kata pengantarbirohumasprotokol.ntbprov.go.id/downlot.php?file=46renja... · web viewrencana kerja...
TRANSCRIPT
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan
hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Biro Humas dan
Protokol Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019. Penyusunan RENJA ini
seuai dengan amanat Peratuaran Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal
142 ayat (2) penetapan Renja Perangkat Daerah sebagaiamana dimaksud ayat (1), paling
lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.
RENJA Tahun 2019 ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Geburnur Nomor
12 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTB Tahun 2019.
Secara umum RENJA Tahun 2019 ini berisikan informasi mengenai evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan RENJA 2018 dan DPA 2018 serta usulan program
dan kegiatan yang disertai dengan pagu indikatip dan indikator sasaran kinerja yang
ingin dicapai pada tahun 2019
Di sisi lain, capaian kinerja merupakan hasil dari program yaitu berfungsinya
keluaran dari seluruh kegiatan pada program tersebut yang direncanakan selama tahun
2019. Hal ini diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam rencana kinerja
tahun 2019.
Akhir kata, semoga Rencana Kerja Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana
Kerja Anggaran (RKA) Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat
tahun 2019.
Mataram, Desember 2018
Kepala Biro Humas dan ProtokolSekretariat Daerah Provinsi NTB
ttd.
H. Irnadi Kusuma, S.STP, MEPembina Utama Muda
NIP. 19771231 199703 1 004
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR........................................................................................................i
DAFTAR ISI.....................................................................................................................ii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang....................................................................................................1
1.2. Landasan Hukum................................................................................................2
1.3. Maksud dan Tujuan............................................................................................3
1.4. Sistematika Penulisan.........................................................................................4
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2018) DAN DPA TAHUN BERJALAN (2018)
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018.............6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah...................................................7
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.............9
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat...................................11
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Pembangunan Daerah......................................12
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja.................................................................................13
3.3. Program dan Kegiatan......................................................................................14
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..........................17
BAB V
PENUTUP.......................................................................................................................22
ii
BAB IPENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja sebagai bagian integral dalam implementasi Rencana
Stratejik tertuang dalam penjabaran dari program-program dan kegiatan-kegiatan
stratejik dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Kegiatan pada
Rencana Kerja tersebut merupakan suatu jabaran program yang memiliki
kesamaan perspektif yang dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik
program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran serta kebijakan yang
telah ditetapkan sehingga memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi
organisasi. Lebih lanjut dapat dinyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan
aspek operasional dari suatu rencana stratejik yang diarahkan untuk mencapai visi,
misi, tujuan, sasaran organisasi.
Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program
dankegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk
kerangka pembangunan berupa regulasi dan kerangka anggaran. Rencana Kerja
(Renja) Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB Tahun 2019 merupakan
dokumen perencanaan Biro Humas dan Protokol untuk tahun anggaran 2019.
RENJA Biro Humas dan Protokol tahun 2019 merupakan dokumen
perencanaan tahun 2019 yang akan dipedomani oleh Biro Humas dan Protokol dalam
penyusunan RKA tahun anggaran 2019. Namun demikian dalam proses penyusunan
RKA tahun anggaran 2019 tidak tertutup kemungkinan terjadi perubahan pagu indikatif
kegiatan atau program, karena adanya kebijakan dari pemerintah. Biro Humas dan
Protokol sebagai salah satu unit kerja yang berada di bawah Sekretariat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah ProvinsiNusa Tenggara Barat. Sesuai dengan Pergub Nomor 48 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat
1
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tugas Biro Humas dan Protokol Sekretariat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Melaksanakan koordinasi, pembinaan,
perumusan kebijakan, perencanaan Program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
kegiatan Hubungan Masyarakat dan Protokol terkait dengan pemberitaan dan
dokumentasi dan keprotokolan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Humas dan
Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan fungsi antara
lain :
1. Penyusunan bahan koordinasi Biro Humas dan Protokol
2. Penyusunan bahan pembinaan Biro Humas dan Protokol
3. Penyusunan bahan perumusan kebijakan Biro Humas dan Protokol
4. Penyusunan rencana program dan kegiatan Biro Humas dan Protokol
5. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan Biro Humas dan Protokol. 6. Penyusunan bahan/materi tugas kedinasan lainnya yang diberikan
pimpinan
1.2. Landasan Hukum.
Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Biro Humas dan
Protokol Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005
tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang
pemerintahan daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
2
5. PeraturanPemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali terkhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTB Tahun 2019.
