%.

41,577,950,000

3,041,000,000

3,921,120,000

2,900,000,000

3,330,000,000

36,736,151,239

…

3,335,873,671

2,525,806,364

2,445,051,504

88.36%

93.65%

85.10%

87.10%

73.43%

- 20,000,000,000 40,000,000,000

DUKUNGAN MANAJEMEN (SEKRETARIAT)

PST. LITBANG KEUDA

PST. LITBANG INOVASI

PST. LITBANGADWIL PUMDUK

PST. LITBANG OTDA POLPUM

% Realisasi Pagu


38


Gambar 3.4 Realisasi anggaran berdasarkan jenis kegiatan pagu

Selft Blocking

Berdasarkan Gambar 3.4. Realisasi anggaran Badan Litbang hingga berakhirnya

TA 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah,

dengan alokasi anggaran Selft Blocking sebesar Rp. 2.936.000.000,-, telah

terealisasi sebesar Rp. 2.847.961.987,- atau 97,00%;

b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Otonomi Daerah, Politik dan

Pemerintahan Umum, dengan alokasi anggaran Selft Blocking sebesar Rp.

3.225.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 2.445.051.504,- atau 75,81%;

c. Penelitian dan Pengembangan Bidang Administrasi Kewilayahan,

Pemerintahan Desa, dengan alokasi anggaran Selft Blocking sebesar Rp.

2.830.000.000,-. telah terealisasi sebesar Rp. 2.525.806.364,- atau 89,25%;

d. Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah, dengan alokasi anggaran

Selft Blocking sebesar Rp. 3.816.120.000,-. telah terealisasi sebesar Rp.

3.335.873.671,- atau 87,41%;

e. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan

Pengembangan, dengan alokasi anggaran APBN-P sebesar Rp.

41.462.950.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 36.736.151.239,- atau

88,59%.

41,462,950,000

2,936,000,000

3,816,120,000

2,830,000,000

3,225,000,000

36,736,151,239

…

3,335,873,671

2,525,806,364

2,445,051,504

88.59%

97.00%

87.41%

89.25%

75.81%

- 20,000,000,000 40,000,000,000

DUKUNGAN MANAJEMEN (SEKRETARIAT)

PST. LITBANG KEUDA

PST. LITBANG INOVASI

PST. LITBANGADWIL PUMDUK

PST. LITBANG OTDA POLPUM

% Realisasi Pagu


39


aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) disusun sebagai bentuk

pertangggungjawaban tertulis Unit Esselon I Badan Litbang Kemendagri Tahun

2017 kepada Menteri Dalam Negeri atas tingkat capaian pelaksanaan kegiatan

dan program kerja dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan

Litbang dan sebagai langkah upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan

kinerja Badan Litbang Kemendagri.

Mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2017, Badan Litbang Kemendagri memiliki target kinerja: 75% hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri, jumlah Pemerintah Daerah (Provinsi) yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah sebanyak 8 Provinsi dan jumlah kebijakan Inovasi Daerah berupa 1 Permendagri. Hingga akhir TA 2017, realisasi kinerja Badan Litbang tercapai 96,29% hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri, 8 Pemerintah Daerah (Provinsi) yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah dan kebijakan Inovasi Daerah berupa surat edaran atau dengan kata lain target Badan Litbang sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2017 untuk rekomendasi hasil kelitbangan tidak tercapai dan target Pemerintah Daerah yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah telah tercapai sedangkan jumlah kebijakan Inovasi Daerah telah mencapai target. Sedangkan untuk realisasi anggaran hingga berakhirnya TA 2017 mencapai Rp. 47.890.844.765,- atau (88,25%) dari total pagu anggaran APBN-P sebesar Rp. 54.270.070.000,- terhadap rencana target penyerapan Badan Litbang Kemendagri Tahun 2017 sebesar 90%. Adapun sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp.6.379.252.235,- atau 11,75%, dengan kata lain target serapan Badan Litbang TA 2017 tidak tercapai, atau minus 1,75%.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) ini dapat dijadikan sebagai

input perbaikan dan penyempurnaan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan

serta alat komunikasi dalam memberikan informai akuntabilitas kegiatan Badan

Litbang ke depan. Berbagai hal yang menjadi kendala dan permasalahan dalam

pelaksanaan program dan anggaran tahun 2017 sebagaimana termuat dalam buku

laporan ini agar dijadikan evaluasi bagi segenap unit kerja dan individu dalam lingkup

internal Badan Litbang, guna membangun komitmen dalam memberikan hasil yang

berkualitas bagi peningkatan kinerja Badan Litbang maupun Kementerian Dalam

Negeri ke depannya.

