kajian ekonomi regional provinsi … itu, dari sisi penawaran, perekonmian terutama didorong oleh...
TRANSCRIPT
KAJIAN EKONOMI REGIONAL
PROVINSI SULAWESI UTARA
TRIWULAN IV TAHUN 2012
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara
Suhaedi : Kepala Perwakilan
Eko Siswantoro : Kepala Tim Ekonomi Moneter
Savetri Lihanara : Kepala Tim Pengawasan Bank
Farley Piga : Analis
Jeany J. Legoh : Analis
Dicky F. Tarigan : Pengawas Bank
Berthy L.M. Ruhukail : Pengawas Bank
Syamsul Bahri : Kepala Unit Layanan Nasabah dan Penyelenggara Kliring
Teguh D. Prasetyo : Kepala Unit Operasional Kas
Curie Rantung : Kepala Unit Sumber Daya Manusia
Softcopy buku ini dapat di-download dari DIBI (Data dan Informasi Bisnis Indonesia)
di website Bank Indonesia dengan alamat http://www.bi.go.id
Halaman ini sengaja dikosongkan
KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA TRIWULAN III TAHUN 2012
iii
Kata Pengantar
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan
Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga buku Kajian Ekonomi Regional Provinsi Sulawesi Utara
Triwulan III 2012 dapat selesai disusun dan dipublikasikan kepada stakeholders Bank Indonesia.
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Sulawesi Utara diterbitkan secara periodik setiap triwulan
sebagai wujud peranan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara dalam
memberikan informasi kepada stakeholders tentang perkembangan ekonomi Sulawesi Utara
terkini serta prospeknya. Kami berharap informasi yang kami sajikan ini dapat menjadi salah
satu referensi atau acuan dalam proses diskusi atau proses pengambilan kebijakan berbagai
pihak terkait.
Dalam proses penyusunan Kajian Ekonomi Regional ini, kami menggunakan data yang
diperoleh dari berbagai pihak, yakni instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara,
Badan Pusat Statistik, pelaku usaha, laporan perbankan serta data hasil analisis intern Bank
Indonesia dan sumber-sumber lain yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. Untuk itu
kepada para pihak tersebut, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan
semoga hubungan yang telah terjalin erat selama ini dapat ditingkatkan di masa yang akan
datang.
Kami juga menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan kajian ini
ataupun terdapat penyajian data yang kurang tepat, oleh karena itu kami senantiasa
mengahapkan kritikan dan masukan membangun demi penyempurnaan di masa yang akan
datang.
Akhirnya besar harapan kami mudah-mudahan laporan triwulanan ini dapat bermanfaat
bagi semua kalangan dalam memahani perekonomian Sulawesi Utara. Terima Kasih.
Manado, Februari 2013
KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI SULAWESI UTARA
ttd
Suhaedi
Direktur
KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA TRIWULAN III TAHUN 2012
iv
Daftar Isi
KATA PENGANTAR halaman iii
DAFTAR ISI
halaman iv
RINGKASAN EKSEKUTIF halaman 1
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO halaman 7
Sisi Permintaan halaman 7
Sisi Penawaran halaman 14
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH halaman 27
Inflasi Tahunan (yoy) halaman 28
Inflasi Triwulanan (qtq)
Inflasi Bulanan (mtm)
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi
halaman 29
halaman 30
halaman 32
Box 1 : Kajian Pangan Strategis: Pemetaan Kondisi Surplus-Defisit 5 (lima) Komoditas
Terpilih di Sulawesi Utara
halaman 37
PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH halaman 45
Struktur Aset Perbankan Sulawesi Utara halaman 45
Perkembangan Kantor Bank halaman 46
Perkembangan Bank Umum Konvensional
Stabilitas Sistem Perbankan
Perkembangan Perbankan Syariah
Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat
halaman 47
halaman 53
halaman 56
halaman 57
Box 2: Perkambangan Kredit Usaha rakyat Provinsi Sulawesi Utara halaman 59
Boks 3: Perbankan Syariah halaman 63
PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH halaman 69
Struktur Dana Perimbangan di Sulawesi Utara halaman 69
APBD di Tingkat Provinsi halaman 71
Boks 1: Peran Belanja Modal Daerah Dalam Mendorong Akselerasi
Pembangunan Infrastruktur
Halaman 72
PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN halaman 77
Perkembangan Transaksi Pembayaran Tunai halaman 77
Perkembangan Alat Pembayaran Non Tunai halaman 79
PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAERAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT halaman 86
Perkembangan Ketenagakerjaan Daerah halaman 86
Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat halaman 91
KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA TRIWULAN III TAHUN 2012
v
PROSPEK PEREKONOMIAN
halaman 89
Prospek Ekonomi Makro halaman 89
Prakiraan Inflasi halaman 95
Prospek Perbankan Halaman 98
Daftar Istilah dan Singkatan halaman 101
Halaman ini sengaja dikosongkan
RINGKASAN
EKSEKUTIF
Halaman ini sengaja dikosongkan
RINGKASAN EKSEKUTIF
1
RINGKASAN EKSEKUTIF
Perkembangan Makro Ekonomi Regional
Perekonomian Sulawesi Utara sepanjang tahun 2012 terus
menunjukkan penguatan tercermin dari angka pertumbuhan ekonomi
yang terus meningkat. Pertumbuhan ekonomi sulut pada triwulan IV
2012 tercatat 8,37% (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode yang
sama tahun 2011 sebesar 8,30% (yoy). Pertumbuhan Sulut di triwulan
IV 2012 masih didorong terutama oleh aktivitas konsumsi, baik
konsumsi pemerintah maupun swasta. Kegiatan investasi dan ekspor
juga turut memberikan andil pada pertumbuhan ekonomi di triwulan
IV 2012. Sementara itu, dari sisi penawaran, perekonmian terutama
didorong oleh peningkatan kinerja sektor jasa-jasa, sektor bangunan
dan sektor PHR.
Perkembangan Inflasi Daerah
Inflasi Kota Manado di penghujung tahun 2012 mengalami
peningkatan. Pada akhir triwulan IV 2012 inflasi Kota Manado tercatat
sebesar 6,04% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang
tercatat sebesar 4,3% (yoy) dan tingkat inflasi Zona Sulampua yang
tercatat sebesar 4,98% (yoy), serta jauh lebih tinggi dibandingkan
tingkat inflasi Kota Manado periode yang sama tahun lalu yang
sebesar 0,67% (yoy).
Laju inflasi bulanan pada awal triwulan IV 2012 dapat dikendalikan
sehingga tekanan inflasi kembali melandai pada akhir tahun 2012.
Pada Oktober 2012 Kota Manado tercatat mengalami inflasi 0,52%
(mtm) yang terakselerasi pada November 2012 yang tercatat sebesar
1,01% (mtm) sebagai pengaruh musiman perayaan Hari Raya
Kegamaan. Namun demikian, laju inflasi melandai kembali pada
Desember 2012, tercatat sebesar 0,1% (mtm) atau jauh lebih rendah
dibandingkan dengan rata-rata historisnya selama 3 tahun terakhir
yang sebesar 2,1% (mtm). Hal ini tidak lepas dari rangkaian aksi nyata
pengendalian gejolak harga oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)
Perekonomian Sulawesi Utara
sepanjang tahun 2012 terus
menunjukkan penguatan tercermin
dari angka pertumbuhan ekonomi
yang terus meningkat
Inflasi Kota Manado di penghujung
tahun 2012 mengalami
peningkatan...
Laju inflasi bulanan pada awal
triwulan IV 2012 dapat dikendalikan
sehingga tekanan inflasi kembali
melandai pada akhir tahun 2012...
RINGKASAN EKSEKUTIF
2
Provinsi Sulawesi Utara dan TPID Kota Manado di penghujung tahun
2012.
Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, tekanan Inflasi
secara tahunan terutama didorong oleh meningkatnya tekanan
kelompok bahan makanan yang harganya bergejolak (volatile foods).
Sementara itu, kelompok inti (core inflation) dan administered price
relatif stabil. Inflasi inti yang stabil didukung oleh penerapan strategi
bauran kebijakan moneter dan makroprudensial sehingga tekanan
inflasi dari sisi permintaan, harga komoditas impor, dan ekspektasi
inflasi tetap terkendali. Selain itu, terjaganya inflasi juga didukung oleh
koordinasi yang semakin intensif antara Bank Indonesia dan
Pemerintah melalui forum TPID.
Perkembangan Perbankan Daerah
Kinerja perbankan Sulawesi Utara secara umum menunjukkan
perkembangan yang baik, sebagaimana tercermin dari masih
bertumbuhnya fungsi intermediasi perbankan serta terjaganya risiko
kredit. Pada triwulan IV 2012 asset, kredit dan DPK perbankan Sulut
menunjukkan pertumbuhan meskipun melambat apabila dibandingkan
dengan triwulan sebelumnya. Aset perbankan Sulut tumbuh sebesar
18,25% (yoy), atau lebih rendah dibandingkan dengan triwulan lalu
yang tercatat sebesar 21,40% (yoy). Kredit perbankan Sulut tercatat
tumbuh sebesar 13,81% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan
triwulan lalu yang sebesar 16,95% (yoy) maupun dibandingkan
dengan pertumbuhan tahun lalu yang sebesar 23,71% (yoy). Dari sisi
penghimpunan dana, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar
13,81% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan dengan triwulan
sebelumnya yang sebesar 16,95% (yoy). Dengan demikian Loan to
Deposit Ratio (LDR) perbankan di Sulawesi Utara berada pada level
120,71% di akhir triwulan IV 2012.
Beberapa aspek yang mencerminkan stabilitas sistem perbankan
seperti aspek risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar dan indikator
lainnya relatif terkendali. Non Performing Loans (NPLs) relatif terjaga
berada pada nilai dibawah batas ketentuan BI yaitu dibawah 5%.
Kinerja perbankan Sulawesi Utara
secara umum menunjukkan
perkembangan yang baik,
sebagaimana tercermin dari masih
bertumbuhnya fungsi intermediasi
perbankan serta terjaganya risiko
kredit...
Berdasarkan faktor-faktor yang
mempengaruhinya, tekanan Inflasi
secara tahunan terutama didorong
oleh meningkatnya tekanan kelompok
bahan makanan yang harganya
bergejolak (volatile foods)...
Beberapa aspek yang mencerminkan
stabilitas sistem perbankan seperti
aspek risiko kredit, risiko likuiditas,
risiko pasar dan indikator lainnya
relatif terkendali...
RINGKASAN EKSEKUTIF
3
Perkembangan Keuangan Daerah (APBD)
Dukungan fiskal daerah terhadap perekonomian khususnya yang
berasal dari APBD Provinsi pada tahun 2012 semakin baik. Hal ini
sebagaimana tercermin dari peningkatan alokasi belanja, yang
meningkat 35,79% dibandingkan alokasi pada tahun 2011.
Peningkatan alokasi belanja tersebut juga diikuti dengan peningkatan
persentase realisasi APBD dari 89,1% di triwulan IV 2011 menjadi
90,3% di triwulan IV 2012. Dari sisi pendapatan, pemerintah daerah
provinsi Sulut juga cukup optomis akan terjadi peningkatan
pendapatan pada tahun 2012 tercermin dari meningkatnya target
pendapatan sebesar 33,73% dibandingkan tahun lalu. Dari
peningkatan target tersebut, pada triwulan IV 2012 pemerintah
mampu merealisasikan pendapatan hingga mencapai 102,4% dari
target yang ditetapkan atau lebih tinggi dibandingkan realisasi
triwulan IV 2012 sebesar 101,9%.
Perkembangan Sistem Pembayaran
Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional
merupakan salah satu tugas Bank Indonesia yang diamanatkan dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 tentang
Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan
Undang-undang Republik Indonesia No.6 tahun 2009. Mengacu pada
pasal 1 Undang-undang tersebut, Sistem Pembayaran berarti
seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk
melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban
yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Kegiatan ini dapat dilakukan
secara tunai maupun non tunai. Pembayaran secara tunai dilakukan
menggunakan mata uang Rupiah, sementara pembayaran non tunai
dilakukan dengan cara kliring ataupun Real Time Gross Settlement
(RTGS). Dalam menjaga kelancaran pembayaran secara tunai, Bank
Indonesia senantiasa berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan
uang kartal di masyarakat baik dalam nominal yang cukup, jenis
pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi layak edar (clean
money policy). Sementara itu kebijakan di bidang instrumen
pembayaran non tunai tetap diarahkan untuk menyediakan sistem
Dukungan fiskal daerah terhadap
perekonomian khususnya yang
berasal dari APBD Provinsi Sulawesi
Utara pada tahun 2012 semakin
baik...
Mengatur dan menjaga kelancaran
sistem pembayaran nasional
merupakan salah satu tugas Bank
Indonesia yang diamanatkan dalam
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank
Indonesia sebagaimana telah diubah
terakhir kalinya dengan Undang-
undang Republik Indonesia No.6
tahun 2009...
RINGKASAN EKSEKUTIF
4
pembayaran yang efektif, efisien, aman dan handal dengan tetap
memperhatikan aspek perlindungan konsumen. Sebagai representasi
Bank Indonesia di daerah, fungsi mengatur kelancaran sistem
pembayaran baik tunai maupun non tunai di Sulawesi Utara dijalankan
oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara.
Pada triwulan IV-2012, nilai transaksi sistem pembayaran baik tunai
maupun non tunai (kliring) di Sulawesi Utara menunjukkan
peningkatan. Perkembangan aliran uang kartal di Sulawesi Utara pada
triwulan IV-2012 tercatat mengalami net outflow. Hal yang sama juga
terjadi pada sistem pembayaran non-tunai melalui kliring dan Bank
Indonesia - Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) pada triwulan
laporan yang mengalami peningkatan secara nominal. Peningkatan
transaksi tersebut mengindikasikan adanya peningkatan kebutuhan
masyarakat akan uang tunai maupun kebutuhan transaksi non tunai
sesuai dengan pola musiman Natal dan Tahun Baru yang jatuh pada
periode laporan.
Perkembangan Ketenagakerjaan & Kesejahteraan Masyarakat
Seiring dengan bertumbuhnya perekonomian Sulawesi Utara, indikator
ketenagakerjaan pada triwulan IV-2012 di Sulawesi Utara
mengindikasikan adanya perbaikan. Hal ini tercermin dari perbaikan
indeks ketersediaan tenaga kerja hasil Survei Kantor Perwakilan Bank
Indonesia (KPwBI) Provinsi Sulawesi Utara. Meskipun jumlah
pengusaha yang melaksanakan penambahan tenaga kerja masih
mengalami penurunan, namun kondisi ini masih lebih baik
dibandingkan dengan periode sebelumnya, dimana pada triwulan IV
2012 masih terjadi penambahan signifikan tenaga kerja terutama pada
sektor bangunan. Sejalan dengan hasil survei KPwBI Provinsi Sulawesi
Utara, angka pengangguran Sulawesi Utara menunjukkan penurunan
dari 8,32% pada Februari 2012 menjadi 7,79% pada bulan Agustus
2012. Perbaikan kondisi ketenagakerjaan diperkirakan akan berlanjut
pada tahun 2013. Hasil liaison pada sejumlah perusahaan
menunjukkan optimisme pengusaha Sulut. Rencana kenaikan Upah
Minimum Provinsi (UMP) tidak akan memberikan dampak signifikan
terhadap pengurangan tenaga kerja di Sulawesi Utara.
Seiring dengan bertumbuhnya
perekonomian Sulawesi Utara,
indikator ketenagakerjaan pada
triwulan IV-2012 di Sulawesi Utara
mengindikasikan adanya perbaikan...
Pada triwulan IV-2012, nilai transaksi
sistem pembayaran baik tunai
maupun non tunai (kliring) di Sulawesi
Utara menunjukkan peningkatan...
RINGKASAN EKSEKUTIF
5
Sementara itu, tingkat kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Utara
diperkirakan terus meningkat. Kondisi ini ditandai oleh berlanjutnya
penurunan tingkat kemiskinan hingga tercatat sebesar 7,64% atau
lebih rendah dibandingkan tahun 2011 (8,18%) maupun tingkat
kemiskinan nasional(11,66%). Membaiknya tingkat kesejahteraan
masyarakat juga tercermin dari kenaikan indeks penghasilan dan
ekspektasi penghasilan masyarakat Sulut hasil Survei Konsumen Kantor
Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara serta kenaikan Nilai
Tukar Petani (NTP) sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan.
Outlook Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada triwulan I 2013
diperkirakan tumbuh pada kisaran 7,02% - 7,42% (yoy). Sumber laju
pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada triwulan I-2013 terutama
berasal dari sektor bangunan, sektor pertanian dan sektor
Perdagangan Hotel dan Restoran (PHR). Sektor bangunan diperkirakan
masih akan menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi di
Sulut seiring dengan masih berlanjutnya proyek pembangunan jalan
tol Manado-Bitung serta pembangunan proyek lainnya yang dilakukan
oleh pihak swasta. Sektor pertanian juga diperkirakan masih akan
memberikan kontribusi yang cukup tinggi meskipun kondisi cuaca
ekstrem di awal tahun cukup berpotensi untuk mengganggu kinerja
sektor tersebut. Sementara, sektor PHR juga masih akan menjadi
sektor yang dapat perekonomian Sulut seiring dengan masih
tingginya pelaksanaan kegiatan MICE di Sulut.
Outlook Inflasi
Laju inflasi Kota Manado pada triwulan I 2013 diperkirakan menurun,
yakni berada pada kisaran 4,86%±1% (yoy). Perkiraan inflasi yang
tetap terkendali tersebut juga didukung oleh kondisi makro ekonomi
yang kondusif.
Dari sisi fundamental, tekanan inflasi relatif terjaga didukung oleh
memadainya kapasitas produksi dan ekspektasi inflasi yang membaik.
Risiko tekanan inflasi inti bersumber pada kenaikan harga barang-
barang manufaktur sebagai akibat dari kenaikan harga LPG, TDL, dan
Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara
pada triwulan I 2013 diperkirakan
tumbuh pada kisaran 7,02% - 7,42%
(yoy)...
Laju inflasi Kota Manado pada
triwulan I 2013 diperkirakan
menurun, yakni berada pada kisaran
4,86%±1% (yoy)...
Sementara itu, tingkat kesejahteraan
masyarakat di Sulawesi Utara
diperkirakan terus meningkat...
Dari sisi fundamental, tekanan inflasi
relatif terjaga didukung oleh
memadainya kapasitas produksi dan
ekspektasi inflasi yang membaik...
RINGKASAN EKSEKUTIF
6
UMP. Namun demikian, kenaikan diperkirakan hanya akan
berlangsung dalam jangka pendek.
Dari sisi nonundamental, perkembangan inflasi volatile food triwulan I
2013 diperkirakan menurun sebagai faktor membaiknya pasokan .
Sementara itu, tekanan inflasi kelompok administered price pada
triwulan I 2013 diperkirakan meningkat pada level moderat yang
terutama dipengaruhi oleh adanya beberapa kebijakan pemerintah
yang akan melakukan penyesuaian harga sumber energi.
Bauran kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial yang telah
ditempuh oleh Bank Indonesia serta penguatan koordinasi kedepan
melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diharapkan dapat
menjaga keseimbangan baik dari sisi permintaan maupun pasokan.
Dalam rangka mengantisipasi gejolak harga menjelang akhir tahun
TPID Provinsi Sulawesi Utara telah menyiapkan berbagai aksi
diantaranya:
- Pengendalian inflasi yang bersumber dari ekspektasi masyarakat
dan struktur pasar serta asymmetric information melalui
implementasi Pusat informasi Harga Bahan Pokok Strategis
- Pengendalian inflasi yang bersumber dari komoditas volatile foods
melalui Rumah Pangan yang melibatkan berbagai unsur,
diantaranya Badan Pengkajian Tekhnologi Pertanian (BPTP), TNI
dan masyarakat.
- Pemantauan ketersediaan stok dan pengamanan aspek distribusi
yang dilaksanakan secara rutin.
- Pelaksanaan rapat teknis dan rapat high level yang dilaksanakan
lebih intensif.
Dari sisi nonundamental,
perkembangan inflasi volatile food
triwulan I 2013 diperkirakan menurun
sebagai faktor membaiknya
pasokan...
Bauran kebijakan moneter dan
kebijakan makroprudensial yang telah
ditempuh oleh Bank Indonesia serta
penguatan koordinasi kedepan
melalui Tim Pengendalian Inflasi
Daerah (TPID) diharapkan dapat
menjaga keseimbangan baik dari sisi
permintaan maupun pasokan...
PERKEMBANGAN
EKONOMI MAKRO BAB I
Halaman ini sengaja dikosongkan
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO
7
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, diolah
Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Sulawesi Utara (yoy)
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO
Perekonomian Sulawesi Utara sepanjang tahun 2012 terus menunjukkan penguatan tercermin
dari angka pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Pertumbuhan ekonomi sulut pada
triwulan IV 2012 tercatat 8,37% (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun
2011 sebesar 8,30% (yoy). Pertumbuhan Sulut di triwulan IV 2012 masih didorong terutama
oleh aktivitas konsumsi, baik konsumsi pemerintah maupun swasta. Kegiatan investasi dan
ekspor juga turut memberikan andil pada pertumbuhan ekonomi di triwulan IV 2012.
Sementara itu, dari sisi penawaran, perekonmian terutama didorong oleh peningkatan kinerja
sektor jasa-jasa, sektor bangunan dan sektor PHR.
1.1 SISI PERMINTAAN
Dari sisi permintaan, kegiatan perekonomian selama triwulan IV 2012 terutama ditopang oleh,
kegiatan konsumsi, investasi dan aktivitas ekspor. Tingginya aktivitas konsumsi terutama
didorong oleh konsumsi pemerintah seiring dengan dimasukinya akhir tahun anggaran 2012
yang umumnya menjadi periode penyerapan anggaran terbesar pemerintah. Konsumsi swasta
juga turut memberi kontribusi pada peningkatan total angka konsumsi meskipun
pertumbuhannya relatif masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2011.
Beberapa faktor pendorong pertumbuhan positif kegiatan konsumsi swasta diantaranya
peningkatan pendapatan masyarakat yang bersumber dari penerimaan Tunjangan Hari Raya
(THR) Natal yang selanjutnya akan berdampak peningkatan aktivitas konsumsi seiring perayaan
Natal dan Tahun Baru.
-
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2010 2011 2012
%
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO
8
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara
Grafik 1.2.
Perkembangan Pertumbuhan Konsumsi
Sumber: BPS Provinsi Sulut, diolah
Tabel 1.1.
Pertumbuhan Provinsi Sulawesi Utara Menurut Penggunaan (% yoy)
1.1.1 Konsumsi
Kegiatan konsumsi selama triwulan IV 2012
mengalami pertumbuhan positif sebesar
7,38% (yoy) dengan kontribusi sebesar
4,68% terhadap laju pertumbuhan
ekonomi. Dibandingkan pencapaian periode
yang sama tahun sebelumnya, maka kinerja
kegiatan konsumsi selama triwulan laporan
tercatat mengalami sedikit perlambatan.
Namun demikian masih lebih tinggi
dibandingkan rata-rata pertumbuhan konsumsi selama 6 tahun (5,08%) sebagaimana
ditunjukkan pada grafik1.2.
Pertumbuhan konsumsi yang positif terutama didorong oleh aktivitas konsumsi pemerintah.
Konsumsi pemerintah selama triwulan IV 2012 tumbuh 8,04% (yoy), dengan sumbangan
sebesar 2,78% (yoy), lebih tinggi dibandingkan posisi triwulan IV 2011 sebesar 8% (yoy)
dengan sumbangan sebesar 1,89%. Aktivitas konsumsi pemerintah yang positif tersebut juga
tercermin dari realisasi APBD provinsi Sulut pada komponen belanja operasional yang terutama
berasal dari belanja pegawai, berlanja barang, dan belanja hibah. Realisasi belanja operasional
pegawai pada triwulan IV 2012 sebesar Rp1,22 triliun miliar, lebiih tinggi dibandingkan total
belanja operasional triwulan IV 2011 sebesar Rp863,84 miliar. Pencapaian realisasi anggaran
tersebut juga lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2011, dimana realisasi
komponen belanja tersebut mencapai 91,3% dari pagu anggaran, lebih tinggi dibandingkan
pencapaian pada tahun 2011 sebesar 89,3%.
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara
Q4 Sumb Q1 Sumb Q2 Sumb Q3 Sumb Q4 Sumb
Konsumsi 8,13 5,18 4,44 2,98 5,21 3,29 6,42 4,03 7,38 4,68
Konsumsi Swasta 8,21 3,29 3,62 1,59 4,15 1,73 5,66 2,34 6,99 1,90
Konsumsi Pemerintah 8,00 1,89 6,00 1,39 7,25 1,57 7,91 1,69 8,04 2,78
PMTB 16,73 3,74 10,23 2,29 12,80 2,73 13,97 3,54 12,29 2,96
Stok 18,79 0,31 13,00 0,13 -25,68 -0,38 -43,10 -0,83 -42,82 -0,77
Ekspor 6,19 2,97 4,60 2,31 16,58 7,92 38,03 14,12 1,85 0,88
Impor 10,95 3,90 0,64 0,26 18,06 6,10 46,78 12,65 -1,70 -0,62
PDRB 8,30 8,30 7,46 7,46 7,47 7,47 8,21 8,21 8,37 8,37
2011Jenis Penggunaan
2012
7,34
6,42
-2
0
2
4
6
8
10
12
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Konsumsi
Rata-rata Konsumsi
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO
9
Grafik 1.4.
Indeks Nilai Tukar Petani Per Sub-Sektor
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara
Sumber : Dealer utama penjualan kendaraan roda empat
Grafik 1.3.
Perkembangan Penjualan Kendaraan Roda Empat
Sementara itu, kinerja konsumsi swasta juga
masih tumbuh positif meskipun melambat
dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya. Konsumsi swasta pada triwulan IV
2012 berada pada angka 6,99% (yoy), turun
dibandingkan dengan periode yang sama tahun
lalu sebesar 8,21% (yoy). Perlambatan konsumsi
swasta juga terkonfirmasi dari menurunnya
penjualan kendaraan bermotor roda empat di
Sulut di salah satu dealer utama. Total penjualan
kendaraan roda empat di Sulut pada triwulan IV
2012 melambat hingga 14,58% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebagaimana
terlihat pada Grafik 1.3.
Indikator lainnya, indeks Nilai Tukar Petani
(NTP) juga menunjukkan adanya perlambatan
sebesar 2,86% (yoy). Pada triwulan laporan
indeks NTP berada pada posisi 101,21 sedikit
lebih rendah dibandingkan periode yang
sama tahun lalu sebesar 104,19. Namun
demikian, jika dilihat trennya sepanjang tahun
2010 sampai akhir triwulan IV 2012 NTP
Sulawesi Utara masih berada dalam kategori
sejahtera (indeks > 100). Sementara itu,
berdasarkan subsektornya, petani untuk subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat masih tercatat
sebagai petani dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi (108,30), disusul oleh petani
subsektor tanaman pangan (102,55). Sementara itu, petani dari sub sektor peternakan,
hortikultura dan perikanan masih berada pada kategori di bawah sejahtera yang ditunjukkan
dengan indeks NTP masing-masing sebesar 99,16, 98,30 dan 94,55. Rendahnya tingkat
kesejahteraan pada subsektor holtikultura tersebut diduga disebabkan oleh bencana letusan
gunung lokon yang masih berlangsung hingga triwulan laporan dan ditambah dengan kondisi
cuaca ekstrem yang mulai melanda sebagian wilayah di Sulut yang berdampak terhadap
kerusakan dan penurunan produksi tanaman holtikultura. Rendahnya NTP pada subsektor
perikanan diperkirakan terjadi karena masih maraknya aksi illegal fishing yang terjadi di wilayah
perairan Sulawesi Utara. Sementara penurunan NTP Peternakan diperkirakan terjadi karena
90
95
100
105
110
115
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2010 2011 2012
NTP
Bts Min
Sejahtera
Pangan
Holtikultura
Perkebunan
Peternakan
Perikanan
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO
10
Grafik 1.7.
Perkembangan Indeks Penjualan Eceran
Grafik 1.5.
Perkembangan Penjualan Semen
2.118
1787
-200%
0%
200%
400%
600%
800%
1000%
1200%
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
Jan
Feb
Mar
Ap
r
May
Jun
Jul
Au
g
Sep
Oct
No
v
Dec
Jan
Feb
Mar
Ap
r
May
Jun
Jul
Au
g
Sep
Oct
No
v
Dec
2011 2012
Jumlah Produksi (ton)-left axis growth (%) - right axis
Grafik 1.6.
Perkembangan Produksi Seng
tingginya biaya bahan baku, khususnya harga jagung yang digunakan sebagai pakan ternak
ayam. Kenaikan harga bahan baku tersebut berdampak pada menurunnya pendapatan
peternak serta pada gilirannya berdampak pada tingkat kesejahterannya.
1.1.2 Investasi
Pada triwulan IV 2012, investasi di Sulawesi Utara mengalami pertumbuhan positif sebesar
12,29% (yoy) dengan kontribusi sebesar 2,96% terhadap total pertumbuhan ekonomi Sulut.
Pertumbuhan tersebut tercatat melambat dibandingkan dengan kinerja investasi pada triwulan
yang sama tahun lalu yang tumbuh 16,73% dengan kontribusi sebesar 3,74%.
Salah satu indikator pertumbuhan positif investasi terlihat dari perkembangan penjualan semen
dan produksi seng sebagaimana terlihat pada Grafik. yang menunjukkan peningkatan jumlah
penjualan maupun produksi pada triwulan IV 2012 meskipun dengan pertumbuhan yang
melambat dibandingkan periode yang sama tahun 2011.
