kajian diagnostik peraturan daerah di bidang perijinan investasi 2009

i

DAFTAR ISI BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

…………………………………………………………………………………………………….

B. Tujuan dan Hasil yang diharapkan

…………………………………………………………………………………………………….

C. Ruang Lingkup Kegiatan

…………………………………………………………………………………………………….

D. Metodologi

…………………………………………………………………………………………………….

E. Sistematika

……………………………………………………………………………………………………. BAB II: KERANGKA KONSEPTUAL

A. Perijinan

……………………………………………………………………………………………………..

B. Investasi

……………………………………………………………………………………………………..

C. Peraturan Daerah

………………………………………………………………………………………….................

D. Model-Model Analisis Regulasi

…………………………………………………………………………………………………….

1. Regulatory Impact Analysis (RIA)

………………………………………………………………………………………………..

2. Regulatory Mapping (RegMap)

…………………………………………………………………………...............................

3. Metode Pemecahan Masalah atau ROCCIPI

………………………………………………...................................................................

4. Model Analisa Peraturan Perundang-undangan (MAPP)

………………………………………………...................................................................

Hal. 1 3 4 5 7 9 13 14 17 17 20 22 24

ii

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hasil Penelitian Kepustakaan

………………………………………………………………………….....................................

B. Hasil Penelitian Lapangan

…………………………………………………………………………………………………… 28

- Matriks Kuesioner di Jepara ……………………………………………………………….

- Matriks Kuesioner di Manado ……………………………………………………………... 30

35 C. Analisis

55 ……………………………………………………………………………………………………

BAB IV: POLA BAKU DALAM MELAKUKAN REVIEW TERHADAP PERATURAN DAERAH 71 DI BIDANG PERIJINAN INVESTASI

A. Kriteria Pengembangan Pola Baku

…………………………………………………………………………………………………….

B. Proses Pengembangan Pola Baku

……………………………………………………………………………………………………..

C. Pola Baku yang diusulkan 73

……………………………………………………………………………………………………. 74

BAB V: SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan 78

…………………………………………………………………………………………………….

B. Rekomendasi

…………………………………………………………………………………………………….

84 Daftar Bibliografi ………………………………………………………………………………………….

85

86

Laporan Akhir 1

KAJIAN DIAGNOSTIK PERATURAN DAERAH DI BIDANG PERIJINAN INVESTASI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lebih dari satu dasa warsa sejak berlangsungnya reformasi, ketidakpastian hukum masih tetap menjadi isu utama dalam berbagai pemberitaan baik media cetak maupun media elektronik. Dalam prakteknya, segala persoalan hukum yang menyangkut hak seseorang atau sekelompok orang untuk memperoleh keadilan dan perlakuan yang sama di depan hukum akan menjadi perhatian, terutama bila terjadi kesenjangan. Kepastian hukum tidak hanya sebatas kepastian peraturan namun juga kepastian penegakannya. Ketiadaan kepastian hukum dipandang sebagai salah satu sebab yang memberi kontribusi terhadap belum maksimalnya hasil yang dicapai ditengah-tengah berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk bangkit dari krisis multi dimensional yang dialami. Dibandingkan dengan beberapa negara tetangga di kawasan yang telah bangkit dari keterpurukan serta mampu menggerakkan kembali roda perekonomiannya, hasil yang kita capai belum menunjukan menggembirakan. Salah satu sebab yang teridentifikasi adalah lemahnya sistem hukum, terutama tiadanya kepastian hukum yang dirasakan oleh masyarakat banyak dan terutama kalangan dunia usaha.

Bagi kalangan usaha, kepastian hukum (legal certainty) sangat penting terutama dalam rangka melakukan investasi jangka panjang, sehingga kegiatan investasi menjadi lebih predictable. Misalnya payung hukum yang diperlukan guna memberikan kepastian berinvestasi bagi para investor agar tidak terjadi benturan kewenangan pada saat implementasi di lapangan. Sedangkan bagi masyarakat umum, kepastian hukum merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi, sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan,

jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pelakuan yang sama dihadapan hukum”. Dalam

kehidupan sehari-hari, antara lain hal ini tercermin pada berbagai bidang yang berkaitan dengan pelayanan publik, misalnya pengurusan sertifikasi tanah atau berbagai urusan perizinan lainnya.

Sejak reformasi, tuntutan kepastian hukum terus bergulir, namun seolah semakin sulit terwujud karena berbagai alasan. Ketidakpastian hukum tersebut terjadi, baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi, maupun kabupaten/kota. Alasan yang teridentifikasi dari kondisi tersebut pada dasarnya dapat digolongkan

Laporan Akhir 2

menjadi 2 (dua) kelompok. Pertama, tiadanya kepastian hukum karena alasan yang berkaitan dengan kualitas peraturan perundang-undangan, dan kedua, tiadanya kepastian hukum karena terjadinya inkonsistensi di dalam penerapan dan penegakan hukum.

Di lingkungan pemerintahan di daerah, tiadanya kepastian hukum karena proses pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah terkendala berbagai permasalahan. Diantara permasalahan tersebut antara lain: pertama, tiadanya proses baku di dalam penyusunan perda mengakibatkan varian yang terlalu lebar pada model pembentukan peraturan daerah. Dalam kaitan ini UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak mengatur secara tuntas mengenai tata cara pembentukan peraturan daerah. Kedua,

akses pemerintah daerah yang sangat terbatas untuk memperoleh informasi tentang peraturan perundang- undangan pusat. Ketiga, ketidakjelasan peran pemerintah pusat dalam menjaga keharmonisan peraturan perundang-undangan. Keempat, tidak maksimalnya supervisi pemerintah pusat, baik Departemen Hukum dan HAM maupun Departemen Dalam Negeri atau Institusi Pusat lainnya, terhadap pemerintah daerah dalam pembentukan peraturan daerah.

Sesungguhnya otonomi daerah yang dicetuskan pada 1999 pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Termasuk, menetapkan peraturan daerah (perda) sebagai alat pengatur. Reformasi sebenarnya menjadi gerbang baru sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Tidak hanya kebebasan yang didapat setiap elemen masyarakat, seperti kalangan pers. Di level pemerintah daerah pun, muncul kebebasan dalam otonomi pembuatan perda. Tapi, kebebasan menyusun perda itu ternyata kemudian melahirkan berbagai permasalahan.

Data Departemen Hukum dan HAM menyebutkan, hingga 2007, 1.406 perda justru dibatalkan pemerintah pusat. Perda yang dibatalkan umumnya yang mengatur pajak dan retribusi daerah. Di samping itu, ada berbagai perda yang kontroversial di tengah masyarakat terkait hak asasi manusia, diskriminasi, kesetaraan gender, pencemaran lingkungan, dan sebagainya. Namun demikian kebanyakan dari perda tersebut berkaitan dengan kegiatan yang sifatnya pungutan, baik dalam bentuk pajak pusat, pajak daerah maupun retribusi dan pungutan lain, baik yang sifatnya wajib maupun yang tidak wajib. Sebagian dari pungutan tersebut bahkan bersifat siluman. Bagi investor hal-hal demikian merupakan beban yang harus ditanggung dan dianggap tidak kondusif karena menciptakan ekonomi biaya tinggi (high-cost economy).

Laporan Akhir 3

Banyaknya jumlah peraturan daerah yang dibatalkan merupakan indikasi adanya permasalahan di dalam proses pembentukan peraturan daerah. Padahal di dalam penyelenggaraan negara, ketidakpastian hukum menjadi salah satu sebab tidak optimalnya kinerja penyelenggaraan negara dan kinerja pembangunan pada khususnya. Keluhan sebagai akibat dari ketidakpastian hukum telah diungkapkan oleh berbagai kalangan. Tidak kurang dari Uni Eropa yang menyoroti lemahnya kepastian hukum investasi yang mengakibatkan lemahnya kepercayaan berbisnis di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, Ruud Treffers, Dubes Belanda yang mewakili Uni Eropa pada Indonesia Infrastructure Summit di Jakarta, mengatakan "Hanya transparansi dan sesuatu yang bisa

diprediksi, yang bisa menciptakan kepercayaan investasi jangka panjang di Indonesia."

Dengan demikian, kepastian hukum dalam berbagai kegiatan usaha sangat penting bagi investor atau pemilik modal dalam mengembangkan bisnisnya. Karena, hanya dengan kepastian hukum investor merasa aman untuk melakukan investasi dan melakukan kegiatan bisnisnya. Hadirnya kepastian hukum, baik pada peraturan perundang-undangan maupun pada penerapan dan penegakan hukum, yang dapat mewujudkan perlindungan terhadap kepastian (predictability), keadilan (fairness) dan efisiensi (efficiency) sehingga dapat menjadi stimulus bagi dunia usaha untuk melakukan penanam modal.

B. Tujuan dan Hasil yang diharapkan

Tujuan dari kegiatan ini adalah mengembangkan dan/atau merumuskan pola (model, metodologi dan pendekatan) yang dapat digunakan untuk melakukan analisis terhadap Peraturan Daerah (Perda) yang terkait dengan bidang perijinan investasi. Dengan tersedianya pola/model analisis Perda, diharapkan proses analisis terhadap peraturan-peraturan daerah khususnya di bidang Perijinan Investasi dapat dilaksanakan dengan cara yang lebih objektif serta dapat mengakomodasi kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha.

Keberadaan pola/model analisis dalam melakukan analisis peraturan daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi terwujudnya tertib peraturan perundang-undangan dan pada akhirnya mewujudkan kepastian hukum .

Hasil yang diharapkan dari kajian ini adalah terumuskannya suatu pola/model perda review yang dapat mengakomodir kepentingan para pemangku kepentingan (stake holders) secara objektif. Disamping itu, pola/model analisis ini akan bermanfaat karena sifatnya yang: sederhana (simple), mudah diaplikasikan, lentur/fleksibel, akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah khususnya menyangkut bidang perijinan investasi. Dengan keberadaan pola/model analisis ini diharapkan faktor-faktor yang selama ini menjadi hambatan dalam kegiatan investasi dapat di minimalisir dengan lebih mudah dan efisien. Selanjutnya rekomendasi yang dihasilkan akan disampaikan kepada lembaga pemerintah yang mengemban fungsi pembentukan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Laporan Akhir 4

C. Ruang Lingkup Kegiatan

Lingkup dan fokus utama kajian ini adalah peraturan daerah dibidang perijinan investasi. Namun demikian, berbagai peraturan perundang-undangan pusat yang terkait erat dengan kajian ini juga akan dianalisis karena di dalam sebuah negara kesatuan, baik peraturan daerah maupun pusat harus terintegrasi dalam suatu sistem perundang-undangan nasional. Oleh karena itu pembentukan peraturan daerah tidak bisa dilepaskan sama sekali dari peraturan perundang-undangan tingkat pusat.

Peraturan daerah yang dijadikan obyek kajian dipilih dari beberapa pemerintah daerah kabupaten/kota tertentu yang dipandang dapat mewakili kondisi umum pemerintah daerah di Indonesia. Sebagian perda diambil dari pemerintah daerah yang telah menghasilkan perda yang telah berhasil memajukan daerahnya, sebagian lagi diambil dari pemerintah daerah yang masih harus bergulat dengan berbagai permasalahan sehingga belum mampu menghasilkan perda yang baik dan mampu mendorong pembangunan daerahnya.

D. Metodologi

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan dan merumuskan suatu pola/model analisis atas Ranperda atau juga atas Perda yang bermasalah atau berpotensi bermasalah. Oleh karenanya, metodologi yang akan digunakan meliputi:

1. Pengumpulan data

Salah satu ciri penelitian hukum adalah digunakannya pendekatan normatif, yaitu melalui analisis dan

kajian terhadap norma-norma terkait yang berlaku (“existing laws and regulations”). Pada penelitian ini,

mengingat objek kajiannya adalah Peraturan Daerah, maka penelitian akan dititik beratkan pada studi kepustakaan. Untuk melaksanakan penelitian kepustakaan, maka akan dilakukan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder maupun tertier.

Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan yang tujuannya untuk memperoleh data-data dan informasi yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Data-data dimaksud berdasarkan jenisnya terdiri dari : bahan hukum Primer (dalam bentuk Peraturan perundang-undangan, khususnya Perda), bahan hukum Sekunder (buku, jurnal, artikel, news letter, hasil seminar, karya ilmiah lainnya, dll) dan bahan hukum Tertier (kamus, tresaurus, ensiklopedia, dll).

Akan tetapi, mengingat tujuan penelitian ini adalah untuk membangun suatu pola/model analisis dalam perancangan, perumusan, pembahasan maupun mereview perda bermasalah atau berpotensi bermasalah, maka tidak dapat dilepaskan dari penggunaan data primer yang diperoleh dari studi di lapangan, khususnya di lokasi daerah yang telah ditetapkan. Data primer dalam hal ini bersifat melengkapi data sekunder.

Sebagai bagian dari studi lapangan, akan dilakukan studi terbatas pada dua daerah kabupaten/kota yang salah satunya mewakili pemerintah daerah yang telah memiliki kebijakan perijinan investasi yang baik dan

Laporan Akhir 5

pemerintah daerah yang belum/tidak memiliki kebijakan yang investor friendly. Adapun pemilihan daerah tersebut dapat mengacu pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain.

2. Pengembangan Pola/Model Analisis

Dalam merumuskan serta mengembangkan pola analisis Perda, akan dilakukan analisa terhadap pola (model, metodologi dan pendekatan) yang telah ada seperti Regulatory Impact Assesemnet (RIA); Regulatory Mapping (RegMap); Metode Pemecahan Masalah dan ROCCIPI; atau Analisa Sosial. Analisis tersebut akan dilaksanakan dalam bentuk observasi, studi, analisa kritis terhadap masing-masing pola (model, metodologi maupun pendekatan) dengan tujuan agar dapat diperoleh gambaran tentang karakteristik, kelebihan, maupun keterbatasannya. Sehingga dalam keputusan akhirnya dapat ditentukan pola mana yang akan digunakan atau tidak tertutup kemungkinan merupakan gabungan diantaranya pola- pola yang telah ada.

Dalam proses pemformulasian pola/model amalisis sebagaimana tersebut di atas, antara lain dilakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) diantara anggota tim serta mengundang narasumber yang relevan untuk menyampaikan gagasan dan/atau pengalamannya.

Diharapkan proses perumusan dan pengembangan pola/model analisis Perda akan mengakomodasi beberapa isu penting diantaranya :

- tidak menciptakan high-cost economy (tidak membebani pengusaha/masyarakat);

- Mendukung terciptanya kepastian berusaha;

- iklim usaha yang favorable melalui pelayanan investasi yang cepat dan murah.

- Peningkatan investasi dengan tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat setempat.

Di samping itu, unsur-unsur penting lain yang juga harus diintegrasikan dalam proses pengembangan pola baku tersebut dalam kaitannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, diantaranya :

- Sederhana

- Mudah diimplementasikan (user friendly)

Laporan Akhir 8

- Fleksibel

- akuntabel

- Sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah, dalam konteks dekonsentrasi daerah.

Dari uraian metoda di atas, pola/model analisis yang dihasilkan diharapkan dapat di manfaatkan sebagai sistem pengambilan keputusan terhadap keberlakuan suatu Perda, apakah harus dicabut, di ubah, atau dipertahankan.

Hasil studi akan di presentasikan dalam bentuk pedoman ringkas (guidelines) dalam mereview Perda. Pedoman ringkas dimaksud di dalamnya terkandung ; prinsip, parameter, prosedur, dan mekanisme (cara kerja).

3. Perda perijinan investasi

Dari berbagai Peraturan Daerah yang telah diinventarisasi khususnya mengenai Investasi, setelah melalui proses pengklasifikasian, maka diputuskan memilih Perda Perijinan Investasi yang akan menjadi objek review. Menentukan Perda perijinan tentunya dengan menggunakan parameter yang telah ditentukan, misalnya ditinjau dari segi fungsi, motif, persyaratan, sistem perijinan yang ideal, atau prosedurnya, termasuk menetapkan kriteria Perda yang ramah investasi maupun yang bermasalah.

E. Sistematika

Untuk mempermudah pemahaman terhadap isi kajian ini, maka penelitian ini dibagi atas beberapa Bab, dimana isi masing-masing Bab akan melengkapi informasi dan analisis. Adapun susunan dan isi dari masing-masing Bab adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, tujuan dan hasil yang di harapkan dari peneilitian ini, ruang lingkup kegiatan, metodologi dan sistematika.

Bab II : Kerangka Konseptual

Menguraikan istilah-istilah serta pengertian-pengertian dari Perijinan (fungsi, motif, persyaratan, prosedur dan sistem perijinan yang ideal); Jenis-jenis perijinan Investasi di Daerah (hak atas tanah, IMB, Ijin Lokasi, Perijinan terkait lingkungan, Ijin Gangguan, dsb); Investasi (batasan, jenis, Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Iklim Investasi, peran sistem hukum bagi iklim investasi, dll); Peraturan Daerah (fungsi, kriteria regulasi yang baik,

Laporan Akhir 9

Kedudukannya dalam sistem hukum nasional, perda ramah investasi, Perda bermasalah, dll); Model-model

analisis regulasi (Regulatory Impact Analysis/ RIA, Regulatory Mapping/ RegMap, pemecahan masalah dan Rocaipi, Model analisis peraturan perundang-undangan/ MAPP).

