kajian penghapusan blok-blok bangunan lama disdikpora kabupaten poso - juli 2011 - yoppy soleman

7

PEMERINTAH KABUPATEN POSO

DINAS PEKERJAAN UMUM DANSUMBER DAYA MINERAL

Jalan Lembomawo No. , Telp. (0452) 21005 Poso

Kajian Penghapusan Keseluruhan Blok-blok Bangunan LamaDinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Poso

Kajian penghapusan keseluruhan blok-blok bangunan lama (gedung kantor utama,ruang pendataan-perencanaan, ruang pengawas dan ruang ICT) ini merupakan suatuuraian ringkas atas “konflik peraturan perundang-undangan” tentang kehandalan,kenyamanan, keselamatan, penataan dan penghapusan bangunan gedung. Tujuanakhir kajian adalah mencapai kesimpulan analisis yang dapatdipertanggungjawabkan secara logis, rasional dan yang memenuhi peraturanperundang-undangan yang berlaku.

A. Latar Belakang

Sebelum tahun 2011, areal kantor SKPD Disdikpora Kabupaten Posodengan luas 7500 m2 ditempati oleh 4 (empat) blok bangunan, sbb: Gedung Kantor Utama, luas lantai = 559.68 m2, luas ruang kerja = 497.44 m2; Gudang Bahan Umum, luas lantai = 174.00 m2, luas ruang kerja = 156.00 m2; Ruang Pendataan dan Perencanaan, luas lantai = 112.41 m2, luas ruang kerja =

99.91 m2; dan, Ruang ICT, luas lantai = 44.69 m2, luas ruang kerja = 41.31 m2.

Gbr. 1. Layout areal kantor SKPD Disdikporadengan luas 7500 m2 (Tahun 2011)

Kajian Penghapusan Keseluruhan Blok-blok Bangunan Lama Disdikpora Kabupaten Poso

Bidang Cipta Karya - Dinas PU dan SDM Kabupaten Poso 2

Gbr. 2.a. Tampak depan Gedung Kantor Utama(konstruksi 1978)

Empat blok bangunan kantor Disdikpora Kabupaten Poso digunakan oleh 117pegawai SKPD Disdikpora dan melayani urusan kedinasan ± 6000 orang tenagaguru se-kabupaten Poso. Keseratus tujuh belas orang pegawai SKPD DisdikporaKabupaten Poso terdiri atas : Pejabat Eselon II, sebanyak 1 orang; Pejabat Eselon III, sebanyak 6 orang; Pejabat Eselon IV, sebanyak 18 orang; dan, Staf, sebanyak 92 orang.

Dengan total luas ruangan kerja 794.66 m2 diperoleh rasio luas ruangan kerja per

orang sebesar 2794.666.79

117m

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2006 tentangStandardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, Pasal 4,disebutkan bahwa penataan sarana dan prasarana kerja bertujuan untukmenjamin:(a) keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani;(b) keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur;(c) cahaya dan ventilasi yang sehat baik siang maupun malam;(d) penataan yang bernilai estetika;(e) kesejahteraan pegawai; dan(f) kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai

perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi.

Gbr. 2.b. Tampak depan Gudang Bahan Umum(konstruksi 1978)

Gbr. 2.c. Tampak belakang blok Ruang Penda-taan-Perencanaan dan Ruang Pengawasyang berbenturan dengan gedung baru(konstruksi 2004)

Gbr. 2.d. Tampak belakang blok Ruang ICT(konstruksi 2004)



Maka ditetapkan standar luas (minimum – maksimum) ruangan kantor, sbb: Pejabat Eselon II, luas 25 – 71 m2; Pejabat Eselon III, luas 12 – 34 m2; Pejabat Eselon IV, luas 10 – 20 m2; dan, Staf, luas 9.6 – 10 m2.

