jurnal nasrul

8/19/2019 JURNAL NASRUL

1/21

1

PERANAN BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH DALAM PEMEBNTUKAN

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 02 TAHUN 2009 TENTANG PROSEDUR PENGGUNAAN

KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

(Nasrul Mansur, NPM. 09000!"000#0, $a%.Hu%u& Un'.Ta&ans's)a Pa*an+, 20-

ABSTRAK

Sistem Desentralisasi yang dijalankan oleh pemerintah saat ini telah membawa perubahan dalam sistem

pemerintahan daerah di Indonesia dari sistem terpusat ( sentralized government ) menuju otonomi daerah

(desentralized government ). Sistem pemerintahan yang terdesentralisasi memberikan kebebasan kepada

setiap daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat,

karena sebagian kewenangan sudah dilimpahkan kepada Gubernur dan atau perangkat di daerah, sebagai

amanah Pasal ! "ndang#"ndang Dasar $egara %epublik Indonesia &ahun '. Dalam penerapannya

sering terjadi desentralisasi dan otonomi daerah sekedar sebagai persoalan penyerahan urusan atau

pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. *kibat terjadi pelimpahan, dimana

disatu pihak daerah hanya melibatkan bahwa otonomi luas berdasarkan "" $o.++ &ahun '''

sebagaimana yang telah diperbaharui dengan "" $o.+ &ahun +--, mengatur bahwa kewenangan

daerah menjadi sangat luas tanpa menyadari tanggung jawab daerah otonom. Perumusan asalah yang

diangkat adalah. Pertama /agaimana Peranan /iro 0ukum Sekretariat Daerah Dalam Pembentukan

Peraturan Gubernur $omor -+ &ahun +--' tentang Prosedur Penggunaan 1endaraan Dinas dilingkungan

Pemerintah Pro2insi Sumatera /arat. 1edua *pakah 1endala 3ang Dihadapi oleh /iro 0ukum

Sekretariat Daerah Pro2insi Sumatera /arat Dalam Pembentukan Peraturan Gubernur $omor -+ &ahun

+--'. 1etiga *pakah "paya engatasi 1endala /iro 0ukum Sekretariat Daerah Pro2insi Sumatera

/arat Dalam Pembentukan Peraturan Gubernur $omor -+ &ahun +--'.etode Pendekatan yang dipakai

adalah 3uridis Sosiologis, Sumber data yang dipergunakan adalah data Primer dan data Sekunder, melalui

bahan hukum sekunder, primer dan tertier. Penelitian ini bersi4at deskripti4. Dari hasil penelitian dapat

diketahui . Peranan /iro 0ukum Sekretariat Daerah Pro2insi Sumatera /arat memainkan 4ungsinyauntuk menjaga agar produk hukum daerah tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan

melanggar kepentingan umum, dalam menjalankan 4ungsi delegasi, 4ungsi koordinasi dan 4ungsi

konsultasi. +. 1endala yang ditemui /iro 0ukum lemahnya kerjasama tim (team work ) dalam

pelaksanaan tugas, akibatnya distribusi tugas menjadi tidak merata, terutama apabila banyak produk

hukum daerah yang harus dibuat dengan batas waktu yang mendesak.. "paya yang dilakukan /iro

0ukum dengan melakukan konsultasi eksternal dengan lembaga terkait di Pusat untuk mendapat arahan

dalam mem4asilitasi penyusunan produk hukum daerah.

A. PENDAHULUAN

. Laar B/la%an+ Masala.

Sistem Desentralisasi yang dijalankan oleh pemerintah saat ini, telah membawa

perubahan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia dari sistem terpusat ( sentralized

government ) menuju otonomi daerah (desentralized government ). Sistem pemerintahan yang

terdesentralisasi memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk menyelenggarakan


2/21

2

pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat karena sebagian kewenangan

sudah dilimpahkan ke daerah. Dengan demikian penarikan kewenangan yang dilimpahkan

kepada Gubernur dan atau Perangkat di Daerah dapat dilakukan oleh Pemerintah, sebagian

maupun seluruhnya apabila kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilanjutkan.

Perjalanan otonomi daerah di Indonesia merupakan isu menarik untuk diamati dan

dikaji, karena semenjak para pendiri negara menyusun 4ormat negara, isu menyangkut

pemerintahan lokal telah diakomodasikan dalam Pasal ! ""D $egara %epublik Indonesia '

tentang Pemerintah Daerah beserta penjelasannya. Pemerintah Daerah dalam pengaturan Pasal

! ""D $egara %epublik Indonesia ' telah mengakui adanya keragaman dan hak asal# usul

yang merupakan sejarah panjang bangsa Indonesia. 0al ini jelas dinyatakan dalam ayat () Pasal

! ""D $%I ' bahwa 5$egara 1esatuan %epublik Indonesia dibagi atas daerah#daerah

pro2insi dan daerah pro2insi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap#tiap

pro2insi,kabupaten,dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang#

undang.66) Dalam "ndang#"ndang Pemerintahan Daerah yang baru, yakni "ndang#"ndang