L


40



41



42



43


PROGRES KEGIATAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

(Tahun 2017)

NO PROGRAM DAN KEGIATAN

OUTPUT (KELUARAN)

KETERANGAN TARGET CAPAIAN

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENDAGRI

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH, POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

7 Rekomendasi 15Provinsi 4 Laporan

7 Rekomendasi 15Provinsi 4 Laporan

Target tercapai

1

Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan Hasil Kelitbangan Puslitbang Otonomi Daerah, Kesatuan, Politik dan Pemerintahan Umum yang diseminarkan, dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan

7 Rekomendasi 7 Rekomendasi Target tercapai

Kajian Strategis

1. Penguatan Kebijakan Regulasi Pembangunan Politik Dalam Negeri

1 Rekomendasi 1 Rekomendasi Nodin ke MDN

073.04/3788/LITBANG, 22 Desember 2017

2. Urgensi Pengawasan Organisasi Masyarakat Asing Dalam Rangka Menjaga Ketahanan



Kajian Aktual

1. Penguatan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Pada Generasi Muda Terhadap Pengaruh Budaya Asing


073.04/1117/Litbang, 27 April 2017

2. Kepemimpinan Kepala Daerah Dalam Menyelenggarakan Pelayanan Publik


002.6/3784/Litbang, 22 April 2017

3. Urgensi Kebijakan Penerapan E-Voting Pada Pemilihan Kepala Desa Secara Nasional Untuk Menghadapi Pemilu 2024


073.04/030/LITBANG, 8 Januari 2018

4. Penguatan Kebhinekaan Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia



5. Keterlibatan Ormas/LSM Dalam Kebijakan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli (Satgas Satker Pungli) Di Daerah


073.04/276/LITBANG, 5 Februari 2018

2 Jumlah Kepala Daerah Yang Mendapat Penghargaan Dalam Memajukan Daerahnya

15 Provinsi 15 Provinsi Nodin ke MDN


3

Jumlah Pembinaan Kelitbangan (Asistensi, Koordinasi, Fasilitasi, NSPK Kelitbangan, Peningkatan Kapasitas, Monitoring dan Evaluasi) Pusat dan Daerah Puslitbang Otonomi Daerah, Kesatuan, Politik dan Pemerintahan Umum

4 Laporan 4 Laporan Target tercapai

1. Pelaksana Pengendali Mutu Kelitbangan Pusat Litbang Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum

1 Laporan 1 Laporan Laporan pengendali mutu

2. Perumusan dan Penajaman Pusat Litbang Otonomi Daerah, Politik, dan PUM

1 Laporan 1 Laporan Laporan penyusunan

program dan anggaran

3. Evaluasi Program dan Anggaran Pusat Litbang Otonomi Daerah, Politik, dan PUM

2 Laporan 2 Laporan Laporan Evaluasi dan

Anggaran

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN PEMERINTAHAN DESA DAN KEPENDUDUKAN

9 Rekomendasi 3 Kab 3 Kota di 3

Prov. 4 Laporan

8 Rekomendasi 5 Kab 1 Kota di 3

Prov. 4 Laporan

Target tidak tercapai


44


1

Penyusunan Rekomendasi Perumusan Kebijakan Hasil Kelitbangan Puslitbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa dan Kependudukan yang diseminarkan, dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan

9 Rekomendasi 8 Rekomendasi Target tidak tercapai

Kajian Strategis

1. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Di Perkotaan 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi Nodin ke MDN


2. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa



Kajian Aktual

1. Peningkatan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)



2. Evaluasi Kajian Tata Kelola Pemakaman 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi Nodin ke MDN


3. Evaluasi Permendagri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil



4. Evaluasi Pelaksanaan Profil Desa 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi Nodin ke MDN


5. Pengelolaan Pendapatan Asli Desa 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi Nodin ke MDN


6.