Misalnya, berdasarkan standar luas ruangan kerja tersebut diasumsikan bahwa : Setiap Pejabat Eselon II mempunyai luas ruangan kerja 37.0 m2; Setiap Pejabat Eselon III mempunyai luas ruangan kerja 22.0 m2; Setiap Pejabat Eselon IV mempunyai luas ruangan kerja 20.0 m2; dan, Setiap Staf mempunyai luas ruangan kerja sebesar 10.0 m2,

maka luas total ruangan kerja yang dibutuhkan adalah:

21 37.0 6 22.0 18 20.0 92 10.0 1449.0x x x x m

Dengan luas total ruang kerja yang ada sekarang sebesar 794.66 m2, terjadidefisit atau kekurangan kapasitas ruang kerja sebesar (1449.00 – 794.66) =654.34 m2, bila dinyatakan dalam prosentase,

Kekurangan luas ruang kerja 654.3445.16%

Luas ruang kerja yang dibutuhkan 1449.00

Untuk mengatasi masalah kurangnya kapasitas ruangan kerja pada SKPDDisdikpora Kabupaten Poso, pada Tahun 2010 – 2011 telah dikonstruksi gedungbaru dengan luas lantai total 1739.0 m2.

Gbr. 3. Tampak samping kanan rencana gedung baru berlantai 2 untuk kantorDisdikpora Kabupaten Poso. Luas Total 1739.0 m2.

Gbr. 4.a. Tampak depan gedung baru kantorDisdikpora Kabupaten Poso

Gbr. 4.b. Teras gedung baru yang berbenturandengan sisi belakang blok ruang pen-dataan-perencanaan dan rg. pengawas



Gbr. 5.a. Denah lantai 1 gedung baru kantor Disdikpora Kabupaten PosoLuas lantai 889.75 m2.

Gbr. 5.b. Denah lantai 2 gedung baru kantor Disdikpora Kabupaten PosoLuas lantai 849.25 m2.



B. Maksud dan Tujuan

Maksud:Sebagai bahan acuan teknis yang mendasari usulan/pertimbangan/penetapanpenghapusan (pembongkaran) blok-blok bangunan lama kantor DisdikporaKabupaten Poso.

Tujuan:Untuk menjamin dipenuhinya persyaratan tata bangunan dan lingkungan,persyaratan keselamatan dan persyaratan kenyamaman ruang gerak padakantor Disdikpora Kabupaten Poso.

C. Identifikasi, Batasan Masalah

Masalah utama dalam rencana pembongkaran/penghapusan blok-blokbangunan lama kantor Disdikpora Kabupaten Poso timbul dari dua situasi, sbb:

1. Terdapat 4 (empat) blok bangunan dengan usia pemakaian yang berbeda: Bangunan Kantor Utama, dikonstruksi tahun 1978, usia pakai 33 Tahun,

ada perawatan berkala; Bangunan Gudang Bahan Umum, dikonstruksi tahun 1978, usia pakai 33

Tahun, tidak ada perawatan berkala; Blok Ruang Pendataan-Perencanaan dan Ruang Pengawas, dikonstruksi

tahun 2004, usia pakai 7 Tahun, tidak ada perawatan berkala; dan, Ruang ICT, dikonstruksi tahun 2004, usia pakai 7 Tahun, tidak ada

perawatan berkala.

dimana berdasarkan standar umur rencana pemakaian bangunan permanen (Pasal 5ayat 3 PP No. 36/2005, Permen PU No. 45/2007, SKBI-1987, PPTIUG-83), bangunanakan mencapai batas usia pakai minimum 20 Tahun dan maksimum 50 Tahun.Dengan demikian hanya blok bangunan kantor utama dan gudang bahan umumyang sudah mencapai batas usia pakai minimum, sedangkan blok ruang pendataan-perencanaan dan ruang pengawas, dan ruang ICT belum mencapai batas usia pakaiminimum.

Masalah pertama dapat dinyatakan sebagai:

“Apakah bangunan yang masih jauh dari limit usia pakai minimummenurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapatdibongkar atau dihapus oleh karena telah didirikannya suatubangunan pengganti?”