$omor + &ahun +-- tentang Pemerintahan Daerah, memberikan warna tersendiri sebagai

sebuah produk perundang#undangan dimasa yang penuh dengan perubahan. isalnya dalam

"ndang#undang tersebut diberikan penegasan tentang makna otonomi daerah, seperti pada Pasal

angka "ndang#"ndang $omor + &ahun +-- 57tonomi daerah adalah hak, wewenang dan

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang#undangan5. Selanjutnya

kalau kita perhatikan disisi lain Peraturan Gubernur $omor 8 &ahun +-+ tentang %incian

&ugas Pokok, 9ungsi Dan &ata 1erja Sekretariat Daerah Pro2insi Sumatera /arat dalam Pasal +

1 Djohan Efendi, 2001, Penyelenggaraan Dekonsentrasi, , Sinar Graka,

Jakarta,Hal.9


3/21

3

ayat () dinyatakan 5 /iro 0ukum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan

kebijakan umum dan koordinasi, 4asilitas, pelaporan serta: e2aluasi di bidang peraturan

perundang#undangan, bantuan hukum dan 0*, bina produk hukum 1abupaten;1ota serta

dokumentasi dan perpustakaan. ayat (+) menyatakan 5Dalam menyelenggarakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud pada ayat (), /iro 0ukum mempunyai 4ungsi <

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan umum peraturan perundang#undangan, bantuan

hukum dan 0*, bina produk hukum 1abupaten;1ota serta dokumentasi dan perpustakaan=

b. penyelenggaraan koordinasi dan 4asilitas peraturan perundang#undangan, bantuan hukum

dan 0*, bina produk hukum 1abupaten;1ota serta dokumentasi dan perpustakaan= dan

c. penyelenggaraan pelaporan dan e2aluasi peraturan perundang#undangan, bantuan hukum dan

0*, bina produk hukum 1abupaten;1ota serta dokumentasi dan perpustakaan.

*yat () %incian &ugas /iro 0ukum adalah <

a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja /iro 0ukum=

b. menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum peraturan perundang#undangan,

/antuan 0ukum dan 0*, /ina Produk 0ukum 1abupaten;1ota serta Dokumentasi dan

Perpustakaan=

c. menyelenggarakan koordinassi dan 4asilitas peraturan perundang#undangan=

d. menyelenggarakan koordinasi dan 4asilitas bantuan hukum dan ham=

e. menyelenggareakan koordinasi dan 4asilitas bina produk hukum 1abupaten;1ota=

4. menyelenggarakan koordinassi dan 4asilitasi dokumentasi dan perpustakaan=

g. menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan penataan, penyusunan dan pembentukan

peraturan perundang#undangan=

h. menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan dokumentasi dan perpustakaan=


4/21

4

i. menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan bina produk hukum kabupaten;kota=

j. menyelenggrakan perumusan bahan kebijakan bantuan hukum litigasi serta penghormatan

pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia=

k. menyelenggrakan telaahan sta4 sebagai bahan peertimbangan pengambilan kebijakan=

l. menyelenggarakan 4asilitas penyusunan peraturan perundang#undangan, bantuan hukum dan

0*, bina produk hukum kabupaten;kota serta dokumentasi dan perpustakaan=

m. menyelenggarakan e2aluasi terhadap peraturan perundang#undangan, bantuan hukum dan

0*, bina produk hukum kabupaten;kota serta dokumentasi dan perpustakaan=

n. menyelenggarakan ketatausahaan /iro=

o. menyelenggarakan perumusan bahan %encana Strategis, >*1IP, >1P? dan >PPD /iro=

p. menyelenggarakan pelaporan dan e2aluasi kegiatan biro hukum=

:. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait=

r. menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan 4ungsinya.

7leh karena itu dalam upaya peningkatan e4isiensi dan e4ekti2itas pengguna kendaraan

dinas operasional di lingkungan Pemerintah Pro2insi Sumatera /arat, seluruh kendaraan dinas

perlu berada dalam satu manajemen Pool 1endaraan Dinas Pemerintah Pro2insi Sumatera /arat,

guna untuk terlaksananya pelayanan pengguna kendaraan dinas operasional pada pool secara

prima. dirasa perlu kiranya ditetapkan prosedur penggunaan kendaraan dinas operasional

Pemerintah Pro2insi Sumatera /arat.

2. M/1*1l1+' P/n/l''an.

Penelitian ini adalah penelitian 3uridis Sosiologis, pendekatan yang digunakan dalam

penelitian ini adalah deskriptis analitis. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan

melalui teknik obser2asi dan teknik wawancara dan juga menggunakan teknik kuesioner.


