jasa konsultansi & jasa lainnya

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

J A S A K O N S U L T A N S I& J A S A L A I N N Y A

Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan

kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku

i

KATA PENGANTAR

Arahan Penggunaan Contoh Naskah Kontrak

Buku ini, Pembahasan mengenai kontrak untuk pengadaan pemerintah, saat ini

masih belum banyak, masih sedikit mengenai referensi tentang kontrak,

sehingga bagi para pelaku pengadaan masih kesulitan untuk menemukan

referensi mengenai kontrak.

Berdasar kondisi demikian, LKPP khususnya Direktorat Penanganan

Permasalahan Hukum telah melakukan berbagai workshop tentang keahlian

berkontrak.

Workshop-workshop yang telah dilakukan antara lain, membuat rancangan

kontrak, melakukan persiapan pelaksanaan kontrak s.d serah terima pekerjaan,

bahkan sudah membahas tema-tema kontrak secara spesifik. Hasil kegiatan

workshop ini ada beberapa hal yang dapat disampaikan untuk menjadi buku atau

referensi bagi para pelaku pengadaan.

Pada buku ini disampaikan contoh-contoh tentang naskah kontrak, buku ini

bukan suatu standar yang tidak boleh diubah tetapi hanya bersifat referensi yang

kemungkinan dapat digunakan atau mungkin perlu disesuaikan untuk digunakan

atau mungkin tidak tepat untuk digunakan.

Buku atau contoh naskah kontrak yang disampaikan disini bila digunakan untuk

berkontrak maka perlu di perbarui dengan peraturan-peraturan yang ada,

disesuaikan dengan kebutuhan berkontrak yang baik dan upaya mencegah

risiko yang kemungkinan akan terjadi.

Bahan atau materi yang dikumpulkan di buku ini, bukan dibuat sendiri oleh team

LKPP, tetapi didapat atau dikumpulkan dari berbagai pihak dari nama-nama

terlampir.

Semoga buku ini bermanfaat bagi para pelaku pengadaan dan pihak-pihak lain

yang memerlukan referensi mengenai kontrak untuk pengadaan pemerintah.



ii

Terimakasih diucapkan kepada para pihak yang terlibat dalam penyusunan

materi buku ini dan mohon maaf bila masih ada kekurangan atau

ketidaklengkapan.

Plt. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum

Mudjisantosa



iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................................................................. I

DAFTAR ISI.......................................................................................................................... III

KONTRAK PENELITIAN DASAR/TERAPAN/PENGEMBANGAN

KAPASITAS/INTERDISIPLINER........................................................................................ 1

JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI PENGAWASAN PAKET KEGIATAN FISIK

JALAN .................................................................................................................................... 30

PENGADAAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK ..................................................... 42

PEKERJAAN SURVEY VALIDASI JARING IRIGASI .................................................. 50

PENGADAAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM PELAKSANAAN

PEMERIKSAAN.................................................................................................................... 81

KONSULTAN PERENCANAAN PEMBUATAN DED GEDUNG PARKIR ............... 113

JASA TIM PENILAI PUBLIK (APPRAISAL )PENGADAAN TANAH

PEMBANGUNAN................................................................................................................ 148

PENGADAAN JASA LAINNYA BIAYA MAKAN DAN MINUM SISWA ................. 176

PENGADAAN MAKAN DAN MINUM PESERTA DAN PANITIA LATSAR

PRAJABATAN CPNS ......................................................................................................... 210

J A S A K O N S U L T A N S I



1

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Lumsum

Kontrak Penelitian Dasar/Terapan/Pengembangan Kapasitas/Interdisipliner

*)[pilih salah satu]

_____________________________________________[Judul Penelitian]

Nomor : __________

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak

Penelitian”) dibuat dan ditandatangani di __________ pada hari __________ tanggal __ bulan __________ tahun ____________ [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] antara:

1. __________ [nama PA/KPA/PPK], selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak

untuk dan atas nama __________ [nama satuan kerja PA/KPA/PPK], yang berkedudukan di

__________ [alamat PA/KPA/PPK], berdasarkan Surat Keputusan _______________ [pejabat

yang menandatangani SK penetapan sebagai PA/KPA/PPK] No _________________ [No. SK

penetapan sebagai PA/KPA/PPK], selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan

Kontrak” dan

2. [__________ [nama peneliti], yang berkedudukan di __________ [alamat peneliti], berdasarkan

kartu identitas No. __________ [No. KTP/SIM/Paspor Penyedia], selanjutnya disebut

”Peneliti”]

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

(a) Pelaksana penelitian ditetapkan berdasarkan __________ [dipilih antara kompetisi dan

penugasan];

(b) Kompetisi sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan melalui seleksi Proposal

Penelitian;

(c) Penugasan sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan oleh

_______________[Penyelenggara Penelitian] untuk penelitian yang bersifat khusus;

(d) Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) telah menunjuk Peneliti berdasarkan Surat

Keputusan _______________[Penyelenggara Penelitian] Nomor ________, tanggal

________bulan______tahun______, untuk melaksanakan Penelitian sebagaimana

diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “Penelitian_____________________________________________________________[Jenis Penelitian]” : ____________________________________ [Judul Penelitian];

(e) Peneliti telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi

persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya

teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan

persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

LKPP

KONTRAK PENELITIAN DASAR/TERAPAN/PENGEMBANGAN KAPASITAS/INTERDISIPLINER



2

(f) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Peneliti menyatakan memiliki kewenangan untuk

menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(g) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Peneliti mengakui dan menyatakan bahwa

sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak;

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan

mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan

kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Peneliti dengan ini bersepakat

dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Istilah dan Ungkapan

peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama

seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini

Pasal 2

Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup penelitian terdiri atas:

1. _____________________

2. _____________________

3. _____________________

4. _____________________

5. _____________________

6. _____________________[diisi berdasarkan ruang lingkup penelitian, contohnya : Proposal

Penelitian, Proposal Penelitian, Persiapan Penelitian, Pelaksanaan Penelitian, Keluaran

Penelitian, Laporan Hasil Penelitian]

Pasal 3

Jenis dan Nilai Kontrak

(1) Pengadaan Penelitian ini menggunakan Jenis Kontrak Lumsum;

(2) Nilai Kontrak adalah sebesar Rp_____________ (_______________ rupiah);



3

Pasal 4

Dokumen Kontrak

(1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan

dari Kontrak ini:

a. Adendum/perubahan Surat Perjanjian (apabila ada);

b. Pokok Surat Perjanjian;

c. syarat-syarat khusus Kontrak;

d. syarat-syarat umum Kontrak;

e. Proposal Penelitian;

f. Rincian Anggaran Biaya;

g. Dokumen lainnya, [ditulis dokumen lainnya seperti: SK dan Pengumuman secara

online];

(2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi

pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam

dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih

tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Peneliti dinyatakan

dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6

Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak Penelitian

sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para

Pihak sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat

Khusus Kontrak (SSKK).

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Peneliti telah bersepakat untuk

menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam

2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum

yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai

kebutuhan tanpa dibubuhi materai.



