JURNAL HUKUM

PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)DALAM MENDORONG IKLIM PERSAINGAN USAHA YANG

SEHAT DI SEKTOR PERUNGGASAN

Diajukan oleh:

Alston Chandra

N P M : 120510996Program Studi : Ilmu HukumProgram Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM

PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAMMENDORONG IKLIM PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT DI

SEKTORPERUNGGASAN

Diajukan oleh:

Alston Chandra

NPMProgram StudiProgram Kekhususan

: 120510996: Ilmu Hukum: Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbingpada tanggal25 Oktober 2016

Dosen Pembimbing,

~--~---::::::==r-13 _

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

MengetahuiDekan,

F~~SEndroSusilo, S.H., LL.M.

1

PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM MENDORONG

IKLIM PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT DI SEKTOR PERUNGGASAN

Alston Chandra

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: alstonchandra@gmail.com

Abstract

Commission for the supervision of Business Competition was formed on 7th June 2000 based on law no. 5/1999concerning about Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The main reasonof Commission for the supervision of Business Competition is to create a sound and competitive market alsoprevent monopolistic practices and unfair business competition in the market. Poultry sector is one of manysectors that have been watched by the commission, because there was an indication of monopolistic and unfairbusiness competition in the market. There were at least 12 companies accused for doing monopolistic practicesin poultry sector. In this thesis writing, the main discussion is about the role of Commission for the supervisionof Business Competition to ensure a sound and equitable competitive condition in poultry sector. With thisthesis writing, the writer trying to describe the role of Commission for the supervision of Business Competitionin poultry sector whether it is creating a sound and competitive in the market or not. This thesis writing is anormative research which are based on statute approach.

Keywords: Commission for the supervision of Business Competition, sound and equitable competitivecondition, Poultry Sector

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang(developing country) yang hingga saat inimasih terus melakukan peningkatan berbagaiaspek kehidupan bernegara untukmemajukan dan membangun perekonomiannegara. Campur tangan negara dalam bidangperekonomian khususnya pengaturan pasardalam teori negara kesejahteraan (welfarestate) yang sangat dibutuhkan mengingatpengertian daripada welfare state secara garisbesar menurut Spicker adalah sebuah modelideal pembangunan yang difokuskan padapeningkatan kesejahteraan melaluipemberian peran yang lebih penting kepadanegara dalam memberikan pelayanan sosialsecara universal dan komprehensif kepada

1 Edi Suharto, 2006, Negara Kesejahteraan DanReinventing Depsos, diselenggarakan oleh UniversitasGadjah Mada. Hlm. 6.

warganya.1 Selain daripada pengertianwelfare state campur tangan pemerintahdalam bidang perekonomian juga diarahkandemi terwujudnya kesejahteraan rakyatberdasarkan Pancasila dan Undang – UndangDasar 1945 sebagaimana yang dituangkandalam Pasal 33 ayat (4) Undang – UndangDasar 1945 yang ditentukan bahwa:“Perekonomian nasional diselenggarakanberdasar atas demokrasi ekonomi denganprinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,berkelanjutan, berwawasan lingkungan,kemandirian, serta dengan menjagakeseimbangan kemajuan dan kesatuanekonomi nasional.”

Pada umumnya keberadaanpemerintah memiliki pengaruhperekonomian pada tingkat yang berbeda –

2

beda. Ada pemerintah yang mengaturperekonomian secara ketat atau intensif adajuga pemerintah yang membatasi diri hanyasebagai pendukung saja dalamperekonomian. Beberapa peran pemerintahdalam perekonomian adalah membantuperkembangan perekonomian secara umum,mendorong iklim persaingan usaha yangsehat, membantu kelompok ekonomi lemahdan sebagai penyeimbang pergerakan rodaperekonomian negara. Melihat kembaliperekonomian Indonesia pada tahun 1980-anyang mencapai titik – didihnya pada kejadian“Revolusi Mei” pada tahun 1998 yang terjadikarena kegagalan pembangunan ekonomiyang dikelola negara.

