jurnal civic hukum - ejournal.umm.ac.id

1

Renny Komahriah, Nurul Zuriah dan M.Mansur Ibrahim. Peranan dan Strategi GuruPPKn dalam Penanaman Jati Diri Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila di .....1

Jurnal Civic HukumVolume 3, Nomor 2, November 2018P-ISSN 2623-0216 E-ISSN 2623-0224

http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jch

119-127

128-137

138-148

149-162

163-173

174-183

184-194

JURNAL CIVIC HUKUMJURNAL CIVIC HUKUMJURNAL CIVIC HUKUMJURNAL CIVIC HUKUMJURNAL CIVIC HUKUM

P-ISSN : 2623-0216E-ISSN : 2623-0224

Volume 3, No 2 Mei 2018

Implementasi Konsep Good Governance dalam MewujudkanKesejahteraan Sosial di Desa Landungsari Kecamatan DauKabupaten MalangAdam Surya Pramudya, Nurul Zuriah, Rohmad Widodo

Analisis Dampak Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan PartisipasiPolitik Pemilih Pemula Di SMAN 1 Balauring Lembata NTTAdnan Pattipeilohy, Nurbani Yusuf, Trisakti Handayani

Implementasi Kurikulum Diferensiasi Pendidikan Kewarganegaraan PadaKelas Akselerasi Peserta Didik Cerdas Inklusif Mtsn PonorogoArdian Fahmi Rosydi Karim, M. Mansur Ibrahim, Nurbani Yusuf

Penerapan Model Pendidikan Karakter Berbasis “5 Karakter WajibTaruna” SMK Negeri 13 MalangHeka Fitria Fujiyama, Rohmad Widodo, Trisakti Handayani

Peranan Guru PKn Dalam Pembentukan Kedisiplinan Siswa Di MANMalang 1Kurniati, Rohmad Widodo, Budiono

Partisipasi Masyarakat Terhadap Eksistensi Museum Samparaja BimaDalam Mengembangkan Pariwisata Di Kota Bima NTBMarniyanti, Agus Tinus, M. Syahri

Peran Kpu Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat DalamPemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 2014 Di Kota MalangMuhammad Hidayansyah, Trisakti Handayani, M. Syahri

2

Jurnal Civic Hukum Volume 3, Nomor 2, November 2018, hal. 1-8

195-207

208-215

216-225

Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran PendidikanPancasila Dan Kewarganegaraan Di Man Langke Rembong Ruteng NusaTenggara TimurMuhammad Nasrullah, Budiono, Agus Tinus

Model Pengembangan Media Pembelajaran PPKn Berbasis Android DiSMPN 25 MalangNaufal Muhammad Kautsar, Nurul Zuriah, Rohmad Widodo

Peran Kegiatan Pramuka Dalam Pengembangan Sikap Nasionalisme SiswaMAN 1 BanyuwangiNopalta Bagus Samudra, M. Mansur Ibrahim, M. Syahri

119

Adam Surya P, dkk. Implementasi Konsep Good Governance dalam MewujudkanKesejahteraan Sosial di Desa Landungsari Kecamatan DAU Kabupaten Malang119

http://ejournal.umm.ac.id/index.php/civicus


IMPLEMENTASI KONSEP GOOD GOVERNANCEDALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DI DESA LANDUNGSARI KECAMATAN DAUKABUPATEN MALANG

Adam Surya Pramudya, Nurul Zuriah, Rohmad WidodoFKIP Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Email: [email protected]

ABSTRAKFenomena KKN timbul dan merabah disegala bidang karena sistem pemerintahannya

yang tidak dikelola dengan baik. Salah satu cara agar sistem pemerintahan berjalan denganbaik maka harus ada pengimplementasian konsep good governance dari suatu lembagapemerintahan.Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mendeskripsikan bagaimana implementasikonsep good governance di desa Landungsari, (2) Menganalisis faktor pendukung danpenghambat, (3) menjelaskan solusi dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Penelitian inimenggunakan teknik penelitian deskriftif kualitatif. Dimana peneliti berusaha memberikangambaran secara sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dan sifat-sifat populasi tertentu.Bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah aktual dan mengumpulkan data. Pengumpulandata diperoleh dengan teknik wawancara observasi dan dokumentasi. Adapun informanyang digali informasinya yakni kepala desa, sekretaris desa, tokoh desa, dan warga desaLandungsari kabupaten Malang.Berdasarkan penelitian diperoleh hasil sebagai berikut: (1)konsep good governance telah diimplementasikan oleh pemerintah desa Landungsari (2)Faktor pendukung yaitu kemampuan dan kompetensi pegawai, sedangkan faktorpenghambatnya adalah kedisiplinan dari pegawai desa tersebut. (3) solusi dengan membinapegawai dengan baik dan disiplin dan konsistensi.Berdasarkanhasilpenelitian diperolehkesimpulan sebagai berikut: (1) Implementasi konsep good governanace telahdiimplementasikan di desa Landungsari kabupaten Malang, (2) Faktor pendukung yaitukemmapuan dan kompetensi pegawai desa. Sedangkan faktor panghambatnya adalahindisipliner dari pegawai desa tersebut, (3) solusi melalui pembinaan pegawai dengan baikdan disiplin dan konsistensi.

Kata Kunci : Implementasi, Good Governance, Kesejahteraan Sosial.

ABSTRACTThe phenomenon of corruption arise and spread in all fields because of the system

of government that is not managed properly. One way that the governance system goeswell then there should be the implementation of the concept of good governance of agovernment agency. This research aims to : (1) Describe how the implementation of theconcept of good governance in the village Landungsari, (2) Analyzing the supportingfactors and obstacles, (3) explain the solution in addressing the problems faced. Thisresearch usesdescriptive qualitative research techniques. Where researchers tried to givean idea systematically and meticulously actual facts and the properties of certainpopulations. Aiming to solve the actual problems and collect data. The data collection wasobtained by interview observation and documentation. The information unearthedinformation that the village head, village secretary, village leaders and villagers LandungsariMalang regency.Based on the research results as follows: (1) the concept of goodgovernance has been implemented by the village government Landungsari, (2) Factorssupporting the ability and competence of the employees, while inhibiting factor is thediscipline of the employees of the village. (3) solutions to foster employee well anddiscipline and consistency.Based on the research results obtained the following

120


conclusions: (1) Implementation of the concept of good governance has been implementedin the village of Malang regency Landungsari, (2) Factors supporting the ability andcompetence of the employees of the village, While inhibiting factor is the indiscipline ofthe village employees, (3) solutions through employee coaching well and discipline andconsistency.

Keywords : Good Governance, social welfare

PENDAHULUANTerjadinya krisis ekonomi di

Indonesia antara lain disebabkan olehtatacarapenyelenggaraan pemerintahan yangtidak dikelola dan diatur dengan baik.Akibatnya timbul berbagai masalah sepertikorupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yangsulit diberantas, masalah penegakanhukum yang sulit berjalan, monopoli dalamkegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanankepada masyarakat yang memburuk.

Masalah-masalah tersebut juga telahmenghambat proses pemulihan ekonomiIndonesia, sehingga jumlah pengangguransemakin meningkat, jumlah pendudukmiskin bertambah, tingkat kesehatanmenurun, dan bahkan telah menyebabkanmunculnya konflik-konflik di berbagaidaerah yang dapat mengancam persatuandan kesatuan negara Republik Indonesia.

Bahkan kondisi saat ini punmenunjukkan masih berlangsungnyapraktek dan perilaku yang bertentangandengan kaidah tata pemerintahan yang baik,yang bisa menghambat terlaksananyaagenda-agenda reformasi.

Penyelenggaraan pemerintahan yangbaik adalah landasan bagi pembuatan danpenerapan kebijakan negara yangdemokratis dalam era globalisasi.Fenomena demokrasi ditandai denganmenguatnya kontrol masyarakat terhadappenyelenggaraan pemerintahan, sementarafenomena globalisasi ditandai dengan salingketergantungan antarbangsa, terutamadalam pengelolaan sumber-sumberekonomi dan aktivitas dunia usaha (bisnis).

Kedua perkembangan diatas, baikdemokratisasi maupun globalisasi,menuntut redefinisi peran pelaku-pelakupenyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah,yang sebelumnya memegang kuat kendalipemerintahan, cepat atau lambat harusmengalami pergeseran peran dari posisiyang serba mengatur dan mendikte keposisi sebagai fasilitator. Dunia usaha danpemilik modal, yang sebelumnya berupayamengurangi otoritas negara yang dinilaicenderung menghambat perluasan aktivitasbisnis, harus mulai menyadari pentingnyaregulasi yang melindungi kepentingan publik.Sebaliknya, masyarakat yang sebelumnyaditempatkan sebagai penerima manfaat(beneficiaries), harus mulai menyadarikedudukannya sebagai pemilik kepentinganyang juga harus berfungsi sebagai pelaku.

Menurut Mardoto (2009:18) untukmewujudkan konsep good governancedapat dilakukan dengan mencapai keadaanyang baik dan sinergi antara pemerintah,sektor swasta dan masyarakat sipil dalampengelolaan sumber-sumber alam, sosial,lingkungan dan ekonomi. Prasyaratminimal untuk mencapai good governanceadalah adanya transparansi, akuntabilitas,partisipasi, pemberdayaan hukum,efektifitas dan efisiensi, dan keadilan.Kebijakan publik yang dikeluarkan olehpemerintah harus transparan, efektif danefisien, serta mampu menjawab ketentuandasar keadilan. Sebagai bentukpenyelenggaraan negara yang baik makaharus keterlibatan masyarakat di setiapjenjang proses pengambilan keputusan.