1.3. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Kerja Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah
Provinsi NTB Tahun 2019 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang
memuat program dan kegiatan pembangunan selama satu tahun sebagaimana yang
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, sehingga program dan
kegiatan Tahun Anggaran 2019 dapat berjalan secara sistematis, efektif dan
efisien.
3
Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan
kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan
sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta
sebagai acuan dalam :
1. Menetapkan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Biro
Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB pada Tahun Anggaran 2019 yang
disertai dengan pagu indikatif;
2. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
3. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan
efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara
Bagian-bagian pada Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB.
5. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Daerah dan Rencana Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Daerah.
1.4. Sistematika Penulisan
Dokumen Rencana Kerja Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB
tahun 2019 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
Bab I. Pendahuluan.
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan
Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat
dipahami dengan baik.
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat
Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan
antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra
Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi
/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD.
4
1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
SOTK, kewenangan perangkat daerah serta pedoman yang
dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
Perangkat Daerah.
1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan
Renja Perangkat Daerah.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat
Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.
Bab II. Hasil Evaluasi RENJA Biro Humas dan Protokol Tahun 2018
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan
DPA Tahun Berjalan (2018);
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2018
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3. Program dan Kegiatan
Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V. Penutup.
Berisikan uraian penutup,
5
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL TAHUN 2017
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017
Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam
pelaksanaannya.Oleh karena itu Renja Biro Humas dan Protokol Sekretariat
Daerah Provinsi NTB Tahun 2017 juga harus dilakukan evaluasi.
Pagu indikatif RENJA tahun 2017 sebesar Rp. 16.838.500.00,- sedangkan
pagu anggaran belanja langsung yang tertuang dalam DPA tahun anggaran 2018
sebesar Rp.16,707,417,300 atau berkurang sebesar Rp. 131,082,700 atau 39,25%
dari total pagu indikatif Renja tahun 2018 yang diusulkan.
Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Biro Humas dan Protokol Tahun
Anggaran 2017sebagaimana uraian di atas dapat dilihat pada tabel Perbandingan
Pagu Renja 2018 dan DPA 2018 dirinci menurut Program sebagai berikut :
Tabel Perbandingan Pagu Renja dan DPA 2018
dirinci menurut Program Dan Kegiatan
Kode Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Pagu Anggaran
Renja 2018 DPA 2018
1 2 3 4 54.01.03.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tingkat Kelancaran administrasi
2,303,500,000 2,296,602,700
4.01.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat Kelancaran tugas aparatur
1,256,000,000 215,014,810
6
Kode Program / KegiatanIndikator Kinerja
Program/
Pagu AnggaranRenja 2018 DPA 2018
1 2 3 4 54.01.03.05 Program
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Tingkat Kompetensi Aparatur
150,000,000 117,100,000
4.01.03.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Rencana Program
138,000,000 151,700,000
4.01.03.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
Tingkat Kelancaran Pimpinan Daerah
5,920,000,000 5,811,839,000
4.01.03.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Manajemen Asset
21,000,000 18,775,600,00
4.01.03.38 Program Pengembangan komunikasi informasi dan mass media
Tingkat kelancaran komunikasi dan informasi
3,000,000,000 3,502,650,000
Program Kerjasama informasi dengan mass media
Tingkat penyebaran informasi kepada masyarakat
5,920,000,000 4,509,500,000
JUMLAH 16,838,500,000 16,707,417,300
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
merupakan salah satu unit kerja pendukung (supporting unit) dan unit koordinator