5/21

5

Sedangkan analisa data yang diperoleh , melalui teknik analisis kualitati4, yang dilakukan secara

ra@sional dengan menggunakan data#data yang diperoleh.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. P/ranan B'r1 Hu%u& S/%r/ar'a Da/ra Dala& P/&/nu%an P/rauran

Gu/rnur N1&1r 2 Taun 2009 /nan+ Pr1s/*ur P/n++unaan K/n*araan D'nas

D'l'n+%un+an P/&/r'na Pr1'ns' Su&a/ra Bara

Dalam upaya peningkatan e4isiensi dan e4ekti2itas pengguna kendaraan dinas operasional di

lingkungan Pemerintah Pro2insi Sumatera /arat, seluruh kendaraan dinas perlu berada dalam

satu manajemen Pool 1endaraan Dinas Pemerintah Pro2insi Sumatera /arat. 1etentuan ini

dilakukan adalah untuk terlaksananya pelayanan pengguna kendaraan dinas operasional pada

pool secara prima, melalui prosedur penggunaan kendaraan dinas operasional Pemerintah

Pro2insi Sumatera /arat.

>angkah#langkah dalam penyusunan peraturan Gubernur produk hukum daerah yang

bersi4at penetapan dapat diuraikan sebagai berikut<

a. Pimpinan unit kerja menyusun produk hukum daerah sesuai dengan tugas dan 4ungsi

masing#masing.

b. Produk hukum daerah tersebut diajukan kepada sekretaris daerah setelah mendapat

para4 koordinasi kepala biro hukum.

c. Produk hukum daerah ditanda#tangani oleh gubernur, akan tetapi penanda#tanganan

produk hukum daerah dapat didelegasikan kepada sekretaris daerah.


6/21

6

*pabila digambarkan secara utuh, maka proses penyusunan produk hukum daerah yang

bersi4at penetapan di Pemerintah Pro2insi Sumatera /arat dapat dilihat pada gambar di bawah

ini.

Ba+an. . Pr1s/s P/n3usunan Pr1*u% Hu%u& Da/ra 3an+ B/rs'4a P/n/a5an *'

P/&/r'na Pr1'ns' Su&a/ra Bara

Sumber< Diolah dari /iro 0ukum

Setda Pro2insi Sumatera /arat +-

Dasar hukum yang menjadi landasan bagi /iro 0ukum Setda Pro2insi Sumatera /arat

dalam mem4asilitasi penyusunan produk hukum di Pemerintah Pro2insi Sumatera /arat adalah<

. Peraturan Daerah Pro2insi Sumatera /arat $omor + &ahun +--! tentang

Pembentukan 7rganisasi dan &ata 1erja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DP%D

Pimpinan Unit Kerja

Paraf Koordinasi

Kepala Biro

Hukum

Sekretaris Daerah

Ditanda-tangani

Sekretaris Daerah

Ditanda-tangani

Gubernur


7/21


8/21

!

Setda Pro2insi Sumatera /arat dalam membuat suatu produk hukum yang telah didelegasikan ini

diungkapkan oleh /apak 3ulitar, S0. 1epala /iro 0ukum Setda Pro2insi Sumatera /arat seperti

kutipan wawancara di bawah ini.

/iro 0ukum Setda Pro2insi Sumatera /arat juga diberi kewenangan untuk

membuat produk hukum daerah jika kewenangan tersebut telah diserahkan oleh

gubernur kepada kami. 0al ini dimungkinkan karena memang tugas kami adalah

menangani sesuatu yang berhubungan dengan produk hukum baik proses

penyusunannya maupun proses koordinasinya. Sumber daya manusia yang dimiliki

oleh /iro 0ukum Setda Pro2insi Sumatera /arat dapat melakukan itu karena kita

memiliki sta4 yang cukup memadai. (Cawancara tanggal September +-).+

9ungsi /iro 0ukum Setda Pro2insi Sumatera /arat dalam mengambil#alih perancangan

produk hukum daerah diatur oleh peraturan perundang#undangan yaitu Peraturan enteri Dalam

$egeri $omor &ahun +-- tentang Prosedur Penyusunan Produk 0ukum Daerah. enyadari

bahwa tidak semua S1PD (Satuan 1erja Perangkat Daerah) mempunyai kapasitas dalam

menyusun produk hukum daerah, maka pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada unit

organisasi yang membidangi masalah hukum di pemerintah daerah (/iro 0ukum) untuk

mengambil#alih tugas penyusunan produk hukum daerah setelah mendapat instruksi dari kepala

daerah. Secara administrati4, setiap rancangan produk hukum daerah yang telah didelegasikan

dari suatu S1PD (Satuan 1erja Perangkat Daerah) kepada /iro 0ukum Setda Pro2insi Sumatera

/arat, sebelum rancangan produk hukum tersebut dibawa kepada sekretaris daerah untuk

didisposisi dan mendapat persetujuan gubernur, maka rancangan produk hukum tersebut harus

mendapat disposisi 1epala /iro 0ukum Setda Pro2insi Sumatera /arat. Dengan demikian,

peranan delegasi yang dimiliki oleh /iro 0ukum Setda Pro2insi Sumatera /arat juga dilengkapi

dengan persetujuan secara tertulis terhadap rancangan produk hukum daerah yang telah diambil#

2 "a#an$aea Den%an &e'ala (iro H)k)* Setda +ro. S)*atera (arat , (a'ak.