4

Untuk dan atas nama

Pejabat Penandatangan Kontrak

Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan dan cap]

[nama lengkap]

NIP...................................................

Untuk dan atas nama Peneliti

[nama lengkap]

NIP/NIDN.................................

5

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak

ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan

sebagai berikut:

1.1 Penelitian adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang

dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara

sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan

keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian

kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau

hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta

menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu

pengetahuan dan/atau teknologi.

1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah

pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran

Kementerian Negara/ Lembaga/Perangkat Daerah.

1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA

adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk

melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab

penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga

yang bersangkutan.

1.4 Penyelenggara Penelitian adalah Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian/

Lembaga/Perangkat Daerah.

1.5 Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang

selanjutnya disingkat K/L/PD adalah instansi yang

menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD).

1.6 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat

PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA

untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan

yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja

negara/anggaran belanja daerah.

1.7 Pejabat Penandatangan Kontrak adalah adalah PA, KPA,

atau PPK.



6

1.8 Pelaksana Penelitian yang selanjutnya disebut Peneliti

merupakan setiap orang/kelompok orang yang memiliki

kompetensi untuk melaksanakan Penelitian berdasarkan

Kontrak.

1.9 Komite Penilaian Proposal Penelitian adalah sekelompok

orang yang ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian untuk

menilai kelayakan Proposal Penelitian.

1.10 Komite Penilaian Keluaran Penelitian adalah sekelompok

orang yang ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian untuk

menilai kelayakan proses Penelitian, hasil Penelitian, dan

keluaran Penelitian.

1.11 Reviewer Proposal Penelitian adalah seseorang atau

sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang

ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian untuk menilai

kelayakan Proposal Penelitian.

1.12 Reviewer Keluaran Penelitian adalah seseorang atau

sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang

ditetapkan oleh penyelenggara Penelitian untuk menilai

kelayakan proses Penelitian, hasil penelitian, dan keluaran

Penelitian.

1.13 Hasil Penelitian adalah informasi yang diperoleh dari

pelaksanaan Penelitian yang dapat berupa hasil analisis data,

hasil pengujian hipotesis, hasil pembuktian, dan/atau

konstruksi teori/konsep, hasil rancang bangun model,

dan/atau perumusan rekomendasi.

1.14 Keluaran Penelitian adalah bentuk, rupa, atau kodifikasi

hasil penelitian.

1.15 Pedoman Pelaksanaan Penelitian adalah pedoman dalam

pelaksanaan Penelitian yang ditetapkan oleh Penyelenggara

Penelitian.

1.16 Proposal Penelitian adalah dokumen rencana Penelitian

yang paling sedikit memuat latar belakang, tujuan, metode,

dan jadwal Penelitian.

1.17 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut

KontrakPenelitian adalah perjanjian tertulis antara Pejabat

Penandatangan Kontrak dengan Peneliti atas penyelesaian

seluruh pekerjaan penelitian dan pencapaian keluaran yang

telah ditetapkan.

1.18 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengendali

internal yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang

melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan,



7

evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap

penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.

1.19 Bagian Kontrak adalahbagian pekerjaan dari satu pekerjaan

yang ditetapkan dalam Dokumen Kontrak. Penyelesaian

masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian

kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan

memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing

bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.

1.20 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam

Kontrak.

1.21 Hari adalah hari kalender.

1.22 Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang

menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk

menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan

yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.

1.23 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini

terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai

dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya hak dan

kewajiban Para Pihak.

1.24 Tanggal mulai kerja adalah tanggal Peneliti mulai bekerja

yang sama dengan tanggal penandatangan Surat Perjanjian

(Kontrak).

1.25 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal

penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara

serah terima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Peneliti.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan

Penelitian ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-

ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi

berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.

3. Bahasa dan

Hukum

3.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam

bahasa Indonesia.

3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di

Indonesia.



8

4. Perbuatan yang

dilarang dan

Sanksi

4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para

pihak dilarang untuk:

a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi

atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau

melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi

siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga

berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau

b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar

dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan

untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

4.2 Peneliti menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk

semua anggota kelompoknya) tidak akan melakukan

tindakan yang dilarang pada klausul 4.1.

4.3 Peneliti yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan

Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat

dikenakan sanksi-sanksi adminsitrastif sebagai berikut:

a. Pemutusan Kontrak Penelitian atau penghentian

pelaksanaan Penelitian;

b. Penghentian pembayaran; dan/atau

c. Tidak dapat mengajukan Proposal Penelitian dalam kurun

waktu tertentu.

4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas berdasarkan

rekomendasi Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau

Reviewer Keluaran Penelitian.

4.5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam KKN

dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

5. Korespondensi

5.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat,

e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak

yang tercantum dalam SSKK.

5.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan

berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam

Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika

telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para

Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat

tercatat, e-mail, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat

yang tercantum dalam SSKK.



9

6. Wakil sah para

pihak Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk

dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau

diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat

Penandatangan Kontrak atau Peneliti hanya dapat dilakukan atau

dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk

Peneliti perorangan, Peneliti tidak boleh diwakilkan.

7. Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran

ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian

tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama

Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap

pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat

mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani

oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

8. Peneliti

Mandiri Peneliti berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh

terhadap peneliti lain dalam kelompoknya (jika ada) serta

pekerjaan yang dilakukan oleh peneliti dan anggota kelompoknya.

B. PELAKSANAAN KONTRAK

9. Jangka Waktu

Pelaksanaan

Penelitian

9.1 Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.

9.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang

ditentukan dalam SSKK.

10. Waktu

Penyelesaian

Penelitian

10.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, peneliti

berkewajiban menyelesaikan penelitian selambat-lambatnya

pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK pada

klausul 10.

10.2 Jika penelitian tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan

akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau

karena kesalahan atau kelalaian Peneliti maka peneliti

dikenakan denda.



10

10.3 Jika terdapat Peristiwa Kompensasi, maka jangka waktu

untuk menyelesaikan pekerjaan diperpanjang.

10.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini

adalah tanggal penyelesaian semua penelitian.

11. Peristiwa

Kompensasi

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada peneliti dalam hal

sebagai berikut:

11.1 Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang

dapat mempengaruhi pelaksanaan penelitian;

11.2 keterlambatan pembayaran kepada Peneliti;

11.3 Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada

pihak Peneliti untuk melakukan pengujian tambahan yang

setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan

kerusakan/kegagalan/ penyimpangan;

11.4 Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan

penundaaan pelaksanaan penelitian; atau

11.5 ketentuan lain dalam SSKK.

12. Perpanjangan

Waktu

12.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian

penelitian akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka

Peneliti berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal

Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat

Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan

Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer

Penilaian Keluaran Penelitian (apabila ada) dalam

memutuskan perpanjangan Tanggal Penyelesaian Penelitian.

12.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan

penyelesaian penelitian maka Pejabat Penandatangan

Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan

waktu penyelesaian penelitian.



11

12.3 Perpanjangan waktu penyelesaian penelitian dapat

diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan

dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian penelitian.

