KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUANPELAKSANAAN UNDANG-UNDANGNOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANGPENANGGULANGAN BENCANA

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-UndangBadan Keahlian DPR RI

April 2017 s.d Juni 2017

DASAR HUKUM

UU no. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Perpres No. 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderaldan Badan Keahlian DPR RI

Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib

Peraturan Pimpinan DPR RI No. 1 Tahun 2015 tentangPelaksanaan Dukungan Keahlian Badan Keahlian DPR RI

Peraturan Sekjen DPR RI No. 6 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan BadanKeahlian DPR RI

PELAKSANAAN PEMANTAUAN UU PENANGGULANGAN BENCANA

POTENSI BENCANA DI INDONESIA

Sumber : geospasial.bnpb.go.id

UNDANG-UNDANG PENANGGULANGAN BENCANA SEBAGAI PAYUNG HUKUM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Upaya menyeluruh dan proaktif dimulai

dari pengurangan risiko bencana,

tanggap darurat, dan rehabilitasi serta

rekonstruksi;

2. Upaya yang dilakukan bersama oleh

pemangku kepentingan dengan peran dan

fungsi yang saling terlengkapi

3. Bagian dari proses pembangunan untuk

mewujudkan ketahanan (resilience)

terhadap bencana.

Narasumber

Diskusi dengan NarasumberTanggal Narasumber Dihadiri oleh Masalah/Saran

11 April2017

BNPB Drs. JunjunganTambunan, M.E(Direktur TanggapDaurat BNPB) danLilik Kurniawan, S.T.,M.Si. (DirekturPengurangan RisikoBencana BNPB)

Kedudukan BNPB dalam UU Penanggulangan Bencana

sebagai lembaga nonkementerian teknis belum efektif dalam

melakukan fungsi koordinasi kementerian terkait dalam

upaya penanggulangan bencana. perlu dipertimbangkan

mengenai usulan kedudukan BNPB untuk menjadi

Kementerian Teknis Kebencanaan agar ada garis komando

yang langsung kepada BPBD, memiliki personel tersendiri,

dan pengalokasian anggaran kebencanaan yang terpisah

untuk efektifitas pelaksanaan penanggulangan bencana.

11 April 2017

KementerianKesehatan

Dr. Achmad Yurianto(KapusPenanggulanganKrisis Kesehatan)

Berdasarkan PP No. 21 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (selanjutnya

disebut PP Penyelenggaraan PB) dalam Pasal 23 disebutkan

bahwa penentuan status tanggap darurat bencana

dilaksanakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai

dengan status bencana. Dalam beberapa hal, pasal ini

menyulitkan Kemenkes dalam mengurangi risiko krisis

kesehatan untuk wilayah yang belum menetapkan tanggap

darurat bencana tapi sudah berpotensi untuk terjadinya krisis

kesehatan. Untuk itu Kemenkes mendorong ketersediaan

anggaran untuk kondisi krisis kesehatan (terutama belum

masuk kategori bencana) di Kemenkes dan Dinas Kesehatan

(selanjutnya disebut Dinkes) di daerah sebagai upaya

preventif, advokasi pengurangan risiko kesehatan serta

tanggap darurat

Diskusi dengan NarasumberTanggal Narasumber Dihadiri oleh Masalah/Saran

11 April

2017

Basarnas Agung Prasetyo (Karo

Hukum dan Kepegawaian)

Haris (Bagian Hukum dan

Kerjasama) dan Romali

(Bagian Operasi SAR)

a. Terjadinya egosektoral antar lembaga sehingga

perlu ada kejelasan mengenai koordinasi di daerah.

b. Dalam upaya penanggulangan bencana, yang

dibutuhkan tidak hanya pola koordinasi tetapi juga

pola komando.

12 April

2017

Kementerian

Sosial

Dr. Harapan L. Gaol

(Direktur Perlindungan

Sosial Korban Bencana

Sosial)

a. Pemahaman pasal yang berbeda-beda oleh para

pemangku kepentingan.

b. Renas-PB 2015-2019 sebagai panduan

penyelenggaran penanggulangan bencana nasional

dan daerah belum ditetapkan.