Bab III : Hasil Penelitian dan Analisis

Bab ini memaparkan hasil analisis atas data-data dan informasi yang diperoleh baik dari hasil penelitian kepustakaan maupun hasil penelitian lapangan khususnya yang terkait dengan Peraturan Daerah bidang Perijinan Investasi

Bab IV : Pola/ Model Analisis dalam Melakukan Review Terhadap Peraturan Daerah di bidang Perijinan

Investasi

Merupakan hasil analisis yang dilakukan terhadap hasil studi kepustakaan dan studi lapangan yang disusun untuk merumuskan pengembangan pola/model analisis yang ideal untuk review Perda Perijinan Investasi. Secara garis besar, bab ini menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan pengembangan pola/model analisis untuk me-review perda di bidang perijinan investasi dengan mempertimbangkan : kriteria (sederhana, mudah diaplikasikan, akuntabel); Proses (identifikasi kebutuhan khusus bagi penyempurnaan sistem perijinan, identifikasi problema umum dan merumuskan unsur-unsur umum dari pola baku yang akan dikembangkan); peran Teknologi Informasi (sebagai enabler); serta pada akhirnya dihasilkan suatu pola/model analisis yang akan diusulkan (dengn ciri khusus, cara kerja, keuntungan, dll)

Bab V : Simpulan dan Rekomendasi

Dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud di atas, maka akan diperoleh beberapa kesimpulan yang merupakan rangkuman hasil penelitian, serta rekomendasi mengenai langkah-langkah yang harus di laksanakan terkait implementasi hasil studi.

Laporan Akhir 10

BAB II KERANGKA KONSEPTUAL

A. Perijinan

1. Beberapa Istilah dan Pengertian Terkait

a. Ijin

- Ijin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari larangan Perundang- undangan (N.M Spelt & J.B.J.M Ten Berge)

- Ijin merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh Pembuat Peraturan (Van Der Pot)

b. Dispensasi

- Pelepasan, pembebasan (dispensasi) merupakan kekecualian yang sungguh-sungguh, yakni merupakan kekecualian atas larangan sebagai aturan umum (N.M Spelt dan J.B.J.M Ten Berge)

- Dispensasi merupakan keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan suatu peraturan yang menolak perbuatan itu.

c. Lisensi

Lisensi adalah ijin untuk melakukan sesuatu yang bersifat komersial serta mendatangkan laba atau keuntungan (Sri Pudyatmoko).

d. Konsesi

Konsesi adalah suatu penetapan administrasi Negara yang secara yuridis sangat kompleks karena merupakan seperangkat dispensasi, ijin, lisensi disertai pemberian semacam “wewenang

pemerintahan” terbatas kepada pemegang konsesi (Sri Pudyatmoko).

e. Rekomendasi

Diartikan sebagai pertimbangan yang diberikan oleh badan atau pejabat yang berwenang untuk digunakan dalam pemberian ijin pada suatu bidang tertentu.

2. Fungsi

a. Mengatur;

b. Mengendalikan;

c. Membina;

d. Mengawasi

3. Motif

a. Mengarahkan, mengendalikan aktivitas tertentu. b. Mencegah bahaya c. Melindungi objek tertentu

Laporan Akhir 11

e. Seleksi orang dan/atau aktivitas tertentu.

4. Persyaratan Ijin

a. Persyaratan yang jelas b. Waktu yang jelas c. Biaya yang jelas

5. Bentuk dan Urgensi Ijin

a. Sebagai Landasan Hukum (legal base);

b. Sebagai instrument untuk lindungi kepentingan;

c. Sebagai alat bukti dalam hal ada tuntutan (klaim)

6. Sistem Perijinan yang Ideal

a. Tertib b. Cepat c. Sederhana

d. Murah

7. Prosedur Perijinan

a. Permohonan

b. Inspraak (kesempatan untuk mengajukan keberatan)

c. Pemberian ijin d. Surat perijinan e. Pengumuman f. Keberatan g. Persyaratan-persyaratan yang diajukan kepada National Ombudsman sehingga menambah

persyaratan-persyaratan perijinan.

8. Susunan Ijin

a. Organ yang berwenang

b. Yang dialamatkan c. Pemberian alasan

d. Diktum e. Ketentuan-ketentuan, Pembatasan-pembatasan, Syarat-syarat

f. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan

Laporan Akhir 12

9. Tahapan Perijinan Investasi (Penanaman Modal) a. Perijinan untuk memulai usaha (seperti Ijin Usaha Perdagangan/IUP, Ijin Usaha Industri (IUI), Ijin

Mendirikan Membangun/IMB, dan lain-lain).

b. Perijinan pada Tahap Operasional Usaha (misalnya ijin untuk memperoleh bahan baku untuk produksi seperti ijin usaha pemasukan komoditi).

c. Perijinan pada Tahap Distribusi Barang dan Jasa (misalnya Perda yang mengatur mengenai kewajiban ijin atas pengeluaran barang, surat keterangan asal sebagai syarat impor/ekspor komoditi, dan sejumlah ijin lainnya).

d. Perijinan terkait dengan Pengembangan Usaha (umumnya kewajiban ijin atas pengembangan usaha termuat dalam perijinan terkait IMB, ijin HO dan sejumlah ijin lainnya).

10. Jenis-jenis Perijinan Investasi di Daerah

a. Hak atas tanah

b. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

c. Ijin-ijin terkait lingkungan

d. Ijin Produksi (TDI, IUI)

e. Perijinan Sektoral

f. NPWP

g. Ijin Lokasi

h. Ijin Gangguan (HO)

i. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

j. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

11. Pajak dan Retribusi Daerah

Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menetapkan jenis-jenis pajak dan retribusi daerah, baik tingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten/ Kota. Adapun pajak dan retribusi daerah yang dapat dipungut pada garis besarnya adalah:

a. Pajak daerah terdiri dari:

1) Pajak Provinsi

- Pajak Kendaraan Bermotor

- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

- Pajak air Permukaan; dan

- Pajak Rokok

2) Pajak Kabupaten/Kota

- Pajak Hotel

- Pajak Restoran

- Pajak Hiburan

- Pajak Reklame

Laporan Akhir 13

- Pajak Penerangan Jalan

- Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan

- Pajak Parkir; Pajak Air Tanah

- Pajak Sarang Burung Walet

- PBB Perdesaan dan Perkotaan

- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

b. Retribusi

Sementara itu,secara umum retribusi daerah dapat dibagi atas 3 (tiga) golongan besar, yaitu: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Perijinan tertentu. 1) Retribusi Jasa umum meliputi: Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Persampahan/

Kebersihan, Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Pelayanan Pasar, Pengujian Kendaraan Bermotor, Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Penggantian Biaya Cetak Peta, Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Pengolahan Limbah Cair, Pelayanan Tera/Tera Ulang, Pelayanan Pendidikan, dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2) Retribusi jasa usaha meliputi: Pemakaian Kekayaan Daerah, Pasar Grosir dan atau Pertokoan, Tempat Pelelangan, Terminal, Tempat Khusus Parkir, Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Rumah Potong Hewan, Pelayanan Kepelabuhanan, Tempat Rekreasi dan Olahraga, Penyebrangan Air, Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3) Retribusi perijinan tertentu meliputi: IMB, Ijin Tempat Penjualan Minuman Berakohol, Ijin

Gangguan, Ijin Trayek, dan Ijin Usaha Perikanan.

B. Investasi

1. Batasan Investasi

Suatu kegiatan yang dilakukan, baik oleh orang pribadi (natural person) maupun badan hukum (juridical person), dalam upaya untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (cash money), peralatan (equipment), asset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.

Dari batasan tersebut dapat ditarik unsur-unsur terpenting dari kegiatan investasi, yaitu:

a. Adanya motif untuk meningkatkan atau setidak-tidaknya mempertahankan nilai modalnya;

b. Bahwa modal tersebut tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat kasat mata dan dapat diraba (tangible), tetapi juga mencakup sesuatu yang bersifat tidak kasat mata dan tidak dapat diraba (intangible).

Laporan Akhir 14

2. Jenis-jenis Investasi

a. Penanaman modal langsung (Direct Investment)

Sering juga disebut sebagai penanaman modal jangka panjang, pemilik modal secara langsung terlibat dalam pengelolaan (manajemen) atas modalnya.

b. Penanaman Modal tidak langsung (Portofolio Investment):

Pada umumnya merupakan penanaman modal jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan pasar uang. Disebut penanaman modal jangka pendek karena pada umumnya investor melakukan jual beli saham atau mata uang mata uang yang mereka perjual-belikan. Pada portfolio investment, pada umumnya investor tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan perusahaan dimana mereka memiliki sahamnya.

3. Investasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan

Investasi langsung (direct investment) terutama pada sektor riil akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan akan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja, sehingga mengurangi angka pengangguran. Hal mana pada akhirnya akan meningkatkan daya beli masyarakat dan mampu berkontribusi terhadap upaya pengentasan kemiskinan.

4. Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Iklim Investasi

a. Letak Geografis

b. Sumber daya alam (SDA)

c. Sumber daya manusia (SDM)

d. Kepastian hukum (efektifitas sistem hukum)

e. Rentang birokrasi f. Insentif investasi g. Ketenagakerjaan

h. Keberadaan infrastuktur i. UU (kebijakan investasi) j. Jaminan dan perlindungan investasi

5. Peran Sistem Hukum bagi Iklim Investasi yang Menarik

Sistem hukum yang efektif yang menjamin keadilan, ketertiban, kepastian hukum dan kemaslahatan, akan memberikan dampak positif terhadap tingkat prediktabilitas dari kegiatan usaha, termasuk investasi. Sebaliknya sistem hukum yang tidak efektif akan meningkatkan resiko usaha (investasi).

Laporan Akhir 15

Oleh karena itu, mengembangkan sistem hukum yang efektif merupakan hal yang sangat esensial dalam menunjang iklim investasi.

C. Peraturan Daerah

1. Fungsi Peraturan (Umum)

a. Perintah b. Larangan

c. Pembebasan d. Ijin

2. Kriteria Regulasi yang baik

a. Membawa manfaat bagi pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha b. Jelas c. Tidak multi tafsir

d. Sinkron dan harmonis

e. Benar cara perumusannya f. Benar prosesnya

g. Konsisten penerapannya

3. Pentingnya Reformasi Regulasi

a. Mencegah penyusunan regulasi yang bermasalah atau berpotensi bermasalah b. Merevisi regulasi yang bermasalah c. Memiliki parameter penilaian yang objektif

d. Menetapkan lembaga yang memiliki kewenangan mencabut dan merevisi

e. Menggunakan pendekatan yang sistemik, holistik, komprehensif dan integral f. Menggunakan tools yang user friendly, akuntabel dan sederhana

g. Tertib peraturan perundang-undangan (?)

4. Kedudukan Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum Nasional

a. Dasar Hukum Peraturan Daerah adalah ketentuan pasal 7 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

b. Dasar Hukum lainnya dari Peraturan Daerah adalah Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri

No. 15 tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah.

c. Peraturan Daerah termasuk ke dalam produk hukum daerah yang bersifat “Pengaturan” yang

meliputi Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah, maupun Peraturan Bersama

Laporan Akhir 16

Kepala Daerah. Sementara itu produk daerah yang bersifat “Penetapan” meliputi: Keputusan

Kepala Daerah serta Instruksi Kepala Daerah.

5. Kriteria Umum Peraturan Daerah yang Ramah Investasi

a. Kesesuaian dengan kebutuhan

- Mengatur yang hanya dibutuhkan

- Dapat dilaksanakan

- Bermanfaat dan berdayaguna

b. Substansi penulisan yang baik

- relevansi acuan yuridis

- up-to-date acuan yuridis

- kelengkapan yuridis formal

- kejelasan objek

- kejelasan subjek

- konsistensi per-pasal

- kejelasan rumusan

c. Keadilan

- kesamaan dimuka hukum/ tidak diskriminatif

- kejelasan antara hak dan kewajiban

- melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas

- kesatuan wilayah ekonomi Indonesia

- kebangsaan

d. Keterbukaan

- pelibatan partisipasi masyarakat dalam perencanaa, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi

- mudah diakses

e. Insentif untuk dunia usaha

- keringanan pajak dan retribusi daerah

- kemudahan perijinan

- insentif permodalan

- insentif sarana dan prasarana (infrastruktur)

f. Efisiensi

- efisiensi pengeluaran

- efisiensi SDM

- Efisiensi birokrasi (prosedur)

Laporan Akhir 17

g. Persaingan yang sehat

- kesempatan yang sama dalam berusaha

- mencegah persaingan yang tidak sehat

h. Manajemen konflik yang baik

- mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas, cepat, murah, mengikat dan terukur

i. Kelembagaan yang tepat

- Kejelasan wewenang

- Kompeten (mampu)

6. Kriteria Peraturan Daerah yang Bermasalah

a. Terlalu birokratis

b. Menciptakan high-cost economy

c. Tidak jelas kewenangan kelembagaan

d. Mengandung pertentangan substansi dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya.

e. Tidak transparan dan tidak melalui proses konsultasi publik yang memadai f. Cost compliance-nya tinggi g. Sulit diimplementasikan dan tidak jelas mekanisme pengawasannya

h. Peraturan yang menimbulkan ketidakpastian hukum (konflik, inkonsisten, multitafsir dan tidak operasional).

D. Model-Model Analisis Regulasi

1. Regulatory Impact Analysis (RIA)

a. Definisi

Pendekatan analitis dan sistematis terhadap problem regulasi, mencakup suatu rentang (encompassing a range of) sarana dan teknik yang ditujukan untuk menilai efek regulasi. RIA juga merupakan cara yang terstruktur untuk mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambil putusan dan publik.

b. Fungsi

Membantu legislator dalam mengurangi resiko kegagalan regulasi serta resiko-resiko yang merupakan konsekuensi yang tidak diharapkan berkaitan dengan penerapan suatu regulasi baru. Bermanfaat untuk memperbaiki kualitas regulasi, sepanjang dilaksanakan sebagai decision-

support tools, tidak parsial dan melalui proses analisis atas cost-benefit yang lengkap.

Laporan Akhir 18

c. Guiding Principle RIA

- Harus dikembangkan sebagai sub-set dari proses reformasi regulasi, yang pada gilirannya merupakan bagian dari review yang lebih luas terhadap tata kelola pemerintahan.

- Harus meliputi semua unsur masyarakat

- Harus sepenuhnya transparan

- Analisis harus berkualitas tinggi

d. Persyaratan RIA yang berhasil

- Ke arah single regulatory management policy

- Mencakup berbagai tingkat regulasi

- Mencakup metode, peran utama dan tanggung jawab masing-masing instansi terkait.

- Mencakup analisis rinci tentang kebutuhan regulasi, alternatif yang diuji, serta dampak keseluruhan dari regulasi

- Proses konsultasi wajib yang dikomunikasikan hasilnya.

- Adanya regulatory assessment office yang menetapkan standard kualitas, metode analisis yang umum bagi proses RIA.

- Adanya Regulatory Audit Bureau yang melakukan review terhadap implementasi RIA

Guidelines.

e. Enam (6) Pilar RIA:

- Justifikasi

Identifikasi yang jelas terhadap problema sosial, ekonomi dan lingkungan yang spesifik dan suatu justifikasi atas nilai dan efektivitas intervensi Pemerintah.

- Konsultasi

Konsultasi yang ekstensif dan transparan dengan stakeholders untuk memperluas perdebatan publik tentang intervensi Pemerintah untuk mengidentifikasi biaya dan manfaat

dari draft/usulan regulasi dan untuk meminimalkan resiko dari “regulatory capture”.

- Analisis

Analisis yang sistematik dan empirik dari biaya dan manfaat, serta alternatif yang memperhatikan dampak dalam dunia nyata dari strategi regulasi terhadap para pemangku kepentingan, kesehatan masyarakat, keselamatan dan lingkungan.

- Maksimalisasi Net Benefit secara keseluruhan

Suatu fokus untuk mencapai solusi regulasi yang mampu memaksimalkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan..

- Konsistensi

Laporan Akhir 19

Penggunaan prosedur operasi yang umum dan standard untuk menjamin konsistensi analisis atas seluruh bagian Pemerintahan.

- Akuntabilitas

Komunikasi yang jelas dan terstruktur terhadap pengambil putusan tentang konsekuensi memilih tujuan atau strategi regulasi yang khusus.

f. Pengembangan RIA dalam Jangka Panjang:

- Menuju ke arah kebijakan pengelolaan regulasi tunggal (Single Regulatory Management

Policy)

- Diterapkan pada berbagai tingkatan regulasi

- Pengembangan pedoman RIA yang meliputi: metode; peran utama dan tanggung jawab dari masing-masing instansi terkait.

- Setiap RIA harus mencakup analisis rinci tentang kebutuhan, alternatif yang uji-kaji, serta dampak keseluruhan dari regulasi

- Mengharuskan proses konsultasi wajib terhadap masyarakat serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pemangku kepentingan.

- Pembentukan sebuah kantor penilai/pengkaji regulasi (regulatory assessment office/RAO)

yang berfungsi menetapkan kualitas, metode analisis yang umum bagi proses RIA.