121

Adam Surya P, dkk. Implementasi Konsep Good Governance dalam MewujudkanKesejahteraan Sosial di Desa Landungsari Kecamatan DAU Kabupaten Malang

Prinsip-prinsip good governancemenurut LAN (2000) terdiri dari prinsipakuntabilitas, prinsip transparansi, prinsipkesetaraan, prinsip supremasi hukum,prinsip keadilan, prinsip partisipasi, prinsipdesentralisasi, prinsip kebersamaan, prinsipprofesionalisme, prinsip cepat tanggap,prinsip efektif dan efisien, prinsip berdayasaing (Ningsih, Indah, Razak, 2013: 2 ).

Oleh karena itu, tata pemerintahanyang baik perlu segera dilakukan agarsegala permasalahan yang timbul dapatsegera dipecahkan dan juga prosespemulihan ekonomi dapat dilaksanakandengan baik dan lancar. Disadari,mewujudkan tata pemerintahan yang baikmembutuhkan waktu yang tidak singkatdan juga upaya yang terus menerus.Disamping itu, perlu juga dibangunkesepakatan serta rasa optimis yang tinggidari seluruh komponen bangsa yangmelibatkan tiga pilar berbangsa danbernegara, yaitu para aparatur negara,pihak swasta dan masyarakat madani untukmenumbuhkembangkan rasa kebersamaandalam rangka mencapai tata pemerintahanyang baik.

Menurut Prasitejo (2009:6) bahwagood governance merupakan praktekpenerapan kewenangan pengelolaanberbagai urusan. penyelenggaraan negarasecara politik, ekonomi dan administratifdi semua tingkatan. Dalam konsep di atas,ada tiga pilar good governance yangpenting, yaitu, Kesejahteraan rakyat(economic governance), Prosespengambilan keputusan (politicalgovernance), Tata laksana pelaksanaankebijakan (administrative governance).

Menurut Effendi (2010:15) goodgovernance menyentuh 3 pihak yaitu pihakpemerintah (penyelenggara negara), pihakkorporat atau dunia usaha (penggerakekonomi), dan masyarakat sipil

(menemukan kesesuaiannya). Ketiga pihaktersebut saling berperan dan mempengaruhidalam penyelenggaraan negara yangbaik. Sinkronisasi dan harmonisasi antarpihak tersebut menjadi jawaban besar.Menurut (Sumarto dalam Tampubolon,2009:1-2) Governance, diartikansebagai mekanisme, praktik dan tatacara pemerintah dan warga mengatursumber daya serta memecahkanmasalah-masalah publik. Kualitas gover-nance dinilai dari kualitas interaksi yngterjadi antara komponen governance yaitupemerintah, civil society dan sektorswasta. Lebih lanjut dikatakan Sumarto(2009:17) Istilah good governance saatini menjadi sangat “trendi”. Ada yangmenterjemahkan good governance sebagaikepemerintahan yang prima atau tatapemerintahan yang baik.

Sebagai cara untuk mewujudkankesejahteraan sosial, konsep goodgovernance adalah salah satu cara yangtepat untuk mewujudkan hal tersebut.Sebagai contoh kecilnya pemerintah desalandungsari kecamatan Dau KabupatenMalang, dalam pengimplementasiannyamencoba mengimplementasikan konsepgood governance tersebut.

METODEDitinjau dari jenis datanya, pendekatan

yang digunakan dalam penelitian yangberjudul implementasi konsep good gov-ernance dalam mewujudkan kesejahteraansosial di desa Landungsari kecamatan Daukabupaten Malang ini adalah pendekatankualitatif. Pendekatan kualitatif adalahprosedur penelitian yang menghasilkan datadeskriftif berupa kata-kata tertulis ataulisan dari orang-orang dan perilaku yangdapat diamati (Zuriah, 2009:92).

Penelitian kualitatif memerlukanketajaman analisis, objektivitas, sistematis,

122


dan sistematik sehingga diperoleh ketepatandalam interpretasi, sebab hakikat dari suatufenomena atau gejala penganut penelitiankualitatif adalah totalitas atau gestalt(Zuriah, 2009:92).

Adapun jenis pendekatan penelitianadalah deskriftif, penelitian deskriftif yaitupenelitian yang berusaha untuk menuturkanpemecahan masalah yang ada sekarangberdasarkan data-data.

Jenis penelitian deskriftif kualitatifyang digunakan pada penelitian inidimaksudkan untuk memperoleh informasimengenai implementasi konsep goodgovernance dalam mewujudkankesejahteraan sosial didesa LandungsariKecamatan Dau Kabupaten Malang. Selainitu dengan pendekatan kualitatif diharapkandapat diungkapakan situasi danpermasalahan yang benar-benar terjadi dandihadapi dalam pengiimplementasiannya.

Analisis data dalam penelitianmerupakan suatu kegiatan yang sangatpenting dan memerlukan ketelitian sertakekritisan dalam penelitian. Imran dalam(Sugiyono, 2016:336), analisis data dalampenelitian kualitatif adalah proses pelacakandan pengaturan secara sistematis transkipwawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untukmeningkatkan pemahaman pada bahan-bahan tersebut agar dapat di interpretasikantemuannya kepada orang lain. Dalam halini peneliti melakukan pencatatan pada saatwawancara, mengumpulkan data-data daridokumen yang relevan dengan penelitianberupa foto-foto wawancara denganKepala desa beserta staf desa yangbersangkutan, hingga kegiatan selanjutnyayaitu menyusun hasil-hasil wawancarakemudian diketik dan dikembangkan untukdianalisis sehingga menghasilkan sebuahkesimpulan. Sedangkan observasidilakukan pada saat peneliti melakukan

wawancara, peneliti terlibat langsungdilokasi kemudian mengamati kejadian-kejadian di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASANImplemetasi konsep good governancedalam mewujudkan kesejahteraansosial di desa Landungsari

Berdasarkan hasil penelitian yangdidapatkan oleh peneliti, bahwaimplementasi konsep good governancetelah diimplementasikan oleh pemerintahdesa Landungsari khususnya dalamtransparansi atau keterbukaan didalamanggaran desa kepada masyarakat desaLandungsari agar masyarakat mengertiprosesnya. Serta tanggap atau responsifterhadap kebutuhan masyarakat khususnyakebutuhan dasar masyarakat desa sepertiHAM dan persamaan hak tanpa terkecualitanpa ada satu pihak pun yangdikesampingkan.

Bersamaan dengan itu,selakusekretaris desa Landungsari jugamemperkuat dan memiliki pendapat yangsama dengan SI yang mengatakan sangatpenting untuk menerapakan sistem goodgovernance dalam mewujudkanpemerintahan yang baik dan bersih daripenyelewengan dan selalu melibatkanmasyarakat melalui wakil-wakilnya dalammembuat peraturan atau kebijakan.

Konsep good governance sangatpenting untuk di implementasikan karenaberdampak bagus kepada masyarakat danpemerintah desa itu sendiri. Melalui prinsipdasar good governance yang meliputitransparansi atau keterbukaan dalamanggaran dana desa yang melibatkan wakil-wakil desa, lalu ada partisipasi darimasyarakat desa terhadap peraturan ataukebijakan yang dibuat oleh pemerintahdesa Landungsari dan responsif terhadapkeluhan masyarakat desa didalam

123


persamaan hak untuk menjamin masyarakatdesa didalam ekonomi dan politik agarterciptanya masyarakat desa yangsejahtera.

Berdasarkan hasil observasi dan hasilwawancara dengan informan di atasdidapati kondisi pemerintahan desaLandungsari telah menerapkan konsepgood governance hal ini diindikasikandari kesesuaian antara hasil observasidan wawancara yang menunjukkanbahwa konsep good governance inibenar-benar dijalankan dengan baik olehpemerintah desa Landungsari. Kondisi inidilandasi atas apa yang disebut oleh Intituteon Governance sebagai konsep goodgovernance yang memenuhi beberpa halsebagai berikut: a) Kerangka kerja tim(team work) antarorganisasi, departemen,dan wilayah; b) Hubungan kemitraanantara pemerintah dengan setiap unsurdalam masyarakat negara yangbersangkutan; c) Pemahaman dankomitmen terhadap manfaat dari pentingnyatanggung jawab bersama dan kerjasamadalam suatu keterpaduan serta sinergismedalam pecapaian tujuan; d) Adanyadukungan dan sistem imbalan yangmemadai untuk mendorong terciptanyakemampuan dan keberanian menanggungrisiko (risk taking) dan berinisiatif,sepanjang hal ini secara realistis dapatdikembangkan; e) Adanya pelayananadministrasi publik yang berorientasi padamasyarakat, mudah dijangkau masyarakatdan bersahabat, berdasarkan kepada asaspemerataan dan keadilan dalam setiaptindakan dan pelayanan yang diberikankepada masyarakat, berfokus padakepentingan masyarakat, bersikapprofesional, dan tidak memihak (nonpartisan).