-)litar, SH. tan%%al 15 Se'te*er 2013.


9/21

9

alih. 0al ini bertujuan agar materi rancangan produk hukum yang disusun oleh S1PD (Satuan

1erja Perangkat Daerah) tersebut telah sinkron dengan aturan yang lebih tinggi dan tidak

melanggar kepentingan umum.

Ta/l . Pr1*u% Hu%u& Da/ra 3an+ D'*/l/+as'%an

%/5a*a B'r1 Hu%u& S/*a Pr15'ns' Su&a/ra Bara

$o Produk 0ukum Penanggung#jawab

Peraturan Gubernur $omor + &ahun

+--' tentang Prosedur Penggunaan

1endaraan Dinas Di >ingkungan

Pemerintah Pro2insi Sumatera /arat

Sekretaris Daerah Propinsi

Sumatera /arat

Sumber< /iro 0ukum Setda Propinsi Sumatera /arat +-

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat satu produk hukum daerah yang proses

penyusunannya didelegasikan kepada /iro 0ukum Setda Propinsi Sumatera /arat. Dalam

pelaksanaan tugas berdasarkan Pasal + Peraturan Gubernur Sumatera /arat $omor 8 &ahun

+-+ tentang %incian &ugas Pokok, 9ungsi dan tata 1erja Sekretariat Daerah Pro2insi Sumatera

barat dinyatakan bahawa <

() /iro 0ukum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum

dan koordinasi, 4asilitas, pelaporan serta e2aluasi di bidang peraturan perundang#undangan,

bantuan hukum dan 0*, bina produk hukum kabupaten;1ota serta dokumentasi dan

perpustakaan.

(+) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat () /iro 0ukum

mempunyai 4ungsi


10/21

10

a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum peraturan perundang#undangan, bantuan

hukum dan 0*, bina produk hukum kabupaten;kota serta dokumentasi dan

perpustakaan.

b. Penyelenggaraan koordinasi dan 4asilitas peraturan perundang#undangan, bantuan hukum

dan 0*, bina produk hukum kabupaten;kota serta dokumentasi dan perpustakaan= dan

c. Penyelenggaraan pelaporan dan e2aluasi peraturan perundang#undangan, bantuan hukum

dan 0*, bina produk hukum kabupaten;kota serta dokumentasi dan perpustakaan.

Praktik menarik yang dijumpai di /iro 0ukum Setda Propinsi Sumatera /arat adalah

banyak unit organisasi yang mendelegasikan penyusunan produk hukum daerah tanpa didahului

instruksi oleh gubernur. Dengan kata lain, unit organisasi tertentu meminta secara personal

kepada /iro 0ukum Setda Propinsi Sumatera /arat untuk merancang suatu produk hukum

daerah. Praktik ini terjadi karena adanya hubungan yang baik antara setiap S1PD (Satuan 1erja

Perangkat Daerah) dengan /iro 0ukum Setda Propinsi Sumatera /arat. Disamping itu, adanya

rasa enggan bagi setiap S1PD untuk menunggu instruksi gubernur karena mereka takut dinilai

tidak berkompeten untuk menyusun suatu produk hukum daerah. Praktik ini sudah berlangsung

sejak lama di /iro 0ukum Setda Propinsi Sumatera /arat. Salah satu 4aktor penyebab adalah

budaya birokrasi yang sangat dipengaruhi oleh nilai#nilai lokal yang sangat menjunjung tinggi

rasa kekeluargaan, kebersamaan dan semangat yang berlebihan untuk menjaga harga diri.

*parat birokrasi kita masih canggung untuk mengakui bahwa mereka tidak mampu dan butuh

bantuan pihak lain. $ilai#nilai seperti ini merupakan gejala#gejala yang kontradikti4 dengan

semangat re4ormasi birokrasi yang lebih menekankan pada aspek kerjasama tim ( team work ),

e4kti2itas dan e4isiensi.


11/21

11

B. K/n*ala 3an+ *'a*a5' B'r1 Hu%u& S/%r/ar'a Da/ra Pr1'ns' Su&a/ra Bara

Dala& P/&/nu%an P/rauran Gu/rnur N1&1r 2 Taun 2009

Secara organisasional semua tugas#tugas yang menjadi tanggung#jawab /iro 0ukum Setda

Pro2insi Sumatera /arat dapat terlaksana dengan baik. $amun, ada satu persoalan yang cukup

mempengaruhi kinerja /iro 0ukum Sekretariat daerah Pro2insi Sumatera /arat dalam

mem4asilitasi penyusunan produk hukum daerah yaitu lemahnya kerjasama tim ( team work )

dalam pelaksanaan tugas. Secara kuantitas (jumlah) pegawai yang dimiliki oleh /iro 0ukum