12.4 Peneliti tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian

penelitian jika Peneliti gagal atau lalai untuk memberikan

pemberitahuan dini dalam mengantisipasi/mengatasi

dampak Kompensasi.

12.5 Pejabat Penandatangan Kontrakmenetapkan ada tidaknya

perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat

dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah

Peneliti meminta perpanjangan.

12.6 Perpanjangan tanggal Penyelesaian Penelitian harus

dilakukan melalui adendum/perubahan Kontrak.

13. Pemberian

Kesempatan

13.1 Dalam hal Peneliti gagal menyelesaikan penelitian sampai

masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat

Penandatangan Kontrak menilai bahwa Peneliti mampu

menyelesaikan Penelitian, Pejabat Penandatangan Kontrak

dapat memberikan kesempatan kepada Peneliti untuk

menyelesaikan Penelitian.

13.2 Pemberian kesempatan kepada Peneliti untuk

menyelesaikan Penelitian sebagaimana dimaksud pada

klausul 13.1, dimuat dalam adendum/perubahan kontrak

yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian penelitian

dan pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Peneliti.

13.3 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Peneliti untuk

menyelesaikan Penelitian diatur dalam SSKK.


menyelesaikan Penelitian dapat melampaui Tahun

Anggaran.



12


menyelesaikan Penelitian dituangkan dalam adendum/

perubahan kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan

sanksi denda keterlambatan kepada Peneliti.

C. PENYELESAIAN KONTRAK

14. Serah Terima

Penelitian

14.1 Setelah penelitian selesai 100% (seratus persen), Peneliti

mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat

Penandatangan Kontrak untuk serah terima hasil Penelitian.

14.2 Serah terima hasil penelitian di tempat sebagaimana

ditetapkan dalam SSKK.

14.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan

Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil Penelitian,

yang dapat dibantu oleh Komite Penilaian Keluaran

Penelitian, tim ahli dan/atau tim teknis.

14.4 Pemeriksaan hasil penelitian dilakukan dengan menilai

kesesuaian penelitian yang diserahterimakan dengan yang

tercantum dalam Kontrak.

14.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk

memeriksa kebenaran ruang lingkup, jenis, tahapan

dan/atau hasil penelitian dan membandingkan

kesesuaiannya dengan Kontrak.

14.6 Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima

penelitian jika hasil pemeriksaan penelitian tidak sesuai

dengan Kontrak.

14.7 Atas pelaksanaan serah terima hasil penelitian, Pejabat

Penandatangan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima

(BAST) yang ditandatangani bersama dengan Peneliti.

14.8 Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah

terima hasil penelitian maka dibuat Berita Acara Penolakan

Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Peneliti



13

untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi

kekurangan penelitian.

14.9 Jika pengoperasian hasil penelitian memerlukan keahlian

khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima penelitian

Peneliti berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika

dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk

dalam Nilai Kontrak.

14.10 Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil penelitian

setelah seluruh hasil penelitian yang diserahterimakan

sesuai dengan Kontrak; dan

14.11 Jika hasil penelitian yang diserahterimakan terlambat

melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau

kelalaian Peneliti atau bukan akibat Keadaan Kahar maka

Peneliti dikenakan denda keterlambatan.

D. PERUBAHAN KONTRAK

15. Perubahan

Kontrak

15.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum/perubahan

kontrak.

15.2 Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal

terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat

pelaksanaan dengan ketentuan yang ditentukan dalam

dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:

a. menambah atau mengurangi ruang lingkup yang

tercantum dalam Kontrak;

b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;

c. mengubah tahapan penelitian sesuai dengan kondisi

lapangan; dan/atau

d. mengubah jadwal pelaksanaan.

15.3 Selain adendum/perubahan Kontrak yang diatur pada

klausul 15.2, addendum/perubahan Kontrak dapat

dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah

administrasi, antara lain pergantian Pejabat Penandatangan

Kontrak, perubahan rekening Peneliti, dan sebagainya.

15.4 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu

pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan



14

Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-

hal sebagai berikut:

a. perisiwa kompensasi; dan/atau

b. Keadaan Kahar

15.5 Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian penelitian

dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan

waktu terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan

Kahar.

15.6 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian

penelitian dapat diperpanjang paling lama sama dengan

waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak

akibat peristiwa kompensasi.

15.7 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui secara

tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan

penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Peneliti.

15.8 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan Komite

Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Penilaian

Keluaran Penelitian untuk meneliti kelayakan/kewajaran

perpanjangan waktu pelaksanaan.

15.9 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak

dituangkan dalam adendum/perubahan Kontrak.

16. Keadaan Kahar

16.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah

suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan

tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban

yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat

dipenuhi.

16.2 Yang temasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:

a. Bencana alam;

b. Bencana non alam;

c. Bencana sosial;

d. Pemogokan;

e. Kebakaran;

f. Kondisi cuaca ekstrim; dan/atau

g. Gangguan industri lainnya.



15

16.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Peneliti

memberitahukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak

paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak

menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau

Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.

16.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang

merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.

16.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan

dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir

dengan ketentuan:

a. Peneliti berhak untuk menerima pembayaran sesuai

dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan Penelitian

yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan

bersama atau berdasarkan audit.

b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatangan

Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Peneliti

untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka

Peneliti berhak untuk menerima pembayaran

sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat

penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah

dikeluarkan untuk meneliti dalam situasi demikian.

Penggantian biaya ini harus diatur dalam

adendum/perubahan Kontrak.

16.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya

yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera

janji atau wanprestasi, dan Pihak yang ditimpa Keadaan

Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:

a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk

memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan

b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak

lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat

belas) hari sejak menyadari atas kejadian atau Keadaan

Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan

terjadinya peristiwa yang menyebabkan

terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.

16.7 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak

dikenakan sanksi.



16

16.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan

secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan

disertai alasan penghentian penelitian.

16.9 Penghentian Kontrak karena Kedaan Kahar dapat bersifat:

a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau

b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak

memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya penelitian.

16.10 Penghentian penelitian akibat Keadaan Kahar tetap

mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun

anggaran.

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

17. Penghentian

Kontrak Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan

Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 32.9.

18. Pemutusan

Kontrak

18.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak Pejabat

Penandatangan Kontrak atau pihak Peneliti.

18.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan kontrak

secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi

kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.

18.3 Peneliti dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila

Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memenuhi


18.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14

(empat belas) hari setelah Pejabat Penandatangan Kontrak/

Peneliti menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan

Kontrak secara tertulis kepada Peneliti/Pejabat

Penandatangan Kontrak.