2. Terdapat 4 (empat) blok bangunan yang detail analisa tekniknya diberikandalam laporan penilaian keandalan: Bangunan Kantor Utama, tingkat keandalan 45%, rekomendasi

penanganan rehabilitasi sedang 45%; Bangunan Gudang Bahan Umum, tingkat keandalan 31.2%, rekomendasi

penanganan rekonstruksi 80-100%; Blok Ruang Pendataan-Perencanaan dan Ruang Pengawas, tingkat

keandalan 56%, rekomendasi penanganan rehabilitasi sedang 45% ; dan, Ruang ICT, dikonstruksi tahun 2004, tingkat keandalan 56%, rekomendasi

penanganan rehabilitasi sedang 45%.

dimana secara teknis, suatu bangunan sampai dengan tingkat kerusakan 65% masihdapat dipulihkan fungsinya melalui proses rehabilitasi berat. Dengan demikiandari 4 blok bangunan tersebut hanya gudang bahan umum saja yang karena sudahtidak ekonomis bila direhabilitasi maka direkomendasikan untuk rekonstruksi.

Masalah kedua dapat dinyatakan sebagai:

“Apakah bangunan yang masih dapat dikembalikan fungsinya(dengan proses rehabilitasi dan strengthening/retrofitting)menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapatdibongkar atau dihapus oleh karena telah didirikannya suatubangunan pengganti?”



D. Peraturan Perundang-undangan Yang Mendukung PenghapusanKeseluruhan Bangunan Lama Disdikpora

Terdapat 3 (tiga) rujukan peraturan yang langsung maupun tidak langsungmendukung penghapusan keseluruhan bangunan lama, sbb:1. PP No. 36 Tahun 2005;2. Permendagri No. 7 Tahun 2006; dan,3. Permenkeu No. 96 Tahun 2007.

Dalam paragraf 4 pasal 48 – 51, Peraturan Pemerintah RI No. 36 Tahun2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentangBangunan Gedung, disebutkan:

Pasal 48

Persyaratan kenyamanan bangunan gedung sebagaimana dimaksuddalam Pasal 31 meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubunganantarruang, kondisi udara dalam ruang, pandangan, serta tingkatgetaran dan tingkat kebisingan.

Pasal 49(1) Untuk mendapatkan kenyamanan ruang gerak dalam bangunan

gedung, penyelenggara bangunan gedung harus mem-pertimbangkan:a. fungsi ruang, jumlah pengguna, perabot/peralatan, aksesibilitas

ruang, di dalam bangunan gedung; danb. persyaratan keselamatan dan kesehatan.

(2) Untuk mendapatkan kenyamanan hubungan antarruang,penyelenggara bangunan gedung harus mempertimbangkan:a. fungsi ruang, aksesibilitas ruang, dan jumlah pengguna danb. perabot/peralatan di dalam bangunan gedung;b. sirkulasi antarruang horizontal dan vertikal; danc. persyaratan keselamatan dan kesehatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan kenyamananruang gerak dan hubungan antarruang pada bangunan gedungmengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.

Pasal 51(1) Untuk mendapatkan kenyamanan pandangan, penyelenggara

bangunan gedung harus mempertimbangkan kenyamananpandangan dari dalam bangunan ke luar dan dari luar bangunan keruang-ruang tertentu dalam bangunan gedung.

(2) Untuk mendapatkan kenyamanan pandangan dari dalam bangunanke luar, penyelenggara bangunan gedung harusmempertimbangkan:a. gubahan massa bangunan, rancangan bukaan, tata ruang-dalam

dan luar bangunan, dan rancangan bentuk luar bangunan;b. pemanfaatan potensi ruang luar bangunan gedung dan

penyediaan ruang terbuka hijau; danc. pencegahan terhadap gangguan silau dan pantulan sinar.

