(kajian diagnostik peraturan daerah di bidang perijinan investasi) 2009

5/17/2018 (Kajian Diagnostik Peraturan Daerah Di Bidang Perijinan Investasi) 2009

1/82

i

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

.

B. Tujuan dan Hasil yang diharapkan

.

C. Ruang Lingkup Kegiatan

.

D. Metodologi

.

E. iste!atika

.

BAB II: KERANGKA KONSEPTUAL

A. "erijinan

..

B. #n$estasi

..

C. "eraturan Daerah

.................

D. Model%Model Analisis Regulasi

.

&. Regulatory #!pa't Analysis (R#A)

..

*. Regulatory Mapping (RegMap)

...............................

+. Metode "e!e'ahan Masalah atau R,CC#"#

...................................................................

-. Model Analisa "eraturan "erundang%undangan (MA"")

...................................................................

Hal.

1

3

4

5

7

9

13

14

17

17

20

22

24


2/82

ii

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hasil "enelitian Kepustakaan

.....................................

B. Hasil "enelitian Lapangan

28

- Matriks Kuesioner di epara .

- Matriks Kuesioner di Manado ...

30

35C. Analisis

55

BAB IV: POLA BAKU DALAM MELAKUKAN REVIEW TERHADAP PERATURAN DAERAH71

DI BIDANG PERIJINAN INVESTASI

A. Kriteria "enge!/angan "ola Baku

.

B. "roses "enge!/angan "ola Baku

..

C. "ola Baku yang diusulkan73

.

74

BAB V: SIMPULAN DAN REKOMENDAS I

A. i!pulan 78

.

B. Reko!endasi

.

84Daftar Bibliorafi .

85

86


3/82

3Laporan Akhir

KAJIAN DIAGNOSTIK PERATURAN DAERAH

DI BIDANG PERIJINAN INVESTASI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lebih dari satu dasa warsa sejak berlangsungnya reformasi, ketidakpastian hukum masih tetap menjadi isu

utama dalam berbagai pemberitaan baik media cetak maupun media elektronik. Dalam prakteknya, segala

persoalan hukum yang menyangkut hak seseorang atau sekelompok orang untuk memperoleh keadilan dan

perlakuan yang sama di depan hukum akan menjadi perhatian, terutama bila terjadi kesenjangan. Kepastian

hukum tidak hanya sebatas kepastian peraturan namun juga kepastian penegakannya. Ketiadaan kepastian

hukum dipandang sebagai salah satu sebab yang memberi kontribusi terhadap belum maksimalnya hasil yang

dicapai ditengah-tengah berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk bangkit dari krisis multi

dimensional yang dialami. Dibandingkan dengan beberapa negara tetangga di kawasan yang telah bangkit dari

keterpurukan serta mampu menggerakkan kembali roda perekonomiannya, hasil yang kita capai belum

menunjukan menggembirakan. Salah satu sebab yang teridentifikasi adalah lemahnya sistem hukum, terutama

tiadanya kepastian hukum yang dirasakan oleh masyarakat banyak dan terutama kalangan dunia usaha.

Bagi kalangan usaha, kepastian hukum legal certainty! sangat penting terutama dalam rangka melakukan

in"estasi jangka panjang, sehingga kegiatan in"estasi menjadi lebih predictable. #isalnya payung hukum yang

diperlukan guna memberikan kepastian berin"estasi bagi para in"estor agar tidak terjadi benturan kewenangan

pada saat implementasi di lapangan. Sedangkan bagi masyarakat umum, kepastian hukum merupakan hak yang

dija!in oleh konstitusi0 se/agai!ana a!anat "asal *1D ayat (&) /ah2a 3setiap orang /erhak atas pengakuan0

jaminan perlindungan, dan kepastian huku! yang adil serta pelakuan yang sa!a dihadapan huku!4. Dala!

kehidupan sehari-hari, antara lain hal ini tercermin pada berbagai bidang yang berkaitan dengan pelayanan

publik, misalnya pengurusan sertifikasi tanah atau berbagai urusan peri$inan lainnya.

Sejak reformasi, tuntutan kepastian hukum terus bergulir, namun seolah semakin sulit terwujud karena berbagai

alasan. Ketidakpastian hukum tersebut terjadi, baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi,

maupun kabupaten%kota. &lasan yang teridentifikasi dari kondisi tersebut pada dasarnya dapat digolongkan


4/82

menjadi ' dua! kelompok. (ertama, tiadanya kepastian hukum karena alasan yang berkaitan dengan kualitas

peraturan perundang-undangan, dan kedua, tiadanya kepastian hukum karena terjadinya inkonsistensi di dalam

penerapan dan penegakan hukum.

Di lingkungan pemerintahan di daerah, tiadanya kepastian hukum karena proses pembentukan peraturan

perundang-undangan di daerah terkendala berbagai permasalahan. Diantara permasalahan tersebut antara

lain) pertama, tiadanya proses baku di dalam penyusunan perda mengakibatkan "arian yang terlalu lebar pada

model pembentukan peraturan daerah. Dalam kaitan ini ** +o. ahun '/ tentang (embentukan (eraturan

(erundang-undangan tidak mengatur secara tuntas mengenai tata cara pembentukan peraturan daerah. Kedua,

akses pemerintah daerah yang sangat terbatas untuk memperoleh informasi tentang peraturan perundang-

undangan pusat. Ketiga, ketidakjelasan peran pemerintah pusat dalam menjaga keharmonisan peraturan

perundang-undangan. Keempat, tidak maksimalnya super"isi pemerintah pusat, baik Departemen 0ukum dan

0 maupun Departemen Dalam +egeri atau 1nstitusi (usat lainnya, terhadap pemerintah daerah dalam

pembentukan peraturan daerah.

Sesungguhnya otonomi daerah yang dicetuskan pada 222 pada masa pemerintahan (residen &bdurrahman

3ahid memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah pemda! untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

ermasuk, menetapkan peraturan daerah perda! sebagai alat pengatur. 4eformasi sebenarnya menjadi

gerbang baru sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sistem ketatanegaraan 1ndonesia. idak

hanya kebebasan yang didapat setiap elemen masyarakat, seperti kalangan pers. Di le"el pemerintah daerah

pun, muncul kebebasan dalam otonomi pembuatan perda. api, kebebasan menyusun perda itu ternyata

kemudian melahirkan berbagai permasalahan.

Data Departemen 0ukum dan 0 menyebutkan, hingga '5, ./6 perda justru dibatalkan pemerintah pusat.

(erda yang dibatalkan umumnya yang mengatur pajak dan retribusi daerah. Di samping itu, ada berbagai

perda yang kontro"ersial di tengah masyarakat terkait hak asasi manusia, diskriminasi, kesetaraan gender,

pencemaran lingkungan, dan sebagainya. +amun demikian kebanyakan dari perda tersebut berkaitan dengan

kegiatan yang sifatnya pungutan, baik dalam bentuk pajak pusat, pajak daerah maupun retribusi dan pungutan

lain, baik yang sifatnya wajib maupun yang tidak wajib. Sebagian dari pungutan tersebut bahkan bersifat

siluman. Bagi in"estor hal-hal demikian merupakan beban yang harus ditanggung dan dianggap tidak kondusif

karena menciptakan ekonomi biaya tinggi high-cost economy!.


5/82

Banyaknya jumlah peraturan daerah yang dibatalkan merupakan indikasi adanya permasalahan di dalam proses

pembentukan peraturan daerah. (adahal di dalam penyelenggaraan negara, ketidakpastian hukum menjadi

salah satu sebab tidak optimalnya kinerja penyelenggaraan negara dan kinerja pembangunan pada khususnya.

Keluhan sebagai akibat dari ketidakpastian hukum telah diungkapkan oleh berbagai kalangan. idak kurang dari

*ni 7ropa yang menyoroti lemahnya kepastian hukum in"estasi yang mengakibatkan lemahnya kepercayaan

berbisnis di 1ndonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, 4uud reffers, Dubes Belanda yang mewakili *ni 7ropa

pada Indonesia Infrastructure Summit di 8akarta, mengatakan "Hanya transparansi dan sesuatu yang bisa

diprediksi, yang bisa menciptakan kepercayaan investasi jangka panjang di Indonesia."

Dengan demikian, kepastian hukum dalam berbagai kegiatan usaha sangat penting bagi in"estor atau pemilik

modal dalam mengembangkan bisnisnya. Karena, hanya dengan kepastian hukum in"estor merasa aman untuk

melakukan in"estasi dan melakukan kegiatan bisnisnya. 0adirnya kepastian hukum, baik pada peraturan

perundang-undangan maupun pada penerapan dan penegakan hukum, yang dapat mewujudkan perlindungan

terhadap kepastian predictability!, keadilan fairness! dan efisiensi efficiency! sehingga dapat menjadi stimulus

bagi dunia usaha untuk melakukan penanam modal.

B. Tujuan dan Ha!l "ang d!#ara$kan

ujuan dari kegiatan ini adalah mengembangkan dan%atau merumuskan pola model, metodologi dan

pendekatan! yang dapat digunakan untuk melakukan analisis terhadap (eraturan Daerah (erda! yang terkait

dengan bidang perijinan in"estasi. Dengan tersedianya pola%model analisis (erda, diharapkan proses analisisterhadap peraturan-peraturan daerah khususnya di bidang (erijinan 1n"estasi dapat dilaksanakan dengan cara

yang lebih objektif serta dapat mengakomodasi kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha .

Keberadaan pola%model analisis dalam melakukan analisis peraturan daerah diharapkan dapat memberikan

sumbangan bagi terwujudnya tertib peraturan perundang-undangan dan pada akhirnya mewujudkan kepastian

hukum .

0asil yang diharapkan dari kajian ini adalah terumuskannya suatu pola%model perda revie yang dapat

mengakomodir kepentingan para pemangku kepentingan stake holders! secara objektif. Disamping itu,

pola%model analisis ini akan bermanfaat karena sifatnya yang) sederhana simple!, mudah diaplikasikan,

lentur%fleksibel, akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah khususnya

menyangkut bidang perijinan in"estasi. Dengan keberadaan pola%model analisis ini diharapkan faktor-faktor yang

selama ini menjadi hambatan dalam kegiatan in"estasi dapat di minimalisir dengan lebih mudah dan efisien.

Selanjutnya rekomendasi yang dihasilkan akan disampaikan kepada lembaga pemerintah yang mengemban

fungsi pembentukan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan.


6/82

%. Ruang L!ngku$ Keg!atan

Lingkup dan fokus utama kajian ini adalah peraturan daerah dibidang perijinan in"estasi. +amun demikian,

berbagai peraturan perundang-undangan pusat yang terkait erat dengan kajian ini juga akan dianalisis karena di

dalam sebuah negara kesatuan, baik peraturan daerah maupun pusat harus terintegrasi dalam suatu sistem

perundang-undangan nasional. 9leh karena itu pembentukan peraturan daerah tidak bisa dilepaskan sama

sekali dari peraturan perundang-undangan tingkat pusat.

(eraturan daerah yang dijadikan obyek kajian dipilih dari beberapa pemerintah daerah kabupaten%kota tertentu

yang dipandang dapat mewakili kondisi umum pemerintah daerah di 1ndonesia. Sebagian perda diambil dari

pemerintah daerah yang telah menghasilkan perda yang telah berhasil memajukan daerahnya, sebagian lagi

diambil dari pemerintah daerah yang masih harus bergulat dengan berbagai permasalahan sehingga belum

mampu menghasilkan perda yang baik dan mampu mendorong pembangunan daerahnya.