Faktor pendukung dan penghambatdari implementasi konsep goodgovernance dalam mewujudkankesejahteraan sosial di desaLandungsari

Berdasarkan hasil penelitian dilapanganyang telah dilakukan pada kepala desaLandungsari kecamatan DAU kabupatenMalang, yang menjadi faktor pendukungdan penghambat konsep goodgovernanvce. Faktor pendukung darikonsep good governance adalahkemampuan atau kompetensi pegawai.Kemampuan atau kompetensi yangdimiliki pegawai mengacu kepadadimensi perilaku dari sebuah perilakuorganisasi yang diperlukan seseorang untukdapat melaksanakan pekerjaannya secaramemuaskan. Semakin baik kemampuanatau kompetensi pegawai dalam bekerjamaka semakin baik kinerja pegawai dalammemberikan pelayanan.

Sedangkan faktor penghambat darikonsep good governance itu sendiriadalah kedisiplinan. Kedisiplinanmerupakan salah satu tolok ukur untukmelihat kinerja aparat pemerintah dalammenjalankan tugas-tugasnya khususnyadalam melayani masyarakat.Kedisiplinanmerupakan salah satu tolok ukur untukmelihat kinerja aparat pemerintah dalammenjalankan tugas-tugasnya khususnyadalam melayani masyarakat. Kedisiplinanmemegang peranan yang amat pentingdalam konsep good governance. Seorangpegawai yang mempunyai tingkatkedisiplinan yang tinggi akan tetapbekerja dengan baik walaupun tanpadiatasi oleh atasan. Seorang pegawaiyang disiplin tidak akan mencuri waktukerja untuk melakukan hal-hal yang tidakada kaitannya dengan pekerjaan. Namunberdasarkan observasi dan wawancara,

124


ditemukan kondisi yang menunjukkanbahwa tingkat kedisiplinan aparatur desaLandungsari yang masih rendah. Umumnyaketrelambatan hadir berkisar 30 menitsampai dengan 1 jam, dan pulang 20sampai 30 menit lebih awal dibandingdengan jam yang seharusnya. Dan takjarang juga pegawai desa landungsari tidakhadir di kantor secara periodik.Solusi untuk mengatasi hambatan yangdihadapi dalam implementasikonsep good governanace dalammewujudkan kesejahteraan sosial didesa Landungsari

Setiap masalah yang dihadapi pastidapat diatasi dengan berbagai macamsolusi. Begitu pula dengan kendala yangdihadapi oleh hambatan implementasikonsep good governance dalammewujudkan kesejahteraan sosial di desaLandungsari. Salah satu solusi untukmenghadapi hambatan dalam implementasigood governance dalam mewujudkankesejahteraan sosial di desa Landungsariadalah dengan jalan memberikanpembinaan pegawai dengan baik adanyaperaturan disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan, danmemberikan sanksi apabila terjadi perilakuindisipliner. Dalam rangka usaha untukmencapai tujuan masyarakat desa yangsejahtera, diperlukan adanya pegawai desasebagai unsur aparatur desa, abdi desa,dan abdi masyarakat yang penuh kesetiaandan ketaatan kepada pancasila, UUD1945, serta bersatu padu, bermental baik,berwibawa, dan menjauhi sifat sifatkorupsi untuk menyelenggarakan tugaspemerintahan yang baik didalampembangunan desa Landungsari. Kemudianyang tidak kalah pengtingnya adalahpemanfaatan waktu yang seefektifmungkin demi terciptanya pelayanan kerjayang maksimal.

Kondisi pemerintahan desaLandungsari telah menerapkan konsepgood governance hal ini diindikasikandari kesesuaian antara hasil observasi danwawancara yang menunjukkan bahwakonsep good governance ini benar-benardijalankan dengan baik oleh pemerintahdesa Landungsari namun masih terdapatbeberapa faktor penghambat yang tentunyadiperlukan penyelesaian terhadappermasalahan yang sedang terjadi tersebut.Solusi yang dapat dilakukan dalampencapaian konsep good governanceadalah dengan jalan memberikanpembinaan pegawai dengan baik adanyaperaturan disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan, danmemberikan sanksi apabila terjadi perilakuindisipliner. Pendisiplinan terhadap kondisiyang tidak disiplin merupakan hal yangsulit dan perlu dilakukan secara konsistendan tegas terhadap apa yang sudahdicita-citakan. Dalam rangka usahauntuk mencapai good governance danmasyarakat desa yang sejahtera, diperlukanadanya pegawai desa sebagai unsuraparatur desa, abdi desa, dan abdimasyarakat yang penuh kesetiaan danketaatan kepada pancasila, UUD 1945,serta bersatu padu, bermental baik,berwibawa, dan menjauhi sifat sifat korupsiuntuk menyelenggarakan tugaspemerintahan yang baik didalampembangunan desa Landungsari sertamenggunakan waktu secara efektif danefisien.

SIMPULANBerdasarkan hasil penelitian mengacu

pada rumusan masalah dan tujuan penelitiantentang implementasi konsep goodgovernance di desa Landungsarikecamatan Dau kabupaten Malang dapatdisimpulkan sebagai berikut:

125


Kesimpulan dari penelitian ini adalahkonsep good governance sangat pentinguntuk di implementasikan karenaberdampak bagus kepada masyarakat danpemerintah desa itu sendiri. Melalui prinsipdasar good governance yang meliputitransparansi atau keterbukaan dalamanggaran dana desa yang melibatkanwakil-wakil desa, lalu ada partisipasi darimasyarakat desa terhadap peraturan ataukebijakan yang dibuat oleh pemerintahdesa Landungsari dan responsif terhadapkeluhan masyarakat desa didalampersamaan hak untuk menjamin masyarakatdesa didalam ekonomi dan politik agarterciptanya masyarakat desa yangsejahtera. Berdasarkan hasil observasi danhasil wawancara dengan informan di atasdidapati kondisi pemerintahan desaLandungsari telah menerapkan konsepgood governance hal ini diindikasikan darikesesuaian antara hasil observasi danwawancara yang menunjukkan bahwakonsep good governance ini benar-benardijalankan dengan baik oleh pemerintahdesa Landungsari. Kesimpulan hasilwawancara tersebut adalah bahwa faktorpendukung dari konsep good governanceadalah kemampuan atau kompetensipegawai. Kemampuan atau kompetensiyang dimiliki pegawai mengacu kepadadimensi perilaku dari sebuah perilakuorganisasi yang diperlukan seseorang untukdapat melaksanakan pekerjaannya secaramemuaskan. Semakin baik kemampuanatau kompetensi pegawai dalam bekerjamaka semakin baik kinerja pegawai dalammemberikan pelayanan. Sedangkanfaktor penghambat dari konsep goodgovernance itu sendiri adalah kedisiplinan.Kedisiplinan merupakan salah satu tolokukur untuk melihat kinerja aparat pemerintahdalam menjalankan tugas-tugasnyakhususnya dalam melayani masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian di atasdidapati kondisi pemerintahan desaLandungsari telah menerapkan konsepgood governance hal ini diindikasikandari kesesuaian antara hasil observasi danwawancara yang menunjukkan bahwakonsep good governance ini benar-benardijalankan dengan baik oleh pemerintahdesa Landungsari namun masih terdapatfaktor pendukung dan penghambat. Faktorpendukung baik yang teramatai melaluiobservasi maupun wawancara didapatibahwa pemerintah desa Landungsari sudahmemiliki kemampuan atau kompetensiyang seharusnya dimiliki pegawai (goodgovernance) mengacu kepada dimensiperilaku dari sebuah perilaku organisasiyang diperlukan seseorang untuk dapatmelaksanakan pekerjaannya secaramemuaskan. Pemerintah desa Landungsaripula memiliki kemampuan yang baikdalam bekerja, mengutamakan kualitasdan keteraturan, kesadaran organisasional,mendapatkan pengarahan, mencariinformasi, berpikir secara konseptualdan percaya diri dalam bekerja.

Sedangkan faktor penghambat darikonsep good governance itu sendiri adalahkedisiplinan. Kedisiplinan merupakansalah satu tolok ukur untuk melihat kinerjaaparat pemerintah dalam menjalankantugas-tugasnya khususnya dalam melayanimasyarakat. Kedisiplinan memegangperanan yang amat penting dalamkonsep good governance. Seorangpegawai yang mempunyai tingkatkedisiplinan yang tinggi akan tetapbekerja dengan baik walaupun tanpadiatasi oleh atasan. Seorang pegawaiyang disiplin tidak akan mencuri waktukerja untuk melakukan hal-hal yang tidakada kaitannya dengan pekerjaan. Namunberdasarkan observasi dan wawancara,ditemukan kondisi yang menunjukkan

126


bahwa tingkat kedisiplinan aparatur desaLandungsari yang masih rendah. Umumnyaketrelambatan hadir berkisar 30 menitsampai dengan 1 jam, dan pulang 20sampai 30 menit lebih awal dibandingdengan jam yang seharusnya. Dan takjarang juga pegawai desa landungsari tidakhadir di kantor secara periodik.

