kajian spip kabupaten kukar 4 nopember 2014
DESCRIPTION
Ekspose Hasil Kajian Penerapan SPIP (PP 60 Tahun 2008) di Kabupaten Kutai KartanegaraTRANSCRIPT
KAJIAN IMPLEMENTASI PP
NOMOR 60 TAHUN 2008
TENTANG SPIP DI KAB.
KUTAI KARTANEGARA
Tim Kajian
4 November 2014
TIM PENELITI PKP2A III LAN
• MARIMAN DARTO
• KEMAL HIDAYAH
• MARIA A.P SARI
• RUSTAN AMARULLAH
• FANI HERU WISMONO
• TRI NOOR AZIZA
• MAYAHAYATI KUSUMANINGRUM
LATAR BELAKANG
1.APBD terbesar di Provinsi Kalimantan Timur.
2.Kabupaten Kutai Kartanegara dituntut untuk lebih meningkatkan pengendalian terhadap pengelolaan anggarannya.
3.Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Kutai Kartanegara telah dibuktikan dengan diberikannya Opini WTP oleh BPK Terhadap LKPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2012 dan 2013.
LATAR BELAKANG
2008 2009 2010 2011 2012
13 1534
67
113
323 330 341 349
267
3148
268 4
118 111 121100
31
Perkembangan Opini LKPD Tahun 2008 s.d 2012
WTP WDP TW TMP
LATAR BELAKANG
44%
36%
20%
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
Kelemahan Sistem Pengen-dalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kelemahan Sistem Pengen-dalian Akuntansi dan pela-poran
Kelemahan Struktur pengendlian Intern
KERANGKA KONSEP
AsesmenOrganisasi Saat
Ini
Redefinisi Visi , Misi , Strategidan SasaranOrganisasi
RestrukturisasiOrganisasi
Analisis BebanKerja
PerbaikanTatalaksana/ Proses Bisnis
AnalisisJabatan
PerbaikanSOP
PerencanaanPegawai
Pendidikan danPelatihanBerbasis
Kompetensi
Rekrutmen danSeleksi
EvaluasiJabatan
PemeringkatanJabatan
PenetapanTunjangan
Kinerja
PengembanganModel
Kompetensi
PenilaianKinerja
Pegawai
PemberianTunjangan
Kinerja
AsesmenKompetensi
Individu
PengembanganKarir
PenguatanUnit KerjaOrganisasi
Standar KinerjaOrganisasi
Database Kepegawaian
PerbaikanKewenangan/
Fungsi
Pengembangane- Office dane-
Government
PengembanganStandar
KompetensiJabatan
PenguatanUnit KerjaPelayanan
PenyusunanIKU
AkuntabilitasKinerja Instansi
Pemerintah
Profil BirokrasiKUKAR2020
Penetapan Standar Pelayanan
Target Kinerja Layanan
PengembanganIndikator
Kinerja Jabatan
MANAJEMEN PERUBAHAN PENATAAN PERUBAHAN UU PENGUATAN PENGAWASAN INTERNAL
QUICK WINS
TUJUAN
- Efektivitas dan Efisiensi Operasional- Pengamanan Aset- Pelaporan Keuangan- Ketaatan
PENGENDALIAN
DASAR HUKUM SPIP
Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
I. KETENTUAN UMUM
II. UNSUR-UNSUR SPIP
III. PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP
IV. KETENTUAN PENUTUP
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 60 TAHUN 2008
PERSPEKTIF SPIP
12
SPIP
Sarana Komunikasi
Sistem Informasi
Pemantauan Berkelanjutan
Evaluasi Terpisah
Tindak Lanjut
SUB UNSUR
SPIP
Lingkungan Pengendali
an
Ps. 4
Penilaian Risiko
Ps. 13
Kegiatan Pengendalia
n
Ps. 18
Informasi & Komunikasi
Ps. 41
Pemantauan
Pengendalian
Intern Ps. 43
8 Lingkungan Pengendalian
11 Kegiatan Pengendalian
Identifikasi Risiko
Analisis Risiko
RUMUSAN MASALAH
1.Bagaimana implementasi penerapan PP 60 Tahun 2008 Tentang SPIP di lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara
2.Tantangan apa yang dihadapi dalam penerapan PP 60 Tahun 2008
3.Langkah apa saja yang diperlukan untuk meningkatkan optimalisasi penerapan PP 60 Tahun 2008
METODE PENELITIAN
1.TEKNIK PENGUMPULAN DATAa.Data Primer Kuisioner
b.Data Sekunder Kajian Sebelumnya, Jurnal, Data lain yang Terkait
2.PENDEKATAN Mix Methodology
3.ALAT ANALISIS MENGGUNAKAN ANALISIS Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 Tentang SPIP
4.PEMILIHAN SAMPEL SKPD DAN RESPONDEN Purposive Sampling
SAMPEL PENELITIAN1.SKPD KATEGORI BAIK : BADAN KB; DISPAR;
BADAN KETAHANAN PANGAN
2.SKPD KATEGORI SEDANG : BP2T; BPBD; DISPERINDAG
3.SKPD KATEGORI KURANG : DISDUKCAPIL; BAPEMASDES; DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
4.SKPD RANDOM : INSPEKTORAT
BATASAN PENELITIAN
Lima unsur dalam PP No 60 Tahun 2008 Tentang SPIP :
1.LINGKUNGAN PENGENDALIAN
2.Penilaian Resiko
3.Kegiatan Pengendalian
4.Informassi dan Komunikasi
5.Pemantauan Pengendalian Intern
BATASAN PENELITIAN
• LINGKUNGAN PENGENDALIAN TERDIRI ATAS :
1.Penegakan Integritas
2.Komitmen Terhadap Kompetensi
3.Kepemimpinan yang Kondusif
4.Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai Dengan Kebutuhan
5.Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat
6.Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia
7.Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif
8.Hubungan Kerja yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait
HASIL DAN TEMUAN
1.SKPD Kategori Baik
Dari delapan sub unsur yang menjadi pertanyaan terkait kondisi
Lingkungan Pengendalian, hanya sub unsur Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Yang Efektif yang memiliki hasil penilaian kurang memadai, sedangkan tujuh sub unsur lainnya berada pada nilai
cukup memadai. Jika dilihat lebih dalam lagi, sebenarnya masing-masing penilain pada elemen yang terdapat dalam sub unsur sangat variatif dari memadai sampai dengan tidak memadai.
