jdih - keputusan menteri perhubungan republik...

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 307 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN KEPADA PT PELABUHAN MUARA SAMPARA UNTUK

MELAKSANAKAN KEGIATAN KERJA KERUK DAN REKLAMASI YANG

BERLO RASI DI PERAIRAN TERMINAL KHUSUS PT PELABUHAN MUARA

SAMPARA DI DESA LALIMBUE JAYA KECAMATAN KAPOIALA

KABUPATEN KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang

Pengerukan dan Reklamasi, persetujuan kegiatan kerja

keruk di alur-pelayaran dan wilayah perairan pelabuhan

utama, pelabuhan pengumpul, serta terminal yang

berada di luar daerah kerja atau daerah lingkungan

kepentingan pelabuhan dan terminal khusus, serta

semua kegiatan kerja keruk dan reklamasi yang sumber

dananya dari APBN dan lokasi pembuangan hasil

pengerukan (Dumping Area) digunakan untuk kegiatan

reklamasi diberikan oleh Menteri;

b. bahwa dalam rangka pengerukan untuk memperdalam

areal dermaga terminal khusus dan pemanfaatan material hasil kegiatan kerja keruk untuk kegiatan kerja reklamasi

guna pembangunan mesin pengering bijih nikel dan

stockpile bijih nikel, PT Pelabuhan Muara Sampara

berencana akan melaksanakan kegiatan kerja keruk dan

reklamasi yang berlokasi di perairan terminal khusus PT

Pelabuhan Muara Sampara di Desa Lalimbue Jaya

Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, Provinsi

Sulawesi Tenggara;

- 2 -

Mengingat

c. bahwa berdasarkan hasil penelitian teknis dan

administrasi serta kelestarian lingkungan, PT Pelabuhan

Muara Sampara telah memenuhi persyaratan untuk

diberikan persetujuan kegiatan kerja keruk dan

reklamasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang

Persetujuan Kepada PT Pelabuhan Muara Sampara untuk

Melaksanakan Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi yang

Berlokasi di Perairan Terminal Khusus PT Pelabuhan

Muara Sampara di Desa Lalimbue Jaya Kecamatan

Kapoiala, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4849);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009



4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang

Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015



- 3 -


Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia


Republik Indonesia Nomor 5093);


Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);


Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia


Republik Indonesia Nomor 5285);


Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 90);

9. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun

2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik

Navigasi;

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun

2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit

Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2018 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor KM 62 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1184);

- 4 -

Memperhatikan :

Menetapkan

PERTAMA

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun

2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Sektor Perhubungan di Bidang Laut (Berita Negara


14. Peraturan Menteri Perhubugan Nomor PM 122 Tahun

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1844);

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun

2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi (Berita Negara


Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor

AL.328/21/4/DJPL/2020 tanggal 20 November 2020 perihal

Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan

Reklamasi oleh PT Pelabuhan Muara Sampara;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

PERSETUJUAN KEPADA PT PELABUHAN MUARA SAMPARA

UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN KERJA KERUK DAN

REKLAMASI YANG BERLOKASI DI PERAIRAN TERMINAL

KHUSUS PT PELABUHAN MUARA SAMPARA DI DESA

LALIMBUE JAYA KECAMATAN KAPOIALA KABUPATEN

KONAWE, PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

Memberikan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan

Reklamasi kepada:

a. Nama Perusahaan : PT Pelabuhan Muara Sampara.

b. Bidang Usaha : Aktivitas Pelayanan

Kepelabuhanan Laut

b. Alamat : Jl. Kapten P. Tandean Lrg

Effendi Kelurahan Baruga,

Kecamatan Baruga, Kota

Kendari, Provinsi Sulawesi

Tenggara.

- 5 -

c. Penanggung Jawab : Li Kefeng (Direktur Utama PT

Pelabuhan Muara Sampara)

Untuk melaksanakan kegiatan kerja keruk dan reklamasi di

perairan Terminal Khusus PT Pelabuhan Muara Sampara

dengan desain kedalaman pengerukan -9 s/d -15 mLWS dan

total volume kegiatan kerja keruk ± 4.822.233,2 m3 serta

kegiatan kerja reklamasi dengan total 31,3 Ha yang berlokasi

di Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten

Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara pada titik koordinat

geografis sebagai berikut:

a. Lokasi kegiatan kerja keruk sebagai berikut:

1) 03° 49’ 14.8099” LS /

2) 03° 49’ 25.9201” LS /

3) 03° 48’ 58.6252” LS /

4) 03° 49’ 02.5874” LS /

5) 03° 48’ 56.7319” LS /

6) 03° 48’ 46.2099” LS /

7) 03° 48’ 49.2901” LS /

8) 03° 48’ 38.8001” LS /

9) 03° 48’ 57.7801” LS /

10) 03° 49’ 00.6954” LS /

11) 03° 49’ 03.9149” LS /

122° 29’ 38.8899” BT;

122° 29’ 25.4500” BT;

122° 29’ 03.0298” BT;

122° 28’ 58.2957” BT;

122° 28’ 53.5892” BT;

122° 29’ 05.8599” BT;

122° 29’ 08.5400” BT;

122° 29’ 20.5600” BT;

122° 29’ 33.6899” BT;

122° 29’ 30.6165” BT;

122° 29’ 29.8964” BT.