- Mengembangkan suatu biro audit regulasi (regulatory audit bureau/RAB) yang berfungsi melakukan review terhadap implementasi pedoman RIA.

g. Manfaat Utama RIA bagi Pengambil Putusan:

- Kemampuan mengidentifikasi alternatif terhadap regulasi

- Memahami biaya dan manfaat yang sesungguhnya dari regulasi

- Maksimalisasi manfaat dari regulasi

- Mencegah kegagalan regulasi

- Memperbaiki desain regulasi

- Memperbaiki proses konsultasi

- Menciptakan akuntabilitas regulator

- Menciptakan cultural shift

h. Berbagai Kelemahan RIA yang Teridentifikasi:

- Prosedur yang relatif rinci memerlukan pelatihan khusus bagi penggunanya, terutama untuk memadukan antara pendekatan kualitatif dengan kuantitatif

- Untuk melaksanakan RIA atas satu peraturan membutuhkan waktu yang relatif cukup lama (kurang lebih 3 bulan) sehingga tidak praktis untuk melakukan pemetaan dan analisis atas jumlah regulasi yang cukup banyak

Laporan Akhir 18

- Memerlukan pembenahan dari sisi kelembagaan secara fundamental dan harus dipimpin langsung oleh Kepala Pemerintahan

- Memerlukan keberanian untuk mereformasi sistem regulasi nasional

2. Regulatory Mapping (RegMap)

a. Batasan

RegMAP adalah sebuah alat bantu untuk memetakan dan mengkaji regulasi-regulasi pada tataran Proses RegMAP meliputi inventarisasi atas peraturan perundang-undangan yang berdampak pada rantai nilai tertentu dalam upaya untuk menentukan regulasi-regulasi yang paling bermasalah yang memerlukan kajian lebih lanjut dengan kemungkinan direformasi (diperbaiki/direvisi, dicabut/digoulotin, diperkuat pelaksanaannya)

Tiga (3) proses utama dalam kegiatan RegMAP adalah inventarisasi (inventory), review, dan analisis (analysist).

b. Tujuan

Untuk dapat mengarahkan pada penyederhanaan ataupun penghapusan regulasi-regulasi bermasalah. Namun dampak yang lebih kuat dan mendasar adalah pelembagaan (institusionalisasi) teknik dan proses kajian regulasi, baik di lembaga pemerintah maupun swasta. Dengan demikian, Pemerintah dapat menjadi regulator yang lebih bijaksana dan fasilitator pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dalam mengurangi beban regulasi; asosiasi dunia usaha akan dapat menjadi lebih efektif dan menjadi pendorong yang lebih berpengetahuan untuk reformasi regulasi, dan suatu negara dapat meningkatkan daya saing internasionalnya.

c. Metodologi

Pada dasarnya metode RegMAP mengadopsi proses RIA, oleh karena itu elemen-elemen utama dari analisa RIA diterapkan untuk mengembangkan metode-metode penyaringan (filtering). Metode dimaksud meliputi:

- Aplikasi dari sejumlah pernyataan yang berbasis RIA seperti: tujuan, substansi, dan perkiraan dampak dari sebuah regulasi;

- Penggunaan berbagai metode konsultasi (focus group discussion/FGD, survey perusahaan dan nara sumber/pakar) untuk membantu mengidentifikasi dan mengkaji regulasi-regulasi yang kemungkinan bermasalah.

d. Tahapan

Laporan Akhir 19

Secara garis besarnya pelaksanaan kegiatan RegMAP meliputi lima (5) tahapan, yaitu: perencanaan, pemetaan, review, pelaporan dan pelembagaan. Keberhasilan pelaksanaan RegMAP sangat tergantung kepada proses perencanaan yang matang yang meliputi semua aspek dan tahapan kegiatan. Pada tahap Pemetaan, dilakukan kegiatan Konsultasi, Pengumpulan Regulasi dan Konstruksi Bank Data. Kegiatan konsultasi dilakukan melalui FGD dengan stakeholders. Sedangkan pengumpulan regulasi dan Konstruksi Bank Data dilakukan terhadap sektor tertentu yang merupakan mata rantai nilai, yang meliputi regulasi baik pada tataran vertikal maupun horizontal.

Tahapan Review dilakukan dengan menggunakan beberapa filter. Filter-filter tersebut diformulasikan berdasarkan klasifikasi informasi yang dihasilkan dari proses konsultasi dengan stakeholders yang menghasilkan beberapa kategori tematik. Filter-filter yang digunakan untuk melakukan review dan menyaring regulasi disusun berdasarkan pertanyaan-pertanyaan berbasis RIA yang masing-masing diberi bobot dan alasan pendukung. Beberapa pertanyaan standar biasanya meliputi, namun tidak terbatas pada: ada/tidaknya rujukan regulasi, efektivitas pelaksanaannya, kejelasan tujuan yang ingin dicapai, dampak regulasi yang dapat diidentifikasi, urutan prioritas regulasi dalam perspektif stakeholders, dan lain-lain. Sementara itu pada filter berikutnya difokuskan pada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kualitas regulasi, seperti: tujuan dari intervensi (kejelasan tujuan, justifikasi dari aspek kepentingan publik, aspek proporsionalitas), alternatif regulasi (alternatif non-regulasi yang tersedia, minimum cost-

compliance), komunikasi (kejelasan bahasa, aksesibilitas), kepatuhan (pihak-pihak terkait, kelaikan pelaksanaan), serta dampak terhadap bisnis terkait. Hasil proses review melalui proses filter tersebut diharapkan akan memangkas regulasi menjadi jumlah yang sangat kecil tapi dianggap paling bermasalahan.

Hasil proses review sebagaimana digambarkan di atas, selanjutnya dilaporkan dengan menarik beberapa permasalahan umum yang ditemukan dalam regulasi. Demikian pula diidentifikasi berbagai tantangan yang mungkin dihadapi untuk diambil pelajaran yang berharga daripadanya. Yang penting dari hasil pemetaan dan analisis regulasi adalah upaya pelembagaan secara sistematis mengenai pengembangan regulasi yang baik melalui proses reformasi regulasi.

e. Kelebihan

- Sistematis

- Hal-hal yang bersifat kualitatif dapat menjadi kuantitatif

- Fleksibel, dapat diterapkan untuk kepentingan review terhadap regulasi sesuai kebutuhan

f. Kelemahan yang Teridentifikasi :

Laporan Akhir 20

- Hasilnya akan sangat tergantung pada reviewer (tergantung SDM)

- RegMap baru diuji cobakan pada satu bidang industri, belum diterapkan pada sektor lainnya

- Tidak user friendly, membutuhkan waktu untuk mengoperasikan “tool”-nya.

3. Metode Pemecahan Masalah atau ROCCIPI (Rule, Opportunity, Communication, Interest, Process, and Ideology) a. Batasan

Merupakan metode yang bertumpu kepada pemikiran yang mencerminkan pengalaman. Metode ini dikembangkan berdasarkan filosofi pemecahan masalah yang berada dalam ruang lingkup

pragmatisme. Filosofi ini mengajarkan bahwa kita hanya “mengetahui” apa yang kita alami saja:

“kita dapat menentukan yang terbaik terhadap apa yang seharusnya terjadi berdasarkan apa

yang kita ketahui”. Tidak hanya kepandaian, tetapi pengalaman yang digabung dengan

pemikiran yang mencerminkan cara penyelesaiannya.

b. Empat (4) Langkah dalam Metodologi Pemecahan Masalah

1) Mengenali permasalahannya

2) Mengusulkan dan menjamin penjelasannya

3) Pengusulan solusi

4) Memantau dan menilai pelaksanaan

c. Pengelompokan Teori Perundang-undangan

1) Faktor Subjektif

2) Faktor Objektif

d. Kritreria dan Langkah-langkah dalam perancangan Solusi Masalah Perundang-undangan

1) Kriteria pemecahan solusi yang terbaik:

- Berangkat dari logika pemecahan masalah

- Berangkat dari kenyataan yang sulit

2) Membuat Pilihan-pilihan awal

- Menghindari “pemadatan” dari rancangan peraturan

- Melakukan pendekatan sejarah dan menempatkannya secara tepat

- Melakukan analisis perbandingan dengan aturan serupa (termasuk di negara lain)

3) Mengembangkan pilihan atau alternatif solusi yang potensial atas masalah yang dihadapi yang bersumber pada:

- Perbandingan dan pengalaman negara lain

Laporan Akhir 21

- Bacaan ilmiah

- Gagasan sendiri

4) Tindakan-tindakan yang mendorong ke arah penyesuaian

- Dari sanksi kearah tindakan-tindakan yang mendorong kearah penyesuaian

- Rangkaian tindakan yang mendorong kea rah penyesuaian

- Tindakan langsung berupa: hukuman, ganti rugi, imbalan dan mengubah pandangan.

5) Menjelaskan usulan pemecahan solusi

6) Menunjukkan bahwa rancangan regulasi akan terbukti berlaku efektif, dengan mengidentifikasi sebab-sebab perilaku bermasalah serta pemecahannya yang diurai rinci dalam rancangan regulasi melalui analisis atas: peraturan, kesempatan, kemampuan, proses, komunikasi, kepentingan dan ideologi.

7) Mempertimbangkan kemungkinan akibat dan manfaat suatu rancangan regulasi:

- Kemungkinan pengaruh yang berbeda

- Membuat perkiraan kualitatif

8) Sistem pemantauan dan umpan balik

e. Kelebihan 1) Rasional

2) Faktual

3) Hasilnya teruji denganpengalaman dan pengetahuan

f. Kelemahan yang Teridentifikasi

Metode ini lebih efektif dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan, namun belum tentu efektif dalam proses mereview peraturan perundangan yang sudah ada.

4. Model Analisa Peraturan Perundang-undangan (MAPP)

a. Batasan

MAPP adalah salah satu tools yang dapat digunakan untuk memetakan, mengkaji dan memberikan rekomendasi terhadap peraturan yang diindikasikan atau berpotensi menghambat laju pembangunan di berbagai bidang (existing regulation) atau membantu melakukan kajian terhadap kualitas dari sebuah rancangan peraturan baru (future regulation). Peraturan yang

Laporan Akhir 22

diindikasikan atau berpotensi menghambat laju pembangunan adalah peraturan perundang- undangan yang diindikasikan bermasalah atau borpotensi bermasalah dalam penerapannya, seperti peraturan yang memiliki ketentuan yang diindikasikan: (1) konflik, (2) inkonsisten, (3) multitafsir dan (4) tidak operasional. 1) Konflik, terdapat pasal atau ketentuan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan

lainnya, misalnya: Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal terkait dengan Hak Guna Usaha atas Tanah.

2) Inkonsisten, terdapat ketentuan atau pengaturan yang tidak konsisten (inkonsisten), misalnya: Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 19 ayat (3) UU Nomor 25 Tahun 2004: “RPJM Daerah

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik”. Sedangkan Pasal 150 ayat (3e) UU Nomor 32 Tahun 2004 “RPJP daerah

dan RJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah”

3) Multitafsir, ketidakjelasan pada obyek dan subyek yang diatur sehingga menimbulkan ketidakjelasan rumusan bahasa (sulit dimengerti) serta sistematika yang tidak jelas. Misalnya: Psl. 14 UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, yang menyatakan : „Setiap penanam modal berhak mendapat: a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan; b. dst ...‟. Penjelasan Psl. 14 huruf (a) menyatakan bahwa ‟ Yang dimaksud dengan “kepastian

hak” adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang

penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan. Perumusan pasal dan penjelasannya tidak menjawab „hak apa saja‟ sehingga potensi terjadinya multi tafsir sangat

besar.”

4) Peraturan yang Tidak Operasional (idle): Berisi informasi tentang peraturan yang sudah tidak memiliki daya guna (tidak operasional) atau sulit untuk diimplementasikan, namun peraturan tersebut masih berlaku. Misalnya: Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

b. Alur Pikir

MAPP dikembangkan berangkat dari pemikiran bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan negara maupun pembangunan harus berlandaskan hukum. Kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan harus mampu menjaga dan mengawal kegiatan penyelenggaraan negara dan pembangunan.

Laporan Akhir 23

Untuk mengidentifikasi peraturan yang diindikasikan bermasalah atau berpotensi bermasalah MAPP menggunakan pendekatan Focus Group Discussion (FGD) sebagai bentuk partisipasi publik, yakni secara bersama membahas permasalahan peraturan dengan melibatkan stakeholder terkait, yakni K/L pemrakarsa peraturan, perguruan tinggi, LSM sesuai dengan bidangnya, tokoh masyarakat dsbnya. Hasil akhir dari kegiatan FGD adalah penyusunan rencana tindak regulasi. Adapun tahapan-tahapan dari alur pikir ini sebagai berikut: 1) Menginventarisasi prioritas pembangunan

2) Merumuskan masalah strategis (perundang-undangan)

3) Inventarisasi/identifikasi peraturan perundang-undangan

4) Analisis peraturan perundang-undangan

5) Rencana tindak berupa reformasi regulasi dalam rangka mendukung prioritas pembangunan nasional

c. Rencana Tindak Regulasi

Rencana tindak regulasi adalah suatu rencana aksi yang berisi langkah-langkah konkrit sebagai

upaya mengatasi peraturan perundang-undangan yang diindikasikan atau berpotensi

bermasalah serta menghambat upaya pencapaian prioritas pembangunan nasional. Rencana

tindak regulasi berbentuk table tentang rencana tindak regulasi sesuai dengan bidang dan prioritas pembangunan yang akan dilakukan. Rencana tindak regulasi memuat kolom-kolom tentang: 1) Peraturan dalam bidang/sektor tertentu yang diindikasikan menghambat pencapaian

prioritas pembangunan nasional 2) Analisa/permasalahan

3) Upaya yang dilakukan

4) Strategi penyelesaian

5) Waktu Pelaksanaan

6) K/L terkait

7) Tindak lanjut/Rekomendasi

d. Kelebihan

1) Sederhana (simple)

2) Mudah penggunaannya (user friendly)

3) Akuntabel (accountable)

e. Kelemahan yang teridentifikasi

1) Memerlukan kejelasan kewenangan

Laporan Akhir 24

2) Belum adanya kesamaan pemahaman tentang urgensi dan metode dalam rangka reformasi regulasi

3) Tingkat pengetahuan dan ketrampilan yang tidak sama pada SDM, baik pada tingkat Pusat maupun Daerah

Laporan Akhir 25

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hasil Penelitian Kepustakaan

Dalam Bab II tentang Kerangka Konseptual,telah dijabarkan berbagai istilah, konsep, dan pengertian yang terkait dengan judul penelitian ini, yaitu suatu Kajian Diagnosis tentang Peraturan Daerah (Perda) di bidang Perijinan Investasi (Penanaman Modal). Uraian tersebut bersumber dari hasil penelitian kepustakaan yang dilakukan oleh Tim. Disamping istilah, konsep dan pengertian, hasil lain yang diperoleh dari penelitian

kepustakaan adalah kejelasan pemahaman tentang berbagai hal, termasuk namun tidak terbatas pada: kriteria dari regulasi yang baik; kedudukan Perda dalam Sistem Hukum Nasional; Kriteria umum dari Perda yang Ramah Investasi; Kriteria khusus Perda tentang Pajak dan retribusi Daerah yang Ramah Investasi.

Penelitian Kepustakaan juga berhasil tidak hanya menginventarisir berbagai model-model analisis regulasi , yaitu: Regulatory Impact Analysis (RIA); Regulatory Mapping & Review (Regmap); Metode Pemecahan Masalah (ROCCIPI); serta Metode Analisis Peraturan-perundangan (MAPP). Masing-masing Metode tersebut tentu saja memiliki ciri, kekuatan dan kelemahan masing-masing sesuai dengan konteks dan kebutuhannya.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masing-masing metode analisis tersebut dapat efektif untuk situasi-situasi tertentu , sebaliknya menunjukkan kelemahan pada situasi yang berbeda. Sebagai contoh, metode RIA sangat baik untuk menganalisis rancangan regulasi atau mereview regulasi tertentu, tetapi mungkin tidak terlalu efektif untuk menganalisis jumlah rancangan atau regulasi yang cukup banyak, karena untuk merevisi satu rancangan atau regulasi saja relative dibutuhkan waktu yang cukup lama. Sebaliknya metode Regmap akan sangat efektif dalam memetakan peraturan-peraturan dalam bidang- bidang tertentu untuk mengidentifikasi/menyeleksi peraturan-peraturan yang dianggap bermasalah. Demikian pula metode ROCCIPI akan sangat efektif untuk memecahkan masalah, khususnya untuk merubah pola perilaku dari yang tidak diharapkan kea rah pola perilaku yang diharapkan.

Di samping perbedaannya, dari hasil studi kepustakaan menunjukkan bahwa juga terdapat persamaan diantara model-model analisis tersebut. Beberapa persamaan yang dapat disebut mencakup namun tidak terbatas pada:

1. Diterapkannya analisis atas manfaat dan biaya (cost and benefit analysis) dari suatu regulasi atau rancangan regulasi.

2. Dikembangkannya pendekatan analistis dan sistematis terhadap problema regulasi untuk memecahkan permasalahan sekarang dan sebagai dasar bagi pola perilaku yang akan datang.

Laporan Akhir 26

3. Pentingnya mengikutsertakan semua pemangku kepentingan serta pihak-pihak yang secara potensial akan menjadi pihak yang terkena dampak dari regulasi. Keikutsertaan tersebut dilakukan dalam keseluruhan proses, sejak rencana, perumusan, penerapan, sampai dengan tahapan evaluasi danpemantauan.

4. Seluruh proses dilakukan secara transparan.

5. Adanya kepentingan pembenahan regulasi dalam rangka tata kelola pemerintahan yang lebih baik. 6. Dibutuhkannya kelembagaan yang efektif dalam keseluruhan proses sejak penyusunan sampai

dengan evaluasi dan pemantauan terhadap regulasi.

Persamaan dari berbagai metode analysis tersebut karenanya dapat digunakan sebagai unsur bersama (common elements) yang harus ada dari metode dan atau sarana/tools yang akan dikembangkan, baik untuk kepentingan perencanaan, perumusan, implementasi, review, evaluasi maupun pemantauan atas suatu regulasi dan/atau rancangan regulasi. Lebih jauh, adanya unsur bersama (common elements) tersebut diproyeksikan kepada kebutuhan khusus, baik dalam lingkup fungsional, temporal, personal maupun geografis. Dikaitkan dengan kebutuhan akan reformasi regulasi yang mampu menunjang kebijakan pembangunan, khususnya guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di daerah, maka sarana yang akan digunakan untuk mendukung reformasi regulasi tersebut haruslah mampu mengatasi ekonomi biaya tinggi, terutama yang disebabkan oleh system perijinan yang terlalu penjang rentang birokrasinya, yang membutuhkan waktu yang panjang serta biaya tinggi. Adanya pedoman regulasi yang tepat akan membantu meningkatkan kualitas regulasi, baik dalam proses, substansi, teknis, bahasa, dan bahkan implementasinya, termasuk juga bagi kegiatan review, evaluasi dan pemantauan.