Kesimpulan hasil penelitian di atasdidapati bahwa salah satu solusi untukmenghadapi hambatan dalam implementasigood governance dalam mewujudkankesejahteraan sosial di desa Landungsariadalah dengan jalan memberikanpembinaan pegawai dengan baik adanyaperaturan disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan, danmemberikan sanksi apabila terjadi perilakuindisipliner. Dalam rangka usaha untukmencapai tujuan masyarakat desa yangsejahtera, diperlukan adanya pegawai desasebagai unsur aparatur desa, abdi desa,dan abdi masyarakat yang penuh kesetiaandan ketaatan kepada pancasila, UUD1945, serta bersatu padu, bermental baik,berwibawa, dan menjauhi sifat sifatkorupsi untuk menyelenggarakan tugaspemerintahan yang baik didalampembangunan desa Landungsari. Kemudianyang tidak kalah pengtingnya adalahpemanfaatan waktu yang seefektif mungkindemi terciptanya pelayanan kerja yangmaksimal.

Solusi lain yang dapat dilakukan dalampencapaian konsep good governanceadalah dengan jalan memberikanpembinaan pegawai dengan baik adanyaperaturan disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan, danmemberikan sanksi apabila terjadi perilakuindisipliner. Pendisiplinan terhadap kondisiyang tidak disiplin merupakan hal yangsulit dan perlu dilakukan secara konsistendan tegas terhadap apa yang sudah dicita-

citakan. Dalam rangka usaha untukmencapai good governance danmasyarakat desa yang sejahtera, diperlukanadanya pegawai desa sebagai unsuraparatur desa, abdi desa, dan abdimasyarakat yang penuh kesetiaan danketaatan kepada pancasila, UUD 1945,serta bersatu padu, bermental baik,berwibawa, dan menjauhi sifat sifat korupsiuntuk menyelenggarakan tugaspemerintahan yang baik didalampembangunan desa Landungsari sertamenggunakan waktu secara efektif danefisien.

Berdasarkan pada kesimpulan tersebutdiatas, penulis memberikan saran berikut :

Bagi Desa LandungsariMewujudkan terciptanya kondisi

pemerintahan yang baik dalam melakukanpelayanan terhadap publik merupakanwujud penting dalam upayamensejahterakan masyarakat dari elemenkeluarga hingga nasional Indonesia secaramenyeluruh. Disini peran desa sangatdiharapkan hadir di dalamnya sehinggapublik dapat menjalankan proses kegiatanbaik itu administrasi maupun kebutuhan-kebutuhan lain yang dapat menunjangkebutuhan masyarakat pada elemen desa.Desa merupakan ujung tombak pemerintahdalam upaya peningkatan kondisi sosialekonomi hingga budaya masyarakatsehingga diperlukan pemerintahan desayang memebuhi unsur-unsur goodgovernance.Bagi masyarakat

Good governance merupakan kondisiyang baik dalam proses pensejahteraanmasyarakat. Good governance menjaditanggung jawab semua pihak termasukmasyarakat desa, sehingga masyarakatdesa perlu dan wajib melakukanpengawalan terhadap perilaku dan prosespemerintahan yang dijalankan oleh

127


pemerintah desa, begitu pula di desaLandungsari. Sehingga disarankanmasyarakat desa Landungsari untuk pedulidan ikut mengawasi pemerintahan yangdijalankan oleh pemerintah desaLandungsari agar pemerintahan yangbenar-benar memenuhi konsep goodgovernance dapat terwujud.Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian dan penulisan ini diharapkandapat menjadi salah sarana penambahankhasanah kajian mengenai goodgovernance dalam mewujudkankesejahteraan sosial serta menambahwawasan politik. Dan pula dapat bergunauntuk penelitian yang selanjutnya sebagaisumber referensi dalam penerapan konsepgood governance dipemerintah daerahbaik pada lingkungan desa atau padalingkungan pemerintahan yang lebihtinggi.

DAFTAR PUSTAKAEffendi. 2005. Membangun Budaya

Birokrasi Untuk Good Governance.Makalah Seminar LokakaryaNasional Reformasi Birokrasi KantorMenteri Negara PAN.

Mardoto. 2009. Mengkritisi Clean AndGood Governance Di Indonesia

Ningsih, dkk. 2013. Jurnal ilmiah AnalisisHubungan Prinsip-prinsip GoodGovernance dengan KinerjaPegawai di Dinas KesehatanKabupaten Luwu Timur.

Prasetijo. 2009. Good Governance DanPembangunan Berkelanjutan

Sugiyono. 2016. Metode penelitianpendidikan pendekatan kuantitatifkualitatif dan R&D, Bandung:Alfabeta

Tampubolon, 2013. Jurnal ilmiahpelaksanaan prinsip goodgovernance dalam alokasi danadesa (ADD) di Desa Teluk BakauKecamatan Gunung KijangKabupaten Bintan

Zuriah. 2009. Metodologi PenelitianSosial dan Pendidikan. Jakarta: PTBumi Aksara

138




IMPLEMENTASI KURIKULUM DIFERENSIASI PENDIDIKANKEWARGANEGARAAN PADA KELAS AKSELERASI

PESERTA DIDIK CERDAS INKLUSIF MTsN PONOROGO

Ardian Fahmi Rosydi Karim, M. Mansur Ibrahim, Nurbani YusufFKIP Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia


ABSTRAKLangkah pertama dalam implementasi kurikulum yang penting ditempuh sekolah

adalah penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku bagi peserta didik cerdas istimewaserta karakternya, di mana perlakuan yang kurang maksimal dan tidak sesuai dengankarakter peserta didik cerdas istimewa disebabkan terjadinya miss konsepsi serta ketidaksesuaian (lack of it) antara tuntutan yang seharusnya dengan kenyataan pelaksanaanpada saat di kelas. Hal ini yang kemudian menyebabkan perlakuan dan pelayananpembelajaran pada kelas akselerasi di sekolah menjadi kurang maksimal bahkan kurangberguna untuk mengembangkan potensi peserta didik cerdas istimewa, Penelitian inimengambil rumusan masalah Bagaimanakah langkah – langkah dalam mengimplementasikanKurikulum Diferensiasi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas AkselerasiPeserta Didik Cerdas Inklusif Yang Dilaksanakan Di MTsN Ponorogo, Apa Saja KendalaYang Dihadapi Dalam Mengimplementasikan Kurikulum Diferensiasi Pada Mata PelajaranPendidikan Kewarganegaraan Kelas Akselerasi Peserta Didik Cerdas Inklusif MTsNPonorogo, Bagaimana Solusi terhadap Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikankurikulum diferensiasi pada mata pelajaran. Metode dalam penelitian ini menggunakanpendekatan kualitaif karena memiliki beberapa pertimbangan, yaitu: (1) pendekatan kualitatiflebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak, (2) pendekatan ini menyajikansecara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan, (3) metode ini lebih pekadan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Sumber data primer diperoleh hasil wawancara yakni wawancaradengan kepala sekolah, Ketua Program PDCI, Guru PKn, serta siswa kelas VII PDCI.Kemudian data dianalisa secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian terdapatkesesuaian dengan komponen kurikulum seperti: (1) Tujuan, (2) Isi atau materi (BahanAjar), (3) Proses (Strategi Mengajar) atau sistem penyampaian dari media, (4) Evaluasi,tetapi Proses Implementasi kurikulum Diferensiasi Pendidikan Kewarganegaraan pada kelasAkselerasi PDCI MTsN Ponorogo mendapatkan beberapa kendala di dalamnya yaitudisebabkan oleh keadaan siswa yang cendurung berfikir cepat tetapi gampang bosan kalaumateri yang disampaikan tidak membuat siswa berfikir lebih jauh.

Kata kunci: ImplementasiKurikulumDiferensiasi, pesertadidikcerdasinklusif

ABSTRACTThe first step in the implementation of the curriculum of the school is important are

adjustments to the provisions that apply to students are intelligent as well as specialcharacters, where treatment insufficient and not in accordance with special smarter learnerscharacter due to the occurrence of miss conception as well as the rendering (lack of it)between the demands that should be with the reality of implementation at the time in class.This then lead to the treatment and service learning on grade acceleration in schoolbecomes insufficient even less useful to develop potential learners are special, intelligentResearch takes the outline of the problem How steps-the steps in implementing theCurriculum Differentiation on the subjects of Civics Class Accelerated Learners In aninclusive Smart MTsN Ponorogo, what are the obstacles faced in implementing the

139

Amalina, Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement DivisionUntuk Meningkatkan Aktivitas Siswa

Curriculum Differentiation on the subjects of Civics Class Accelerated Learners IntelligentInclusive MTsN Ponorogo, How solutions to obstacles faced in implementing thecurriculum differentiation on subjects.The method used in this research approachesQualitative because it has several considerations, namely: (1) the qualitative approach moreeasily when faced with the reality plural, (2) it serves directly the nature of the relationshipbetween researchers and informants, (3) the method is more sensitive and can adjust toa lot of sharpening influences together to patterns of values ??encountered. Sources ofprimary data obtained by interviews the interviews with principals, Chairman of the PDCI,Citizenship teachers, and students of class VII PDCI. then the data were analyzeddescriptively qualitative. Based on the results of the research are conformity withcurriculum components such as: (1) Objectives, (2) Content or materials (Subjects), (3)Process (Strategies) or the delivery systems of the media, (4) evaluation, but the processof implementation of the curriculum Differentiation Citizenship Education at PDCIAcceleration class MTsN Ponorogo get some constraints therein is caused bycircumstances cendurung students who think fast but easily bored if the material presenteddoes not make students to think further

Keywords: Implementation of curriculum differentiation, inclusive smart learners

PENDAHULUANKurikulum telah menjadi bagian

terpenting dalam dunia pendidikan.kurikulum merupakan seperangkatrencana dan pengaturan mengenai tujuan,isi, bahan pelajaran dan metodeyang digunakan sebagai pedomanpenyelenggaraan kegiatan pembelajaranuntuk mencapai tujuan pendidikantertentu (Peraturan Pemerintah No. 19.Tentang Standart Nasional Pendidikan.2005 : 4). Semua aktivitas yangdiperentukkan bagi kegiatan pembelajaranuntuk siswa di sekolah merupakan suatugrand concept dari sebuah kurikulum.