17

19. Pemutusan

Kontrak oleh

Pejabat

Penandatangan

Kontrak

19.1 Dengan mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan

Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui

pemberitahuan tertulis kepada Peneliti setelah terjadinya

hal-hal sebagai berikut:

a. Peneliti terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau

pemalsuan dalam proses penelitian yang diputuskan oleh

Instansi yang berwenang;

b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN

dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam

pelaksanaan penelitian dinyatakan benar oleh Instansi

yang berwenang;

c. Peneliti gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat

Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;

d. Peneliti lalai/cidera janji dalam melaksanakan

kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam

jangka waktu yang telah ditetapkan;

e. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak,

Peneliti tidak akan mampu menyelesaikan

penelitianwalaupun diberikan kesempatan

menyelelesaikan penelitian selama jangka waktu yang

diatur dalam klausul 5 SSKK,;

f. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan penelitian

selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 5 SSKK,

Peneliti tidak dapat menyelesaikan penelitian; atau

g. Peneliti menghentikan penelitian melebihi waktu yang

ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak

tercantum dalam proposal penelitian serta tanpa

persetujuan Komite Penilaian Keluaran Penelitian

dan/atau Reviewer Penilaian Keluaran Penelitian.

19.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan

sebagaimana dimaksud pada klausul 19.1, maka:

a. Peneliti wajib mengembalikan 100% (seratus persen)

pembayaran yang telah diterima dan menyetorkan

pengembalian tersebut ke Kas Negara; dan

b. Tidak dapat mengajukan Proposal Penelitian dalam kurun

waktu tertentu.



18

20. Pemutusan

Kontrak oleh

Peneliti

20.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, Peneliti dapat memutuskan Kontrak

melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat

Penandatangan Kontrak apabila:

a. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Peneliti

secara tertulis untuk menunda pelaksanaan penelitian

atau kelanjutan penelitian, dan perintah tersebut tidak

ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana

tercantum dalam SSKK; atau

b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat

Perintah Pembayaran untuk pembayaran tagihan

angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana

tercantum dalam SSKK.

20.2 Dalam hal pemutusan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan

Kontrak membayar kepada Peneliti sesuai dengan prestasi

Penelitian yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan

Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan

Kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar

Peneliti (apabila ada), serta Peneliti menyerahkan semua

hasil Penelitian kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan

selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

21. Berakhirnya

Kontrak

21.1 Kontrak berakhir apabila penelitian telah selesai dan hak dan

kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah

terpenuhi.

21.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana

dimaksud pada klausul 37.1 adalah terkait dengan

pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari

pelaksanaan kontrak.

22. Peninggalan Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Penelitian Sementara

yang masih berada di lokasi penelitian setelah pemutusan Kontrak

akibat kelalaian atau kesalahan Peneliti, dapat dimanfaatkan

sepenuhnya oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tanpa kewajiban

perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh

Peneliti hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan

kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak.



19

F. Pejabat Penandatangan Kontrak

23. Hak dan

Kewajiban

Pejabat

Penandatangan

Kontrak

23.1 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak:

a. mengawasi dan memeriksa penelitian yang dilaksanakan

oleh Peneliti;

b. meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam

kontrak mengenai pelaksanaan penelitian yang

dilaksanakan oleh Peneliti;

c. menerima hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian

dan jadwal penyerahan hasil penelitian yang telah

ditetapkan dalam Kontrak.

d. mengenakan sanksi kepada Peneliti;

e. memberikan instruksi;

f. mengusulkan pengenaan sanksi untuk tidak dapat

mengajukan Proposal Penelitian dalam kurun waktu

tertentu;

g. menyetujui adendum/perubahan kontrak;

h. menilai kinerja Peneliti.

23.2 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban :

a. membayar penelitian sesuai dengan harga yang

tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang

telah ditetapkan kepada Peneliti;

b. membayar ganti rugi karena kesalahanyang dilakukan

Pejabat Penandatangan Kontrak; dan

c. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau

kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan

penelitian sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

G. PENELITI

24. Hak dan

Kewajiban

Peneliti

24.1 Peneliti mempunyai hak:

a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan Pengadaan

Penelitian sesuai dengan harga yang telah ditentukan

dalam kontrak; dan

b. memperoleh fasilitas tertentu dari Pejabat

Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan

Pengadaan Penelitian sesuai ketentuan Kontrak.



20

24.2 Peneliti mempunyai Kewajiban:

a. melaporkan pelaksanaan penelitian secara periodik

kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;

b. melaksanakan dan menyelesaikan penelitian sesuai

dengan jadwal pelaksanaan penelitian yang telah

ditetapkan dalam Kontrak;

c. melaksanakan dan menyelesaikan penelitian secara

cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan

ketentuan dalam Kontrak;

d. memberikan keterangan yang diperlukan untuk

pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat

Penandatangan Kontrak;

e. membuat dan menyerahkan catatan harian penelitian;

f. menghasilkan capaian atas keluaran penelitian sesuai

Kontrak dan dituangkan dalam Laporan Penelitian;

g. menyerahkan laporan penelitian sesuai dengan jadwal

dan tempat penyerahan hasil penelitian yang telah

ditetapkan dalam Kontrak;

h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk

melindungi lingkungan lokasi penelitian dan membatasi

perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun

miliknya akibat kegiatan Peneliti; dan

i. menghindari pertentangan kepentingan (conflict of

interest).

25. Tanggung

jawab Peneliti bertanggungjawab/berkewajiban untuk melaksanakan

dan menyelesaikan penelitian sesuai dengan latar belakang,

ketepatan tujuan, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan

ketepatan tempat penyerahan hasil penelitian.

26. Penggunaan

Dokumen

Kontrak dan

Informasi

Peneliti tidak diperkenankan menggunakan dan

menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang

berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain,

misalnya hasil penelitian dan/atau gambar-gambar, kecuali

dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak.

27. Hak Atas

Kekayaan

Intelektual

Peneliti berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatangan

Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas

pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.



21

28. Penanggungan

dan Risiko

28.1 Peneliti berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan

menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak

beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan,

tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda,

gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum,

dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan

Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang

mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau

kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak)

sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut

terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai

dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima:

a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda

Peneliti dan/atau anggota kelompok Penelitian;

b. cidera tubuh, sakit atau kematian Peneliti;

c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh,

sakit atau kematian pihak lain.

28.2 Terhitung sejak tanggal penandatangan kontrak sampai

dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima,

semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil penelitian,

bahan dan perlengkapan merupakan risiko Peneliti, kecuali

kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh

kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.

28.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Peneliti tidak

membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

28.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil penelitian atau

bahan yang menyatu dengan hasil penelitian yang terjadi

sejak tanggal kontrak ditandatangani oleh Peneliti sampai

batas akhir masa penelitian sebagaimana diatur dalam SSKK

harus diperbaiki, diganti, dan/atau dilengkapi oleh Peneliti

atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan

tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Peneliti.

29. Pemeliharaan

Lingkungan Peneliti berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai

untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar lokasi

penelitian dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak

lain dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak

ini.



22

30. Asuransi

Khusus dan

Pihak Ketiga

30.1 Apabila dipersyaratkan dalam SSKK, Peneliti wajib

menyediakan asuransi sejak tanggal penandatangan kontrak

sampai dengan tanggal selesainya penelitian untuk:

a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko

tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan penelitian, serta

Peneliti untuk pelaksanaan penelitian, atas segala risiko

terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko

lain yang tidak dapat diduga; dan

b. pihak lain sebagai akibat kecelakaan di lokasi

penelitiannya.

30.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam proposal

penelitian dan termasuk dalam nilai Kontrak.