Sementara itu, kecenderungan perlambatan
pertumbuhan investasi secara umum juga
tercermin dari hasil Survei Penjualan Eceran Bank
Indonesia yang menunjukkan indeks penjualan
bahan konstruksi sebesar 200,88 pada Desember
2012, lebih rendah dibandingkan indeks penjualan
barang konstruksi pada Desember 2011.
-40
-20
0
20
40
60
80
100
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2010 2011 2012
Volume (ton) - left axis
g_semen (%) - right axis
Sumber : Produsen Bahan Bangunan
Sumber : Aosisasii Semen Indonesia
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO
11
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2010 2011 2012
Kredit_Investasi (Rp miliar) - left axis
gKredit_Investasi (% yoy) - right axis
Perlambatan aktivitas investasi juga tercermin
dari kredit yang disalurkan oleh perbankan
untuk jenis penggunaan investasi. Sampai
akhir triwulan IV 2012, jumlah kredit investasi
tercatat sebesar Rp2.462 miliar atau tumbuh -
0,64% (yoy), lebih rendah dibandingkan
triwulan IV 2011 yang tumbuh 84,80% (yoy).
1.1.3 Ekspor Impor
Kinerja ekspor Sulawesi Utara pada triwulan IV 2012 masih menunjukkan pertumbuhan positif
sebesar 1,85% (yoy) dengan kontribusi sebesar 0,88% (yoy) meskipun melambat dibandingkan
kinerja ekspor pada triwulan yang sama tahun 2011 yang tumbuh 6,19%(yoy). Indikasi
perlambatan kinerja ekspor Sulut terlihat dari nilai ekspor luar negeri Sulawesi Utara selama
triwulan IV 2012 yang tercatat sebesar USD150,20 juta atau melambat sebesar 36% (yoy).
Tabel 1.2.
Perkembangan Ekspor Sulawesi Utara (Juta USD)
Jika dilihat berdasarkan sektor usahanya, kinerja ekspor luar negeri Sulut terutama disumbang
oleh ekspor dari sektor industri dengan pangsa sebesar 96%, sisanya merupakan ekspor hasil
sektor pertanian (4%). Sementara itu berdasarkan jenisnya, komoditi utama ekspor luar negeri
pada triwulan IV 2012 terutama didominasi oleh profuk Lemak dan Minyak Hewani dengan
pangsa mencapai 75%, disusul oleh produk ikan & udang dengan pangsa sebesar 9%, sisanya
dalam bentuk daging olahan dan ikan olahan (7%), ampas/sisa industri (4%), berbagai produk
kimia (2%) dan produk lainnya (1%).
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Total Ekspor (Juta USD) 82,68 271,60 160,80 234,60 333,40 257,00 213,60 150,20 -36,0%
Uraian
20122011 Growth
(yoy)
Grafik 1.8.
Perkembangan Kredit Investasi Bank Umum
Sumber : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi
Sulawesi Utara
Sumber : BPS Provinsi Sulut, diolah
Grafik 1.9
Pangsa Sektor Utama Ekspor Sulut
Grafik 1.10.
Pangsa Komoditi Utama Ekspor Sulut
Sumber : Survei Penjualan Eceran, KPw BI Prov. Sulut
Sumber : BPS Provinsi Sulut, diolah Sumber : BPS Provinsi Sulut, diolah
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO
12
Belanda
31.10%
Cina
21.91%
Amerika
Serikat
15.40%
Korea
Selatan
11.13%
Jepang
5.17%
Lainnya
15.30%
-11.01
25.06
-120
-70
-20
30
80
130
180
230
280
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2010 2011 2012
Muat (Ribu ton) - left axis gMuat (% yoy) - right axis
Komposisi negara tujuan ekspor Sulut sampai dengan triwulan IV 2012 masih didominasi oleh
Belanda (31,10%), Cina (21,91%), Amerika Serikat (15,40%), Korea Selatan (11,13%), dan
Jepang (5,17%). Berbeda dengan kondisi ekspor luar negeri yang relatif menunjukkan
perlambatan, kinerja ekspor antar pulau/daerah menunjukkan adanya peningkatan yang
tercermin dari kegiatan muat barang melalui pelabuhan Bitung. Selama triwulan IV 2012,
volume barang asal Sulawesi Utara yang dikirim (muat) ke pasar domestik sebanyak 248 ribu
ton atau naik 25,06% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Sementara itu, kinerja impor dalam aktivitas perekonomian di Sulawesi Utara pada triwulan IV
2012 menunjukkan adanya pertumbuhan negatif sebesar -1,70% (yoy) atau jauh lebih rendah
dibandingkan kondisi impor periode yang sama tahun 2011 yang mencatat pertumbuhan
positif sebesar 10,95% (yoy). Kontraksi impor juga tercermin dari total nilai impor Sulut pada
triwulan IV 2012 sebesar USD 28,20 juta, lebih rendah dibandingkan dengan posisi pada
periode yang sama tahun 2011 yang tercatat sebesar USD26,40 juta.
Uraian
2011 2012 Growth
(yoy) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Total Impor (Juta USD) 64,76 11,90 21,30 46,40 17,60 49,90 26,50 28,20
-39,2%
Berdasarkan jenisnya, kegiatan impor luar negeri pada triwulan laporan masih didominasi oleh
impor barang modal dengan pangsa sebesar 52%, sisanya sebesar 34% berupa bahan baku
Sumber : BPS Provinsi Sulut, diolah
Sumber : BPS Provinsi Sulut, diolah
Sumber : PT. PELINDO IV (Persero) Bitung
Grafik 1.12.
Perkembangan Kegiatan Muat di Pelabuhan Bitung
Tabel 1.3.
Impor Sulut (Juta USD)
Sumber : BPS Provinsi Sulut, diolah
Sumber : BPS Provinsi Sulut, diolah
Grafik 1.11.
Negara Tujuan Ekspor Jan-Des 2012
Sumber : BPS Provinsi Sulut, diolah
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO
13
Sumber : BPS Provinsi Sulut, diolah
Sumber : BPS Provinsi Sulut, diolah
dan 14% berupa impor barang konsumsi. Sementara berdasarkan komoditinya, impor
komponen kapal laut merupakan komoditi impor terbesar dengan pangsa 31% dari total nilai
impor, disusul oleh komoditas impor Sulut lainnya diantaranya mesin-mesin (20%), gandum-
ganduman (12%), serta mesin/peralatan listrik (7%).
Berdasarkan negara asal barangnya, barang impor sampai dengan September 2012 lebih
dominan didatangkan dari negara Cina (27%), Australia (17%), Malaysia (14%), Thailand
(10%), dan Jepang sebesar 2%. Sementara itu pertumbuhan kinerja impor antar daerah/pulau
dapat dikonfirmasi dengan kegiatan bongkar barang melalui pelabuhan Bitung. Kegiatan
bongkar didefinisikan sebagai masuknya barang dari luar provinsi ke Sulawesi Utara. Selama
triwulan IV 2012, volume barang yang masuk ke Sulawesi Utara (bongkar) mencapai 840 ribu
ton, turun 1,01% (yoy) apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya
yang tercatat 849 ribu ton. Berdasarkan data diatas, Sulawesi Utara lebih banyak bergantung
terhadap komoditi yang berasal dari luar negeri dibandingkan komoditi yang didatangkan dari
daerah/pulau lain di Indonesia.
Grafik 1.15.
Negara Asal Impor Jan-Des 2012
Sumber : BPS Prov. Sulut, diolah
Grafik 1.13.
Pangsa Jenis Barang Impor Sulut
Grafik 1.14.
Pangsa Komoditi Utama Impor Sulut
Cina
27%
Malaysia
14%
Australia
17%
Thailand
10%
Jepang
2%
Lainnya
30%
Sumber : PT. Pelindo IV (Persero), Bitung
Grafik 1.16.
Perkembangan Kegiatan Bongkar di Pelabuhan Bitung
15.49
-1.01
-80
-60
-40
-20
0
20
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2010 2011 2012
Bongkar (Ribu ton) - left axis gBongkar (% yoy) - right axis
Sumber : BPS Provinsi Sulut, diolah
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO
14
1.2 SISI PENAWARAN
Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2012 disumbang oleh seluruh
sektor yang ada dengan tingkat pertumbuhan total sebesar 8,37% (yoy), lebih tinggi
dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,30% (yoy). Sektor yang
memberikan kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2012 adalah sektor jasa-
jasa yang tercatat tumbuh 13,11% (yoy) dengan sumbangan sebesar 1,93% terhadap total
pertumbuhan. Selanjutnya, diikuti oleh sektor Bangunan dan sektor PHR yang tumbuh masing
masing 7,35% (yoy) dan 11,13% (yoy) dengan kontribusi masing-masing 1,88% dan 1,34%.
Tabel 1.4.
Laju Pertumbuhan Sulawesi Utara Menurut Sektor Ekonomi (%)
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara, diolah
1.2.1. Bangunan
Kinerja sektor bangunan (konstruksi) selama triwulan IV 2012 mencatat pertumbuhan sebesar
11,13% (yoy) dengan sumbangan sebesar 1,88% terhadap total pertumbuhan. Pertumbuhan
ini relatif melambat dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2011 yang tercatat
tumbuh 13,41% (yoy) dengan sumbangan sebesar 2,16%. Beberapa faktor yang masih
menjadi pendorong petumbuhan positif di sektor bangunan diantarnya adalah penyelesaian
beberapa proyek pemerintah seperti:
Pembangunan infrastruktur publik di Kabupaten Kepualauan Talaud dengan alokasi dana
yang bersumber dari PNPM-MP sebesar Rp2,75 miliar. (Tabel 1.5)
Kegiatan pembangunan bandara di Pulau Miangas telah memasuki tahap pembersihan lahan
untuk pembuatan landasan pacu dengan panjang 200 meter dengan lebar 75 meter.
Perbaikan kualitas jalan di desa Wanga-Picuan yang terletak di Kabupaten Minahasa Selatan
dengan alokasi dana sebesar Rp3,3 miliar.
Q4 Sumb Q1 Sumb Q2 Sumb Q3 Sumb Q4 Sumb
Pertanian 1,00 0,18 5,86 1,08 6,70 1,28 4,70 0,88 5,64 0,95
Pertambangan & Penggalian 2,44 0,11 7,17 0,37 7,29 0,36 6,11 0,30 3,35 0,17
Industri Pengolahan -3,07 -0,24 7,38 0,60 9,63 0,72 6,99 0,53 4,54 0,35
Listrik, Gas & Air Bersih 6,29 0,05 15,26 0,13 6,16 0,05 5,01 0,04 8,44 0,06
Bangunan 13,41 2,16 8,26 1,33 7,62 1,17 11,38 1,76 11,13 1,88
PHR 18,52 3,46 7,45 1,22 8,40 1,43 8,86 1,54 7,35 1,34
Pengangkutan & Komunikasi 3,57 0,48 8,11 0,99 6,02 0,78 7,14 0,96 6,94 0,93
Keu., Sewa & Jasa Perusahaan 9,87 0,60 7,62 0,54 8,20 0,58 16,16 1,05 11,66 0,76
Jasa-Jasa 10,36 1,49 7,70 1,20 7,20 1,09 7,56 1,16 13,11 1,93
PDRB 8,30 8,30 7,46 7,46 7,47 7,47 8,21 8,21 8,37 8,37
2011Lapangan Usaha
2012
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO
15
Grafik 1.18.
Perkembangan Data Produksi Seng
Grafik 1.19.
Perkembangan Indeks Penjualan Bahan Konstruksi
-40
-20
0
20
40
60
80
100
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2010 2011 2012
Volume (ton) - left axis
g_semen (%) - right axis
2.118
1787
-200%
0%
200%
400%
600%
800%
1000%
1200%
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
Jan
Feb
Mar
Ap
r
May
Jun
Jul
Au
g
Sep
Oct
No
v
Dec
Jan
Feb
Mar
Ap
r
May
Jun
Jul
Au
g
Sep
Oct
No
v
Dec
2011 2012
Jumlah Produksi (ton)-left axis growth (%) - right axis
Grafik 1.17.
Perkembangan Penjualan Semen
Tabel 1.5. Proyek Infrastruktur di Kab, Kep. Talaud
Sumber: Humas Kab.Kep Talaud , Provinsi Sulawesi Utara
Faktor lain yang turut menjadi indikator
pertumbuhan positif sektor bangunan adalah
perkembangan penjualan semen di Sulut.
Pada triwulan IV 2012, penjualan semen
mencapai 206, 32 ribu meningkat 22,85%
(yoy) dibandingkan periode yang sama
tahun 2011.
Sementara itu, indikator yang menjadi faktor penahan pertumbuhan di sektor bangunan
tercermin dari hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) yang memperlihatkan penurunan indeks
penjualan bahan konstruksi sebesar -15,39% (yoy) dari 237,43 pada Desember 2011 menjadi
200,88 pada Desember 2012. Selain itu, produksi seng di Sulut juga menunjukkan penurunan -
16% dari 2118 ribu ton pada triwulan IV 2011 menjadi 1787 ton pada triwulan IV 2012.
Sumber : Produsen Bahan Bangunan Sumber : Survei Penjualan Eceran Kantor Perwakilan BI Sulut
Sumber : Asosiasi Semen Indonesia
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO
16
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
-
100
200
300
400
500
600
700
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2010 2011 2012
Konstruksi (Rp miliar) - left axis
gKonstruksi (% yoy) - right axis
Grafik 1.20.
Perkembangan Kredit Konstruksi
Sumber : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulut
Searah dengan perlambatan pertumbuhan sektor
konstruksi, pembiayaan perbankan di sektor tersebut
juga menunjukkan adanya perlambatan,
Perkembangan jumlah kredit yang disalurkan oleh
perbankan di sektor konstruksi sampai dengan
Desember 2012 tercatat sebesar Rp629 miliar atau
mengalami pertumbuhan positif sebesar 20,75%
(yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan di
periode yang sama tahun lalu yang mencapai
37,84% (yoy).
1.2.2. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR)
Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR) pada triwulan IV 2012 menunjukan
pertumbuhan positif sebesar 7,35% (yoy) dengan kontribusi sebesar 1,34% terhadap total
pertumbuhan, meskipun relatif melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya
yang tercatat tumbuh 18,52% dengan kontribusi 3,46%.
Pertumbuhan sektor ini terutama terjadi sebagai respon dari adanya kenaikan sumber
pendapatan masyarakat dalam bentuk THR Natal yang diikuti oleh naiknya belanja masyarakat
bertepatan dengan perayaan Natal dan Tahun Baru yang berdampak pada peningkatan sub
sektor perdagangan.
Selain itu, subsektor hotel juga berkontribusi positif terhadap kinerja sektor PHR yang didorong
oleh pelaksanaan event berskala nasional dan internasional, diantaranya:
Perhelatan Asian Solidarity Economy Forum (ASEF) yang dilaksanakan pada tanggal 1-3
Oktober 2012 dan dihadiri oleh 500 peserta dari 16 negara.
Kongres Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dari seluruh cabang di Indonesia
dengan peserta mencapai 1.200 orang.
Pelaksanaan event Colombo Plan yang dilaksanakan pada tanggal 11-12 Oktober 2012
dengan peserta dari 27 negara anggota Colombo Plan.
Pertemuan bilateral ekonomi antara Indonesia dan pengusaha Uni Eropa (UE) di Manado
pada tanggal 23 Oktober dengan peserta sejumlah negara seperti Swis, Norwegia,
Skotlandia, Austria dan beberapa negara lainnya
Maraknya berbagai perhelatan yang diselenggarakan di Kota Manado selama triwulan laporan
antara lain juga dapat dikonfirmasi melalui perkembangan data pariwisata yang secara umum
memperlihatkan tren pertumbuhan yaitu dari sub sektor hotel dimana pertumbuhan jumlah
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO
17
Grafik 1.25.
Perkembangan Kredit Sektor PHR
tamu yang menginap pada triwulan IV 2012 sebesar 38,12% (yoy) (grafik 1. 23), lebih tinggi
dibandingkan periode yang sama tahun 2011. Sementara itu, faktor penahan pertumbuhan
positif sektor PHR tercermin dari adanya perlambatan pertumbuhan jumlah wisatawan
mancanegara, Tingkat Penghunian Kamar (TPK), dan jumlah kamar terjual.
Dari segi pembiayaan, dukungan perbankan
kepada sektor PHR masih cukup besar meskipun
dengan pertumbuhan yang melambat
dibandingkan periode yang sama tahun 2011.
Sampai dengan Desember 2012 kredit sektor PHR
yang telah disalurkan bank umum mencapai
Rp5.129 miliar atau tumbuh 11,24%
dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
(50,00)
(40,00)
(30,00)
(20,00)
(10,00)
-
10,00
20,00
30,00
-
2.000
4.000
6.000
8.000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2010 2011 2012
Wisman (org) - left axis
gWisman (% yoy) - right axis
Sumber : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi
Sulawesi Utara
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2010 2011 2012
Kredit_PHR (Rp miliar) - left axis
gKredit_PHR (% yoy) - right axis
Sumber : BPS Provinsi Sulut, diolah
Sumber : BPS Provinsi Sulut, diolah
Grafik 1.21.
Data Wisatawan Mancanegara
Grafik 1.22.
Data Jumlah Tamu Menginap
Sumber : BPS Provinsi Sulut, diolah
Sumber : BPS Provinsi Sulut, diolah
Sumber : BPS Provinsi Sulut, diolah
Grafik 1.23.
TPK dan Lama Menginap
Grafik 1.24.
Jumlah Kamar Terjual
Sumber : BPS Provinsi Sulut, diolah
(20,00)
(10,00)
-
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2010 2011 2012
Menginap (org) - left axis
gMenginap (% yoy) - right axis
-
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
-
10
20
30
40
50
60
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2010 2011 2012
TPK (%) - left axis
Ratas Menginap (hari) - right axis
(20,00)
(10,00)
-
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2010 2011 2012
Kmr Terjual (unit) - left axis
gKmr Terjual (% yoy) - right axis
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO
18
Jenis Ikan
Ikan Demersil
Tuna
Hiu
Cakalang
Layang
Selar
Tongkol
Tenggiri
Lobster
393,20 ton/tahun
2.093,40 ton/tahun
27,80 ton/tahun
80,50 ton/tahun
PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP
di KABUPATEN TALAUD 2012
Hasil Tangkapan
1.247,10 ton/tahun
691,30 ton/tahun
846,10 ton/tahun
2.474,90 ton/tahun
233,90 ton/tahun
Tabel 1.6.
Relokasi Pupuk di Sulut
Tabel 1.7.
Perkembangan Perikanan Tangkap Kab. Kep. Talaud
1.2.3. Sektor Pertanian
Kinerja sektor pertanian pada triwulan IV 2012 menunjukkan pertumbuhan positif sebesar
5,64% (yoy) dengan sumbangan sebesar 0,95% terhadap total pertumbuhan ekonomi Sulut.
Beberapa faktor yang mendorong kinerja sektor pertanian diantaranya:
Penambahan alokasi pupuk bersubsidi jenis urea sebanyak 2000 ton dari 25.000 ton
menjadi 27.000 ton sesuai SK Dirjen Pra Sarana dan Sarana Pertanian No. 13/9/2012
sebagaimana terlihat pada tabel .
Berdasarkan subsektornya, subsektor perikanan menunjukkan adanya perbaikan yang
ditunjukkan melalui peningkatan penangkapan, pengembangan budidaya perikanan
hingga pengelolaan produk olahan hasil laut. Berdasarkan data Dinas Kelautan dan
Perikanan, potensi perikanan tangkap di salah satu sentra perikanan yaitu di Kab. Kep.
Talaud terdiri atas beberapa jenis atara lain, ikan pelagis 31.729,30 ton dengan nilai
produksi 6.977 ton dan tingkat pemanfaatan sebesar 18%.
Sumber: Ditjen Prasarana&Sarana, Prov Sulut
Sumber: Humas Pemkab Talaud
Kabupaten Minahasa Tenggara melakukan panen perdana hasil dari uji coba pertanian
padi teknologi tinggi yakni menggunakan bibit Super Maron yang ditanam pada 10 Juli
2012 dan panen sudah bisa dilakukan pada hari ke 99 yaitu di bulan Oktober 2012.
Dengan penggunaan bibit ini, padi yang dihasilkan menghasilkan padi dalam jumlah yang
lebih banyak.
Nama Kuota Awal Relokasi
Urea 25.000 27.000
SP-36 5.500 4.750
ZA 200 700
NPK 15.600 15.600
Organik 2.800 2.000
RELOKASI PUPUK di SULUT
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO
19
Grafik.1.26
Perkembangan Luas Panen dan Produksi Hasil Pertanian
Prov. Sulut
Grafik 1.27.
Pertumbuhan Kredit Pertanian
Sumber: Distan Provinsi Sulawesi Utara
Peningkatan kinerja sektor pertanian antara lain
juga dapat dikonfirmasi dengan data dari
Perkembangan Produksi, Produktivitas dan Luas
Panen dan Produksi Beras dan Gabah di Provinsi
Sulawesi Utara, dimana pada Triwulan IV 2012
jumlah produksi gabah mencapai 150,94 ribu
ton atau naik 9,38% dibandingkan dengan
dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Seiring dengan produksi gabah yang meningkat,
jumlah produksi beras juga menunjukkan
peningkatan hingga mencapai 94,70 ribu ton
atau naik 8,58% (yoy) dibandingkan periode
yang sama tahun sebelumnya.
Peran perbankan dalam pembiayaan sektor
pertanian pada triwulan IV 2012 juga masih
menunjukkan pertumbuhan positif meskipun
sedikit melambat dibandingkan dengan periode
yang sama tahun sebelumnya. total kredit yang
disalurkan pada triwulan IV 2012 mencapai
Rp553 miliar atau tumbuh 51,01%
dibandningkan periode yang sama tahun
sebelumnya sebesar Rp366 miliar atau
tumbuh 76,6%.
1.2.4. Sektor lainnya
A. Sektor Jasa-jasa
Kinerja sektor jasa pada triwulan IV 2012 tumbuh
positif sebesar 13,11% (yoy), dengan sumbangan
sebesar 1,93% terhadap total pertumbuhan
triwulan laporan. Sektor jasa merupakan salah satu
sektor yang secara konstan memberikan kontribusi
yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Sulut.
-100
-50
0
50
100
150
-
100
200
300
400
500
600
700
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2010 2011 2012
Pertanian (Rp miliar) - left axis
gPertanian (% yoy) - right axis
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2010 2011 2012
Produksi Gabah (Ton)-left axis Produksi Beras (Ton)-left axis
Luas Panen (Ha)-right axis
Grafik 1.28.
Perkembangan Kredit Sektor Jasa-jasa
Sumber : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulut
Sumber : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi
Sulawesi Utara
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO
20
Tabel 1.8.
Perkembangan Lalu Lintas Penumpang dan Kargo di Bandara Sam Ratulangi
Penguatan kinerja sektor jasa-jasa juga tercermin dari peningkatan penyaluran kredit perbankan
di sektor ini. Sampai dengan Desember 2012 kredit sektor jasa-jasa tercatat sebesar Rp940
miliar atau tumbuh 13,93% (yoy).
B. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi
Seiring dengan mulai dimasukinya masa liburan Natal dan Tahun baru, sektor pengangkutan
dan komunikasi pada triwulan IV 2012 mengalami pertumbuhan 6,94% (yoy), dengan
sumbangan sebesar 0,93% terhadap total pertumbuhan.
Pertumbuhan yang positif pada sub sektor pengangkutan pada triwulan laporan tercermin dari
tingginya arus penumpang yang keluar/masuk dari/ke Bandar Udara Sam Ratulangi Manado
baik asal/tujuan domestik maupun internasional. Sampai dengan periode laporan, arus
penumpang yang masuk ke wilayah Sulawesi Utara mengalami pertumbuhan sebesar 11,80%
(yoy), sementara arus penumpang yang berangkat (keluar) dari wilayah Sulawesi Utara tercatat
tumbuh sebesar 10,25% (yoy).
Faktor lain yang menjadi pendorong pertumbuhan sektor transportasi dan komunikasi terdiri
dari :
Adanya penambahan jalur penerbangan Manado-Papua per 16 November 2012 oleh PT.
Merpati Nusantara Airlines. Selain maskapai Merpati, rencananya maskapai Lion Air dan
Garuda Indonesia juga telah menambah rute penerbangan dari dan ke Manado per
Desember 2012.
Selain penambahan jalur penerbangan dari maskapai existing, PT. Angkasa Pura I Manado
juga ketambahan jumlah armada transportasi yaitu dari maskapai Air Asia. Per Desember
2012 Air Asia mulai menerbangkan penumpang untuk rute domestik dari Manado menuju
Makassar dengan membawa sekitar 200-an penumpang yang berangkat dan tiba dengan
satu kali jadwal penerbangan setiap harinya.
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Datang 198.304 207.648 222.328 239.062 225.387 243.726 261.704 268.295 12,23%
Berangkat 208.485 210.985 225.442 225.817 237.162 243.698 255.710 249.600 10,53%
Datang 4.856 5.741 7.518 6.406 5.458 5.603 6.187 6.134 -4,25%
Berangkat 4.623 5.786 7.078 6.137 5.098 5.674 5.764 6.129 -0,13%
Datang 1.749.728 1.627.005 1.780.675 1.931.633 1.283.760 1.706.741 1.775.411 2.233.785 15,64%
Berangkat 1.140.274 1.037.110 886.510 1.099.663 1.007.193 1.017.432 936.113 1.130.147 2,77%
Datang 34.149 29.256 28.114 25.534 23.261 14.531 17.369 27.074 6,03%
Berangkat 68.341 61.420 59.459 55.105 54.794 52.254 39.157 59.591 8,14%
2012Kedatangan/
Keberangkatan
Growth
(YoY)
Kargo (kg)
Domestik
Internasional
Domestik
Internasional
Jenis
PengangkutanAsal/Tujuan
2011
Penumpang
Sumber: PT. Angkasa Pura II, Sulawesi Utara
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO
21
Grafik 1.31.
Perkembangan Jumlah Pelanggan Listrik Kelompok Industri
Sumber : PT. PLN (Persero) Cab. Suluttenggo, diolah
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2010 2011 2012
Kredit_Angk&Kom (Rp miliar) - left axis
gKredit_Angk&Kom (% yoy) - right axis
Sumber : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara
Grafik 1.29.
Perkembangan Kredit Sektor Transportasi & Komunikasi
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2010 2011 2012
Kredit_Industri (Rp miliar) - left axis
gKredit_Industri (%yoy) - right axis
Peningkatan fasilitas layanan transportasi yang menghubungkan antar pulau di Sulawesi
Utara diantaranya penambahan 1 (satu) unit kapal feri (KM. Watumupato) yang melayani
rute Melonguane-Marampit-Miangas-Bitung yang mulai beroperasi pada Desember 2012.
Sejalan dengan pertumbuhan positif sektor
transportasi dan komunikasi, keberpihakan
perbankan yang diwujudkan dalam penyaluran
kredit di sektor pengangkutan dan komunikasi
juga memperlihatkan adanya peningkatan.
Sampai dengan akhir triwulan IV 2012 jumlah
kredit yang disalurkan mencapai Rp183 miliar,
atau tumbuh 26,17% (yoy) dibandingkan periode
yang sama tahun lalu.
C. Sektor Industri Pengolahan
Aktivitas sektor industri pengolahan pada triwulan IV 2012 menunjukkan pertumbuhan
mencapai 4,54% (yoy) dengan sumbangan 0,35%. Peningkatan aktivitas sektor industri
ditandai oleh peningkatan jumlah pelanggan listrik di sektor bisnis dan industri. Berdasarkan
data PLN, jumlah pelanggan listrik di sektor industri pada triwulan IV 2012 tumbuh sebesar
3,26% (yoy).
Indikator lainnya yang mendukung peningkatan kinerja sektor industri adalah pertumbuhan
kredit yang disalurkan oleh perbankan. Sampai dengan akhir triwulan IV 2012 jumlah kredit
Sumber : Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Sulawesi Utara
Grafik 1.32.
Perkembangan Kredit Sektor Industri
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO
22
yang disalurkan sebesar Rp445 miliar atau tumbuh sebesar 14,88% (yoy), lebih tinggi
dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat tumbuh sebesar 11,65% (yoy).
D. Sektor Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan
Kinerja sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan pada triwulan IV 2012 tumbuh
11,66% (yoy) dengan sumbangan 0,76%, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun
lalu yang tercatat tumbuh 9,87%. Perkembangan sektor keuangan, persewaan dan jasa antara
lain tercermin dari bertambahnya jumlah bank umum di Sulut pada periode Triwulan IV 2012
yaitu PT National Nobu Bank (Bank Nobu) yang mulai beroperasi pada bulan Oktober 2012.
Perekonomian Sulut yang terus menunjukkan pertumbuhan positif menjadi salah satu faktor
penarik bagi pelaku usaha nasional termasuk juga dalam sektor perbankan. Di samping
penambahan jumlah bank yang beroperasi di Sulut, perbankan yang sudah eksisting juga terus
melakukan ekspansi dalam bentuk penambahan jumlah kantor bank.
E. Sektor Pertambangan dan Penggalian
Sektor pertambangan dan penggalian pada triwulan IV 2012 tumbuh 3,35% (yoy) dengan
sumbangan sebesar 0,17% terhadap total pertumbuhan, lebih tinggi dibandingkan periode
yang sama tahun sebelumnya. salah satu indikator meningkatnya kinerja sektor pertambangan
adalah mulai efektifnya produksi tambang emas di PT Meraes Soputan Mining dan PT Tambang
Tondano Nusajaya sejak dimulainya operasional
tambang pada tahun 2011.
Tingginya pertumbuhan di sektor pertambangan
belum didukung dengan tingginya penyaluran
kredit perbankan. Relatif besarnya modal yang
diperlukan dalam pengembangan usaha di sektor
pertambangan menyebabkan relatif terbatasnya
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Jumlah Bank umum 25 25 25 25 25 25 25 26
Jumlah kantor bank umum*) 231 238 244 248 248 250 255 266
Jumlah BPR 16 17 17 17 17 17 17 17
Jumlah kantor BPR 43 46 46 48 48 48 49 50
Ket: *) termasuk kantor unit
Data Bank
2011 2012
Grafik 1.34.