Kurikulum menjadi kunci utamaterlaksananya pembelajaran yang terarahdan efisien. Hal ini dikarenakankurikulum dijadikan pedoman bagiseorang guru untuk melaksanakankegiatan pembelajaran. Sehingga tidakmengherankan apabila kurikulum selaludirombak dan ditinjau kembali untukmengikuti perkembangan ilmu pengetahuanyang semakin maju.

Kurikulum dikembangkan berdasarkanprinsip bahwa peserta didik memilikiposisi sentral untuk mengembangkankompetensinya agar menjadi manusia yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan YangMaha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab. Untuk mendukung pencapaiantujuan tersebut pengembangan kompetensipeserta didik disesuaikan dengan potensi,perkembangan, kebutuhan, dan kepentinganpeserta didik serta tuntutan lingkungan.(Peraturan Menteri Pendidikan NasionalRepublik Indonesia No. 22, TentangStandar Isi Untuk Satuan PendidikanDasar Dan Menengah, 2006 : 6).

Desain kurikulum peserta didikberbakat dan berkecerdasan istimewasangat diperlukan karena kurikulum regulertidak mencukupi dan tidak cocok untukpeserta didik berbakat dan berkecerdasanistimewa. Seperti yang kita ketahui bahwapeserta didik berbakat dan berkecerdasanistimewa mampu bertindak cepat,berkemampuan belajar mendalam,berkemampuan memanipulasi konsep,berkebutuhan khusus dan memerlukanpembelajaran yang menantang. Hal inimenunjukan bahwa sekolah harusmendesain dan memodifikasi kurikulumkhusus yang berbeda dengan kurikulumreguler bagi mereka. Berdasarkan pada

140


realita tersebut kurikulum reguler harusdimodifikasi dengan menyusunnya bukanmengurangi atau menambahnya, sesuaidengan kebutuhan dan tingkatintelektualnya.

Undang-undang Sistem PendidikanNasional Nomor 20 Tahun 2003 (2003:10-13) menjelaskan bahwa :

Warga negara yang memiliki potensikecerdasaan dan bakat istimewa mendapatlayanan pendidikan khusus sesuaidengan kebutuhan dan keunggulannya,mendapatkan pelayanan pendidikan sesuaidengan bakat minat dan kemampuannyaserta menyelesaikan program pendidikansesuai dengan kecepatan belajar masing-masing.

Pelaksanaan pendidikan khusus padapeserta didik berbakat dan berkecerdasanistimewa dilakukan dengan bermacam-macam tipe, yaitu acceleration(percepatan), segregation (pengelompokan)dan enrichment (pengayaan) (Tirtonegoro.2006 : 108). Berdasarkan Pedomanpenyelenggaraan pendidikan untukpeserta didik cerdas istimewa selama initelah dilakukan dengan bentuk programpercepatan belajar (akselerasi). Akselerasidapat diselenggarakan dalam 4 (empat)bentuk pilihan, yaitu kelas biasa, kelaskhusus, sekolah khusus, dan PenerapanSistem Kredit Semester (KeputusanDirektorat Jendral Pendidikan IslamNomor 1976 Tahun 2014:7-8)

Berdasarkan ketentuan tersebut,MTsN Ponorogo melaksanakan programakselerasi dengan diselenggarakan dalambentuk kelas khusus, yaitu kelas di manasiswa yang memiliki potensi kecerdasandan bakat istimewa belajar dalam kelaskhusus. Sedangkan waktu yang digunakanuntuk menyelesaikan program belajarbagi siswa yang memiliki potensikecerdasan dan bakat istimewa lebih cepat

dibandingkan dengan siswa reguler.Pada satuan pendidikan SekolahMenengah Pertama (SMP / MTs) yangtadinya ditempuh dalam waktu 3 (tiga)tahun dapat dipercepat menjadi 2 (dua)tahun, yaitu pada awal masuk kelas VII(Tujuh) dan tahun berikutnya langsung kelasIX (Sepuluh).

Kurikulum yang diterapkan diIndonesia dan berlaku sampai saat inisudah ditentukan bahwa isi kurikulumyang diberlakukan di sekolah harusdikembangakan dari standar nasionalpendidikan yang telah ditentukanpemerintah, sehingga perbedaan kurikulumantar sekolah hanya dibedakan olehindikator yang dikembangkan masing-masing sekolah, sesuai dengan karakterdan kebutuhan peserta didik sekolah yangbersangkutan, dan keunggulan yang ingindicapai.

Langkah pertama yang pentingditempuh sekolah adalah penyesuaiandengan ketentuan yang berlaku bagi pesertadidik cerdas istimewa serta karakternya,di mana perlakuan yang kurang maksimaldan tidak sesuai dengan karakter pesertadidik cerdas istimewa disebabkanterjadinya miss konsepsi serta ketidaksesuaian (lack of it) antara tuntutan yangseharusnya dengan kenyataan pelaksanaanpada saat di kelas. Hal ini yang kemudianmenyebabkan perlakuan dan pelayananpembelajaran pada kelas akselerasi disekolah menjadi kurang maksimal bahkankurang berguna untuk mengembangkanpotensi peserta didik cerdas istimewa.

Kurikulum berdiferensiasi untukprogram percepatan belajar dapatdilakukan dengan melakukan modifikasikurikulum nasional dan muatan lokaldengan cara memodifikasi alokasi waktu,memodifikasi isi/materi, memodifikasisarana-prasarana, memodifikasi lingkungan

141


belajar, dan memodifikasi pengelolaankelas, Kurikulum program akselerasi diMTsN Ponorogo juga mengikuti polapengembangan kurikulum diferensiasitersebut.

Pola diferensiasi kurikulum programakselerasi di MTsN Ponorogo sudahditerapkan sejak awal pembukaanprogram akselerasi tahun 2009, polatersebut menjadi embrio yang terusberkembang mengikuti perubahankurikulum di Indonesia. Pada awalpembukaan program akselerasi sampaisekarang di MTsN Ponorogo masihmenggunakan acuan kurikulum KTSP danmulai mencanangkan kurikulumdiferensiasi 2013 pada Pembelajaranakademik ditahun depan yaitu pada tahundemik 2016/2017.

Pengembangan pola kurikulumdiferensiasi tersebut terus berjalan denganberbagai modifikasi. Sehingga kemampuanpendidik serta tenaga kependidikanMTsN Ponorogo akan sangat menentukanhasil yang dicapai dalam kurikulumdiferensiasi. Oleh karena itu, penulis sangattertarik untuk meneliti secara mendalammengenai pola diferensiasi kurikulumtersebut, yang dispesifikasi lagi dalamimplementasinya ketika di sekolah. Melaluipenelitian skripsi ini, peneliti mengambiljudul implementasi kurikulum diferensiasipendidikan kewarganegaraan pada kelasakselerasi peserta didik cerdas inklusifMTsN Ponorogo.

METODEPenelitian ini digunakan pendekatan

kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikanmetodologi kualitatif sebagai prosedurpenelitian yang menghasilkan data deskriptifberupa kata-kata tertulis atau lisan dariorang-orang dan perilaku yang dapatdiamati. Dalam penelitian kualitatif tidak

boleh mengisolasikan individu atauorganisasi ke dalam variabel atau hipotesis,tetapi perlu memandangnya sebagai bagiandari sesuatu keutuhan (Moleong, 2004:4).

Syaodih (2009 : 60) menjelaskanpenelitian kualitatif adalah suatu penelitianyang ditujukan untuk mendeskripsikan danmenganalisis fenomena, peristiwa, aktivitassosial, sikap, kepercayaan, persepsi,pemikiran orang secara individualmaupun kelompok. Sugiyono (2010:15)mengemukakan bahwa metode kualitatifdigunakan untuk mendapatkan data yangmendalam, suatu data yang mengandungmakna. Makna adalah data yangsebenarnya, data yang pasti merupakansuatu nilai di balik data yang tampak. Olehkarena itu, dalam penelitian kualitaif tidakmenekankan pada generalisasi, tetapi lebihmenekankan pada makna.

Peneliti menggunakan pendekatankualitatif karena memiliki beberapapertimbangan, yaitu: (1) pendekatankualitatif lebih mudah apabila berhadapandengan kenyataan jamak, (2) pendekatanini menyajikan secara langsung hakikathubungan antara peneliti dan informan,(3) metode ini lebih peka dan dapatmenyesuaikan diri dengan banyakpenajaman pengaruh bersama terhadappola-pola nilai yang dihadapi (Moleong,2004:9-10).