Hasil penelitian kepustakaan juga memperkuat kesimpulan bahwa untuk kepentingan memperbaiki Perda perijinan investasi yang bermasalah (menciptakan ekonomi biaya tinggi) maka diperlukan pengembangan metode khusus yang sesuai dengan kebutuhan di daerah. Artinya tidak tertutup kemungkinan dikembangkan 2 (dua) pendekatan dalam penyempurnaan perda perijinan investasi. Yang pertama adalah pengembangan pedoman umum yang berlaku bagi semua daerah di Indonesia. Yang kedua, pedoman khusus yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah. Kedua pendekatan tersebut tentu saja dapat dikombinasikan untuk menghasilkan solusi yang terbaik.

B. Hasil Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk melengkapi penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara melakukan diskusi dengan stakeholders yang dikombinasikan dengan penyebaran kuesioner dilakukan hanya pada 2 daerah, yaitu di Jepara dan di Kota Manado. Instrumen bagi kepentingan diskusi dan isian didisain berdasarkan pertanyaan-pertanyaan pokok yang terdapat pada berbagai metode analisis

Laporan Akhir 27

yang ada. Pertanyaan ada yang bersifat terbuka dan ada pula yang bersifat tertutup, sehingga hasilnya untuk setiap daerah maupun sasaran survey akan sangat bervariasi.

Dari masing-masing daerah tujuan survey, sasaran penyebaran kuesioner difokuskan kepada para pemangku kepentingan, baik Eksekutif (Bupati/Wakil Bupati, Bappeda, BadanPenanaman Modal, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Bagian Hukum, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Infokom, Dinas Tenaga Kerja, Badan Pertanahan); Legislatif (DPRD); Kamar Dagang dan In dustri Daerah (Kadinda), serta NGO terkait. Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif tentang proses legislasi pada setiap tahapannya serta aspirasi dari berbagai pihak.

Daftar kuesioner dirancang meliputi semua tahapan dari proses legislasi Perda Perijinan Investasi, yang meliputi: proses dan prosedur penyusunan Perda; substansi Perda; implementasi Perda; evaluasi, monitoring dan umpan balik.

Pertanyaan pada proses dan prosedur penyusunan Perda dimaksudkan untuk menggali informasi tentang: keberadaan naskah akademis; dasar hukum; kebijakan dasar; keterkaitan dengan kebijakan investasi; partisipasi masyarakat dalam penyusunan; tujuan Perda; konsultasi public dengan pemangku kepentingan; harmonisasi dan sinkronisasi; transparansi dan keterbukaan dalam pembahasan Rancangan Perda; standar baku penyusunan Perda; prinsip-prinsip regulasi yang baik; jumlah Perda terkait; serta saran terbuka dari responden.

Pertanyaan-pertanyaan mengenai Substansi Perda mencoba menggali informasi tentang: problematic yang hendak diselesaikan; tujuan spesifik pemberlakuan Perda; muatan solusi; alternatif di luar Perda; aturan yang business friendly; beban terhadap dunia usaha; beban terhadap masyarakat; harmonisasi dan sinkronisasi vertikal dan horizontal; muatan yang diskriminatif; analisis dampak regulasi; serta saran terbuka atas substansi.

Pertanyaan-pertanyaan mengenai implementasi Perda dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang: biaya tambahan bagi persiapan Pemda untuk implementasi Perda; kesiapan kelembagaan; kesiapan SDM; kemuudahan pelaksanaan; efektivitas pelaksanaan; hambatan dalam pelaksanaan; koordinasi pelaksanaan; biaya kepatuhan (cost compliance); penegakan hukum; serta saran terbuka bagi implementasi.

Sementara itu pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan evaluasi, monitoring dan umpan balik berupaya menggali informasi tentang: kriteria keberhasilan; sikap pemangku kepentingan; pemanfaatan masukan bagi

Laporan Akhir 28

penyempurnaan; cara pemantauan; system pemantauan; perlakuan terhadap umpan balik (feedback); serta saran terbuka bagi evaluasi, monitoring dan umpan balik.

1. Hasil Penelitian di Kabupaten Jepara

Kunjungan ke Kabupaten Jepara berlangsung pada tanggal 9-11 November 2009. Pada hari pertama, yaitu tanggal 9 November malam dilakukan pertemuan dengan Ketua KADIN dalam pembicaraan yang informal namun sangat substantif. Pada umumnya KADIN menilai bahwa sikap Pemerintah daerah dalam mendukung investasi sangat positif, hal mana tercermin misalnya pada: intensifnya komunikasi dengan dunia usaha; dilibatkannya dunia usaha pada pembahasan awal rancangan Perda; dukungan Pemda dalam berbagai pameran produk Jepara, baik di dalam maupun di luar negeri; kemudahan dalam pengurusan ijin; penyediaan fasilitas ruangan; dan lain-lain.

Pada pertemuan yang difasilitasi Bappeda pada tanggal 10 November 2009 bertempat di Kantor Bappeda, dihadiri oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diundang, juga dihadiri Wakil Ketua DPRD, Ketua KADIN serta NGO yang diwakili Ketua Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPEK). Semua sasaran survey mengisi kuesioner yang telah dikirimkan sebelumnya. Selain itu juga berlangsung diskusi yang menarik dan konstruktif, di mana masing-masing perwakilan menyampaikan informasi kegiatan maupun aspirasinya.

Pertemuan dibuka oleh Pelaksana Tugas Bappeda (karena Kepala Bappeda baru pension) dengan menjelaskan maksud dan tujuan pertemuan. Setelah itu dipersilahkan masing-masing peserta menyampaikan pandangannya, termasuk atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Tim Bappenas.

Dalam pandangan yang disampaikan Wakil Ketua DPRD (Bapak Arief) dinyatakan bahwa DPRD yang baru sangat berpihak kepada dunia usaha dan senantiasa membangun komunikasi yang baik dengan Pemda, KADIN maupun masyarakat. Mengenai Perda-perda yang dibuat juga didasarkan atas skala prioritas tertentu terkait dengan potensi ekonomi Kabupaten Jepara. Diperoleh informasi bahwa selama ini belum ada Perda yang bersumber pada inisiatif masyarakat dengan DPRD. Menanggapi pertanyaan dari KADIN apakah dimungkinkan KADIN (dan pelaku usaha lainnya) dilibatkan dalam seluruh tahapan penyusunan Perda, hal itu dinyatakan perlu dilihat apakah dimungkinkan atas dasar Tata Tertib DPRD. Selama ini KADIN belum dilibatkan dalam pembahasan Rancangan Perda di DPRD.

Ketua KADIN dalam pandangannya menyatakan bahwa di Jepara regulasi yang ada sudah sangat akomodatif terhadap dunia usaha. KADIN sudah dilibatkan dalam pembahasan awal rancangan Perda sebelum disampaikan ke DPRD, namun tidak dilibatkan dalam proses pembahasan di DPRD. Oleh

Laporan Akhir 29

karena itu KADIN menanyakan kemungkinan keterlibatannya dalampembahsan di DPRD untuk

mengawal Perda agar ramah terhadap kegiatan investasi. Dari sisi analisis biaya dan manfaat atas suatu rancangan regulasi, dinyatakan bahwa hal itu sudah dilaksanakan, meskipun tidak secara terperinci.

Dari Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) diinformasikan bahwa Badan ini baru terbentuk pada tahun 2009, sebelumnya tahun 1994 bernama Kantor Yantap, kemudian tahun 2007 menjadi DPPM (Dinas Pelayanan Penanaman Modal). BPPT mengkoordinir 23 jenis pelayanan perijinan. Waktu pelayanan maksimal 15 hari kerja. Mengenai penyusunan rancangan Perda perijinan diinformasikan bahwa tidak terdapat naskah akademik yang mendasarinya, tapi ada kegiatan uji public. Biasanya rancangan Perda diuji publikkan di tiap Kecamatan.

Pelaksana Kepala Bappeda dalam pandanggannya menyampaikan contoh tentang Perda Garam Beryodium yang telah disusun berdasarkan hasil-hasil kajian dan juga telah melibatkan partisipasi para pelaku kepentingan. Namun dalam pembahasan di DPRD belum pernah melibatkan unsur-unsur di luar eksekutif.

Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Jepara menjelaskan mekanisme penyusunan Perda yang berlaku selama ini. Disampaikan bahwa inisiatif masyarakat bagi penyusunan Perda diperbolehkan atas dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pada penyiapan rancangan Perda dilakukan konsultasi public dengan pemangku kepentingan yang hasilnya kemudian disusun oleh Bagian Hukum. Selama ini belum ada naskah akademis yang mendasari penyusunan Rancangan Perda. Meskipun selama ini dunia usaha belum dilibatkan dalam pembahasan di DPRD, namun hal itu sebenarnya masih terbuka, tergantung kepada DPRD bagaimana menyikapinya. Diinformasikan juga bahwa terhadap Perda-Perda yang diindikasikan bermasalah dapat dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi. Program Legislasi Daerah (Prolegda) sudah diberlakukan di Jepara. Di Jepara banyak sekali Perda yang mendukung serta memberi kemudahan bagi kegiatan investasi. Saat ini juga terdapat beberapa Rancangan Perda tentang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan. Kabag Hukum juga menyampaikan permasalahan terkait dengan diundangkannya UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang akan membawa implikasi terhadap investasi karena ada ketentuan yang membelenggu Pemerintah Daerah dan harus ada PP khusus tentang ijin-ijin tertentu sebagai pengganti PP No. 65 dan 66 tahun 2001.

Kantor Penanaman Modal (KPM) baru dibentuk pada bulan Januari 2009. Tugas pokok dan fungsi dari KPM adalah fasilitasi, promosi, pembinaan dan pengawasan investasi. Keterkaitan tugas antara KPM dengan BPPT adalah bahwa calon investor datang terlebih dahulu ke KPM , kemudian diarahkan untuk

Laporan Akhir 31

mengurus perijinan ke BPPT. KPM juga menginformasikan bahwa sampai saat ini belum ada Perda khusus tentang Penanaman Modal.

Dinas Perindustrian menginformasikan bahwa telah ada Perda tentang Retribusi dan Perijinan untuk Industri, yaitu Perda no 11 tahun 2001. Di sana juga ditetapkan besaran tarifnya. Sementara itu Dinas Perdagangan menginformasikan adanya Perda tentang Tanda daftar Perusahaan, yaitu Perda No. 5 tahun 2006. Perda tersebut disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 dan 37 (Tahun..?). terdapat juga ketentuan mengenai larangan penerbitan ijin untuk komoditas yang bersubsidi.

Ketua Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPEK) 5

Adapun hasil isian kuesioner untuk daerah Kabupaten Jepara tersaji sebagaimana matriks di bawah ini:

Laporan Akhir 32

MATRIKS KUESIONER KAJIAN DIAGNOSTIK PERDA DI BIDANG PERIJINAN INVESTASI

Laporan Akhir 33

MATRIKS KUESIONER DI JEPARA KAJIAN DIAGNOSTIK PERDA DI BIDANG PERIJINAN INVESTASI

PERTANYAAN

KADIN DEPERINDAG BIDANG

PERDAGANGAN BADAN PELAYANAN PERIJINAN

KABUPATEN DINAS SOSIAL TENAGA KERJA

DAN TRANSMIGRASI B.PROSES DAN PROSEDUR

PENYUSUNAN PERDA 1. Apakah ada studi/naskah

akademis yang digunakan sebagai dasar bagi penyusunan Perda Investasi ?

c. Tidak ada naskah akademis tetapi ada hasil kajian dan penelitian sebelumnya.

d. Naskah sebaiknya melalui uji kaji akademik maupun dunia usaha



-----

2. Apakah dasar hukum dari penyusunan Perda tersebut?

a. Undang-undang tentang Penanaman Modal

b. Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah

c. Undang-undang Sektoral lainnya d. Instruksi Persiden menyangkut

peningkatan investasi

c. Undang-undang Sektoral lainnya b. Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah


3. Apakah kebijakan dasar yang melandasi penyusunan Perda tersebut?

a. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat

d. Upaya memudahkan pelaku usaha melakukan kegiatan usaha

b. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

c. Upaya Penerbitan Kegiatan Investasi





4. Apakah Perda tersebut telah disusun sesuai dengan kebijakan nasional di bidang investasi?

a. Sesuai dengan kebijakan investasi nasional



c. Sesuai dengan kebijakan investasi daerah

b. Lebih mengutamakan kepentingan pembangunan daerah

5. Sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan Perda

a. Pada tahap perencanaan pembentukan Perda

b. Pada tahap perancanaan Perda e. Agar perda tersebut sesuai dengan

aspirasi masyarakat, maka diperlukan

d. Pada tahap sosialisasi Perda c. Pada tahap Perumusan Perda e. Pembahasan draft di DPRD

-----

pengawalan kebijakan sampai pada

penetapan Perda

6. Tujuan utama apa yang hendak dicapai oleh Perda tersebut?

a. Menarik investasi ke daerah b. Menertibkan Investasi di daerah

a. Menarik investasi ke daerah c. Menggalang sumber-sumber

Pendapatan Daerah

a. Menarik investasi ke daerah b. Menarik investasi ke daerah c. Menggalang sumber-sumber

Pendapatan Daerah

c. Menggalang sumber-sumber Pendapatan Daerah

7. Apakah naskah rancangan Perda telah dikonsultasikan dan/atau disosialisasikan kepada stakeholders serta pihak-pihak lain yang kemungkinan terkena dampak/implikasi dari Perda tersebut?

c. Dikonsultasikan dengan instansi terkait, asosiasi pengusaha, LSM, Masyarakat umum dan Perguruan Tinggi setempat

a. Telah dikonsultasikan dengan instansi terkait saja

d. Rancangannya dibahas di DPRD, setelah jadi disosialisasikan ke masyarakat lewat bagian hukum


8. Apakah terhadap rancangan Perda telah dilakukan langkah harmonisasi dan sinkronisasi, baik dengan peraturan vertikal maupun horisontal?

b. Harmonisasi dan sinkronisasi horisontal di daerah dan vertikal dengan Pemerintah Provinsi


c. Cukup dengan DPRD setempat sesuai dengan aturan undang- undang



9. Apakah proses pembahasan Rancangan Perda telah dilaksanakan secara transparan dan terbuka?

a. Sudah, melalui pembahasan dengan DPRD dan Focus Group Discussion dengan pihak-pihak terkait

d. Hanya saja ketika perda memasuki tahap penetapan di dPR, dunia usaha belum dilibatkan




10. Apakah perumusan Perda telah didasarkan pada standar penyusunan Perda yang baku?

c. Sudah sesuai dengan standar yang disepakati Pemda dan DPRD setempat

a. Sudah disesuaikan dengan Undang-undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan aturan lain sebagai turunan Undang- undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


b. Sudah sesuai dengan standar dari Peraturan Mendagri



11. Apakah Perda tersebut telah a. Sudah, berdasarkan aturan yang a. Sudah, berdasarkan aturan yang c. Sudah disesuaikan dengan b. Sudah, sesuai dengan kebiasaan

Laporan Akhir 33

memenuhi prinsip-prinsip regulasi yang baik? (transparan, terbuka dan akuntable)

berlaku berlaku kebutuhan khusus sesuai jenis Perdanya

yang berlaku dalam penyusunan Perda di daerah setempat

12. Apakah jumlah Perda yang ada telah cukup untuk menunjang kegiatan investasi

a. Sudah mengatur berbagai kegiatan investasi yang ada

d. Masih perlu banyak perda-perda tambahan terutama yang berkaitan dengan dunia usaha



b. Belum mengatur hal-hal yang dibutuhkan pelaku usaha

13. Apakah saudara memiliki saran-saran khusus bagi penyempurnaan proses dan tatacara penyusunan Perda yang terkait dengan perijinan investasi (penanaman modal)

Pelaku usaha diajak berperan aktif dalam penyusunan sampai penetapan bahkan monitoring dan evaluasinya

----- Dalam proses penyusunan Perda perlu melibatkan stakeholder, serta adanya kegiatan Naskah Akademis

Pada prinsipnya untuk penyusunan Perda perijinan yang terkait dengan investasi, adalah jangan sampai Perda tersebut memberatkan investor, harus diciptakan suatu win- win solution, bahwa dengan adanya Perda tersebut investor juga diuntungkan karena dengan adanya investor masuk, pihak daerah yang paling banyak diuntungkan, misalnya: - menciptakan lapangan kerja - pemasukan dari sektor pajak - perekonomian juga jadi bergerak

C. SUBSTANSI PERDA

1. Problematik apa yang hendak diselesaikan oleh Perda tersebut?

d. Problem yang serius tidak ada, perda jumlahnya terbatas

a. Ketidakpastian hukum a. Ketidakpastian hukum b. Ketidaktertiban pelaksanaan

investasi d. Regulasi

d. Ketidak perdulian pelaku usaha untuk membantu daerah

2. Tujuan spesifik apa yang hendak dicapai dengan pemberlakuan Perda tersebut?

a. Meningkatkan Pendapatan Daerah guna mendukung APBD dan pembangunan daerah

b. Menertibkan tata laksana kegiatan usaha di daerah

c. Memudahkan kegiatan investasi di daerah

d. PAD mengalami kenaikan yang kecil, namun dunia usaha


b. Memudahkan kegiatan investasi di daerah





Laporan Akhir 34

mempunyai kesempatan

mengembangkan usahanya lebih besar

3. Apakah Perda tersebut memuat solusi terhadap problema yang dihadapi?

a. Memuat solusi yang komprehensif a.Memuat solusi yang komprehensif a. Memuat solusi yang komprehensif b. Memuat solusi yang bersifat

spesifik

-----

4. Apakah ada alternatif lain di luar Perda yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan problema yang dihadapi?