Diskusi dengan Narasumber

Tanggal Narasumber Dihadiri oleh Masukan/Saran

13 April

2017

Pakar Hukum

Kemasyarakatan

Heru Susetyo, S.H.,

LL.M., M.Si, Ph.D.

a. Permasalahan didalam UU Penanggulangan

Bencana adalah mengenai definisi bencana yang

sudah tidak mampu mengakomodir lagi

permasalahan bencana yang saat ini terjadi, seperti

contoh pada masa sekarang banyak bencana yang

timbul diakibatkan oleh manusia (man-made

disaster) dan faktor perubahan iklim.

b. UU Penanggulangan Bencana juga belum

mengakomodir mengenai standard pelayanan

minimum ketika masa tanggap darurat.

c. UU Penanggulangan Bencana maupun peraturan

daerah harus diharmonisasikan dengan standard-

standard yang telah ditetapkan secara

internasional.

d. UU Penanggulangan Bencana juga belum memuat

mengenai pengungsian. Perlu pengaturan khusus

mengenai pengungsi internal dan pengungsi

internasional.

Diskusi dengan NarasumberTanggal Narasumber Dihadiri oleh Masukan/Saran

17 April

2017

Ahli Geofisika DR. Surono

(Ahli Geofisika

dan Tenaga Ahli

Kementerian

ESDM Bidang

Kebencanaan

a. Dalam penanggulangan bencana dalam kondisi

tanggap darurat seharusnya harus ada one man one

command‖ di lokasi bencana yang mampu

mengorganisasi semua kekuatan.

b. Perubahan UU Penanggulangan Bencana untuk

memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat

yang berada di kawasan rawan bencana sudah saatnya

untuk dilakukan perbaikan karena keperluan legislasi

penanganan kebancanaan sudah mendesak. Harus pula

disinkronkan antara UU Penanggulangan Bencana

dengan UU Penataan Ruang, dan undang-undang

lainnya yang menyangkut lingkungan alam dan

kaitannya dengan bencana alam. Perlu ada pembagian

yang tegas, terukur dan akuntabel siapa (instansi)

berbuat apa sebelum, pada saat bencana dan

pascabencana.

c. Pengelolaan keuangan penanggulangan bencana

sebaiknya diatur dalam undang-undang agar lebih

transparan serta akuntabel. Demikian Juga media yang

meliput berita terkait bencana yang terjadi hendaknya

melalui satu pintu

Diskusi dengan NarasumberTanggal / Narasumber Dihadiri oleh Masalah/Saran

18 April

2017

dan 9 Mei

2017

Aksi Cepat

Tanggap

(ACT)

Joko Hardi dan

M. Insan

Nurrohman

(Vice President

of Humanity

Network)

a. Masing-masing kementerian/lembaga/instansi saling

bersaing untuk menjadi leading sector penanggulangan

bencana pada saat UU Penanggulangan Bencana telah

diundangkan.

b. Kelembagaan BNPB adalah setara dengan menteri yang

dibawah kementerian koordinator, sehingga BNPB sulit

berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait

kebencanaan.

c. Belum semua daerah memiliki BPBD, data saat ini hanya

ada 399 BPBD di tingkat provinsi/kabupaten/kota, dan

sekitar 74 daerah yang belum memiliki BPBD.

28 April

2017

Kementerian

Kelautan

Dan Perikan

Dr. Hendra

Yusran Siry

(Kepala

Subdirektorat

Mitigasi

Bencana dan

Adaptasi

Perubahan Iklim

Direktorat

Pendayagunaan

Pesisir)

a. Ditjen Pengelolaan Ruang Laut mempunyai tugas

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di

bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan

keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-

pulau kecil. UU PWP3K memiliki keterkaitan dengan UU

Penanggulangan Bencana karena dari sisi substansi

mengatur mengenai mitigasi bencana yang merupakan salah

satu tahapan dalam penyelenggaraan penanggulangan

bencana.

b. UU Penanggulangan Bencana, mitigasi adalah serangkaian

upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui

pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan

kemampuan menghadapi ancaman bencana. Dalam

implementasinya mitigasi bencana masih belum dijadikan

suatu unsur utama dalam perencanaan wilayah.