Perkembangan Kredit Sektor Pertambangan
Sumber : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi
Utara
Tabel 1.9.
Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor Bank Umum dan BPR di Sulawesi Utara
Ket: *) termasuk kantor unit
Sumber : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara
-50
0
50
100
150
200
250
-
20
40
60
80
100
120
140
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2010 2011 2012
Kredit_Pertambangan (Rp miliar) - left axis
gKredit_pertambangan (% yoy) - right axis
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO
23
akses usaha di bidang ini. Berdasarkan hasil liaison kepada pertambangan emas yang ada di
wilayah Sulut, hanya pelaku usaha dengan modal besar (khususnya PMA) yang banyak terlibat
dalam bidang usaha pertambangan. Dengan statusnya sebagai PMA berdampak pada relatif
minimnya kebutuhan pembiayaan dari perbankan nasional, karena sebagian besar pelaku usaha
mendapatkan dukungan pembiayaan dari pemodal di luar negeri. Hingga pada triwulan laporan
jumlah kredit yang disalurkan pada sektor pertambangan tercatat baru mencapai Rp63 miliar
atau tumbuh negatif -28,48% (yoy).
F. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih
Sementara itu, sektor listrik, gas dan air bersih pada triwulan IV 2012 tumbuh sebesar 8,44%
(yoy), dengan kontribusinya sebesar 0,06% terhadap total pertumbuhan ekonomi pada
triwulan laporan. Pertumbuhan sektor listrik, gas dan air bersih dapat dikonfirmasi dari data
jumlah penjualan listrik serta jumlah pelanggan di Sulawesi Utara. Jumlah pelanggan listrik pada
triwulan IV 2012 mencapai 476.423 ribu pelanggan atau tumbuh 5,41% (yoy) dengan jumlah
pemakaian 269 MW atau tumbuh 44% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Sementara itu, kapasitas listrik yang tersedia pada triwulan laporan sebesar 302 MW.
Berdasarkan data tersebut, masih terdapat surplus daya listrik sebesar 33 MW.
Grafik 1.35.
Perkembangan Jumlah Pelanggan Listrik
di Sulawesi Utara
Sumber: PT. PLN Kanwil Sulutenggo, diolah
Grafik 1.36.
Perkembangan Jumlah Pemakaian dan Supply Listrik
di Sulawesi Utara
Sumber: PT. PLN Kanwil Sulutenggo, diolah
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2010 2011 2012
Total Pelanggan-left axis
gTotal Pelanggan-right axis
-
50
100
150
200
250
300
350
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2010 2011 2012
Jumlah Pemakaian (MW)
Jumlah listrik yang tersedia (MW)
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO
24
Halaman ini sengaja dikosongkan
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO
PERKEMBANGAN
INFLASI DAERAH BAB II
27
26
Halaman ini sengaja dikosongkan
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH
27
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH
Inflasi Kota Manado di penghujung tahun 2012 mengalami peningkatan. Pada akhir triwulan IV
2012 inflasi Kota Manado tercatat sebesar 6,04% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi
nasional yang tercatat sebesar 4,3% (yoy) dan tingkat inflasi Zona Sulampua yang tercatat
sebesar 4,98% (yoy), serta jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi Kota Manado periode
yang sama tahun lalu yang sebesar 0,67% (yoy).
Laju inflasi bulanan pada awal triwulan IV 2012 dapat dikendalikan sehingga tekanan inflasi
kembali melandai pada akhir tahun 2012. Pada Oktober 2012 Kota Manado tercatat
mengalami inflasi 0,52% (mtm) yang terakselerasi pada November 2012 yang tercatat sebesar
1,01% (mtm) sebagai pengaruh musiman perayaan Hari Raya Kegamaan. Namun demikian, laju
inflasi melandai kembali pada Desember 2012, tercatat sebesar 0,1% (mtm) atau jauh lebih
rendah dibandingkan dengan rata-rata historisnya selama 3 tahun terakhir yang sebesar 2,1%
(mtm). Hal ini tidak lepas dari rangkaian aksi nyata pengendalian gejolak harga oleh Tim
Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Utara dan TPID Kota Manado di penghujung
tahun 2012.
Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, tekanan Inflasi secara tahunan terutama
didorong oleh meningkatnya tekanan kelompok bahan makanan yang harganya bergejolak
(volatile foods). Sementara itu, kelompok inti (core inflation) dan administered price relatif
stabil. Inflasi inti yang stabil didukung oleh penerapan strategi bauran kebijakan moneter dan
makroprudensial sehingga tekanan inflasi dari sisi permintaan, harga komoditas impor, dan
ekspektasi inflasi tetap terkendali. Selain itu, terjaganya inflasi juga didukung oleh koordinasi
yang semakin intensif antara Bank Indonesia dan Pemerintah melalui forum TPID.
Grafik 2.2.
Laju Inflasi Kota Manado, Sulampua & Nasional (qtq)
(qtq)
Grafik 2.1.
Laju Inflasi Kota Manado, Sulampua & Nasional (yoy)
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara , diolah Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara , diolah
0,67
6,04
4,30
4,98
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2008 2009 2010 2011 2012
%
yoy Manado yoy Nasional
yoy Sulampua
1,64
0,77
0,64
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2008 2009 2010 2011 2012
%
qtq Manado qtq Nasional qtq Sulampua
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH
28
2.1. PERKEMBANGAN INFLASI
2.1.1 INFLASI TAHUNAN (yoy)
Inflasi tahunan Kota Manado pada akhir triwulan IV 2012 meningkat, tercatat 6,04% (yoy),
jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yang sebesar
0,67% (yoy) maupun dibandingkan dengan laju inflasi triwulan sebelumnya yang sebesar
5,23%(yoy). Sejalan dengan itu, laju inflasi Kota Manado jauh lebih tinggi apabila dibandingkan
dengan laju inflasi Sulampua dan Nasional yang masing-masing tercatat sebesar 4,98% (yoy)
dan 4,3% (yoy) pada akhir triwulan IV 2012 (grafik 2.1).
Berdasarkan kelompoknya, inflasi tahunan disumbangkan oleh seluruh kelompok yang ada.
Inflasi terutama disumbang oleh kelompok bahan makanan yang tercatat mengalami inflasi
11,51% (yoy) dengan sumbangan 3,31% terhadap inflasi tahunan. Apabila dilihat lebih lanjut,
sub kelompok bumbu-bumbuan dan sayur-sayuran mengalami inflasi tertinggi, masing-masing
tercatat sebesar 50,23% (yoy) dan 13,72% (yoy). Sementara itu inflasi terendah disumbangkan
oleh kelompok kesehatan tercatat mengalami inflasi sebesar 0,85% (yoy) dengan sumbangan
0,11% terhadap inflasi tahunan.
Kelompok kelompok perumahan,air,listrik,gas dan bahan bakar mengalami inflasi sebesar
5,29%(yoy) dengan sumbangan 1,33%(yoy) yang terutama disebabkan oleh kenaikan bahan
bakar rumah tangga. Kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau mengalami inflasi
sebesar 3,71% dengan sumbangan 0,65% (yoy). Kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga
mengalami inflasi 8,59% (yoy) dengan sumbangan sebesar 0,41% (yoy) sebagai faktor
kenaikan harga akademi/ perguruan tinggi. Sementara itu, kelompok yang lain mengalami
inflasi pada level moderat.
Tabel 2.1.
Inflasi Tahunan Kota Manado Menurut Kelompok Barang dan Jasa (%)
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara, diolah
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
1 Bahan Makanan 21,69 14,72 -1,23 -3,17 -5,19 3,01 8,63 11,51
2 Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau 0,43 1,50 1,45 1,21 2,95 3,36 3,89 3,71
3 Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar 1,85 2,14 1,58 1,63 4,73 5,70 5,64 5,29
4 Sandang 5,03 4,28 8,32 5,56 5,68 4,52 1,29 2,57
5 Kesehatan 0,61 2,62 3,20 5,20 4,48 2,52 2,08 1,61
6 Pendidikan, Rekreasi & Olahraga 0,91 0,86 9,70 9,06 9,22 9,41 8,46 8,59
7 Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan 0,80 -0,38 -0,87 0,49 -0,35 0,17 0,81 0,85
6,90 5,15 1,25 0,67 0,95 3,73 5,23 6,04
2012No Kelompok
Umum
2011
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH
29
Grafik 2.3
Inflasi & Sumbangan per Kelompok 2012
2.1.2 INFLASI TRIWULANAN (qtq)
Sejalan dengan inflasi tahunan, inflasi triwulanan Kota Manado juga mengalami peningkatan.
Terakselerasinya inflasi triwulan IV 2012 lebih disebabkan oleh pengaruh musiman perayaan
Hari Natal & Tahun Baru pada periode tersebut, sehingga Kota Manado tercatat mengalami
inflasi sebesar 1,64% (qtq), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi triwulan III 2012 yang
sebesar 1,4% (qtq).
Berdasarkan kelompoknya, inflasi terutama terjadi pada kelompok bahan makanan yang
mengalami inflasi sebesar 4,89% (qtq) atau lebih tinggi dibandingkan dengan periode
sebelumnya yang tercatat mengalami inflasi sebesar 1,66% (qtq). Puncak konsumsi masyarakat
yang jatuh pada periode ini mengakselerasi harga bahan makanan pada level yang lebih tinggi.
Berdasarkan sub kelompoknya, inflasi terutama terjadi pada kelompok bumbu-bumbuan dan
sayur-sayuran yang masing-masing mengalami inflasi 30,54% (qtq) dan 18,83% (qtq).
Sementara itu, tekanan inflasi pada kelompok lainnya mengalami penurunan apabila
dibandingkan dengan tekanan inflasi pada triwulan III 2012. Hal ini tidak lepas dari upaya TPID
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
1 Bahan Makanan 4,03 -5,51 -3,59 2,18 1,86 2,66 1,66 4,89
2 Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau -0,22 0,10 0,72 0,60 1,51 0,50 1,23 0,42
3 Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar 0,24 0,38 0,41 0,60 3,29 1,31 0,35 0,27
4 Sandang 0,40 1,17 5,02 -1,03 0,50 0,05 1,78 0,22
5 Kesehatan 1,66 1,96 0,90 0,59 0,97 0,05 0,46 0,12
6 Pendidikan, Rekreasi & Olahraga 0,02 -0,04 9,15 -0,06 0,16 0,14 8,20 0,06
7 Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan 0,02 0,05 0,13 0,29 -0,81 0,58 0,77 0,33
1,31 -1,43 -0,05 0,87 1,59 1,28 1,40 1,64
2012No
Umum
2011Kelompok
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara, diolah
Tabel 2.3
Inflasi Triwulanan Kota Manado Menurut Kelompok Barang dan Jasa (%)
Tabel 2.2.
Komoditas Penyumbang Inflasi Tahunan Kota Manado (%)
Komoditas Inflasi Andil
CABE RAWIT 71,22 0,98
BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA 29,82 0,72
BERAS 6,12 0,52
AKADEMI/PERGURUAN TINGGI 23,69 0,28
TOMAT SAYUR 49,81 0,23
SEWA RUMAH 4,88 0,22
DAUN BAWANG 49,67 0,17
LEMON CINA 89,36 0,16
BAWANG MERAH 29,75 0,16
BAWANG PUTIH 69,73 0,16
UPAH PEMBANTU RT 14,29 0,15
MALALUGIS 12,42 0,13
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara, diolah Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara, diolah
11,51
3,71
5,29
2,57
1,61
8,59
0,85
3,31
0,65
1,33
0,17
0,06
0,41
0,11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bahan Makanan
Makanan jadi
Perumahan
Sandang
Kesehatan
Pendidikan
Transportasi
Andil Inflasi (yoy) Des 2012
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH
30
Grafik 2.4
Laju Inflasi Kota Manado, Zona Sulampua dan Nasional (mtm)
dalam menahan laju kenaikan harga di penghujung tahun 2012. Berbagai kegiatan telah
dilaksanakan, diantaranya sidak ketersedian bahan pokok strategis, pasar murah dan operasi
pasar.
2.1.3 INFLASI BULANAN (mtm)
Laju inflasi bulanan yang cukup tinggi pada awal triwulan IV 2012 dapat dikendalikan sehingga
tekanan inflasi kembali melandai pada akhir tahun 2012. Pada Oktober 2012 Kota Manado
tercatat mengalami inflasi 0,52% (mtm) yang terakselerasi pada November 2012 sehingga
tercatat sebesar 1,01% (mtm) sebagai pengaruh musiman perayaan Hari Raya Kegamaan.
Namun demikian, laju inflasi melandai pada Desember 2012, tercatat sebesar 0,1% (mtm) atau
jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata historisnya selama 3 tahun terakhir yang
sebesar 2,1% (mtm). Hal ini tidak lepas dari rangkaian aksi nyata pengendalian gejolak harga
oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Utara dan TPID Kota Manado di
penghujung tahun.
Tingkat inflasi Kota Manado sepanjang triwulan IV 2012 lebih berfluktuasi dibandingkan
dengan tingkat inflasi nasional maupun Zona Sulampua (Grafik 2.3). Pada akhir triwulan IV
2012 tingkat inflasi nasional dan zona Sulampua tercatat masing-masing sebesar 0,01% (mtm).
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara , diolah
0,10 0,01
-2,00
-1,50
-1,00
-0,50
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11
2010 2011 2012
mtm Manado mtm Sulampua mtm Nasional
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH
31
Grafik 2.5.
Inflasi dan Andil Inflasi Kota Manado
Menurut Kelompok Barang & Jasa Oktober 2012
OKTOBER 2012
Pada awal triwulan IV-2012, Kota Manado
tercatat mengalami inflasi sebesar 0,52% (mtm).
Inflasi terutama terjadi pada kelompok bahan
makanan sebesar 1,71% (mtm) dengan
sumbangan sebesar 0,5% terhadap total inflasi
bulanan. Berdasarkan sub kelompoknya, bumbu-
bumbuan mengalami inflasi sebesar 23,08%
(mtm). Kemudian diikuti oleh sub kelompok
kelompok buah-buahan dan sub kelompok
daging dan hasilnya yang masing-masing
mengalami inflasi sebesar 1,66% (mtm) dan
0,22% (mtm).
Harga barang dan jasa pada Oktober 2012 merangkak naik setelah mengalami penurunan pada
bulan sebelumnya. Tekanan inflasi pada Oktober 2012 dipengaruhi oleh faktor peningkatan
permintaan seiring dengan rangkaian Hari Raya Keagamaan yang jatuh pada triwulan laporan.
Ditengah meningkatnya permintaan, pasokan sedikit terganggu oleh faktor anomali cuaca.
Bencana letusan Gunung Lokon dan Soputan yang terjadi menyebabkan berkurangnya
produktivitas sektor pertanian akibat gagal panen yang terjadi pada beberapa area di sentra
komoditas pertanian Sulut.
NOVEMBER 2012
Tekanan inflasi Kota Manado pada November 2012 terakselerasi tajam sehingga tercatat
mengalami inflasi sebesar 1,01% (mtm). Masih seperti periode sebelumnya, inflasi terutama
terjadi pada kelompok bahan makanan yang tercatat mengalami inflasi 24,54% (mtm).
Tingginya aktivitas angkutan udara menjelang akhir tahun menyebabkan kelompok transportasi
mengalami inflasi sebesar 0,25% (mtm).
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara , diolah
1,71
-0,06
0,01
0,28
-0,02
0,00
0,07
0,50
-0,01
0,00
0,02
0,00
0,00
0,01
-0,5 0 0,5 1 1,5 2
Bahan Makanan
Makanan jadi
Perumahan
Sandang
Kesehatan
Pendidikan
Transportasi
Andil Inflasi (mtm) Okt 2012
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH
32
Berdasarkan komoditasnya, inflasi terutama terjadi
pada komoditas tomat sayur dengan sumbangan 0,6%
(mtm), lemon cina dengan sumbangan 0,2% (mtm),
minuman ringan dengan sumbangan 0,1% (mtm).
Dinas Pertanian Kota Manado menginformasikan suplai
lokal bumbu-bumbuan mengalami penurunan seiring
masa tanam yang jatuh pada November 2012 dan
diperkirakan produktivitas akan kembali meningkat
pada Januari 2013. Selain itu, antrian BBM bersubsidi
yang masih terjadi pada sejumlah SPBU di Sulut pada
periode laporan menyebabkan terganggunya distribusi
komoditas dari daerah penghasil ke Kota Manado.
DESEMBER 2012
Pada akhir triwulan IV 2012, laju perkembangan
harga barang dan jasa secara umum terkoreksi
kebawah. Berbagai upaya TPID dalam menahan laju
inflasi di penghujung tahun 2012 membuahkan hasil,
sehingga inflasi Desember 2012 tercatat jauh berada
dibawah rata-rata historisnya selama 3 (tiga) tahun
terakhir. Inflasi Desember 2012 tercatat sebesar
0,1% (mtm) atau jauh lebih rendah dibandingkan
dengan rata-rata historisnya selama 3 (tiga) tahun
terakhir yang tercatat sebesar 2,1% (mtm).
Berdasarkan kelompoknya, inflasi terutama terjadi
pada kelompok Perumahan yang tercatat mengalami inflasi 0,18% (mtm) dengan sumbangan
sebesar 0,05% (mtm). Inflasi kelompok ini terutama disebabkan karena maraknya aktivitas
sektor bangunan pada periode laporan seiring dengan penyelesaian proyek fisik pemerintah di
akhir tahun anggaran yang menyebabkan inflasi pada komoditas semen.
2.2 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INFLASI
Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, tekanan Inflasi secara tahunan terutama
didorong oleh meningkatnya tekanan kelompok bahan makanan yang harganya bergejolak
(volatile foods). Sementara itu, kelompok inti (core inflation) dan kelompok administrasi
mengalami pergerakan relatif stabil.
Grafik 2.6.
Inflasi dan Andil Inflasi Kota Manado Menurut Kelompok
Barang dan Jasa Agustus 2012
Sumber: BPS SulawesiUtara , diolah.
Grafik 2.7.
Inflasi dan Andil Inflasi Kota Manado Menurut Kelompok
Barang dan Jasa September 2012
Sumber: BPS SulawesiUtara , diolah.
2,99
0,38
0,08
0,02
0,12
0,06
0,25
0,89
0,07
0,02
0,00
0,00
0,00
0,03
0 1 2 3 4
Bahan Makanan
Makanan jadi
Perumahan
Sandang
Kesehatan
Pendidikan
Transportasi
Andil Inflasi (mtm) Nov 2012
0,13
0,10
0,18
-0,08
0,02
0,00
0,01
0,04
0,02
0,05
-0,01
0,00
0,00
0,00
-1 0 1
Bahan Makanan
Makanan jadi
Perumahan
Sandang
Kesehatan
Pendidikan
Transportasi
Andil Inflasi (mtm) Des 2012
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH
33
Sumber: BPS Sulawesi Utara, diolah.
Sumber:
Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) KPw Prov. Sulut dan Survei
Pedagang Eceran (SPE) KPw Prov. Sulut
Sumber: BPS Sulawesi Utara, diolah.
2.2.1 FAKTOR FUNDAMENTAL
Tekanan inflasi inti (core inflation) pada triwulan IV 2012 relatif stabil. Inflasi inti pada akhir
triwulan IV 2012 tercatat 3,63% (yoy) dengan sumbangan 1,93%, atau sedikit lebih rendah
dibandingkan dengan triwulan III 2012 yang tercatat sebesar 3,69% (yoy) dengan sumbangan
1,97. Hal ini tidak lepas dari terkendalinya tekanan inflasi dari sisi eksternal maupun internal.
Dari sisi eksternal, inflasi yang bersumber dari kenaikan harga emas internasional dapat diredam
oleh terjaganya kestabilan nilai tukar Rupiah. Sementara itu, dari sisi internal kenaikan
permintaan masih dapat direspon dengan baik oleh sisi penawaran melalui peningkatan
penggunaan kapasitas produksi. Sejalan dengan itu, ekspektasi inflasi mengalami perbaikan
yang ditandai oleh melandainya indeks ekspektasi masyarakat Sulut terhadap tingkat harga 3
dan 6 bulan yang akan datang.
Interaksi Permintaan dan Penawaran
Peningkatan permintaan selama triwulan IV 2012 sebagai faktor seasonal (Hari Raya Idul Adha,
Natal dan Tahun Baru), direspon dengan baik oleh peningkatan penggunaan kapasitas produksi
sehingga mampu menjamin ketersediaan pasokan (Grafik 2.10).
.
0,13
0,01
0,11
-6,00
-4,00
-2,00
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010 2011 2012
UMUM Volatile Administered Core
0
20
40
60
80
100
120
0
100
200
300
400
500
600
Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Indeks Riil Penjual Eceran (right axis) Kapasitas Produksi (left axis)
Grafik 2.10.
Perkembangan Pertumbuhan Indeks Penjualan Eceran
dan Kapasitas Produksi
Grafik 2.8.
Sumbangan Inflasi Berdasarkan Faktor Penyebabnya Grafik 2.9.
Pergerakan Inflasi Berdasarkan Faktor Penyebabnya
-4,00
-2,00
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11
2009 2010 2011 2012
Volatile Administered CORE IHK
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH
34
Grafik 2.11.
Perkembangan Indeks Ekspektasi Konsumen Terhadap
Harga Barang dan Jasa di Kota Manado
Grafik 2.12.
Perkembangan Indeks Ekspektasi Pedagang Eceran
Terhadap Harga Barang dan Jasa di Kota Manado
Ekspektasi Inflasi
Ekspektasi masyarakat Sulut tercermin dari sisi konsumen maupun pedagang. Dari sisi
pedagang, ekspektasi terhadap tingkat harga 3 bulan dan 6 bulan yang akan datang membaik.
Hal ini tercermin dari hasil Survei Pedagang Eceran (SPE) KPw BI Provinsi Sulawesi Utara pada
periode laporan yang ditandai oleh tren penurunan angka indeks ekspektasi pedagang
terhadap tingkat harga 3 bulan dan 6 bulan sehingga masing-masing tercatat sebesar 100 pada
Desember 2012 (Grafik 2.11). Sejalan dengan itu, dari sisi konsumen ekspektasi masyarakat
juga membaik. Hal ini tercermin dari hasil Survei Konsumen (SK) KPw BI Provinsi Sulawesi Utara
pada periode laporan yang ditandai oleh angka indeks ekspektasi konsumen terhadap tingkat
harga 3 bulan dan 6 bulan yang akan datang tercatat masing-masing sebesar 180,5 dan 178
pada Desember 2012 atau lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat
masing-masing sebesar 198,5(Grafik 2.10).
Eksternal
Nilai tukar Rupiah pada 2012 mengalami depresiasi dengan volatilitas yang cukup rendah.
Rupiah secara point-to-point melemah 5,91% (yoy) selama tahun 2012 ke level Rp9.638 per
dolar AS. Tekanan depresiasi terutama terjadi pada triwulan II dan III tahun 2012 terkait dengan
memburuknya kondisi perekonomian global, khususnya di kawasan Eropa, yang berdampak
pada penurunan arus masuk portfolio asing ke Indonesia. Dari sisi domestik, tekanan Rupiah
berasal dari tingginya permintaan valas untuk keperluan impor di tengah perlambatan kinerja
ekspor. Nilai tukar Rupiah kembali bergerak stabil pada triwulan IV-2012 seiring dengan
peningkatan arus masuk modal asing yang cukup besar, baik dalam bentuk arus masuk modal
portofolio maupun investasi langsung. Ke depan, Bank Indonesia akan terus menjaga stabilitas
nilai tukar Rupiah sesuai dengan kondisi fundamental perekonomian.
Sumber : Survei Pedagang Eceran (SPE) KPwBI Provinsi Sulut Sumber : Survei Konsumen (SK) KPwBI Provinsi Sulut
200
180,5
178
0
50
100
150
200
250
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
2011 2012
Ekspektasi konsumen terhadap harga 3 bulan yad
Ekspektasi konsumen terhadap harga 6 bulan yad
146
186
100
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
2011 2012
Ekspektasi pedagang terhadap harga 3 bulan yad
Ekspektasi pedagang terhadap harga 6 bulan yad
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH
35
Grafik 2.14.
Perkembangan Nilai Tukar Rupiah
Sumber: Bloomberg, diolah
Grafik 2.13.
Perkembangan Harga Rata-rata Triwulanan
Komoditas Minyak di Pasar Internasional
Sumber: Bloomberg, diolah
2.2.2 Non Fundamental
Volatile foods
Tekanan inflasi pada kelompok volatile foods pada akhir triwulan IV 2012 meningkat
dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada Desember 2012 kelompok ini tercatat mengalami
inflasi 11,59% (yoy) dengan sumbangan 3,25% (yoy) terhadap inflasi umum, lebih tinggi
dibandingkan triwulan lalu yang tercatat sebesar 8,65% (yoy) dengan sumbangan 2,39%
terhadap inflasi umum. Beberapa faktor yang mempengaruhi terakselerasinya harga kelompok
ini selama triwulan IV 2012 diantaranya:
(a) Peningkatan aktivitas konsumsi seiring dengan rangkaian perayaan Hari Raya Natal 2012 &
Tahun Baru 2013.
(b) Berlanjutnya letusan gunung berapi Lokon yang berlokasi di Tomohon dan tingginya curah
hujan menyebabkan gagal panen sejumlah komoditas pertanian.
(c) Berkurangnya pasokan ikan cakalang akibat pola migrasi ikan di Desember 2012
menyebabkan ikan cakalang mengalami inflasi 1,01% (mtm) dengan sumbangan 0,013%
terhadap inflasi bulanan Kota Manado.
(d) Kenaikan harga bawang merah diduga mengikuti kenaikan harga bawang merah di Pulau
Jawa sebagai pemasok utama bawang merah Sulut. Sementara itu, bertambahnya pasokan
beras seiring dengan panen yang terjadi di beberapa sentra beras Sulut dapat menahan laju
inflasi kelompok volatile foods pada periode laporan.
(15)
(10)
(5)
-
5
10
15
20
25
30
35
0
20
40
60
80
100
120
IV I II III IV I II III IV
2010 2011 2012
Persen
USD
/B
arrel
WTI yoy (axis kanan)
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH
36
Sumber : Survei Pemantauan Harga (SPH) KPw Prov. Sulut
Sumber : Survei Pemantauan Harga (SPH) KPw Prov. Sulut
Administered Price
Secara tahunan inflasi kelompok administered prices pada akhir triwulan IV 2012 tercatat
sebesar 4,6% (yoy) dengan sumbangan 0,87% (yoy), relatif stabil dibandingkan triwulan lalu
yang tercatat sebesar 4,61% (yoy) dengan sumbangan 0,87% terhadap inflasi tahunan. Inflasi
kelompok administered price cenderung stabil yang disebabkan oleh belum adanya
penyesuaian kebijakan harga strategis oleh pemerintah hingga akhir tahun 2012. Koordinasi PT.
PERTAMINA (Persero) Manado dan aparat keamanan menyebabkan pasokan bensin dan solar
bersubsidi terjaga sehingga dapat mengurangi antrian BBM bersubsidi di Sulut. Disamping itu,
PERTAMINA Manado juga menggelar operasi LPG 3 kg pada tanggal 31 Desember 2012 di 3
titik yakni di pusat kota, pasar girian dan pasar winenet untuk mengatasi peningkatan harga
LPG 3 kg.
Grafik 2.15.
Perkembangan Harga Ikan di Kota Manado
Grafik 2.16.
Perkembangan Harga Komoditas Cabe Rawit
dan Bawang Merah di Kota Manado
10.000
30.000
50.000
I III I III V II IV II IV II IV II IV II IV II IV I III V II IV I III I III
Jan Feb Maret April Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des
Rp/kg
Cabe Rawit (merah) Bawang Merah
Beras
10.000
30.000
50.000
I III I III V II IV II IV II IV II IV II IV II IV I III V II IV I III I III
Jan Feb Maret April Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des
Rp/kg
Deho Malalugis
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH
37
BOX 1. Kajian Pangan Strategis:
Pemetaan Kondisi Surplus-Defisit 5 (lima) Komoditas Terpilih di Sulawesi Utara
Ketahanan pangan merupakan salah satu isu paling strategis dalam pembangunan nasional
karena terkait erat dengan ketahanan sosial, stabilitas politik, ketahanan nasional, serta stabilitas
ekonomi. Bagi Bank Indonesia, tersedianya cadangan pangan yang baik sangat mendukung
langkah - langkah stabilisasi harga pangan secara nasional yang tercermin dari laju inflasi.
Pentingnya ketersediaan cadangan pangan menjadi sangat mutlak diperlukan ketika terjadi
ketidakstabilan harga yang disebabkan oleh adanya shock dari sisi permintaan maupun
penawaran.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara, andil inflasi bulanan di Sulut
menunjukkan bahwa kelompok bahan makanan merupakan kelompok penyumbang inflasi
terbesar dibanding kelompok lainnya. Hal ini dikarenankan komoditas subkelompok ini sangat
tergantung pada pola musiman, kondisi cuaca dan geografis yang rentan berubah serta
dipengaruhi oleh faktor eksternal lainnya seperti gangguan alam, faktor perkembangan harga
komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional.
Secara Umum, Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi yang secara umum dapat menjaga
ketersediaan pangan untuk wilayahnya sendiri. Kondisi ini dapat terlihat dari tingkat penyediaan 5
(lima) komoditas terpilih yang cenderung menunjukkan tren meningkat dalam kurun waktu enam
tahun terakhir (2006-2011). Pola yang sama juga terlihat pada tingkat pemakaian/konsumsi,
sehingga secara netto posisi Sulawesi Utara untuk kelima komoditas tersebut tercatat mengalami
kondisi seimbang.