b. Lokasi pembuangan hasil material pengerukan (Dumping

Area) yang digunakan untuk kegiatan kerja reklamasi

sebagai berikut:

1) Lokasi kegiatan kerja reklamasi sesuai izin lingkungan

PT Pelabuhan Muara Sampara seluas 13,2 Ha:

a) 03° 49’ 37.41” LS / 122° 29’ 05.51” BT;

b) 03° 49’ 28.17” LS / 122° 29’ 14.23” BT;

c) 03° 49’ 36.92” LS / 122° 29’ 22.06” BT;

d) 03° 49’ 45.12” LS / 122° 29’ 13.45” BT;

2) Lokasi kegiatan kerja reklamasi sesuai izin lingkungan

PT Virtue Dragon Nickel Industriai Park seluas 18,1

Ha:

a) 03° 49’ 15.37” LS / 122° 28’ 56.22” BT;

b) 03° 49’ 17.19” LS / 122° 29’ 05.23” BT;

c) 03° 49’ 00.70” LS / 122° 29’ 02.46” BT;

d) 03° 49’ 12.12” LS / 122° 29’ 11.79” BT;

e) 03° 49’ 10.61” LS / 122° 28’ 50.37” BT.

Peralatan yang digunakan untuk kegiatan kerja keruk antara

lain:

No. Nama Jenis/Merk Kapasitas Jumlah Benderà

1 .Batang

Hari 30

Cutter

Suction

Dredger

30 Inch 1 Unit Indonesia

2. Bunati II

Cutter

Suction

Dredger


3. Galileo

Cutter

Suction

Dredger


4.Yu Da 1

Hao

Cutter

Suction

Dredger


5.

Sapta

Buana

16

Cutter

Suction

Dredger


6.Crocodile

II

Cutter

Suction

Dredger


Peralatan yang digunakan untuk kegiatan kerja reklamasi

antara lain:

No. Nama Kapasitas Jumlah

1 . Crane 25 Ton 2 Unit

2. Mobile Crane 75 Ton 1 Unit

- 7 -

KEDUA

KETIGA

3. Crawler Orane 75 Ton 1 Unit

4. Crawler Orane 180 Ton 1 Unit

5. Wheel Loader - 2 Unit

6. Short Arm Excavator - 4 Unit

7. Pump Truck 54 m3 1 Unit

8. Kapal Piling - 1 Unit

9. Tongkang (Barge) - 2 Unit

10. Long Arm Excavator - 2 Unit

11. Platform (Trailer) - 4 Unit

: Persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi

sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilarang

untuk diperdagangkan dan/atau dialihkan/

dipindahtangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

: Pemegang persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi

sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diwajibkan:

a. membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas

persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan;

c. selama pelaksanaan kegiatan kerja keruk dan reklamasi

memasang tanda-tanda beserta rambu-rambu navigasi

yang dapat dilihat dengan jelas pada siang maupun

malam hari dan berkoordinasi dengan Distrik Navigasi

Kelas III Kendari;

d. bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh dampak

yang ditimbulkan dari kegiatan kerja keruk dan

reklamasi yang dilakukan;

e. menyerahkan hak pengelolaan lahan hasil kegiatan kerja

reklamasi kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan

Kelas III Molawe;

f. menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total lahan

hasil kegiatan kerja reklamasi kepada Kantor Unit

Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Molawe yang

digunakan untuk kegiatan Pemerintah;

- 8 -

g. melaporkan kegiatan kerja keruk dan reklamasi setiap

bulan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut

dengan diketahui oleh Kantor Unit Penyelenggara

Pelabuhan Kelas III Molawe; dan

h. memulai kegiatan kerja keruk dan reklamasi paling

lambat 3 (tiga) bulan sejak persetujuan kegiatan kerja

reklamasi diterbitkan.

KEEMPAT : Persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi hanya

didasarkan pada kepentingan keselamatan dan keamanan

pelayaran, sehingga hal-hal di luar tersebut agar

diselesaikan oleh pemegang persetujuan kegiatan kerja

keruk dan reklamasi dengan instansi terkait.

KELIMA : Persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi dapat

dicabut apabila pemegang persetujuan melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan tidak

melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KETIGA Keputusan Menteri ini serta ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

KEENAM : Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan kerja keruk dan

reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA

dilakukan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas

III Molawe dan Distrik Navigasi Kelas III Kendari.

KETUJUH : Persetujuan kegiatan kerja reklamasi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum PERTAMA berlaku selama 18 (delapan belas)

bulan sepanjang pemegang persetujuan kegiatan kerja keruk

dan reklamasi tidak melanggar ketentuan dalam Keputusan

Menteri ini.

KEDELAPAN : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan

pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan

Keputusan Menteri ini.

KESEMBILAN : Keputusan

ditetapkan.

Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 25 November 2020

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

3. Menteri Dalam Negeri;

4. Menteri Kelautan dan Perikanan;

5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;

6. Menteri Badan Usaha Milik Negara;

7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

8. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;

9. Gubernur Sulawesi Tenggara;

10. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal

Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;

11. Walikota Kendari;

12. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Molawe;

13. Kepala Distrik Navigasi Kelas III Kendari;

14. Kepala Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS;

15. Direksi PT Pelabuhan Muara Sampara.

T

jdih - keputusan menteri perhubungan republik...

Documents