Kegagalan negara dalammenjalankan misinya untuk memberikesejahteraan kepada rakyat membuat pasardunia melihat potensi konsumen dalamnegeri yang sekian lama diproteksi dandisubsidi. Maka pada saat Orde Baru runtuh,mulailah pasar terbuka dan menguasaiseluruh pelosok negeri. Dengan masuknyapelaku usaha dalam negeri, terjadilah suasanaatau iklim persaingan tidak sehat. Desakankrisis ekonomi yang terjadi pada Indonesiamenjadi suatu dilema yang besar, dimanasemua harga untuk menebus kebutuhanmeningkat, mata uang melemah. Krisismoneter Indonesia mencapai titik terangketika International Monetary Fund (IMF)membantu Indonesia untuk lepas dari krisisdengan syarat agar dibuatnya Undang –Undang Persaingan Usaha.

Dengan dibuatnya Undang – UndangPersaingan Usaha sebagai tempatberlabuhnya antara negara dan pasar yangdituangkan dalam Undang – Undang Nomor5 Tahun 1999 tentang Larangan PraktekMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehatdengan ketentuan Pasal 53 yang menyatakanberlakunya Undang – Undang ini 1 (satu)tahun sejak tanggal diundangkan, dapat

2 Budi L. Kagramanto, 2007, Implementasi UU No. 5Tahun 1999 Oleh KPPU, Jurnal Ilmu Hukum Yustisia,Hlm. 2.3 Jimly Asshiddiqie, 2008, Perkembangan danKonsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Konpres,Jakarta, Hlm. 24.

dirasakan atau bahkan dapat dikatakan bahwaproduk hukum ini adalah kunci bagiIndonesia untuk lepas dari situasi krisis padasaat itu. Kurang lebih 16 tahun berlakunyaUndang – Undang Nomor 5 Tahun 1999tentang Larangan Praktek Monopoli sejakpenulis melakukan penulisan hukum atauskripsi ini telah membawa perekonomianIndonesia menjadi lebih baik. Namun,praktek monopoli dan persaingan usaha tidaksehat masih kerap kali ditemukan seiringdengan berkembangnya kebutuhanmasyarakat terhadap barang dan jasa.Dengan kata lain, oligopoli, kartel dantindakan anti monopoli lainnya masihberlangsung.

Lahirnya Undang – UndangPersaingan Usaha kemudian juga melahirkanKomisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)sebagai amanat daripada Undang – UndangPersaingan Usaha Apabila dipandang dalamsistem ketatanegaraan, KPPU merupakanlembaga negara komplementer (stateauxiliary organ).2 KPPU mempunyaiwewenang berdasarkan Undang – UndangPersaingan Usaha untuk melakukanpenegakan hukum persaingan usaha. Secarasederhana state auxiliary organ adalahlembaga negara yang dibentuk diluarkonstitusi dan merupakan lembaga yangmembantu pelaksanaan tugas lembaga pokoknegara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif).3

Lembaga negara yang dibentuk diluarkonstitusi juga sering disebut denganlembaga independen semu negara (quasi),peran sebuah lembaga independen semunegara menjadi penting sebagai upayarensponsif bagi negara – negara yang tengahtransisi dari otoriterisme ke demokrasi.4

Adapun pengertian KPPU menurut Undang –Undang Persaingan Usaha Pasal 1 angka 18adalah:

“Komisi Pengawas PersainganUsaha adalah komisi yang dibentuk untuk

4 Jimly Asshidiqie didalam Andi Fami Lubis, dkk, 2009,Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks,Komisi Pengawas Persaingan Usaha, jakarta, Hlm. 312.

3

mengawasi pelaku usaha dalam menjalankankegiatan usahanya agar tidak melakukanmonopoli dan atau persaingan usaha tidaksehat.”