HASIL DAN TEMUAN2.SKPD Kategori Sedang
Dari delapan sub unsur yang menjadi pertanyaan terkait kondisi Lingkungan Pengendalian, ada tiga sub unsur yang mendapat penilaian memadai yaitu, Pendelegasian Wewenang Dan Tanggung Jawab Yang Tepat, Perwujudan Peran Parat Pengawasan Intern Pemerintah Yang Efektif Serta, Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait. Selanjutnya sub unsur yang mendapat penilaian cukup memadai adalah Komitmen Terhadap Kompetensi, Kepemimpinan Yang Kondusif Serta, Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan. Sedangkan dua sub unsur lainnya yaitu Penegakan Integritas Dan Nilai Etika serta, Penyusunan Dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia mendapat nilai cukup memadai dan tidak memadai.
HASIL DAN TEMUAN
3.SKPD Random
Dari delapan sub unsur yang menjadi pertanyaan terkait kondisi Lingkungan Pengendalian, terdapat 8 sub unsur yang kesemuanya menunjukkan hasil penilaian cukup memadai.
HASIL DAN TEMUAN
4.SKPD Kategori Rendah
Dari delapan sub unsur yang menjadi pertanyaan terkait kondisi Lingkungan Pengendalian, ada enam sub unsur yang mendapat penilaian cukup memadai yaitu, Penegakan Integritas, Komitmen Terhadap Kompetensi, Kepemimpinan Yang Kondusif, Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan, Pendelegasian Wewenang Dan Tanggung Jawab Yang Tepat, dan Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait. Selanjutnya sub unsur yang mendapat penilaian tidak memadai adalah Penyusunan Dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia, sedangkan sub unsur lainnya yaitu, Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Yang Efektif mendapat nilai kurang memadai.
1. Penegakan Integritas dan Nilai Etika
2. Komitmen Terhadap Kompetensi
3. Kepemimpinan Yang Kondusif
4. Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan
5. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat
6. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia
7. Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif
8. Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait
HASIL ANALISISNo Elemen Lingkungan Pengendalian Hasil Penilaian Umum
1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 3 (Cukup Memadai)
2 Komitmen Terhadap Kompetensi 3 (Cukup Memadai)
3 Kepemimpinan Yang Kondusif 3 (Cukup Memadai)
4Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan
3 (Cukup Memadai)
5Pendelegasian Wewenang Dan Tanggung Jawab Yang Tepat
3 (Cukup Memadai)
6Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia
2 (Kurang Memadai)
7Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Yang Efektif
3 (Cukup Memadai)
8Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait
3 (Cukup Memadai)
Total Penyelenggaraan Lingkungan Pengendalian 3 (Cukup Memadai)
Sumber; Data diolah Tim Kajian, 2014
KESIMPULAN
1.Penyelenggaraan unsur Lingkungan Pengendalian
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sudah cukup
memadai
2.Tantangan yang dihadapi adalah penilaian secara utuh
penerapan SPIP pada unsur yang lain masih perlu
dilakukan sehingga dapat dilihat secara menyeluruh
efektivitas penerapan SPIP oleh Pemkab Kukar
KESIMPULAN 3. Langkah–langkah yang diperlukan untuk meningkatkan
optimalisasi penerapan PP 60 Tahun 2008, diantaranya:
REKOMENDASI1.Melakukan pengkajian atas
penilaian pada 4 unsur yang lainnya
2.Penilaian unsur SPIP perlu dilakukan secara menyeluruh untuk seluruh SKPD
3.Mendorong pembenahan elemen Lingkungan Pengendalian yang masih lemah
Semoga Bermanfaat
Terima Kasih…
Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
-- PKP2A III LAN --