Setda Pro2insi Sumatera /arat sudah mencukupi untuk menjalankan tugas#tugas 4asilitasi dan

bantuan penyusunan produk hukum daerah. $amun, jumlah pegawai yang ada tidak berbanding

lurus dengan kualitas dan kinerja, sehingga mengurangi soliditas tim dan kerjasama tim dalam

menyelesaikan tugas#tugas /iro 0ukum Setda Pro2insi Sumatera /arat. /anyak pegawai yang

tidak menunjukkan kinerja yang maksimal, indisipliner dan kurang akti4. Pemandangan yang

sering ditemui di /iro 0ukum Setda Pro2insi Sumatera /arat adalah banyak pegawai yang lebih

banyak membaca koran, sering datang terlambat dan kurang memiliki rasa tanggung#jawab

terhadap tugas#tugasnya. Persoalan ini banyak ditemui pada pegawai#pegawai non#struktural di

/iro 0ukum Sekretariat Daerah Pro2insi Sumatera /arat. Permasalahan ini diakui oleh 1epala

/iro 0ukum Sekretariat Daerah Pro2insi Sumatera /arat, 3">I&*%, S0. sebagaimana kutipan

wawancara di bawah ini. /anyak pegawai#pegawai non#struktural atau pegawai yang tidak

memegang jabatan yang kurang peduli dengan tugas#tugasnya. 1alaupun ada pegawai non#

struktural yang akti4 orangnya itu#itu saja dan jumlahnya relati4 sedikit. Pegawai#pegawai

lainnya tidak menunjukkan kinerja yang baik, sering datang terlambat, kurang disiplin waktu dan

tidak mau tahu dengan tugas#tugasnya. /anyak tugas#tugas yang hanya dikerjakan oleh pegawai

struktural dan pegawai non#struktral yang sedikit tadi sehingga beban kerja mereka menjadi

berlebih. ?ujur, hal ini cukup mengganggu kinerja /iro 0ukum Setda Pro2insi Sumatera /arat


12/21

12

secara keseluruhan karena lemahnya kerjasama dan kekompakan dalam bekerja. (Cawancara

tanggal ++ September +-).

Pada umumnya pegawai non#struktural yang akti4 bekerja kebanyakan adalah tamatan

S*, D dan tamatan non#4akultas hukum (Sarjana Akonomi, Sarjana Sosial dan Sarjana

&eknik), sedangkan pegawai yang tamatan 9akultas 0ukum dan memiliki gelar Sarjana 0ukum

tidak terlalu menunjukkan akti2itas kerja yang berarti. 9akta ini merupakan sebuah ironi yang

terjadi di /iro 0ukum Setda Pro2insi Sumatera /arat yang notabene adalah unit organisasi yang

berhubungan dengan masalah hukum dan banyak memiliki pegawai yang bergelar Sarjana

0ukum, tetapi banyak pegawainya yang tidak berkinerja baik.

Ta/l .2. P/ran*'n+an T'n+%a P/n*'*'%an

P/+a)a' B'r1 Hu%u& S/*a Pr1'ns' Su&a/ra Bara

B/r*asar%an G/lar A%a*/&'%

$o Gelar ?umlah

Sarjana 0ukum +

+ Sarjana &eknik +

Sarjana Akonomi +

Sarjana Sosial

*hli adya +

&amat S* ($on#gelar)

&otal

Sumber< Da4tar 0adir "nit 1erja /iro 0ukum

Setda Pro2insi Sumatera /arat (+-+)

3 "a#an$ara Den%an &e'ala (iro H)k)* Setda +ro. S)*atera (arat (a'ak. -)litar,

SH tan%%al 22 Se'te*erl 2013.


13/21

13

Sebagai ilustrasi, /iro 0ukum Setda Pro2insi Sumatera /arat memiliki + (dua puluh

tiga) orang pegawai yang bergelar Sarjana 0ukum, sisanya bergelar Sarjana &eknik (satu)

orang, Sarjana Akonomi + (dua)orang, Sarjana Sosial (satu) orang, *hli adya + (satu) orang

dan tamatan S* (sebelas) orang. Dengan demikian maka lebih dari setengahnya merupakan

Sarjana 0ukum dan mengerti hukum serta perundang#undangan. $amun, temuan data di

lapangan menunjukkan bahwa banyak pegawai yang akti4 bekerja adalah pegawai#pegawai yang

tidak memiliki gelar (tamatan S*) dan pegawai yang tidak bergelar Sarjana 0ukum. Padahal

untuk pelaksanaan tugas#tugas di /iro 0ukum Setda Pro2insi Sumatera /arat sangat dibutuhkan

sumbangan tenaga dan pikiran dari para pegawai yang mengerti masalah hukum dan perundang#

undangan. Persoalan ini sebenarnya tidak akan terlalu berdampak signi4ikan terhadap pekerjaan

dan pelaksanaan tugas#tugas /iro 0ukum Setda Pro2insi Sumatera /arat jika akti2itas atau tugas

yang sedang dilaksanakan tidak terlalu banyak dan mendesak untuk segera diselesaikan. *kan

tetapi, ini akan menjadi permasalahan yang serius apabila banyak produk hukum daerah yang

harus disusun dan waktunya juga mendesak. *kibatnya, terjadi over capacity (kelebihan beban)

tugas bagi pegawai#pegawai struktural dan non#struktural yang akti4 bekerja. /erikut ini

penuturan Ani4ita Djinis, S0. 1epala /agian Peraturan perundang#undangan /iro 0ukum Setda

Pro2insi Sumatera /arat.