Sebagai cross-check terhadap data yang ketersediaan pangan di Sulut, Kantor Bank Indonesia
Provinsi Sulawesi Utara melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan harga. Apabila
Sumber : Neraca Bahan Makanan, BKP Provinsi Sulawesi Utara, diolah
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Bawang Gula Pasir Migor
Cabe Beras
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Bawang Gula Pasir Migor
Cabe Beras
Grafik 1. Penyediaan dan Konsumsi Pangan Strategis di Sulawesi Utara 2006-2011
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH
38
ketersediaan komoditas pangan disuatu daerah mengalami defisit, sudah tentu akan
mengindikasikan bahwa daerah tersebut terancam mengalami kerawanan pangan. Sesuai dengan
hukum permintaan dan penawaran dalam ilmu ekonomi, kondisi menipisnya stok pangan atau
bahkan defisit tersebut akan berimbas pada kenaikan harga komoditas pangan akibat adanya
excess demand dalam perekonomian akibat shortage dalam supply komoditas tersebut. Dari
logika tersebut, selanjutnya dengan asumsi terjadinya kondisi perfect market clearing dalam
perekonomian, harga suatu komoditas pangan akan dapat merefleksikan keadaan stok atau
persediaan barang dengan besarnya permintaan masyarakat yang relatif tidak berubah sesuai
dengan pola konsumsinya.
Tabel 1. Hasil Rekap Estimasi Model Spasial Surplus Defisit
Variabel Beras Cabai Rawit Bawang Merah Minyak Goreng Gula Pasir
Model Terbaik Spatial Error
Autocorrelation, No
Fixed Effect
Spatial Lag
Dependent
Variabel and
Spatial Random
Effect
Spatial Lag
Dependent
Variabel and
Spatial Random
Effect
Spatial Lag
Dependent Variabel
and Spatial
Random Effect
Spatial Lag
Dependent Variabel
and Spatial
Random Effect
VARIABEL
Produktivitas -0.106*** -0.0002 -0.001 - -
Pendapatan/Kapita 0.088* 0.041** 0.065*** 0.139*** 0.080***
Infrastruktur -0.161 0.085 -0.071 -0.320* -0.194***
Biaya Input 0.221* 0.085** 0.070*** 0.203*** 0.149***
Curah Hujan 0.169*** 0.004 0.009 - -
- - - - -
Harga Jatim - - - - -
Harga Manado - - - - -
Harga Komplemen
(Minyak Goreng)
0.267*** - - - -
W*dep var 0.659*** 0.921*** 0.889*** 0.744*** 0.848***
Auto*var - - - - -
GOODNESS OF FIT
R-Squared (R2) 0.509 0.966 0.980 0.866 0.955
Corr-Squared 0.513 0.213 0.008 0.580 0.883
Sumber: Hasil Pengolahan Data
Dengan menggunakan analisis spasial yang dilakukan di 15 Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara
diperoleh hasil dimana penentuan kondisi surplus dan defisit 5 (lima) komoditas strategis di
Sulawesi Utara (Tabel 1) disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:
Untuk komoditas pertanian seperti beras, cabai rawit dan bawang merah, tingkat
produktivitas (diukur melalui jumlah produksi dibagi dengan luas lahan), berhubungan
negatif dan berpengaruh signifikan terhadap tingkat harga. Sebagai contoh, apabila di suatu
daerah, tingkat produktivitas berasnya dinilai cukup tinggi, maka kondisi stok akan terjaga
dan pada tahap selanjutnya akan mendorong penurunan tingkat harga. Dengan harga yang
relatif rendah tersebut, suatu daerah dapat digolongkan menjadi daerah surplus.
Tingkat pendapatan yang tinggi akan mendorong masyarakat untuk meningkatkan jumlah
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH
39
permintaanya, yang kemudian pada akhirnya dapat menaikkan harga.
Kenaikan harga barang input, akan menaikkan biaya produksi dan selanjutnya dapat
menaikkan tingkat harga.
Curah hujan yang tinggi di suatu daerah dapat berpotensi menurunkan produktivitas
komoditas pertanian yang selanjutnya menaikkan tingkat harga.
Kondisi infrastruktur yang lebih baik akan mendorong lancarnya arus distribusi barang
sehingga mampu menurunkan tingkat harga.
Keterkaitan/hubungan spatial dengan daerah lain.
Dari hasil pengolahan data diatas, selain diperoleh hasil variabel yang menunjukkan faktor-faktor
yang menentukan kondisi surplus defisit, juga diperoleh pemetaan kondisi surplus-defisit 5 (lima)
komoditas di 15 Kab/Kota di Sulawesi Utara sebagai berikut:
Sumber: Hasil Pengolahan Data
Dari hasil temuan empiris dan pembahasan diatas, terdapat beberapa hal yang dapat ditarik
menjadi kesimpulan sebagai berikut:
1. Secara umum di wilayah Sulawesi Utara disepanjang periode pengamatan mengalami kondisi
surplus komoditas pangan, terutama untuk komoditas beras dan minyak goreng, dimana
Gambar 1. Kondisi Surplus-Defisit Komoditas Pangan Strategis 2006-2011
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH
40
untuk kedua komoditas tersebut Sulawesi Utara memiliki daerah sentra produksi beras
(Kabupaten Bolaang Mongondow) dan industri pengolahan minyak goreng (Kota Bitung).
2. Terdapat hubungan spasial antar wilayah yang mempengaruhi pembentukan harga lima
komoditas di masing-masing daerah yang ditunjukkan oleh koefisien spatial weight matrix
yang bernilai positif. Hal ini berarti bahwa interaksi antar wilayah turut mempengaruhi harga
disuatu daerah tidak hanya variabel di daerah tersebut saja. Interaksi ini juga menyebakan
daerah surplus akan mendorong surplus pada daerah sekitar, sehingga ketersediaan pangan
suatu daerah akan mempengaruhi ketersedian pangan daerah yang berdekatan. Serta tidak
menutup kemungkinan daerah surplus menjadi daerah defisit karena sebagian besar
produksinya dijual ke daerah lain.
3. Tingginya aktivitas perdagangan di suatu daerah juga berdampak positif, sebagai contoh
Kota Manado yang merupakan sentra perdagangan di Sulut sekaligus sebagai daerah non
penghasil masih memiliki kecenderungan untuk mengalami surplus.
4. Infrastruktur untuk 5 (lima) komoditas di wilayah Sulawesi Utara relatif memiliki pengaruh
yang relatif berbeda. Untuk komoditas hasil pertanian seperti beras, bawang merah dan cabai
rawit relatif tidak signifikan karena lokasi pertanian untuk ketiga komoditas tersebut dapat
dijumpai di beberapa Kab/Kota di Sulawesi Utara. Sementara untuk komoditas industri seperti
gula pasir dan minyak goreng, variabel infrastruktur secara statistik berpengaruh secara
signifikan terhadap harga. Hal ini disebabkan karena untuk komoditas minyak goreng dan
gula pasir lokasi industri atau pedagang besar hanya terdapat di Kota Besar seperti Bitung
dan Manado.
Beranjak dari kesimpulan studi ini terdapat beberapa hal yang kiranya dapat diambil sebagai
rekomendasi kebijakan jangka pendek terkait topik ini sebagai berikut:
Tabel 2. Rekap Rekomendasi Kebijakan
Komoditas Permasalahan Implikasi Kebijakan
Beras Masih terdapat daerah dengan
kecenderungan defisit beras di
beberapa Kab/Kot di Provinsi Sulut
Pemerintah daerah perlu segera mengimplementasikan
program Desa Mandiri Pangan di Provinsi Sulut untuk
mengurangi kondisi defisit komoditas pangan strategis
khususnya beras dan menyentuh sektor hulu (produksi)
maupun hilir (pengolahan).
Berkurangnya luas lahan sawah
menyebabkan produktivitas padi
menurun
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Pertanian
dan Ketahanan Pangan, banyak terjadi alih fungsi lahan.
Untuk mengatasi hal ini, perlu diintensifkan program
intensifikasi pertanian melalui optimalisasi lahan sawah yang
ada.
Hortikultura
(Bawang Merah,
Cabe Merah)
Ketergantungan pasokan dari luar
wilayah Sulut menyebabkan
volatilitas harga cabe merah dan
bawang merah
Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kebijakan
pengembangan setra/klaster cabe merah dan bawang
merah untuk meningkatkan produksi lokal dan mengurangi
ketergantungan impor dari daerah lain.
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH
41
Selain rekomendasi diatas, dalam jangka panjang terdapat beberapa masukkan bagi
pemerintah daerah diantaranya:
1. Terkait dengan kondisi surplus-defisit pangan di daerah penelitian, dari hasil studi ini kondisi
ketahanan pangan di Sulawesi Utara menunjukkan posisi yang aman. Namun demikian,
untuk mendukung studi lebih lanjut mengenai hal ini serta sebagai alat untuk menentukan
kebijakan pangan di daerah hendaknya pemerintah daerah dapat menyusun neraca pangan
yang komprehensif sehingga kondisi surplus defisit pangan dapat dimonitor setiap waktu.
2. Membangun sebuah sistem informasi pusat informasi komoditas strategis yang juga
menggambarkan kondisi harga serta jumlah stok yang tersedia serta membuat indikator EWS
sebagai sinyal awal indikasi terjadinya krisis pangan.
3. Mengingat signifikannya pengaruh hubungan spasial antar wilayah dalam model,
berimplikasi pada perlunya koordinasi antar pemerintah daerah khususnya antara daerah
perkotaan yang membutuhkan pasokan dengan daerah kabupaten yang menjadi pemasok
atau penyangga ketersediaan pangan dalam rangka menjamin ketersedian stok pangan serta
kestabilan harga komoditas. Peran ini juga dapat dilakukan melalui penguatan koordinasi
kelembagaan TPID Provinsi Sulawesi Utara dan TPID Kota Manado dengan pemerintah
daerah sekitar.
42
Halaman ini sengaja dikosongkan
PERKEMBANGAN
PERBANKAN DAERAH BAB III
44
Halaman ini sengaja dikosongkan
PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH
45
PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH
Kinerja perbankan Sulawesi Utara secara umum menunjukkan perkembangan yang baik,
sebagaimana tercermin dari masih bertumbuhnya fungsi intermediasi perbankan serta
terjaganya risiko kredit. Pada triwulan IV 2012 asset, kredit dan DPK perbankan Sulut
menunjukkan pertumbuhan meskipun melambat apabila dibandingkan dengan triwulan
sebelumnya. Aset perbankan Sulut tumbuh sebesar 18,25% (yoy), atau lebih rendah
dibandingkan dengan triwulan lalu yang tercatat sebesar 21,40% (yoy). Kredit perbankan Sulut
tercatat tumbuh sebesar 13,81% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan lalu yang
sebesar 16,95% (yoy) maupun dibandingkan dengan pertumbuhan tahun lalu yang sebesar
23,71% (yoy). Dari sisi penghimpunan dana, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar 13,81%
(yoy) atau lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 16,95% (yoy).
Dengan demikian Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan di Sulawesi Utara berada pada level
120,71% di akhir triwulan IV 2012.
Beberapa aspek yang mencerminkan stabilitas sistem perbankan seperti aspek risiko kredit,
risiko likuiditas, risiko pasar dan indikator lainnya relatif terkendali. Non Performing Loans (NPLs)
relatif terjaga berada pada nilai dibawah batas ketentuan BI yaitu dibawah 5%.
Tabel 3.1
Indikator Utama Perbankan di Sulawesi Utara
Sumber : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulut
3.1. STRUKTUR ASET PERBANKAN SULAWESI UTARA
Aset perbankan Sulawesi Utara, baik bank umum konvensional, bank umum syariah maupun
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pada triwulan IV-2012 mengalami perlambatan dibandingkan
dengan periode lalu maupun triwulan yang sama tahun sebelumnya. Total aset perbankan Sulut
pada triwulan IV 2012 mencapai Rp25.120 miliar atau tumbuh 18,25% (yoy), lebih rendah dari
pertumbuhan triwulan lalu dan tahun lalu yan g masing-masing tercatat sebesar 21,40% (yoy)
dan 21,16% (yoy). Namun demikian, pertumbuhan aset pada triwulan IV 2012 masih lebih
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Total Aset 14.783 15.914 16.731 17.534 18.242 19.467 20.465 21.244 22.112 24.052 24.844 25.120
Tumbuh Y.o.Y (%) 8,42 11,79 12,58 18,72 23,40 22,33 22,32 21,16 21,22 23,55 21,40 18,25
DPK (Rp Miliar) 9.953 10.604 11.114 11.428 11.797 12.601 13.298 14.138 14.579 15.367 15.552 16.090
Tumbuh Y.o.Y (%) 11,74 12,24 14,28 14,43 18,53 18,83 19,66 23,71 23,58 21,95 16,95 13,81
Kredit outstanding (Rp Miliar) 10.867 11.631 12.119 12.909 13.397 14.403 15.107 15.896 16.177 17.506 18.445 19.422
Tumbuh Y.o.Y (%) 19,48 20,81 21,14 23,12 23,28 23,83 24,65 23,14 20,75 21,54 22,10 22,19
LDR (%) 109,18 109,68 109,05 112,95 113,56 114,30 113,60 112,43 110,96 113,92 118,60 120,71
NPL (%) 3,53 3,46 3,48 3,13 3,74 3,64 3,46 2,66 2,66 2,61 2,57 1,99
2011
Komponen
20122010
PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH
46
tinggi apabila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan selama 3 tahun terakhir, tercatat
sebesar 19,38% (yoy).
Struktur aset perbankan Sulawesi Utara pada triwulan IV 2012 masih didominasi oleh aset bank
umum konvensional dengan pangsa mencapai 94,83% dari total aset perbankan. Lebih lanjut,
sebesar 66,18% merupakan aset bank pemerintah dan 28,65% merupakan aset bank swasta.
Sementara itu, pangsa bank umum syariah dan BPR konvensional masing-masing sebesar
2,07% dan 3,10%.
Apabila dilihat pertumbuhannya, aset BPR konvensional tumbuh melambat apabila
dibandingkan dengan periode sebelumnya maupun dengan periode yang sama tahun
sebelumnya. Pada Desember 2012 aset BPR konvensional tercatat tumbuh 25,89% (yoy) atau
lebih rendah dari periode sebelumnya yang tercatat sebesar 46,54% (yoy) maupun periode
yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 62,12%(yoy). Searah dengan BPR
konvensional, aset bank umum syariah juga mengalami perlambatan. Pada triwulan IV 2012
aset bank umum syariah tercatat tumbuh 14,10%(yoy), atau lebih rendah dibandingkan
triwulan lalu yang tercatat sebesar 38,34% (yoy).
3.2. PERKEMBANGAN KANTOR BANK
Secara kelembagaan, perbankan Sulawesi Utara pada triwulan laporan terdiri dari 23 bank
umum konvensional, 3 bank umum syariah, dan 17 Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Berdasarkan
jaringan kantornya, bank umum konvensional memiliki 253 kantor dan bank umum syariah
memiliki 13 kantor, sementara itu BPR terdiri dari 50 kantor. Seiring dengan meningkatnya
aktivitas ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara, penambahan jaringan kantor terus berlanjut. Pada
triwulan IV 2012 terjadi penambahan 9 kantor bank umum, di mana 5 bank umum baru di
Kota Manado dan 3 kantor bank umum di Minahasa, serta pernambahan 1 kantor BPR. Hal ini
Grafik 3.1.
Pangsa Aset Perbankan Sulawesi Utara Tw. IV-2012
Grafik 3.2.
Perkembangan Pangsa Aset Perbankan
Sulawesi Utara Tw. IV-20112 (%)
Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulut Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulut
BPR
Konvensional
3%
Bank Umum
Syariah
2%
Bank Umum
Konvensional
Pemerintah
66%
Bank Umum
Konvensional
Swasta
29%
Bank Umum
Konvensional
95%
BPR Konvensional Bank Umum Syariah
Bank Umum Konvensional Pemerintah Bank Umum Konvensional Swasta
93
93,5
94
94,5
95
95,5
96
96,5
97
97,5
98
-
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2009 2010 2011 2012
Total Asset BPR Konvensional (left axis)
Total Asset BU Syariah (left axis)
Bank Umum Konvensional (right axis)% %
PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH
47
mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi tidak hanya terjadi di Kota Manado sebagai
pusat pertumbuhan, namun juga sudah mulai tersebar ke wilayah lainnya di Sulawesi Utara.
3.3 PERKEMBANGAN BANK UMUM KONVENSIONAL
3.3.1 Respon Perbankan Sulawesi Utara Terhadap Kebijakan Moneter
Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada tanggal 11 Desember 2012 memutuskan
untuk mempertahankan BI Rate sebesar 5,75%. Tingkat suku bunga tersebut dipandang masih
konsisten dengan tekanan inflasi yang rendah dan terkendali sesuai dengan sasaran inflasi
tahun 2012 dan 2013, yaitu 4,5% ± 1%. Evaluasi terhadap kinerja tahun 2012 dan prospek
tahun 2013-2014 secara umum menunjukkan bahwa perekonomian domestik tumbuh tetap
baik dengan stabilitas yang terjaga. Ke depan, dengan mencermati risiko perekonomian global,
Dewan Gubernur akan memperkuat kebijakan untuk mengelola keseimbangan eksternal ke
tingkat yang berkesinambungan dengan tetap memberikan dukungan terhadap pertumbuhan
ekonomi domestik. Bank Indonesia meyakini bahwa penerapan bauran kebijakan moneter dan
makroprudensial serta dukungan koordinasi dengan Pemerintah akan mampu menjaga
kestabilan ekonomi makro dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional.
Transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga perbankan di Sulawesi Utara terus
berlanjut. Namun demikian, penyesuaian terhadap kenaikan suku bunga pinjaman di Sulawesi
Utara masih dalam kisaran yang relatif terbatas, ditandai oleh tren penurunan suku bunga
perbankan hingga akhir triwulan IV-2012 dalam kisaran rendah. Berdasarkan data yang
bersumber dari Bank Indonesia, sampai dengan akhir Desember 2012, rata-rata tingkat suku
bunga kredit tercatat sebesar 13,11% atau sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan
sebelumnya yang tercatat sebesar 13,27%. Menurut jenis penggunaannya, rata-rata tingkat
suku bunga kredit modal kerja mencapai 12,81% per tahun, rata-rata kredit investasi sebesar
13,75% per tahun dan rata-rata kredit konsumsi sebesar 13,13% per tahun. Sementara itu,
rata-rata tingkat suku bunga deposito 1 bulan sampai dengan Desember 2012 tercatat sebesar
5,34%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,43%.
Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulut
Grafik 3.4.
Rata-Rata Tingkat Suku Bunga Kredit
Menurut Jenis Penggunaan (%)
Grafik 3.3.
Perkembangan Rata-Rata
Tingkat Suku Bunga Kredit, Deposito dan BI Rate (%)
Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulut
Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulut
5,50
6,00
6,50
7,00
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nov
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nov
Des
2011 2012
Sk. Bunga Kredit (Left Axis) BI Rate (Right Axis)
Sk. Bunga Deposito (Right Axis)
13,0
13,5
14,0
14,5
15,0
15,5
16,0
16,5
17,0
17,5
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
2011 2012
Modal Kerja Investasi Konsumsi
PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH
48
Grafik 3.7.
Dana Pihak Ketiga Berdasarkan Bank Penghimpun (Rp. Miliar)
3.3.2 Penyerapan Dana Masyarakat
Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun perbankan di wilayah Sulawesi Utara pada
triwulan IV-2012 menunjukkan pertumbuhan sebesar 13,81% (yoy) menjadi Rp16.090 miliar.
Namun demikian, laju pertumbuhan DPK cenderung melambat dibandingkan dengan
pertumbuhan pada periode yang sama tahun lalu yang sebesar 23,71% (yoy) maupun
dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan lalu yang tercatat sebesar 16,95% (yoy).
Berdasarkan jenis simpanannya, perlambatan terjadi pada simpanan berupa deposito dan
tabungan. Di lain pihak, pertumbuhan simpanan giro pada triwulan IV 2012 lebih tinggi
dibandingkan triwulan sebelumnya. Deposito yang tercatat hanya tumbuh 6,41% (yoy) atau
lebih rendah dibandingkan triwulan III 2012 yang tumbuh sebesar 12,06% (yoy) maupun pada
triwulan IV 2011 yang tercatat tumbuh 21,55% (yoy). Sejalan dengan deposito, tabungan
tumbuh 16,14% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan lalu yang
tercatat 19,83% (yoy). Di lain pihak, giro tumbuh 19,29% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan
dengan pertumbuhan triwulan lalu yang tercatat 19,01% (yoy).
Menurut pangsanya, penempatan dana dalam
sistem perbankan masih didominasi oleh jenis
simpanan tabungan sebesar 54% dari total
keseluruhan Dana Pihak Ketiga (DPK), disusul
kemudian deposito (27,72%) dan giro
(18,28%).
Berdasarkan kelompok bank, bank pemerintah
menyerap 65,63% dari total DPK sedangkan
Grafik 3.6.
Share Dana Pihak Ketiga (DPK)
Grafik 3.5.
Perkembangan Dana Pihak Ketiga (Rp. Miliar)
Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov.
Sulut
Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulut
Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulut Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulut
18,28%
27,72%
54,00%
Giro Deposito Tabungan
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2009 2010 2011 2012
Bank Pemerintah Bank Swasta
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2009 2010 2011 2012
Bank Pemerintah Bank Swasta
PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH
49
Tabel 3.2.
Perkembangan Sebaran DPK per Kabupaten/Kota (Rp. Miliar)
Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulut
sisanya dihimpun oleh bank swasta (34,37%). Berdasarkan laju pertumbuhannya, dana di bank
pemerintah tumbuh 16,86% (yoy) sedangkan dana di bank swasta tumbuh sebesar 8,41%
(yoy).
Berdasarkan wilayah penghimpunan dananya, dari keseluruhan total dana pihak ketiga yang
dihimpun, sebesar 74,84% atau sebesar Rp12.042 miliar berasal dari bank-bank yang berlokasi
di Manado, selanjutnya diikuti oleh Kota Kotamobagu (7,03%), Kota Bitung (6,91%),
Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud (4,77%), Kabupaten Minahasa (4,11%), Kota Tomohon
(0,84%), Kabupaten Minahasa Selatan (0,78%), Kabupaten Minahasa Utara (0,72%) .
Berdasarkan wilayah administratifnya, DPK yang berhasil dihimpun pada triwulan laporan
hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara mengalami pertumbuhan jika
dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi dialami
I II III IV I II III IV
Kab. Minahasa 605 682 682 662 732 800 784 661
Kab. Kepulauan Sangihe 736 763 802 744 873 895 899 767
Kab. Minahasa Selatan 111 122 126 107 173 156 173 126
Kab. Minahasa Utara 140 123 117 94 109 136 148 117
Kota Menado 8.275 8.890 9.478 10.489 10.380 10.891 11.029 12.042
Kota Kotamobagu 1.011 1.047 1.054 962 1.117 1.249 1.282 1.132
Kota Bitung 775 834 887 965 1.017 1.061 1.052 1.112
Kota Tomohon 144 140 153 115 179 180 184 135
Total 11.797 12.601 13.298 14.138 14.579 15.367 15.552 16.090
2012Kota/Kabupaten
2011
Grafik 3.9.
Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Berdasarkan
Kab/Kota (%)
Grafik 3.8.
Komposisi Dana Pihak Ketiga Berdasarkan
Kabupaten/Kota (Rp. Miliar)
Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulut Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulut
I II III IV I II III IV
2011 2012
Kota Tomohon 144 140 153 115 179 180 184 135
Kota Bitung 775 834 887 965 1.017 1.061 1.052 1.112
Kota Kotamobagu 1.011 1.047 1.054 962 1.117 1.249 1.282 1.132
Kota Menado 8.275 8.890 9.478 10.489 10.380 10.891 11.029 12.042
Kab. Minahasa Utara 140 123 117 94 109 136 148 117
Kab. Minahasa Selatan 111 122 126 107 173 156 173 126
Kab. Kepulauan Sangihe 736 763 802 744 873 895 899 767
Kab. Minahasa 605 682 682 662 732 800 784 661
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
Kota Tomohon Kota Bitung Kota Kotamobagu
Kota Menado Kab. Minahasa Utara Kab. Minahasa Selatan
Kab. Kepulauan Sangihe Kab. Minahasa
-5 0 5 10 15 20 25 30
Kab. Minahasa
Kab. Kepulauan Sangihe
Kab. Minahasa Selatan
Kab. Minahasa Utara
Kota Menado
Kota Kotamobagu
Kota Bitung
Kota Tomohon
Q4-2012
PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH
50
Grafik 3.11.
Penyaluran Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan
(Rp. Miliar)
oleh Kabupaten Minahasa Utara sebesar 24,37% (yoy) dan yang terendah dialami oleh
Kabupaten Minahasa sebesar -0,24% (yoy).
3.3.3 Penyaluran Kredit Bank Pelapor
Kredit bank umum konvensional di Sulawesi Utara terus tumbuh positif, walaupun melambat
apabila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun lalu. Pada triwulan IV-2012, jumlah kredit
secara umum tercatat 19.442 miliar atau tumbuh 22,19% (yoy). Berdasarkan jenis
penggunaannya, pertumbuhan kredit paling signifikan dialami oleh kredit konsumsi yang
mencapai jumlah Rp11.112 miliar atau tumbuh 34,56% (yoy). Sementara itu, untuk jenis kredit
modal kerja dan kredit investasi masing-masing tercatat sebesar Rp5.848 miliar dan Rp2.462
miliar atau tumbuh 13,34% (yoy) dan -0,64% (yoy). Peningkatan jumlah kredit konsumsi di
Sulawesi Utara merupakan pengaruh musiman perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru di
penghujung tahun 2012.
Berdasarkan strukturnya, pangsa kredit konsumsi menempati urutan pertama sebesar 57,21%
dari total kredit yang disalurkan. Selanjutnya pangsa kredit modal kerja tercatat sebesar
30,11%, kemudian diikuti oleh kredit investasi dengan pangsa sebesar 12,67%.
Mendominasinya share kredit konsumsi dibandingkan jenis kredit lainnya searah dengan
pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara yang terutama didorong oleh aktivitas konsumsi.
Berdasarkan sektor ekonominya, penyaluran kredit produktif selama triwulan ini sebagian besar
ditujukan ke sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) dengan pangsa sebesar 26,41%
dari total kredit. Sementara itu, berdasarkan kelompok bank, sampai dengan triwulan laporan,
bank umum pemerintah mendominasi penyaluran kredit dibandingkan dengan bank umum
swasta nasional. Kelompok bank pemerintah menyalurkan Rp13.877 miliar atau mencapai
Grafik 3.10.
Perkembangan Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan (%)
Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulut
Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulut Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulut
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2009 2010 2011 2012
gModal Kerja (%) gInvestasi (%)
gKonsumsi (%) gTotal Kredit (%)
- 2.000 4.000 6.000 8.000
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
2009
2010
2011
2012
Investasi Modal Kerja Konsumsi
PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH
51
pangsa pasar 71,45% sedangkan sisanya disalurkan oleh kelompok bank swasta sebesar
Rp5.545 miliar dengan pangsa pasar 28,55% dari total kredit.
Berdasarkan wilayah penyaluran kredit, dari total kredit sebesar Rp19.422 miliar, tercatat
64.93% atau sebesar Rp12.612 miliar disalurkan di wilayah Kota Manado. Selanjutnya diikuti
oleh Kota Kotamobagu dengan pangsa pasar sebesar 9,48% (Rp1.842 miliar), Kabupaten
Minahasa 8,46% (Rp1.643 miliar), Kabupaten Kepulauan Sangihe 6,64%(Rp1.290 miliar), Kota
Bitung 5,98% (Rp1.162 miliar), Kota Tomohon 1,78% (Rp345 miliar), Kabupaten Minahasa
Selatan 1,65% (Rp320 miliar), Kabupaten Minahasa Utara 1,07% (Rp209 miliar).
Berdasarkan laju pertumbuhan kreditnya, wilayah dengan laju pertumbuhan kredit tertinggi
dialami Kabupaten Minahasa Selatan sebesar 65,37% (yoy) sedangkan yang terendah adalah
Kota Bitung 18,61% (yoy).
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulut
Grafik 3.13.
Penyaluran Kredit Berdasarkan Kelompok Bank
Grafik 3.12.
Penyaluran Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi
Grafik 3.15.
Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Kabupaten/Kota (%)
Grafik 3.14.
Komposisi Kredit Berdasarkan Kabupaten/Kota (Rp. Miliar)
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulut
Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulut Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulut
Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulut Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulut
59,08%
26,41%
3,24%
3,75%
7,52%
Lainnya (Konsumsi)
Perdagangan, Hotel & Restoran
Konstruksi
Jasa Dunia Usaha
Sektor Lainnya
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2009 2010 2011 2012
Bank Swasta Bank Pemerintah
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2010 2011 2012
Tomohon Bitung Kotamobagu Menado
Minahasa Utara Minahasa Selatan Sangihe Minahasa
- 20 40 60 80
Minahasa
Sangihe
Minahasa Selatan
Minahasa Utara
Menado
Kotamobagu
Bitung
Tomohon
PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH
52
(5,00)
-
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2011 2012
Kredit Umum Kredit UMKM
3.3.4 Kredit MKM
Perkembangan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sulawesi Utara tidak
terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada UMKM. Kredit UMKM
adalah kredit kepada debitur usaha mikro, kecil dan menengah yang memenuhi definisi dan
kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam UU No. 20 tahun 2008
tentang UMKM. Berdasarkan UU tersebut, UMKM adalah usaha produktif yang memenuhi
kriteria usaha dengan batasan tertentu kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Data yang
disajikan dalam pembahasan Kajian Ekonomi Regional Triwulan IV 2012 adalah kredit UMKM
dengan menggunakan definisi sebagaimana diatur dalam UU No.20 tahun 2008 tentang
UMKM.