Diskusi dengan narasumberTanggal / Narasumber Dihadiri oleh Masalah/Saran

4 Mei

2017

Kementerian

Agraria dan

Tata Ruang

Budi Santosa, S.T.,

M.T. (Kasubdit

Direktorat Penataan

Kawasan Dirjen

Tata Ruang)

a. Tidak ada tanah yang dicadangkan

oleh negara untuk relokasi bencana

b. Belum ada dana kontijensi untuk

Kawasan Rawan Bencana (KRB)

Prabencana

8 Mei

2017

Palang

Merah

Indonesia

(PMI)

Teguh Widodo a. UU Penanggulangan Bencana belum

mengakomodir perubahan Iklim

sebagai penyebab bencana

b. Dibutuhkan alokasi khusus untuk

Pengurangan Resiko Bencana dengan

persentase yang jelas dalam regulasi

Daerah Pemantauan

UNDANG-UNDANG TERKAITNo. Undang-Undang Terkait

1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23

Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1960

tentang Perubahan Pasal 43 Ayat (5) Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang

Keadaan Bahaya

2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan

Uang Atau Barang

3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit

Menular

4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

Gedung

5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional

Indonesia

6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi,

Klimatologi dan Geofisika

UNDANG-UNDANG TERKAITNo Undang-Undang Terkait

8 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Rakyat

12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan

Konflik Sosial

13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah

14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

UNDANG-UNDANG TERKAIT

No Undang-Undang Terkait

15 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan

Pertolongan

16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang

Disabilitas

ASPEK SUBSTANSI

ASPEK SUBSTANSI

MULTI TAFSIR

TUMPANG TINDIH KEWENANGAN STRUKTURAL

ADANYA KETENTUAN YANG HARUS MENYESUAIKAN DENGAN DINAMIKA KEBUTUHAN

MASYARAKAT

Adanya Ketentuan Yang Harus MenyesuaikanDengan Dinamika Kebutuhan Masyarakat

Pasal Saran

Pasal 1 angka 2"Bencana alam adalah bencana yangdiakibatkan oleh peristiwa atauserangkaian peristiwa yang disebabkanoleh alam antara lain berupa gempa bumi,tsunami, gunung meletus, banjir,kekeringan, angin topan, dan tanahlongsor”.

Pasal ini belum memuat perkembangan faktorperubahan iklim sebagai salah satu sebab bencanaalam.

Pasal 1 angka 4“Bencana sosial adalah bencana yangdiakibatkan oleh peristiwa atauserangkaian peristiwa yang diakibatkanoleh manusia yang meliputi konflik sosialantarkelompok atau antarkomunitasmasyarakat, dan teror.”

Meskipun dalam UU Penanggulangan Bencanamemberikan definisi mengenai bencana sosial, namunpengaturan secara komprehensif untuk bencana sosialtidak ditemukan dalam UU Penanggulangan Bencana.

Pasal 4Pasal 4 UU Penanggulangan Bencana memuattentang tujuan penanggulangan bencana yaitu, a. Memberikan perlindungan kepada

masyarakat dari ancaman bahaya;b. Menyelaraskan peraturan perundang-

undangan yang sudah ada;c. Menjamin terselenggaraanya

penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;

d. Menghargai budaya lokal;e. Membangun partisipasi dan kemitraan

publik dan swasta;f. Mendorong semangat gotong royong,

kesetiakawanan, dan kedermawanan; dang. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tujuan penanggulangan bencana tersebut masihbelum mengatur mengenai penguatan danpeningkatan kapasitas masyarakat dalammenghadapi bencana sehingga menjadimasyarakat tangguh bencana. Kesiapan danketangguhan masyarakat dalam menghadapibencana menjadi faktor penting dalammenetapkan status bencana, jika masyarakattelah memiliki kesiapan dan kemampuanmenghadapi bencana maka risiko bencana dapatdiminimalisir. Dengan demikian diperlukanpengaturan tujuan penanggulangan bencana yangakan meningkatkan kemampuan dan kemandirianmasyarakat.