31. Tindakan

Peneliti yang

mensyaratkan

Persetujuan

Pejabat

Penandatangan

Kontrak

Peneliti berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu

persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum

melakukan tindakan-tindakan yang diatur dalam SSKK.

32. Penggunaan

Lokasi

Penelitian

Peneliti berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi

penelitian bersama-sama dengan Peneliti lain (jika ada) dan pihak-

pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi penelitian. Jika

dipandang perlu, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat

memberikan jadwal penelitian bagi Peneliti lain di lokasi

penelitian tersebut.

33. Keselamatan

Peneliti bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di

lokasi penelitian (apabila ada).

34. Sanksi

Finansial

34.1 Sanksi finansial bagi Peneliti dapat berupa sanksi ganti rugi,

denda keterlambatan atau pencairan jaminan.

34.2 Sanksi ganti rugi bagi Peneliti dikenakan apabila kesalahan

dalam perhitungan anggaran biaya penelitian berdasarkan

hasil audit, menyerahkan hasil penelitian yang kualitasnya

tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit.

Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang

ditimbulkan.



23

34.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Peneliti dikenakan apabila

terjadi keterlambatan penyelesaian penelitian dengan cara

memotong pembayaran prestasi penelitian Peneliti.

Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab

kontraktual Peneliti.

35. Penilaian dan

Rekomendasi

Penelitian

35.1 Penilaian dan rekomendasi penelitian dilakukan selama

pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan persentase tingkat

keberhasilan penelitian atas kegiatan yang telah

dilaksanakan guna pembayaran hasil penelitian. Hasil

penilaian penelitian dituangkan dalam laporan kemajuan

hasil penelitian.

35.2 Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat

laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas penelitian.

35.3 Laporan dan rekomendasi dibuat oleh Peneliti, dinilai oleh

Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer

Keluaran Penelitian kemudian disampaikan dan disetujui

oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

H. PEMBAYARAN KEPADA PENELITI

36. Nilai Kontrak

Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Peneliti atas

pelaksanaan penelitian dalam Kontrak sebesar nilai kontrak atau

berdasarkan hasil perhitungan akhir.

37. Pembayaran 37.1 Prestasi Penelitian

a. Pembayaran dilakukan dengan sistem termin atau

pembayaran secara sekaligus sesuai yang ditetapkan

dalam SSKK.

b. pembayaran prestasi hasil penelitian dilakukan dengan

ketentuan:

1) Peneliti telah mengajukan tagihan disertai laporan

kemajuan hasil penelitian;

2) pembayaran dipotong denda (apabila ada); dan

c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan

setelah hasil penelitian dinyatakan diterima sesuai



24

dengan berita acara serah terima hasil penelitian dan

bilamana dipersyaratkan dilengkapi dengan berita acara

hasil uji coba.

37.2 Sanksi Finansial

Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda

keterlambatan;

a. Ganti Rugi

Sanksi ganti rugi bagi Peneliti apabila terbukti kesalahan

dalam perhitungan rincian anggaran biaya penelitian

berdasarkan hasil audit, menyerahkan hasil penelitian

yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak

berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi

adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan

sebagaimana diatur dalam SSKK.

b. Denda Keterlambatan

Besarnya denda yang dikenakan kepada Peneliti atas

keterlambatan penyelesaian penelitian untuk setiap hari

keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di

dalam SSKK.

38. Perhitungan

Akhir Pembayaran angsuran atas prestasi penelitian terakhir dilakukan

setelah penelitian selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara

Serah Terima telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

39. Penangguhan

Pembayaran

39.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan

pembayaran setiap angsuran prestasi penelitian Peneliti jika

Peneliti gagal atau lalai memenuhi kewajibannya.

39.2 Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis

memberitahukan kepada Peneliti tentang penangguhan hak

pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai

penangguhan tersebut. Peneliti diberi kesempatan untuk

memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

39.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan

proporsi kegagalan atau kelalaian Peneliti.



25

39.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak,

penangguhan pembayaran akibat keterlambatan

penyerahan penelitian dapat dilakukan bersamaan dengan

pengenaan denda kepada Peneliti.

I. PENGAWASAN MUTU

40. Pengawasan

dan

Pemeriksaan

Pejabat Penandatangan Kontrak berhak melakukan pengawasan

dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan penelitian yang

dilaksanakan oleh Peneliti. Apabila diperlukan, Pejabat

Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada Komite

Penilaian Hasil Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Hasil

Keluaran Penelitian untuk melakukan pengawasan dan

pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang

dilaksanakan oleh Peneliti.

41. Penilaian

Penelitian

Sementara oleh

Pejabat

Penandatangan

Kontrak

41.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dalam masa pelaksanaan

penelitian dapat melakukan penilaian atas hasil penelitian

yang dilakukan oleh Peneliti.

41.2 Penilaian atas hasil penelitian dilakukan terhadap mutu dan

kemajuan penelitian.

J. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

42. Itikad Baik

42.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Peneliti bertindak

berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan

hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

42.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Peneliti setuju untuk

melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan

kepentingan masing-masing pihak.

42.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan,

maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi

keadaan tersebut.



26

42.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Peneliti berkewajiban

untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-

hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang

diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak

ini.

43. Penyelesaian

Perselisihan

43.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Peneliti berkewajiban

untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua

perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan

Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah

pelaksanaan penelitian ini secara musyawarah dan damai.

43.2 Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara

musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat

dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

43.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan

penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP,

Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri Republik

Indonesia.

43.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Peneliti bersama-sama

memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan

dicantumkan dalam SSKK.



27

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

1. Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak: _________________

Nama :____________________

Alamat :____________________

Telepon :____________________

Website :____________________

Faksimili :____________________

e-mail :____________________

Peneliti:

Nama :____________________

Alamat :____________________

Telepon :____________________

Website :____________________

Faksimili :____________________

e-mail :____________________

2. Jangka Waktu

Pelaksanaan

Pekerjaan

Peneliti harus menyelesaikan penelitian selama:

_______(_______) (hari kalender); atau Peneliti harus menyelesaikan

penelitian sejak ditandatangani kontrak penelitian oleh Peneliti

sampai dengan tanggal _______(_______).

[diisi dengan memilih salah satu, menggunakan jumlah hari atau

menggunakan tanggal]

3. Peristiwa

Kompensasi

Peneliti hanya dapat memperoleh kompensasi sesuai SSUK

4. Perpanjangan

Waktu Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Komite

Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Penilaian Keluaran

Penelitian (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan

waktu dan untuk berapa lama, paling lambat ___________ [diisi jumlah

hari kerja] setelah Peneliti meminta perpanjangan.

5. Pemberian

Kesempatan Pemberian kesempatan dapat diberikan kepada Peneliti untuk

menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan

Akhir oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer

Penilaian Keluaran Penelitian.



28

6. Serah Terima

Pekerjaan

Serah terima dilakukan di____________________________[Tempat Tujuan

Akhir ]

7. Pemutusan

Kontrak oleh

Pejabat

Penandatangan

Kontrak

Batas waktu penghentian pekerjaan Peneliti paling lama ___________

[diisi jumlah hari kerja].