Selain sebagai lembaga independenyang terlepas dari pengaruh dan kekuasaanpemerintah atau pihak lain, KPPUmerupakan suatu organ khusus yangmempunyai tugas ganda selain menciptakanketertiban dalam persaingan usaha jugaberperan untuk menciptakan danmememelihara iklim persaingan usaha yangkondusif.5 Perlu dicatat juga, meskipunKPPU mempunyai fungsi penegakan hukumkhususnya dibidang persaingan usaha,namun KPPU tidak berhak untukmenjatuhkan sanksi baik pidana maupunperdata, sanksi yang dapat diberikan olehKPPU hanyalah sanksi administratif.

Praktek monopoli terjadi di setiapnegara, tidak terkecuali Indonesia, dapat kitalihat pada kasus – kasus yang sedang terjadiialah mengenai adanya dugaan praktek karteldalam sektor perunggasan di Indonesia.KPPU menemukan adanya unsurkesengajaan dari sejumlah pelaku usahapeternak ayam yang memicu permasalahantersebut. Ketua KPPU Muhammad SyarkawiRauf mengatakan 12 perusahaan yangditetapkan sebagai terlapor dalammengadakan kesepakatan afkir dini ataupemusnahan jutaan parent stock (indukan)yang menyebabkan anjloknya stok ayamindukan di kalangan peternak mandirimelibatkan PT Charoen Pokphand JayaFarm, PT Japfa Comfeed Indonesia, PTMalindo, PT CJ – PIA, PT Ekspravet Nasuba,PT Hybro Indonesia, PT Satwa Borneo, PTTaat Indah Bersinar, PT Cibadak Indah SariFarm, CV Missouri, PT Wonokoyo JayaCorp dan PT Reza Perkasa. Panggilan danpemeriksaan telah dilakukan oleh KPPU,setelah diusut ternyata pemusnahan stokindukan ayam merupakan instruksi daripadaKementerian Pertanian untuk mendorongafkir dini terhadap stok indukan ayam denganalasan bahwa pasar sedang dalam keadaanover supply stok indukan ayam, apabila

5 Ibid. Hlm. 313.

menggunakan logika ekonomi sederhana,pada saat posisi suatu barang sedang dalamkeadaan over supply seharusnya harga barangtersebut menjadi rendah, tetapi faktalapangan yang terjadi adalah over supplymenyebabkan harga anak ayam atau day oldchicken (DOC) menjadi tinggi, dari yangbiaya pokok hanya sekitar Rp. 3.750 (tigaribu tujuh ratus lima puluh rupiah) menjadisekitar Rp. 6.000 (enam ribu rupiah),kemudian fakta lapangan yang lainnya adalahnaiknya harga ayam di peternakan dari Rp.18.000 (delapan belas ribu rupiah) menjadiRp. 20.500 (dua puluh ribu lima ratus rupiah)kemudian harga ayam di tingkat konsumenakhir atau masyarakat luas sekitar Rp.35.000(tiga puluh lima ribu rupiah) sampai denganRp.40.000 (empat puluh ribu rupiah), hal inijelas bertentangan dengan logika over supply.

Maraknya praktek monopoli diIndonesia oleh pelaku usaha di Indonesiamasih menjadi tanda tanya bagi masyarakat,pelaku usaha terkesan leluasa melakukanpraktek monopoli yang dilarang oleh Undang– Undang Persaingan Usaha, beberapa faktorbaik itu dari Undang – Undang PersainganUsaha yang memberikan celah untuk dapatterjadinya praktek monopoli maupun darilembaga penegak hukumnya yang tidakdapat menjangkau pelaku usaha yangmelakukan praktek monopoli, praktekmonopoli dan persaingan usaha jelasmerugikan konsumen yang tidak lain adalahrakyat Indonesia. Berdasarkan kasus danpermasalahan yang telah diuraikan di atas,maka penulis tertarik untuk melakukanpenelitian normatif mengenai “PERANKOMISI PENGAWAS PERSAINGANUSAHA (KPPU) DALAM MENDORONGIKLIM PERSAINGAN USAHA YANGSEHAT DI SEKTOR PERUNGGASAN.”