(coordinating unit) dalam memberikan pelayanan kepada Pimpinan dalam
pelaksanaan tugas pemerintahan. Adapun gambaran dari jenis pelayanan yang
diberikan pada masing-masing bagian adalah sebagai berikut :
1. Bagian Dokumentasi melaksanakan pelayanan yang terdiri atas :
a. Sub. Bagian Perpustakaan;
7
1. Mendigitalisasi dokumen audio dan audio visual
2. Menyimpan dan mengelola bahan dokumen Kehumasan Pemerintah
Provinsi
3. Menyiapkan bahan bacaan dalam bentuk e-book
4. Menyimpan dan mengelola pemanfaatan bahan bacaaan
5. Menyiapkan kliping berita kegiatan pimpinan
b. Sub. Bagian Produksi;
1. Menyiapkan dan mendistribusikan buletin, video, buku, baliho dan bahan
publikasi lainnya
c. Sub. Bagian Tata Usaha Biro;
1. Pelayanan administrasi kerumah tanggaan biro
2. Administrasi surat-menyurat
3. Administrasi keuangan
4. Administrasi asset
5. Administrasi kepegawaian
2. Bagian Pemberitaan melaksanakan Pelayanan yang terdiri dari :
a. Sub. Bagian Hub Media;
1. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Publkasi
2. Menyelenggarakan kerjasama media
3. Menyiapkan dan mendistribusikan bahan publikasi berita
b. Sub. Bagian Pengolahan data dan naskah pimpinan
1. Menyiapkan bahan kebutuhan dan pelaksanaan penyediaan peralatan
pengolahan data
2. Menyiapkan fasilitas penunjang dalam penyampaian pidato,presentase
ekspose dan lainnya
3. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pengolahan data materi
penyusunan naskah pimpinan
c. Sub. Bagian Peliputan;
1. Melaksanakan peliputan dan dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah
3. Bagian Sarana Protokol melaksanakan pelayanan yang terdiri dari :
a. Sub. Bagian Tata Usaha Pimpinan.
8
1. Menyiapkan jadwal acara Gubernur dan Wakil Gubernur
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas serta memberikan saran
pertimbangan kepada atasan
b. Sub. Bagian Tamu Daerah
1. Mengatur penerimaan Tamu-tamu,baik tamu daerah maupun tamu
perwakilan negara sahabat
2. Menyiapkan penggunaan ruang VIP Bandara Internasional Lombok
c. Sub. Bagian Acara
1. Menyiapkan Koordinasi acara pimpinan
2. Menyiapkan tata tempat, dan perangkat acara
3. Menyiapakan konsep undangan penyelenggaraan acara yang akan di tanda
tangani pimpinan berkoordinasi dengan instansi terkait
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
memiliki tugas dan fungsi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 16 Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 48 Tahun 2016 yaitu menyiapkan bahan
dan materi penyusunan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, evaluasi dan
pelaporan penyelenggaraan pelayanan di bidang hubungan masyarakat dan Review
terhadap Rancangan Awal RENJA
Sebelum menjadi biro (saat masih menjadi salah satu bagian pada Biro
Umum), dalam pelaksanaan tugasnya terdapat beberapa permasalahan yang timbul
sehingga menyebabkan belum maksimalnya hasil kinerja yang dihasilkan. Pada
tugas penyiapan bahan dan penyebarluasan informasi daerah, permasalahan yang
dihadapi adalah kurangnya publikasi mengenai kinerja pembangunan, respon
terhadap berita strategis sering mengalami keterlambatan, pidato/presentasi belum
tersajikan dengan optimal serta tidak adanya kontrol untuk mengatur pemberitaan
yang muncul di media massa. Hal ini sekaligus menjadi tantangan besar yang harus
dihadapi, karena perbedaan sudut pandang penyampaian berita antara media massa
dengan pemerintah.
Pada tugas pelayanan dokumentasi dan publikasi kegiatan pimpinan daerah,
permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya pengelolaan dan
pendayagunaan dokumentasi kehumasan, yang disebabkan oleh jumlah sumber
9
daya aparatur dan alat-alat pendukung yang belum memadai, baik dari segi kualitas
dan kuantitasnya serta belum terpublikasinya produk kehumasan secara maksimal.
Permasalahan lainnya adalah keterbatasan jumlah kendaraan dinas dalam
menjalankan tugas peliputan.
Dan pada tugas pelayanan keprotokolan, permasalahan yang dihadapi
adalah kualitas pengorganisasian acara pimpinan dan tamu yang perlu ditingkatkan,
kurangnya sumber daya aparatur, serta kurangnya koordinasi dengan
SKPD/instansi penyelenggara acara. SKPD/Instansi penyelenggara sering terlambat
dalam melakukan koordinasi mengenai pelaksanaan kegiatan yang melibatkan
pimpinan sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar berbagai stake
holder pembangunan, terutama pemerintah dengan seluruh pihak terkait sangatlah
penting untuk meningkatkan efektivitas pembangunan dan tepat sasaran sesuai
tujuan yang telah ditetapkan. Dengan komunikasi yang baik juga akan menciptakan
koordinasi yang baik dan pembentukan aspirasi yang sehat, yang didalamnya juga
melibatkan berbagai pihak, terutama media masa. Hal ini menjadi konsentrasi
utama Biro Humas dan Protokol, yang selanjutnya akan diintegrasikan dengan
tugas pokok dan fungsi lembaga.