Sampai dengan triwulan IV-2012, posisi
kredit MKM tercatat Rp5.740 miliar atau
turun 0,07% (yoy). Jika dilihat berdasarkan
skalanya, kredit menengah memiliki
pangsa terbesar yakni 42,90%, kredit kecil
memiliki pangsa mencapai 39,63%, dan
sisanya 17,47% merupakan kredit mikro.
Jika melihat pangsa kredit MKM terhadap penyaluran kredit perbankan secara keseluruhan
pada triwulan IV-2012, pangsa kredit MKM tercatat 29,55%, atau lebih rendah dibandingkan
periode yang sama tahun sebelumnya, yang sebesar 36,13%. Meskipun melambat, kualitas
kredit UMKM meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada triwulan IV 2012
rasio Non Performing Loan (NPL) tercatat sebesar 3,71%, menurun dibandingkan dengan
periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 4,61%.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2010 2011 2012
Mikro Kecil Menengah
Grafik 3.16.
Laju Pertumbuhan Kredit UMKM dan Total Kredit (%)
Grafik 3.18.
Non Performing Loan Kredit UMKM (Rp. Miliar)
Grafik 3.17.
Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Rp. Miliar)
Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulut
Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulut Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulut
- 50 100 150 200
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
2010
2011
2012
Menengah Kecil Mikro
PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH
53
3.4 STABILITAS SISTEM PERBANKAN
Stabilitas sistem perbankan di Sulawesi Utara sampai dengan triwulan IV 2012 relatif terkendali.
Non Performing Loans (NPLs) relatif terjaga, berada pada tingkat dibawah batas ketentuan BI
yaitu 5%. Sementara itu, aspek penyerapan dana yang tercermin dari Loan to Deposit Ratio
(LDR) berada pada level sedikit diatas 100%. Sedangkan volatilitas kurs diperkirakan tidak akan
berdampak besar terhadap risiko pasar, karena paparan tehadap transaksi valuta asing yang
tidak tinggi. Sementara itu, perkembangan indikator lainnya (Kelonggaran tarik, Pendapatan
Bunga Bersih, ROA dan BOPO) menunjukkan perkembangan yang positif.
3.4.1 Risiko Kredit
Pada triwulan IV-2012 risiko kredit perbankan Sulawesi Utara masih terkendali yang tercermin
dari indikator Non Performing Loans (NPLs) dan konsentrasi kredit secara keseluruhan. Ratio
NPLs (bruto) tetap terjaga pada level dibawah batas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (5%)
tercatat sebesar 1.99%, yang merupakan rasio terendah selama tahun 2012. Dengan nilai NPLs
yang relatif terjaga maka terdapat peluang untuk terus meningkatkan kinerja penyaluran kredit,
terutama pada sektor-sektor yang produktif. Lebih lanjut, terdapat penurunan NPLs pada
hampir semua sektor ekonomi terutama pada sektor pertanian. Hal ini tidak lepas dari upaya-
upaya perbankan dalam perbaikan kualitas kredit .
Sementara itu, apabila dilihat dari indikator konsentrasi kredit secara keseluruhan, dapat terlihat
bahwa sebagian besar kredit disalurkan pada sektor yang memiliki tingkat NPL yang relatif
rendah yakni sektor lainnya (Konsumsi) dengan pangsa mencapai 57,77% dari total kredit
memiliki tingkat NPL sebesar 1,46%.
Grafik 3.19.
Kredit & NPLs Sektoral Tw. III-2012
Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulut
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000Kredit (Rp miliar)-left axis
NPL (%)-right axis
PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH
54
Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulut
- 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Minahasa
Sangihe
Minahasa Selatan
Minahasa Utara
Menado
Kotamobagu
Bitung
Tomohon
3.4.2 Risiko Likuiditas
Indikator risiko likuiditas perbankan Sulawesi Utara, yaitu konsentrasi jangka waktu sumber
dana dan tingkat Loan Deposit Ratio (LDR) menunjukkan bahwa risiko likuiditas pada triwulan
laporan cukup terkendali.
Dilihat berdasarkan konsentrasi jangka waktu
sumber pembiayaannya, DPK di Sulawesi Utara
masih didominasi oleh dana-dana jangka pendek
(tabungan dan giro) yang berpotensi menciptakan
maturity mismatch karena kredit yang disalurkan
perbankan jangka waktunya relatif lebih panjang
daripada penempatan dana masyarakat. Hal ini
ditandai oleh masih mendominasinya tabungan pada DPK perbankan Sulut dengan pangsa
rata-rata 3 tahun terakhir tercatat sebesar 53,15% dari total DPK secara keseluruhan.
Selanjutnya angka Loan to Deposit Ratio (LDR) pada triwulan laporan tercatat 120,71%. Perlu
digaris bawahi bahwa perhitungan LDR ini hanya membagi jumlah total kredit yang disalurkan
dengan jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh perbankan. Meningkatnya rasio
LDR ini disebabkan karena pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan
DPK yang berhasil dihimpun bank.
Berdasarkan wilayah administratifnya, rasio LDR terendah dialami oleh Kota Bitung sebesar
104,51%. Sedangkan LDR tertinggi dicapai oleh Kabupaten Tomohon sebesar 256,66%,
disusul kemudian berturut-turut oleh Kabupaten Minahasa Selatan sebesar 253,76%,
Kabupaten Minahasa sebesar 248,68%, Kabupaten Minahasa Utara sebesar 179%, Kabupaten
Kepulauan Sangihe sebesar 168,09%, Kota Kotamobagu sebesar 162,79%, Kota Manado
sebesar 104,73%. Tingginya rasio LDR di wilayah-wilayah tersebut mengindikasikan bahwa
wilayah tersebut merupakan kawasan yang sedang berkembang dan membutuhkan banyak
kucuran dana, yang diantaranya diperoleh dari penyaluran kredit oleh perbankan di wilayah
tersebut.
3.4.3 Risiko Pasar
Risiko pasar yang dihadapi oleh perbankan Sulawesi Utara relatif terkendali yang tercermin dari
rendahnya tingkat fluktuasi suku bunga. Tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate)
yang cenderung tetap, menyebabkan pergerakan suku bunga perbankan di Sulut pun bergerak
dalam batasan yang relatif rendah. Sementara itu, pergerakan kurs diperkirakan tidak akan
Grafik 3.20.
Loan to Deposit Ratio (LDR) Berdasarkan Kabupaten/Kota
PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH
55
Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulut
Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulut
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2011 2012
Plafond 15.576 16.517 17.405 18.210 18.641 19.987 20.608 21.511
Outstanding 13.397 14.403 15.107 15.896 16.177 17.506 18.445 19.422
Rasio UL (%) 7,56 7,25 7,78 7,30 7,47 6,73 6,06 5,95
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
22.000
24.000
%Rp Miliar
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2011 2012
Pend.Bunga 640 1.29 1.99 2.75 686 1.42 2.19 3.02
Biaya Bunga 253 527 813 1.11 282 569 848 1.11
NIM 414 766 1.18 1.63 404 858 1.34 1.90
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
berdampak besar terhadap kinerja perbankan Sulawesi Utara, karena minimnya transaksi valuta
asing di perbankan Sulawesi Utara.
3.4.4 Indikator perbankan lainnya
Rasio Kelonggaran Tarik Kredit
Rasio kelonggaran tarik kredit bank umum pada
triwulan IV-2012 menunjukkan tren penurunan.
Tercatat rasio kelonggaran tarik pada Desember
2012 sebesar 5,95%, atau lebih rendah
dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya yang tercatat 7,30%. Hal ini
mencerminkan berkurangnya jumlah kredit yang
tidak dicairkan oleh nasabah.
Pendapatan Bunga Bersih
Pendapatan Bunga Bersih merupakan salah satu
indikator penilaian terkait kemampuan bank
dalam menghasilkan laba. Berdasarkan neraca
konsolidasi bank umum, saldo bersih
pendapatan bunga setelah dikurangi biaya
bunga atau yang biasa disebut Pendapatan
Bunga Bersih pada triwulan laporan
menunjukkan angka yang positif sebesar
Rp1.904 miliar, mengalami peningkatan bila
dibandingkan periode yang sama tahun lalu
yang tercatat Rp1.633 miliar.
Rasio BOPO
Rasio BOPO menunjukkan tingkat efisiensi bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya.
Rasio BOPO yang tinggi mencerminkan kondisi bank yang tidak efisien. Sampai dengan triwulan
laporan, tingkat efisiensi operasional perbankan meningkat yang tercermin dari penurunan rasio
BOPO bank umum dari 78,75% pada triwulan yang sama tahun sebelumnya menjadi 67,41%
pada triwulan laporan. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat peningkatan efisiensi perbankan
dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.
Grafik 3.22.
Pendapatan Bunga Bersih Bank Umum (Rp Miliar)
Grafik 3.21.
Kelonggaran Tarik Kredit Bank Umum
PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH
56
Grafik 3.24.
Return On Asset Bank Umum
Grafik 3.23.
Rasio Biaya dan Pendapatan Operasional Bank Umum
Return on Asset (ROA)
Return on Asset (ROA) merupakan suatu rasio yang mengukur kemampuan bank untuk
menghasilkan laba dengan aset yang dimilikinya. Sampai dengan triwulan IV-2012, rasio ROA
bank umum tercatat sebesar 4,56%, meningkat bila dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya yang tercatat sebesar 3,22%.
3.5 PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH
Pada triwulan IV 2012 perbankan umum syariah di Sulawesi Utara mengalami perkembangan
yang cukup baik. Total aset bank umum syariah sampai dengan posisi Desember 2012 tumbuh
sebesar 14,10% (yoy), sejalan dengan pertumbuhan kredit sebesar 32,91% (yoy). Sementara
itu, DPK tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 41,22% (yoy) pada triwulan laporan.
Lebih tingginya laju pertumbuhan DPK dibandingkan dengan kredit menyebabkan Financing to
Deposit Ratio (FDR) turun dari 188,51 pada Desember 2011 menjadi 177,41 pada Desember
2012. Masih tingginya FDR mencerminkan bahwa bank umum syariah masih perlu
meningkatkan upaya menjaring Dana Pihak Ketiga di Sulawesi Utara.
Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulut Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulut
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2010 2011 2012
BO 446 985 1.40 1.90 512 1.11 1.97 2.56 546 1.15 1.74 2.38
PO 609 1.29 1.97 2.68 761 1.51 2.41 3.25 827 1.68 2.56 3.53
Rasio 73,2 76,2 71,1 70,9 67,3 73,6 81,8 78,7 66,0 68,4 68,0 67,4
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
%Rp Miliar
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2009 2010 2011
Aset (Rp Juta) - Left Axis 14.783 15.913, 16.695 17.504 18.242 19.467 20.465 21.243, 22.112, 24.052, 24.844, 25.119,
L/R (Rp Juta) - Right Axis 168 316,31 533 734 215 430 416 684,26 279,34 530,12 813,45 1.144,6
-
500
1.000
1.500
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH
57
Tabel 3.4.
Indikator Utama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Sulawesi Utara (Rp. Miliar)
Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulut
Dengan sikap kehati-hatian yang cukup baik dari perbankan syariah di Sulawesi Utara, rasio
Non Performing Financing (NPF) masih berada dibawah batas ketentuan Bank Indonesia, yakni
sebesar 4,18% (<5%).
3.6 PERKEMBANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Asset 331,31 330,49 347,06 480,87 454,29 476,53 480,13 548,66
Growth (yoy) 99,87 65,87 20,46 57,82 37,12 44,19 38,34 14,10
DPK 128,38 133,03 138,95 188,58 195,65 198,98 205,21 266,31
Growth (yoy) 54,29 47,34 33,13 50,31 52,40 49,57 47,69 41,22
Giro 13,12 12,14 12,76 16,73 13,94 15,87 16,24 33,05
Tabungan 76,95 34,87 35,88 68,68 75,16 72,59 62,71 88,45
Deposito 38,30 86,02 90,31 103,16 106,55 110,52 126,27 144,81
Kredit 246,04 285,07 322,15 355,48 371,77 403,16 440,70 472,47
Growth (yoy) 63,94 53,33 48,16 48,08 51,10 41,42 36,80 32,91
Modal Kerja 217,87 243,62 5,71 259,58 260,57 276,33 295,16 308,75
Investasi 3,62 3,96 248,81 10,92 16,27 22,38 122,81 119,63
Konsumsi 24,55 37,49 67,63 84,98 94,93 104,45 22,73 44,09
FDR (%) 191,65 214,29 231,85 188,51 190,02 202,61 214,75 177,41
NPF (%) 2,70 3,17 2,28 1,94 1,89 3,06 4,95 4,18
20122011
Tabel 3.3.
Indikator Utama Perbankan Syariah di Sulawesi Utara (Rp miliar)
Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulut
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Aset 430,61 496,17 563,07 651,75 713,67 780,43 825,13 820,50
Growth (yoy) 58,31 64,35 68,43 62,12 65,74 57,29 46,54 25,89
DPK 308,44 348,50 395,04 439,46 471,29 508,60 515,70 588,09
Growth (yoy) 60,01 57,10 54,89 55,92 52,80 45,94 47,98 33,82
Deposito 236,49 267,94 318,64 346,55 382,24 408,82 416,40 475,25
Tabungan 71,95 80,56 76,40 92,91 89,05 99,78 99,30 112,84
Kredit 322,50 383,57 420,10 455,81 505,54 544,48 572,01 621,61
Growth (yoy) 51,91 66,58 70,22 58,09 56,76 41,95 49,13 36,37
Jenis Penggunaan
Modal Kerja 104,36 92,37 100,10 98,12 97,13 102,88 114,10 93,80
Investasi 15,69 14,14 13,22 12,50 17,32 21,83 23,16 17,42
Konsumsi 202,44 277,06 306,78 345,19 391,09 419,77 434,75 510,39
Sektoral
Pertanian 4,47 4,66 5,59 5,73 5,85 5,55 6,59 7,01
Perindustrian 5,40 3,63 2,77 2,34 2,34 2,12 2,65 1,67
PHR 41,78 46,21 49,50 44,88 50,85 56,84 61,39 50,40
Jasa-jasa 53,61 33,64 33,22 33,50 33,77 35,27 32,92 25,23
Lain-lain 217,23 295,43 329,02 369,37 412,73 444,70 468,46 537,30
LDR (%) 104,56 110,06 106,34 103,72 107,27 107,06 110,92 105,70
NPL (%) 4,71 3,85 4,16 3,92 3,89 4,17 5,44 4,10
Komponen
2011 2012
PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH
58
Kinerja BPR Provinsi Sulawesi Utara pada triwulan IV-2012 menunjukkan pertumbuhan positif
meskipun sedikit melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini tercermin dari
pertumbuhan aset, DPK dan kredit dan terjaganya kualitas kredit. Aset BPR pada akhir triwulan
IV 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 25,89% (yoy), menjadi Rp820,50 miliar.
Pertumbuhan aset BPR pada periode laporan terutama didorong oleh pertumbuhan kredit
tercatat 36,37% (yoy) atau mencapai Rp621,61 miliar. Secara sektoral, kredit terutama
disalurkan pada sektor lain-lain (konsumsi) dengan pangsa 86,44% dan sektor perdagangan,
hotel & restoran dengan pangsa 8,11%. Berdasarkan jenis penggunaannya, sebagian besar
kredit yang disalurkan BPR merupakan kredit konsumsi dengan pangsa mencapai 82,11% dari
total kredit.
Sejalan dengan hal tersebut, DPK juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 33,82%(yoy)
dengan jumlah nominal sebesar Rp588,09 miliar. Berdasarkan komponen pembentuknya,
deposito masih mendominasi DPK BPR dengan pangsa 80,81%. Pertumbuhan DPK BPR jauh
lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan DPK bank umum. Hal ini diduga terkait
dengan masih relatif lebih menariknya suku bunga simpanan di BPR dibandingkan suku bunga
perbankan. Melihat kondisi tersebut, diperlukan perhatian lebih pada penataan ulang efisiensi
BPR, terutama bagaimana dapat menekan suku bunga pinjaman yang saat ini berada pada
tingkat yang cukup tinggi akibat tingginya suku bunga sumber dana pembiayaan BPR.
Fungsi intermediasi pada BPR menunjukkan pertumbuhan positif, tercermin dari rasio LDR yang
tercatat sebesar 105,70% pada triwulan IV-2012. Ratio NPLs (bruto) tetap terjaga pada level
dibawah batas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (5%) tercatat sebesar 4.10% pada triwulan
IV-2012.
PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH
59
BOX 2: Perkembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulawesi Utara
Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan
kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang feasible tapi belum
bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan
memiliki kemampuan untuk mengembalikan UMKMK yang diharapkan dapat
mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian,
perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan dan jasa keuangan simpan pinjam.
Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung maksudnya UMKMK dapat mengakses
langusng KUR di Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana dan secara tidak langsung,
yaitu melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan
linkage program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana. Adapun beberapa
peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum Kredit Usaha Rakyat,
diantaranya yaitu:
1. Peraturan presiden nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan.
2. Inpres 6 Tahun 2007 Tanggal 8 Maret 2007 tentang kebijakan Sektor Riil dan
Pemberdayaan UMKMK guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Perkembangan KUR Nasional
Sampai November 2012 ini, bank
nasional yang menyalurkan KUR
sebanyak 7 Bank Nasional dan
seluruh BPD. Bank BRI adalah
penyalur KUR terbesar dengan total
plafon mencapai Rp. 57,1 triliun.
Selain ritel, BRI juga menyalurkan
KUR di sektor mikro yang masing-
masing plafonnya sebesar Rp. 12,2
triliun dan Rp. 44,9 triliun, debiturnya 77.240 UMK dan 6.887.529 UMK, rata-rata
kredit Rp. 158.2 juta/debiur dan Rp. 6,5 juta/debitur, serta NPL penyaluran masing-
PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH
60
masing 4.0% dan 2.0%. Menduduki peringkat kedua sampai keenam adalah Mandiri,
BNI,BTN, Bank Bukopin dan BNI Syariah. Secara keseluruhan, rata-rata, nilai Non
Performing Loan (NPL) penyaluran KUR oleh pelaksana ini masih dibawah 5% yaitu
sebesar 3.6%. Bank Bukopin memiliki nilai NPL terbesar yaitu sebesar 7.9% dan BRI
(KUR Mikro) dengan NPL terkecil yaitu 2.0%.
Diharapkan pada periode-periode berikutnya nilai NPL pada bank yang masih di atas
5% bisa turun sehingga penyalurannya lebih tepat sasaran.
Tabel Realisasi dan NPL Penyaluran KUR Bank Nasional
No Bank
Realisasi
NPL
(%)
Plafon
(Rpjuta)
Outstanding
(Rpjuta)
Debitur
Rata-rata Kredit
(Rpjuta/debitur)
1 BRI (KUR Ritel) 12.222.796 5.189.084 77.240 158,2 4
BRI (KUR Mikro) 44.912.823 13.906.082 6.887.529 6,5 2
2 Bank Mandiri 10.370.103 6.120.493 207.040 50,1 2,4
3 BNI 9.474.384 5.078.916 129.745 73 7,1
4 BTN 3.173.828 1.929.413 18.618 170,5 6,3
5 Bukopin 1.376.976 516.212 9.551 144,2 7,9
6 BSM 2.611.665 1.732.935 32.363 80,7 4,7
7 BNI Syariah 27.652 22.291 112 246,9 0
Total 84.170.227 34.495.427 7.362.198 11.4 3.6
Sumber : Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko)
KUR di Sulawesi Utara
Kredit Usaha Rakyat di Provinsi Sulawesi Utara semakin membaik sejalan dengan semakin
gencarnya pemerintah mendorong perbankan untuk meningkatkan usaha penyaluran KUR
terutama untuk pengusaha mikro yang merupakan sektor yang jarang sekali memiliki akses
terhadap pendanaan berbiaya murah. Bank pelaksana KUR di Sulawesi Utara adalah BRI, BNI,
Bank Mandiri, BTN, BSM, Bukopin dan Bank Sulut sebagai BPD Provinsi Sulawesi Utara.
Berdasarkan hasil survey yang dilakukan pada nasabah KUR serta bank pelaksana KUR di
Provinsi Sulawesi Utara, berikut beberapa hal terkait dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR):
PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH
61
a. Perkembangan Jumlah Debitur KUR dan Realisasi Penyaluran Dana KUR
Grafik Jumlah Debitur tahun 2010 2012 di sebagian Bank Pelaksana KUR yang
beranjak naik membuktikan bahwa semakin banyak UMKMK di Sulawesi Utara yang
mendapatkan pendanaan berbiaya rendah dari perbankan. Penambahan jumlah plafon
dana KUR oleh perbankan tidak serta merta meningkatkan prosesntase realisasinya,
sebagian besar bank pelaksana KUR belum bisa memenuhi plafon yang mereka
tentukan. Sedangkan kenaikan prosentase NPL berbanding lurus dengan peningkatan
dana KUR yang tersalurkan terutama pada sektor perdagangan dan sektor jasa dimana
kedua sektor ini adalah sektor penerima KUR terbesar pertama dan kedua di Sulawesi
Utara serta dimana sebagian besar responden survei mengatakan ada gap dana yang
mereka ajukan dengan dana yang disetujui bank.
b. Pemahaman Debitur KUR & Media Sosialisasi KUR
Pemahaman debitur KUR tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih minim. Hal
dikarenakan media informasi yang digunakan untuk sosialisasi KUR masih belum
efektif. Hal ini terbukti dengan masih adanya anggapan masyarakat bahwa KUR
merupakan pinjaman tanpa pengembalian atau hibah dimana hal ini menjadi salah satu
pemicu tingginya NPL di beberapa bank penyalur KUR. Sebagian besar debitur KUR
mendapatkan informasi KUR dari teman, keluarga atau bahkan dari klien mereka
(mulut-ke-mulut). Hanya sebagian kecil yang mendapatkan informasi tentang KUR dari
sosialisasi bank serta media informasi lain seperti televisi, internet, koran ataupun radio.
Selain itu, sebagian besar debitur KUR belum memahami batasan dana yang dapat
dipinjam tanpa agunan dan yang harus menggunakan agunan.
c. Pemenuhan Persyaratan Pengajuan KUR & Tingkat SUku Bunganya
Sebagian besar responden mengatakan bahwa untuk memenuhi dan mengumpulkan
persyaratan pengajuan KUR tidaklah sulit dan membutuhkan waktu yang relatif singkat
termasuk waktu pencairan dana KUR dari bank juga relatif cepat. Sebagian besar
debitur KUR adalah pemain lama di UMKM dengan lama usaha antara 5 (lima) sampai
20 (dua puluh) tahun. Sebagian besar debitur peserta survei menyatakan bahwa suku
bunga yang diberikan Bank untuk KUR sudah cukup rendah sehingga mereka tidak
PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH
62
diberatkan dalam pembayaran angsuran setiap bulannya namun ada sebagian
pengusaha mikro yang
berpendapat tingkat suku bunga KUR masih relatif tinggi dan mereka berharap agar
dapat diturunkan lagi sehingga meringankan pembayaran angsuran bulanan mereka.
d. Kendala Penyaluran KUR Menurut Bank
Adapun kendala kendala yang diahdapi bank dalam penyaluran KUR dan tingginya
NPL mereka adalah sebagai berikut:
1. Ada anggapan calon debitur bahwa KUR bersifat bantuan.
2. Banyak kegiatan usaha calon debitur adalah usaha dadakan.
3. Debitur kesulitan dalam memenuhi jaminan minimal 30% dikarenakan
tanah/rumah mereka belum bersertifikat dan biaya pengikatan jaminan Notaris &
BPN yang terlalu mahal (kredit < Rp. 100 juta biayanya Rp. 1,5 juta).
4. Lokasi pemohon jauh dari kantor (diluar kota/pulau).
Pemahaman masyarakat bahwa KUR merupakan kredit tanpa jaminan
PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH
63
BOX 3: Perkembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulawesi Utara
Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan
kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang feasible tapi belum
bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan
memiliki kemampuan untuk mengembalikan UMKMK yang diharapkan dapat
mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian,
perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan dan jasa keuangan simpan pinjam.
Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung maksudnya UMKMK dapat mengakses
langusng KUR di Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana dan secara tidak langsung,
yaitu melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan
linkage program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana. Adapun beberapa
peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum Kredit Usaha Rakyat,
diantaranya yaitu:
3. Peraturan presiden nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan.
4. Inpres 6 Tahun 2007 Tanggal 8 Maret 2007 tentang kebijakan Sektor Riil dan
Pemberdayaan UMKMK guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Perkembangan KUR Nasional
Sampai November 2012 ini, bank
nasional yang menyalurkan KUR
sebanyak 7 Bank Nasional dan
seluruh BPD. Bank BRI adalah
penyalur KUR terbesar dengan total
plafon mencapai Rp. 57,1 triliun.
Selain ritel, BRI juga menyalurkan
KUR di sektor mikro yang masing-
masing plafonnya sebesar Rp. 12,2
triliun dan Rp. 44,9 triliun, debiturnya 77.240 UMK dan 6.887.529 UMK, rata-rata
kredit Rp. 158.2 juta/debiur dan Rp. 6,5 juta/debitur, serta NPL penyaluran masing-
masing 4.0% dan 2.0%. Menduduki peringkat kedua sampai keenam adalah Mandiri,
BNI,BTN, Bank Bukopin dan BNI Syariah. Secara keseluruhan, rata-rata, nilai Non
PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH
64
Performing Loan (NPL) penyaluran KUR oleh pelaksana ini masih dibawah 5% yaitu
sebesar 3.6%. Bank Bukopin memiliki nilai NPL terbesar yaitu sebesar 7.9% dan BRI
(KUR Mikro) dengan NPL terkecil yaitu 2.0%.
Diharapkan pada periode-periode berikutnya nilai NPL pada bank yang masih di atas
5% bisa turun sehingga penyalurannya lebih tepat sasaran.
Tabel Realisasi dan NPL Penyaluran KUR Bank Nasional
No Bank
Realisasi
NPL
(%)
Plafon
(Rpjuta)
Outstanding
(Rpjuta)
Debitur
Rata-rata Kredit
(Rpjuta/debitur)
1 BRI (KUR Ritel) 12.222.796 5.189.084 77.240 158,2 4
BRI (KUR Mikro) 44.912.823 13.906.082 6.887.529 6,5 2
2 Bank Mandiri 10.370.103 6.120.493 207.040 50,1 2,4
3 BNI 9.474.384 5.078.916 129.745 73 7,1
4 BTN 3.173.828 1.929.413 18.618 170,5 6,3
5 Bukopin 1.376.976 516.212 9.551 144,2 7,9
6 BSM 2.611.665 1.732.935 32.363 80,7 4,7
7 BNI Syariah 27.652 22.291 112 246,9 0
Total 84.170.227 34.495.427 7.362.198 11.4 3.6
Sumber : Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko)
KUR di Sulawesi Utara
Kredit Usaha Rakyat di Provinsi Sulawesi Utara semakin membaik sejalan dengan semakin
gencarnya pemerintah mendorong perbankan untuk meningkatkan usaha penyaluran KUR
terutama untuk pengusaha mikro yang merupakan sektor yang jarang sekali memiliki akses
terhadap pendanaan berbiaya murah. Bank pelaksana KUR di Sulawesi Utara adalah BRI, BNI,
Bank Mandiri, BTN, BSM, Bukopin dan Bank Sulut sebagai BPD Provinsi Sulawesi Utara.
Berdasarkan hasil survey yang dilakukan pada nasabah KUR serta bank pelaksana KUR di
Provinsi Sulawesi Utara, berikut beberapa hal terkait dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR):
PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH
65
e. Perkembangan Jumlah Debitur KUR dan Realisasi Penyaluran Dana KUR
Grafik Jumlah Debitur tahun 2010 2012 di sebagian Bank Pelaksana KUR yang
beranjak naik membuktikan bahwa semakin banyak UMKMK di Sulawesi Utara yang
mendapatkan pendanaan berbiaya rendah dari perbankan. Penambahan jumlah plafon
dana KUR oleh perbankan tidak serta merta meningkatkan prosesntase realisasinya,
sebagian besar bank pelaksana KUR belum bisa memenuhi plafon yang mereka
tentukan. Sedangkan kenaikan prosentase NPL berbanding lurus dengan peningkatan
dana KUR yang tersalurkan terutama pada sektor perdagangan dan sektor jasa dimana
kedua sektor ini adalah sektor penerima KUR terbesar pertama dan kedua di Sulawesi
Utara serta dimana sebagian besar responden survei mengatakan ada gap dana yang
mereka ajukan dengan dana yang disetujui bank.
f. Pemahaman Debitur KUR & Media Sosialisasi KUR
Pemahaman debitur KUR tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih minim. Hal
dikarenakan media informasi yang digunakan untuk sosialisasi KUR masih belum
efektif. Hal ini terbukti dengan masih adanya anggapan masyarakat bahwa KUR
merupakan pinjaman tanpa pengembalian atau hibah dimana hal ini menjadi salah satu
pemicu tingginya NPL di beberapa bank penyalur KUR. Sebagian besar debitur KUR
mendapatkan informasi KUR dari teman, keluarga atau bahkan dari klien mereka
(mulut-ke-mulut). Hanya sebagian kecil yang mendapatkan informasi tentang KUR dari
sosialisasi bank serta media informasi lain seperti televisi, internet, koran ataupun radio.
Selain itu, sebagian besar debitur KUR belum memahami batasan dana yang dapat
dipinjam tanpa agunan dan yang harus menggunakan agunan.
g. Pemenuhan Persyaratan Pengajuan KUR & Tingkat SUku Bunganya
Sebagian besar responden mengatakan bahwa untuk memenuhi dan mengumpulkan
persyaratan pengajuan KUR tidaklah sulit dan membutuhkan waktu yang relatif singkat
termasuk waktu pencairan dana KUR dari bank juga relatif cepat. Sebagian besar
debitur KUR adalah pemain lama di UMKM dengan lama usaha antara 5 (lima) sampai
20 (dua puluh) tahun.
PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH
66
Sebagian besar debitur peserta survei menyatakan bahwa suku bunga yang diberikan
Bank untuk KUR sudah cukup rendah sehingga mereka tidak diberatkan dalam
pembayaran angsuran setiap bulannya namun ada sebagian pengusaha mikro yang
berpendapat tingkat suku bunga KUR masih relatif tinggi dan mereka berharap agar
dapat diturunkan lagi sehingga meringankan pembayaran angsuran bulanan mereka.
h. Kendala Penyaluran KUR Menurut Bank
Adapun kendala kendala yang diahdapi bank dalam penyaluran KUR dan tingginya
NPL mereka adalah sebagai berikut:
1. Ada anggapan calon debitur bahwa KUR bersifat bantuan.
2. Banyak kegiatan usaha calon debitur adalah usaha dadakan.
3. Debitur kesulitan dalam memenuhi jaminan minimal 30% dikarenakan
tanah/rumah mereka belum bersertifikat dan biaya pengikatan jaminan Notaris &
BPN yang terlalu mahal (kredit < Rp. 100 juta biayanya Rp. 1,5 juta).
4. Lokasi pemohon jauh dari kantor (diluar kota/pulau).
5. Pemahaman masyarakat bahwa KUR merupakan kredit tanpa jaminan.
PERKEMBANGAN
KEUANGAN DAERAH BAB IV
Halaman ini sengaja dikosongkan
PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH
69
PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH
Dukungan fiskal daerah terhadap perekonomian khususnya yang berasal dari APBD Provinsi
pada tahun 2012 semakin baik. Hal ini sebagaimana tercermin dari peningkatan alokasi belanja,
yang meningkat 35,79% dibandingkan alokasi pada tahun 2011. Peningkatan alokasi belanja
tersebut juga diikuti dengan peningkatan persentase realisasi APBD dari 89,1% di triwulan IV
2011 menjadi 90,3% di triwulan IV 2012. Dari sisi pendapatan, pemerintah daerah provinsi
Sulut juga cukup optomis akan terjadi peningkatan pendapatan pada tahun 2012 tercermin
dari meningkatnya target pendapatan sebesar 33,73% dibandingkan tahun lalu. Dari
peningkatan target tersebut, pada triwulan IV 2012 pemerintah mampu merealisasikan
pendapatan hingga mencapai 102,4% dari target yang ditetapkan atau lebih tinggi
dibandingkan realisasi triwulan IV 2012 sebesar 101,9%.
4.1. Struktur Dana Perimbangan di Provinsi Sulawesi Utara
Peran pemerintah pusat dalam upaya peningkatan kapasitas perekonomian Sulawesi Utara
tercermin dari adanya transfer dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN) ke Provinsi serta Kab/Kota di wilayah Sulawesi Utara. Total transfer daerah Sulut pada
Tahun 2012 mencapai Rp7,43 triliun atau naik 3,87% dibandingkan tahun sebelumnya.
Peningkatan jumlah transfer sejalan dengan komitmen pemerintah pusat untuk terus
mendukung aktivitas ekonomi pemerintah daerah baik pada level Dati I maupun Dati II.
Tabel 4.1.
Perkembangan Transfer Dana Pusat Ke Prov/Kab/Kota di Wilayah Sulawesi Utara
Sumber : Dirjen Perimbangan Keuangan Depkeu
Transfer dana pusat ke daerah berasal dari dua sumber yaitu Dana Perimbangan dan Dana
Penyesuaian & Otonomi Khusus. Secara rata-rata tahunan, porsi Dana Perimbangan terhadap
keseluruhan dana transfer relatif lebih besar dibandingkan porsi Dana Penyesuaian & Otonomi
Khusus. Sementara itu, jika dilihat dari komponen penyusunnya, Dana Perimbangan terutama
berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), dengan nilai sebesar Rp5,92 Triliun pada tahun 2012
(dlm jutaan rupiah)
Dana Perimbangan 4.375.802 5.282.510 5.462.060 5.997.653 6.992.563
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 274.401 335.993 330.894 324.688 356.424
Dana Alokasi Umum (DAU) 3.427.845 4.059.322 4.431.419 4.963.779 5.947.146
Dana Alokasi Khusus (DAK) 673.556 887.196 699.748 709.185 688.993
Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus 280.370 393.844 221.120 1.152.757 434.367
TOTAL 4.656.172 5.676.354 5.683.180 7.150.410 7.426.930
*) Data Update per 29 Mei 2012
Dana 2008 2009 2010 2011 2012*
PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH
70
Prov. Sulut
16,32%
Kab.Bolmong
6,56%
Kab. Minahasa
7,65%
Kab. Sangihe
6,35%
Kota Bitung
5,96%
Kota Manado
9,15%
Kab.Kep.Talaud
5,76%
Kab.Minsel
6,31%
Kota Tomohon
4,65%
Kab. Minut
6,03%
Kotamobagu
4,24%
Kab.Mitra
4,87%
Kab. Bolmut
4,27%
Kab.Kep.Sitaro
4,75%
Kab.Boltim
3,50%
Kab.Bolsel
3,63%
Dana Bagi
Hasil
Pajak/Bukan
Pajak
5,10%
Dana Alokasi
Umum (DAU)
85,05%
Dana Alokasi
Khusus (DAK)
9,85%
67%
80%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
-
200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
1.400.000,00
1.600.000,00
1.800.000,00
2.000.000,00
2007 2008 2009 2010 2011 2012
PAD Dana Perimbangan Proporsi Sulut Proporsi Rata-rata seluruh Indonesia
atau meningkat 19,81% dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp4,96 Triliun. Dana Alokasi Khusus
(DAK) menunjukkan porsi terbesar kedua dengan pangsa sebesar 9,85%, sementara Dana Bagi
Hasil Pajak/Bukan Pajak menyumbang sebesar 5,10%. Berdasarkan wilayahnya, alokasi Dana
Perimbangan terbagi atas pengalokasian di wilayah Dati I Provinsi Sulawesi Utara dan Seluruh
wilayah Dati II Kab/Kota di Sulut. Dari total Dana Perimbangan yang disalurkan oleh
pemerintah pusat pada tahun 2012, komposisi dana terbesar diperoleh pemerintah Dati I Prov.
Sulut dengan alokasi sebesar 16,32% atau mencapai Rp1.191,56 miliar. Sementara, alokasi
dana terendah diperoleh oleh Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan pangsa 3,50%
dari total dana perimbangan.
Ketergantungan suatu daerah terhadap
pendanaan dari pusat pada dasarnya masih
terjadi di seluruh Indonesia. Hal ini
tercermin dari proporsi rata-rata dana
perimbangan daerah tahun 2012 yang
mencapai 80% terhadap total pendapatan.
Sulawesi Utara sendiri menunjukkan
tingkat ketergantungan yang relatif lebih
rendah tercermin dari proporsi dana
perimbangan sebesar 67% dari total
pendapatan sementara sisanya berasal dari komponen PAD. Jika dilihat tren perkembangannya,
rasio tingkat ketergantungan Sulawesi Utara terhadap alokasi dana perimbangan juga terus
mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa Sulawesi Utara sudah relatif mandiri dan
memiliki kapasitas ekonomi yang cukup baik.
Grafik 4.2.
Alokasi Dana Perimbangan Sulawesi Utara Tahun 2012
Grafik 4.3.
Rincian Alokasi Dana Perimbangan Sulawesi Utara Tahun 2012
Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan Depkeu, diolah
Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan Depkeu, diolah
Grafik 4.1.
Pangsa Komponen Dana Perimbangan Prov/Kab/Kota
di Sulawesi Utara Tahun 2012
Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan Depkeu, diolah
PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH
71
Tabel 4.2.
Kinerja APBD Provinsi Sulawesi Utara s.d. 31 Desember 2012
4.2. APBD di Tingkat Provinsi
Dukungan fiskal daerah dalam rangka pembiayaan perekonomian pada tahun 2012 lebih besar
dibandingkan tahun sebelumnya, sebagaimana tercermin dari nilai APBD Provinsi Sulawesi
Utara tahun 2012 yang meningkat dari Rp1,3 triliun menjadi Rp1,8 triliun (Tabel 4.2). Dengan
dukungan tersebut maka diperkirakan prospek aktivitas perekonomian Sulawesi Utara akan
semakin baik. Dari sisi pendapatan, target pendapatan di Tahun 2012 tercatat mengalami
peningkatan dibandingkan tahun lalu yakni sebesar Rp1,79 triliun atau naik sebesar 33,73%.
Hingga akhir triwulan IV-2012 realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah
melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp1,83 triliun atau 102,4% dari target yang
ditetapkan. Di sisi belanja, pemerintah juga telah menganggarkan dana yang cukup besar untuk
memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah di tahun 2012, yaitu sebesar Rp1,96 triliun atau
meningkat 35,70% dari tahun sebelumnya. Peningkatan alokasi belanja tersebut juga diikuti
dengan peningkatan realisasinya. Pada triwulan IV-2012, realisasi belanja pemerintah tercatat
mencapai 90,3%, lebih tinggi dibandingkan realisasi pada triwulan IV-2011 yang tercatat
89,1%.
4.2.1. Pendapatan Daerah di Tingkat Provinsi
Realisasi pendapatan pemerintah provinsi Sulawesi Utara pada triwulan IV-2012 telah
melampaui pencapaian realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi
pendapatan daerah tercatat sebesar Rp1,83 triliun atau 102,4% dari target penerimaan APBD
tahun 2012. Berdasarkan komponennya (Tabel 4.3), realisasi PAD di triwulan IV-2012 mencapai
Rp633,65 miliar atau 105,7% dari target yang ditetapkan. Peningkatan angka PAD sebagian
besar berasal dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (168,2%) diantaranya berupa
Nominal % Nominal %
I Pendapatan 1.339.429 1.365.112 101,9 1.791.335 1.834.908 102,4
Pendapatan Asli Daerah 516.085 534.495 103,6 599.269 633.651 105,7
Dana Perimbangan 823.044 830.046 100,9 1.191.565 1.200.757 100,8
Lain-lain PAD yang Sah 300 572 190,5 500 501 100,2
II Belanja 1.443.703 1.285.798 89,1 1.960.449 1.771.118 90,3
Belanja Operasi 967.734 863.841 89,3 1.339.123 1.222.295 91,3
Belanja Modal 269.321 233.618 86,7 409.826 350.597 85,5
Belanja Tidak Terduga 1.500 799 53,3 1.000 70 7,0
Transfer (Ke Kab/Kota/Desa) 205.147 187.540 91,4 210.500 198.156 94,1
III Pembiayaan 104.273 109.273 169.114 189.114
Penerimaan Daerah 109.273 109.273 100,0 189.114 189.114 100,0
- SILPA 109.273 109.273 100,0 189.114 189.114 100,0
Pengeluaran Daerah 5.000 0 0 20.000 0 0
- Penyertaan Modal (Investasi) Pemda 5.000 0 0 20.000 0 0
No UraianAPBD-P 2011
(Rp Juta)
Realisasi APBD
Tw. IV-2011APBD-P 2012
(Rp Juta)
Realisasi APBD
Tw. IV-2012
Sumber : Biro Keuangan Provinsi Sulawesi Utara, diolah
PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH
72
Tabel 4.3.
Kinerja Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara s.d. 31 Desember 2012
Tabel 4.4.
Kinerja Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara s.d. 31 Desember 2012
(dlm jutaan rupiah)
Nominal % Nominal %
PENDAPATAN 1.339.429 1.365.112 101,9 1.791.335 100,0 1.834.908 102,4
Pendapatan Asli Daerah 516.085 534.495 103,6 599.269 33,5 633.651 105,7
- Pajak Daerah 467.523 477.202 102,1 534.738 89,2 554.846 103,8
- Retribusi Daerah 6.591 8.868 134,5 16.971 2,8 14.738 86,8
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 23.000 23.107 100,5 24.000 4,0 24.434 101,8
- Lain-lain 18.970 25.317 133,5 23.560 3,9 39.633 168,2
Dana Perimbangan 722.359 729.361 101,0 913.074 51,0 933.367 102,2
- Dana Bagi Hasil Pajak 72.659 67.382 92,7 77.650 8,5 94.801 122,1
- Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) 701 12.980 1.851,8 1.350 0,1 4.468 331,0
- Dana Alokasi Umum 619.711 619.711 100,0 790.534 86,6 790.557 100,0
- Dana Alokasi Khusus 29.288 29.288 100,0 43.540 4,8 43.540 100,0
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya 100.685 100.685 100,0 278.491 15,5 267.390 96,0
UraianAPBD-P 2011
(Rp Juta)
Realisasi APBD
Tw. IV-2011APBD-P 2012
(Rp Juta)
Proporsi APBD-
P 2012
(%)
Realisasi APBD
Tw. IV-2012
penerimaan jasa giro dan penerimaan bunga deposito milik pemerintah. Selain itu, pajak daerah
juga turut berkontribusi terhadap peningkatan realisasi PAD dengan pencapaian yang telah
melampaui target yang ditetapkan sebesar 103,8%.
4.2.2. Belanja Daerah di Tingkat Provinsi
Pada tahun 2012, total dana yang dianggarkan untuk belanja daerah oleh pemerintah provinsi
Sulut meningkat dibandingkan tahun 2011. Total anggaran belanja dianggarkan sebesar
Rp1,96 triliun atau meningkat hingga 35,79% dari tahun sebelumnya. Peningkatan alokasi
belanja ini juga diikuti dengan peningkatan realisasinya. Sampai dengan akhir triwulan IV-2012
realisasi belanja tercatat sebesar Rp1,77 triliun atau mencapai 90,3% dari total anggaran
tersedia. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan periode triwulan IV 2012 yang hanya
mampu menyerap 89,1% dari anggaran yang tersedia atau senilai Rp1,28 triliun.
Sumber : Biro Keuangan Provinsi Sulawesi Utara, diolah
Sumber : Biro Keuangan Provinsi Sulawesi Utara, diolah
(dlm jutaan rupiah)
Nominal % Nominal %
BELANJA 1.443.703 1.285.798 89,1 1.960.449 100,0 1.771.118 90,3
Belanja Operasi 967.734 863.841 89,3 1.339.123 68,3 1.222.295 91,3
- Belanja Pegawai 485.082 424.508 87,5 468.772 35,0 437.245 93,3
- Belanja Barang 397.869 369.650 92,9 570.511 42,6 503.626 88,3
- Belanja Hibah 43.783 39.085 89,3 298.059 22,3 279.993 93,9
- Belanja Bantuan Sosial 39.720 29.554 74,4 500 0,0 500 100,0
- Belanja Bantuan Keuangan 1.280 1.044 81,5 1.280 0,1 931 72,8
Belanja Modal 269.321 233.618 86,7 409.826 20,9 350.597 85,5
- Belanja Tanah 24.300 6.822 28,1 102.745 25,1 76.343 74,3
- Belanja Peralatan dan Mesin 72.696 67.162 92,4 93.041 22,7 84.470 90,8
- Belanja Bangunan dan Gedung 40.945 38.905 95,0 54.446 13,3 45.780 84,1
- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 126.576 116.189 91,8 154.255 37,6 139.959 90,7
- Belanja Aset Tetap Lainnya 4.805 4.540 94,5 5.339 1,3 4.045 75,8
Belanja Tak Terduga 1.500 799 53,3 1.000 0,1 70 7,0
Transfer (Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa) 205.147 187.540 91,4 210.500 10,7 198.156 94,1
UraianAPBD-P 2011
(Rp Juta)
Realisasi APBD
Tw. IV-2011APBD-P 2012
(Rp Juta)
Proporsi
APBD 2012
(%)
Realisasi APBD
Tw. IV-2012
PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH
73
Tabel 4.5.
Kinerja Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara s.d. 31 Desember 2012
85,09
86,94
86,74
85,55
84,00
85,00
86,00
87,00
88,00
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2009 2010 2011 2012
Belanja Modal (Rp.miliar)-Left axis
% realisasi - Right axis
Berdasarkan proporsinya, pagu komponen belanja operasi masih lebih tinggi dibandingkan
dengan belanja modal. Belanja operasional pada tahun 2012 mencapai 68,3% dari total
belanja, sementara proporsi belanja modal hanya 20,9% dari total anggaran belanja.
Meskipun porsi belanja operasional masih relatif
lebih tinggi dibandingkan belanja modal, secara
historis total belanja modal di Sulut terus
menunjukkan peningkatan. Peningkatan belanja
modal pada tahun 2012 mencapai 52,17%
dibandingkan dengan tahun 2011. Peningkatan
komponen biaya modal tersebut mencerminkan
bahwa peran pembiayaan pemerintah dalam
bentuk pembangunan fisik dan infrastruktur
semakin meningkat.
Sementara itu, berdasarkan komponen pembentuknya, belanja daerah provinsi Sulawesi Utara
terdiri atas belanja langsung dan tidak langsung dengan pangsa masing-masing 53,42% dan
46,58%. Belanja tidak langsung didominasi oleh belanja pegawai dengan nilai sebesar
Rp401,89 miliar (44,01%), sementara sisanya merupakan belanja hibah (32,64%), belanja bagi
hasil (23,05%), belanja bantuan sosial (0,05%), belanja bantuan keuangan (0,14%), dan
belanja tidak terduga (0,11%). Di sisi lain, belanja langsung didominasi oleh belanja barang dan
jasa dengan proporsi 54,48%, sisanya merupakan belanja modal (39,14%) dan belanja
pegawai (6,39%). Tingginya porsi belanja barang dan jasa serta belanja pegawai turut
mengkonfirmasi data pertumbuhan ekonomi Sulut yang terutama didorong oleh sektor
konsumsi.
Nominal % Nominal %
Belanja 1.443.703 749.793 51,9% 1.960.449 100,00 1.771.118 90,3%
Belanja Tidak Langsung 715.513 416.039 58,1% 913.239 46,58 860.233 94,2%
• Belanja Pegawai 424.083 280.090 66,0% 401.899 44,01 380.582 94,7%
• Belanja Hibah 43.783 16.642 38,0% 298.059 32,64 279.993 93,9%
• Belanja Bantuan Sosial 39.720 17.350 43,7% 500 0,05 500 100,0%
• Belanja Bagi Hasil 205.147 101.192 49,3% 210.500 23,05 198.156 94,1%
• Belanja Bantuan Keuangan 1.280 265 20,7% 1.280 0,14 931 72,8%
• Belanja Tidak Terduga 1.500 500 33,3% 1.000 0,11 70 7,0%
Belanja Langsung 728.189 333.754 45,8% 1.047.210 53,42 910.885 87,0%
• Belanja Pegawai 60.999 28.762 47,2% 66.873 6,39 56.663 84,7%
• Belanja Barang dan Jasa 397.869 187.883 47,2% 570.511 54,48 503.626 88,3%
• Belanja Modal 269.321 117.109 43,5% 409.826 39,14 350.597 85,5%
Surplus/(Defisit) (104.273) 274.083 (169.114) 63.790
Proporsi APBD-P
2012 (Rp Juta)
(%)
UraianAPBD-P 2011
(Rp Juta)
Realisasi APBD
APBD-P 2012
(Rp Juta)
Realisasi APBD
Grafik 4.4.
Perkembangan Realisasi Belanja Modal Tahun 2009-2012
Sumber: Biro Keuangan Provinsi Sulut, diolah
Sumber: Biro Keuangan Provinsi Sulut, diolah
PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH
74
4.2.3. Pangsa Realisasi APBD Terhadap PDRB dan Uang Beredar
Dengan melakukan identifikasi terhadap pos-pos belanja dalam APBD provinsi ke dalam 2 (dua)
kegiatan utama berdasarkan tabel PDRB sisi permintaan, yaitu konsumsi pemerintah dan
belanja modal diperoleh hasil bahwa realisasi konsumsi pemerintah memiliki pangsa sebesar
10,33% terhadap PDRB harga berlaku Provinsi Sulawesi Utara di triwulan IV-2012, sedangkan
realisasi belanja modal hanya memiliki pangsa sebesar 2,55%. Tingginya pangsa konsumsi
pemerintah tercermin dari kinerja konsumsi dalam struktur perekonomian Sulawesi Utara yang
memiliki kontribusi besar dalam PDRB. Sementara itu, dampak realisasi APBD Provinsi terhadap
perkembangan uang beredar sampai dengan posisi 31 Desember 2012 masih relatif rendah, hal
ini tercermin dari terjadi kondisi surplus APBD yang berarti jumlah realisasi pendapatan
pemerintah lebih besar dibandingkan realisasi pengeluaran (belanja pemerintah).
Tabel 4.6.
Pangsa Realisasi APBD Provinsi s.d. 31 Desember 2012 Terhadap PDRB Harga Berlaku
Sumber: Biro Keuangan Daerah Sulawesi Utara, diolah
PENDAPATAN 1.834.908 13,34
Pendapatan Asli Daerah 633.651 4,61
- Pajak Daerah 554.846 4,03
- Retribusi Daerah 14.738 0,11
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 24.434 0,18
- Lain-lain 39.633 0,29
Dana Perimbangan 933.367 6,78
- Dana Bagi Hasil Pajak 94.801 0,69
- Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) 4.468 0,03
- Dana Alokasi Umum 790.557 5,75
- Dana Alokasi Khusus 43.540 0,32
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya 267.390 1,94
BELANJA 1.771.118 12,87
Konsumsi Pemerintah 1.420.522 10,33
- Belanja Pegawai 437.245 3,18
- Belanja Barang 503.626 3,66
- Belanja Hibah 279.993 2,04
- Belanja Bantuan Sosial 500 0,00
- Belanja Bantuan Keuangan 931 0,01
- Belanja Tak Terduga 70 0,00
- Transfer (Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa) 198.156 1,44
Pembentukan Modal Tetap Bruto
(Belanja Modal)350.597 2,55
Surplus/(Defisit) 63.790
Uraian
Realisasi APBD
Tw.IV-2012
(Rp Juta)
% thd PDRB
PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH
75
PERKEMBANGAN
SISTEM PEMBAYARAN BAB V
PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH
76
Halaman ini sengaja dikosongkan
PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH
77
PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN
Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional merupakan salah satu tugas
Bank Indonesia yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun
1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-
undang Republik Indonesia No.6 tahun 2009. Mengacu pada pasal 1 Undang-undang tersebut,
Sistem Pembayaran berarti seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk
melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu
kegiatan ekonomi. Kegiatan ini dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai. Pembayaran
secara tunai dilakukan menggunakan mata uang Rupiah, sementara pembayaran non tunai
dilakukan dengan cara kliring ataupun Real Time Gross Settlement (RTGS). Dalam menjaga
kelancaran pembayaran secara tunai, Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk dapat
memenuhi kebutuhan uang kartal di masyarakat baik dalam nominal yang cukup, jenis pecahan
yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi layak edar (clean money policy). Sementara itu
kebijakan di bidang instrumen pembayaran non tunai tetap diarahkan untuk menyediakan
sistem pembayaran yang efektif, efisien, aman dan handal dengan tetap memperhatikan aspek
perlindungan konsumen. Sebagai representasi Bank Indonesia di daerah, fungsi mengatur
kelancaran sistem pembayaran baik tunai maupun non tunai di Sulawesi Utara dijalankan oleh
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara.
Pada triwulan IV-2012, nilai transaksi sistem pembayaran baik tunai maupun non tunai (kliring)
di Sulawesi Utara menunjukkan peningkatan. Perkembangan aliran uang kartal di Sulawesi
Utara pada triwulan IV-2012 tercatat mengalami net outflow. Hal yang sama juga terjadi pada
sistem pembayaran non-tunai melalui kliring dan Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement
(BI-RTGS) pada triwulan laporan yang mengalami peningkatan secara nominal. Peningkatan
transaksi tersebut mengindikasikan adanya peningkatan kebutuhan masyarakat akan uang
tunai maupun kebutuhan transaksi non tunai sesuai dengan pola musiman Natal dan Tahun
Baru yang jatuh pada periode laporan.
5.1. Perkembangan Transaksi Pembayaran Tunai
5.1.1. Perkembangan Aliran Uang Kartal (Inflow/Outflow)
Perkembangan aliran uang kartal pada triwulan IV-2012 di wilayah kerja Kantor Perwakilan
Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan terjadinya net outlow. Pada triwulan
laporan, aliran uang keluar (outflow) tercatat lebih besar daripada aliran uang masuk (inflow)
sehingga secara keseluruhan mengalami net outflow sebesar Rp1,2 triliun. Dilihat dari data
historisnya, aliran uang di wilayah Sulawesi Utara secara umum memiliki pola, dimana pada saat
PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH
78
bertepatan dengan moment/perayaan hari raya keagamaan, aliran uang kartal selalu
mengalami siklus net outflow.
Secara nominal, pada triwulan laporan jumlah uang kartal yang keluar (outflow) ke Kantor
Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar Rp1,6 triliun, meningkat
hingga 10,31% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, jumlah uang
kartal yang masuk (inflow) dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara
tercatat Rp488 miliar atau meningkat 27,93% (yoy).
Secara series bulanan, sepanjang triwulan IV 2012 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi
Sulawesi Utara mengalami net outflow. Tingginya kebutuhan masyarakat Sulut menjelang
perayaan Natal dan Tahun Baru di akhir tahun 2012 menjadi penyebab terjadinya kondisi net
outflow. Net outflow secara bulanan di periode laporan terus meningkat dari Rp198 miliar pada
bulan Oktober 2012, Rp156 miliar pada bulan November 2012 hingga Rp834 miliar pada bulan
Desember 2012.
Grafik 5.1.
Netflow Aliran Kas Uang Kartal Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara
5.1.2. Penyediaan Uang Kartal Layak Edar
Dalam melaksanakan strategi clean money policy, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi
Sulawesi Utara melaksanakan kegiatan pemusnahan uang yang sudah tidak layak edar dengan
melakukan Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB) terhadap uang kartal yang telah
lusuh/rusak. Proses pemusnahan tersebut telah dilakukan dengan prosedur dan pengawasan
yang ketat terhadap tingkat kelusuhan uang yang dapat dimusnahkan. Hal tersebut dilakukan
untuk menjamin ketersediaan uang layak edar di masyarakat.
Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, diolah
PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH
79
Selama triwulan IV-2012, rasio PTTB terhadap uang kartal masuk tercatat sebesar 17,84%,
lebih rendah dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun lalu yang tercatat 108,52%.
Secara nominal, jumlah uang yang diberi tanda tidak berharga selama triwulan laporan adalah
sebesar Rp87 miliar.
Rasio PTTB menunjukkan sejumlah uang yang termasuk dalam kategori tidak layak edar akibat
kondisi uang yang sudah lusuh, rusak dan kotor. Dalam upaya menjaga kualitas uang tetap
berada pada kondisi baik, Bank Indonesia senantiasa melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Salah satu program yang terus disosialisasikan adalah tagline 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang)
yang selanjutnya dikembangkan lagi dengan pengertian yang baru yaitu Didapat, Disimpan,
Disayang yang berarti uang tidak boleh diremas, dibasahi, dilipat dan distraples.
Grafik 5.2.
Rasio Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB) Terhadap Inflow
5.1.3. Perkembangan Kas Titipan
Dalam perannya sebagai regulator di daerah yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan
likuiditas dan kebutuhan uang yang layak edar bagi masyarakat di wilayahnya, Kantor
Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara melakukan kegiatan kas titipan. Kegiatan kas
titipan ini dilakukan khususnya untuk daerah yang lokasinya cukup jauh dari Kantor Perwakilan
Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Penyelenggaraan kegiatan kas titipan ini dilakukan
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara bekerjasama dengan salah satu bank
umum di wilayah Gorontalo dan Tahuna.
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2011 2012
Inflow 750 327 989 382 1.159 453 836 488
PTTB 326 329 376 414 435 45 25 87
Rasio 43,53 100,59 37,98 108,52 37,55 10,01 2,96 17,84
-
40
80
120
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
% Miliar
Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, diolah
PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH
80
Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, diolah
Grafik 5.3.
Netflow Kas Titipan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara di Gorontalo
(Rp. Miliar)
Kondisi aliran kas titipan di Gorontalo sepanjang triwulan IV-2012 menunjukkan posisi net
outflow sebesar Rp48 miliar. Pada triwulan laporan jumlah kas titipan yang masuk (inflow) di
Gorontalo tercatat Rp764 miliar, sedangkan jumlah kas keluar (outflow) tercatat Rp813 miliar.
Grafik 5.4.
Netflow Kas Titipan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara di Tahuna (Rp. Miliar)
Selain di Provinsi Gorontalo, kas titipan juga terdapat di Kota Tahuna, Kabupaten Kepulauan
Sangihe. Pada triwulan IV-2012, kas titipan di Tahuna juga mengalami net outflow sebesar
Rp87 miliar, dengan jumlah kas titipan yang keluar (outflow) sebesar Rp117 miliar, lebih tinggi
dibandingkan jumlah kas masuk (inflow) Rp30 miliar.
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2010 2011 2012
Inflow 40 39 24 20 77 29 35 45 89 44 57 30
Outflow -50 -97 -105 -131 -63 -71 -29 -119 -52 -87 -71 -117
Netflow -11 -58 -81 -110 14 -42 6 -74 37 -43 -14 -87
-150
-100
-50
0
50
100
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2010 2011 2012
Inflow 40 39 24 20 77 29 35 45 89 44 57 30
Outflow -50 -97 -105 -131 -63 -71 -29 -119 -52 -87 -71 -117
Netflow -11 -58 -81 -110 14 -42 6 -74 37 -43 -14 -87
-150
-100
-50
0
50
100
Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, diolah
PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH
81
5.1.4. Penemuan Uang Palsu
Jumlah uang palsu yang ditemukan di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi
Sulawesi Utara pada triwulan IV-2012 menunjukkan sedikit penurunan dalam jumlah fisik
namun meningkat dari sisi nominal dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Total
uang palsu yang ditemukan dan dilaporkan ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi
Sulawesi Utara tercatat sebanyak 102 lembar atau secara nominal tercatat sebesar Rp8,54 juta,
lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 103
lembar atau secara nominal sebesar Rp7,22 juta. Secara historis, pecahan uang palsu yang
paling banyak ditemukan selama dua tahun terakhir adalah uang kertas pecahan Rp100,000
dan Rp50,000 atau sekitar 90% dari seluruh pecahan uang palsu yang ditemukan.