D. &et'd'l'g!

(enelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan dan merumuskan suatu pola%model analisis atas 4anperda

atau juga atas (erda yang bermasalah atau berpotensi bermasalah. 9leh karenanya, metodologi yang akan

digunakan meliputi)

. (engumpulan data

Salah satu ciri penelitian hukum adalah digunakannya pendekatan normatif, yaitu melalui analisis dankajian terhadap norma-nor!a terkait yang /erlaku (3e5isting la2s and regulations4). "ada penelitian ini0

mengingat objek kajiannya adalah (eraturan Daerah, maka penelitian akan dititik beratkan pada studi

kepustakaan. *ntuk melaksanakan penelitian kepustakaan, maka akan dilakukan pengumpulan bahan

hukum primer, sekunder maupun tertier.

(engumpulan data dan informasi dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan yang tujuannya

untuk memperoleh data-data dan informasi yang rele"an dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

Data-data dimaksud berdasarkan jenisnya terdiri dari ) bahan hukum (rimer dalam bentuk (eraturan

perundang-undangan, khususnya (erda!, bahan hukum Sekunder buku, jurnal, artikel, news letter, hasil

seminar, karya ilmiah lainnya, dll! dan bahan hukum ertier kamus, tresaurus, ensiklopedia, dll!.

&kan tetapi, mengingat tujuan penelitian ini adalah untuk membangun suatu pola%model analisis dalam

perancangan, perumusan, pembahasan maupun merevie perda bermasalah atau berpotensi

bermasalah, maka tidak dapat dilepaskan dari penggunaan data primer yang diperoleh dari studi di

lapangan, khususnya di lokasi daerah yang telah ditetapkan. Data primer dalam hal ini bersifat

melengkapi data sekunder.

Sebagai bagian dari studi lapangan, akan dilakukan studi terbatas pada dua daerah kabupaten%kota yang

salah satunya mewakili pemerintah daerah yang telah memiliki kebijakan perijinan in"estasi yang baik dan


7/82

pemerintah daerah yang belum%tidak memiliki kebijakan yang in"estor friendly. &dapun pemilihan daerah

tersebut dapat mengacu pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain.

'. (engembangan (ola%#odel &nalisis

Dalam merumuskan serta mengembangkan pola analisis (erda, akan dilakukan analisa terhadap pola

model, metodologi dan pendekatan! yang telah ada seperti 4egulatory 1mpact &ssesemnet 41&!:

4egulatory #apping 4eg#ap!: #etode (emecahan #asalah dan 49;;1(1: atau &nalisa Sosial. &nalisis

tersebut akan dilaksanakan dalam bentuk obser"asi, studi, analisa kritis terhadap masing-masing pola

model, metodologi maupun pendekatan! dengan tujuan agar dapat diperoleh gambaran tentang

karakteristik, kelebihan, maupun keterbatasannya. Sehingga dalam keputusan akhirnya dapat ditentukan

pola mana yang akan digunakan atau tidak tertutup kemungkinan merupakan gabungan diantaranya pola-

pola yang telah ada.

Dalam proses pemformulasian pola%model amalisis sebagaimana tersebut di atas, antara lain dilakukan

kegiatan


8/82

8Laporan Akhir

-


9/82

Kedudukannya dalam sistem hukum nasional, perda ramah in"estasi, (erda bermasalah, dll!: &odel-model

analisis regulasi 4egulatory 1mpact &nalysis% 41&, 4egulatory #apping% 4eg#ap, pemecahan masalah dan

4ocaipi, #odel analisis peraturan perundang-undangan% #&((!.

Bab III : Hasil Penelitian dan Analisis

Bab ini memaparkan hasil analisis atas data-data dan informasi yang diperoleh baik dari hasil penelitian

kepustakaan maupun hasil penelitian lapangan khususnya yang terkait dengan (eraturan Daerah bidang

(erijinan 1n"estasi

Bab IV : Pola/ Model Analisis dalam Melakukan Revie !erhadap Peraturan "aerah di bidang Peri#inan

Investasi

#erupakan hasil analisis yang dilakukan terhadap hasil studi kepustakaan dan studi lapangan yang disusun

untuk merumuskan pengembangan pola%model analisis yang ideal untuk revie (erda (erijinan 1n"estasi.

Secara garis besar, bab ini menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan pengembangan pola%model analisis

untuk me-revie perda di bidang perijinan in"estasi dengan mempertimbangkan ) kriteria sederhana, mudah

diaplikasikan, akuntabel!: (roses identifikasi kebutuhan khusus bagi penyempurnaan sistem perijinan,

identifikasi problema umum dan merumuskan unsur-unsur umum dari pola baku yang akan dikembangkan!:

peran eknologi 1nformasi sebagai enabler!: serta pada akhirnya dihasilkan suatu pola%model analisis yang

akan diusulkan dengn ciri khusus, cara kerja, keuntungan, dll!

Bab V : $impulan dan Rekomendasi

Dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud di atas, maka akan diperoleh beberapa kesimpulan yang

merupakan rangkuman hasil penelitian, serta rekomendasi mengenai langkah-langkah yang harus di laksanakan

terkait implementasi hasil studi.


10/82

BAB II KERANGKA

KONSEPTUAL

A. Per!j!nan

%& Beberapa Istilah dan Pengertian !erkait

a. 1jin

- 1jin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan *ndang-*ndang atau

(eraturan (emerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari larangan (erundang-

undangan +.# Spelt ? 8.B.8.# en Berge!

- 1jin merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada

prinsipnya tidak dilarang oleh (embuat (eraturan @an Der (ot!

b. Dispensasi

- (elepasan, pembebasan dispensasi! merupakan kekecualian yang sungguh-sungguh,

yakni merupakan kekecualian atas larangan sebagai aturan umum +.# Spelt dan 8.B.8.#

en Berge!

- Dispensasi merupakan keputusan administrasi +egara yang membebaskan suatu perbuatan

dari kekuasaan suatu peraturan yang menolak perbuatan itu.

c. Lisensi

Lisensi adalah ijin untuk melakukan sesuatu yang bersifat komersial serta mendatangkan laba

atau keuntungan Sri (udyatmoko!.

d. Konsesi

Konsesi adalah suatu penetapan administrasi +egara yang secara yuridis sangat kompleks

karena !erupakan seperangkat dispensasi0 ijin0 lisensi disertai pe!/erian se!a'a! 32e2enang

pe!erintahan4 ter/atas kepada pe!egang konsesi (ri "udyat!oko).

e. 4ekomendasi

Diartikan sebagai pertimbangan yang diberikan oleh badan atau pejabat yang berwenang untuk

digunakan dalam pemberian ijin pada suatu bidang tertentu.

'& (ungsi

a. #engatur:

b. #engendalikan:

c. #embina:

d. #engawasi

)& Moti*

a. #engarahkan, mengendalikan akti"itas tertentu.

b. #encegah bahaya

c. #elindungi objek tertentu

Laporan Akhir


11/82

1Laporan Akhir

e. Seleksi orang dan%atau akti"itas tertentu.

+& Pers,aratan I#in

a. (ersyaratan yang jelas

b. 3aktu yang jelas

c. Biaya yang jelas

-& Bentuk dan .rgensi I#in

a. Sebagai Landasan 0ukum legal base!:

b. Sebagai instrument untuk lindungi kepentingan:

c. Sebagai alat bukti dalam hal ada tuntutan klaim!

& $istem Peri#inan ,ang Ideal

a. ertib

b. ;epat

c. Sederhana

d. #urah

0& Prosedur Peri#inan

a. b.

c.

(ermohonan

1nspraak kesempatan untuk mengajukan keberatan!

(emberian ijin

d. Surat perijinan

e. (engumuman

f.

g.

Keberatan

(ersyaratan-persyaratan yang diajukan kepada +ational 9mbudsman sehingga menambah

persyaratan-persyaratan perijinan.

1& $usunan I#in

a. 9rgan yangberwenang

b. Aang

dialamatkan c.

(emberian alasan d.

Diktum

e. Ketentuan-ketentuan, (embatasan-pembatasan, Syarat-

syarat

f. (emberitahuan-pemberitahuantambahan


12/82

2& !ahapan Peri#inan Investasi 3Penanaman Modal4

a. (erijinan untuk memulai usaha seperti 1jin *saha (erdagangan%1*(, 1jin *saha 1ndustri 1*1!,1jin

#endirikan #embangun%1#B, dan lain-lain!.

b. (erijinan pada ahap 9perasional *saha misalnya ijin untuk memperoleh bahan baku untuk

produksi seperti ijin usaha pemasukan komoditi!.

c. (erijinan pada ahap Distribusi Barang dan 8asa misalnya (erda yang mengatur mengenai

kewajiban ijin atas pengeluaran barang, surat keterangan asal sebagai syarat impor%ekspor

komoditi, dan sejumlah ijin lainnya!.

d. (erijinan terkait dengan (engembangan *saha umumnya kewajiban ijin atas pengembangan

usaha termuat dalam perijinan terkait 1#B, ijin 09 dan sejumlah ijin lainnya!.

%5& 6enis7#enis Peri#inan Investasi di "aerah

a. 0ak atastanah

b. 1jin #endirikan Bangunan1#B!

c. 1jin-ijin terkaitlingkungan

d. 1jin (roduksi D1,1*1!

e. (erijinan

Sektoral

f.+(3(

g. 1jinLokasi

h. 1jin =angguan09!

i. Surat 1jin *saha (erdaganganS1*(!

j. anda Daftar (erusahaanD(!

%%& Pa#ak dan Retribusi "aerah

*ndang-*ndang +o. ' tahun '2 tentang (ajak dan 4etribusi Daerah menetapkan jenis-jenis

pajak dan retribusi daerah, baik tingkat (ro"insi maupun ingkat Kabupaten% Kota. &dapun pajak dan

retribusi daerah yang dapat dipungut pada garis besarnya adalah)

a. (ajak daerah terdiridari)

! (ajak (ro"insi

- (ajak Kendaraan Bermotor


13/82

- Bea Balik +ama Kendaraan Bermotor

- (ajak air (ermukaan: dan

- (ajak 4okok

'! (ajak Kabupaten%Kota

- (ajak 0otel- (ajak 4estoran

- (ajak 0iburan

- (ajak 4eklame


14/82

- (ajak (enerangan 8alan

- (ajak #ineral bukan Logam dan Batuan

- (ajak (arkir: (ajak &ir anah

- (ajak Sarang Burung 3alet

- (BB (erdesaan dan (erkotaan

- Bea (erolehan 0ak atas anah dan Bangunan

b.4etribusi

Sementara itu,secara umum retribusi daerah dapat dibagi atas > tiga! golongan besar, yaitu)

4etribusi 8asa *mum: 4etribusi 8asa *saha: dan (erijinan tertentu.

! 4etribusi 8asa umum meliputi) (elayanan Kesehatan, (elayanan (ersampahan%

Kebersihan, (enggantian Biaya ;etak Kartu anda (enduduk dan &kta ;atatan Sipil,

(emakaman dan (engabuan #ayat, (elayanan (arkir di epi 8alan *mum, (elayanan

(asar, (engujian Kendaraan Bermotor, (emeriksaan &lat (emadam Kebakaran,

(enggantian Biaya ;etak (eta, (enyediaan dan%atau (enyedotan Kakus, (engolahan

Limbah ;air, (elayanan era%era *lang, (elayanan (endidikan, dan (engendalian #enara

elekomunikasi.