b. Memudahkan pelayanan publik melalui koordinasi kelembagaan

a. Melaksanakan aturan yang ada secara lebih efektif




c. Meningkatkan sosialisasi


5. Apakah Perda tersebut ramah (tidak menghambat) kegiatan perdagangan dan investasi?

a. Sesuai dengan kebutuhan dunia usaha

b. Memberi insentif bagi dunia usaha c. Menciptakan persaingan yang sehat d. Menciptakan kepastian usaha



d. Menciptakan kepastian usaha


6. Apakah Perda tersebut menimbulkan beban tambahan bagi sektor swasta?

e. Tidak e. Tidak, sesuai kebutuhan dunia usaha

e. Beban hanya bagi beberapa perusahaan besar

d. Menciptakan high cost economy

7. Apakah Perda tersebut berpotensi membebani masyarakat?

d. Tidak d. Tidak, menciptakan kepastian usaha yang legalitas usaha

d. Tidak -----

8. Apakah Perda tersebut harmonis dan sinkron dengan peraturan lainnya?

d. Perda sangat friendly d. Selalu harmonis dan sinkron dengan peraturan lain-lainnya

d. Sinkron a. Mengandung pertentangan substansi dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya

9. Apakah Perda tersebut mengandung materi muatan yang bersifat diskriminatif?

d. Tidak d. Tidak ada diskriminasif, kecuali bidang usaha yang mendapat subsidi Pemerintah maupun tidakan ketentuan peraturan lainnya.

d. Tidak bersifat diskriminasi karena bersifat umum

d. Tidak mengandung muatan yang bersifat diskriminatif

10. Adakah analisis terhadap dampak dari regulasi tersebut terhadap berbagai kepentingan stakeholders?

b. Dilakukan pada saat penyusunan draft Perda

d. Dilakukan pada saat pembahasan Rancangan Perda dengan DPRD setempat




11. Apakah saudara memiliki kriteria tertentu sebagai saran

Substansi Perda diharapkan mampu menarik para investor karena

Kriteria Perda berdasar pada Undang- undang yang diterbitkan oleh Menteri

Substansi perbaikan Perda investasi terletak pada penyederhanaan syarat,

Saran untuk perbaikan substansi Perda Investasi adalah:

Laporan Akhir 35

bagi perbaikan substansi Perda Investasi?

kemudahan dan menguntungkan investor maupun masyarakat setempat

prosedur serta biaya - Sedapat mungkin sosialisasi Perda tersebut dilaksanakan secara intensif

- Perda tersebut diharapkan membawa semacam angin segar bagi calon investor dalam arti tidak memberatkan

D. IMPLEMENTASI PERDA

1. Apakah bagi pelaksanaan Perda memerlukan biaya dan tambahan personil serta sarana yang harus disiapkan/dibebankan kepada Pemerintah Daerah?

a. Memerlukan biaya tambahan bagi penyiapan personil dan fasilitas pendukungnya

d. Perda yang ada hanya sebatas mengatur tata cara pelaksanaannya, belum menjadi prioritas agar Perda tersebut benar-benar menarik bagi masyarakat

b. Hanya memerlukan penyiapan personil tanpa tambahan fasilitas



2. Sejauh mana kesiapan kelembagaan dalam melaksanakan Perda tersebut?

a. Telah dipersiapkan pada saat penyusunan naskah akademis dan Rancangan Perda

c. Dipersiapkan pada saat pembahasan Rancangan Perda di DPRD setempat



3. Sejauh mana kesiapan SDM dalam melaksanakan Perda tersebut?

b. Menambah ketrampilan personil yang ada melalui pelatihan khusus

c. Belum ada personil yang mampu membuat studi kelayakan usaha investasi untuk konsumsi investor




4. Apakah Perda tersebut mudah dilaksanakan?

a. Mudah karena sederhana dan jelas tatacara pelaksanaannya



-----

5. Sejauh mana efektivitas pelaksanaan Perda tersebut?

d. Efektif karena Perda yang ada hanya sedikit

a. Efektif karena cukup proses konsultasi publik dan sosialisasinya

b. Efektif karena transparan dan adil bagi kepentingan semua pihak

c. Efektif karena jelas tata cara pelaksanaannya


6. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi/mungkin dihadapi dalam pelaksanaan Perda tersebut?

b. Personil yang tidak cakap serta fasilitas pelayanan publik yang tidak memadai

c. Kurang sosialisasi b. Personil yang tidak cakap serta fasilitas pelayanan publik yang tidak memadai

d. Kurangnya personil untuk mensosialisasi dan memungut retribusi Perda tersebut karena harus dilakukan dari pintu ke

Laporan Akhir 36

pintu perusahaan

7. Sejauh mana koordinasi yang telah/akan dilakukan dalam pelaksanaan Perda?

a. Telah melibatkan kerjasama dan dukungan semua instansi terkait

d. Masyarakat perlu diajak mem-follow up pelaksanaan Perda, tidak hanya setelah Perda berjalan aspirasi masyarakat berhenti


d. Koordinasi dengan instansi terkait/ dinas teknis


8. Seberapa besar biaya kepatuhan dalam melaksanakan Perda tersebut?

d. Tidak tahu c. Cukup besar, karena pengenaan pajak dan restribusi khusus

d. Kewajaran sesuai Perda d. Kepatuhannya cukup tetapi diperlukan suatu kegigihan dari personil untuk memungutnya

9. Sejauh mana tindakan-tindakan yang telah ditempuh untuk memastikan kepatuhan dan penegakan regulasi?

Tidak tahu a.Penerapan sanksi yang tegas d. Melalui pendekatan persuasif

d. Kita lakukan pendekatan secara kekeluargaan dan diberikan pembinaan agar menekan para pengusaha untuk mau memenuhi pembayaran restribusi

10. Apakah saudara memiliki saran-saran khusus bagi perbaikan implementasi Perda di bidang perijinan investasi?

Ketika Perda tersebut mengalami hambatan, maka stakeholder diajak mengkaji ulang

- Sosialisasi Perda pada warga masyarakat

- Penerapan sanksi yang tegas - Efektif, transparan, adil bagi

kepentingan semua pihak

Dengan persyaratan yang mudah, biaya yang ringan diharap para investor untuk berinvestasi

-----

E. EVALUASI, MONITORING

DAN UMPAN BALIK

1. Kriteria-kriteria apa yang dapat digunakan untuk mengevaluasi (keberhasilan & kegagalan pelaksanaan Perda di Bidang Investasi

d. Kepastian usaha yang diciptakan a. Tingkat kepatuhan b. Biaya dan manfaat yang ditimbulkan c. Efisiensi pelaksanaan

b. Biaya dan manfaat yang ditimbulkan d. Kepastian usaha yang diciptakan

a. Tingkat kepatuhan c. Tingkat kepatuhan d. Kepastian usaha yang diciptakan

2. Sejauh mana sikap para pemangku kepentingan terhadap keberadaan dan pelaksanaan Perda tersebut?

b. Mendukung g. mendukung sebagai pelaksana tugas,

belum ada upaya yang signifikan agar investor benar-benar mau menanamkan modalnya

b. Mendukung d. Aktif e. Proaktif

b. Mendukung c. Pasif

3. Sejauh mana hasil evaluasi telah dan/atau akan digunakan untuk memperbaiki Perda tersebut, baik pada tataran proses

d. Tidak tahu a. Dilakukan sebagai bahan mauskan guna melakukan revisi

b. Dilakukan untuk memperbaiki implementasi Perda

a. Dilakukan sebagai bahan masukan guna melakukan revisi


Laporan Akhir 37

prosedur; substansi; maupun pelaksanaan?

4. Cara dan langkah-langkah apa yang ditempuh dalam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Perda tersebut?

d. Tidak tahu a. Melalui evaluasi secara reguler b. Melalui umpan balik dari

masyarakat dan dunia usaha d. Melalui evaluasi secara koordinatif

dengan instansi terkait

b. Melalui umpan balik dari masyarakat dan dunia usaha

a. Melalui evaluasi secara reguler

5. Bagaimana sistem yang dikembangkan untuk mengefektifkan proses pemantauan?

----- a. Pembentukan tim pemantau khusus

b. Pembentukan tim untuk menjaring opini masyarakat

c. Mengefektifkan kelembagaan yang sudah ada

d. Berdasarkan pengaduan masyarakat

----

6. Bagaimana memperlakukan umpan balik (feedback) yang diberikan oleh stakeholders menyangkut proses/prosedur; substansi; dan pelaksanaan Perda sebagai upaya perbaikannya?

a. Benar-benar dijadikan dasar evaluasi secara keseluruhan bagi perbaikannya


b. Hanya digunakan untuk perbaikan implementasinya

c. Hanya digunakan untukmelakukan revisi secara substantif


-----

7. Apakah saran-saran khusus yang ingin Saudara sampaikan dalam penyempurnaan sistem evaluasi, pemantauan dan ujpan balik terhadap Perda perijinan investasi

Selama ini stakeholder belum pernah diajak untuk mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan Perda, terbatas pemangku saja

----- ----- -----

Laporan Akhir 38

MATRIKS KUESIONER DI JEPARA KAJIAN DIAGNOSTIK PERDA DI BIDANG PERIJINAN INVESTASI

PERTANYAAN

HUMAS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN

FEDEP JEPARA

B. PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN PERDA

1. Apakah ada studi/naskah akademis yang digunakan sebagai dasar bagi penyusunan Perda Investasi ?



-----


c. Undang-undang Sektoral lainnya b. Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah c. Undang-undang Sektoral lainnya

-----


c. Upaya Penerbitan Kegiatan Investasi a. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat

b. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) c. Upaya Penerbitan Kegiatan Investasi



c. Upaya Penerbitan Kegiatan Investasi 4. Apakah Perda tersebut telah disusun

sesuai dengan kebijakan nasional di bidang investasi?

a. Sesuai dengan kebijakan investasi nasional a. Sesuai dengan kebijakan investasi nasional c. Sesuai dengan kebijakan investasi daerah

-----


d. Pada tahap sosialisasi Perda c. Pada tahap sosialisasi Perda d. Pada tahap sosialisasi Perda


a. Menarik investasi ke daerah c. Menggalang sumber-sumber Pendapatan

Daerah

a. Menarik investasi ke daerah b. Menertibkan investasi di daerah c. Menggalang sumber-sumber Pendapatan

a. Menarik investasi ke daerah c. Menggalang sumber-sumber Pendapatan

Daerah

Laporan Akhir 39

Daerah

d. Melindungi kepentingan Masyarakat setempat

7. Apakah naskah rancangan Perda telah dikonsultasikan dan/atau disosialisasikan kepada stakeholders serta pihak-pihak lain yang kemungkinan terkena dampak/ implikasi dari Perda tersebut?



-----




-----



a. Sudah, melalui pembahasan dengan DPRD dan Focus Group Discussion dengan pihak- pihak terkait

c. Sesuai kebutuhan dilakukan terbatas dan tertutup


a. Sudah disesuaikan dengan Undang-undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan aturan lain sebagai turunan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


-----

11. Apakah Perda tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip regulasi yang baik? (transparan, terbuka dan akuntable)

a. Sudah, berdasarkan aturan yang berlaku a. Sudah, berdasarkan aturan yang berlaku -----




b. Belum mengatur hal-hal yang dibutuhkan pelaku usaha

c. Belum mengakomodir kepentingan masyarakat

13. Apakah saudara memiliki saran-saran khusus bagi penyermpurnaan proses dan tata cara penyusunan Perda yang terkait dengan perijinan investasi (penanaman modal)

----- Perlu adanya konsistensi Pemeritah Pusat demi menyempurnakan Peraturan/Pedoman di bidang Investasi - HGB di atas HPL: Depdagri boleh diagunkan,

Depkeu tidak boleh - PP 38/2007 Pemerintah Pusat berpendapat

bahwa kewenangan Pemerintah Pusat terbatas pada pertambangan golongan C

1. Untuk proses penyempurnaan Perda/ penyusunannya diharapkan melibatkan stakeholder yang akan terkena dampak dari Perda tersebut.

2. Sosialisasi Raperda investasi sebelum menjadi Perda melalui FGD atau Workshop

Laporan Akhir 40

C. SUBSTANSI PERDA


----- a. Ketidakpastian hukum b. Ketidaktertiban pelaksanaan investasi

b. Ketidaktertiban pelaksanaan investasi


a. Meningkatkan Pendapatan Daerah guna mendukung APBD dan Pembangunan Daerah


b. Menertibkan tata laksana kegiatan Usaha di daerah



b. Menertibkan tata laksana kegiatan Usaha di daerah

c. Memudahkan kegiatan investasi di daerah 3. Apakah Perda tersebut memuat solusi

terhadap problema yang dihadapi? a. Memuat solusi yang komprehensif a. Memuat solusi yang komprehensif -----







a. Sesuai dengan kebutuhan dunia usaha c. Mencipatakan persaingan yang sehat d. Menciptakan kepastian usaha

c. Mencipatakan persaingan yang sehat d. Menciptakan kepastian usaha

6. Apakah Perda tersebut menimbulkan beban tambahan bagi sektor swasta

e. Tidak, sudah sesuai dengan kebutuhan dunia usaha

e. Tidak b. Sulit diimplementasikan dan tidak jelas mekanisme pengawasannya


d. Tidak, Perda bertujuan menciptakan kepastian usaha dan legalitas usaha

d. Tidak b. Tidak tranparan dan tidak melalui proses konsultasi publik yang memadai


d. Sudah sinkron d. Sinkronkan peraturan di atasnya ----


d. Tidak diskriminatif d. Tidak diskriminasif -----



b. Dilakukan pada saat penyusunan draft Perda c. Dilakukan pada saat konsultasi dengan

pemangku kepentingan d. Dilakukan pada saat pembahasan Rancangan

Perda dengan DPRD setempat

-----

11. Apakah saudara memiliki kriteria tertentu sebagai saran bagi perbaikan substansi Perda Investasi?

----- Dalam penyusunan aturan pelaksanaan UU 28/2009 perlu diberikan kewenangan pada daerah untuk mengatur/menetapkan pajak/restribusi

- Substansi Perda harus bisa menumbuhkan iklim investasi yang kondusif

Laporan Akhir 41

sesuai potensi yang ada - Harus memangkas/memperpendek rantai

birokrasi di bidang perijinan - Meminimalisir hight cost economy - Adanya kepastian hukum








a. Telah dipersiapkan sebelum penyusunan naskah akademis dan Rancangan Perda

-----








-----

5. Sejauh mana efektifitas pelaksanaan Perda tersebut?


c. Efektif karena jelas tata cara pelaksanaannya -----

6. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi/ mungkin dihadapi dalam pelaksanaan Perda tersebut?


c. Kurang sosialisasi

-----




b. Telah melibatkan masyarakat dalam pengawasannya

c. Tidak jelas aturan main dalam proses koordinasi


c. Cukup besar, karena pengenaan pajak dan restribusi khusus

d. Disesuaikan dengan kemampuan masyarakat -----


a. Penerapan sanksi yang tegas d. Pembinaan dan penerapan sanksi secara bertahap

-----


- Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih komprehensif

- Penerapan sanksi yang tegas dan transparan

Peningkatan kesadaran masyarakat untuk tertib perijinan

- Penyiapan infrastuktur kelembagaan dan penyiapan SDM yang berada di lapangan

- Aturan main yang jelas

Laporan Akhir 42

E. EVALUASI, MONITORING DAN UMPAN BALIK


b. Biaya dan manfaat yang ditimbulkan a. Tingkat kepatuhan d. Kepastian usaha yang diciptakan

c. Efisiensi pelaksanaan d. Kepastian usaha yang diciptakan


b. Mendukung b. Mendukung d. Aktif

c. Pasif

3. Sejauhmana hasil evaluasi telah dan/atau akan digunakan untuk memperbai Perda tersebut, baik pada tataran proses/prosedur; substansi; maupun pelaksanaan?




-----


a. Melalui evaluasi secara reguler b. Melalui umpan balik dari masyarakat dan dunia usaha

d. Melalui evaluasi secara koordinatif dengan instansi terkait

-----


----- a. Pembentukan tim pemantau khusus c. Mengefektifkan kelembagaan yang sudah ada

-----

6. Bagaimana memperlakukan umpan balik (feed-back) yang diberikan oleh stakeholders menyangkut proses/ prosedur; substansi; dan pelaksanaan Perda sebagai upaya perbaikannya?

----- Dijadikan untuk mengevaluasi personal, substansi maupun pelaksanaan

-----

7. Apakah saran-saran khusus yang ingin Saudara sampaikan dalam penyempurnaan sistem evaluasi, pemantauan dan umpan balik terhadap Perda perijinan investasi

----- Perlu dibentuk Tim Evaluasi yang melibatkan lintas sektor

-----

Laporan Akhir 43

Laporan Akhir 44

2. Hasil Penelitian di Kota Manado

Pada kunjungan lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 16 s/d 18 November 2009 ke Menado untuk kepentingan penelitian Kajian Diagnostik Perda, Tim telah menemui pihak-pihak terkait sebagaimana direncanakan dalam kuesioner yang telah disebarkan. Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dapat ditemui secara langsung adalah : 1. Priamos, SH. MM. (Kepala Bagian Perundang-undangan, Bagian Hukum)

2. Dra. Hj Saritje Mokoginta (Kepala Bagian Penanaman Modal)

3. Drs. Ferry P. Karwur, SH. (Kepala Dinas Infokom)

4. Ir. Revind E.U. Lewan, M.Si.

Tim juga telah mendapatkan kuesioner yang telah diisi oleh stakeholder, antara lain dari : Gapensi Sulawesi Utara, Inkindo Sulawesi Utara, DPRD Kota Manado, Pemerintah Kota Manado (Bagian Hukum), Pemerintah Kota Manado (Dinas Infokom), Pemerintah Kota Manado (Dinas Tenagakerja), Pemerintah Kota Manado (Dinas Perindustrian dan Perdagangan), Pemerintah Kota Manado (Bappeda),

Beberapa hal yang dibahas pada pertemuan dengan beberapa SKPD antara lain :

a. Bagian Hukum, perundang-undangan Pemkot Manado :

1) Pemda seringkali menjadi dilematis dalam merumuskan suatu Perda, mengingat ada beberapa departemen di Pemerintah Pusat memiliki kewenangan yang sama terhadap efektifitas suatu Perda, seperti Sekretaris Negara, Depkumham, Depdagri, Depkeu. Sehingga usulan pembentukan perda yang telah disampaikan kepada Depdagri sering kali ditolak karena ada resistensi dari departemen lainnya.