(3) Untuk mendapatkan kenyamanan pandangan dari luar ke dalambangunan, penyelenggara bangunan gedung harusmempertimbangkan:a. rancangan bukaan, tata ruang-dalam dan luar bangunan, dan

rancangan bentuk luar bangunan gedung; danb. keberadaan bangunan gedung yang ada dan/atau yang akan ada di

sekitarnya.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan kenyamanan

pandangan pada bangunan gedung mengikuti pedoman dan standarteknis yang berlaku.



Untuk standar teknis kenyamanan ruang gerak dapat merujuk padaPermendagri No. 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan PrasaranaKerja Pemerintahan Daerah.

Dalam lampiran Permendagri No. 7 Tahun 2006 bagian I, J dan Ktertulis:

I. Ruangan kantor pejabat eselon II terdiri atas beberapa ruang denganukuran maksimal:

1. ruang kerja 25 M2;2. ruang rapat 30 M2;3. ruang tamu 12 M2;4. ruang toilet 4 M2.

J. Ruangan kantor pejabat eselon III yang terdiri atas beberapa ruangdengan ukuran maksimal:1. ruang kerja 12 M2;2. ruang rapat 12 m2;3. ruang tamu 10 M2.

K. Ruangan kantor pejabat eselon IV yang terdiri atas beberapa ruangdengan ukuran maksimal:1. ruang kerja 9 M2.2. ruang tamu 10 m2.

Dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.06/2007tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghpusan, danPemindahtanganan Barang Milik Negara, disebutkan bahwa penghapusanBarang Milik Negara yang berupa tanah dan/atau bangunan harus memenuhisyarat sbb:

Poin 2 bagian (c)

“sudah tidak memenuhi kebutuhan organisasi karena perkembangantugas”

Poin 2 bagian (d)

“penyatuan lokasi barang dengan barang lain milik negara dalam rangkaefisiensi”

Jadi, apabila merujuk peraturan-peraturan tersebut, penghapusankeseluruhan bangunan lama dapat dilakukan.

E. Peraturan Perundang-undangan Yang Menentang PenghapusanKeseluruhan Bangunan Lama

Terdapat 5 (lima) rujukan peraturan yang menentang penghapusan keseluruhanbangunan lama, sbb:1. UU No. 28 Tahun 2002;2. PP No. 36 Tahun 2005;3. PP No. 38 Tahun 2008;4. Permen PU No. 29 Tahun 2006; dan5. Permenkeu No. 96 Tahun 2007.

Dalam Bab 5 pasal 39, Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentangBangunan Gedung, tertulis:

Pasal 39(1) Bangunan gedung dapat dibongkar apabila:

a. tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki;b. dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan gedungdan/atau lingkungannya;c. tidak memiliki izin mendirikan bangunan.

(2) Bangunan gedung yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud dalamayat (1) huruf a dan b ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan



hasil pengkajian teknis.(3) Pengkajian teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2), kecuali untuk rumah tinggal, dilakukan oleh pengkaji teknis danpengadaannya menjadi kewajiban pemilik bangunan gedung.

(4) Pembongkaran bangunan gedung yang mempunyai dampak luas terhadapkeselamatan umum dan lingkungan harus dilaksanakan berdasarkanrencana teknis pembongkaran yang telah disetujui oleh PemerintahDaerah.

Dalam paragraf 1 pasal 90 dan paragraf 2 pasal 91, Peraturan PemerintahRI No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, disebutkan:

Pasal 90(1) Pembongkaran bangunan gedung harus

dilaksanakan secara tertib dan mempertimbangkankeamanan, keselamatan masyarakat danlingkungannya.

(2) Pembongkaran bangunan gedung sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus sesuai denganketetapan perintah pembongkaran atau persetujuanpembongkaran oleh pemerintah daerah, kecualibangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah.

(3) Pembongkaran bangunan gedung meliputi kegiatanpenetapan pembongkaran dan pelaksanaanpembongkaran bangunan gedung, yang dilakukan

dengan mengikuti kaidah-kaidah pembongkaransecara umum serta memanfaatkan ilmupengetahuan dan teknologi.

Pasal 91(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah

mengidentifikasi bangunan gedung yang akanditetapkan untuk dibongkar berdasarkan hasilpemeriksaan dan/atau laporan dari masyarakat.