2. METODE

1. Jenis PenelitianJenis penelitian hukum yang

dipergunakan adalah jenis PenelitianHukum Normatif. Jenis penelitian

4

hukum normatif bertitik fokus padanorma hukum positif berupa PeraturanPerundang – Undangan terkait PeranKomisi Pengawas Persaingan Usaha(KPPU) dalam Mendorong IklimPersaingan Usaha Yang Sehat di SektorPerunggasan. Dalam jenis penelitian ini,dilakukan abstraksi melalui prosesdeduksi dengan melakukan lima tugasilmu hukum dogmatik yaitu melaluiproses deskripsi, sistematisasi, analisis,interpretasi dan menilai hukum positif.

2. Sumber Bahan HukumBahan hukum dalam penelitian

hukum digunakan untuk memecahkanisu hukum dan sekaligus memberikanpersepsi mengenai apa yangseyogyanya.6 Penulisan inimenggunakan penelitian hukum normatifsehingga memerlukan data sekunder(bahan hukum) sebagai data utama yangterdiri dari:a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakanbahan hukum yang bersifatautoritatif artinya mempunyaiotoritas. Bahan – bahan hukumprimer terdiri dari Perundang –Undangan, catatan – catatan resmiatau risalah dalam pembuatanPerundang – Undangan dan putusan– putusan hakim.7

b. Bahan hukum sekunderBahan hukum sekunder

merupakan pendapat hukum yangmemberikan penjelasan terhadapbahan hukum primer berkaitandengan Peran Komisi PengawasPersaingan Usaha dalam MendorongIklim Persaingan Usaha Yang Sehatdi Sektor Perunggasan yangdiperoleh dari fakta hukum, doktrin,asas – asas hukum, pendapat hukumdalam literatur, jurnal, hasilpenelitian, dokumen, surat kabar,internet dan majalah ilmiah. Bahanhukum sekunder juga dapat berupa

6 Peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian Hukum EdisiRevisi, Kencana, Jakarta, Hlm. 181

pendapat dari narasumber. Yangdimaksud narasumber oleh penulisadalah pandangan dari aparatbirokrat tingkat nasional yang ahlidalam bidang persaingan usahaterhadap Peran Komisi PengawasPersaingan Usaha dalam MendorongIklim Persaingan Usaha Yang Sehatdi Sektor Perunggasan, yakni KomisiPengawas Persaingan UsahaRepublik Indonesia.

c. Bahan hukum tersierBahan hukum tersier atau

penunjang adalah bahan hukumuntuk memperjelas bahan hukumprimer dan bahan hukum sekunderseperti Kamus Besar BahasaIndonesia dan Kamus Bahasa Asing

3. Pengumpulan DataPengumpulan bahan hukum

diperoleh dengan melakukan studikepustakaan. Studi kepustakaandilakukan untuk mempelajari bahanhukum primer yang berupa PeraturanPerundang – Undangan, bahan hukumsekunder yang berupa buku – bukuliteratur, karya ilmiah, artikel hasilpenelitian, dan bentuk karya ilmiahlainnya yang berkaitan dengan PeranKomisi Pengawas Persaingan Usahadalam Mendorong Iklim PersainganUsaha Yang Sehat di Indonesia.

4. Analisis Bahan HukumPenelitian hukum dimulai dengan

penelusuran terhadap bahan – bahanhukum sebagai dasar untuk membuatsuatu keputusan hukum terhadap kasus –kasus hukum yang konkrit. Seluruhbahan hukum yang diperolehdikumpulkan secara lengkap, selanjutnyadisistematisasikan untuk dilakukananalisis. Analisis bahan hukumdilakukan dengan pendekatan Perundang– Undangan (statute approach), yaitudengan menelaah semua Undang –Undang dan regulasi yang bersangkutpaut dengan isu hukum yang sedang