2) Seharusnya ada spesifikasi kewenangan Perda, sehingga menjadi jelas dalam proses perumusannya. Termasuk berkaitan dengan pembatalan Perda, tidak jelas payung hukumnya.

3) Mengenai keterlibatan stakeholder dalam penyusunan perda sampai dengan saat ini hanya dilakukan pada tahap pembahasan di legislatif.

4) Sering kali terhadap pengesahan Perda yang baru, ada tekanan dari berbagai pihak, akan tetapi dapat diselesaikan sehingga tidak menimbulkan pencabutan perda.

5) Terhadap berbagai permasalahan menyangkut efektifitas Perda, sering diupayakan alternatif penyelesaian dengan melakukan pertemuan secara langsung dengan masyarakat (sangat tergantung Perda apa yang menjadi permasalahan).

Laporan Akhir 45

6) Saat ini Pemkot Manado sedang mendesain kerjasama dengan JICA (Jepang) dibidang Pendidikan serta Penelitian pada bidang-bidang lainnya, oleh karenanya bahasa jepang di jadikan bagian dari kurikulum pada Sekolah Menangah Pertama di Kota Manado.

7) Mekanisme yang digunakan dalam pembahasan Perda yang bermasalah adalah melalui hearing antara DPRD dengan Pemkot.

b. Dinas Infokom:

1) Perda terkait kewenangan Infokom adalah mengenai Retribusi Usaha Perfilman. Ada keberatan dari pelaku usaha terhadap pemberlakuan perda ini, berkaitan dengan efektifitasnya Perda ini seharusnya diimplementasikan dalam Peraturan Walikota. Infokom telah mengajukan revisi atas Perda ini, akan tetapi belum dibahas pada legislatif.

2) Kepala Dinas Infokom adalah SKPD yang menampung berbagai keluhan masyarakat terkait kebijakan pemkot Manado melalui pemanfaatan radio setempat.

3) Dalam pembahasan Perda, stakeholder tidak dilibatkan.

4) Perda disusun dengan tujuan realistis, yakni meningkatkan PAD.

5) Dinas Infokom pernah diikutsertakan dalam sosialisasi khususnya Perda mengenai

Pengelolaan Sampah, selebihnya tidak dilibatkan.

6) Pers terlalu subjektif dalam menyebarkan berita dan informasi kepada masyarakat, sehingga menyebabkan masyarakat tidak memperoleh informasi yang penuh tentang keberlakuan suatu Perda.

7) Dalam upaya efektifitas perda agar dilaksanakan secara sadar oleh masyarakat, diperlukan adanya perubahan Mind Set terhadap masyarakat.

8) Untuk menjawab berbagai permasalahan terkait Perda, belum ada forum yang ditetapkan/dilaksanakan untuk itu.

9) Dari hasil evaluasi ada beberapa hal yang mengemuka, yakni : Faktor SDM yang tidak memadai khususnya menyangkut legal drafting untuk penyusunan Perda.

c. Bappeda:

1) Perda disusun untuk tujuan peningkatan PAD

2) Mengenai perlindungan investasi telah ada kebijakan dalam bentuk : pendirian Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T/ melayani 19 perijinan). Awalnya keberadaan lembaga ini disalah artikan oleh pelaksananya yakni adanya pengalihan fungsi perijinan dari SKPD terkait

Laporan Akhir 46

kepada BP2T, namun dalam perkembangannya badan ini memahami bahwa peran dan fungsinya hanya menjalankan fungsi administrasi.

3) Perda investasi hanya memberikan perlindungan bagi pelaku usaha dengan mengacu pada peraturan yang lebih tinggi, oleh karenanya terkadang kepentingan masyarakat kurang dipertimbangkan.

4) Untuk berjalannya program legislasi, idealnya DPRD diberikan target secara limitatif untuk menyelesaikan pembahasan revisi/penerbitan Perda.

5) Pernah ada Perda inisiatif DPRD, namun sampai dengan akhir tahun tidak selesai di bahas.

6) Terhadap Tools yang akan dibuat, idealnya memberikan peluang yang besar kepada daerah untuk menghasilkan regulasi dalam rangka peningkatan PAD.

7) Rapat Koordinasi akan dilaksanakan baik dalam tahap perumusan Perda, penyelesaian masalah melalui FGD atau dampak analisis (yang dilaksanakan oleh SKPD terkait.

8) Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan Perda sangat tergantung perdanya, apabila yang bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat, maka akan diikutsertakan.

9) Perlu ada suatu format/bentuk naskah akademik sebagai acuan untuk membuat suatu naskah akademik.

10) Pernah ada penolakan Perda oleh Pemerintah Provinsi, dengan alasan bidang yang diatur harus mencakup wilayah provinsi, jadi bukan hanya berlaku pada satu pemkot akan tetapi bagi seluruh wilayah di provinsi Sulawesi.

11) Kendala lain dalam rangka meningkatkan invetasi adalah terbenturnya masalah pertanahan, BPN masih sentral sehingga sulit untuk melaksanakan konsolidasi.

12) Sampai dengan saat ini belum ada evaluasi serta monitoring Perda, karena SKPD yang ada masih relatif baru.

13) Bidang Penanaman Modal melekat pada Bappeda. Fungsi bidang penanaman modal yakni melaksanakan promosi dan pengkajian.

Adapun hasil isian kuesioner untuk daerah Kota Manado tersaji sebagaimana matriks di bawah ini:

Laporan Akhir 47

MATRIKS KUESIONER DI MANADO KAJIAN DIAGNOSTIK PERDA DI BIDANG PERIJINAN INVESTASI

PERTANYAAN BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN KOTA

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

DINAS TENAGA KERJA

B.PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN PERDA


e. Tidak ada naskah akademis tetapi ada hasil kajian dan penelitian sebelumnya.

b. Tidak ada naskah akademis b. Tidak ada naskah akademis b. Tidak ada naskah akademis












a. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat/pekerja

d. Upaya untuk ketenangan iklim berinvestasi








d. Perlindungan kesempatan berinvestasi dan perlindungan serta ketenangan bekerja bagi pekerja/buruh


d. Pada tahap sosialisasi Perda d. Pada tahap sosialisasi Perda d. Pada tahap sosialisasi Perda d. Pada tahap sosialisasi Perda


a. Menarik Investasi ke daerah b. Menertibkan Investasi ke daerah c. Menggalang sumber-sumber



d. Melindungi kepentingan masyarakat setempat/pekerja

e. Ketenangan berinvestasi bagi

Laporan Akhir 49

Pendapatan Daerah

d. Melindungi kepentingan masyarakat setempat

investor

7. Apakah naskah rancangan Perda telah dikonsultasikan dan/atau disosialisasikan kepada stakeholders serta pihak-pihak lain yang kemungkinan terkena dampak implikasi dari Perda tersebut?


b. Dikonsultasikan dengan instansi terkait dan asosiasi

b. Dikonsultasikan dengan instansi terkait dan asosiasi



a. Hanya harmonisasi dan sinkonisasi horisontal di daerah



----- b. Harmonisasi dan sinkronisasi horisontal di daerah dan vertikal dengan Pemerintah Provinsi




b. Sudah, melalui pembahasan dengan DPRD dan Focus Group Discussion dengan pihak-pihak terkait

c. Sesuai kebutuhan, dilakukan terbatas dan tertutup

c. Sudah, melalui pembahasan dengan DPRD dan Focus Group Discussion dengan pihak-pihak terkait




d. Sudah disesuaikan dengan Undang- undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan dan aturan lain sebagai turunan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

e. Sudah sesuai dengan standar dari Peraturan Mendagri

f. Sudah sesuai dengan standar yang disepakati Pemda dan DPRD setempat




11. Apakah Perda tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip regulasi yang baik?

a. Sudah, berdasarkan aturan yang berlaku

c. Sudah disesuaikan dengan kebutuhan khusus sesuai jenis Perdanya



Laporan Akhir 50

(transparan, terbuka dan akuntable)



----- ----- a. Sudah mengatur berbagai kegiatan investasi yang ada

c. Belum mengakomodasikan kepentingan masyarakat


----- ----- Setiap tahun dilakukan evaluasi/kajian dengan Badan Legislasi Daerah

-----

C. SUBSTANSI PERDA


a. Ketidakpastian hukum d. Memberi landasan hukum dalam

berusaha di bidang perfilman menjaga nilai-nilai moral dan budaya di tengah-tengah masyarakat

----- ----- d. Perlindungan terhadap hak-hak pekerja/buruh




d. Meningkatkan Pendapatan Daerah guna mendukung APBD dan pembangunan daerah

d. Meningkatkan Pendapatan Daerah guna mendukung APBD dan pembangunan daerah

d. Perlindungan terhadap hak-hak pekerja/buruh


a. Memuat solusi yang komprehensif ----- ----- a. Memuat solusi yang komprehensif


c. Meningkatkan sosialisasi ----- b. Memudahkan pelayanan publik melalui koordinasi kelembagaan

d. Perlindungan terhadap hak-hak pekerja/buruh


b. Sesuai dengan kebutuhan dunia usaha

f. Menciptakan kepastian usaha

b. Sesuai dengan kebutuhan dunia usaha



6. Apakah Perda tersebut menimbulkan beban tambahan

----- c. Cost compliance-nya tinggi ----- d. Tidak terlalu membebankan

Laporan Akhir 51

bagi sektor swasta? 7. Apakah Perda tersebut

berpotensi membebani masyarakat?

----- b. Tidak transparan dan tidak melalui proses konsultasi publik yang memadai

----- d. Tidak


----- a. Mengandung pertentangan substansi dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya

----- d. harmonis dan sinkorn dengan peraturan horisontal dan vertikal


----- d. Tidak ----- c. Mengutamakan masyarakat setempat/pekerja

d. Mengutamakan perlindungan dan kesejahteraan pekerja


a. Dilakukan pada saat perumusan Naskah Akademis


----- d. Dilakukan pada saat pembahasan Rancangan Perda dengan DPRD setempat



----- ----- ----- -----




d. Memerlukan biaya tambahan bagi penyiapan personil dan fasilitas pendukungnya

b. Memerlukan biaya tambahan bagi penyiapan personil dan fasilitas pendukungnya



a. Telah dipersiapkan pada saat penyusunan naskah akademis dan Rancangan Perda

----- ----- c. Dipersiapkan pada saat pembahasan Rancangan Perda di DPRD setempat


c. Menambah ketrampilan personil yang ada melalui pelatihan khusus

c. Cukup menggunakan personil yang ada dengan ketrampilan seadanya








Laporan Akhir 52











c. Telah melibatkan kerjasama dan dukungan semua instansi terkait

b.Telah melibatkan masyarakat dalam pengawasannya






c. Cukup besar, karena pengenaan pajak dan restribusi khusus

----- ----- d. Biaya tidak terlalu besar


a. Penerapan sanksi yang tegas b. Penerapan insentif dan kemudahan

bagi yang mematuhi secara sukarela c. Pelaksanaan yang tegas dan tanpa

pandang bulu

c. Pelaksanaan yang tegas dan tanpa pandang bulu

c. Pelaksanaan yang tegas dan tanpa pandang bulu

a. Penerapan sanksi yang tegas


----- ----- ----- -----


DAN UMPAN BALIK


c. Efisiensi pelaksanaan d. Kepastian usaha yang diciptakan

a. Tingkat kepatuhan a. Tingkat kepatuhan a. Tingkat kepatuhan


d. Aktif e. Proaktif

a. Menentang b. Mendukung

b. Mendukung e. Proaktif

b. Mendukung

3. Sejauh mana hasil evaluasi telah dan/atau akan digunakan untuk





Laporan Akhir 53

memperbaiki Perda tersebut, baik pada tataran proses prosedur; substansi; maupun pelaksanaan?




a. Melalui evaluasi secara reguler b. Melalui umpan balik dari masyarakat dan dunia usaha





a. Pembentukan tim pemantau khusus

6. Bagaimana memperlakukan umpan balik (feed-back) yang diberikan oleh stakeholders menyangkut proses/prosedur; substansi; dan pelaksanaan Perda sebagai upaya perbaikannya?




c. Hanya digunakan untuk melakukan revisi secara substantif


----- ----- a. Evaluasi b. Koordinasi c. Pengawasan

-----

Laporan Akhir 54

MATRIKS KUESIONER DI MANADO KAJIAN DIAGNOSTIK PERDA DI BIDANG PERIJINAN INVESTASI

PERTANYAAN

DINAS KOMINFO BAGIAN HUKUM PEMERINTAH

KOTA

INKINDO SULAWESI UTARA

GAPENSI SULAWESI UTARA

B.PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN PERDA



a. Ada naskah akademis b. Tidak ada naskah akademis tetapi ada hasil kajian dan penelitian sebelumnya.

a. Ada naskah akademis

a. Apakah dasar hukum dari penyusunan Perda tersebut?

b. Undang-undang sektoral lainnya a. Undang-undang tentang Penanaman modal


c. Undang-undang sektoral lainnya d. Instruksi Presiden menyangkut

Peningkatan Investasi

a. Undang-undang tentang Penanaman modal


3. Apakah kebijakan dasar yang melandasi penyusunan Perda tersebut


d. Adanya kepastian hukum terhadap para investor dalam melakukan investasi di daerah






b. Lebih mengutamakan kepentingan pembangunan daerah nasional


c. Sesuai dengan kebijakan Investasi Daerah


d. Pada tahap sosialisasi Perda a. Pada tahap perencanaan pembentukan Perda

d. Pada tahap sosialisasi Perda

d. Pada tahap sosialisasi Perda d. Pada tahap sosialisasi Perda




e. Adanya aturan yang jelas dalam hal investasi kepada para investor yang ingin menanamkan modalnya di daerah

a. Menarik investasi ke daerah -----

7. Apakah naskah rancangan Perda telah dikonsultasikan

d. Lain-lain a. Telah dikonsultasikan dengan instansi terkait saja


c. Dikonsultasikan dengan instansi terkait, asiosiasi pengusaha,

Laporan Akhir 55

dan/atau disosialisasikan kepada stakeholders serta pihak-pihak lain yang kemungkinan terkena dampak/implikasi dari Perda tersebut?

c. Dikonsultasikan dengan instansi terkait, asosiasi pengusaha, LSM, Masyarakan umum dan Perguruan Tinggi Setempat

LSM, Masyarakat umum dan Perguruan Tinggi setempat




a. Hanya harmonisasi dan sinkronisasi horisontal di daerah

-----




c. Sesuai kebutuhan, dilakukan terbatas dan tertutup

-----


a. Sudah disesuaikan dengan Undang- undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan dan aturan lain sebagai turunan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


b. Sudah sesuai dengan standar Mendagri



11. Apakah Perda tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip regulasi yang baik? (transparan, terbuka dan akuntable)

b. Sudah, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam Penyusunan Perda di daerah setempat


d. Belum sepenuhnya a. Sudah, berdasarkan aturan yang berlaku


----- d. Belum cukup c. Belum mengakomodasikan kepentingan masyarakat

c. Belum mengakomodasikan kepentingan masyarakat


----- Kiranya pemerintah pusat memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada daerah untuk dapat lebih mengoptimalkan sumber daya yang ada di daerah untuk dapat dikelola sebaik-baiknya dengan aturan yang

Terlalu berbelit dan mahal, kurang kontribusi bagi pengusaha/investor

-----

Laporan Akhir 56

dibuat oleh daerah masing-masing

dengan mengamandemen beberapa aturan di tingkat pusat sehingga daerah dalam membuat peraturan daerah tidak lagi dibatalkan dengan alasan bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi

C. SUBSTANSI PERDA


a. Ketidak pastian hukum d. Memberi landasan hukum dalam

berusaha di bidang perfilman menjaga nilai-nilai moral dan budaya dan di tengah-tengah masyarakat

a. Ketidak pastian hukum b. Ketidak tertiban pelaksanaan

investasi d. Adanya aturan yang jelas kepada

daerah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan

b. Ketidak tertiban pelaksanaan investasi

c. Ketidak adilan bagi masyarakat










b. Memuat solusi yang bersifat spesifik b. Memuat solusi yang bersifat spesifik

c. Memuat solusi yang bersifat temporer

d. Memuat solusi kadang cocok, kadang kadaluarsa

c. Memuat solusi yang bersifat temporer












b. Memberi insentif bagi dunia usaha

e. Belum sepenuhnya menjamin a. Sesuai dengan kebutuhan dunia usaha

6. Apakah Perda tersebut e. Tidak, karena Perda tentang retribusi ----- a. Terlalu birokratis a. Terlalu birokratis

Laporan Akhir 57

menimbulkan beban tambahan bagi sektor swasta?

perfilman hanya merupakan konversi dari pungutan sebelumnya sesuai UU No. 8/1992 tentang perfilman

b. Sulit diimplementasikan dan tidak jelas mekanisme pengawasannya


e. Tidak, karena Perda perfilman relatif dapat terjangkau masyarakat/ pengusaha

----- b. Tidak transparan dan tidak melalui proses konsultasi publik yang memadai

c. Terlalu birokratis


d. Tidak bertentangan karena Perda perfilman hanya merupakan penjabaran lanjut dari UU perfilman

----- a. Mengandung pertentangan substansi dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya

b. Tidak sinkron dan duplikasi dengan peraturan lainnya


d. Tidak, karena lewat Perda ini siapa saja dapat berusaha sepanjang memenuhi ketentuan yang ada

d. Tidak b. Diskriminatif terhadap badan usaha dari luar daerah setempat

b. Diskriminatif terhadap badan usaha dari luar daerah setempat



a. Dilakukan pada saat perumusan Naskah akademis




-----


----- ----- Harus mengakomodir kepentingan investor, sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat

-----



d. Fasilitas pendukung seperti alat detektor asli setidaknya sebuah CD/DVD


d. Membentuk tim legal drafting untuk merancang dan mengkaji rencana peraturan daerah


a.Memerlukan biaya tambahan bagi penyiapan personil dan fasilitas pendukungnya


d. Pembentukan TIPPFIDA (Tim Pembinaan Perfilman Daerah) dibentuk sesudah penyusunan Perda 14 tahun 2001 sebagai lembaga

b. Dipersiapkan pada saat penyusunan naskah akademis dan Rancangan Perda

c. Dipersiapkan pada saat

a. Telah dipersiapkan sebelum penyusunan naskah adademis dan Rancangan Perda


Laporan Akhir 58

berkekuatan dalam pelaksanaan

Perda tersebut pembahasan Rancangan Perda di DPRD setempat



d. Memberdayakan personil yang ada



c. Cukup menggunakan personil yang ada dengan ketrampilan seadanya



d. Tergantung dari rancangan peraturan Perda yang akan dibahas/diajukan


b. Sulit dilaksanakan karena terlalu birokratis









d. Kurangnya kesadaran pengusaha bidang perfilman dalam mematuhi Perda 14/2001 tentang retribusi perfilman



-----






-----


d. Tidak begitu besar karena cakupannya hanya pada usaha- usaha di bidang perfilman

----- b. Cukup besar karena pelayanan publik yang menyita waktu


a. Penerapan sanksi yang tegas d. Sebelumnya melaksanakan

pembinaan, himbauan, ajakan danpenyadaran bagi usaha-usaha film

a.Penerapan sanksi yang tegas b.Penerapan insentif dan kemudahan

bagi yang mematuhi secara sukarela c.Pelaksanaan yang tegas dan tanpa

pandang bulu

a. Penerapan sanksi yang tegas -----


---- ----- Mudah, tidak berbelit dan efektifitasi jauh dari KKN

-----


Laporan Akhir 59

DAN UMPAN BALIK


b. Biaya dan manfaat yang ditimbulkan a. Tingkat kepatuhan b. Biaya dan manfaat yang ditimbulkan c. Efisiensi pelaksanaan d. Kepastian usaha yang diciptakan

d.Kepastian usaha yang diciptakan -----


b. Mendukung c. Pasif

b. Mendukung e. Proaktif

c. Pasif -----

3. Sejauh mana hasil evaluasi telah dan/atau akan digunakan untuk memperbaiki Perda tersebut, baik pada tataran proses prosedur; substansi; maupun pelaksanaan?






a. Melalui evaluasi secara reguler b. Melalui umpan balik dari masyarakat

dan dunia usaha




-----


a. Pembentukan tim pemantau khusus c. Mengefektifkan kelembagaan yang

sudah ada


b. Pembentukan tim untuk menjaring opini masyarakat

-----

6. Bagaimana memperlakukan umpan balik (feed-back) yang diberikan oleh stakeholders menyangkut proses/prosedur; substansi; dan pelaksanaan Perda sebagai upaya perbaikannya?




-----


Perlunya Perda yang lebih komprehensif untuk mengcover lajunya perkembangan teknologi dan informatika

Agar sering diadakan pertemuan untuk mengevaluasi serta membentuk tim yang khusus memantau pelaksanaan Perda tersebut

Harus jelas tapi tegas dan bersih dari KKN

-----

Laporan Akhir 60

Laporan Akhir 61

C. Analisis

Dalamu upaya untuk mengembangkan pola/model analisis yang dapat digunakan untuk melakukan reformasi regulasi, maka hasil-hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan bersifat saling melengkapi. Dari penelitian kepustakaan diperoleh berbagai kejelasan tentang konsep yang terkait seperti: perijinan, peraturan daerah, persyaratan peraturan yang ramah investasi, serta persyaratan umum tentang regulasi yang baik yang perlu diperhattikan dalam seluruh tahapan regulasi, sejak perencanaan, perumusan, pembahasan, implementasi dan bahkan evaluasi dan pemantauannya. Adanya

unsur-unsur bersama (common elements) dari regulasi yang baik tidak hanya menggambarkan “common

practices”,namun juga “best practices”. Hal ini tentu saja patut diperhatikan dalam upaya memperbaiki

perda perijinan investasi agar mampu menunjang tujuan pembangunan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk dapat memperoleh gambaran tentang praktek yang berlaku di daerah, maka hasil penelitian kepustakaan tersebut digunakan sebagai parameter untuk menilai sejauh mana “common practices” dan

“best practices” yang telah berkembang secara internasional juga sudah dipraktekkan di daerah ini

dilakukan melalui penelitian lapangan. Penelitian lapangan tersebut juga dimaksudkan untuk menggali informasi mengenai aspirasi yang berkembang di daerah, tidak hanya yang berasal dari Pemerintah Daerah,dan DPRD, namun juga dari kalangan dunia usaha, NGO maupun masyarakat umum. Di sini kita lihat keterkaitan antara penelitian lapangan dengan penelitian kepustakaan yang bersifat saling mengisi.

Kombinasi antara penelitian kepustakaan dengan penelitian lapangan pada penelitian hukum sebenarnya bukan merupakan suatu yang aneh. Dalam teori penelitian hukum misalnya, dikenal adanya penelitian hukum doctrinal (normative) dengan penelitian hukum non-doctrinal (empiris). Penelitian doctrinal biasanya bersifat deduktif-normatif dan mengkonsepkan hukum sebagai doktrin, sementara pada penelitian non- doktrinal pada umumnya bersifat induktf dan melihat konsep hukum sebagai realitas social.

Terdapat beberapa aliran pada penelitian doktrinal yang patut dicatat, antara lain: aliran hukum alam; aliran positivisme dan aliran fungsionalis realis. Aliran hukum alam mempunyai ciri-ciri: deduktif-normatif; menggunakan silogisme deduktif; menggunakan premis mayor-minor dan konklusi; bersifat asas-asas; in abstrakto dan kualitatif. Aliran positivis mempunyai cirri-ciri: deduktif-normatif; hukum dilihat sebagai perintah dari yang berkuasa; penggunaan bahan hukum primer/formal, sekunder/material; serta penggunaan metode yurimetri (teknologi). Sedangkan aliran fungsionalis-realis bercirikan: deduktif- normatif; hukum dipahami secara in-concreto dalam bentuk putusan hakim; cocok diterapkan pada sistem Common Law; menganut legal realism/functional jurisprudence; menyertakan analisis dari aspek non-

Laporan Akhir 62

hukum (psiko sosial) dari putusan (extra legal); aliran ini baik digunakan untuk menyelesaikan masalah;

serta menerapkan induktif-nomologis.

Pada penelitian non-doktrinal juga terdapat 3 aliran utama, yaitu: sociological jurisprudence; sociology of

law; dan socio-anthropology of law. Sociological jurisprudence bercirikan: induktif/empiric-nomologis; menggunakan metoda ilmiah (scientific); bersifat empirical-uniformities; menggunakan silogisme induktif; serta mengembangkan teori-teori, baik middle range maupun grand theory. Aliran sociology of law

bercirikan: nomologis-induktif/empiric; menggunakan metode ilmiah (scientific); menghasilkan teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat; dan bersifat kuantitatif.

Sesuatu hal yang perlu diperhatikan, penelitian ini adalah merupakan penelitian yang tidak sepenuhnya merupakan penelitian hukum, karena terkait dengan aspek-aspek lain seperti: kebijakan publik; analisis ekonomi; pendekatan falsafati, dan lain-lain. Problemnya adalah, bagaimana mengkombinasikan penelitian kepustakaan lapangan dengan penelitian lapangan, demikian juga bagaimana mengkombinasikan penelitian hukum dengan penelitian non-hukum untuk memecahkan masalah perda perijinan investasi.

Laporan Akhir 63

BAB IV

POLA/MODEL ANALISIS DALAM MELAKUKAN REVIEW TERHADAP PERATURAN DAERAH DI BIDANG PERIJINAN INVESTASI

A. Kriteria Pengembangan Pola/Model Analisis

1. Sederhana (simple)

Kriteria sederhana, merupakan salah satu pertimbangan dalam penyusunan pola baku sebagai panduan dan review terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) maupun Peraturan Daerah (Perda). Sederhana dipahami sebagai mudah dimengerti tidak hanya oleh DPRD dan Pemda beserta SKPDnya, tetapi juga bagi para pemangku kepentingan di daerah (pengusaha, organisasi dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat), maupun masyarakat umum yang terkena dampak regulasi. Pemahaman mereka sangat penting dalam rangka partisipasi pada keseluruhan tahapan regulasi, sejak perencanaan, perumusan, pembahasan, penetapan, implementasi, review, pemantauan, umpan balik,

dst. Dengan demikian diharapkan kualitas peraturan daerah akan lebih ditingkatkan, yang pada akhirnya akan memfasilitasi dunia usaha, penertiban oleh pemerintah maupun mengakomodasikan kesejahteraan masyarakat.

2. Mudah diaplikasikan (user friendly)

Seperti yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya ketika melakukan analisis perbandingan terhadap berbagai model analisis regulasi. Terdapat metode yang sangat sophisticated namun apabila diaplikasikan akan membutuhkan persyaratan waktu, ketrampilan, dan bahkan biaya yang tinggi. Apabila hal itu diterapkan pada kondisi Indonesia, khususnya jumlah Perda yang mencapai ribuan, maka model analisis tersebut berpotensi menjadi tidak efektif untuk bias menyelesaikan tugas berat mereview. Oleh karena itu sebagai jalan keluarnya Tim menawarkan suatu cara yang mudah diaplikasikan (user friendly), khususnya oleh aparatur di daerah yang akan terlibat dalam penyusunan maupun review Perda. Aparatur di daerah tersebut terdiri dari, baik kebupaten/kota maupun Propinsi yang merupakan wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

Ciri mudah diaplikasikan juga terlihat dari kriteria-kriteria yang dibuat lebih mudah dipahami, yang mencakup kriteria regulasi yang baik pada seluruh tahapan regulasi tersebut. Kriteria yang dibangun ada yang bersifat umum karena mencerminkan keseragaman persyaratan regulasi, baik di tingkat Pusat maupun Daerah, demikian pula ada kriteria yang bersifat khusus yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan khusus daerah. Kriteria khusus tersebut karenanya bersifat fleksibel dan sesuai dengan nilai-nilai riil yang berkembang pada masyarakat setempat.

Laporan Akhir 64

3. Akuntabel (accountable)

Meskipun pola/model analisis sebagai panduan bagi penyusunan serta review peraturan daerah memiliki ciri sederhana dan mudah diaplikasikan, namun hal itu berarti tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pola/model analisis yang dibangun tetap dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam hal manfaat dan efektivitasnya, maupun dalam hal proses dan prosedur (tata caranya). Pola/model analisis ini juga dibangun dengan landasan akademik maupun praksis yang dapat dipertanggungjawabkan serta berstandar internasional.

B. Proses Pengembangan Pola/Model Analisis

1. Mengidentifikasi kebutuhan khusus bagi penyempurnaan sistem perijinan

Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, maka telah berhasil diidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan khusus bagi penyempurnaan sistem perijinan yang meliputi:

a. Persyaratan ijin

Persyaratan umum haruslah memiiliki kejelasan, baik dalam hal persyaratan, waktu maupun biaya. Dengan demikian akan mampu dijamin kepastian bagi yang memerlukannya.

b. Sistem perijinan yang ideal

Sistem perijinan yang ideal haruslah dapat dilaksanakan secara tertib, cepat, sederhana dan murah.

c. Kejelasan Fungsi

Perijinanharus memiliki kejelasan fungsi, yaitu untuk: mengatur, mengendalikan, membina, dan mengawasi.

2. Mengidentifikasi problema umum yang dihadapi di daerah

Dari hasil studi kepustakaan maupun studi lapangan terbatas, dapat diidentifikasi dan diinventarisasi problema umum yang dihadapi daerah dalam penyusunan maupun mereview Perda, yang meliputi namun tidak terbatas pada:

a. Belum adanya pola baku yang bersifat komprehensif mengenai tata cara perumusan dan/atau mereview Perda perijinan investasi pada setiap tahapannya.

b. Belum dilibatkannya unsur-unsur di luar eksekutif dan legislatif dalam pembahasan Rancangan Perda, sehingga belum ada forum untuk mengawal kesepakatan yang telah dicapai pada tahapan perencanaan dan perumusan.

c. Daerah seringkali justru dihadapkan pada peraturan-peraturan pada tingkat Pusat yang saling bertentangan/tumpang tindih serta tidak konsisten.

Laporan Akhir 65

d. Kelemahan SDM di daerah , baik kuantitaif maupun kualitatif yang memahami standar regulasi yang bertaraf internasional.

e. Masih terdapatnya paradigma bahwa Perda perijinan investasi perlu dikaitkan dengan pajak dan retribusi daerah, sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.

f. Belum membudayanya kultur pelayanan di daerah bagi dunia usaha dan masyarakat.

3. Merumuskan unsur-unsur umum dari pola/model analisis yang akan dikembangkan

Dari hasil penelitian kepustakaan yang dilakukan, secara umum dapat ditarik unsur-unsur umum yang perlu diadopsi dalam upaya merumuskan pola baku sebagai panduan maupun kriteria untuk melakukan review terhadap Ranperda dan/atau Perda, yaitu:

a. Diterapkannya analisis manfaat dan biaya (cost and benefit analysis) dari suatu rancangan regulasi atau terhadap regulasi yang ada.

b. Dikembangkannya pendekatan analitis dan sistematis terhadap problema regulasi untuk memecahkan permasalahan sekarang dan sebagai dasar bagi pola perilaku yang akan datang.

c. Pentingnya mengikutsertakan semua pemangku kepentingan serta pihak-pihak yang secara potensial akan menjadi pihak yang terkena dampak dari regulasi. Keikutsertaan tersebut dilakukan dalam keseluruhan proses, sejak rencana, perumusan, penerapan, sampai dengan tahapan evaluasi dan pemantauan.

d. Semua proses dilaksanakan secara transparan.

e. Adanya kepentingan pembenahan regulasi dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

f. Dibutuhkannya kelembagaan yang efektif dalam keseluruhan proses sejak penyusunan sampai

dengan evaluasi dan pemantauan terhadap regulasi.

Laporan Akhir 66

4. Alur pikir proses pengembangan Pola / Model Analisis

2

DE LEGE LATA

EXISTING

PENELITIAN KEPUSTAKAAN

1 - Common elements

- Konsep

Analisis

5

POLA/MODEL

ANALISIS

Uji Coba 6 Evaluasi -

8

Out-

DE LEGE FERENDA

9

EXPECTED CONDITION

CONDITION

- Identifikasi Permasalahan

- Perda Perijinan Investasi yang bermasalah dan menimbulkan High-cost Ekonomi

3

PENELITIAN LAPANGAN

Analisis 4

Penyempurnaan 7

put - Perda perijinan

investasi yang berkualitas dan ramah investasi

- Kebutuhan - Problematik

Keterangan Alur Pikir: 1. Kondisi sekarang 2. Penelitian Kepustakaan (untuk mengetahui common elements dan konsep yang digunakan) 3. Penelitian Lapangan (untuk mengetahui kebutuhan dan permasalahan) 4. Analisis 5. Integrasi hasil analisis, hasilkan pola/ model analisis (sekarang) 6. Uji coba (aplikasi) 7. Evaluasi - Penyempurnaan 8. Panduan (out-put) 9. Kondisi yang diharapkan.

Laporan Akhir 67

C. Pola/Model Analisis yang diusulkan

1. Isi Pola/Model Analisis

Pola/modeal analisis yang hendak dikembangkan terdiri dari beberapa aspek/kriteria yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang nantinya terlibat dalam proses perencanaan, perumusan, pembahasan, implementasi, evaluasi, pemantauan sampai dengan penggunaan umpan balik bagi penyempurnaan regulasi. Aspek/kriteria yang perlu diperhatikan dalam tiap-tiap tahapan tersebut adalah:

a. Tahapan Perencanaan

1) Adanya suatu studi, hasil penelitian atau naskah akademis yang menjadi dasar bagi penyusunan;

Idealnya pada tahapan perencanaan dalam penyusunan Ranperda didasarkan atas suatu naskah akademis yang menggambarkan: urgensi dari perlunya suatu pengaturan tertentu dalam bentuk Perda; masalah yang ingin diselesaikan; implikasi dari peraturan tersebut serta keterkaitannya (harmonisasi) dengan peraturan lain, baik secara vertikal maupun horizontal; serta ketentuan-ketentuan pokok yang perlu diatur. Keberadaan suatu naskah akademis juga memberikan justifikasi serta pertanggungjawaban atas perlunya pengaturan tertentu dalam bentuk Perda.

Dalam hal tidak ada suatu naskah akademis yang secara khusus menjadi dasar dari penyusunan suatu Ranperda, maka setidak-tidaknya harus ada suatu hasil studi maupun penelitian yang mendasarinya.

2) Adanya kebutuhan nyata untuk mengatur aspek perijinan investasi tertentu untuk mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemerintah daerah, dunia usaha maupun masyarakat;

Perencanaan penyusunan suatu Ranperda juga harus dilandasi oleh adanya kebutuhan nyata untuk mengaturnya guna mengakomodasikan berbagai kepentingan. Artinya Perda yang ada memang dipandang secara substansi/materi sudah tidak memadai, jadi bukan disebabkan oleh tidak efektifnya pelaksanaan dari suatu aturan yang ada.

3) Adanya analisis atas manfaat dan biaya atas urgensi maupun keberadaan suatu perda perijinan investasi tertentu.