(2) Bangunan gedung yang dapat dibongkarsebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. bangunan gedung yang tidak laik fungsi dan

tidak dapat diperbaiki lagi;b. bangunan gedung yang pemanfaatannya

menimbulkan bahaya bagi pengguna,masyarakat, dan lingkungannya; dan/atau

c. bangunan gedung yang tidak memiliki izinmendirikan bangunan gedung.

(3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerahmenyampaikan hasil identifikasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) kepada pemilik dan/ataupengguna bangunan gedung yang akan ditetapkanuntuk dibongkar.

(4) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1), pemilik dan/atau penggunabangunan gedung, kecuali rumah tinggal tunggalkhususnya rumah inti tumbuh dan rumahsederhana sehat, wajib melakukan pengkajian teknisbangunan gedung dan menyampaikan hasilnyakepada pemerintah daerah, kecuali bangunangedung fungsi khusus kepada Pemerintah.

(5) Apabila hasil pengkajian teknis bangunan gedungmemenuhi kriteria sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a dan b, pemerintah daerahmenetapkan bangunan gedung tersebut untukdibongkar dengan surat penetapan pembongkaran.



Dalam pasal 39 dan pasal 44, Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 2008tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, disebutkan:

Pasal 395. Ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a diubah, sehingga Pasal 44 berbunyisebagai berikut:

Pasal 44(1) Penghapusan barang milik negara/daerah dengan tindak lanjut pemusnahan

dilakukan apabila barang milik negara/daerah dimaksud:a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat

dipindahtangankan; ataub. alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:a. pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang untuk

barang milik negara; ataub. pengguna barang dengan surat keputusan dari pengelola barang setelah

mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah.(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan

dalam berita acara dan dilaporkan kepada pengelola barang.

Dalam Bab 3 Pasal 3 Ayat 1 Poin 2 huruf (a) nomor 9, Peraturan MenteriPekerjaan Umum No. 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan TeknisBangunan Gedung, disebutkan:

ix. Pembongkaran bangunan gedung dilakukan apabila bangunangedung sudah tidak laik fungsi, dan setiap pembongkaranbangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib denganmempertimbangkan keselamatan masyarakat danlingkungannya.

Dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.06/2007tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, danPemindahtanganan Barang Milik Negara, disebutkan bahwa penghapusanBarang Milik Negara yang berupa tanah dan/atau bangunan harus memenuhisyarat sbb:

Pasal 2 Poin (a)

“Persyaratan penghapusan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atauBangunan adalah sebagai berikut :

a. barang dalam kondisi rusak berat karena bencana alam atau karena sebablain diluar kemampuan manusia (force majeure)”

F . K e s i m p u l a n

Berdasarkan sudut-pandang komprehensip atas peraturan perundang-undangan mengenai kehandalan, kenyamanan, keselamatan, pemanfaatan,penataan dan syarat-syarat penghapusan bangunan gedung yang berlaku diNegara Republik Indonesia maka usulan Penghapusan Keseluruhan BangunanLama Kantor Disdikpora Kabupaten Poso tidak dimungkinkan atau tidak dapatdilaksanakan. Namun apabila penghapusan atau pembongkaran keseluruhanbangunan lama tetap dilaksanakan maka nilai aset bangunan yang dihapus (NilaiSisa) harus dikembalikan kepada negara/daerah sebagai ganti kerugian.



G . R e k o m e n d a s i

Melakukan penghapusan sebagian (parsial) atas bangunan-bangunanlama kantor Disdikpora Kabupaten Poso yang tingkat ketidakandalannya diatas65% (berarti tingkat keandalan < 35%). Dalam hal ini yang memenuhi semuakriteria atau syarat-syarat penghapusan adalah bangunan Gudang Bahan Umum.

Poso, 18 Juli 2011

kajian penghapusan blok-blok bangunan lama disdikpora kabupaten poso - juli 2011 - yoppy soleman

Documents