Desain penelitian yang digunakan padapenelitian yang berjudul ImplementasiKurikulum diferemsiasi PendidikanKewarganegaraan Pada Kelas AkselerasiPeserta Didik Cerdas Inklusi MTsNPonorogo ialah menggunakan pendekatanstudi kasus. Salim (2006:116)menyejelaskan pendekatan studi kasusdipahami sebagai pendekatan untukmempelajari, menerangkan ataumenginginkan konteksnya yang alamiahtanpa adanya intervensi pihak luar. Dengan

142


menggunakan desain penelitian studi kasuspeneliti dapat mempelajari subjek secaramendalam dan menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASANImplementasi Kurikulum DiferensiasiPendidikan Kewarganegaraan di MTsNPonorogo.a. Tujuan

Pendidikan Kewarganegaraan diMTsN Ponorogo merupakan kelompokmata pelajaran kewarganegaraan dankepribadian yang dimaksudkan untukpeningkatan kesadaran dan wawasanpeserta didik akan status, hak, dankewajibannya dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,serta peningkatan kualitas dirinya sebagaimanusia.

Kesadaran dan wawasan termasukwawasan kebangsaan, jiwa dan patriotismebela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa,pelestarian lingkungan hidup, kesetaraangender, demokrasi, tanggung jawab sosial,ketaatan pada hukum, ketaatan membayarpajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi,kolusi, dan nepotisme.

Pendidikan Kewarganegaraan ditingkat MTs bertujuan untuk:1) Berpikir secara kritis, rasional, dan

kreatif dalam menanggapi isukewarganegaraan

2) Berpartisipasi secara aktif danbertanggung jawab, dan bertindaksecara cerdas dalam kegiatanbermasyarakat, berbangsa, danbernegara, serta anti-korupsi

3) Berkembang secara positif dandemokratis untuk membentuk diriberdasarkan karakter-karaktermasyarakat Indonesia agar dapathidup bersama dengan bangsa-bangsalainnya

4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsalain dalam percaturan dunia secaralangsung atau tidak langsung denganmemanfaatkan teknologi informasi dankomunikasi.

b. MateriMateri pada pembelajaran pendidikan

kewarganegaraan haruslah menunjangpencapaian kompetensi dasar denganmempertimbangkan, potensi peserta didik,relevansi dengan karakteristik daerah,tingkat perkembangan fisik, intelektual,emosional, sosial, dan spritual peserta didik,kebermanfaatan bagi peserta didik, strukturkeilmuan, aktualitas, kedalaman, dankeluasan materi pembelajaran, relevansidengan kebutuhan peserta didik dantuntutan lingkungan, dan Alokasi waktu.

Adapun materi yang di berikan padapelajaran pendidikan kewarganegaraankelas Akselerasi PDCI MTsN Ponorogoadalah mencangkup sebagai berikut ;1) Persatuan dan Kesatuan bangsa,

meliputi: Hidup rukun dalamperbedaan, Cinta lingkungan,Kebanggaan sebagai bangsa Indone-sia, Sumpah Pemuda, KeutuhanNegara Kesatuan Republik Indone-sia, Partisipasi dalam pembelaannegara, Sikap positif terhadap NegaraKesatuan Republik Indonesia,Keterbukaan dan jaminan keadilan

2) Norma, hukum dan peraturan,meliputi: Tertib dalam kehidupankeluarga, Tata tertib di sekolah, Normayang berlaku di masyarakat,Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsadan bernegara, Sistim hukum danperadilan nasional, Hukum danperadilan internasional

3) Hak asasi manusia meliputi: Hakdan kewajiban anak, Hak dankewajiban anggota masyarakat,Instrumen nasional dan internasional

143


HAM, Pemajuan, penghormatan danperlindungan HAM

4) Kebutuhan warga negara meliputi:Hidup gotong royong, Hargadiri sebagai warga masyarakat,Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaanmengeluarkan pendapat, Menghargaikeputusan bersama, Prestasi diri,Persamaan kedudukan warga negara

5) Konstitusi Negara meliputi: Proklamasikemerdekaan dan konstitusi yangpertama, Konstitusi-konstitusi yangpernah digunakan di Indonesia,Hubungan dasar negara dengankonstitusi

6) Kekuasan dan Politik, meliputi:Pemerintahan desa dan kecamatan,Pemerintahan daerah dan otonomi,Pemerintah pusat, Demokrasi dansistem politik, Budaya politik, Budayademokrasi menuju masyarakat madani,Sistem pemerintahan, Pers dalammasyarakat demokrasi

7) Pancasila meliputi: kedudukanPancasila sebagai dasar negara danideologi negara, Proses perumusanPancasila sebagai dasar negara,Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalamkehidupan sehari-hari, Pancasilasebagai ideologi terbuka

8) Globalisasi meliputi: Globalisasi dilingkungannya, Politik luar negeriIndonesia di era globalisasi, Dampakglobalisasi, Hubungan internasionaldan organisasi internasional, danMengevaluasi globalisasi.

c. Proses PembelajaranKegiatan pembelajaran dirancang

untuk memberikan pengalaman belajaryang melibatkan proses mental dan fisikmelalui interaksi antar peserta didik, pesertadidik dengan guru, lingkungan, dan sumberbelajar lainnya dalam rangka pencapaiankompetensi dasar. Pengalaman belajaryang dimaksud dapat terwujud melalui

penggunaan pendekatan pembelajaran yangbervariasi dan berpusat pada peserta didik.Pengalaman belajar memuat kecakapanhidup yang perlu dikuasai peserta didik.Hal-hal yang harus diperhatikan

dalam mengembangkan kegiatanpembelajaran adalah sebagai berikut.

1) Kegiatan pembelajaran disusun untukmemberikan bantuan kepada parapendidik, khususnya guru, agar dapatmelaksanakan proses pembelajaransecara profesional.

2) Kegiatan pembelajaran memuatrangkaian kegiatan yang harusdilakukan oleh peserta didik secaraberurutan untuk mencapai kompetensidasar.

3) Penentuan urutan kegiatanpembelajaran harus sesuai denganhierarki konsep materi pembelajaran.

4) Rumusan pernyataan dalam kegiatanpembelajaran minimal mengandungdua unsur ciri yang mencerminkanpengelolaan pengalaman belajar siswa,yaitu kegiatan siswa dan materi.

d. EvaluasiEvaluasi atau yang lebih dikenal

dengan istilah penilaian ialah suatuproses peenilaian pencapaian kompetensidasar peserta didik yang dilakukanberdasarkan indikator. Penilaian dilakukandengan menggunakan tes dan non tesdalam bentuk tertulis maupun lisan,pengamatan kinerja, pengukuran sikap,penilaian hasil karya berupa tugas, proyekdan/atau produk, penggunaan portofolio,dan penilaian diri.

Penilaian merupakan serangkaiankegiatan untuk memperoleh, menganalisis,dan menafsirkan data tentang proses danhasil belajar peserta didik yang dilakukansecara sistematis dan berkesinambungan,sehingga menjadi informasi yang bermaknadalam pengambilan keputusan.

144


Hal-hal yang perlu diperhatikan dalampenilaian.1) Penilaian diarahkan untuk mengukur

pencapaian kompetensi.2) Penilaian menggunakan acuan kriteria;

yaitu berdasarkan apa yang bisadilakukan peserta didik setelahmengikuti proses pembelajaran, danbukan untuk menentukan posisiseseorang terhadap kelompoknya.

3) Sistem yang direncanakan adalahsistem penilaian yang berkelanjutan.Berkelanjutan dalam arti semuaindikator ditagih, kemudian hasilnyadianalisis untuk menentukankompetensi dasar yang telah dimilikidan yang belum, serta untukmengetahui kesulitan peserta didik.

4) Hasil penilaian dianalisis untukmenentukan tindak lanjut. Tindak lanjutberupa perbaikan proses pembelajaranberikutnya, program remedi bagipeserta didik yang pencapaiankompetensinya di bawah kriteria

ketuntasan, dan program pengayaanbagi peserta didik yang telah memenuhikriteria ketuntasan.

5) Sistem penilaian harus disesuaikandengan pengalaman belajar yangditempuh dalam proses pembelajaran.Misalnya, jika pembelajaranmenggunakan pendekatan tugasobservasi lapangan maka evaluasiharus diberikan baik pada proses(keterampilan proses) misalnya teknikwawancara, maupun produk/hasilmelakukan observasi lapangan yangberupa informasi yang dibutuhkan.

Penilaian dilakukan secara berkelanjutanguna mendapatkan gambaran yang utuhmengenai perkembangan penguasaankompetensi peserta didik, baik sebagai efeklangsung (main effect) maupun efek pengiring(nurturant effect) dari proses pembelajaran.Adapun instrumen yang digunakan dalamteknik penilaian pada mata pelajaranpendidikan kewarganegaraan kelas akselerasiMTsN Ponorogo ialah ;

Kendala Implementasi KurikulumDiferensiasi Mata Pelajaran PendidikanKewarganegraan MTsN Ponorogo.

Sebagaimana penjelasan danpemahaman mengenai kurikulum Diferensiasiyang dijelaskan dalam Keputusan DirektoratJenderal Pendidikan Islam Nomor 1976Tahun 2014 Tentang PedomanPenyelenggaraan Program Akselerasi Belajar

Bagi Peserta Didik Yang Memiliki PotensiKecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa PadaMadrasah yang menyebutkan bahwaKurikulum Program Akselerasi adalahkurikulum nasional dan muatan lokal yangdimodifikasi dengan penekanan materiesensial dan dikembangkan melalui sistempembelajaran yang dapat memacu danmewadahi integritas antara pengembangan

Teknik Bentuk Instrumen • Tes terulis Tes pilihan :Pilihan ganda, benar salah,

menjodohkan, dll. Tesaisian : isian singkat dan uraian

• Observasi (pengamatan) • Lembar observasi ( lembar pengamatan )

• Penugasan Individu atau kelompok

• Pekerjaan rumah • Proyek

• Tes Lisan • Daftar pertanyaan

145


spiritual, logika, etika, dan estetika, sertadapat mengembangkan kemampuan berfikirlogistik, kreatif, sistematis, linier, dankonvergen, untuk memenuhi tuntutan masakini dan masa mendatang.