Kedudukan Renstra dalam sistem perencanaan menjadi pedoman dalam
penyusunan Renja,untuk itu perlu adanyaketerkaitan dan kesinambungan antara
Renstra dan Renja OPD.Pada Tahun 2018 merupakan tahun terakhir dari periode
Renstra Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB Tahun 2013-
2018. Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kinerja berdasarkan
sasaran/target Renstra Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB
Tahun 2013-2018 dengan Renja Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah
Provinsi NTB tahun 2014 sampai dengan 2018, perlu dilakukan analisis capaian
kinerja.
10
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang
telah ditetapkan. Tugas dan Fungsi Biro Humas dan Protokol sebagaimana
Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur
nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah
menyiapkan bahan dan materi penyusunan perumusan kebijakan, pembinaan,
koordinasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan dibidang
kesekretariatan dan rumah tangga, administrasi keuangan setda dan sarana
prasarana Setda dan rumah jabatan.
Terkait tugas dan fungsi Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah
Provinsi NTB maka Biro Humas dan Protokol Setda ProvinsiNTB tidak
melaksanakan program/ kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat.
11
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Pembangunan Daerah
Berdasarkan tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah,
kebijakan umum dan program pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
2013-2018, dirumuskan 10 (sepuluh) prioritas pembangunan Provinsi Nusa
Tenggara Barat tahun 2013-2018. Prioritas pembangunan tersebut, adalah:
1. Budi Pekerti Luhur
2. Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan, Penegakan Hukum dan
Stabilitas Keamanan
3. Kesehatan
4. Pendidikan
5. Kesejahteraan Sosial
6. Agroindustri dan Ketahanan Pangan
7. Wirausaha dan Iklim Investasi
8. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
9. Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah
10. Lingkungan Hidup, Perubahan iklim dan Bencana Alam
Sinergi antara prioritas pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun
2013–2018 tersebut dengan program Biro Humas dan Protokol Provinsi Nusa
Tenggara Barat tertuang dalam urusan Pemerintah Fungsi Penunjang, dimana Biro
Humas dan Protokol melaksanakan 7 program yaitu :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Dan Keuangan;
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Program Pengembangan Komunikasi dan Mass Media
12
7. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah;
8. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
Sebagai penjabaran dari pernyataan Visi dan Misi, Biro Humas dan
Protokol Setda Provinsi NTB menetapkan 11 tujuan yang ingin dicapai yaitu :
1. Meningkatnya Kredibilitas Pengelolaan Ketatausahaan dan Perpustakaan
2. Meningkatnya Kualitas hasil Liputan dan Produktifitas hasil produksi
kehumasan
3. Meningkatnya efektivitas penyebarluasan informasi hasil pembangunan dan
kegiatan pimpinan kepada masyarakat
4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keprotokolan, pelayanan pimpinan
dan pelayanan tamu
Adapun sasaran yang ingin dicapai Biro Humas dan Protokol tahun 2019
adalah sebagai berikut:
1. Tertatanya administrasi perkantoran secara tertib dan akuntabel;
2. Terwujudnya sarana prasarana pelayanan yang memadai;
3. Terbangunnya aparatur yang profesional;
4. Tersusunnya tata kelola keuangan dan pelaporan yang baik;
5. Terwujudnya tata kelola asset/barang milik daerah;
6. Tersedianya peralatan studio dan hasi produksi yang memadai;
7. Tersebarnya informasi secara terarah dan berkesinambungan;
8. Terwujdunya pelayanan sesuai standar
Dalam rangka mencapai sasaran yang hendak dicapai maka segenap SDM
Biro Humas dan Protokol memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
A. Aspek SDM dan Ketatalaksanaan.
1. Mengoptimalkan peran cleaning service dalam menjaga kebersihan ruang
kerja, kamar kecil/toilet sehingga terbangun budaya bersih;
13
2. Melakukan pembenahan dan penataan pertamanan dan lingkungan
Sekretariat Daerah Provinsi NTB;
3. Melakukan penataan ruang kerja, ruang pertemuan dan ruang pimpinan;
4. Meningkatkan pubilkasi ;
5. Produksi hasil dokumentasi pimpinan;
6. Peningkatan pelayanan dan, koordinasi acara pimpinan dan tamu
pemerintah daerah;
B. Aspek Pengelolaan Keuangan
1. Menerapkan tertib administrasi;
2. Melakukan efesiensi terhadap pengeluaran anggaran;
3. Mengembangkan sistem keuangan antar bagian;
4. Melakukan monitoring realisasi anggaran setiap bulan
3.3 Program dan Kegiatan
Dalam rangka mencapai sasaran indikator kinerja pada tahun 2019 Biro
Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB menetapkan rencana Program dan
kegiatan yang terdiri dari 8 (delapan) program dan 28 (dua puluh delapan)
kegiatan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan dalam rangka
penyelenggaraan administrasi perkantoran yang dilaksanakan melalui kegiatan
sebagai berikut :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan;
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan;
8. Penyediaan Makanan dan Minuman
9. Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Penyediaan Jasa Administrasi dan Tekhnis Perkantoran
11. Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
14
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini bertujuan untuk menyiapkan sarana dan prasarana guna
mendukung penyelengaraan tugas setiap aparatur yang dilaksanakan melalui
kegiatan sebagai berikut :
1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan
pegawai dalam menjalankan tugas yang dilaksanakan melalui kegiatan sebagai
berikut :
1. Peningkatan SDM Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan
keuangan.
1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
2. Penyusunan Rencana Kinerja SKPD.
5. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam
program ini Biro Humas dan Protokol melaksanakan kegiatan :
1. Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Milik Daerah
6. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah. Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan intensif bagi
pimpinan terutama untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan melalui kegiatan :
1. Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota
organisasi sosial dan kemasyarakatan
2. Penerimaan Kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga
pemerintah non departemen/luar negeri
3. Pelayanan Kedinasan Kepada Gubernur/Wakil Gubernur
4. Pemantapan Pelayanan Protokoler
7. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa untuk menyebarluaskan
informasi pembangunan daerah.
1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
15
8. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Mass Media
1. Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
2. Pemantapan Komunikasi dan Informasi
3. Peliputan Kegiatan Pimpinan dan Program unggulan daerah
4. Publikasi Program Unggulan, Pengelolaan isu dan Komunikasi Publik
5. Pengembangan Sistem Informasi dan Pengolahan Data
16
BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Berdasarkan program dan kegiatan yang sudah ditentukan, selanjutnya
ditetapkan besaran pagu / dana indikatif yang pada tahun 2019 sesuai daftar kebutuhan
yang diusulkan masing-masing Bagian dan Subbagian dengan tetap mengedepankan
alokasi pendanaan pada program dan kegiatan-kegiatan prioritas yang mendukung
tercapainya sasaran pembangunan daerah.
Dengan berpedoman pada RKPD Provinsi NTB tahun 2019 dan dalam rangka
mencapai sasaran indikator kinerja pada tahun 2019 Biro Humas dan Protokol Setda
Provinsi NTB menetapkan rencana Program dan kegiatan yang terdiri dari delapan
(delapan) program dan dua puluh delapan (dua puluh delapan) kegiatan dangan pagu
indikatif sebagai berikut :
Kode ProgramKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4.01.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 2,717,300,000
4.01.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Rp. 1,250,000,000
4.01.03.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Rp. 600,000,000
4.01.03.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Rp. 160,000,000
4.01.03.07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan
Keuangan Daerah
Rp. 25,000,000
4.01.03.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan
kepala daerah/wakil kepala daerah
Rp. 5,600,000,000
4.01.03.53 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan mass media
5,250,000,000
17
4.01.03.52 Program Kerjasama Informasi dengan mass media
7,000,000,000
JUMLAH Rp.