7 Ibid.

5

ditangani.8 Pendekatan Perundang –Undangan membuka kesempatan bagipeneliti untuk mempelajari dan menelitikesesuaian antar Peraturan Perundang –Undangan dan regulasi yang terkaitdengan isu hukum. Hasil telaah tersebutmerupakan suatu argumen untukmemecahkan isu yang dihadapi.9

5. Proses BerpikirData yang diperoleh dari bahan

hukum sekunder dianalisis denganmendeskripsikan danmemperbandingkan pendapat hukumyang diperoleh dari narasumber denganbahan hukum primer sehinggaberdasarkan analisis tersebut ditarikkesimpulan, dengan mempergunakanmetode berpikir deduktif yaitu metodeberpikir yang berangkat dari proposisiumum yang kebenarannya telah diakui(diyakini/diasiomatik) yang berakhirpada suatu kesimpulan (pengetahuanbaru) yang bersifat khusus, dalam hal iniuntuk mengetahui, menganalisis danmengkaji bagaimana Peran KomisiPengawas Persaingan Usaha (KPPU)Dalam Mendorong Iklim PersainganUsaha Yang Sehat Di SektorPerunggasan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tugas Komisi Pengawas PersainganUsaha

Komisi PengawasPersaingan Usaha (KPPU) adalahlembaga penegak hukum dalambidang persaingan usaha dan statusyang diberikan kepada KPPU adalahsebagai pengawas pelakasanaanUndang – Undang PersainganUsaha. KPPU adalah manifestasiimplementasi daripada Undang –Undang Persaingan Usaha yangmengamanatkan untuk dibentuknyasuatu lembaga untuk menegakkanUndang – Undang Persaingan Usaha

8 Ibid. Hlm. 133.

sebagaimana yang tercantum dalampasal 30 ayat (1) yang berbunyi:

“Untuk mengawasipelaksanaan Undang – Undang inidibentuk Komisi PengawasPersaingan Usaha yang selanjutnyadisebut Komisi.”

Melihat kembali pada pasal30 ayat (1) telah jelas bahwa Undang– Undang Persaingan Usahamemberikan amanat untukmembentuk suatu lembagapengawas dibidang persainganusaha, dimana lembaga ini berstatussebagai pengawas pelaksanaanUndang – Undang Persaingan Usahadan merupakan lembaga quasiindependen yang terlepas daripengaruh dan kekuasaan pemerintahserta pihak lainnya serta bertanggungjawab kepada Presiden.

KPPU merupakan lembagakhusus yang mempunyai tugasganda, selain menciptakan ketertibandalam persaingan usaha, KPPU jugaberperan untuk menciptakan danmemelihara iklim persaingan usahayang kondusif. Undang – UndangPersaingan Usaha telah menjelaskantugas KPPU sebagaimana yangtertuang dalam Pasal 35 yangberbunyi:a. Melakukan penilaian terhadap

perjanjian yang dapatmengakibatkan terjadinyapraktek monopoli ataupersaingan usaha yang tidaksehat sebagaimana diatur dalamPasal 4 sampai dengan pasal 16

b. Melakukan penilaian terhadapkegiatan usaha dan atau tindakanpelaku usaha yang dapatmengakibatkan terjadinyapraktek monopoli dan ataupersaingan usaha tidak sehatsebagaimana diatur dalam Pasal17 sampai dengan Pasal 24

9 Ibid. Hlm. 132.

6

c. Melakukan penilaian terhadapada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yangdapat mengakibatkan terjadinyapraktek monopoli dan ataupersaingan usaha yang tidaksehat sebagaimana diatur dalamPasal 25 sampai dengan Pasal 28

d. Mengambil tindakan sesuaidengan wewenang Komisisebagaimana diatur dalam Pasal36

e. Memberikan saran danpertimbangan terhadapkebijakan Pemerintah yangberkaitan praktek monopoli danatau persaingan usaha tidaksehat

f. Menyusun pedoman dan ataupublikasi yang berkaitan denganUndang – Undang ini

g. Memberikan laporan secaraberkala atas hasil kerja Komisikepada Presiden dan DewanPerwakilan Rakyat