Pasal 5“Pemerintah dan pemerintah daerah menjadipenanggung jawab dalam penyelenggaraanpenanggulangan bencana.”

Perlu dipertimbangkan memasukkanpemerintahan desa turut bertanggungjawabdalam penyelenggaraan penanggulangan bencanasebagai bentuk kewenangan yang ditugaskan olehpemerintah dalam Pasal 19 UU Desa.

Multitafsir dalam UU Penanggulangan Bencana

Pasal Saran

Pasal 5“Pemerintah dan pemerintah daerahmenjadi penanggung jawab dalampenyelenggaraan penanggulanganbencana”

Perlu dipertimbangkan memasukkan pemerintahan desaturut bertanggungjawab dalam penyelenggaraanpenanggulangan bencana sebagai bentuk kewenanganyang ditugaskan oleh pemerintah dalam Pasal 19 UUDesa.

Pasal 6 huruf e“pengalokasian anggaranpenanggulangan bencana dalamanggaran pendapatan dan belanja negarayang memadai”

Pasal 6 huruf e UU Penanggulangan Bencana tidakmemiliki parameter yang jelas dan dapat mengandungbanyak arti (multitafsir). Penetapan jumlah alokasianggaran dalam UU Penanggulangan Bencana memilikikekurangan dan kelebihan.

Pasal 7 ayat (3)“Ketentuan lebih lanjut mengenaipenetapan status dan tingkatan bencanasebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dengan peraturan presiden.”

Belum dilaksanakannya amanat Pasal 7 ayat (3) UUPenanggulangan Bencana tentang penetapan status dantingkatan bencana mengakibatkan perbedaanpenerapannya berbeda-beda di daerah terkait hal ini.Berdasarkan pemantauan di daerah, terdapat beberapaprovinsi yang sudah berinisiatif mengatur soalpenetapan status dan tingkat bencana melaluikewenangan kepala daerahnya (gubernur) denganmengeluarkan Peraturan Gubernur.

Pasal 8 huruf d“pengalokasian dana penanggulanganbencana dalam anggaran pendapatanbelanja daerah yang memadai”

frasa “memadai” pada Pasal 8 huruf d UU PenanggulanganBencana dalam kalimat “pengalokasian danapenanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan danbelanja negara yang memadai” bersifat multitafsir. Hal inikarena frasa “memadai” tidak memiliki ukuran pasti dandapat mengandung banyak arti. Oleh karena itudirekomendasikan agar frasa “memadai” tersebut diberikanpenjelasan bahwa alokasi anggaran yang memadai tersebutseberapa besar angka atau persentasenya.

Pasal 21 huruf a“Badan penanggulangan bencana daerahmempunyai tugas: a. menetapkan pedomandan pengarahan sesuai dengan kebijakanpemerintah daerah dan Badan NasionalPenanggulangan Bencana terhadap usahapenanggulangan bencana yang mencakuppencegahan bencana, penanganan darurat,rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dansetara”

Terkait dengan frasa “penanganan darurat” dalam Pasal 21huruf a dalam pedoman dan pengarahan upayapenanggulangan bencana seharusnya disesuaikan redaksiyang terdapat dalam Pasal 12 huruf a yaitu “penanganantanggap darurat.”

Pasal 36 ayat (2)

“Penyusunan perencanaan

penanggulangan bencana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)

dikoordinasikan oleh Badan”

Dalam ketentuan Pasal 36 ayat (2) ada

frasa “dikoordinasikan oleh Badan”

tetapi dalam Pasal 36 ayat (2) badan

yang dimaksudkan juga tidak

dijelaskan secara rinci dan definisi

Badan juga tidak ditemukan dalam

ketentuan umum

Pasal 38 huruf a

“identifikasi dan pengenalan secara

pasti terhadap sumber bahaya atau

ancaman bencana”

Dalam Pasal 38 UU Penanggulangan

Bencana tersebut terdapat inkonsistensi

penggunaan istilah dalam huruf a, b dan

c yaitu sumber bahaya atau ancaman

bencana. Penggunaan istilah secara

konsisten antara sumber bahaya dan

ancaman bencana menjadi penting

sebab dalam banyak hal inkonsistensi

tersebut dapat menyebabkan perbedaan

tafsiran.