8. Pemutusan

Kontrak oleh

Peneliti

Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan

pekerjaan paling lama ___________ [diisi jumlah hari kerja].

Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling

lama ___________ [diisi jumlah hari kerja].

9. Hak dan

Kewajiban

Pejabat

Penandatangan

Kontrak

Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa :

___________ [diisi hak dan kewajiban selain yang ada di SSUK]

10. Tindakan

Peneliti yang

mensyaratkan

Persetujuan

Pejabat

Penandatangan

Kontrak

Tindakan lain Peneliti yang harus terlebih dahulu mendapatkan

persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak antara lain :

1. ___________________________

2. ___________________________

3. [diisi tindakan peneliti yang mensyaratkan persetujuan PPK selain

yang ada di SSUK]

11. Kepemilikan

Dokumen Peneliti diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dari

penelitian ini dengan pembatasan sebagai berikut:

1. Hanya untuk kepentingan riset lanjutan dan ilmu pengetahuan;

2. _____________________________[diisi batasan lainnya]

12. Pembayaran

Tagihan Pembayaran atas pekerjaan penelitian ini dilakukan dengan

cara Termin dengan ketentuan:

1. Tahap 1, sebesar 60% dari nilai kontrak untuk penyelesaian

tahapan pekerjaan/sub-output ketika diterbitkannya Rekomendasi

atas Proposal Penelitian dan Persiapan Penelitian;

2. Tahap 2, sebesar 40% dari nilai kontrak ketika Peneliti telah

menyelesaikan seluruh tahapan dan ruang lingkup penelitian.

Dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran

adalah :

1. Tahap 1,

a. Copy Buku Rekening Peneliti

b. Proposal Penelitian

c. Rekomendasi kelayakan proposal oleh Komite Penilaian

Proposal Penelitian dan/atau Reviewer Penilaian Proposal

Penelitian

d. Rincian Anggaran Biaya Penelitian

e. Berita Acara Pembayaran



29

f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

2. Tahap 2,

a. Copy Buku Rekening Peneliti

b. Laporan Keluaran Penelitian

c. Laporan Hasil Penelitian

d. Laporan Penggunaan Anggaran Penelitian

e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

f. Rekomendasi kelayakan hasil penelitian oleh Komite Penilaian

Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Penilaian Keluaran

Penelitian

g. Berita Acara Hasil Penilaian

h. Berita Acara Pembayaran

i. Berita Acara Serah Terima Hasil Penelitian

13. Denda

Keterlambatan

Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian penelitian, besarnya

denda keterlambatan adalah : 1‰ (satu permil) per hari dari nilai Kontrak.

14. Penyesuaian

Harga

Penyesuaian Harga tidak diberlakukan.

15. Penyelesaian

Perselisihan

Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatangan Kontrak

dengan Peneliti, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui LPS

LKPP.



30

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Waktu Penugasan

Paket Pekerjaan

Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan Paket Kegiatan Fisik Jalan

DAK TH. …… Nomor : ……/ /……/…………/

/……

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak

Kerja Jasa Konsultansi Konstruksi Waktu Penugasan, yang selanjutnya

disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di........... pada hari .......... tanggal ….... bulan . . . . . . .tahun

[tanggal, bulandan tahun diisi dengan huruf], berdasarkan Surat

Penetapan Pemenang Nomor.……tanggal ……., Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor :

……………….. tanggal… antara: Nama : [nama PPK]

NIP : [NIP PPK]

Jabatan : PPK [sesuai SKPengangkatan]

Berkedudukan di : [alamat PPK]

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota ……, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota …… Nomor:

…………………… tanggal ……………selanjutnya disebut “PPK”, dengan:

Nama : [nama wakil Penyedia]

Jabatan : [sesuai akta notaris]

Berkedudukan di : [alamat Penyedia]

Akta Notaris Nomor : [sesuai akta notaris]

Tanggal : [tanggal penerbitan akta]

Notaris : [nama notaris penerbit akta]

yang bertindak untuk dan atas nama [nama badan usaha] selanjutnya

disebut “Penyedia”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54

Tahun 2016;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011

tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015.

LKPP

JASA KONSULTASI KONSTRUKSI PENGAWASAN PAKET KEGIATAN FISIK JALAN



31

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

(a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan

Dokumen Pemilihan; PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak

dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/

Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi

Konstruksi PENGAWASAN PAKET KEGIATAN FISIK JALAN

DAK TH. ……

(b) sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya

disebut “Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi”; (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian

profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah

menyetujui untuk melaksanakan Jasa Konsultansi Konstruksi

sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

(d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk

menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan

dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :




4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk

memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam

Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan

menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Jasa

Konsultansi Konstruksi PENGAWASAN PAKET KEGIATAN FISIK

JALAN DAK TH. ……dengan syarat

dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan

makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat

Perjanjian ini;

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi ini terdiri atas

Pengawasan Paket Kegiatan Fisik Jalan …… TA. ……berjumlah 12

paket Fisik antara lain :

1. Peningkatan Jl. …… [ Laston - Aspal AC-WCL ]














32

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang

diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi

sebagaimana tercantum dalam Rincian Biaya adalah sebesar Rp.

……….. (……….. ditulis dalam huruf ) dengan kode akun

kegiatan ……….

(2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Kota …… Tahun Anggaran …….

(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank ..... rekening nomor : .............

atas nama Penyedia ;

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

(1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian

yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:

a. adendum surat perjanjian (apabila ada);

b. surat perjanjian;

c. surat penawaran berikut Rincian Komponen Remunerasi

Personel dan Rincian Biaya Langsung Non Personel;

d. syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri dari:

a) lampiran A : Daftar Personel, Daftar SubKontrak, Jadwal

Penugasan Personel…. e. syarat-syarat umum Kontrak;

f. Kerangka Acuan Kerja;

g. Data Teknis selain KAK (contoh; Dokumen Pengkajian,

Dokumen Feasibility Study/Pra Feasibility Study, dll); dan

h. dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan

Pekerjaan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan

Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;

(2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain,

dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu

dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang

berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi

berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 5

MASA KONTRAK

Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung

sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan Tanggal

Penyerahan Pekerjaan.



33

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk

menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan

melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap,

masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum

yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat

diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama

............. [diisi nama badan usaha]

[tanda tangan dancap (jika salinan

asli ini untuk PPKmaka rekatkan

meterai Rp 6.000,00 )]

[nama

lengkap]

[jabatan]

Untuk dan atas nama

PPK

[diisi sesuai SK Pengangkatan]

[tanda tangandancap (jika salinan

asli ini untuk Penyedia maka

rekatkan meterai Rp 6.000, 00 )]

[nama lengkap]

NIP.

……………………



34

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal Ketentuan Data

5.1 &

5.2

Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak :

Nama : Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

Alamat : Jl. ……

Telepon : (……) ……

Website : ……

Faksimili : (……) ……

e-mail : …………………………

Penyedia:

Nama :

Alamat :

Telepon : Website

: Faksimili : e-

mail :

6 Wakil

Sah Para

Pihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk PPK:

Nama : …………………………………

…

Jabatan : …………………………………

…. berdasarkan Surat Keputusan

…… nomor .…. tanggal ……. Untuk Penyedia:

Nama : …………………………………

…

Jabatan : …………………………….. berdasarkan

Surat Keputusan …… nomor .…. tanggal …….