&ugas#tugas /iro 0ukum Setda Pro2insi Sumatera /arat dalam mem4asilitasi

penyusunan produk hukum daerah tidak selalu banyak dan mendesak. *da suatu

keadaan dimana tugas#tugas tersebut banyak dan harus selesai dalam waktu yang

singkat. Pada kondisi seperti inilah kami sering kewalahan karena pegawai yang bekerja orangnya hanya itu ke itu saja, sehingga terpaksa mereka harus bekerja

lebih banyak dan lembur. /ahkan saya sendiri sering lembur kalau sedang banyak

pekerjaan di kantor. (Cawancara tanggal + September +-).

4 "a#an$ara Den%an &e'ala (a%ian +erat)ran +er)ndan%/ndan%an (iro H)k)*

Setda +ro. S)*atera (arat )k Enita Djini, SH. an%%al 23 Se'te*er 2013.


14/21

14

Persoalan ini tidak terlepas dari 4aktor usia pegawai /iro 0ukum Setda Pro2insi

Sumatera /arat. "ntuk ukuran manusia Indonesia, usia produkti4 untuk bekerja berada pada

rentang usia +# tahun, sedangkan usia di atas tahun merupakan usia yang kurang produkti4

dalam bekerja. 0al ini dikarenakan pada usia tahun ke atas kebanyakan manusia sudah mulai

tidak akti4, lamban dan mulai mudah diserang bermacam penyakit. Selain itu, problema rumah

tangga dan masalah ekonomi sehari#hari ikut serta mengurangi kinerja dan semangat kerja

pegawai. Dari segi usia, sebanyak +! (dua puluh delapan) orang pegawai /iro 0ukum Setda

Pro2insi Sumatera /arat yang berusia # tahun, sedangkan sisanya hanya (tiga belas)

orang yang berusia +# tahun. *rtinya, - persen lebih pegawai /iro 0ukum Setda Pro2insi

Sumatera /arat berada pada usia yang kurang produkti4.

Ta/l .6. P/ran*'n+an P/+a)a'

B'r1 Hu%u& S/*a Pr1'ns' Su&a/ra Bara

B/r*asar%an Us'a Pr1*u%'4 *an N1n7Pr1*u%'4

$o "sia %ange ?umlah

"sia Produkti4 +# &ahun

+ $on#Produkti4 # &ahun +!

&otal

Sumber< Da4tar 0adir "nit 1erja /iro 0ukum

Setda Pro2insi Sumatera /arat (+-+)

Di samping itu, di tingkatan kebijakan ( policy) tidak dijelaskan jabaran tugas pegawai

non#struktural atau pegawai 4ungsional di setiap unit organisasi di Pemerintah Pro2insi Sumatera

/arat, termasuk di /iro 0ukum Setda Pro2insi Sumatera /arat. 7leh karena itu, tugas para

pegawai 4ungsional menjadi tidak jelas dan kabur. Pegawai 4ungsional hanya membantu


15/21

15

pelaksanaan tugas#tugas pada masing#masing bagian dan sub bagian yang ada di /iro 0ukum

Setda Pro2insi Sumatera /arat tanpa jabaran tugas yang rinci.

8. U5a5a M/n+aas' K/n*ala B'r1 Hu%u& S/%r/ar'a Da/ra Pr1'ns' Su&a/ra Bara

Dala& P/&/nu%an P/rauran Gu/rnur N1&1r 2 Taun 2009 /nan+ Pr1s/*ur

P/n++unaan K/n*araan D'nas D'l'n+%un+an P/&/r'na Pr1'ns' Su&a/ra Bara.

"paya yang dilakukan /iro 0ukum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera /arat dalam

pembentukan produk hukum dengan melakukan konsultasi eksternal dengan lembaga terkait di

pusat untuk mendapat arahan dalam mem4asilitasi penyusunan produk hukum daerah. Dalam

menyusun produk hukum daerah yang berhubungan prosedur penggunaan kendaraan dinas di

lingkungan pemerintah pro2insi Sumatera /arat, harus berkoordinasi dengan 1ementerian

Dalam $egeri, tepatnya pada /iro 0ukum 1ementerian Dalam $egeri. Disamping itu /iro

0ukum Sekretaris Daerah Pro2insi Sumatera /arat, harus berkonsultasi dengan kementerian

keuangan ketika menyusun *P/D, guna mendapatkan e2aluasi dan klari4ikasi hukum.