Pendapat beberapa pakar kurikulumdiferensiasi yang menjelaskan bahwakurikulum diferensiasi adalah kurikulumnasional dan muatan lokal yang telahdimodifikasi dengan mempertimbangkanbeberapa hal sebagai berikut : (1) modifikasialokasi waktu, yang disesuaikan dengankecepatan belajar bagi siswa yang memilikipotensi kecerdasan dan bakat istimewa;(2) modifikasi isi/materi, dipilih yangesensial; (3) modifikasi sarana-prasarana,yang disesuaikan dengan karakteristik siswayang memiliki potensi kecerdasan danbakat istimewa yakni senang menemukansendiri pengetahuan baru; (4) modifikasilingkungan belajar yang memungkinkansiswa memiliki potensi kecerdasan danbakat istimewa dapat memenuhi kehausanakan pengetahuan; (5) modifikasipengelolaan kelas, yang memungkinkansiswa dapat bekerja di kelas, baik secaramandiri, berpasangan, maupunberkelompok.

Penjelasan di atas dapat disimpulkanbahwa kurikulum diferensiasi adalahkurikulum yang memodifikasi semua aspekkurikulum untuk memenuhi kebutuhankhusus peserta didik dengan kecerdasanistimewa, oleh sebab itu apabila tidakdiperhatikan dengan seksama maka akanmenimbulkan permasalah yangmengakibatkan kendala dalam hasil belajaryang maksimal oleh peserta didik yangmemiliki kecerdasan istimewa tersebut.

Hasil pengamatan yang diperkuat dariwawancara yang dilakukan peneliti, penelitimenemukan kendala yang dihadapi pesertadidik dan guru mata pelajaran pendidikan

kewarganegaraan MTsN Ponorogo. adapada materi yang disampaikan oleh guruterlalu banyak, ini dikarenakan materi yangdisampaikan oleh guru tidak terdapatmodifikasi untuk memilih materi esensial.Sebagaimana dapat kita ketahui dari materiyang disajikan yang dirancang GuruPendidikan Kewarganegaraan MTsNPonorogo memang tidak terdapatmodifikasi pada materi yang seharusnyadipilih atau dimodifikasi.

Kendala ini memang diakui oleh gurumata pelajaran pendidikankewarganegaraan MTsN Ponorogo yangmenyatakan bahwa ada bebarapa halalasan untuk tidak melakukan modifikasimateri secara esensial sebagaimana hasilwawancara dengan Bu Sulistyaningsih S.Pdada beberapa pertimbangan untuk tidakmelakukan modifikasi materi secaraesensial dikarenakan ada kekhawatiranapabila dilakukan modifikasi maka yangterjadi kita hanya sekedar memberikanpengetahuan saja, sedangkan PKn itu kanjuga mengajar pendidikan karakter.

Beberapa data dan informasi yangpeneliti dapatkan tersebut maka dapatdisimpulkan bahwa kendala dalammengimplementasikan kurikulumdiferensiasi tersebut terdapat pada tidakadanya modifikasi pemadatan materi yangesensial dan apabila dilakukan modifikasipemadatan materi yang esensial makaresikonya adalah pembelajaran PendidikanKewarganegaraan hanya ada Transfer OfKnowladge sekedar memberikanpengetahuan saja, sedangkan untukmenamkan nilai – nilai dan norma – normayang istilahnya dikenal dengan sebutanTransfer of Value dalam membentukkarakter sulit untuk dicapai oleh pesertadidik.

146


Upaya Dalam mengatasi kendalaKurikulum Diferensiasi Mata PelajaranPendidikan Kewarganegaraan

Berangkat dari penjelasan di atasmengenai kendala implementasi kurikulumdiferensiasi pada mata pelajaranpendidikan kewarganegaraan pada kelasakselrasi peserta didik cerdas inklusifMTsN Ponorogo yaitu mengenai tidakadanya modifikasi pemadatan materi yangesensial dan apabila dilakukan modifikasipemadatan materi yang esensial makaresikonya adalah pembelajaran PendidikanKewarganegaraan hanya ada Transfer OfKnowladge atau hanya sekedarmemberikan pengetahuan saja, sedangkanuntuk menanamkan nilai – nilai dan norma– norma yang terdapat pada materipendidikan kewarganegaraan atau istilahnyaTransfer of Value sulit untuk dicapai olehpeserta didik. Hal ini dikarenakan untukmencapai sebuah pembelajaran yangmengajarkan nilai – nilai norma yangseharusnya dimiliki peserta didikmembutuhkan pengalaman belajar yangcukup panjang waktunya untukmemberikan pemaknaan dalam prosespembelajaran tersebut.

Maka untuk mengatasi kendalatersebut sebagai peneliti ingin memberikansumbangsih pemikiran yaitu dalammengimplentasikan kurikulum diferensiasisejatinya harus terdapat pemadatan materidikarenakan kebutuhan peserta didik yangmempunyai kecerdasan istimewa sangatlahberbeda dengan siswa regular, sebab cirikhas peserta didik yang mempunyaikecerdasan istimewa tersebut selalu inginmengetahui hal – hal baru yang menantangpengetahuanya, sebagaimana pendapatbeberapa pakar mengenai peserta didiktersebut.

Peneliti menawarkan solusi pemadatanmateri dengan cara menentukan materi

esensial yang tidak membuang materi yangdianggap tidak perlu, tetapi menggabungkanmateri yang dianggap mempunyai kesamaandan cara berfikir yang urut – urut logis.

Adapun mengenai permasalahan yangtimbul akibat adanya modifikasi pemadatanmateri yang esensial yaitu mengenai hanyaterdapat adanya Transfer Of Knowladgeatau hanya sekedar memberikanpengetahuan saja, sedangkan untukmenamkan nilai – nilai dan norma – normayang berlaku di Indonesia atau istilahnyaTransfer of Value sulit untuk dicapai olehpeserta didik. Maka solusi untuk kendalayang timbul ini tidak bisa hanya diwajibkanpada mata pelajaranya PendidikanKewarganegaraan saja, sebab kurikulumsekolah yang memaksa adanya pemadatanalokasi waktu pelajaran ini yang sebenarnyamenjadi berat untuk dibebankan pada matapelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.Oleh sebab itu, sekolah yang mempunyaiandil besar untuk mengatasi kendala ini,yaitu dengan cara mengadakan kegiatan –kegiatan sekolah yang bersifat pendidikankarakter semisal, outbond, Pramuka,pondok romadhon, dan kegiatan – kegiatanextra yang lain.

Suatu keuntungan besar dimiliki MTsNPonorogo karena untuk mengatasi kendalaini seharusnya tidak sulit, sebab ciri khassekolah ini adalah sekolah agama sehinggapendidikan karakter bercirikan islamnasionalis sudah sangat cukup membekalisiswa dalam menanamkan nilai nilai kearahkarakter yang diharapkan sebagaimanatugas yang seharusnya ditbebankan padapembelajaran di Mata PelajaranPendidikan Kewarganegaraan.

SIMPULANBerdasarkan hasil penelitian dan

pembahasa mengenai ImplementasiKurikulum Diferensiasi Pendidikan

147


Kewarganegaraan pada kelas akselerasipeserta didik cerdas inklusif MTsNPonorogo maka dapat diambil simpulanbahwa.Proses Implementasi kurikulumDiferensiasi Pendidikan Kewarganegaraanpada kelas Akselerasi PDCI MTsNPonorogo Belum Terdapat Kesesuaiandengan maksud dari pada KurikulumDiferensiasi sebagaimana dijelaskan dalamKeputusan Direktur Jenderal PendidikanIslam Nomor 1976 Tahun 20014.

Proses Implementasi kurikulumDiferensiasi Pendidikan Kewarganegaraanpada kelas Akselerasi PDCI MTsNPonorogo mendapatkan beberapa kendaladidalamnya yaitu disebabkan oleh tidakadanya pemadatan materi yang esensialsehingga membuat proses pembelajarnmenjadi tidak menantang dan apabilaterdapat pemadatan materi maka resikonyaadalah hanya terdapat transfer ofknowledge sehngga tidak ada transfer ofvalue dalam pembelajaran tersebut, Halini dipicu karena keadaan siswa yangcendurung berfikir cepat tetapi gampangbosan kalau materi yang disampaikan tidakmembuat siswa berfikir lebih jauh.

Untuk mengatasi kendala tersebutmaka seharusnya didalam membuatkurikulum diferensiasi mata pelajaranpendidikan kewarganegaraan tersebutharus ada terdapat pemadatan materi yangesensial dan efektif sehingga materi yangakan disampaikan memicu siswa untuktertantang mempelajari sebuah materi yangdiajarkan, sedangkan resiko terhadapadanya pemadatan materi tersebut sekolahseharusnya bertanggung jawab untukmenutupi kekurangan yang timbul karenakebijakanya tersbut. Oleh sebab itu makasekolah harus membuat beberapa kegiatanyang terencana dengan baik untukmembentuk karakter peserta didik sesuaidengan kebutuhannya, semisal dengan

mengadakan kegiatan outbond, pramuka,dan kegiatan yang mempunyai karakterlainya.