Analisis atas manfaat dan biaya diperlukan untuk mengantisipasi sejauh mana suatu peraturan akan membawa implikasi terhadap berbagai pihak, baik Pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Meskipun sulit untuk memuaskan kepentingan semua pihak dari keberadaan suatu Perda, namun dengan analisis atas manfaat dan biaya tersebut setidak- tidaknya keberadaan Perda tersebut nantinya akan lebih banyak membawa manfaatnya

Laporan Akhir 68

daripada mudaratnya. Analisis tersebut juga mencakup compliance cost yang harus ditanggung oleh berbagai kalangan. Agar tidak salah dalam penafsirannya, manfaat (benefit) dan biaya (cost) di sini tidak hanya meliputi aspek ekonomi/finansial saja, namun juga mencakup aspek-aspek lainnya seperti aspek sosial, lingkungan hidup, keamanan, keselamatan, ketertiban, keadilan, dan lain-lain.

4) Adanya koordinasi vertikal dan horizontal dalam perencanaan untuk menghindari tumpang tindih maupun duplikasi dengan sektor/bidang lainnya.

Dalam perencanaan suatu Perda, sangat mutlak diperlukan koordinasi dengan perencanaan serupa yang dilakukan oleh instansi lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal untuk menghindari terjadinya konflik aturan maupun tumpang tindih dengan bidang atau sector lainnya. Selain itu juga perlu dilakukan harmonisasi dengan peraturan-peraturan lainnya yang sudah berlaku.

5) Perencanaan Perda Perijinan Investasi harus memperhatikan kebutuhan khusus serta kharakteristik daerah.

Suatu hal yang perlu dipahami dalam perencanaan suatu Perda adalah diperhatikannya kebutuhan khusus serta karakteristik daerah. Masing-masing daerah tentu saja memiliki karakteristik dan kebutuhan khusus yang memerlukan pendekatan yang berbeda. Pertimbangan atas karakteristik serta kebutuhan khusus suatu daerah dalam perencanaan Perda akan sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaannya.

b. Tahapan Perumusan

1) Didasarkan atas standar penyusunan peraturan yang baik.

Standar penyusunan peraturan yang baik dapat dilihat dari aspek format / bentuknya, isi / materi, maupun rumusannya. Kemampuan/penguasaan materi, kecakapan dalam legal drafting, serta keahlian dalam merumuskannya secara jelas akan memberi kontribusi terhadap kualitas suatu regulasi.

2) Melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam konsultasi publik untuk menampung dan sejauh mungkin mengakomodasikan kepentingan mereka, setidak-tidaknya sebagian besar dari mereka.

Keterlibatan pihak-pihak yang terkait dalam perumusan suatu regulasi dalam proses konsultasi publik dimaksudkan untuk menampung aspirasi dan kepentingan berbagai pihak yang terkait sehubungan dengan hal-hal yang diatur. Hal yang perlu diperhatikan dalam konsultasi publik tersebut adalah keterlibatan mereka tidak sekedar prosedur formal saja,

Laporan Akhir 69

namun secara nyata dan substantif mampu mewakili kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat.

3) Dilakukan langkah harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan lainnya.

Langkah harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan lainnya juga tetap harus dikawal dalam proses penyusunan Ranperda perijinan investasi.

4) Mengandung substansi yang mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi, baik permasalahan sekarang maupun yang akan datang.

Substansi yang diatur dalam Ranperda di bidang perijinan investasi tentu saja diharapkan mampu memecahkan masalah kekinian maupun masalah yang mungkin timbul dikemudian hari.

5) Memenuhi kriteria Perda yang ramah investasi

Kriteria Perda yang ramah investasi yang harus dipenuhi, mencakup namun tidak terbatas pada: kesesuaian dengan kebutuhan; substansi penulisan yang baik; keadilan; keterbukaan; member insentif untuk dunia usaha; menciptakan efisiensi berusaha; mendorong persaingan yang sehat; mengandung system manajemen konflik yang baik; serta menyentuh aspek kelembagaan yang tepat.

c. Tahapan Pembahasan

1) Dalam proses pembahasan Rancangan Perda yang pada umumnya dilakukan oleh Pemda dengan DPRD, agar dimuka kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain yang terkait agar mengawal kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai pada tahap perencanaan dan perumusan.

2) Untuk kesempurnaan rumusan, perlu diundang ahli terkait seperti ahli legal drafting, ahli bahasa, dll.

3) Meskipun proses pembahasan Rancangan Perda pada umumnya merupakan proses politis, namun harus diperhatikan bahwa produknya adalah merupakan produk hukum yang perlu memperhatikan prinsip maupun asas-asas penormaan yang baik.

d. Tahapan Implementasi

Laporan Akhir 70

1) Dalam rangka implementasi Perda perijinan investasi, aspek kelembagaan, kesiapan sumber daya manusia maupun peralatan yang terkait harus telah dipersiapkan sedini mungkin agar implementasinya dapat berlangsung efektif.

2) Implementasi Perda perijinan investasi yang efektif juga harus didasarkan atas kejelasan proses dan kewenangan, sehingga masyarakat dan dunia usaha dapat menikmati pelayanan yang cepat, sederhana, murah dan berkepastian hukum.

3) Implementasi Perda Perijinan investasi yang efektif juga sangat tergantung kepada keberhasilan proses sosialisasinya yang dilakukan dengan menggunakan semua media yang tersedia.

4) Dalam implementasi Perda perijinan investasi harus dihindarkan birokrasi yang berbelit-belit.

e. Tahapan Evaluasi, Monitoring dan Umpan Balik

1) Dalam mengevaluasi efektivitas berlakunya Perda perijinan investasi, maka perlu dikembangkan kriteria yang komprehensif, yang meliputi: kelembagaan, SDM, sikap masyarakat, kecepatan dan keakuratan pelayanan, biaya, dan lain-lain.

2) Pemantauan terhadap pelaksanaan Perda perijinan investasi harus dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang: kegagalan, keberhasilan, kendala yang dihadapi maupun kemungkinan kendala yang secara potensial akan dihadapi, dan lain-lain.

3) Agar mampu mengakomodasikan dinamika yang berlangsung di masyarakat, maka feedback (umpan balik) terhadap Perda perijinan investasi perlu dikaji, diolah, dipertimbangkan untuk kepentingan penyempurnaan, baik penyempurnaan substansi, format, bahasa, implementasi, dan lain-lain.

2. Cara kerja

Pola/model analisis yang berisi faktor/kriteria yang perlu diperhatikan dalam perencanaan, perumusan, pembahasan, implemementasi, evaluasi , monitoring, dan umpan balik atas rancangan Perda atau Perda sebagaimana tersebut di atas dapat dijadikan pegangan bagi pihak-pihak terkait. Isinya sangat mudah dipahami karena telah disusun secara sistematis serta dengan bahasa yang sederhana. Ada baiknya, sebelum dipakai dilakukan pelatihan singkat untuk memberikan pemahaman yang komprehensif.

Laporan Akhir 71

3. Keuntungan a. Sesuai dengan kriteria yang digunakan dalam penyusunan pola baku, salah satu keuntungan dari

pola ini adalah sederhana, user friendly, sistematis dan akuntabel.

b. Keuntungan lain yang dapat diperoleh adalah waktu yang dibutuhkan untuk menerapkannya relatif sangat singkat, namun sesuai dengan standar regulasi yang baik serta bersifat investment friendly.

c. Kecepatan dalam penerapan pola/model analisis ini, apalagi bila dapat dilakukan melalui SDM Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota akan sangat dramatis mampu mengatasi banyaknya Perda yang terindikasi bermasalah yang jumlahnya ribuan yang masih belum terselesaikan.

d. Dibukanya kemungkinan untuk mengembangkan criteria khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah, akan membuat Perda perijinan investasi pada masing-masing daerah menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan daerah, sehingga diharapkan dapat membawa manfaat yang besar bagi daerah dan lebih efektif.

4. Antisipasi kendala yang mungkin dihadapi

a. Mengingat pola/model analisis ini baru dikembangkan dan belum teruji, maka kemungkinan penerimaan para penggunanya belum penuh, oleh karena itu perlu kesabaran dalam menjelaskan cara penerapannya.

b. Kendala lain yang mungkin dihadapi adalah fakta bahwa pola/model analisis ini khusus dirancang untuk Perda perijinan investasi, oleh karena itu belum tentu efektif digunakan sebagai panduan bagi Perda lainnya.

5. Implementasi, pengujian dan evaluasi

a. Sebagai langkah awal untuk menerapkan pola baku ini, maka perlu dilakukan uji coba dalam bentuk pilot proyek pada daerah-daerah terpilih tertentu.

b. Pengalaman serta persoalan yang dihadapi dalam proses uji coba harus digunakan sebagai masukan dan pertimbangan bagi penyempurnaannya sampai diperoleh suatu pola yang dianggap paling pas.

c. Evaluasi atas keberhasilan maupun kegagalan dalam penerapan pola/model analisis ini juga perlu diperhatikan untuk kepentingan penyempurnaannya.

Laporan Akhir 72

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

1. Lemahnya sistem hukum telah menimbulkan ketidakpastian hukum baik terhadap masyarakat maupun dunia usaha dalam melaksanakan kegiatan investasi di Indonesia, hal ini antara lain disebabkan oleh tidak adanya standard baku dalam perumusan regulasi dan/atau karena terjadinya inkonsistensi dalam penerapan dan penegakan hukum.

2. Kebijakan otonomi daerah yang diawali pada tahun 1999 telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah sebagai alat pengatur yang dalam perkembangannya telah menimbulkan berbagai permasalahan terhadap kegiatan investasi.

3. Dalam upaya untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia, salah satu pendekatan yang dilakukan adalah melalui pembenahan sistem hukum yang secara khusus difokuskan pada pembenahan regulasi, dalam hal ini pembenahan Peraturan Daerah di bidang Perijinan Investasi.

4. Pembenahan Peraturan Daerah di bidang Perijinan Investasi dilakukan dengan mengembangkan suatu pola baku yang diharapkan dapat dijadikan panduan bagi para pihak yang terkait, baik dalam tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah maupun dalam melakukan review terhadap Peraturan Daerah yang telah ada.

5. Pola baku sebagaimana tersebut di atas dikembangkan melalui hasil penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan diorientasikan pada analisis terhadap berbagai model analisa regulasi yang ada seperti Regulatory Impact Analysis (RIA), Regulatory Mapping (RegMap), Metode pemecahan masalah (Rocippi) dan Metode Analisis Peraturan Perundang-undangan (MAPP) untuk mencari unsur bersama common element yang dapat digunakan sebagai dasar bagi penyusunan pola baku. Sementara penelitian lapangan dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara secara langsung dengan SKPD pada dua daerah yang dipilih yaitu Jepara dan Manado,

Laporan Akhir 73

difokuskan pada analisis terhadap proses penyusunan, pembahasan, sosialisasi, serta implementasi suatu Peraturan Daerah. Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah praktek penyusunan regulasi yang baik telah diterapkan oleh pemerintah daerah, sehingga dalam perumusan pola baku yang akan dibuat telah mengakomodasikan berbagai kebutuhan dalam proses penyusunan/perumusan perda yang baik.

6. Dari hasil analisis terhadap penelitian kepustakaan dan lapangan, dapat dirumuskan suatu pola baku dengan memperhatikan problema serta kebutuhan daerah agar sederhana, mudah diaplikasikan, fleksibel, namun dapat dipertanggung-jawabkan, baik secara akademik maupun dari sisi standar regulasi yang baik.

7. Pola baku yang diusulkan telah disusun dengan menetapkan aspek/kriteria yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan, perumusan, pembahasan, implementasi, evaluasi, pemantauan sampai dengan penggunaan umpan balik bagi penyempurnaan Perda dibidang perijinan investasi.

B. Rekomendasi

1. Pola baku panduan penyusunan dan review Perda Perijinan Investasi yang dikembangkan oleh Tim Bappenas ini perlu diuji-cobakan penerapannya pada beberapa daerah (propinsi/ kabupaten/kota) tertentu untuk menguji apakah mudah dipahami dan diaplikasikan oleh pihak- pihak yang terkait di daerah serta untuk menemu-kenali berbagai kendala, kelemahan untuk kepentingan penyempurnaannya.

2. Pola baku yang telah disempurnakan (termasuk penyempurnaan dengan penerapan ICT sebagai (enabler) selanjutnya perlu disosialisasikan ke daerah-daerah untuk dapat diterapkan sebagai bagian dari kegiatan reformasi regulasi. Kegiatan sosialisasi tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan serta penyebarluasan instrumen (baik berupa brosur, CD) serta melalui media internet yang dapat diakses.

3. Mengingat Pola Baku ini masih terbatas lingkupnya di bidang Perijinan Investasi, maka perlu juga diujicobakan pada Perda di bidang-bidang lain seperti pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, dan lain-lain untuk mengetahui sejauh mana kontribusinya terhadap upaya reformasi regulasi.

Laporan Akhir 74

DAFTAR BIBLIOGRAFI

- Anom, Firman Bakri, “Peraturan Daerah”, dalam Buku Sewindu Otonomi Daerah, Perspektif Ekonomi, KPPOD, Jakarta, 2009.

- Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan, Bappenas, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Reformasi Regulasi Dalam rangka Mendukung Upaya Pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional, Jakarta, 2009.

- Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Depkumham & UNDP, Panduan Praktis Memahami

Perancangan Peraturan Daerah, Jakarta, 2008.

- Fakrulloh, Zudan Arif, “Simplifikasi dan Reformasi Regulasi di Era Otonomi Daerah”, Makalah

disampaikan pada Seminar Nasional Mewujudkan Kepastian Hukum Melalui Reformasi Regulasi, Bappenas, Jakarta, 30 Juli 2009.

- Istiandari, Rahmasari, “Tata Kelola Otonomi Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat di Daerah, KPPOD

Brief, Jakarta, Mei-Juni 2009

- KPPOD, BKPM, Provinsi Terbaik bagi Penanaman Modal, Survey Pemeringkatan Iklim Usaha di 33

Provinsi, Jakarta, 2008.

- KPPOD, Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia, Persepsi Dunia Usaha, Peringkat 134

Kabupaten/Kota di Indonesia dan Gambaran Permasalahan Dunia Usaha, Jakarta, 2002.

- KPPOD, Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia, Persepsi Dunia Usaha, Peringkat 200

Kabupaten/Kota di Indonesia dan Gambaran Permasalahan Dunia Usaha, Jakarta, 2003.

- KPPOD, Pemeringkatan Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota, Studi Kasus 90 Kabupaten/Kota di

Indonesia, 2002.

- KPPOD, PEG USAID, Kajian Peraturan Daerah, Laporan Program Review Perda Tahap I, Jakarta, Maret

2002.

- KPPOD, PEG USAID, Kajian Peraturan Daerah, Laporan Program Review Perda Tahap II, Agustus 2002.

- KPPOD, EC & Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia, Panduan Perancangan dan Review Perda Ramah Investasi Proyek Perbaikan Iklim Investasi Daerah melalui Penerapan Sistem Perijinan Terpadu dan Penyempurnaan Kualitas Perda, EU-Indonesia Small Projects Facility, 2008;

- KPPOD, USAID, The Asia Foundation, Daya Saing Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia, Persepsi

Dunia Usaha, Peringkat 169 Kabupaten dan 59 Kota di Indonesia, Metodologi dan Temuan Utama, Jakarta, 2005.

Laporan Akhir 75

- KPPOD, USAID, The Asia Foundation, Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia, Persepsi Dunia

Usaha, Peringkat 214 Kabupaten/Kota di Indonesia dan Gambaran Permasalahan Dunia Usaha, Jakarta,

2004.

- KPPOD, USAID, The Asia Foundation, Tata Kelola Ekonomi Daerah, 2007, Survey Pelaku Usaha dari

243 Kabupaten/Kota di Indonesia, 2007.

- KPPOD, USAID & The Asia Foundation, Local Economic Governance in Indonesia (A Survey of Business in 243 Regencies/Cities in Indonesia, 2007, Jakarta- July 2008.

- Lubis, M M Azhar, “Reformasi Regulasi dan Dampaknya terhadap Pemulihan Ekonomi”, Makalah

disampaikan pada Seminar Nasional Mewujudkan Kepastian Hukum Melalui Reformasi Regulasi”, Bappenas, Jakarta, 30 Juli 2009.

- Pambudi, P Agung, “Tata Kelola Ekonomi dan Iklim Investasi Daerah”, dalam Buku Sewindu Otonomi

Daerah, Perspektif Ekonomi, KPPOD, Jakarta, 2009

- Pudyatmoko, Sri Y, Perizinan, Problema dan Upaya Pembenahan, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2009.

- Seidmann, Ann, Robert M Seidman & Nalin Abeyeskere, Penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis: Sebuah Panduan untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang, Edisi Ke 2, ELIPS II, Mei 2002.

- Setiadi, Wicipto, “Proses Pengharmonisasian sebagai Upaya untuk Meningkatkan Kualitas Peraturan

Perundang-undangan”, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Mewujudkan Kepastian Hukum

melalui Reformasi Regulasi, Bappenas, Jakarta, 30 Juli 2009.

- USAID-SENADA, “Advancing Regulatory Reform in Indonesia (Opportunities and Challenges)”, August

2009.

- USAID-SENADA, RegMAP: Institutionalizing Regulatory Reform in Indonesia, Summary Report, March

2009

- USAID-SENADA, Laporan Analisa Dampak Regulasi dan Sektor Swasta dI Indonesia, Maret-2009

- World Bank, ADKASI, YIPD, Dinamika Penyusunan, Substansi dan Implementasi Perda Pelayanan Publik (Studi Diagnosis Perda-Perda Pelayanan Publik Terpilih di Kabupaten Solok, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Lombok Timur, dan Kota Pare-Pare, Jakarta, Cetakan Pertama,

2009.

- World Bank & YIPD, Menggagas Penyusunan & Implementasi Perda yang Partisipatif, Transparan dan

Akuntabel, Jakarta, Agustus 2006.

kajian diagnostik peraturan daerah di bidang perijinan investasi 2009

Documents