'! 4etribusi jasa usaha meliputi) (emakaian Kekayaan Daerah, (asar =rosir dan atau

(ertokoan, empat (elelangan, erminal, empat Khusus (arkir, empat

(enginapan%(esanggrahan%@illa, 4umah (otong 0ewan, (elayanan Kepelabuhanan,

empat 4ekreasi dan 9lahraga, (enyebrangan &ir, (enjualan (roduksi *saha Daerah.

>! 4etribusi perijinan tertentu meliputi) 1#B, 1jin empat (enjualan #inuman Berakohol, 1jin

=angguan, 1jin rayek, dan 1jin *saha (erikanan.

B. In)eta!

%& Batasan Investasi

Suatu kegiatan yang dilakukan, baik oleh orang pribadi natural person! maupun badan hukum

juridical person!, dalam upaya untuk meningkatkan dan%atau mempertahankan nilai modalnya, baik

yang berbentuk uang tunai cash money!, peralatan e'uipment!, asset tak bergerak, hak atas

kekayaan intelektual, maupun keahlian.

Dari batasan tersebut dapat ditarik unsur-unsur terpenting dari kegiatan in"estasi, yaitu)

a. &danya motif untuk meningkatkan atau setidak-tidaknya mempertahankan nilai modalnya:

b. Bahwa modal tersebut tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat kasat mata dan dapat diraba

tangible!, tetapi juga mencakup sesuatu yang bersifat tidak kasat mata dan tidak dapat diraba

intangible!.


15/82

'& 6enis7#enis Investasi

a. (enanaman modal langsung %irect Investment!

Sering juga disebut sebagai penanaman modal jangka panjang, pemilik modal secara langsung

terlibat dalam pengelolaan manajemen! atas modalnya.

b. (enanaman #odal tidak langsung #ortofolio Investment!)

(ada umumnya merupakan penanaman modal jangka pendek yang mencakup kegiatan

transaksi di pasar modal dan pasar uang. Disebut penanaman modal jangka pendek karena

pada umumnya in"estor melakukan jual beli saham atau mata uang mata uang yang mereka

perjual-belikan. (ada portfolio investment, pada umumnya in"estor tidak terlibat secara langsung

dalam pengelolaan perusahaan dimana mereka memiliki sahamnya.

)& Investasi8 Pertumbuhan 9konomi dan Pengentasan Kemiskinan

1n"estasi langsung direct investment! terutama pada sektor riil akan mampu mendorong

pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan akan mampu

menyerap lebih banyak tenaga kerja, sehingga mengurangi angka pengangguran. 0al mana pada

akhirnya akan meningkatkan daya beli masyarakat dan mampu berkontribusi terhadap upaya

pengentasan kemiskinan.

+& (aktor7*aktor ,ang Berpengaruh !erhadap Iklim Investasi

a. Letak =eografis

b. Sumber daya alam SD&!

c. Sumber daya manusia SD#!

d. Kepastian hukum efektifitas sistem hukum!

e. 4entang birokrasi

f. 1nsentif in"estasi

g. Ketenagakerjaan

h. Keberadaan infrastuktur

i. ** kebijakan in"estasi!

j. 8aminan dan perlindungan in"estasi

-& Peran $istem Hukum bagi Iklim Investasi ,ang Menarik

Sistem hukum yang efektif yang menjamin keadilan, ketertiban, kepastian hukum dan kemaslahatan,

akan memberikan dampak positif terhadap tingkat prediktabilitas dari kegiatan usaha, termasuk

in"estasi. Sebaliknya sistem hukum yang tidak efektif akan meningkatkan resiko usaha in"estasi!.


16/82

9leh karena itu, mengembangkan sistem hukum yang efektif merupakan hal yang sangat esensial

dalam menunjang iklim in"estasi.

%. Peraturan Daera#

%& (ungsi Peraturan 3.mum4

a. (erintah

b. Larangan

c. (embebasan

d. 1jin

'& Kriteria Regulasi ,ang baik

a. #embawa manfaat bagi pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha

b. 8elas

c. idak multi tafsir

d. Sinkron dan harmonis

e. Benar cara perumusannya

f. Benar prosesnya

g. Konsisten penerapannya

)& Pentingn,a Re*ormasi Regulasia. #encegah penyusunan regulasi yang bermasalah atau berpotensi bermasalah

b. #ere"isi regulasi yang bermasalah

c. #emiliki parameter penilaian yang objektif

d. #enetapkan lembaga yang memiliki kewenangan mencabut dan mere"isi

e. #enggunakan pendekatan yang sistemik, holistik, komprehensif dan integral

f. #enggunakan tools yang user friendly, akuntabel dan sederhana

g. (ertib peraturan perundang-undangan )!

+& Kedudukan Peraturan "aerah dalam $istem Hukum asional

a. Dasar 0ukum (eraturan Daerah adalah ketentuan pasal 5 ayat ' ** +o. ahun '/ tentang

(embentukan (eraturan (erundang-undangan:

b. Dasar 0ukum lainnya dari (eraturan Daerah adalah (asal ' (eraturan #enteri Dalam +egeri

+o. C tahun '6 tentang 8enis dan Bentuk (roduk 0ukum Daerah.

c. "eraturan Daerah ter!asuk ke dala! produk huku! daerah yang /ersi6at 3"engaturan4 yang

meliputi (eraturan Daerah (erda!, (eraturan Kepala Daerah, maupun (eraturan Bersama


17/82

Kepala Daerah. e!entara itu produk daerah yang /ersi6at 3"enetapan4 !eliputi7 Keputusan

Kepala Daerah serta 1nstruksi Kepala Daerah.

-& Kriteria .mum Peraturan "aerah ,ang Ramah Investasi

a. Kesesuaian dengan kebutuhan

- #engatur yang hanya dibutuhkan

- Dapat dilaksanakan

- Bermanfaat dan

berdayaguna b. Substansi penulisan

yang baik

- rele"ansi acuan yuridis

- up-to-date acuan yuridis- kelengkapan yuridis formal

- kejelasan objek

- kejelasan subjek

- konsistensi per-pasal

- kejelasan

rumusan c. Keadilan

- kesamaan dimuka hukum% tidak diskriminatif

- kejelasan antara hak dan kewajiban

- melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas

- kesatuan wilayah ekonomi 1ndonesia

- kebangsaan

d. Keterbukaan

- pelibatan partisipasi masyarakat dalam perencanaa, pelaksanaan, pengawasan dan

e"aluasi

- mudah diakses

e. 1nsentif untuk dunia usaha

- keringanan pajak dan retribusi daerah

- kemudahan perijinan

- insentif permodalan

- insentif sarana dan prasarana infrastruktur!

f. 7fisiensi

- efisiensi pengeluaran

- efisiensi SD#

- 7fisiensi birokrasi prosedur!


18/82

g. (ersaingan yang sehat

- kesempatan yang sama dalamberusaha

- mencegah persaingan yang tidaksehat

h. #anajemen konflik yang baik

- mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas, cepat, murah, mengikat dan

terukur i. Kelembagaan yang tepat

- Kejelasanwewenang

- Kompeten

mampu!

& Kriteria Peraturan "aerah ,ang Bermasalah

a. erlalu birokratis

b. #enciptakan high-cost economy

c. idak jelas kewenangan kelembagaan

d. #engandung pertentangan substansi dengan peraturan perundang-undangan yang berada di

atasnya.

e. idak transparan dan tidak melalui proses konsultasi publik yang memadai

f. *ost compliance-nya tinggi

g. Sulit diimplementasikan dan tidak jelas mekanisme pengawasannya

h. (eraturan yang menimbulkan ketidakpastian hukum konflik, inkonsisten, multitafsir dan tidak

operasional!.

D. &'del*&'del Anal!! Regula!

%& Regulator, Impa;t Anal,sis 3RIA4

a. Definisi

(endekatan analitis dan sistematis terhadap problem regulasi, mencakup suatu rentang

encompassing a range of! sarana dan teknik yang ditujukan untuk menilai efek regulasi. 41&

juga merupakan cara yang terstruktur untuk mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambil

putusan dan publik.

b.


19/82

support tools, tidak parsial dan melalui proses analisis atas cost-benefit yang lengkap.


20/82

c. =uiding (rinciple 41&

- 0arus dikembangkan sebagai sub-set dari proses reformasi regulasi, yang pada gilirannya

merupakan bagian dari revie yang lebih luas terhadap tata kelola pemerintahan.

- 0arus meliputi semua unsur masyarakat

- 0arus sepenuhnya transparan

- &nalisis harus berkualitas tinggi

d. (ersyaratan 41& yang berhasil

- Ke arah single regulatory management policy

- #encakup berbagai tingkat regulasi

- #encakup metode, peran utama dan tanggung jawab masing-masing instansi terkait.

- #encakup analisis rinci tentang kebutuhan regulasi, alternatif yang diuji, serta dampak

keseluruhan dari regulasi

- (roses konsultasi wajib yang dikomunikasikan hasilnya.

- &danya regulatory assessment office yang menetapkan standard kualitas, metode analisis

yang umum bagi proses 41&.

- &danya +egulatory udit ureau yang melakukan revie terhadap implementasi 41&

uidelines.

e. 7nam 6! (ilar 41&)

- 8ustifikasi

1dentifikasi yang jelas terhadap problema sosial, ekonomi dan lingkungan yang spesifik dan

suatu justifikasi atas nilai dan efekti"itas inter"ensi (emerintah.

- Konsultasi

Konsultasi yang ekstensif dan transparan dengan stakeholders untuk memperluas

perdebatan publik tentang inter"ensi (emerintah untuk mengidentifikasi biaya dan manfaat

dari draft%usulan regulasi dan untuk meminimalkan resiko dari 3regulatory capture4.

- &nalisis

&nalisis yang sistematik dan empirik dari biaya dan manfaat, serta alternatif yang

memperhatikan dampak dalam dunia nyata dari strategi regulasi terhadap para pemangku

kepentingan, kesehatan masyarakat, keselamatan dan lingkungan.

- #aksimalisasi /et enefit secara keseluruhan

Suatu fokus untuk mencapai solusi regulasi yang mampu memaksimalkan kesejahteraan

masyarakat secara keseluruhan..

- Konsistensi


21/82

(enggunaan prosedur operasi yang umum dan standard untuk menjamin konsistensi

analisis atas seluruh bagian (emerintahan.

- &kuntabilitas

Komunikasi yang jelas dan terstruktur terhadap pengambil putusan tentang konsekuensi

memilih tujuan atau strategi regulasi yang khusus.

f. (engembangan 41& dalam 8angka (anjang)

- #enuju ke arah kebijakan pengelolaan regulasi tunggal Single +egulatory &anagement

#olicy!

- Diterapkan pada berbagai tingkatan regulasi

- (engembangan pedoman 41& yang meliputi) metode: peran utama dan tanggung jawab dari

masing-masing instansi terkait.

- Setiap 41& harus mencakup analisis rinci tentang kebutuhan, alternatif yang uji-kaji, serta

dampak keseluruhan dari regulasi

- #engharuskan proses konsultasi wajib terhadap masyarakat serta mengkomunikasikan

hasilnya kepada pemangku kepentingan.