2. Kewenangan Komisi PengawasPersaingan Usaha

KPPU yang berkedudukansebagai pengawas diberikewenangan sebagaimana yang telahdiatur dalam Pasal 36 dan Pasal 47telah memberikan kewenangankhusus kepada KPPU. Adapunkewenangan yang dimaksud adalahwewenang aktif dan wewenangpasif.10

Wewenang aktif adalahwewenang yang diberikan kepadaKPPU melalui penelitian. KPPUberwenang untuk melakukanpenelitian terhadap pasar, kegiatandan posisi dominan, selain itu KPPUjuga berwenang untuk melakukanpenyelidikan, menyimpulkan hasilpenyelidikan dan/atau pemeriksaan,memanggil pelaku usaha,memanggil dan menghadirkan saksi

10 Mustafa Kamal Rokan, 2012, “Hukum PersainganUsaha: Teori dan Praktinya di Indonesia”, Rajawali Pers,Jakarta, Hlm. 278.

– saksi, meminta bantuan penyelidik,meminta keterangan dari instansipemerintah, mendapatkan danmeneliti dokumen dan alat bukti lain,memutuskan dan menetapkan sertamenjatuhkan saksi administratif.11

Wewenang pasif adalahmenerima laporan dari masyarakatatau dari pelaku usaha tentangdugaan terjadinya praktek monopolidan/atau persaingan usaha tidaksehat.12

Adapun wewenang yangdiberikan Undang – UndangPersaingan Usaha kepada KPPUsebagaimana tertuang dalam Pasal36 adalah:a. Menerima laporan dari

masyarakat dan atau dari pelakuusaha tentang dugaan terjadinyapraktek monopoli dan ataupersaingan usaha tidak sehat;

b. Melakukan penelitian tentangdugaan adanya kegiatan usahadan atau tindakan pelaku usahayang dapat mengakibatkanterjadinya praktek monopoli danatau persaingan usaha tidaksehat;

c. Melakukan penyelidikan danatau pemeriksaan terhadapkasus dugaan praktek monopolidan atau persaingan usaha tidaksehat yang dilaporkan olehmasyarakat atau oleh pelakuusaha atau yang ditemukan olehKomisi sebagai hasil daripenelitiannya;

d. Menyimpulkan hasilpenyelidikan dan ataupemeriksaan tentang ada atautidak adanya praktek monopolidan atau persaingan usaha tidaksehat;

e. Memanggil pelaku usaha yangdiduga telah melakukan

11 Ibid. Hlm. 279.12 Ibid.

7

pelanggaran terhadap ketentuanUndang – Undang ini;

f. Memanggil dan menghadirkansaksi, saksi ahli, dan setiap orangyang dianggap mengetahuipelanggaran terhadap ketentuanUndang – Undang ini;

g. Meminta bantuan penyidik untukmenghadirkan pelaku usaha,saksi, saksi ahli, atau setiap orangsebagaimana dimaksud huruf e,dan huruf f, yang tidak bersediamemenuhi panggilan Komisi;

h. Meminta keterangan dari instansiPemerintah dalam kaitannyadengan penyelidikan dan ataupemeriksaan terhadap pelakuusaha yang melanggar ketentuanUndang – Undang ini;

i. Mendapatkan, meneliti, dan ataumenilai surat, dokumen atau alatbukti lain guna penyelidikan danatau pemeriksaan;

j. Memutuskan dan menetapkan adaatau tidak adanya kerugian dipihak pelaku usaha lain ataumasyarakat;

k. Memberitahukan putusan Komisikepada pelaku usaha yang didugamelakukan praktek monopoli danatau persaingan usaha tidak sehat;

l. Menjatuhkan sanksi berupatindakan administratif kepadapelaku usaha yang melanggarketentuan Undang – Undang

3. Sanksi Yang Dapat DijatuhkanKomisi Pengawas Persaingan Usaha

KPPU sebagai pengawasmempunyai wewenang untukmenjatuhkan sanksi berupa tindakanadministratif kepada pelaku usahayang melanggar ketentuan Undang –Undang Persaingan Usaha. Sanksitindakan administratif yangdijatuhkan oleh KPPU sebagaimanayang diatur dalam Pasal 36 huruf (l)Juncto Pasal 47 huruf (a) Undang –Undang Persaingan Usaha yangadapun isi daripada Pasal 47 adalah:

“Komisi berwenangmenjatuhkan sanksi berupa tindakanadministratif terhadap pelaku usahayang melanggar ketentuan Undang –Undang ini.”