Tumpang tindih kewenanganstruktural

Dari 17 undang-undang yang memilikiketerkaitan dengan UU PenanggulanganBencana, terdapat 10 undang-undangyang memiliki potensi disharmoni yaituPerppu Keadaan Bahaya, UU PengumpulanUang, UU Wabah, UU Penataan Ruang, UUPWP3K, UU Lingkungan Hidup, UU KonflikSosial, UU Pemerintahan Daerah, UUPencarian dan Pertolongan, dan UUKelautan.

ASPEK KELEMBAGAAN

ASPEK KELEMBAGAANA. Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana

BNPB

KementerianKoordinator

KementerianTeknis

ASPEK KELEMBAGAAN• Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana

1. Dibentuk BNPB sebagai lembaga pemerintah nondepartemensetingkat menteri. Adanya egosektoral masing-masingkementerian/lembaga yang terkait dalam penangulangan bencanamenyebabkan fungsi koordinasi yang dimiliki oleh BNPB selama initidak berjalan efektif

2. Dalam pelaksanaannya, pembentukan unsur pengarah sebagaibagian dari BNPB/BPBD masih ditemukan permasalahan yaitu belumterbentuknya unsur pengarah dalam setiap BPBD dikarenakanlamanya proses pemilihan unsur pengarah akibat tumpang tindihkewenangan Sekretaris Daerah sebagai Kepala BPBD sekaligussebagai unsur pengarah. Selain itu pembentukan unsur pengarahjuga membawa konsekuensi terhadap pembebanan anggaran APBD.

3. Amanat UU Penanggulangan Bencana kepada pemerintah daerahuntuk membentuk BPBD tidak sejalan dengan amanat UUPemerintahan Daerah yang memberikan opsi kepada pemerintahdaerah untuk membentuk organisasi perangkat daerah yangberpotensi beririsan dengan kewenangan BPBD. Di beberapadaerah, fungsi penanggulangan bencana digabung dengan dinas-dinas yang berada di lingkup pemerintah daerah setempat dengandua jenis yaitu penggabungan fungsi penanggulangan bencanadengan dinas setempat

ASPEK KELEMBAGAANB. Pelaksanaan fungsi koordinasi BNPB dan BPBD

1. BNPB dan BPBD seharusnya sebagai leading sector, namundalam pelaksanaannya tidak semua bencana ditanganioleh BNPB/BPBD.

2. Pasal 18 ayat (2) menunjuk eselon Ib pada tingkat provinsiyang hanya dimiliki oleh jabatan sekretaris daerah sebagaiex officio kepala BPBD, mengakibatkan berimplikasi padaterhambatnya sekretaris daerah menjalankan tugas secaramaksimal.

3. BPBD yang bukan instansi vertikal dengan BNPB danmerupakan OPD mengakibatkan sulitnya koordinasi danketergantungan terhadap kebijakan pemerintah daerah.

ASPEK KELEMBAGAANC. Manajemen sumber daya manusia BPBD

Sumber daya manusia BPBD yang melaksanakan fungsikoordinasi, fungsi komando dan fungsi pelaksanaandalam penanggulangan bencana sebagaimana diaturdalam pasal 23 ayat (2) UU Penanggulangan Bencanamengharuskan kapasitas dan kapabilitas sumber dayamanusia yang mumpuni. Mutasi sumber daya manusiadan jabatan di BPBD yang menyesuaikan kebutuhanKepala Daerah mengakibatkan SDM terlatih di BPBD sangat terbatas. Kondisi ini berpengaruh terhadapkelancaran pelaksanaan penanggulangan bencana olehBPBD. Diperlukan pengaturan manajemen SDM BPBD yang dapat mendukung pelaksanaan penyelenggaraanpenanggulangan bencana yang terpadu danmenyeluruh.