- (embentukan sebuah kantor penilai%pengkaji regulasi regulatory assessment office0+1!

yang berfungsi menetapkan kualitas, metode analisis yang umum bagi proses 41&.

- #engembangkan suatu biro audit regulasi regulatory audit bureau0+! yang berfungsi

melakukan revie terhadap implementasi pedoman 41&.

g. #anfaat *tama 41& bagi (engambil (utusan)

- Kemampuan mengidentifikasi alternatif terhadap regulasi

- #emahami biaya dan manfaat yang sesungguhnya dari regulasi

- #aksimalisasi manfaat dari regulasi

- #encegah kegagalan regulasi

- #emperbaiki desain regulasi

- #emperbaiki proses konsultasi

- #enciptakan akuntabilitas regulator

- #enciptakan cultural shift

h. Berbagai Kelemahan 41& yang eridentifikasi)

- (rosedur yang relatif rinci memerlukan pelatihan khusus bagi penggunanya, terutama untuk

memadukan antara pendekatan kualitatif dengan kuantitatif

- *ntuk melaksanakan 41& atas satu peraturan membutuhkan waktu yang relatif cukup lama

kurang lebih > bulan! sehingga tidak praktis untuk melakukan pemetaan dan analisis atas

jumlah regulasi yang cukup banyak


22/82

2Laporan Akhir

- #emerlukan pembenahan dari sisi kelembagaan secara fundamental dan harus dipimpin

langsung oleh Kepala (emerintahan

- #emerlukan keberanian untuk mereformasi sistem regulasinasional

'& Regulator, Mapping 3RegMap4

a. Batasan

4eg#&( adalah sebuah alat bantu untuk memetakan dan mengkaji regulasi-regulasi pada

tataran (roses 4eg#&( meliputi in"entarisasi atas peraturan perundang-undangan yang

berdampak pada rantai nilai tertentu dalam upaya untuk menentukan regulasi-regulasi yang

paling bermasalah yang memerlukan kajian lebih lanjut dengan kemungkinan direformasi

diperbaiki%dire"isi, dicabut%digoulotin, diperkuat pelaksanaannya!

iga >! proses utama dalam kegiatan 4eg#&( adalah in"entarisasi inventory!, revie, dan

analisis analysist!.

b. ujuan

*ntuk dapat mengarahkan pada penyederhanaan ataupun penghapusan regulasi-regulasi

bermasalah. +amun dampak yang lebih kuat dan mendasar adalah pelembagaan

institusionalisasi! teknik dan proses kajian regulasi, baik di lembaga pemerintah maupun

swasta. Dengan demikian, (emerintah dapat menjadi regulator yang lebih bijaksana dan

fasilitator pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dalam mengurangi beban regulasi: asosiasi

dunia usaha akan dapat menjadi lebih efektif dan menjadi pendorong yang lebih berpengetahuan

untuk reformasi regulasi, dan suatu negara dapat meningkatkan daya saing internasionalnya.

c. #etodologi

(ada dasarnya metode 4eg#&( mengadopsi proses 41&, oleh karena itu elemen-elemen utama

dari analisa 41& diterapkan untuk mengembangkan metode-metode penyaringan filtering!.

#etode dimaksud meliputi)

- &plikasi dari sejumlah pernyataan yang berbasis 41& seperti) tujuan, substansi, dan

perkiraan dampak dari sebuah regulasi:

- (enggunaan berbagai metode konsultasi focus group discussion02%, survey perusahaan

dan nara sumber%pakar! untuk membantu mengidentifikasi dan mengkaji regulasi-regulasi

yang kemungkinan bermasalah.

d. ahapan


23/82

Secara garis besarnya pelaksanaan kegiatan 4eg#&( meliputi lima C! tahapan, yaitu)

perencanaan, pemetaan, revie, pelaporan dan pelembagaan. Keberhasilan pelaksanaan

4eg#&( sangat tergantung kepada proses perencanaan yang matang yang meliputi semua

aspek dan tahapan kegiatan. (ada tahap (emetaan, dilakukan kegiatan Konsultasi,

(engumpulan 4egulasi dan Konstruksi Bank Data. Kegiatan konsultasi dilakukan melalui


24/82

kebutuhan f. Kelemahan yang eridentifikasi )


25/82

- 0asilnya akan sangat tergantung pada revieer tergantungSD#!

- 4eg#ap baru diuji cobakan pada satu bidang industri, belum diterapkan pada sektorlainnya

- idak user friendly0 !e!/utuhkan 2aktu untuk !engoperasikan 3tool4-

nya.

)& Metode Peme;ahan Masalah atau R


26/82

- (erbandingan dan pengalaman negara lain


27/82

- Bacaan ilmiah

- =agasan sendiri

4) indakan-tindakan yang mendorong ke arah penyesuaian

- Dari sanksi kearah tindakan-tindakan yang mendorong kearah penyesuaian

- 4angkaian tindakan yang mendorong kea rah penyesuaian

- indakan langsung berupa) hukuman, ganti rugi, imbalan dan mengubah pandangan.

5) #enjelaskan usulan pemecahan solusi

6) #enunjukkan bahwa rancangan regulasi akan terbukti berlaku efektif, dengan

mengidentifikasi sebab-sebab perilaku bermasalah serta pemecahannya yang diurai rinci

dalam rancangan regulasi melalui analisis atas) peraturan, kesempatan, kemampuan,

proses, komunikasi, kepentingan dan ideologi.

7) #empertimbangkan kemungkinan akibat dan manfaat suatu rancangan regulasi)

- Kemungkinan pengaruh yang berbeda

- #embuat perkiraan kualitatif

8) Sistem pemantauan dan umpan balik

e. Kelebihan

1) 4asional

2)


28/82

diindikasikan atau berpotensi menghambat laju pembangunan adalah peraturan perundang-

undangan yang diindikasikan bermasalah atau borpotensi bermasalah dalam penerapannya,

seperti peraturan yang memiliki ketentuan yang diindikasikan) ! konflik, '! inkonsisten, >!

multitafsir dan /! tidak operasional.

1) Konflik, terdapat pasal atau ketentuan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan

lainnya, mis a lny a ) *ndang-undang +omor C ahun 26 entang (eraturan Dasar (okok-

pokok &graria dengan *ndang-undang +omor 'C ahun '5 entang (enanaman #odal

terkait dengan 0ak =una *saha atas anah.

2) 1nkonsisten, terdapat ketentuan atau pengaturan yang tidak konsisten inkonsisten!,

mis a lny a ) *ndang-undang nomor 'C ahun '/ entang Sistem (erencanaan

(embangunan +asional dengan *ndang-*ndang +omor >' ahun '/ entang

"e!erintahan Daerah. "asal &8 ayat (+) 99 :o!or *; Tahun *


29/82

*ntuk mengidentifikasi peraturan yang diindikasikan bermasalah atau berpotensi bermasalah

#&(( menggunakan pendekatan 2ocus roup %iscussion


30/82

'! Belum adanya kesamaan pemahaman tentang urgensi dan metode dalam rangka reformasi

regulasi

>! ingkat pengetahuan dan ketrampilan yang tidak sama pada SD#, baik pada tingkat (usat

maupun Daerah


31/82

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Ha!l Penel!t!an Ke$utakaan

Dalam Bab 11 tentang Kerangka Konseptual,telah dijabarkan berbagai istilah, konsep, dan pengertian yang

terkait dengan judul penelitian ini, yaitu suatu Kajian Diagnosis tentang (eraturan Daerah (erda! di bidang

(erijinan 1n"estasi (enanaman #odal!. *raian tersebut bersumber dari hasil penelitian kepustakaan yang

dilakukan oleh im. Disamping istilah, konsep dan pengertian, hasil lain yang diperoleh dari penelitian

kepustakaan adalah kejelasan pemahaman tentang berbagai hal, termasuk namun tidak terbatas pada)

kriteria dari regulasi yang baik: kedudukan (erda dalam Sistem 0ukum +asional: Kriteria umum dari (erda

yang 4amah 1n"estasi: Kriteria khusus (erda tentang (ajak dan retribusi Daerah yang 4amah 1n"estasi.

(enelitian Kepustakaan juga berhasil tidak hanya mengin"entarisir berbagai model-model analisis regulasi ,

yaitu) +egulatory Impact nalysis 41&!: +egulatory &apping 4 +evie 4egmap!: #etode (emecahan

#asalah 49;;1(1!: serta #etode &nalisis (eraturan-perundangan #&((!. #asing-masing #etode

tersebut tentu saja memiliki ciri, kekuatan dan kelemahan masing-masing sesuai dengan konteks dan

kebutuhannya.

0asil penelitian juga menunjukkan bahwa masing-masing metode analisis tersebut dapat efektif untuk

situasi-situasi tertentu , sebaliknya menunjukkan kelemahan pada situasi yang berbeda. Sebagai contoh,

metode 41& sangat baik untuk menganalisis rancangan regulasi atau merevie regulasi tertentu, tetapi

mungkin tidak terlalu efektif untuk menganalisis jumlah rancangan atau regulasi yang cukup banyak,

karena untuk mere"isi satu rancangan atau regulasi saja relati"e dibutuhkan waktu yang cukup lama.

Sebaliknya metode 4egmap akan sangat efektif dalam memetakan peraturan-peraturan dalam bidang-

bidang tertentu untuk mengidentifikasi%menyeleksi peraturan-peraturan yang dianggap bermasalah.

Demikian pula metode 49;;1(1 akan sangat efektif untuk memecahkan masalah, khususnya untuk

merubah pola perilaku dari yang tidak diharapkan kea rah pola perilaku yang diharapkan.

Di samping perbedaannya, dari hasil studi kepustakaan menunjukkan bahwa juga terdapat persamaan

diantara model-model analisis tersebut. Beberapa persamaan yang dapat disebut mencakup namun tidak

terbatas pada)

. Diterapkannya analisis atas manfaat dan biaya cost and benefit analysis! dari suatu regulasi atau

rancangan regulasi.

'. Dikembangkannya pendekatan analistis dan sistematis terhadap problema regulasi untuk

memecahkan permasalahan sekarang dan sebagai dasar bagi pola perilaku yang akan datang.


32/82

>. (entingnya mengikutsertakan semua pemangku kepentingan serta pihak-pihak yang secara potensial

akan menjadi pihak yang terkena dampak dari regulasi. Keikutsertaan tersebut dilakukan dalam

keseluruhan proses, sejak rencana, perumusan, penerapan, sampai dengan tahapan e"aluasi

danpemantauan.

/. Seluruh proses dilakukan secara transparan.

C. &danya kepentingan pembenahan regulasi dalam rangka tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

6. Dibutuhkannya kelembagaan yang efektif dalam keseluruhan proses sejak penyusunan sampai

dengan e"aluasi dan pemantauan terhadap regulasi.

(ersamaan dari berbagai metode analysis tersebut karenanya dapat digunakan sebagai unsur bersama

common elements! yang harus ada dari metode dan atau sarana% tools yang akan dikembangkan, baik

untuk kepentingan perencanaan, perumusan, implementasi, revie, e"aluasi maupun pemantauan atas

suatu regulasi dan%atau rancangan regulasi. Lebih jauh, adanya unsur bersama common elements!

tersebut diproyeksikan kepada kebutuhan khusus, baik dalam lingkup fungsional, temporal, personal

maupun geografis. Dikaitkan dengan kebutuhan akan reformasi regulasi yang mampu menunjang

kebijakan pembangunan, khususnya guna menciptakan iklim in"estasi yang lebih kondusif di daerah,

maka sarana yang akan digunakan untuk mendukung reformasi regulasi tersebut haruslah mampu

mengatasi ekonomi biaya tinggi, terutama yang disebabkan oleh system perijinan yang terlalu penjang

rentang birokrasinya, yang membutuhkan waktu yang panjang serta biaya tinggi. &danya pedomanregulasi yang tepat akan membantu meningkatkan kualitas regulasi, baik dalam proses, substansi, teknis,

bahasa, dan bahkan implementasinya, termasuk juga bagi kegiatan revie, e"aluasi dan pemantauan.