Adapun sanksi administratifyang dapat dijatuhkan KPPU kepadapelaku usaha adalah sebagai berikut:

a. Penetapan pembatalanperjanjian

b. Perintah kepada pelakuusaha untuk menghentikanintegrasi vertikal

c. Perintah kepada pelakuusaha untuk menghentikankegiatan yang terbuktimenimbulkan praktekmonopoli dan/ataumenyebabkan persainganusaha tidak sehat dan/ataumerugikan masyarakat

d. Perintah kepada pelakuusaha untuk menghentikanpenyalahgunaan posisidominan

e. Penetapan pembatalan ataspenggabungan ataupeleburan badan usaha danpengambilalihan saham

f. Penetapan pembayaran gantirugi

Pengenaan denda serandah – rendahnya Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dansetinggi – tingginya Rp. 25.000.000.000,-(dua puluh lima miliar rupiah)

4. Komisi Pengawas Persaingan Usahasebagai Policy Advisor

Komisi Pengawas PersainganUsaha sebagai lembaga pengawaspersaingan usaha memiliki banyaktugas, selain tugas mencegah danmenindak pelanggar praktekmonopoli dan persaingan usaha tidaksehat, dalam upaya menegakkanUndang – Undang PersainganUsaha, KPPU juga menjalankantugas sebagaimana yang diaturdalam Pasal 35 huruf e Undang –Undang Persaingan Usaha yangberbunyi:

8

“memberikan saran danpertimbangan terhadap kebijakanpemerintah yang berkaitan denganpraktek monopoli dan/ataupersaingan usaha tidak sehat.”

Peran KPPU sebagai penasihatkebijakan terhadap kebijakanpemerintah yang mempengaruhipersaingan usaha. Upaya ini sangatdiperlukan dan penting mengingatpenciptaan iklim persaingan sehatmerupakan amanat Undang –Undang Persaingan Usaha, dansebagai lembaga pengawasanpersaingan usaha maka KPPU harusmemainkan perannya disini.

Timbulnya persaingan usahatidak sehat kerap kali dikarenakanoleh Peraturan Perundang –Undangan yang memberikan celahkepada pelaku usaha untukberperilaku anti – persaingan.Sebagai contoh, kasus kartel disektor perunggasan, setelahditelusuri ternyata ada kebijakanyang pemerintah yang menjadi celahmasuknya bagi pelaku usaha untukmelakukan kegiatan usaha yangbersifat anti – persaingan.

Pada tahapan inilah peran KPPUsebagai penasihat kebijakan dapat diimplementasikan dalam bentukpemberian masukan bagipemerintah, dalam menciptakankebijakan yang pro – persainganusaha sehat.13 Berikut adalahrekomendasi KPPU terhadap praktekmonopoli dan persaingan usaha tidaksehat di sektor perunggasan kepadapemerintah:1) Jangka Pendek

a) Melakukan audit terhadapdata ketersediaan GrandGrand Parent Stock(GGPS), Grand ParentStock (GPS), Parent Stock

13 Suyud Margono, 2009, Hukum Anti Monopoli, SinarGrafika, Jakarta. Hlm. 165.

(PS) dan Day Old Chicken(DOC)

b) Mengatur harga ecerantertinggi (HET) untuk DOCdan pakan

c) Mengalihkan pengaturanharga acuan ayam yangselama ini ditetapkan olehposko ditiap daerah menjadidiatur oleh pemerintah baikpusat maupun daerah

d) Pemanfaatan informationand communicationtechnology dan programonline untuk memotongrantai distribusi ayampotong (live bird)