Disamping itu /iro 0ukum Sekretaris Daerah Pro2insi Sumatera /arat harus berkonsultasi

dengan /adan Perencanaan Pembangunan $asional. Sedangkan produk hukum yang

berhubungan dengan organisasi perangkat daerah harus dikonsultasikan dengan kementerian

dalam negeri. Dalam menjalankan peran konsultasi, /iro 0ukum Sekretariat Pro2insi Sumatera

/arat berkewajiban memberikan saran dan arahan kepada unit organisasi dan pemerintah

kabupaten;kota. Disamping memberikan pendapat hukum, /iro 0ukum Sekretariat Daerah

Pro2insi Sumatera /arat berkewajiban memberikan pendapat hukum tersebut kepada pemerintah

kabupaten;kota, agar produk hukum yang akan disusun sinkron dengan aturan yang lebih tinggi.

Di samping itu, /iro 0ukum Sekretariat Daerah Pro2insi Sumatera /arat, juga

melakukan konsultasi eksternal dengan lemabaga terkait di pusat untuk mendapat arahan dalam

mem4asilitasi penyusunan pEroduk hukum daerah. Dalam menyusun produk hukum daerah yang


16/21

16

berhubungan dengan pasilitas. isalnya /iro 0ukum Sekretariat Daerah Pro2insi Sumatera

/arat harus berkoordinasi dengan 1ementerian Dalam $egeri dalam hal mengenai pembentukan

peraturan gubernur tentang prosedur penggunaan kendaraan dinas di lingkungan pemerintah

Pro2insi Sumatera /arat. "paya selanjutnya yang harus dilakukan oleh /iro 0ukum Sekretariat

Daerah Pro2insi Sumatera /arat, melakukan konsultasi sebagai upaya meminta saran dan

pendapat kepada pihak lain mengenai suatu hal. /iasanya konsultasi tersebut dilakukan karena

suatu pihak kurang memahami atau kurang menguasai suatu persoalan yang akan dikerjakan.

1onsultasi yang dilakukan melalui diskusi dengan harapan mendapatkan artahan, pertukaran

pikiran untuk mendapat nasehat atau saran sebaik#baiknya. Dengan berkonsultasi kepada pihak

lain diharapkan dapat diperoleh masukan dan pendapat sehingga diperoleh gambaran mengenai

pekerjaan yang akan dilakukan dalam rangka penyusunan produk hukum.

8. KESIMPULAN

. /iro 0ukum Sekretariat Daerah Pro2insi Sumatera /arat sebagai salah satu unit organisasi

yang bertugas mem4asilitasi penyusunan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah

Pro2insi Sumatera /arat. >angkah#langkah dalam penyusunan Peraturan Gubernur $omor

+ &ahun +--' yang bersi4at penetapan dapat diuraikan sebagai berikut<

a. Pimpinan unit kerja menyusun produk hukum daerah sesuai dengan tugas dan 4ungsi

masing#masing.

b. Produk hukum daerah tersebut diajukan kepada sekretaris daerah setelah mendapat para4

koordinasi kepala biro hukum.

c. Produk hukum daerah ditanda#tangani oleh gubernur, akan tetapi penanda#tanganan

produk hukum daerah dapat didelegasikan kepada sekda.


17/21

1

/iro 0ukum Sekretariat Daerah Pro2insi Sumatera /arat memainkan 4ungsinya untuk

menjaga agar produk hukum daerah tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan

melanggar kepentingan umum. Dalam menjalankan tugasnya mem4asilitasi penyusunan

produk hukum daerah, /iro 0ukum Sekretariat Daerah Pro2insi Sumatera /arat memiliki tiga

4ungsi utama yaitu 4ungsi delegasi, 4ungsi koordinasi dan 4ungsi konsultasi.

+. Dalam menjalankan peranannya, kendala yang di temui /iro 0ukum Sekretariat Daerah

Pro2insi Sumatera /arat, yang cukup mempengartuhi kinerja /iro 0ukum Sekretariat

Daerah Pro2insi Sumatera /arat adalah dalam mem4asilitasi penyusunan produk hokum

daerah, yaitu lemahnya kerjasama tim (team work ) dalam pelaksanaan tugas, akibatnya

distribusi tugas menjadi tidak merata, terutama apabila banyak produk hokum daerah yang

harus dibuat dan dengan batas waktu yang mendesak.

. Dalam menjalankan perananannya upaya yang dilakukan /iro 0ukum Sekretariat Daerah

Pro2insi Sumatera /arat adalah dengan melakukan konsultasi eksternal dengan lembaga

terkait di pusat untuk mendapat arahan dalam mem4asilitasi penyusunan produk hukum

daerah. Dalam menyusun produk hukum daerah yang berhubungan prosedur penggunaan

kendaraan dinas di lingkungan pemerintah pro2insi Sumatera /arat, harus berkoordinasi

dengan 1ementerian Dalam $egeri, tepatnya pada /iro 0ukum 1ementerian Dalam

$egeri. "paya selanjutnya yang harus dilakukan oleh /iro 0ukum Sekretariat Daerah

Pro2insi Sumatera /arat, melakukan konsultasi sebagai upaya meminta saran dan pendapat

kepada pihak lain mengenai suatu hal. /iasanya konsultasi tersebut dilakukan karena suatu

pihak kurang memahami atau kurang menguasai suatu persoalan yang akan dikerjakan


18/21

1!