0asil penelitian kepustakaan juga memperkuat kesimpulan bahwa untuk kepentingan memperbaiki (erda

perijinan in"estasi yang bermasalah menciptakan ekonomi biaya tinggi! maka diperlukan pengembangan

metode khusus yang sesuai dengan kebutuhan di daerah. &rtinya tidak tertutup kemungkinan

dikembangkan ' dua! pendekatan dalam penyempurnaan perda perijinan in"estasi. Aang pertama adalah

pengembangan pedoman umum yang berlaku bagi semua daerah di 1ndonesia. Aang kedua, pedoman

khusus yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah. Kedua pendekatan

tersebut tentu saja dapat dikombinasikan untuk menghasilkan solusi yang terbaik.

B. Ha!l Penel!t!an La$angan

(enelitian lapangan dilakukan untuk melengkapi penelitian kepustakaan. (enelitian lapangan dilakukan

dengan cara melakukan diskusi dengan stakeholders yang dikombinasikan dengan penyebaran kuesioner

dilakukan hanya pada ' daerah, yaitu di 8epara dan di Kota #anado. 1nstrumen bagi kepentingan diskusi

dan isian didisain berdasarkan pertanyaan-pertanyaan pokok yang terdapat pada berbagai metode analisis


33/82

3Laporan Akhir

yang ada. (ertanyaan ada yang bersifat terbuka dan ada pula yang bersifat tertutup, sehingga hasilnya

untuk setiap daerah maupun sasaran sur"ey akan sangat ber"ariasi.

Dari masing-masing daerah tujuan sur"ey, sasaran penyebaran kuesioner difokuskan kepada para

pemangku kepentingan, baik 7ksekutif Bupati%3akil Bupati, Bappeda, Badan(enanaman #odal, Badan

(elayanan (erijinan erpadu, Bagian 0ukum, Dinas (erindustrian, Dinas (erdagangan, Dinas 1nfokom,

Dinas enaga Kerja, Badan (ertanahan!: Legislatif D(4D!: Kamar Dagang dan 1n dustri Daerah

Kadinda!, serta +=9 terkait. Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif

tentang proses legislasi pada setiap tahapannya serta aspirasi dari berbagai pihak.

Daftar kuesioner dirancang meliputi semua tahapan dari proses legislasi (erda (erijinan 1n"estasi, yang

meliputi) proses dan prosedur penyusunan (erda: substansi (erda: implementasi (erda: e"aluasi,

monitoring dan umpan balik.

(ertanyaan pada proses dan prosedur penyusunan (erda dimaksudkan untuk menggali informasi tentang)

keberadaan naskah akademis: dasar hukum: kebijakan dasar: keterkaitan dengan kebijakan in"estasi:

partisipasi masyarakat dalam penyusunan: tujuan (erda: konsultasi public dengan pemangku kepentingan:

harmonisasi dan sinkronisasi: transparansi dan keterbukaan dalam pembahasan 4ancangan (erda:

standar baku penyusunan (erda: prinsip-prinsip regulasi yang baik: jumlah (erda terkait: serta saran

terbuka dari responden.

(ertanyaan-pertanyaan mengenai Substansi (erda mencoba menggali informasi tentang) problematic yang

hendak diselesaikan: tujuan spesifik pemberlakuan (erda: muatan solusi: alternatif di luar (erda: aturan

yang business friendly: beban terhadap dunia usaha: beban terhadap masyarakat: harmonisasi dan

sinkronisasi "ertikal dan hori$ontal: muatan yang diskriminatif: analisis dampak regulasi: serta saran

terbuka atas substansi.

(ertanyaan-pertanyaan mengenai implementasi (erda dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang)

biaya tambahan bagi persiapan (emda untuk implementasi (erda: kesiapan kelembagaan: kesiapan SD#:

kemuudahan pelaksanaan: efekti"itas pelaksanaan: hambatan dalam pelaksanaan: koordinasi

pelaksanaan: biaya kepatuhan cost compliance!: penegakan hukum: serta saran terbuka bagi

implementasi.

Sementara itu pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan e"aluasi, monitoring dan umpan balik berupaya

menggali informasi tentang) kriteria keberhasilan: sikap pemangku kepentingan: pemanfaatan masukan bagi


34/82

penyempurnaan: cara pemantauan: system pemantauan: perlakuan terhadap umpan balik feedback!: serta

saran terbuka bagi e"aluasi, monitoring dan umpan balik.

. 0asil (enelitian di Kabupaten 8epara

Kunjungan ke Kabupaten 8epara berlangsung pada tanggal 2- +o"ember '2. (ada hari pertama,

yaitu tanggal 2 +o"ember malam dilakukan pertemuan dengan Ketua K&D1+ dalam pembicaraan yang

informal namun sangat substantif. (ada umumnya K&D1+ menilai bahwa sikap (emerintah daerah

dalam mendukung in"estasi sangat positif, hal mana tercermin misalnya pada) intensifnya komunikasi

dengan dunia usaha: dilibatkannya dunia usaha pada pembahasan awal rancangan (erda: dukungan

(emda dalam berbagai pameran produk 8epara, baik di dalam maupun di luar negeri: kemudahan

dalam pengurusan ijin: penyediaan fasilitas ruangan: dan lain-lain.

(ada pertemuan yang difasilitasi Bappeda pada tanggal +o"ember '2 bertempat di Kantor

Bappeda, dihadiri oleh seluruh Satuan Kerja (erangkat Daerah SK(D! yang diundang, juga dihadiri

3akil Ketua D(4D, Ketua K&D1+ serta +=9 yang diwakili Ketua


35/82

3Laporan Akhir

karena itu K&D1+ menanyakan kemungkinan keterlibatannya dalampembahsan di D(4D untuk

mengawal (erda agar ramah terhadap kegiatan in"estasi. Dari sisi analisis biaya dan manfaat atas

suatu rancangan regulasi, dinyatakan bahwa hal itu sudah dilaksanakan, meskipun tidak secara

terperinci.

Dari Kantor Badan (elayanan (erijinan erpadu B((! diinformasikan bahwa Badan ini baru

terbentuk pada tahun '2, sebelumnya tahun 22/ bernama Kantor Aantap, kemudian tahun '5

menjadi D((# Dinas (elayanan (enanaman #odal!. B(( mengkoordinir '> jenis pelayanan

perijinan. 3aktu pelayanan maksimal C hari kerja. #engenai penyusunan rancangan (erda perijinan

diinformasikan bahwa tidak terdapat naskah akademik yang mendasarinya, tapi ada kegiatan uji public.

Biasanya rancangan (erda diuji publikkan di tiap Kecamatan.

(elaksana Kepala Bappeda dalam pandanggannya menyampaikan contoh tentang (erda =aram

Beryodium yang telah disusun berdasarkan hasil-hasil kajian dan juga telah melibatkan partisipasi para

pelaku kepentingan. +amun dalam pembahasan di D(4D belum pernah melibatkan unsur-unsur di luar

eksekutif.

Kepala Bagian 0ukum (emda Kabupaten 8epara menjelaskan mekanisme penyusunan (erda yang

berlaku selama ini. Disampaikan bahwa inisiatif masyarakat bagi penyusunan (erda diperbolehkan atas

dasar (eraturan #enteri Dalam +egeri. (ada penyiapan rancangan (erda dilakukan konsultasi public

dengan pemangku kepentingan yang hasilnya kemudian disusun oleh Bagian 0ukum. Selama ini belum

ada naskah akademis yang mendasari penyusunan 4ancangan (erda. #eskipun selama ini dunia

usaha belum dilibatkan dalam pembahasan di D(4D, namun hal itu sebenarnya masih terbuka,

tergantung kepada D(4D bagaimana menyikapinya. Diinformasikan juga bahwa terhadap (erda-(erda

yang diindikasikan bermasalah dapat dilakukan e"aluasi oleh (emerintah (ro"insi. (rogram Legislasi

Daerah (rolegda! sudah diberlakukan di 8epara. Di 8epara banyak sekali (erda yang mendukung

serta memberi kemudahan bagi kegiatan in"estasi. Saat ini juga terdapat beberapa 4ancangan (erda

tentang 1ntensifikasi dan 7kstensifikasi (endapatan. Kabag 0ukum juga menyampaikan permasalahan

terkait dengan diundangkannya ** +o. ' tahun '2 tentang (ajak dan 4etribusi Daerah yang akan

membawa implikasi terhadap in"estasi karena ada ketentuan yang membelenggu (emerintah Daerah

dan harus ada (( khusus tentang ijin-ijin tertentu sebagai pengganti (( +o. 6C dan 66 tahun '.

Kantor (enanaman #odal K(#! baru dibentuk pada bulan 8anuari '2. ugas pokok dan fungsi dari

K(# adalah fasilitasi, promosi, pembinaan dan pengawasan in"estasi. Keterkaitan tugas antara K(#

dengan B(( adalah bahwa calon in"estor datang terlebih dahulu ke K(# , kemudian diarahkan untuk


36/82

3Laporan Akhir

mengurus perijinan ke B((. K(# juga menginformasikan bahwa sampai saat ini belum ada (erda khusus tentang (enanaman #odal.

Dinas (erindustrian menginformasikan bahwa telah ada (erda tentang 4etribusi dan (erijinan untuk 1ndustri, yaitu (erda no tahun '. Di sana juga ditetapkan

besaran tarifnya. Sementara itu Dinas (erdagangan menginformasikan adanya (erda tentang anda daftar (erusahaan, yaitu (erda +o. C tahun '6. (erda

tersebut disusun berdasarkan (eraturan #enteri (erdagangan +o. >6 dan >5 ahun..!. terdapat juga ketentuan mengenai larangan penerbitan ijin untuk

komoditas yang bersubsidi.

Ketua


37/82

&ATRIKS KUESIONER KAJIAN DIAGNOSTIK PERDADI BIDANG PERIJINAN INVESTASI


38/82

&ATRIKS KUESIONER DI JEPARAKAJIAN DIAGNOSTIK PERDA DI BIDANG PERIJINAN INVESTASI

PERTAN+AAN KADINDEPERINDAG BIDANG

PERDAGANGANBADAN PELA+ANAN PERIJINAN

KABUPATENDINAS SOSIAL TENAGA KERJA

DAN TRANS&IGRASI

B.PROSES DAN PROSEDURPEN+USUNAN PERDA

. &pakah ada studi%naskahakademis yang digunakansebagai dasar bagi penyusunan(erda 1n"estasi

c. idak ada naskah akademis tetapiada hasil kajian dan penelitiansebelumnya.

d. +askah sebaiknya melalui uji kajiakademik maupun dunia usaha



-----

'. &pakah dasar hukum dari

penyusunan (erda tersebut

a. *ndang-undang tentang (enanaman

#odalb. *ndang-undang tentang

(emerintahan Daerahc. *ndang-undang Sektoral lainnyad. 1nstruksi (ersiden menyangkut

peningkatan in"estasi

c. *ndang-undang Sektoral lainnya b. *ndang-undang tentang

(emerintahan Daerahb. *ndang-undang tentang

(emerintahan Daerah

>. &pakah kebijakan dasar yangmelandasi penyusunan (erdatersebut

a. *paya meningkatkan kesejahteraanmasyarakat setempat

d. *paya memudahkan pelaku usahamelakukan kegiatan usaha

b. (eningkatan (endapatan &sliDaerah (&D!

c. *paya (enerbitan Kegiatan1n"estasi

a. *paya meningkatkankesejahteraan masyarakatsetempat

b. (eningkatan (endapatan &sli

Daerah (&D!c. *paya (enerbitan Kegiatan

1n"estasi

b. (eningkatan (endapatan &sliDaerah (&D!

