MENJELANG akhir 2010, PT Kereta Api Indonesia (per-sero) meluncurkan layanan pemesanan tiket terbaru, yakni layanan tiket drive thru. Para calon penumpang kereta api (KA) dapat langsung memesan di dalam kendaraan lewat loket yang berdiri di depan pintu keluar stasiun.

“Layanan ini merupakan satu-satunya di dunia. Dengan loket ini, calon penumpang bisa langsung beli tiket dari dalam mobil, tanpa harus parkir dan beli di dalam stasi-un. Ini adalah bentuk pening-katan pelayanan kepada para pelanggan,” ungkap Direktur Komersial PT KAI Sulistyo Wimbo Hardjito seusai mem-

buka secara resmi loket drive thru di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, kemarin.

Drive thru tersebut pun lang-sung beroperasi. Layanan dibuka pukul 07.00-19.00 WIB. Alur pemesanan tiket dengan drive thru dimulai dengan pengambilan slip di loket pintu masuk kendaraan Sta-siun Gambir.

Kemudian, kendaraan menu-ju loket drive thru melalui lin-tasan yang telah ditentukan. Setelah proses pembelian se-lesai, kendaraan dipersilakan keluar melalui pintu keluar khusus drive thru. Layanan itu pun hanya diperuntukkan ken-daraan beroda empat. Untuk kendaraan roda dua atau mo-

tor, akan dilakukan pengkajian terlebih dahulu.

Saat ini, PT KAI baru me-nyediakan satu loket drive thru, yakni di Stasiun Gambir. Namun, tidak tertutup ke-mungkinan layanan drive thru akan dibuka di stasiun-stasiun besar lainnya di Jakarta.

“Kita akan kaji dulu. Bagaima-na antusiasme masyarakat ter-hadap layanan ini. Selanjutnya, akan kita evaluasi,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, KAI juga menggelar pameran agen tiket KA dan bursa tarif KA promosi 23-27 Desember 2010 di Stasiun Gambir. Acara itu bertujuan memperkenalkan agen-agen tiket resmi kepada para penumpang.

“Saat ini membeli tiket KA tidak sulit lagi. Masyarakat bisa membeli di kantor pos, ATM, dan Indomaret. Hal ini guna memperkenalkan agen-agen tiket kepada masyarakat. Di-harapkan, perilaku masyarakat yang masih terbiasa beli langsung di loket stasiun da-pat berkurang sedikit demi sedikit,” ungkap Senior Mana-ger of Commercial of Daop I Jakarta Wawan Ariyanto.

Saat ini, jelasnya, PT KAI baru memiliki 54 agen resmi. Dengan adanya pergelaran itu jumlah agen resmi diharapkan bisa mengalami peningkatan. “Target kita pada 2011 bisa mencapai 100 agen resmi,” ujarnya. (*/M-6)

MULAI 1 Januari 2011, Pemerin-t a h P r o v i n s i DKI Jakarta se-

cara resmi akan mengesahkan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang kenaikan tiga jenis pajak, yakni pajak bea ba-lik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (BBKB), dan pajak kendaraan bermo-tor (PKB).

“Penetapan penaikan tiga jenis pajak kendaraan ini ber-laku nasional. Artinya seluruh provinsi di Indonesia akan me-netapkan kebijakan yang sama. Hanya, kapan mulai berlaku efektif perda ini yang berbeda-beda. Kebetulan untuk di DKI Jakarta akan ditetapkan pada 1 Januari 2011,” ungkap Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Iwan Setiawandi di Jakarta, kemarin.

Penaikan tersebut, lanjut Iwan, merupakan penyesuaian dari perubahan landasan hu-kum pengenaan pajak daerah. Sebelumnya Pemprov DKI mengacu UU Nomor 34/2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Saat ini aturan resmi

pajak berganti menjadi UU Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Iwan menjelaskan sesuai dengan aturan tersebut, pajak BBKB akan dibebankan kepada pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) saat membeli bahan bakar ke-pada PT Pertamina sebesar 5%. Besarnya disesuaikan dengan hasil perkalian nilai jual ba-han bakar kendaraan bermotor sebelum dikenai pajak pertam-bahan nilai.

“Memang yang dikenai itu pengelolanya, tapi konsumen juga akan terkena imbas mela-lui harga BBM,” ujar Iwan.

Pajak progresifUntuk PKB yang bersifat

progresif, pajak akan dibayar-kan setiap tahun berdasarkan perkalian antara nilai jual ken-daraan bermotor dan presen-tasi tarif mulai 1,5% untuk kendaraan pertama, 1,75% untuk kendaraan kedua, 2,5% kendaraan ketiga, dan kenda-raan keempat hingga seterus-nya sebesar 4%.

Untuk badan hukum, pajak yang dikenakan sebesar 1,5%. Untuk kendaraan TNI, Polri, pe-merintah pusat, dan pemerintah daerah, pajak 0,5%.Kendaraan

angkutan umum, ambulans, mobil jenazah, dan pemadam kebakaran akan dikenai pa-jak sebesar 0,5%. Begitu pula dengan kendaraan organisasi sosial keagamaan akan dikenai tarif sebesar 0,5%. Terakhir tarif pajak kendaraan bermotor alat berat dan besar 0,20%.

Iwan menjelaskan untuk pajak BBNKB, pengenaan tarif akan diberlakukan atas penye-rahan hak milik kendaraan bermotor lebih dari 12 bulan karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasu-kan ke dalam badan usaha. Besarnya disesuaikan dengan harga jual kendaraan.

Kendaraan pada penyerah-an pertama akan dikenai tarif sebesar 10%. Untuk kendaraan kedua dan selanjutnya dikenai tarif sebesar 1%. Untuk ken-daraan bermotor alat berat dan besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarifnya 0,75% dan 0,075% pada penyerahan kedua dan selanjutnya.

Iwan mengaku perubahan tarif pajak tersebut akan ber-potensi menambah penda-patan asli daerah dari sektor pajak kendaraan. Secara kasar ia memperkirakan pemprov akan menerima tambahan sebesar Rp100 miliar. “Sebe-narnya kami belum hitung, tapi kira-kira bisa naik Rp50 miliar sampai Rp100 miliar,” pungkas Iwan. (*/M-6)

vini@mediaindonesia.com

Penaikan pajak yang berkaitan dengan kendaraan bermotor berpotensi menambah penghasilan daerah sebesar Rp100 miliar.

Vini Mariyane Rosya

Tiga Aturan Pajak Kendaraan Berlaku 1 Januari

Beli Tiket Kereta Api Cepat Saji

JUMAT, 24 DESEMBER 2010 | MEDIA INDONESIA Megapolitan | 5

DRIVE THRU: Petugas penjual tiket kereta api di loket drive thru sedang melayani pembeli di Stasiun Gambir Jakarta, kemarin. Loket ini membuat pembeli bisa membeli tiket tanpa harus turun dari kendaraan.

MI/RAMDANI