D. U8APAN TERIMA KASIH.

Segala puji hanya kepada *llah Swt yang patut penulis persembahkan, yang telah

melimpahkan rahmat dan karunia$ya kepada penulis, hingga dapat menyelesaikan penulisan

skripsi ini dengan judul PERANAN BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH DALAM

PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 02 TAHUN 2009 TENTANG

PROSEDUR PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

PROVINSI SUMATERA BARAT Sudah merupakan suatu kewajiban dan keharusan setiap

mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya pada 9akultas 0ukum "ni2ersitas &amansiswa

Padang harus menyusun karya ilmiah yang berbentuk skripsi, yang bertujuan untuk memenuhi

sebagai persyaratan *kademik untuk mendapat Gelar Sarjana 0ukum.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penulisan ini, tidak terlepas dari segala

kekurangan dan kekila4an hal ini disebabkan karena keterbatasan waktu, kemampuan,

pengetahuan. $amun untuk mewujudkan, penulis berusaha semaksimal mungkin hingga

terwujudnya penulisan skripsi ini. Sehubungan dengan telah selesainya penulis, melakukan

penyusunan penulisan skripsi ini yang tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu

penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhitung kepada /apak. S:a4aru**'n Ta&'n MS,

SH.MH s/la%u P/&'&'n+ I. Iu%. Arn/s Sar'an', SH.MH s/la%u P/&'&'n+ II yang

dengan bijaksana membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini

E. DA$TAR PUSTAKA

Bu%u7Bu%u

*rikunto, Suharsimi. +--. Manajemen Penelitian (Edisi Revisi). ?akarta< %ineka Fipta.

/ungin, /urhan. +--. Analisis Data Penelitian Kalitati! . ?akarta< %ajawali Pers.


19/21

19

0adi, Sutrisno. +--. Metodologi Researc" (#ilid $). 3ogyakarta< *$DI.

Indiahono, Dwiyanto. +--'. Pblic Disobidience% &elaa" Penolakan Pblik ter"adap Kebijakan Pemerinta". 3ogyakarta< Ga2a edia.

alo, anasse. '!. Metode Penelitian 'osial (Modl *). ?akarta< 1arunika.

oleong, >ey ?. +--. Metodologi Penelitian Kalitati! (Edisi Revisi). /andung< %emaja

%osdakarya.

$asution. ''+. Metode Penelitian +atralistik Kalitati! . /andung< &rasito.

$aHir, oh. +--. Metode Penelitian. ?akarta< Ghalia Indonesia.

Sarundayang, S.0. +--!. Ars ,alik Kekasaan Psat ke Daera". ?akarta< 1ata 0asta Pustaka.

Sugiyono. +--. Metode Penelitian Kantitati!- Kalitati! dan R.D. /andung< *l4abeta.

uhro, %. Siti, >ilis ulyani dan 9itria. +--. Kisr" Peratran Daera"% Mengrai Masala"

dan 'olsinya. Aditor< %. Siti uhro dan Ako Prasojo. 3ogyakarta< &he 0abibie Fenter.

P/rauran P/run*an+7Un*an+an

"" $o. + &ahun +-- tentang Pemerintahan Daerah.

"" $o. &ahun +-- tentang Perubahan *tas "ndang#"ndang $omor + &ahun +-- tentang

Pemerintahan Daerah.

"" $o. + &ahun +- tentang Pembentukan Peraturan Perundang#undangan %I.

Peraturan enteri Dalam $egeri $o. &ahun +-- tentang Prosedur Penyusunan Produk

0ukum Daerah.

Peraturan Daerah Pro2insi Sumatera /arat $o. + &ahun +--! tentang Pembentukan 7rganisasi

dan &ata 1erja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DP%D Pro2insi Sumatera /arat.

Peraturan Gubernur Sumatera /arat $o. - &ahun +--! tentang &ugas Pokok dan 9ungsi Aselon

II, III dan "raian &ugas Aselon IB pada Sekretariat Daerah Pro2insi Sumatera /arat.

Peraturan Gubernur Sumatera /arat $omor + &ahun +--' tentang Perubahan PeraturanGubernur $omor + &ahun +--! tentang Prosedur Penggunaan 1endaraan Dinas

Dilingkungan Pemerintah Pro2insi Sumatera /arat.

>aporan 1eterangan Pertanggungjawaban (>1P?) /iro 0ukum Sekretariat Daerah Pro2insi

Sumatera /arat &ahun +-.


20/21

20

;URNAL ILMIAH

PERANAN BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 02 TAHUN 2009 TENTANG PROSEDUR

PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

SUMATERA BARAT

Ol/

NASRUL MANSUR

NPM. 09000!"000#0

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

$AKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TAMAN SIS


21/21

jurnal nasrul

Documents