/. &pakah (erda tersebut telahdisusun sesuai dengankebijakan nasional di bidangin"estasi

a. Sesuai dengan kebijakan in"estasinasional



c. Sesuai dengan kebijakan in"estasidaerah

b. Lebih mengutamakankepentingan pembangunandaerah

C. Sejauh mana keterlibatanmasyarakat dalam prosespenyusunan (erda

a. (ada tahap perencanaanpembentukan (erda

b. (ada tahap perancanaan (erda

e. &gar perda tersebut sesuai denganaspirasi masyarakat, maka diperlukan

d. (ada tahap sosial isasi (erda c. (ada tahap (erumusan (erdae. (embahasan draft di D(4D

-----


39/82

pengawalan kebijakan sampai pada

penetapan (erda

6. ujuan utama apa yang hendak

dicapai oleh (erda tersebuta. #enarik in"estasi ke daerah

b. #enertibkan 1n"estasi di daerah

a. #enarik in"estasi ke daerah

c. #enggalang sumber-sumber(endapatan Daerah


b. #enarik in"estasi ke daerahc. #enggalang sumber-sumber

(endapatan Daerah

c. #enggalang sumber-sumber

(endapatan Daerah

5. &pakah naskah rancangan

(erda telah dikonsultasikandan%atau disosialisasikan kepadastakeholders serta pihak-pihaklain yang kemungkinan terkena

dampak%implikasi dari (erdatersebut

c. Dikonsultasikan dengan instansi

terkait, asosiasi pengusaha, LS#,#asyarakat umum dan (erguruaninggi setempat

a. elah dikonsultasikan dengan

instansi terkait saja

d. 4ancangannya dibahas di D(4D,

setelah jadi disosialisasikan kemasyarakat lewat bagian hukum

a. elah dikonsultasikan dengan

instansi terkait saja

. &pakah terhadap rancangan(erda telah dilakukan langkah

harmonisasi dan sinkronisasi,baik dengan peraturan "ertikalmaupun horisontal

b. 0armonisasi dan sinkronisasi

horisontal di daerah dan "ertikaldengan (emerintah (ro"insi

b. 0armonisasi dan sinkronisasi

horisontal di daerah dan "ertikaldengan (emerintah (ro"insi

c. ;ukup dengan D(4D setempatsesuai dengan aturan undang-undang

c. #enggalang sumber-sumber

(endapatan Daerah

c. ;ukup dengan D(4D setempat

sesuai dengan aturan undang-undang

2. &pakah proses pembahasan4ancangan (erda telahdilaksanakan secara transparandan terbuka

a. Sudah, melalui pembahasan denganD(4D dan ' tahun '/ tentang(emerintahan Daerah

b. Sudah sesuai dengan standar dari(eraturan #endagri

c. Sudah sesuai dengan standaryang disepakati (emda dan D(4D

setempat

c. Sudah sesuai dengan standaryang disepakati (emda danD(4D setempat

. &pakah (erda tersebut telah a. Sudah, berdasarkan aturan yang a. Sudah, berdasarkan aturan yang c. Sudah disesuaikan dengan b. Sudah, sesuai dengan kebiasaan

Laporan Akhir >>


40/82

memenuhi prinsip-prinsip

regulasi yang baiktransparan, terbuka danakuntable!

berlaku berlaku kebutuhan khusus sesuai jenis

(erdanya

yang berlaku dalam penyusunan

(erda di daerah setempat

'. &pakah jumlah (erda yang

ada telah cukup untukmenunjang kegiatan in"estasi

a. Sudah mengatur berbagai kegiatan

in"estasi yang adad. #asih perlu banyak perda-perda

tambahan terutama yang berkaitandengan dunia usaha


in"estasi yang ada


in"estasi yang ada

b. Belum mengatur hal-hal yang

dibutuhkan pelaku usaha

>. &pakah saudara memilikisaran-saran khusus bagi

penyempurnaan proses dantatacara penyusunan (erdayang terkait dengan perijinanin"estasi penanaman modal!

(elaku usaha diajak berperan aktifdalam penyusunan sampai penetapan

bahkan monitoring dan e"aluasinya

----- Dalam proses penyusunan (erdaperlu melibatkan stakeholder, serta

adanya kegiatan +askah &kademis

(ada prinsipnya untuk penyusunan

(erda perijinan yang terkait dengan

in"estasi, adalah jangan sampai(erda tersebut memberatkanin"estor, harus diciptakan suatu win-win solution, bahwa dengan adanya(erda tersebut in"estor jugadiuntungkan karena dengan adanyain"estor masuk, pihak daerah yangpaling banyak diuntungkan,misalnya)- menciptakan lapangan kerja- pemasukan dari sektor pajak- perekonomian juga jadi bergerak

%. SUBSTANSI PERDA

. (roblematik apa yang hendakdiselesaikan oleh (erdatersebut

d. (roblem yang serius tidak ada, perdajumlahnya terbatas

a. Ketidakpastian hukum a. Ketidakpastian hukumb. Ketidaktertiban pelaksanaan

in"estasi

d. 4egulasi

d. Ketidak perdulian pelaku usahauntuk membantu daerah

'. ujuan spesifik apa yang hendakdicapai dengan pemberlakuan(erda tersebut

a. #eningkatkan (endapatan Daerahguna mendukung &(BD danpembangunan daerah

b. #enertibkan tata laksana kegiatanusaha di daerah

c. #emudahkan kegiatan in"estasi didaerah

d. (&D mengalami kenaikan yangkecil, namun dunia usaha


b. #emudahkan kegiatan in"estasi didaerah


b. #enertibkan tata laksana kegiatanusaha di daerah

c. #emudahkan kegiatan in"estasi didaerah

a. #eningkatkan (endapatanDaerah guna mendukung &(BDdan pembangunan daerah

Laporan Akhir >/


41/82

mempunyai kesempatan

mengembangkan usahanya lebihbesar

>. &pakah (erda tersebut memuatsolusi terhadap problema yangdihadapi

a. #emuat solusi yang komprehensif a.#emuat solusi yang komprehensif a. #emuat solusi yang komprehensifb. #emuat solusi yang bersifat

spesifik

-----

/. &pakah ada alternatif lain di luar

(erda yang dapat dilakukandalam menyelesaikan problemayang dihadapi

b. #emudahkan pelayanan publik

melalui koordinasi kelembagaan

a. #elaksanakan aturan yang ada

secara lebih efektifb. #emudahkan pelayanan publik

melalui koordinasi kelembagaan

a. #elaksanakan aturan yang ada

secara lebih efektifb. #emudahkan pelayanan publik

melalui koordinasi kelembagaanc. #eningkatkan sosialisasi

c. #eningkatkan sosialisasi

C. &pakah (erda tersebut ramahtidak menghambat! kegiatanperdagangan dan in"estasi

a. Sesuai dengan kebutuhan duniausaha

b. #emberi insentif bagi dunia usahac. #enciptakan persaingan yang sehatd. #enciptakan kepastian usaha

a. Sesuai dengan kebutuhandunia usaha

a. Sesuai dengan kebutuhan duniausaha

d. #enciptakan kepastian usaha

d. #enciptakan kepastian usaha

6. &pakah (erda tersebut

menimbulkan beban tambahanbagi sektor swasta

e. .idak e. idak, sesuai kebutuhan dunia

usaha

e. Beban hanya bagi beberapa

perusahaan besar

d. #enciptakan high cost economy

5. &pakah (erda tersebut

berpotensi membebanimasyarakat

d. .idak d. idak, menciptakan kepastian

usaha yang legalitas usaha

d. .idak -----

. &pakah (erda tersebut harmonis

dan sinkron dengan peraturanlainnya

d. (erda sangat friendly d. Selalu harmonis dan sinkron

dengan peraturan lain-lainnya

d. Sinkron a. #engandung pertentangan

substansi dengan peraturanperundang-undangan yangberada di atasnya

2. &pakah (erda tersebutmengandung materi muatanyang bersifat diskriminatif

d. .idak d. idak ada diskriminasif, kecualibidang usaha yang mendapatsubsidi (emerintah maupun

tidakan ketentuan peraturanlainnya.

d. idak bersifat diskriminasi karenabersifat umum

d. idak mengandung muatan yangbersifat diskriminatif

. &dakah analisis terhadapdampak dari regulasi tersebutterhadap berbagaikepentingan stakeholders

b. Dilakukan pada saat penyusunan

draft (erda

d. Dilakukan pada saat pembahasan

4ancangan (erda dengan D(4Dsetempat

b. Dilakukan pada saat penyusunan

draft (erdad. Dilakukan pada saat pembahasan


d. Dilakukan pada saat pembahasan


. &pakah saudara memilikikriteria tertentu sebagai saran

Substansi (erda diharapkan mampumenarik para in"estor karena

Kriteria (erda berdasar pada *ndang-undang yang diterbitkan oleh #enteri

Substansi perbaikan (erda in"estasiterletak pada penyederhanaan syarat,

Saran untuk perbaikan substansi(erda 1n"estasi adalah)

Laporan Akhir >C


42/82

bagi perbaikan substansi

(erda 1n"estasi

kemudahan dan menguntungkan

in"estor maupun masyarakat setempat

prosedur serta biaya - Sedapat mungkin sosialisasi(erda tersebut dilaksanakansecara intensif