7.3 Pencairan

Jaminan

Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas

Daerah

21.1 Waktu

Penyelesaian

Pekerjaan

Masa Kontrak selama 150 (seratus lima puluh)

hari kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja

yang tercantum dalam SPMK.

32.b Pembayaran

Tagihan

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan

SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran

adalah 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak

tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang

tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

http://www.dpu.kedirikota.go.id/

mailto:[email protected]



35

dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat

Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali

kerugian yang mendasari tuntutan tersebut

disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat

Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim

yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak

tanggal Surat Permohonan Pembayaran

ditandatangani oleh Penyedia sampai dengan

tanggal penandatanganan berita acara serah terima

pekerjaan

6) Penyedia bertanggung jawab secara penuh atas

pelaksanaan kontrak, kwalitas jasa, ketepatan

perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu

penyerahan dan ketepatan tempat penyerahan sesuai

dengan Perpres Nomor `16 Tahun 2018 Pasal 17

ayat 2.

7) Memperoleh fasilitas yang disediakan oleh PPK

44.d Tindakan Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu

mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat

Penandatangan Kontrak antara lain:

a) Menambah dan/atau mengurangi volume pekerjaan

yang menimbulkan perubahan harga kontrak;

b) Menambah jenis item pekerjaan baru;

c) Menambah dan/atau mengurangi harga kontrak;

d) Mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan;

e) Persetujuan pembayaran prestasi pekerjaan.

Penyedia

yang Mensyaratka

n Persetujuan

PPK

46 Kepemilik

an

Dokumen

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan

dokumen dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai

berikut :

a) untuk pemeriksaan oleh BPK atau instansi

pemeriksa lainnya setelah mendapat persetujuan

tertulis dari PPK.

b) untuk penelitian/riset setelah mendapat

persetujuan tertulis dari PPK.

56 Fasilitas Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan

fasilitas berupa :

a) Ruang Rapat.

b) Group Komunikasi online untuk

kemudahan koordinasi.

37 Hakdan

Kewajiban 1

Penyedia

Hak dan Kewajiban Penyedia Jasa :

1) Menjaga dan memelihara dokumen perencanaan

dari

PPK untuk pedoman pelaksanaan.

2) Menjaga ketertiban dan keamanan dalam

pelaksanaan kegiatan.

3) Melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal.

4) Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan

Kontrak, Kualitas, Kuantitas, ketepatan Waktu

penyerahan dan Biaya pelaksanaan pekerjaan

5) Penyedia berkewajiban untuk melindungi,

membebaskan, dan menanggung tanpa batas

Pejabat Penandatangan Kontrak beserta

instansinya terhadap semua bentuk tuntutan,

tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian,

denda, gugatan

atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum,



36

60.1 Besaran

Uang Muka

Tidak diberikan Uang Muka.

60.2.c Pembayar

an Prestasi

Pekerjaan

Pekerjaan Pengadaan Konsultan ini TIDAK diberikan

uang muka.

1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan denga

cara Invoice Bulanan dan melalui :

Atas Nama : ………………………….. Nama Bank : ………………………….. No. Rek : ………………………….. NPWP : …………………………..

Pembayaran berdasarkan cara tersebut diata

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Penyedia jasa pada setiap akhir bulan yan

bersangkutan mengajukan “invoice bulanan kepada PPK dilengkapi data pendukung untu

tagihan biaya langsung personil dan tagiha

biaya langsung non personil.

- Menyerahkan Laporan Pendahuluan / Lapora

Bulanan / Laporan Teknis / Laporan Pegujia

Mutu / Laporan Akhir / Softcopy Laporan da

laporan lain yang disyaratkan dalam kontrak ini

2. Perhitungan tagihan untuk biaya langsung personi

diperhitungkan berdasarkan jumlah Orang/bulan

nyata yang telah dilaksanakan berdasarkan absensi

daftar hadir personil harian “ yang telah diketahu oleh Site Engineer dan rekapitulasi jumlah kehadira

yang telah diketahui oleh PPK.

Perhitungan tagihan untuk biaya langsung no

personil diperhitungkan berdasarkan semu

pengeluaran nyata yang telah dilaksanaka

dibuktikan dengan nota pembelian / sewa.

3. Mata uang pembayaran : Rupiah

Denda Keterlambatan

Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian

pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah :

1) 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak]

63.4 Penyelesain

Perselisiha

n/Sengketa

Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat

Penandatangan Kontrak dengan Penyedia,

penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui

Layanan penyelesaian sengketa yang

diselenggarakan oleh LKPP.



37

LAMPIRAN A SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

DAFTAR KOMPOSISI TIM DAN

PENUGASAN

No

Na

ma

Input Personel (dalam orang/bulan) untuk tiap Kegiatan

sesuai Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Total

Waktu

Penugasa

n

Posis

i

Ke

gia

t

an

-1

Kegiat

an-

2

Kegiat

an

-3

K

e

gi

at

a

n

-

4

Kegiata

n-

n

Bulan/Minggu/Ja

m

PERSONEL AHLI

K

-1

[nama Personel

Inti]

[Team

Leader]

K

-2

n

Subtotal

PERSONEL SUB PROFESSIONAL

K

-1

K

-2

n

Subtotal

PERSONEL

PENDUKUNG

N

-

1

N

-

2

n

Subtotal

Total

DAFTAR PERALATAN UTAMA (apabila

dipersyaratkan)

N

o

Nama

Peralat

an

Utama

Merk

d

an

Ti

pe

Kapasit

as

Jumla

h

Kondi

si

Status

Kepemilik

an

Keterangan

1 ………..

………..

………..

………..

………..

……….. ………..

2 ………..

………..

………..

………..

………..

……….. ………..

3 Dst



38

JADWAL PENUGASAN PERSONEL

RINCIAN KOMPONEN REMUNERASI PERSONEL

(Dalam Ribu Rupiah)*

Personel 1 2 3 4 5 6 7

Nama

Posi

si

Gaji Dasar

(per

bulan/min

ggu

/ha

ri)

Be

ban

Bia

ya

Sos

ial

Beban

Biaya

Umu

m

Keuntunga

n

Perusahaa

n

Besaran

Remuneras

i (per

bulan/min

ggu/ hari)

Jumlah

Waktu

Penugasan

(OB)

To

tal

Personel Tenaga Ahli

Personel Pendukung

1. Pada isian Nama Personil, untuk Tenaga Ahli dan Sub Profesional pengisian masukan harus mencantumkan nama

personel; untuk Tenaga Pendukung cukup dicantumkan posisi, misalnya, staf administrasi, driver dan sebagainya

2. Gaji dasar sebagaimana dimaksud pada kolom (1) merupakan upah pokok yang dibayarkan.

3. Beban biaya sosial (social charge) sebagaimana dimaksud pada kolom (2) merupakan tunjangan tetap, meliputi cuti

tahunan, tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, biaya pendidikan, dan/atau

biaya pelatihan dan tunjangan tidak tetap, meliputi cuti melahirkan, tunjangan melahirkan, tunjangan kematian, tunjangan

makan, tunjangan lembur, asuransi profesi, dan/atau bonus tahunan.