22,602,300,000
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Target Biro Humas dan
Protokol Tahun 2019 lebih lengkapnya dapat dilihat pada di bawah ini;
18
TUJUAN INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN
Tujuan Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Meningkatnya Kredibilitas Pengelolaan Ketatausahaan dan Perpustakaan
Tertatanya administrasi perkantoran secara tertib dan akuntabel
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat-menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantorPenyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan
dan penggandaanPenyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantorPenyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undanga
Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman
Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah Terlaksanannya Koordinasi dan Konsultasi Pusat dan Daerah Lainnya
Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran Tersedianya jasa administrasi dan teknis perkantoran
Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Terlaksananya Koordinasi Kehumasan dan Keprotokolan
Terwujudnya sarana prasarana pelayanan yang memadai
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur
19
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkaia peralatan kantor Terpeliharanya peralatan kantor
Terbangunannya aparatur yang profesional
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber daya Aparatur
Peningkatan SDM aparatur Terwujudnya Peningkatan SDM Aparratur Kehumasan
Tersusunnya tata kelola keuangan dan pelaporan yang baik
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Nilai LKJIP
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya Laporan Akhir Tahun yang Valid
Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang terarah
Terwujudnya tata kelola asset/BMD secara tertib
Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah
Manajemen Aset
Peningkatan manajemen aset/barang milik daerah Tertibnya Adm AsetMeningkatnya kualitas penyelenggaraan keprotokolan, pelayanan pimpinan dan pelayanan tamu
Terwujudnya pelayanan sesuai standar Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
Terlaksananya Pelayanan Kegiatan Kedinasan Pimpinan Daerah
Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan
Terlaksananya Dialog/Audiensi dengan Masyarakat
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non dapartemen/luar negerI
Terlaksananya Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non dapartemen/luar negeri
20
Pelayanan kedinasan kepada gubernur dan wakil gubernur
Terlaksananya Perjalanan Dinas Gubernur dan Wakil Gubernur
Pemantapan Pelayanan Protokoler Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Protokoler
Meningkatnya Kualitas hasil Liputan dan Produktifitas hasil produksi kehumasan
Tersedianya peralatan studio dan hasil produksi yang memadai
Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan mass media
Terlaksananya Pengembangan Komunnikasi Informasi dan Mass Media
Pengadaan alat studio dan komunikasi Tersedianya Alat Studio dan Komunikas
Pemantapan komunikasi dan informasi Terlaksananya Kegiatan Pemantapan Komunikasi dan Informasi
Peliputan kegiatan pimpinan dan program unggulan daerah
Terliputnya Kegiatan dan program Unggulan Daerah
Publikasi Program Unggulan, Pengelolaan Isu dan Kumunikasi Publi
Terpublikasinya Program unggulan , Pengelolaan Isu dan Komunikasi Publik
Pengembangan Sistem Informasi dan Pengolahan Data Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Informasi dan Pengelolaan Data
Meningkatnya efektivitas penyebarluasan informasi hasil pembangunan dan kegiatan pimpinan kepada masyarakat
Tersebarnya informasi secara terarah dan berkesinambungan
Program Kerjasama Informasi dengan mass media Terlaksananya kerjasama Penyebarluasan Informasi dengan Massa media
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Tersebarnya Informasi Pembangunan Daerah
21
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB Tahun 2019 akan melaksanakan 8 Program yang terdiri dari 28 Kegiatan dengan jumlah dukungan anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi NTB Tahun 2019 sebesar Rp. 22,602,300,000 untuk belanja langsung Perangkat Daerah. Rencana Kerja Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB Tahun 2019 berfungsi sebagai pedoman/panduan Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2019.
Untuk mencapai kinerja Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Baratsebagaimana tujuan dan sasaran yang telah dituangkan di dalam Rencana StrategisBiro Humas dan Protokol dan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2015 diperlukan berbagai faktor, termasuk didalamnya aspek kelembagaan dan kualitas SDM. Setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya akan dapat berperan maksimal apabila faktor-faktor pendukung dapat bekerja secara maksimal. Oleh karena itu Dokumen Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan dokumen yang akan mendukung pencapaian kinerja, yang keberhasilannya ditentukan oleh banyak faktor, terutama aspek kualitas Sumber Daya Manusia. Mengingat aspek SDM sangat penting dan paling menentukan terhadap keberhasilan dan kualitas kerja lembaga, maka sangat penting untuk memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:
Etos Kerja, Kedisiplinan dan Loyalitas
Kemampuan teknis dan profesionalisme
Mekanisme reward and punishment yang proporsional
Aspek kesejahteraan dan pengembangan karier
Dalam kerangka perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Rencana Kerja (RENJA) ini akan menjadi pedoman dalam upaya peningkatan kinerja lembaga.
22