2) Jangka Menengaha) Menghentikan integrasi

vertikal dalam industriunggas antara beberapaperusahaan besar yangmenguasai produksi GGPS,GPS dan PS denganmenghidupkan budidayasebagai anak usaha

b) Menghidupkan peternakkemitraan dan mandiri

3) Jangka Panjanga) Mendorong tumbuhnya

industri pengolahan berbasisinput ayam broiler (livebird)

b) Mengamandemen Undang –Undang Nomor 18 Tahun2009 Juncto Undang –Undang Nomor 41 Tahun2014 yang mengaturpeternakan denganmemisahkan antara bisnisGGPS, GPS, PS, pakan danvaksin di hulu dengan usahabudidaya hingga rantaipemasaran di hilir.

KPPU memang melaksanakan tugasdalam memberikan rekomendasi kepadapemerintah, namun sayangnya rekomendasi

9

dan saran tersebut diberikan oleh KPPUsetelah terjadinya suatu pelanggaranketentuan persaingan usaha, meskipun Pasal35 huruf e Undang – Undang PersainganUsaha tidak membatasi kapan KPPU harusmemberikan saran dan rekomendasi tersebut.Namun, dalam hal ini sebaiknya KPPU jugadapat memberikan saran dan rekomendasiterhadap pemerintah mengenai suatutindakan atau perilaku di bidang usaha yangdapat mengarah kepada persaingan usahatidak sehat, begitu juga sebaliknya,pemerintah juga dapat meminta saran danpertimbangan kepada KPPU di bidangpersaingan usaha.14

4. KESIMPULANPeran Komisi Pengawas Persaingan Usaha(KPPU) dalam mendorong iklim persainganusaha yang sehat di sektor perunggasan telahmenjalankan perannya sesuai dengan tugasdan wewenang yang telah diberikan Undang– Undang Persaingan Usaha, sebagailembagai quasi adapun hal – hal yang telahdilakukan KPPU dalam mendorong iklimpersaingan usaha yang sehat di sektorperunggasan adalah:1. Melakukan penelitian terhadap

perjanjian yang dapat mengakibatkanterjadinya praktek monopoli dan ataupersaingan usaha tidak sehat dalamsektor perunggasan dan menanganiperkara berkaitan secara inisiatif sebagailembaga quasi judicial

2. Memberikan saran dan pertimbanganterhadap kebijakan pemerintah yangberkaitan dengan praktek monopoli danatau persaingan usaha yang tidak sehat disektor perunggasan sebagai lembagaquasi eksekutif

5. REFERENSI

Buku:

Andi Fahmi Lubis, dkk, 2009, Hukum PersainganUsaha: Antara Teks & Konteks, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2008, Perkembangan danKonsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,Konpres, Jakarta.

Mustafa Kamal Rokan, 2012, Hukum PersainganUsaha: Teori dan Praktiknya Di Indonesia, RajawaliPers, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian HukumEdisi Revisi, Kencana Predana Media Group, Jakarta.

Susanti Adi Nugroho, 2012, Hukum PersainganUsaha Di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik sertaPenerapan Hukumnya, Kencana Predana MediaGroup, Jakarta.

Suyud Margono, 2009, Hukum Anti Monopoli, SinarGrafika, Jakarta

Undang – Undang:Undang – Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentangLarangan Praktek Monopoli dan PersainganUsaha Tidak Sehat. Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 33.

Jurnal:Budi L. Kagramanto, 2007, Implementasi UU No. 5Tahun 1999 Oleh KPPU, Jurnal Ilmu HukumYustisia

Non Publikasi:Edi Suharto, 2006, Negara Kesejahteraan DanReinventing Depsos, diselenggarakan olehUniversitas Gadjah Mada

14 Susanti Adi Nugroho, Op. Cit. Hlm. 554.