- (erda tersebut diharapkan

membawa semacam anginsegar bagi calon in"estor dalamarti tidak memberatkan

D. I&PLE&ENTASI PERDA

. &pakah bagi pelaksanaan (erda

memerlukan biaya dantambahan personil serta saranayang harusdisiapkan%dibebankan kepada(emerintah Daerah

a. #emerlukan biaya tambahan

bagi penyiapan personil dan fasilitaspendukungnya

d. (erda yang ada hanya sebatasmengatur tata cara pelaksanaannya,belum menjadi prioritas agar (erdatersebut benar-benar menarik bagimasyarakat

b. 0anya memerlukan penyiapan

personil tanpa tambahan fasilitas

a. #emerlukan biaya tambahan bagi

penyiapan personil dan fasilitaspendukungnya

a. #emerlukan biaya

tambahan bagi penyiapanpersonil dan fasilitaspendukungnya

'. Sejauh mana kesiapan

kelembagaan dalammelaksanakan (erda tersebut

a. elah dipersiapkan pada saat

penyusunan naskah akademis dan4ancangan (erda

c. Dipersiapkan pada saat

pembahasan 4ancangan (erda diD(4D setempat


pembahasan 4ancangan (erda diD(4D setempat


pembahasan 4ancangan (erdadi D(4D setempat

>. Sejauh mana kesiapan SD#

dalam melaksanakan (erdatersebut

b. #enambah ketrampilan personil yang

ada melalui pelatihan khususc. Belum ada personil yang mampu

membuat studi kelayakan usahain"estasi untuk konsumsi in"estor

b. #enambah ketrampilan personil

yang ada melalui pelatihan khusus


yang ada melalui pelatihan khusus


yang ada melalui pelatihankhusus

/. &pakah (erda tersebut mudahdilaksanakan

a. #udah karena sederhana dan jelastatacara pelaksanaannya



-----

C. Sejauh mana efekti"itas

pelaksanaan (erda tersebut

d. 7fektif karena (erda yang ada hanya

sedikit

a. 7fektif karena cukup proses

konsultasi publik dan sosialisasinyab. 7fektif karena transparan dan adil

bagi kepentingan semua pihak

c. 7fektif karena jelas tata cara

pelaksanaannya

c. 7fektif karena jelas tata cara

pelaksanaannya

6. 0ambatan-hambatan apa yang

dihadapi%mungkin dihadapidalam pelaksanaan (erdatersebut

b. (ersonil yang tidak cakap sertafasilitas pelayanan publik yang tidakmemadai

c. Kurang sosialisasi b. (ersonil yang tidak cakap sertafasilitas pelayanan publik yangtidak memadai

d. Kurangnya personil untuk

mensosialisasi dan memungutretribusi (erda tersebut karenaharus dilakukan dari pintu ke

Laporan Akhir >6


43/82

pintu perusahaan

5. Sejauh mana koordinasi yang

telah%akan dilakukan dalampelaksanaan (erda

a. elah melibatkan kerjasamadan dukungan semua instansi terkait

d. #asyarakat perlu diajak mem-folloup pelaksanaan (erda, tidak hanya

setelah (erda berjalan aspirasimasyarakat berhenti

a. elah melibatkan kerjasama dan

dukungan semua instansi terkaitd. Koordinasi dengan instansi terkait%

dinas teknis

a. elah melibatkan kerjasama dan

dukungan semua instansi terkait

. Seberapa besar biaya

kepatuhan dalam melaksanakan

(erda tersebut

d. idak tahu c. ;ukup besar, karena pengenaan

pajak dan restribusi khusus

d . Kewaj aran sesua i (erda d. Kepa tuhannya cukup tetapi

diperlukan suatu kegigihan daripersonil untuk memungutnya

2. Sejauh mana tindakan-tindakan

yang telah ditempuh untukmemastikan kepatuhan danpenegakan regulasi

idak tahu a.(enerapan sanksi yang tegas d. #elalui pendekatan

persuasif

d. Kita lakukan pendekatan secara

kekeluargaan dan diberikanpembinaan agar menekan parapengusaha untuk mau memenuhipembayaran restribusi

. &pakah saudara memiliki

saran-saran khusus bagiperbaikan implementasi (erdadi bidang perijinan in"estasi

Ketika (erda tersebut mengalamihambatan, maka stakeholder diajakmengkaji ulang

- Sosialisasi (erda pada wargamasyarakat

- (enerapan sanksi yang tegas- 7fektif, transparan, adil bagi

kepentingan semua pihak

Dengan persyaratan yang mudah,biaya yang ringan diharap parain"estor untuk berin"estasi

-----

E. EVALUASI, &ONITORINGDAN U&PAN BALIK

. Kriteria-kriteria apa yang dapat

digunakan untuk menge"aluasikeberhasilan ? kegagalanpelaksanaan (erda di Bidang1n"estasi

d. Kepastian usaha yang diciptakan a. ingkat kepatuhanb. Biaya dan manfaat yang ditimbulkanc. 7fisiensi pelaksanaan

b. Biaya dan manfaat yang ditimbulkand. Kepastian usaha yang diciptakan

a. ingkat kepatuhanc. ingkat kepatuhand. Kepastian usaha yang diciptakan

'. Sejauh mana sikap parapemangku kepentingan terhadapkeberadaan dan pelaksanaan(erda tersebut

b. #endukungg. mendukung sebagai pelaksana tugas,

belum ada upaya yang signifikan agarin"estor benar-benar maumenanamkan modalnya

b. #endukungd. &ktife. (roaktif

b. #endukung c. (asif

>. Sejauh mana hasil e"aluasi telahdan%atau akan digunakan untukmemperbaiki (erda tersebut,baik pada tataran proses

d. idak tahu a. Dilakukan sebagai bahan mauskanguna melakukan re"isi

b. Dilakukan untuk memperbaikiimplementasi (erda

a. Dilakukan sebagai bahan masukanguna melakukan re"isi

a. Dilakukan sebagai bahanmasukan guna melakukan re"isi

Laporan Akhir >5


44/82

prosedur: substansi: maupun

pelaksanaan

/. ;ara dan langkah-langkah apayang ditempuh dalam melakukanpemantauan terhadappelaksanaan (erda tersebut

d. idak tahu a. #elalui e"aluasi secara reguler

b. #elalui umpan balik darimasyarakat dan dunia usaha

d. #elalui e"aluasi secara koordinatifdengan instansi terkait

b. #elalui umpan balik dari

masyarakat dan dunia usaha

a. #elalui e"aluasi secara reguler

C. Bagaimana sistem yang

dikembangkan untukmengefektifkan prosespemantauan

----- a. (embentukan tim pemantaukhusus

b. (embentukan tim untuk menjaringopini masyarakat

c. #engefektifkan kelembagaan yang

sudah adad. Berdasarkan pengaduan

masyarakat

----

6. Bagaimanamemperlakukan umpan balikfeedback! yang diberikan olehstakeholders menyangkutproses%prosedur: substansi: danpelaksanaan (erda sebagaiupaya perbaikannya

a. Benar-benar dijadikan dasar e"aluasisecara keseluruhan bagiperbaikannya

a. Benar-benar dijadikan dasare"aluasi secara keseluruhan bagiperbaikannya

b. 0anya digunakan untuk perbaikanimplementasinya

c. 0anya digunakan untukmelakukanre"isi secara substantif

a. Benar-benar dijadikan dasare"aluasi secara keseluruhan bagiperbaikannya

-----

5. &pakah saran-saran khususyang ingin Saudara sampaikandalam penyempurnaan sisteme"aluasi, pemantauan dan ujpanbalik terhadap (erda perijinanin"estasi

Selama ini stakeholder belum pernah

diajak untuk menge"aluasi danmemonitor pelaksanaan (erda, terbataspemangku saja

----- ----- -----

Laporan Akhir >


45/82

&ATRIKS KUESIONER DI JEPARA KAJIAN DIAGNOSTIK PERDA DIBIDANG PERIJINAN INVESTASI

PERTAN+AAN HU&AS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATENBAGIAN HUKU& SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN-EDEP JEPARA

B. PROSES DAN PROSEDURPEN+USUNAN PERDA

. &pakah ada studi%naskah akademisyang digunakan sebagai dasar bagipenyusunan (erda 1n"estasi

c. idak ada naskah akademis tetapi ada hasilkajian dan penelitian sebelumnya.

c. idak ada naskah akademis tetapi ada hasilkajian dan penelitian sebelumnya.

-----

'. &pakah dasar hukum dari penyusunan(erda tersebut c. *ndang-undang Sektora l lai nnya b. *ndang-undang ten tang (emerin tahan Daerahc. *ndang-undang Sektoral lainnya -----

>. &pakah kebijakan dasar yang melandasipenyusunan (erda tersebut

c. *paya (enerbitan Kegiatan 1n"estasi a. *paya meningkatkan kesejahteraan masyarakatsetempat

b. (eningkatan (endapatan &sli Daerah (&D!c. *paya (enerbitan Kegiatan 1n"estasi

a. *paya meningkatkan kesejahteraanmasyarakat setempat

b. (eningkatan (endapatan &sli Daerah(&D!

c. *paya (enerbitan Kegiatan 1n"estasi

/. &pakah (erda tersebut telah disusunsesuai dengan kebijakan nasional dibidang in"estasi

a. Sesuai dengan kebijakan in"estasi nasional a. Sesuai dengan kebijakan in"estasi nasionalc. Sesuai dengan kebijakan in"estasi daerah

-----

C. Sejauh mana keterlibatan masyarakatdalam proses penyusunan (erda

d. (ada tahap sosialisasi (erda c. (ada tahap sosialisasi (erda d. (ada tahap sosialisasi (erda

6. ujuan utama apa yang hendak dicapai

oleh (erda tersebut


c. #enggalang sumber-sumber (endapatanDaerah


b. #enertibkan in"estasi di daerahc. #enggalang sumber-sumber (endapatan


c. #enggalang sumber-sumber (endapatanDaerah

Laporan Akhir >2


46/82

Daerah

d. #elindungi kepentingan #asyarakat setempat

5. &pakah naskah rancangan (erda telahdikonsultasikan dan%atau disosialisasikankepada stakeholders serta pihak-pihaklain yang kemungkinan terkena dampak%implikasi dari (erda tersebut

a. elah dikonsultasikan dengan instansi terkait

saja

a. elah dikonsultasikan dengan instansi terkait

saja

-----

. &pakah terhadap rancangan (erdatelah dilakukan langkah harmonisasi dansinkronisasi, baik dengan peraturan

"ertikal maupun horisontal

b. 0armonisasi dan sinkronisasi horisontal di

daerah dan "ertikal dengan (emerintah (ro"insi

b. 0armonisasi dan sinkronisasi horisontal di

daerah dan "ertikal dengan (emerintah(ro"insi

-----

2. &pakah proses pembahasan4ancangan (erda telah dilaksanakansecara transparan dan terbuka

a. Sudah, melalui pembahasan dengan D(4D dan' tahun '/tentang (emerintahan Daerah

-----

. &pakah (erda tersebut telahmemenuhi prinsip-prinsip regulasiyang baik transparan, terbuka danakuntable!

a. Sudah, berdasarkan aturan yang berlaku a. Sudah, berdasarkan aturan yang berlaku -----

'. &pakah jumlah (erda yang ada telahcukup untuk menunjang kegiatanin"estasi

a. Sudah mengatur berbagai kegiatan in"estasiyang ada

a. Sudah mengatur berbagai kegiatan in"estasiyang ada

b. Belum mengatur hal-hal yang dibutuhkanpelaku usaha

c. Belum mengakomodir kepentingan

masyarakat

>. &pakah saudara memiliki saran-sarankhusus bagi penyermpurnaan prosesdan tata cara penyusunan (erda yangterkait dengan perijinan in"estasipenanaman modal!

----- (erlu adanya konsistensi (emeritah (usat demimenyempurnakan (eraturan%(edoman di bidang1n"estasi- 0=B di atas 0(L) Depdagri boleh

diagunkan, Depkeu tidak boleh- (( >%'5 (emerintah (usat berpendapat

bahwa kewenangan (emerintah (usat terbataspada pertambangan golongan ;

. *ntuk prosespenyempurnaan (erda% penyusunannyadiharapkan melibatkan stakeholder yangakan terkena dampak dari (erda tersebut.