Berdasarkan simpulan tersebut, makapenulis memberikan saran sebagaiberikut:Madrasah dalam prosespengembangan kurikulum sebaiknya seringmengadakan sosialisasi atau pelatihan-pelatihan untuk guru-guru PKn sebagaipribadi yang memiliki tanggung jawablangsung terhadap kemajuan siswanya agarmampu mengembangkan silabus dan RPPsecara mandiri yang sesuai dengankompetensi mengajarnya.

Madrasah harus lebih memperhatikanproses kegiatan pembelajaran yangterorganisir dan saling berkesinambungandengan semua mata pelajaran agar pesertadidik dapat mencapai ketuntasan belajaryang maksimal.Madrasah harus membuatbeberapa kegiatan yang terencang denganbaik untuk membentuk karakter pesertadidik sesuai dengan kebutuhannya, semisaldengan mengadakan kegiatan outbond,pramuka, dan kegiatan yang mempunyaikarakter lainya.

DAFTAR PUSTAKAKeputusan Direktur Jendral Pendidikan

Islam Nomer 1976 Tahun 2014Tentang Pedoman PenyelenggaraanProgram Akselerasi Belajar BagiPeserta Didik Yang Memiliki PotensiKecerdasasn Dan/Atau BakatIstimewa Bagi Madrasah

Moleong,Lexy,J. 2004. Metodologipenelitian Kualitatif. Bandung: PT.Remaja

Rosdakarya.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2005 TentangStandar Nasional Pendidikan.

148


Peraturan Menteri Pendidikan NasionalRepublik Indonesia Nomer 22 Tahun2009 Tentang Standart Isi UntukSatuan Pendidikan Dasar danMenengah.

Salim, Agus. 2006. Teori& ParadigmaPenelitian Sosial: Buku SumberUntukPenelitian Kualitatif.Yogyakarta: Tiara Wacana.

Sugiyono. 2010. Metodologi PenelitianPendidikan (Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif dan R&D). Bandung:Alfabeta

Syaodih , Sukmadinata. 2009. Metodepenelitian pendidikan. Bandung: PTRemaja Rosdakarya

Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2003 Tentang SistemPendidikan Nasional.

138




IMPLEMENTASI KURIKULUM DIFERENSIASI PENDIDIKANKEWARGANEGARAAN PADA KELAS AKSELERASI

PESERTA DIDIK CERDAS INKLUSIF MTsN PONOROGO

Ardian Fahmi Rosydi Karim, M. Mansur Ibrahim, Nurbani YusufFKIP Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia


ABSTRAKLangkah pertama dalam implementasi kurikulum yang penting ditempuh sekolah

adalah penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku bagi peserta didik cerdas istimewaserta karakternya, di mana perlakuan yang kurang maksimal dan tidak sesuai dengankarakter peserta didik cerdas istimewa disebabkan terjadinya miss konsepsi serta ketidaksesuaian (lack of it) antara tuntutan yang seharusnya dengan kenyataan pelaksanaanpada saat di kelas. Hal ini yang kemudian menyebabkan perlakuan dan pelayananpembelajaran pada kelas akselerasi di sekolah menjadi kurang maksimal bahkan kurangberguna untuk mengembangkan potensi peserta didik cerdas istimewa, Penelitian inimengambil rumusan masalah Bagaimanakah langkah – langkah dalam mengimplementasikanKurikulum Diferensiasi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas AkselerasiPeserta Didik Cerdas Inklusif Yang Dilaksanakan Di MTsN Ponorogo, Apa Saja KendalaYang Dihadapi Dalam Mengimplementasikan Kurikulum Diferensiasi Pada Mata PelajaranPendidikan Kewarganegaraan Kelas Akselerasi Peserta Didik Cerdas Inklusif MTsNPonorogo, Bagaimana Solusi terhadap Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikankurikulum diferensiasi pada mata pelajaran. Metode dalam penelitian ini menggunakanpendekatan kualitaif karena memiliki beberapa pertimbangan, yaitu: (1) pendekatan kualitatiflebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak, (2) pendekatan ini menyajikansecara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan, (3) metode ini lebih pekadan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Sumber data primer diperoleh hasil wawancara yakni wawancaradengan kepala sekolah, Ketua Program PDCI, Guru PKn, serta siswa kelas VII PDCI.Kemudian data dianalisa secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian terdapatkesesuaian dengan komponen kurikulum seperti: (1) Tujuan, (2) Isi atau materi (BahanAjar), (3) Proses (Strategi Mengajar) atau sistem penyampaian dari media, (4) Evaluasi,tetapi Proses Implementasi kurikulum Diferensiasi Pendidikan Kewarganegaraan pada kelasAkselerasi PDCI MTsN Ponorogo mendapatkan beberapa kendala di dalamnya yaitudisebabkan oleh keadaan siswa yang cendurung berfikir cepat tetapi gampang bosan kalaumateri yang disampaikan tidak membuat siswa berfikir lebih jauh.

Kata kunci: ImplementasiKurikulumDiferensiasi, pesertadidikcerdasinklusif

ABSTRACTThe first step in the implementation of the curriculum of the school is important are

adjustments to the provisions that apply to students are intelligent as well as specialcharacters, where treatment insufficient and not in accordance with special smarter learnerscharacter due to the occurrence of miss conception as well as the rendering (lack of it)between the demands that should be with the reality of implementation at the time in class.This then lead to the treatment and service learning on grade acceleration in schoolbecomes insufficient even less useful to develop potential learners are special, intelligentResearch takes the outline of the problem How steps-the steps in implementing theCurriculum Differentiation on the subjects of Civics Class Accelerated Learners In aninclusive Smart MTsN Ponorogo, what are the obstacles faced in implementing the

139


Curriculum Differentiation on the subjects of Civics Class Accelerated Learners IntelligentInclusive MTsN Ponorogo, How solutions to obstacles faced in implementing thecurriculum differentiation on subjects.The method used in this research approachesQualitative because it has several considerations, namely: (1) the qualitative approach moreeasily when faced with the reality plural, (2) it serves directly the nature of the relationshipbetween researchers and informants, (3) the method is more sensitive and can adjust toa lot of sharpening influences together to patterns of values ??encountered. Sources ofprimary data obtained by interviews the interviews with principals, Chairman of the PDCI,Citizenship teachers, and students of class VII PDCI. then the data were analyzeddescriptively qualitative. Based on the results of the research are conformity withcurriculum components such as: (1) Objectives, (2) Content or materials (Subjects), (3)Process (Strategies) or the delivery systems of the media, (4) evaluation, but the processof implementation of the curriculum Differentiation Citizenship Education at PDCIAcceleration class MTsN Ponorogo get some constraints therein is caused bycircumstances cendurung students who think fast but easily bored if the material presenteddoes not make students to think further

Keywords: Implementation of curriculum differentiation, inclusive smart learners

PENDAHULUANKurikulum telah menjadi bagian

terpenting dalam dunia pendidikan.kurikulum merupakan seperangkatrencana dan pengaturan mengenai tujuan,isi, bahan pelajaran dan metodeyang digunakan sebagai pedomanpenyelenggaraan kegiatan pembelajaranuntuk mencapai tujuan pendidikantertentu (Peraturan Pemerintah No. 19.Tentang Standart Nasional Pendidikan.2005 : 4). Semua aktivitas yangdiperentukkan bagi kegiatan pembelajaranuntuk siswa di sekolah merupakan suatugrand concept dari sebuah kurikulum.

Kurikulum menjadi kunci utamaterlaksananya pembelajaran yang terarahdan efisien. Hal ini dikarenakankurikulum dijadikan pedoman bagiseorang guru untuk melaksanakankegiatan pembelajaran. Sehingga tidakmengherankan apabila kurikulum selaludirombak dan ditinjau kembali untukmengikuti perkembangan ilmu pengetahuanyang semakin maju.

Kurikulum dikembangkan berdasarkanprinsip bahwa peserta didik memilikiposisi sentral untuk mengembangkankompetensinya agar menjadi manusia yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan YangMaha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab. Untuk mendukung pencapaiantujuan tersebut pengembangan kompetensipeserta didik disesuaikan dengan potensi,perkembangan, kebutuhan, dan kepentinganpeserta didik serta tuntutan lingkungan.(Peraturan Menteri Pendidikan NasionalRepublik Indonesia No. 22, TentangStandar Isi Untuk Satuan PendidikanDasar Dan Menengah, 2006 : 6).

Desain kurikulum peserta didikberbakat dan berkecerdasan istimewasangat diperlukan karena kurikulum regulertidak mencukupi dan tidak cocok untukpeserta didik berbakat dan berkecerdasanistimewa. Seperti yang kita ketahui bahwapeserta didik berbakat dan berkecerdasanistimewa mampu bertindak cepat,berkemampuan belajar mendalam,berkemampuan memanipulasi konsep,berkebutuhan khusus dan memerlukanpembelajaran yang menantang. Hal inimenunjukan bahwa sekolah harusmendesain dan memodifikasi kurikulumkhusus yang berbeda dengan kurikulumreguler bagi mereka. Berdasarkan pada