Kajian Kompetitif

1. Persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Litbang Kemendagri dan Pemerintah Daerah terhadap Badan Litbang Kemendagri



2 Pilot Project Model Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran

3 Kab, 3 Kota di 3 Provinsi

5 Kab, 1 Kota di 3 Provinsi

Nodin ke MDN 470.04/273/LITBANG,

5 Februari 2018

3

Jumlah Pembinaan Kelitbangan (Asistensi, Koordinasi, Fasilitasi, NSPK Kelitbangan, Peningkatan Kapasitas, Monitoring dan Evaluasi) Pusat dan Daerah Puslitbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa dan Kependudukan


1. Pelaksana Pengendali Mutu Kelitbangan Pusat Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa dan Kependudukan


2. Perumusan dan Penajaman Pusat Litbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa dan Kependudukan



3. Evaluasi Program dan Anggaran Pusat Litbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa dan Kependudukan


Anggaran

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH

2 Rekomendasi 8 Provinsi

1 Permendagri 2 (dua) daerah

tertinggal 3 Prov, 10 Kab dan

10 Kota 4 Laporan

2 Rekomendasi 8 Provinsi

1 Surat Edaran 2 (dua) daerah

tertinggal 3 Prov, 10 Kab dan

10 Kota 4 Laporan

Target tercapai

1

Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan Hasil Kelitbangan Puslitbang Inovasi Daerah yang diseminarkan, dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan


Kajian Aktual

1. Penilaian dan Pemberian Penghargaan Daerah Inovatif

1 Rekomendasi Laporan Nodin ke MDN

073.04/278/Litbang, 5 Februari 2018

2. Analisis Kebijakan Replikasi Inovasi Pelayanan Perizinan

1 Rekomendasi Laporan Nodin ke MDN

073.04/279/Litbang, 5 Februari 2018


45


2 Jumlah daerah (provinsi/Kab/Kota) yang memperoleh pembinaan pelaksanaan inovasi daerah

8 Provinsi 8 Provinsi Target tercapai

3 Peraturan Pemerintah (PP) tentang Inovasi Daerah

1 Permendagri 1 Surat Edaran Target tidak Tercapai

4 1. Daerah Tertinggal yang memperoleh Replikasi

Model Hasil Inovasi Daerah Bidang Pelayanan Perizinan

2 (dua) daerah tertinggal

2 (dua) daerah tertinggal

Target tercapai

2. Pemberian penghargaan daerah penerima

Innovative Government Award (IGA) 3 Prov, 10 Kab dan

10 Kota 3 Prov, 10 Kab dan

10 Kota Target tercapai

5

Jumlah Pembinaan Kelitbangan (Asistensi, Koordinasi, Fasilitasi, NSPK Kelitbangan, Peningkatan Kapasitas, Monitoring dan Evaluasi) Pusat dan Daerah Puslitbang Inovasi Daerah


1. Pelaksana Pengendali Mutu Kelitbangan Pusat Litbang Inovasi Daerah


2. Perumusan dan Penajaman Pusat Litbang Inovasi Daerah



3. Evaluasi Program dan Anggaran Pusat Litbang Inovasi Daerah


Anggaran

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

9 Rekomendasi 1 Model

4 Laporan

9 Rekomendasi 1 Model

4 Laporan Target tercapai

1

Penyusunan Rekomendasi Perumusan Kebijakan Hasil Kelitbangan Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan, dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan


Kajian Strategis

1. Penerapan standar akuntasi pemerintahan berbasis akrual (SAP) di Daerah


073.04/2209/LITBANG, 4 Agustus 2017

2. Inovasi Pelayanan Terminal Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Dampak Peralihan Kewenangan Pengelolaan Terminal sesuai dengan UU 23/2014)


073.04/1729/LITBANG, 14 Juni 2017

3. Implemenatasi Restrukturisasi Program dan Kegiatan Berbasis Money Follows Programme di Daerah


073.04/1728/LITBANG, 14 Juni 2017

Kajian Aktual

1. Dampak Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Terhadap Efisiensi Belanja Daerah


910/2477/LITBANG, 8 September 2017

2. Dinamika dan Problematika Pengalihan Kewenangan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Provinsi Jawa Barat



3. Proses Pembentukan Peraturan Daerah Yang Menghambat Investasi


073.04/2265/LITBANG, 14 Agustus 2017

4. Integritas Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi Nodin ke MDN


5. Implementasi Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi Jawa Barat (dalam perspektif UU Nomor 23 Tahun 2014)



6. Efektivitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa)


073.04/3269/LITBANG, 15 November 2017

2

Pilot Project Pembiayaan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Yang Efisien dan berubah menjadi "Model Pembiayaan Pilkada yang Efisien dan Efektif sesuai dengan Tata Kelola Pemerintahan"

1 Model 1 Model Nodin ke MDN



46


3

Pembinaan Kelitbangan (Asistensi, Koordinasi, Fasilitasi, NSPK Kelitbangan, Peningkatan Kapasitas, Monitoring dan Evaluasi) Pusat dan Daerah Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah


1. Pelaksana Pengendali Mutu Kelitbangan Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah


2. Perumusan dan Penajaman Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah



3. Evaluasi Program dan Anggaran Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah


Anggaran

DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

3 Dokumen 37 Laporan

12 bulan layanan 330 Unit 1.838 m2

3 Dokumen 37 Laporan

12 bulan layanan 330 Unit 1.838 m2

Terpenuhinya dukungan pelayanan teknis dan

administrasi yang berkualitas dilingkungan

Badan Penelitian dan Pengembangan

1

Prosentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran, Pengelolaan Data dan Evaluasi Kinerja serta Kerjasama Kelitbangan, Hukum dan Perundang-Undangan

3 Dokumen 8 Laporan

3 Dokumen 8 Laporan

Penyusunan renacana program dan anggaran 2 Dokumen 2 Dokumen

Penyusunan dan tindak lanjut kerjasama kelitbangan 1 Dokumen 1 Dokumen

Pengelolaan data, monitoring dan evaluasi kinerja 7 Laporan 7 Laporan

Pelayanan data kelitbangan 1 Laporan 1 Laporan

2

Persentase penyelesaian Administrasi Ketatausahaan Pimpinan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan serta Pengelolaan Perpustakaan Informasi dan Dokumentasi

9 Laporan 9 Laporan

Pelaksanaan administrasi ketatausahaan pimpinan 3 Laporan 2 Laporan

Pelaksanaan administrasi Kerumahtanggaan dan Perlengkapan

4 Laporan 3 Laporan

Pelaksanaan Perpustakaan Informasi dan Dokumentasi kelitbangan

4 Laporan 4 Laporan

3 Presentase Penyelesaian Administrasi, Verifikasi Perbendaharaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu

9 Laporan 9 Laporan

Pelaksanaan pembinaan Verifikasi Keuangan BPP Kemendagri

2 Laporan 2 Laporan

Pelaksanaan Pembinaan Perbendaharaan 3 Laporan 3 Laporan

Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BPP 2 Laporan 2 Laporan

4 Presentase Penyelesaian pembinaan jabatan fungsional kepegawaian dan system prosedur

8 Laporan 8 Laporan

Pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional peneliti dan perekayasa pusat dan daerah

1 Laporan 1 Laporan

Pelaksanaan administrasi kepegawaian 3 Laporan 3 Laporan

Pelaksanaan system prosedur dan evaluasi kinerja asn

4 Laporan 4 Laporan


47


5 Persentase peran dan fungsi penelitian dan pengembangan di daerah

3 Laporan 3 Laporan

Rapat kordinasi/rapat teknis penguatan kelembagaan SDM program litbang daerah

1 Laporan 1 Laporan

Pelaksanaan dan pengikutsertaan pejabat/calon pejabat fungsional keahlian dalam kegiatan diklat/bintek fungsional

1 Laporan 1 Laporan

Pelaksanaan penilaian angka kredit dan pengadministrasian jabatan fungsional peneliti/perekayasa badan litbang dan pemerintah daerah

1 Laporan 1 Laporan

6

Presentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja ( pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran sertalangganan daya dan jasa) yang tepat waktu

12 bulan 12 bulan

Pembayaran gaji dan tunjangan 12 bulan 12 bulan

Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran

12 bulan 12 bulan

7 Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan

Pengerjaan gedung Badan Litbang 1.838 m2 1.838 m2

Pengadaan peralatan dan fasilitasi perkantoran 301 Unit 301 Unit

Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi 29 Unit 29 Unit

kata pengantar - litbang.kemendagri.go.idlitbang.kemendagri.go.id/website/data/lakip/lakip...

Documents