Dalam upaya menekan peredaran uang palsu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi
Sulawesi Utara terus secara aktif melakukan edukasi dalam bentuk sosialisasi ciri-ciri keaslian
uang rupiah kepada semua lapisan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan
pemahaman masyarakat mengenai ciri keaslian uang Rupiah yang digunakan dalam transaksi
sehari-hari sehingga pada akhirnya masyarakat juga dapat turut berperan serta dalam menekan
perkembangan peredaran uang palsu. Kegiatan ini tidak hanya dilakukan di Kantor Perwakilan
Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, namun juga dilakukan di kelompok masyarakat seperti
kalangan perbankan, di instansi-instansi pemerintah daerah, akademisi dan sekolah-sekolah
serta di pusat perbelanjaan dan sentra perekonomian di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Di sisi
lain, Bank Indonesia juga terus meningkatkan kerjasama dengan pihak berwajib dalam
menangani kasus peredaran uang palsu.
Tabel 5.1.
Temuan Uang Palsu di Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara
Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, diolah
5.2. Perkembangan Alat Pembayaran Non-Tunai
Berkembangnya perekonomian domestik telah berdampak terhadap peningkatan kebutuhan
masyarakat akan ketepatan, kehandalan dan keamanan dalam bertransaksi. Sistem pembayaran
non tunai menjadi alternatif bagi masyarakat untuk dapat melakukan transaksi secara efisien.
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
- Rp100.000,- 12 21 73 54 36 19 31 71
- Rp50.000,- 8 32 32 31 57 32 26 28
- Rp20.000,- 5 6 14 10 16 2 1 1
- Rp10.000,- 1 16 7 7 7 4 1 2
- Rp5.000,- - - - 1 - - - -
- Rp1.000,- - - - - - - - -
Total 26 75 126 103 116 57 59 102
Pecahan
2011 2012
PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH
82
Sistem pembayaran non tunai terdiri dari dua sistem yaitu kliring dan Real Time Gross
Settlement (RTGS). Sistem kliring memfasilitasi transaksi pembayaran non tunai masyarakat
dengan menggunakan instrumen surat berharga cek/bilyet giro. Sementara itu RTGS pada
dasarnya merupakan muara dari seluruh penyelesaian transaksi keuangan di Indonesia. Dengan
menggunakan RTGS, pemindahan dana dilakukan secara elektronik dan real time (segera).
5.2.1. Perkembangan Kliring
Perkembangan kliring di wilayah Sulawesi Utara selama triwulan IV-2012 mengalami
peningkatan, jumlah warkat yang dikliringkan sebanyak 96.670 lembar dengan nilai Rp2.490
miliar atau meningkat baik secara volume dan nominalnya masing-masing sebesar 5,32% (yoy)
dan 9,24% (yoy) dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Jika dilihat berdasarkan
rata-rata harian lembar warkat yang dikliringkan, selama periode laporan tercatat sebanyak
1.611 lembar warkat dengan nilai sebesar Rp41,49 miliar atau tumbuh sebesar 12,35% (yoy).
Peningkatan rata-rata jumlah nominal kliring tersebut semakin menegaskan bahwa
perekonomian Sulawesi Utara mengalami pertumbuhan positif yang berkelanjutan.
Tabel 5.2.
Perputaran Kliring dan Cek/BG Kosong di Wilayah Sulawesi Utara
Sumber : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, diolah
Sementara itu, rata-rata penolakan lembar cek/bilyet giro kosong selama triwulan laporan
tercatat 1,71% dari rata-rata lembar warkat yang dikliringkan per hari atau naik 2,40% (yoy)
dibandingkan dengan periode yang sama tahun.
5.2.2. RTGS (Real Time Gross Settlement)
Dengan semakin meningkatnya transaksi yang dilakukan masyarakat, pemanfaatan BI-RTGS
sebagai sarana penyelesaian akhir transaksi pembayaran sepanjang triwulan IV 2012 tercatat
sebesar Rp2.773 miliar dengan volume sebesar 6.155.
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Perputaran Kliring
a. Lembar 80.909 86.567 91.486 91.789 86.147 93.606 93.738 96.670
b. Nominal (Rp miliar) 1.915 2.093 2.167 2.279 2.151 2.294 2.350 2.490
Rata-rata perputaran kliring per hari
a. Lembar 1.310 1.418 1.501 1.434 1.367 1.510 1.538 1.611
b. Nominal (Rp miliar) 31,01 34,31 35,55 35,62 34,13 37,02 38,64 41,49
Persentase rata-rata penolakan
a. Lembar (%) 1,78 1,71 1,57 1,67 1,39 1,46 1,26 1,71
b. Nominal (%) 1,99 2,23 1,40 2,12 1,72 3,00 1,59 1,71
2012KETERANGAN
2011
PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH
83
Tabel 5.3.
Perkembangan Traksaksi Melalui RTGS - Real Time Gross Settlement
Sumber : www.bi.go.id, diolah
Nilai Nilai Nilai
(Miliar Rp) (Miliar Rp) (Miliar Rp)
Oct 232 936 590 1.121 821 2.057
Nov 372 1.226 881 1.167 1.254 2.393
Dec 336 997 750 897 1.087 1.894
Tw IV-2011 940 3.159 2.222 3.185 3.162 6.344
Jan 214 714 425 849 640 1.563
Feb 273 868 673 1.025 946 1.893
Mar 324 1.033 813 1.156 1.138 2.189
Tw I-2012 811 2.615 1.911 3.030 2.723 5.645
Apr 303 988 668 1.132 971 2.120
Mei 273 963 687 1.169 960 2.132
Jun 271 917 713 1.150 985 2.067
Tw II-2012 847 2.868 2.069 3.451 2.916 6.319
Jul 331 998 689 1.150 1.020 2.148
Aug 310 857 707 1.292 1.016 2.149
Sep 261 819 625 1.056 887 1.875
Tw III-2012 902 2.674 2.022 3.498 4.400 6.172
Okt 300 893 614 1.194 914 2.087
Nov 305 986 731 1.046 1.036 2.032
Des 345 989 479 1.047 823 2.036
TW IV-2012 949 2.868 1.824 3.287 2.773 6.155
Pertumbuhan (yoy%) 0,98 -9,21 -17,89 3,20 -12,28 -2,98
Periode
FROM TO FROM + TO
Volume Volume Volume
PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH
84
Halaman ini sengaja dikosongkan
PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAERAH & KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
85
PERKEMBANGAN
KETENAGAKERJAAN
DAERAH DAN
KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
BAB VI
PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAERAH & KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
86
PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAERAH
DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Seiring dengan bertumbuhnya perekonomian Sulawesi Utara, indikator ketenagakerjaan pada
triwulan IV-2012 di Sulawesi Utara mengindikasikan adanya perbaikan. Hal ini tercermin dari
perbaikan indeks ketersediaan tenaga kerja hasil Survei Kantor Perwakilan Bank Indonesia
(KPwBI) Provinsi Sulawesi Utara. Meskipun jumlah pengusaha yang melaksanakan penambahan
tenaga kerja masih mengalami penurunan, namun kondisi ini masih lebih baik dibandingkan
dengan periode sebelumnya, dimana pada triwulan IV 2012 masih terjadi penambahan
signifikan tenaga kerja terutama pada sektor bangunan. Sejalan dengan hasil survei KPwBI
Provinsi Sulawesi Utara, angka pengangguran Sulawesi Utara menunjukkan penurunan dari
8,32% pada Februari 2012 menjadi 7,79% pada bulan Agustus 2012. Perbaikan kondisi
ketenagakerjaan diperkirakan akan berlanjut pada tahun 2013. Hasil liaison pada sejumlah
perusahaan menunjukkan optimisme pengusaha Sulut. Rencana kenaikan Upah Minimum
Provinsi (UMP) tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan tenaga kerja
di Sulawesi Utara.
Sementara itu, tingkat kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Utara diperkirakan terus
meningkat. Kondisi ini ditandai oleh berlanjutnya penurunan tingkat kemiskinan hingga tercatat
sebesar 7,64% atau lebih rendah dibandingkan tahun 2011 (8,18%) maupun tingkat
kemiskinan nasional(11,66%). Membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat juga tercermin
dari kenaikan indeks penghasilan dan ekspektasi penghasilan masyarakat Sulut hasil Survei
Konsumen Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara serta kenaikan Nilai Tukar
Petani (NTP) sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan.
6.1. PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAERAH
Kondisi ketenagakerjaan Sulut di penghujung tahun 2012 membaik dan diperkirakan akan
berlanjut pada tahun 2013. Hal ini tercermin dari hasil survei dan liaison yang dilakukan oleh
KPwBI Sulut. Sejalan dengan itu, berbagai indikator tenaga kerja regional juga menunjukkan
perbaikan.
Sikap optimisme masyarakat terhadap ketersediaan lapangan kerja tercermin dari peningkatan
indeks ketersediaan lapangan kerja hasil Survei Konsumen (SK) Kantor Perwakilan Bank
Indonesia Prov. Sulut. Pada akhir triwulan IV-2012, angka indeks ketersediaan lapangan kerja
PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAERAH & KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
87
Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usahan (SKDU) KPwBI Prov. Sulut
Grafik 6.1.
Perkembangan SBT Penggunaan Tenaga Kerja
Sumber: Survei Konsumen (SK) KPwBI Prov. Sulut
tercatat sebesar 192, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya tercatat
sebesar 165,5 maupun triwulan IV-2011 yang hanya sebesar 180,5.
Dari dunia usaha, indikator permintaan tenaga kerja mengalami perbaikan dibandingkan
dengan periode sebelumnya. Meskipun jumlah pelaku usaha yang menyatakan melakukan
penambahan jumlah tenaga kerja masih mengalami penurunan, namun kondisi ini masih lebih
baik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini tercermin dari Saldo Bersih Tertimbang
(SBT) penggunaan tenaga kerja hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilaksanakan
KPwBI Provinsi Sulawesi Utara pada periode laporan, tercatat sebesar -1,03 atau lebih tinggi
dibandingkan triwulan lalu yang sebesar -1,91. Pada triwulan IV 2012 masih terjadi
penambahan tenaga kerja terutama pada sektor bangunan seiring dengan pertumbuhan
sektor bangunan di Sulawesi Utara. Sementara itu, pada sektor lainnya jumlah tenaga kerja
relatif tetap.
Sejalan dengan itu, hasil liaison yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov.
Sulut ke sejumlah perusahaan di Sulut pada berbagai sektor, diperoleh informasi bahwa
perusahaan tidak akan melakukan pengurangan tenaga kerja pada tahun 2013. Rencana
kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap
pengurangan tenaga kerja di Sulawesi Utara.
Secara relatif angka pengangguran Sulawesi Utara menunjukkan penurunan dari 8,32% pada
Februari 2012 menjadi 7,79% pada bulan Agustus 2012. Namun demikian, angka
pengangguran Sulawesi Utara masih di atas angka pengangguran nasional yang tercatat
sebesar 6,14% pada Augustus 2012.
Grafik 6.2.
Perkembangan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0
50
100
150
200
250
J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S N
2009 2010 2011 2012
Ketersediaan Lap. Kerja Titik optimis =100
Ekspektasi Ketersediaan Lap. Kerja
(5,00)
-
5,00
10,00
15,00
20,00
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2008 2009 2010 2011 2012
Realisasi Penggunaan Tenaga Kerja
Bangunan
PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAERAH & KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
88
Tabel 6.1.
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan di Sulawesi Utara
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tabel 6.2.
Pengangguran Terbuka Menurut Daerah Agustus 2011
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Sulawesi Utara pada Agustus 2012 terkoreksi
menjadi 61,93% dari 66,82% pada Februari 2012. Penurunan jumlah angkatan kerja sebesar
76,5 ribu orang selama periode Februari 2012-Agustus 2012 terjadi karena adanya drop out
penduduk bekerja secara relatif sebesar 64,7 ribu orang serta berkurangnya pencari kerja
sebesar 11,9 ribu orang.
Berdasarkan lokasinya, tingkat pengangguran terutama terjadi di wilayah perkotaan. Sebanyak
10,38% angkatan kerja di perkotaan berstatus sebagai penganggur terbuka (pencari kerja),
atau 50,4 ribu orang. Sedangkan di perdesaan tingkat pengangguran tercatat 5,50% atau 30,4
ribu orang. Tingkat dan jumlah pengangguran baik di perdesaan maupun perkotaan pada
Agustus 2012 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan Februari 2012.
Berdasarkan sektornya, sektor pertanian (pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan
perikanan) masih merupakan lapangan pekerjaan utama sebagian besar penduduk yang bekerja
yaitu sebanyak 347,2 ribu orang (32,6%), mengalami pertumbuhan sebesar 2,45% (yoy).
Sementara itu, sektor Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi menempati urutan
kedua dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 212,7 ribu orang (19,8%).
Dilihat dari tren sektoralnya, kontribusi sektor pertanian cenderung menurun, sementara sektor
lainnya mengalami fluktuasi cukup tinggi. Selama kurun waktu Februari 2012 s/d Agustus 2012
Penduduk 15 Thn ke atas 1.685,5 1.694,1 1.710,9 1.637,4 1.651,0 1.659,8 1.668,1 1.676,2
Angkatan Kerja 1.077,2 1.051,1 1.074,3 1.036,6 1.068,4 1.084,2 1.114,7 1.038,1
Bekerja 962,6 940,2 961,6 936,9 970,2 990,7 1.022,0 957,3
Mencari Kerja 114,5 111,0 112,6 99,6 98,2 93,5 92,7 80,8
Bukan Angkatan Kerja 608,3 643,0 636,7 600,8 582,6 575,6 553,4 638,1
TPAK 63,91 62,0 62,79 63,31 64,71 65,32 66,82 61,9
TPT 10,63 10,56 10,48 9,61 9,19 8,62 8,32 7,8
Aug-12Feb-12Ags-09 Feb-10 Aug-10 Feb-11Feb-09 Aug-11
Jumlah
(ribu jiwa) %
Jumlah
(ribu jiwa) %
Jumlah
(ribu jiwa) %
Jumlah
(ribu jiwa) %
Perkotaan 54,60 11,40 57,30 11,37 58,80 11,31 50,40 10,38
Pedesaan 43,60 7,40 36,20 6,24 33,90 5,70 30,40 5,50
Sulawesi Utara 98,20 9,16 93,50 8,62 92,70 8,32 80,80 7,79
Agustus 2012Februari 2012
Daerah
Februari 2011 Agustus 2011
PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAERAH & KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
89
Tabel 6.3.
Penduduk Yang Bekerja di Sulawesi Utara Menurut Lapangan Usaha
Grafik 6.3.
Share Penduduk Yang Bekerja di Sulut Menurut
Lapangan Usaha
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara
terjadi shifting lapangan pekerjaan dari sektor pertanian dan perdagangan ke sektor konstruksi
dan jasa kemasyarakatan. Hal ini terindikasi dari terjadinya drop out tenaga kerja pada sektor
pertanian dan perdagangan masing-masing sebesar 35 ribu dan 23,2 ribu orang dan
bertambahnya penyerapan tenaga kerja pada sektor konstruksi dan jasa kemasyarakatan
masing-masing sebanyak 12,6 ribu dan 14 ribu orang.
Berdasarkan status pekerjaannya, dari tujuh kategori status pekerjaan utama, pendekatan
pekerja formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori
Pertanian,
Perkebunan,
Kehutanan, Perburuan
& Perikanan
32.6%
Pertambangan dan
Penggalian
3.1%
Industri
6.0%
Listrik/Gas/Air Minum
0.4%
Konstruksi
7.9%
Perdagangan, Rumah
Makan dan Jasa
Akomodasi
19.8%
Transportasi,
Pergudangan dan
Komunikasi
8.3%
Lemb Keuangan/Real
Estate/Persewaan dan
Jasa Perusahaan
2.6%
Jasa Kemasyarakatan,
Sosial dan Perorangan
19.1%
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara
Februari Agustus Februari Agustus Februari Agustus
Pertanian, Perkebunan,
Kehutanan dan Perikanan
333,0 357,5 338,9 321,1 347,2 312,2
Pertambangan dan
Penggalian
* * * *36,3 30,0
Industri 57,4 50,6 69,2 66,0 73,6 57,9
Listrik/Gas/Air Minum * 4,1 3,8
Konstruksi 57,3 59,1 61,3 * 63,4 76,0
Perdagangan, Rumah Makan
dan Jasa Akomodasi
178,3 172,7 186,7 196,2 212,7 189,5
Transportasi, Pergudangan
dan Komunikasi
97,5 77,9 69,6 *
85,3 79,7
Lembaga Keuangan/Real
Estate/persewaan dan Jasa
19,3 15,0 19,7 *
30,0 24,9
Jasa Kemasyarakatan, Sosial
dan Perorangan
183,0 182,3 182,1 199,6 169,3 183,3
Lainnya * 35,8 21,8 42,7 207,8 - -
Total 961,6 936,9 970,2 990,7 1.021,9 957,3
Lapangan Pekerjaan Utama
20122010 2011
PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAERAH & KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
90
Tabel 6.4.
Penduduk Yang Bekerja di Sulawesi Utara Menurut Status Pekerjaan
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara
buruh/karyawan, sisanya termasuk pekerja informal. Berdasarkan pendekatan identifikasi ini,
maka pada Agustus 2012 sekitar 412,1 ribu pekerja (44,4%) bekerja pada kegiatan formal dan
545,2 ribu pekerja(55,6%) bekerja pada kegiatan informal.
Dari seluruh penduduk bekerja pada Agustus 2012, status pekerjaan utama yang terbanyak
sebagai buruh/karyawan (39,1%) dan diikuti berusaha sendiri (26,7%). Dalam periode satu
semester terakhir (Februari 2012 Agustus 2012) berkurangnya jumlah tenaga kerja didominasi
pada pekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap dan pekerja
keluarga. Pada pekerja status berusaha dibantu buruh tetap hanya sedikit berkurang.
Sedangkan pekerja dengan status buruh/karyawan bertambah sekitar 24,7 ribu. Dengan kata
lain pada periode semester ini berkurangnya jumlah penduduk bekerja sebagian besar
merupakan pekerja informal dan di sisi lain justru ada penambahan/peralihan pada pekerja
formal.
Berdasarkan sebaran jumlah pengangguran menurut kabupaten/kota, Kota Manado menempati
peringkat pertama dengan jumlah pengangguran sebesar 20,9 ribu jiwa dan yang terendah
adalah Kabupaten Siau dengan jumlah pengangguran sebesar 1,2 ribu jiwa.
Berusaha Sendiri 286,7 259,6 242,9 250,2 270,8 280,1 255,3
Berusaha Dibantu Buruh
Tidak Tetap - Buruh Tidak
Dibayar
129,3 128,0 102,4 131,9 114,5 127,3 89,5
Berusaha Dibantu Buruh
Tetap-Buruh Dibayar
42,9 41,0 45,9 47,0 42,4 39,1 38,2
Buruh/Karyawan 284,8 322,3 332,7 335,9 347,7 349,3 374,0
Pekerja Bebas Pertanian 48,0 52,0 74,3 43,3 55,1 47,5 51,0
Pekerja Bebas Non Pertanian 55,1 58,5 40,4 52,3 60,3 57,2 53,0
Pekerja Tak Dibayar 93,4 100,3 98,6 109,6 99,9 121,4 96,3
Total 940,2 961,6 936,9 970,2 990,7 1022 957
Ags-11Feb-10Status Pekerjaan Ags-09 Feb-11Aug-10 Feb-12 Ags-12
PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAERAH & KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
91
Sumber: Survei Konsumen Kantor
Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulut
Tabel 6.5.
Perkembangan TPAK dan Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara
Jumlah
(Ribu)TPT (%)
Jumlah
(Ribu)TPT (%)
Kab. Bolaang Mengondow 63,21 58,13 5,2 5,46 5,2 5,84
Kab. Minahasa 65,77 62,18 14,2 9,20 9,1 6,14
Kab. Kepulauan Sangihe 64,09 60,55 4,5 7,34 3,6 6,19
Kab. Kepulauan Talaud 65,61 74,89 3,1 7,91 1,6 3,47
Kab. Minahasa Selatan 65,20 62,18 5,7 6,13 6,8 7,54
Kab. Minahasa Utara 65,13 62,32 8,1 8,98 9,4 10,82
Kab. Bolaang Mengondow Utara 63,18 55,00 1,5 5,03 1,6 5,97
Kab. Kep. Siau Tagolandang Biaro (Sitaro) 62,67 58,66 1,5 4,80 1,2 4,28
Kab. Minahasa Tenggara 64,34 64,21 3,2 6,96 2,6 5,67
Kab. Bolaang Mongondow Selatan 64,22 55,53 2,0 8,16 1,3 5,95
Kab. Bolaang Mongondow Timur 64,40 56,68 1,9 6,43 2,5 9,58
Kota Manado 66,40 63,02 23,4 11,48 20,9 10,85
Kota Bitung 68,08 61,52 10,1 11,30 6,3 7,72
Kota Tomohon 64,17 63,18 3,9 8,79 3,8 8,68
Kota Kotamobagu 67,02 65,07 5,2 10,05 4,8 9,42
Total 65,32 61,93 93,5 8,62 80,8 7,79
TPAK (%) Pengangguran Terbuka
Kabupaten/KotaAgustus
2011
Agustus
2012
Agustus 2011 Agustus 2012
6.2 Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat
Tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara kembali mengalami penurunan pada tahun 2012.
Berdasarkan Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada bulan
September 2012 diketahui Tingkat Kemiskinan di Sulawesi Utara sebesar 7,64% atau sebanyak
177,54 ribu jiwa, mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang
tercatat sebesar 9,1% atau sebanyak 194,72 ribu jiwa.
Penurunan angka kemiskinan pada tahun 2012 ini merupakan lanjutan dari tren yang terjadi
sejak tahun 2007. Tahun tersebut adalah titik balik setelah terjadi peningkatan pada beberapa
periode sebelumnya. Penurunan ini juga sejalan dengan tren perkembangan tingkat kemiskinan
pada tingkat nasional. Apabila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional sejak tahun
2006 sampai dengan tahun 2012, tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara selalu berada
dibawah angka nasional (grafik6.5).
PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAERAH & KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
92
Besar kecilnya jumlah penduduk miskin di suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh Garis
Kemiskinan. Semakin tinggi Garis Kemiskinan, semakin banyak penduduk yang tergolong
sebagai penduduk miskin. Selama periode Maret 2012 September 2012, garis kemiskinan
meningkat sebesar Rp.8.623 yaitu dari Rp.215.260 per kapita per bulan pada Maret 2012
menjadi Rp.223.883 per kapita per bulan pada September 2012. Walaupun terjadi peningkatan
nilai Garis Kemiskinan, tingkat kemiskinan mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan
MakananBukan
MakananTotal
Perdesaan
Maret 2007 117.516 31.924 149.440 171,00 13,80
Maret 2008 128.498 33.935 162.433 150,90 12,04
Maret 2009 141.599 36.672 178.271 140,31 11,05
Maret 2010 149.372 38.724 188.096 130,35 10,14
Maret 2011 163.264 42.977 206.241 117,65 9,37
Sept 2011 171.952 44.544 216.496 116,58 9,25
Maret 2012 165.993 43.131 209.123 114,74 9,05
Sept 2012 172.061 45.294 217.355 110,72 8,69
Kota & Desa
Maret 2007 119.827 36.723 156.550 250,10 11,42
Maret 2008 129.781 38.378 168.160 223,50 10,10
Maret 2009 143.512 41.260 184.772 219,57 9,79
Maret 2010 150.595 43.739 194.334 206,72 9,10
Maret 2011 164.964 47.859 212.823 194,90 8,51
Sept 2011 171.380 49.898 221.278 194,72 8,46
Maret 2012 166.801 48.460 215.260 189,12 8,18
Sept 2012 172.271 51.612 223.883 177,54 7,64
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)
Tahun
Jumlah
Penduduk
Miskin
% Penduduk
Miskin
Grafik 6.6.
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Nasional dan Prov. Sulut
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Grafik 6.5.
Persebaran Penduduk Miskin Provinsi Sulut
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tabel 6.7.
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah di Sulawesi Utara
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Juli 06Mar
07
Mar
08
Mar
09
Mar
10
Mar
11
Mar
12Sep 12
Sulut 10,76 11,42 10,10 9,79 9,1 8,51 8,18 7,64
Nasional 16,90 16,58 15,42 14,15 13,33 12,49 11,96 11,66
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
%
0
5
10
15
20
25
Juli 06 Mar 07 Mar 08 Mar 09 Mar 10 Mar 11 Mar 12 Sep 12
Desa Kota
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara
PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAERAH & KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
93
bahwa tingkat pendapatan sebagian penduduk miskin mengalami peningkatan dengan laju
yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan Garis Kemiskinan sehingga sebagian dari mereka
mampu keluar dari kemiskinan.
Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan
Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan
komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan
(perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan). Pada Maret 2012, sumbangan GKM
terhadap GK sebesar 77,49%, pada September 2012, peranannya sedikit mengalami
penurunan menjadi 76,95%.Dengan kata lain peningkatan Garis Kemiskinan dari Maret 2012
ke September 2012 lebih disebabkan karena kenaikan harga yang lebih tinggi pada komoditi
non makanan dibandingkan pada komoditi makanan.
Pada periode Maret 2011-September 2011, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks
Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami perubahan yang cukup berarti. Nilai indeks (P1)
menunjukkan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin
terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin besar rata-rata kesenjangan
terhadap garis kemiskinan. Indeks ini digunakan sebagai dasar penghitungan berapa subsidi
yang diperlukan untuk mengentaskan penduduk miskin. Sementara itu nilai indeks (P2)
menunjukkan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks,
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tabel 6.8.
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan
Kemiskinan Menurut Daerah di Sulawesi Utara
Tahun Kota Desa Total
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Maret 2007 1,30 2,33 1,88
Maret 2008 1,08 1,87 1,53
Maret 2009 1,27 1,77 1,55
Maret 2010 1,12 1,16 1,14
Maret 2011 1,11 1,16 1,14
September 2011 0,20 1,22 1,21
Maret 2012 0,68 1,30 1,02
September 2012 1,14 1,21 1,18
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Maret 2007 0,31 0,60 0,47
Maret 2008 0,30 0,45 0,38
Maret 2009 0,32 0,39 0,36
Maret 2011 0,30 0,19 0,24
September 2011 0,31 0,25 0,28
Maret 2012 0,12 0,33 0,23
September 2012 0,33 0,27 0,30
PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAERAH & KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
94
semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Dengan naiknya indeks P1
berarti selama periode Maret 2011-September 2011 ada indikasi bahwa rata-rata jarak
kedalaman kemampuan konsumsi penduduk miskin semakin bergerak turun menjauh dari garis
kemiskinan. Sedangkan naiknya indeks P2 menunjukkan bahwa variasi pengeluaran konsumsi
penduduk miskin semakin tidak merata atau semakin tinggi ketimpangannya. Kedalaman
kemiskinan di perdesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan terlihat dari nilai indeks P1 Kota
berbanding Desa yakni masing-masing 1,14 berbanding 1,21. Sedangkan dari sisi ketimpangan
pengeluaran, penduduk miskin di perkotaan cenderung memiliki tingkat ketimpangan yang
lebih tinggi dibandingkan penduduk miskin di perdesaan yang ditunjukkan dari disparitas nilai
indeks P2 dimana di perdesaan 0,272 sedangkan di perkotaan mencapai 0,327.
Sejalan dengan itu, berbagai indikator lain tingkat
kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Utara pada
triwulan IV tahun 2012 menunjukkan
perkembangan yang menggembirakan. Hal ini
tercermin dari indeks penghasilan saat ini dan
pembelian barang tahan lama hasil Survei
Konsumen (SK) Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Prov. Sulut yang berada pada level optimis yakni
masing-masing tercatat sebesar 176,5 dan 178 atau
lebih baik dibandingkan dengan periode
sebelumnya yang masing-masing tercatat sebesar
172 dan 165,5.
Apabila ditinjau kondisi kesejahteraan di sektor pertanian yang merupakan sektor ekonomi
dominan Sulawesi Utara sekaligus sebagai sektor penyerap tenaga kerja terbesar dapat dilihat
bahwa kesejahteraan petani berada diatas batas minimum sejahtera. Hal ini juga tercermin dari
pertumbuhan NTP yang merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani
terhadap indeks harga yang dibayar oleh petani untuk keperluan konsumsi rumah tangga dan
biaya produksi.
Sumber: Survei Konsumen (SK) KPwBI Provinsi Sulawesi Utara
-
50
100
150
200
250
A M J J A S O N D J F M 0 M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
2011 2012
Penghasilan Saat Ini Pembelian Barang Tahan Lama
Ketersediaan Lap. Kerja
Grafik 6.4.
Perkembangan Indeks Penghasilan, Ekspektasi Penghasilan &
Pembelian Barang Tahan Lama
PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAERAH & KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
95
Grafik 6.6.
Perkembangan Indeks Yang Diterima dan Dibayar Petani
Grafik 6.5.
Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara
Rata-Rata Nilai Tukar Petani (NTP) Sulawesi Utara selama triwulan IV-2012 sebesar 100,93, lebih
tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 100,63. Kedua komponen, baik
Indeks yang Diterima Petani (IT) maupun Indeks yang Dibayar Petani (IB) mengalami
peningkatan, namun karena kenaikan IT lebih besar dibandingkan kenaikan IB, maka terjadi
peningkatan rata-rata NTP pada triwulan IV-2012. Adapun kenaikan IB terutama datang dari
naiknya harga bahan makanan dan makanan jadi (untuk kelompok konsumsi rumah tangga),
serta harga penambahan barang modal dan obat-obatan serta pupuk (untuk kelompok biaya
produksi dan penambahan barang modal).
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
97,00
98,00
99,00
100,00
101,00
102,00
103,00
104,00
105,00
Jan
Mar
Mei
Jul
Sep
No
v
Jan
Mar
May
Jul
Sep
No
v
Jan
Mar
May
Jul
Sep
No
v
Jan
Mar
Mei
Jul
Sep
No
v
2009 2010 2011 2012
Nilai Tukar Petani (indeks) batas minimum sejahtera
Nilai Tukar Petani (growth yoy)
105
110
115
120
125
130
135
140
145
97
98
99
100
101
102
103
104
105
Jan
Mar
Mei
Jul
Sep
No
v
Jan
Mar
May
Jul
Sep
No
v
Jan
Mar
May
Jul
Sep
No
v
Jan
Mar
Mei
Jul
Sep
No
v
2009 2010 2011 2012
Nilai Tukar Petani (indeks) batas minimum sejahtera
Indeks Dibayar Petani Indeks Diterima Petani
PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAERAH & KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
96
Tabel 6.6.
Komponen Indeks Dibayar Petani (IB)
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Indeks Diterima Petani 134,69 135,72 135,70 135,81 136,59 137,38 1,22% 0,58%
Indeks Dibayar Petani 130,00 130,27 132,11 134,06 135,74 136,11 4,48% 0,28%
Konsumsi Rumah Tangga 134,30 134,60 136,81 139,27 141,40 141,88 5,41% 0,34%
Bahan Makanan 147,92 147,96 151,08 154,96 158,26 158,91 7,41% 0,41%
Makanan Jadi 133,46 133,93 135,89 138,26 140,92 141,41 5,58% 0,35%
Perumahan 120,34 121,14 122,63 123,69 124,31 124,65 2,90% 0,27%
Sandang 116,97 117,06 118,01 118,25 118,57 118,71 1,41% 0,12%
Kesehatan 120,68 121,35 123,18 124,50 125,71 126,15 3,96% 0,36%
Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga 113,43 113,75 114,85 114,85 114,97 115,13 1,22% 0,14%
Transportasi dan Komunikasi 112,31 112,26 112,27 112,55 112,82 112,82 0,50% 0,00%
BPPBM 117,32 117,48 118,27 118,72 119,03 119,11 1,39% 0,07%
Bibit 111,18 111,21 111,57 111,43 111,31 111,25 0,03% -0,06%
Obat-obatan & Pupuk 119,01 118,90 120,29 121,08 121,17 121,25 1,97% 0,07%
Sewa Lahan, Pajak & Lainnya 111,78 111,80 111,95 112,07 112,21 112,28 0,43% 0,07%
Transportasi 119,78 119,80 119,98 120,09 120,29 120,39 0,49% 0,08%
Penambahan Barang Modal 121,41 121,65 121,92 122,36 122,78 122,84 0,98% 0,05%
Upah Buruh Tani 113,15 113,44 114,38 114,76 115,11 115,19 1,55% 0,07%
Nilai Tukar Petani (indeks) 103,61 104,19 102,73 101,30 100,63 100,93 -3,12% 0,30%
Indeks
2012
Growth (%)
yoy qtq
Rincian 2011
PROSPEK
PEREKONOMIAN BAB VII
98
Halaman ini sengaja dikosongkan
PROSPEK PEREKONOMIAN
99
Grafik 7.1.
Perkembangan Realisasi dan Ekspektasi
Kegiatan Dunia Usaha Provinsi Sulawesi Utara
Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha Kantor Perwakilan Bank
Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Triwulan IV 2012
(30,00)
(20,00)
(10,00)
-
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1*
2010 2011 2012 2013
Realisasi Kegiatan Usaha Perkiraan Kegiatan Usaha
PROSPEK PEREKONOMIAN
7.1. Prospek Ekonomi Makro
Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada triwulan I 2013 diperkirakan tumbuh pada kisaran
7,02% - 7,42% (yoy). Sumber laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada triwulan I-2013
terutama berasal dari sektor bangunan, sektor pertanian dan sektor Perdagangan Hotel dan
Restoran (PHR). Sektor bangunan diperkirakan masih akan menjadi penyumbang terbesar
pertumbuhan ekonomi di Sulut seiring dengan masih berlanjutnya proyek pembangunan jalan
tol Manado-Bitung serta pembangunan proyek lainnya yang dilakukan oleh pihak swasta.
Sektor pertanian juga diperkirakan masih akan memberikan kontribusi yang cukup tinggi
meskipun kondisi cuaca ekstrem di awal tahun cukup berpotensi untuk mengganggu kinerja
sektor tersebut. Sementara, sektor PHR juga masih akan menjadi sektor yang dapat
perekonomian Sulut seiring dengan masih tingginya pelaksanaan kegiatan MICE di Sulut.
Meskipun pertumbuhan ekonomi diperkirakan
masih tumbuh positif, namun demikian laju
pertumbuhan pada triwulan I 2013
diperkirakan masih lebih rendah dibandingkan
dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan
ekonomi triwulan I 2012 maupun jika
dibandngkan dengan kondisi triwulan IV 2012.
Pertumbuhan yang melambat tercermin dari
hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang
dilakukan secara triwulanan oleh Kantor
Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi
Utara. Survei Kegiatan Dunai Usaha menunjukkan adanya penurunan ekspektasi pelaku usaha
terhadap dunia usaha yang ditandai dengan turunnya indikator ekspektasi kegiatan usaha pada
triwulan I-2012 dengan persentase Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 4,12%, lebih rendah
dari realisasi kegiatan usaha pada triwulan I-2012 yang menunjukkan nilai SBT sebesar 5,25%.
Jika dilihat lebih dalam berdasarkan sektornya, sektor industri pengolahan diperkirakan akan
mengalami penurunan yang cukup tajam, tercermin dari nilai SBT yang mencatat pertumbuhan
negatif sebesar -2,46%. Sementara kegiatan usaha sektor pertanian diperkirakan tetap menjadi
pendorong utama pertumbuhan ekonomi Sulut pada triwulan laporan.
PROSPEK PEREKONOMIAN
100
-200
-100
0
100
200
300
400
500
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Jan
Mar
Mei
Jul
Sep
No
p
Jan
Mar
Mei
Jul
Sep
No
v
Jan
2011 2012 2013
Indeks Bahan konstruksi gBahan konstruksi (%) -right axis
Tabel 7.1
Proyek Pembangunan Bersumber dari APBN Tahun 2013
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Prov. Sulut melalui Harian Manado Post
Grafik 7.2
Indeks Penjualan Bahan Konstruksi
Sumber : Survei Penjualan Eceran, Kantor Perwakilan
Bank Indonesia Prov. Sulut
Dari sisi permintaan, investasi dan konsumsi diperkirakan tetap akan menjadi sumber
pertumbuhan yang utama. Meningkatnya kinerja investasi diperkirakan akan berasal proyek
yang dilaksanakan pemerintah maupaun swasta. Dalam mendukung perekonomian di daerah
Sulut, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana APBN untuk pembangunan proyek fisik
tahun 2013 hingga mencapai Rp 2 triliun. Beberapa proyek yang akan dikerjakan sebagaimana
terlihat pada tabel 7.1
Nama Proyek Nilai
(Rp Miliar)
Pelebaran Jalan Lingkar Selatan 400
Pelebaran Jalan Matali -Torosik 80
Peningkatan jalan Pinagoluman Doloduo 50
Pembebasan lahan Pembangunan Jalan Tol
Manado Bitung
50
Pembangunan halan Malungkas- Ringroad 29
Peningkatan struktur jalan Boulevard, Manado 24
Pembangunan saluran kiri irigasi Sangkub 35
Pembangunan talud pengaman pantai Miangas 25
Sementara itu, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Provinsi Sulut, alokasi
dana APBD untuk pembangunan daerah pada tahun 2013, mencapai Rp260 Miliar dimana
sebagian besar dialokasikan untuk program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan
senilai Rp84 Miliar. Proyek tersebut rencananya akan memasuki masa tender pada bulan Januari
2013.
Peran pihak swasta dalam meningkatkan
kinerja investasi terlihat dari hasil Survei
Penjualan Eceran Bank Indonesia
khususnya dari angka indeks penjualan
bahan konstruksi yang menunjukkan
pertumbuhan positif pada Februari 2012
(196,01), lebih tinggi dibandingkan dengan
indeks pada periode Februari 2011 (167,85).
PROSPEK PEREKONOMIAN
101
Sumber: Survei Konsumen (SK) Kantor Perwakilan Bank
Indonesia Provinsi Sulawesi Utara
713.500
750.000
845.000
929.000
1.000.000
1.050.000
1.250.000
0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.0001.200.0001.400.000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
60
80
100
120
140
160
180
200
Jan
Feb
Mar
Ap
r
May
Jun
Jul
Au
g
Sep
Oct
No
v
Dec
Jan
Feb
Mar
Ap
r
May
June
July
Au
g
Sep
Oct
No
v
Dec
2011 2012
Ekspektasi Penghasilan Ekspektasi Ekonomi
Ekspektasi Ketersediaan Lap. Kerja Ekspektasi Konsumen
Grafik 7.3
Perkembangan UMP Provinsi Sulut
Sumber : Manado Post
Konsumsi masyarakat diperkirakan juga
akan mulai meningkat di triwulan I 2013
seiring dengan adanya faktor pendorong
konsumsi dalam bentuk kenaikan UMP
Sulut Tahun 2013 yang mencapai 24%,
dari Rp1.250 ribu pada tahun 2012
menjadi Rp.1550 ribu pada tahun 2013,
atau meningkat hingga 24%.
Indikator pertumbuhan konsumsi juga tercermin dari Hasil Survei Konsumen KPw BI Provinsi
Sulut pada Desember 2012 yang menunjukkan masih adanya optimisme masyarakat terhadap
peningkatan perekonomian Sulawesi Utara yang ditunjukkan dengan Indeks Ekspektasi
Konsumen sebesar 140,33 (level optimis =100) sebagaimana ditunjukkan pada grafik 7.2.
Namun demikian, meskipun Indeks Ekspektasi Konsumen masih berada pada range optimis,
level optimisme ekspektasi tersebut masih lebih rendah dibandingkan periode Desember 2011
yang mencatat level optimisme pada angka 153,17. Peningkatan Indeks Ekspektasi Konsumen
tersebut terutama berasal dari ekspektasi akan ketersediaan lapangan kerja serta ekspektasi
penghasilan yang lebih tinggi.
Indikator peningkatan konsumsi juga terlihat dari perkiraan penjualan kendaraan bermotor roda
empat di awal tahun 2013 yang menunjukkan peningkatan pada periode Januari 2013, lebih
tinggi dibandingkan posisi Januari 2012.
Grafik 7.4.
Indeks Ekspektasi Konsumen
PROSPEK PEREKONOMIAN
102
Sumber: Pelaku Usaha, diolah
Grafik 7.5
Perkembangan Produksi Pala dan Kelapa
Sumber: Dinas Perkebunan Prov. Sulut, diolah
-
200,00
400,00
600,00
800,00
1.000,00
1.200,00
1.400,00
-
5.000,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00 30.000,00
35.000,00
40.000,00 45.000,00
50.000,00
Jan
Ma
r
Me
i
Jul
Se
p
No
v
Jan
Ma
r
Me
i
Jul
Se
p
No
v
Jan
Ma
r
Me
i
Jul
Se
pt
No
v
Jan
*)
Ma
r*)
2010 2011 2012 2013
Produksi Pala (ton) Produksi Kelapa (ton)
Sementara itu, kinerja ekspor Sulut pada
triwulan I-2013 diperkirakan akan mengalami
peningkatan, khususnya untuk komoditas
ekspor unggulan Sulut yaitu kelapa dan
turunannya serta komoditi pala, yang tercermin
dari perkiraan peningkatan produksi kedua
komoditi tersebut sebagaimana terlihat pada
Grafik 7.5
Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR)
Kinerja sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR) pada triwulan I-2013
diperkirakan masih akan tumbuh positif meskipun melambat dibandingkan realisasi
triwulan IV 2012. Pertumbuhan positif diperkirakan akan didorong oleh beberapa
faktor diantaranya :
Hasil Survei Konsumen KPw BI Provinsi Sulut pada Desember 2012 yang menunjukkan
ekspektasi masyarakat yang masih optimis dalam melihat perkembangan ekonomi
Sulawesi Utara yang ditunjukkan oleh Indeks Ekspektasi Konsumen sebesar 140,33 (level
optimis =100). Meskipun level optimisme tersebut masih lebih rendah dibandingkan
periode Desember 2011 yang mencatat level optimisme pada angka 153,17. Optimisme
terhadap ekspektasi kondisi ekonomi terutama terlihat dari tingginya ekspektasi
peningkatan penghasilan dan ktersediaan lapangan kerja. (Grafik 7.4)
Sejalan dengan peningkatan ekspektasi penghasilan, ketetapan Pemerintah Provinsi Sulut
untuk meningkatkan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Tahun 2013 sebesar 24% dari
Rp1.250 ribu pada tahun 2012 menjadi Rp1.550 ribu pada tahun 2013 diperkirakan juga
akan mendorong aktivitas konsumsi masyarakat.
2013
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Jan*)
Total313 298 350 340 350 355 315 308 267 317 360 448 455
2012
Penjualan Mobil
Tabel 7.2.
Perkembangan Penjualan Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Utara (dalam unit)
PROSPEK PEREKONOMIAN
103
Grafik 7.6
Indeks Riil Penjualan Eceran
Sumber : Survei Penjualan Eceran, Kantor Perwakilan Bank
Indonesia Prov. Sulut
Dari sisi produsen, hasil Survei Penjualan
Eceran KPw BI Provinsi Sulut juga
menunjukkan adanya perkiraan
peningkatan penjualan eceran yang
tercermin dari perkiraan Indeks Penjualan
pada Februari 2013 yang berada di atas
batas optimis yaitu sebesar 180,75
(optimis=100).Berdasarkan kelompoknya,
peningkatan penjualan eceran barang
konsumsi diperkirakan akan terjadi pada
kelompok Makanan dan Tembakau yang
ditunjukkan dengan angka indeks
sebesar 346,46.
Subsektor hotel juga diperkirakan masih akan menyumbang pertumbuhan positif pada
triwulan I 2012, seiring dengan adanya rencana penyelenggaraan beberapa even berskala
nasional diantaranya Festival Kolintang Nasional pada bulan Januari 2012 serta Peringatan
Hari Pers Nasional pada bulan Februari 2012.
Sektor Bangunan
Kinerja sektor bangunan diperkirakan masih akan mengalami pertumbuhan positif seiring
dengan maraknya proyek investasi swasta maupun pemerintah. Pembangunan berbagai proyek
infrastruktur pemerintah dan swasta telah mendorong peningkatan belanja konstruksi yang
tercermin dari hasil Survei Penjualan Eceran yang memperlihatkan perkembangan indeks
penjualan bahan konstruksi pada Februari 2012 yang mencapai 196,01, lebih tinggi
dibandingkan dengan indeks pada periode Februari 2011 yang tercatat 167,85 (Grafik 7.4).
Beberapa proyek pemerintah yang diperkirakan dapat mendorong kinerja sektor bangunan
diantaranya :
Pembangunan Mega Proyek Jalan dan Jembatan, Proyek Sumberdaya Air (SDA) dan Proyek
Cipta Karya yang bersumber dari dana APBN dengan alokasi mencapai Rp 2 Trilliun. (tabel
7.1)
Alokasi dana APBD untuk pembangunan daerah pada tahun 2013 yang mencapai Rp260
Miliar, dimana sebagian besar (Rp84 Miliar) dialokasikan untuk program rehabilitasi/
pemeliharaan jalan dan jembatan
Masih berlanjutnya aktivitas pembangunan kawasan Megamas dan kawasan Bahu Mall,
cukup tingginya aktivitas pembangunan kawasan pemukiman di kota Manado serta adanya
rencana pembangunan pusat perbelanjaan berskala internasional di kota Bitung (Bitung
Town Square).
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
0
100
200
300
400
500
600
Jan
Mar
Mei
Jul
Sep
No
p
Jan
Mar
Mei
Jul
Sep
No
v
Jan
2011 2012 2013
Indeks Riil Penjualan gIndeks Riil Penjualan (%) -right axis
PROSPEK PEREKONOMIAN
104
Tabel 7.3.
Perkembangan Produksi Ikan Sulut
Ket: *) Angka Perkiraan
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulut
Total Produksi Q1-2012 Q2-2012 Q3-2012 Q4-2012 Q1-2013*)
Ikan Tangkap 65.530,9 51.336,5 81.782,3 82.945,5 68.807,5
Ikan Budidaya 48.214,8 52.784,3 53.049,7 59.473,3 53.036,4
Sektor Pertanian
Kinerja sektor pertanian pada triwulan I-2013 diperkirakan masih akan tumbuh meskipun
terdapat ancaman gagal panen produk pertanian dan ancaman turunnya pasokan ikan laut
akibat kondisi cuaca ekstrem di awal tahun 2013. Di samping itu, masih berlanjutnya aktivitas
letusan gunung Lokon juga diperkirakan akan menjadi ancaman terganggunya pasokan produk
holtikultura dari daerah Tomohon dan sekitarnya.
Peningkatan kinerja sektor pertanian diperkirakan akan berasal dari sub sektor perkebunan
yang menunjukkan peningkatan produksi khususnya komoditi kelapa. Berdasarkan data dari
Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara, produksi kelapa pada triwulan I 2013 diperkirakan
akan mencapai 72,9 ribu ton, lebih tinggi dibandingkan realisasi pada triwulan IV 2012 yang
tercatat 64,70 ribu ton (grafik 7.5).
Sementara itu, produksi ikan tangkap Sulut pada triwulan I 2012 diperkirakan akan sedikit
mengalami penurunan dibandingkan produksi di triwulan IV 2012 dari 82,94 ribu ton menjadi
68,80 ribu ton sebagaimana terlihat pada tabel 7.4.
7.2 Prakiraan Inflasi
Laju inflasi Kota Manado pada triwulan I 2013 diperkirakan menurun, yakni berada pada
kisaran 4,86%±1% (yoy). Perkiraan inflasi yang tetap terkendali tersebut juga didukung oleh
kondisi makro ekonomi yang kondusif.
Dari sisi fundamental, tekanan inflasi relatif terjaga didukung oleh memadainya kapasitas
produksi dan ekspektasi inflasi yang membaik. Risiko tekanan inflasi inti bersumber pada
kenaikan harga barang-barang manufaktur sebagai akibat dari kenaikan harga LPG, TDL, dan
UMP. Namun demikian, kenaikan diperkirakan hanya akan berlangsung dalam jangka pendek.
Dari sisi nonundamental, perkembangan inflasi volatile food triwulan I 2013 diperkirakan
menurun sebagai faktor membaiknya pasokan . Sementara itu, tekanan inflasi kelompok
administered price pada triwulan I 2013 diperkirakan meningkat pada level moderat yang
terutama dipengaruhi oleh adanya beberapa kebijakan pemerintah yang akan melakukan
penyesuaian harga sumber energi.
PROSPEK PEREKONOMIAN
105
Bauran kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial yang telah ditempuh oleh Bank
Indonesia serta penguatan koordinasi kedepan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
diharapkan dapat menjaga keseimbangan baik dari sisi permintaan maupun pasokan. Dalam
rangka mengantisipasi gejolak harga menjelang akhir tahun TPID Provinsi Sulawesi Utara telah
menyiapkan berbagai aksi diantaranya:
- Pengendalian inflasi yang bersumber dari ekspektasi masyarakat dan struktur pasar serta
asymmetric information melalui implementasi Pusat informasi Harga Bahan Pokok Strategis
- Pengendalian inflasi yang bersumber dari komoditas volatile foods melalui Rumah Pangan
yang melibatkan berbagai unsur, diantaranya Badan Pengkajian Tekhnologi Pertanian (BPTP),
TNI dan masyarakat.
- Pemantauan ketersediaan stok dan pengamanan aspek distribusi yang dilaksanakan secara
rutin.
- Pelaksanaan rapat teknis dan rapat high level yang dilaksanakan lebih intensif.
Faktor Fundamental
Inflasi inti pada triwulan IV 2012 diperkirakan terkendali. Dari sisi domestik berakhirnya faktor
seasonal (Hari Raya Natal & Tahun Baru 2012) yang jatuh pada triwulan IV 2012 diperkirakan
direspon dengan masih stabilnya penggunaan kapasitas produksi yang ada. Hal ini dicerminkan
dari hasil Survei Pedagang Eceran (SPE) dan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Kantor
Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara yang menunjukkan penurunan indeks
penjualan eceran pada triwulan IV 2012 dan penggunaan kapasitas produksi yang stabil (grafik
7.12).
Kenaikan harga barang-barang manufaktur sebagai akibat dari kenaikan harga LPG, TDL, dan
UMP, diperkirakan hanya akan berlangsung dalam jangka pendek.
Ekspektasi masyarakat Sulut diperkirakan akan membaik dan menjadi faktor terjaganya
stabilitas harga pada triwulan I 2013. Berdasarkan hasil Survei Pedagang Eceran (SPE) Kantor
Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, sebagian besar pedagang di Sulut memiliki
ekspektasi yang stabil terhadap tingkat harga 3 bulan yang akan datang, tercermin dari
stabilnya angka indeks ekspektasi pedagang terhadap tingkat harga 3 bulan dan 6 bulan yang
akan datang, tercatat masing-masing sebesar 100 pada Desember 2012 dari 146 dan 98 pada
triwulan lalu (grafik 7.10). Selanjutnya, dari sisi konsumen ekspektasi masyarakat mengalami
penurunan (grafik 7.11). Hal ini tercermin dari hasil Survei Konsumen (SK) KPw BI Provinsi
Sulawesi Utara pada periode laporan yang ditandai oleh penurunan angka indeks ekspektasi
konsumen terhadap tingkat harga 3 bulan dan 6 bulan yang akan datang dari 198,5 pada
September 2012 menjadi 180,5 dan 178 pada Desember 2012. Membaiknya ekspektasi
masyarakat merupakan dampak berlalunya pengaruh seasonal perayaann Natal & Tahun Baru.
PROSPEK PEREKONOMIAN
106
Peningkatan penghasilan masyarakat seiring dengan kenaikan UMP yang ditetapkan oleh
Gubernur Sulawesi Utara menjadi sebesar Rp 1,55 juta diperkirakan belum memberikan
dampak signifikan terhadap perubahan pola konsumsi masyarakat Sulut.
Faktor Non Fundamental
Dari sisi non fundamental, tekanan inflasi volatile foods diperkirakan melandai. Berdasarkan
pantauan di sejumlah pasar tradisional dan modern di Kota Manado melalui Survei Pemantauan
Harga (SPH) yang dilakukan KPwBI Sulut pada awal triwulan I 2013 menunjukkan adanya tren
penurunan harga beberapa komoditas volatile foods .
Fluktuasi harga komoditas volatile foods selama triwulan I 2012 diperkirakan akan berada pada
kisaran yang relatif terbatas sebagai faktor membaiknya suplai. Pemerintah Provinsi Sulawesi
Utara menetapkan kenaikan target produksi beras dari 619.413 ton pada tahun 2012 menjadi
653.566 ton pada tahun 2013. Sejalan dengan itu, pasokan beras dari supplier utama beras di
Sulut (Makassar) meningkat seiring dengan musim panen raya yang jatuh pada triwulan I 2013.
Grafik 7.10.
Indeks Ekspektasi Pedagang thd Harga 3 bln & 6 bln yad
Grafik 7.11.
Indeks Ekspektasi Konsumen thd Harga 3 bln & 6 bln
yad
Sumber : Survei Pedxagang Eceran (SPE) KPw BI Prov. Sulut Sumber : Survei Konsumen (SK) KPw BI Prov. Sulut
Sumber : Survei Pedagang Eceran (SPE) dan Survei Kegiatan
Dunia Usaha (SKDU) KPw BI Prov. Sulut
0
20
40
60
80
100
120
0
100
200
300
400
500
600
Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1*)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Indeks Riil Penjual Eceran (right axis) Kapasitas Produksi (left axis)
108
104
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1
2011 2012 2013
Ekspektasi pedagang terhadap harga 3 bulan yad
Ekspektasi pedagang terhadap harga 6 bulan yad
184
181
0
50
100
150
200
250
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1
2011 2012 2013
Ekspektasi konsumen terhadap harga 3 bulan yad
Ekspektasi konsumen terhadap harga 6 bulan yad
Grafik 7.12
Interaksi Permintaan dan Penawaran
PROSPEK PEREKONOMIAN
107
Risiko menurunnya produktivitas sektor pertanian sebagai faktor anomali cuaca dan tingginya
curah hujan pada triwulan I 2013 diperkirakan akan berkurang seiring dengan perkiraan
berkurangnya curah hujan pada pertengahan triwulan I 2012 oleh BMKG .
Sementara itu, tekanan inflasi kelompok administered price pada triwulan I 2012 diperkirakan
sedikit meningkat dengan adanya beberapa kebijakan pemerintah yang akan melakukan
penyesuaian harga LPG ,Tarif Dasar Listrik (TDL) dan kebijakan penyesuaian harga gas industri
sebesar 35% yang mulai berlaku 1 September 2012 dan direncanakan sebesar 15% pada April
2013.
Sementara itu, perlu diwaspadai adanya over realisasi kuota BBM bersubsidi pada tahun 2013
sehubungan dengan prediksi Dispenda mengenai penambahan jumlah kendaraan bermotor
sebesar 5.000 kendaraan/bulan pada tahun depan. Selain itu, kesadaran masyarakat Sulut
dalam penggunaan BBM Non Subsidi masih terbilang rendah sehingga kedepan, diperlukan
upaya pengendalian konsumsi BBM bersubsidi dengan lebih intensif.
Sumber : BMKG Sulut
Sumber : BKMG Sulut
109
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN
PDRB Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan
hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu
mtm month to month. Perbandingan antara satu bulan dan bulan sebelumnya.
qtq quarter to quarter. Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan
sebelumnya.
yoy year on year. Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.
Indeks Keyakinan
Konsumen (IKK)
Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi
saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala
1-100
Indeks Harga
Konsumen (IHK)
Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan
jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.
Indeks Kondisi
Ekonomi
Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen
terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1-100
Indeks Ekspektasi
Konsumen
Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen
terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, dengan skala 1-100
Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil
pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil
pengelolaan kekayaan daerah.
Dana
Perimbangan
Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung
pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian
otonomi.
Indeks
Pembangunan
Manusia (IPM)
Ukuran kualitas pembangunan manusia yang diukur melalui pencapaian rata-rata
3 (tiga) hal kualitas hidup yaitu : pendidikan, kesehatan dan daya beli.
Inflasi Kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan bersifat
persisten. Perubahan (laju) inflasi umumnya diukur dengan melihat perubahan
harga pada sejumlah barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat, seperti
tercermin pada perkembangan indeks harga konsumen (IHK). Berdasarkan faktor
penyebabnya, inflasi dapat dipengaruhi baik dari penawaran maupun dari
permintaan.
Volatile Foods Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan
harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu.
Administered
Price
Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan
harganya diatur pemerintah.
M1 Disebut sebagai narrow money (uang beredar dalam arti sempit), terdiri dari
uang kartal dan uang giral
M2 Disebut broad money atau uang beredar dalam arti luas, merupakan indicator
tingkat likuiditas perekonomian, terdiri dari uang kartal, uang giral dan uang
kuasi (tabungan dan deposito baik dalam mata uang rupiah maupun asing).
Mo Disebut uang primer (base money) merupakan kewajiban otoritas moneter (di
dalam neraca bank sentral), terdiri dari uang kartal pada bank umum dan
masyarakat ditambah dengan saldo giro bank umum dan masyarakat di bank
sentral.
Uang Kartal Uang kertas dan uang logam yang berlaku, tidak termasuk uang kas pada kas
negara (KPKN) dan bank umum.
Uang Giral Terdiri dari rekening giro masyarakat di bank, kiriman uang, simpanan berjangka
dan tabungan yang sudah jatuh tempo yang seluruhnya merupakan simpanann
penduduk dalam rupiah pada sistem moneter.
NIM Singkatan dari Net Interest Margin adalah selisih antara penerimaan bunga yang
diperoleh oleh bank dengan biaya bunga yang harus dibayar.
NPLs Singkatan dari Non Performing Loans disebut juga kredit bermasalah, dengan
kolektibiltas kurang lancar (3), diragukan(4) dan macet (5) menurut ketentuan BI.
110
Restrukturisasi
kredit
Upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur
dapat memenuhi kewajibannya yang dilakukan antara lain dengan melalui :
restrukturisasi, re-scheduling atau konversi kepemilikan.
UMKM Singkatan dari Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mempunyai skala
pinjaman antara Rp50 Juta s/d Rp 5 Milyar.
UYD
Singkatan dari uang yang diedarkan, adalah uang kartal yang berada
dimasyarakat ditambah dengan uang yang berada di kas bank.
Inflow Uang kartal yang masuk ke BI, melalui kegiatan setoran yang dilakukan oleh
bank umum.
Outflow Uang kartal yang keluar dari BI melaui proses penarikan uang tunai bank umum
dari giro di BI atau pembayaran tunai melalui BI.
Netflow Selisih antara outflow dan inflow.
PTTB Pemberian tanda tidak berharga, adalah bagian dari kegiatan untuk menarik
uang yang sudah tidak layak edar, sehingga uang yang disediakan oleh BI
tersebut dapat berada dalam kondisi layak dan segar (fit for circulation) untuk
bertransaksi.