ASPEK PENDANAAN

ASPEK PENDANAAN

A. Pengaturan tentang Pendanaan

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

• Pendanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana

diatur dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 70 UU.PB.

• Ketentuan mengenai pendanaan penanggulangan

bencana diatur dalam PP Penyelenggaraan PB dan PPPendanaan Bantuan Bencana.

ASPEK PENDANAAN

B. Pengalokasian Dana PenyelenggaraanPenanggulangan Bencana

1. Pendanaan penyelenggaraan penanggulangan

bencana terdapat beberapa hambatan yaitu alokasi

dana penanggulangan bencana yang bergantung pada

kebijakan pemerintah daerah.

2. Kendala pencairan dana siap pakai di daerah.

3. Pengumpulan sumbangan dari masyarakat seringkali

tidak mengajukan izin ke Dinsos.

ASPEK SARANA DAN PRASARANA

ASPEK SARANA DAN PRASARANA

Keterbatasan Alat dan Daya Jangkau

Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki

dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

menjadi problematika yang menyebabkan sulitnya

jangkauan transportasi, komunikasi, hingga distribusi

bantuan.

Pengadaan Alat Pendeteksi Dini Tsunami

Alat peringatan dini tsunami, yang telah dipasang masih

belum mencukupi mengingat besarnya kondisi geografis

dan geologis Indonesia yang berpotensi bencana.

ASPEK SARANA DAN PRASARANA

• Ketersediaan Lahan RelokasiBagaimana merelokasi penduduk dari daerah yang

memiliki potensi bencana tinggi maupun penduduk

yang terkena dampak bencana ke tempat yang

dinilai lebih aman dan memiliki potensi bencanayang lebih rendah.

ASPEK BUDAYA HUKUM

ASPEK BUDAYA HUKUM

1. Peningkatan Kapasitas dan Kemandirian

Masyarakat terhadap Bencana.

2. Peranan Instansi Pada Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana

a. Peranan Kementerian/Lembaga

Terhadap UU Penanggulangan Bencana

b. Kesinambungan Program

Penanggulangan Bencana Antar

Pemangku Kepentingan.

PENUTUP

KESIMPULAN▪ Pelaksanaan UU PB masih belum optimal karena

terdapat kendala/masalah terkait aspek substansi

hukum, kelembagaan sarana dan prasarana,

pendanaan dan budaya hukum.

▪ Masih terdapat permasalahan dalam lingkup norma dan

implementasi substansi. Terdapat permasalahan

terkait multitafsir serta permasalahan tumpang tindih

kewenangan struktural, sehingga diperlukan

adanyapengkajian ulang secara cermat dalam rangka

penguatan instrument hukum penanggulangan bencana

di Indonesia.

KESIMPULANDalam hal penyelenggaraan pendanaan bencana

secara normatif telah diatur dalam UU PB, namun ketika

masuk dalam tahap pelaksanaan (implementasi) terjadi

kendala karena DSP hanya dapat digunakan oleh kuasa

pengguna anggaran/barang BNPB setelah mendapat

penetapan dan persetujuan Kepala BNPB selaku

pengguna anggaran/barang, selain itu pemerintah

daerah dalam mengalokasikan dana penanggulangan

bencana harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Permedagri No. 52

Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016.

REKOMENDASI

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana perlu dilakukan perubahan menyesuaikan dengan

perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

telah ada dengan pengaturan penanggulangan bencana. Pasal-

pasal yang memerlukan perubahan adalah Pasal 1 angka 2,

Pasal 1 angka 4, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 huruf e, Pasal 7 ayat

(3), Pasal 8 huruf d, Pasal 21 huruf a, Pasal 36 ayat (2), Pasal

38 huruf a, serta penambahan mengenai materi peran

masyarakat dan peran sektor swasta dalam penyelenggaraan

penanggulangan bencana. Dengan demikian, rekomendasi

analisis kebijakannya adalah UU Penanggulangan Bencana

perlu dilakukan perubahan