'. Sosialisasi

4aperda in"estasi sebelum menjadi (erdamelalui


47/82

%. SUBSTANSI PERDA

. (roblematik apa yang hendak

diselesaikan oleh (erda tersebut

----- a. Ketidakpastian hukumb. Ketidaktertiban pelaksanaan in"estasi

b. Ketidaktertiban pelaksanaan in"estasi

'. ujuan spesifik apa yang hendak dicapai

dengan pemberlakuan (erda tersebuta. #eningkatkan (endapatan Daerah guna

mendukung &(BD dan (embangunan Daerah

a. #eningkatkan (endapatan Daerah guna

mendukung &(BD dan pembangunan daerahb. #enertibkan tata laksana kegiatan *saha di

daerah

c. #emudahkan kegiatan in"estasi di daerah

a. #eningkatkan (endapatan Daerah guna

mendukung &(BD dan pembangunandaerah

b. #enertibkan tata laksana kegiatan *sahadi daerah

c. #emudahkan kegiatan in"estasi di daerah

>. &pakah (erda tersebut memuat solusiterhadap problema yang dihadapi

a. #emuat sol usi yang komprehensif a. #emuat so lusi yang komprehensif -----

/. &pakah ada alternatif lain di luar (erdayang dapat dilakukan dalammenyelesaikan problema yangdihadapi

b. #emudahkan pelayanan publik melalui

koordinasi kelembagaan

a. #elaksanakan aturan yang ada secara lebih

efektifc. #eningkatkan sosialisasi

b. #emudahkan pelayanan publik melalui

koordinasi kelembagaan

C. &pakah (erda tersebut ramah tidakmenghambat! kegiatan perdagangandan in"estasi

a. Sesuai dengan kebutuhan dunia usaha c. #encipatakan persaingan yang sehatd. #enciptakan kepastian usaha

c. #encipatakan persaingan yang sehatd. #enciptakan kepastian usaha

6. &pakah (erda tersebut menimbulkanbeban tambahan bagi sektor swasta

e. idak, sudah sesuai dengan kebutuhandunia usaha

e. .idak b. Sulit diimplementasikan dan tidak jelasmekanisme pengawasannya

5. &pakah (erda tersebut berpotensimembebani masyarakat

d. idak, (erda bertujuan menciptakan kepastianusaha dan legalitas usaha

d. .idak b. idak tranparan dan tidak melalui proseskonsultasi publik yang memadai

. &pakah (erda tersebut harmonis dansinkron dengan peraturan lainnya

d. Sudah sinkron d. Sinkronkan peraturan di atasnya ----

2. &pakah (erda tersebut mengandungmateri muatan yang bersifatdiskriminatif

d. idak diskriminatif d. idak diskriminasif -----

. &dakah analisis terhadap dampak

dari regulasi tersebut terhadapberbagai kepentingan stakeholders

d. Dilakukan pada saat pembahasan 4ancangan

(erda dengan D(4D setempat

b. Dilakukan pada saat penyusunan draft (erda

c. Dilakukan pada saat konsultasi denganpemangku kepentingan

d. Dilakukan pada saat pembahasan 4ancangan(erda dengan D(4D setempat

*****

. &pakah saudara memiliki kriteria

tertentu sebagai saran bagi perbaikansubstansi (erda 1n"estasi

----- Dalam penyusunan aturan pelaksanaan **'%'2 perlu diberikan kewenangan pada daerahuntuk mengatur%menetapkan pajak%restribusi

- Substansi (erda harus bisamenumbuhkan iklim in"estasi yangkondusif

Laporan Akhir /


48/82

sesuai potensi yang ada - 0arus memangkas%memperpendek rantaibirokrasi di bidang perijinan

- #eminimalisir hight cost economy- &danya kepastian hukum

D. I&PLE&ENTASI PERDA

. &pakah bagi pelaksanaan (erdamemerlukan biaya dan tambahanpersonil serta sarana yang harus

disiapkan%dibebankan kepada(emerintah Daerah

b. 0anya memerlukan penyiapan personil tanpa

tambahan fasilitas

a. #emerlukan biaya tambahan bagi penyiapan

personil dan fasilitas pendukungnya

a. #emerlukan biaya tambahan bagi

penyiapan personil dan fasilitaspendukungnya

'. Sejauh mana kesiapan kelembagaan

dalam melaksanakan (erda tersebut

c. Dipersiapkan pada saat pembahasan

4ancangan (erda di D(4D setempat

a. elah dipersiapkan sebelum penyusunan

naskah akademis dan 4ancangan (erda-----

>. Sejauh mana kesiapan SD# dalam

melaksanakan (erda tersebutb. #enambah ketrampilan personil yang ada

melalui pelatihan khusus

b. #enambah ketrampilan personil yang ada

melalui pelatihan khusus

b. #enambah ketrampilan personil yang ada

melalui pelatihan khusus/. &pakah (erda tersebut mudah

dilaksanakan

a. #udah karena sederhana dan jelas tatacara

pelaksanaannya

a. #udah karena sederhana dan jelas tatacara

pelaksanaannya

-----

C. Sejauh mana efektifitas pelaksanaan

(erda tersebut

b. 7fektif karena transparan dan adil bagi

kepentingan semua pihak

c. 7fektif karena jelas tata cara pelaksanaannya -----

6. 0ambatan-hambatan apa yang

dihadapi% mungkin dihadapi dalampelaksanaan (erda tersebut

c. Kurang sosialisasi b. (ersonil yang tidak cakap serta fasilitaspelayanan publik yang tidak memadai

c. Kurang sosialisasi

-----

5. Sejauh mana koordinasi yang telah%akan

dilakukan dalam pelaksanaan (erda

a. elah melibatkan kerjasama dan dukungan

semua instansi terkait

a. elah melibatkan kerjasama dan dukungan

semua instansi terkaitb. elah melibatkan masyarakat dalam

pengawasannya

c. idak jelas aturan main dalam proses

koordinasi

. Seberapa besar biaya kepatuhan dalammelaksanakan (erda tersebut

c. ;ukup besar, karena pengenaan pajak danrestribusi khusus

d. Disesuaikan dengan kemampuan masyarakat -----

2. Sejauh mana tindakan-tindakan yangtelah ditempuh untuk memastikankepatuhan dan penegakan regulasi

a. ( enerapan sanksi yang tegas d. ( embinaan dan penerapan sanksi secarabertahap

-----

. &pakah saudara memiliki saran-sarankhusus bagi perbaikan implementasi(erda di bidang perijinan in"estasi

- (erlu dilakukan sosialisasi yang lebihkomprehensif

- (enerapan sanksi yang tegas dan transparan

(eningkatan kesadaran masyarakat untuk tertibperijinan

- (enyiapan infrastuktur kelembagaan danpenyiapan SD# yang berada di lapangan

- &turan main yang jelas

Laporan Akhir /'


49/82

E. EVALUASI, &ONITORING DANU&PAN BALIK

. Kriteria-kriteria apa yang dapatdigunakan untuk menge"aluasikeberhasilan ? kegagalan pelaksanaan(erda di Bidang 1n"estasi

b. B iaya dan manfaat yang di ti mbul kan a. ingka t kepa tuhand. Kepastian usaha yang diciptakan

c. 7fi siensi pelaksanaand. Kepastian usaha yang diciptakan

'. Sejauh mana sikap para pemangkukepentingan terhadap keberadaan danpelaksanaan (erda tersebut

b. #endukung b. #endukungd. &ktif

c. (asif

>. Sejauhmana hasil e"aluasi telahdan%atau akan digunakan untukmemperbai (erda tersebut, baik padatataran proses%prosedur: substansi:maupun pelaksanaan

b. Dilakukan untuk memperbaiki implementasi(erda

a. Dilakukan sebagai bahan masukan gunamelakukan re"isi

b. Dilakukan untuk memperbaiki implementasi(erda

-----

/. ;ara dan langkah-langkah apa yangditempuh dalam melakukan pemantauanterhadap pelaksanaan (erda tersebut

a. #elalui e"aluasi secara reguler b. #elalui umpan balik dari masyarakat dan duniausaha

d. #elalui e"aluasi secara koordinatif denganinstansi terkait

-----

C. Bagaimana sistem yang dikembangkanuntuk mengefektifkan prosespemantauan

----- a. (embentukan tim pemantau khususc. #engefektifkan kelembagaan yang sudah ada

-----

6. Bagaimana memperlakukan umpan balikfeed-back! yang diberikan olehstakeholders menyangkut proses%prosedur: substansi: dan pelaksanaan(erda sebagai upaya perbaikannya

----- Dijadikan untuk menge"aluasi personal, substansimaupun pelaksanaan

-----

5. &pakah saran-saran khusus yang inginSaudara sampaikan dalam

penyempurnaan sistem e"aluasi,pemantauan dan umpan balik terhadap(erda perijinan in"estasi

----- (erlu dibentuk im 7"aluasi yang melibatkanlintas sektor

-----

Laporan Akhir />


50/82

5Laporan Akhir

. Ha!l Penel!t!an d! K'ta &anad'

(ada kunjungan lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 6 s%d +o"ember '2 ke #enado untuk

kepentingan penelitian Kajian Diagnostik (erda, im telah menemui pihak-pihak terkait sebagaimana

direncanakan dalam kuesioner yang telah disebarkan. &dapun Satuan Kerja (erangkat Daerah SK(D!

yang dapat ditemui secara langsung adalah )

. (riamos, S0. ##. Kepala Bagian (erundang-undangan, Bagian 0ukum!

'. Dra. 0j Saritje #okoginta Kepala Bagian (enanaman #odal!

>. Drs.


51/82

6) Saat ini (emkot #anado sedang mendesain kerjasama dengan 81;& 8epang! dibidang

(endidikan serta (enelitian pada bidang-bidang lainnya, oleh karenanya bahasa jepang di

jadikan bagian dari kurikulum pada Sekolah #enangah (ertama di Kota #anado.

7) #ekanisme yang digunakan dalam pembahasan (erda yang bermasalah adalah melalui

hearing antara D(4D dengan (emkot.

b. Dinas 1nfokom)

1) (erda terkait kewenangan 1nfokom adalah mengenai 4etribusi *saha (erfilman. &da

keberatan dari pelaku usaha terhadap pemberlakuan perda ini, berkaitan dengan efektifitasnya

(erda ini seharusnya diimplementasikan dalam (eraturan 3alikota. 1nfokom telah mengajukan

re"isi atas (erda ini, akan tetapi belum dibahas pada legislatif.

2) Kepala Dinas 1nfokom adalah SK(D yang menampung berbagai keluhan masyarakat terkait

kebijakan pemkot #anado melalui pemanfaatan radio setempat.

3) Dalam pembahasan (erda, stakeholder tidak dilibatkan.

4) (erda disusun dengan tujuan realistis, yakni meningkatkan (&D.

5) Dinas 1nfokom pernah diikutsertakan dalam sosialisasi khususnya (erda mengenai

(engelolaan Sampah, selebihnya tidak dilibatkan.

6) (ers terlalu subjektif dalam menyebarkan berita dan informasi kepada masyarakat, sehingga

menyebabkan masyarakat tidak memperoleh informasi yang penuh tentang keberlakuan suatu

(erda.

7) Dalam upaya efektifitas perda agar dilaksanakan secara sadar oleh masyarakat, diperlukan

adanya perubahan &ind Set terhadap masyarakat.

8) *ntuk menjawab berbagai permasalahan terkait (erda, belum ada forum yang

ditetapkan%dilaksanakan untuk itu.

9) Dari hasil e"aluasi ada beberapa hal yang mengemuka, yakni )


52/82

kepada

(kajian diagnostik peraturan daerah di bidang perijinan investasi) 2009

Documents