4. Beban biaya umum (overhead cost) sebagaimana dimaksud pada kolom (3) merupakan biaya tidak langsung yang

dikeluarkan untuk mendukung terwujudnya pekerjaan (kegiatan pekerjaan) yang bersangkutan, atau biaya yang

diperhitungkan sebagai biaya operasional, meliputi biaya operasional kantor, biaya pertemuan/rapat, dan/atau biaya

keselamatan dan kesehatan kerja

5. Keuntungan (profit/fee) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan total penerimaan yang diperoleh

penyedia jasa atas pelaksanaan pekerjaan Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi dikurangi dengan total biaya layanan

yang dikeluarkan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

N

o

.

Jabatan/Pos

isi

Personel

Masukan Personel (dalam bentuk diagram balok) Oran

g

Bula

n

Bulan

Ke-

I I

I

I

I

I

I

V

V V

I

V

I

I

V

II

I

I

X

X X

I

X

I

I

n

Nasional

1

2

n

Subtotal

Asing (apabila ada)

1

2

n

Subtotal

Total



39

RINCIAN BIAYA LANGSUNG NON

PERSONEL

Jenis

Biaya

Uraian

Biaya

Satuan

(hari/ka

li

)

Har

ga

(R

p)

Juml

ah

(Rp

)

Keterang

an

(Lumsu

m/ At

Cost/Har

ga

Satuan)

Biay

a

Kan

tor

Biaya

Sewa

Kantor

Har

ga

Satu

an

Biaya

Pemelihara

an Kantor

Har

ga

Satu

an

Biaya

Komunik

asi

Har

ga

Satu

an

Biaya

Peralat

an

Kantor

Har

ga

Satu

an

Biaya

Kantor

Lainnya

Harga

Satuan

Biaya

Perjalan

an

Dinas

Biaya Tiket At Cost

Uang Harian Lumsum

Perjalan

an Darat

At Cost

Biaya

Perjalan

an

Dinas

Lainnya

At Cost

Biaya

Lapor

an

Laporan

Pendahulu

an

Har

ga

Satu

an

Lapor

an

Antar

a

Har

ga

Satu

an

Lapor

an

Akhir

Har

ga

Satu

an

Laporan

Penyeleng

gar aan

Seminar

Har

ga

Satu

an

Biaya

Lapor

an

Lainn

ya

Har

ga

Satu

an

Biaya

Lainn…….



40

ya

Total Biaya

Keterangan:

Biaya keuntungan (profit) dan biaya umum (overhead cost) hanya diperhitungkan dalam

Biaya Langsung Personel

Biaya langsung non-personel adalah biaya yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan

pekerjaan. Biaya langsung non-personel dapat berupa harga satuan tetap atau penggantian

biaya atas bukti tagihan dengan lumsum.

Peserta dapat menambah atau mengurangi kolom Jenis Biaya sesuai kebutuhan.



41

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

N

o

.

Kegiatan Bulan ke-

Keterang

an I I

I

I

I

I

I

V

V d

st

.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Catatan: 1) Kegiatan : Cantumkan semua kegiatan, termasuk penyerahan

laporan (misalnya laporan pendahuluan, laporan antara, dan

laporan akhir), dan kegiatan lain yang memerlukan persetujuan

Pejabat Pembuat Komitmen. Untuk paket pekerjaan yang

ditahapkan maka kegiatan seperti penyerahan laporan, dan

kegiatan lain yang memerlukan persetujuan dicantumkan secara

terpisah berdasarkan tahapannya

Bulan ke: Jangka waktu kegiatan dicantumkan dalam bentuk diagram balok



42

Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik

SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

SATUAN KERJA: ……………………………. Alamat: ……………………………….

NOMOR DAN TANGGAL SPK:

……………………………………… Halaman 1 dari 9

PAKET PEKERJAAN: PENGADAAN JASA KANTOR

AKUNTAN PUBLIK

AUDIT LAPORAN KEUANGAN

TAHUN .........

RUMAH SAKIT ............................

NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN

PENGADAAN LANGSUNG: ………………

NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL

PENGADAAN LANGSUNG: .................................

PENYEDIA:

Nama : ……………………………. NPWP : ……………………………

Alamat : ……………………………

……………………………

Telepon : ……………………………

Fax : ……………………………

Email : ……………………………

Nama Bank : ……………………………

SUMBER DANA: Dibebankan atas DIPA Rumah Sakit …………………………… Nomor: SP DIPA-

…………………………… tanggal …………………………… Tahun Anggaran ……… untuk mata

anggaran kegiatan …………………………… (BLU), NO. RAB: ……………………………

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: ............ (............) hari kalender Mulai tanggal

…………………………… sampai dengan ……………………………

NILAI PEKERJAAN DENGAN KONTRAK LUM SUM

No Komponen Biaya

Biaya Langsung Personil Biaya Langsung Non-Personil

Total (Rp) Kuantitas

(Orang

Bulan)

Harga

Satuan

(Rp)

Subtotal

(Rp)

Kuantitas

[jika tidak

lump-sum]

Harga

Satuan

(Rp)

Subtotal

(Rp)

1 Pengadaan Jasa

Kantor Akuntan

Publik Audit

Laporan Keuangan

Tahun ...............

terlampir ……………

Jumlah …………….. PPN 10% …………….

NILAI ………………

Terbilang : ---------------------------------------------

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA KONSULTANSI:

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan hasil

pekerjaan tersebut dapat diterima secara memuaskan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Biaya langsung personil

dihitung berdasarkan Orang Bulan dengan ketentuan 1 (satu) Orang Bulan sama dengan 20 (dua puluh) hari

kerja dan 1 (satu) hari kerja sama dengan (delapan) jam. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini,

Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.

LKPP

PENGADAAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK



43

Untuk dan atas nama Rumah Sakit .........


......................................

NIP. ………………………

Untuk dan atas nama Penyedia Jasa Konsultansi

KAP …………………………………

MATERAI

6.000

..................................................................

Managing Partner KAP ..................................



44

STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang

ditentukan, dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai SPK.

A. Lokasi Kegiatan

Rumah Sakit ………………., Kabupaten …………… Provinsi ………………... B. Sumber Pendanaan

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan DIPA Tahun Anggaran ......................

C. Data Dasar

Laporan Keuangan Tahun ………….... D. Standar Teknis

⮚ Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

⮚ Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum Rumah Sakit

⮚ Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)

⮚ Standar Professional Akuntan Publik (SPAP)

E. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan adalah pekerjaan audit atas laporan keuangan BLU – Rumah Sakit ………………., Kabupaten …………… Provinsi ………….. untuk tahun yang berakhir tanggal ________ ....................

F. Luas Pekerjaan

Luas Pekerjaan audit atas laporan keuangan meliputi:

⮚ Audit Laporan Keuangan,

⮚ Audit Kepatuhan,

⮚ Audit Kinerja,

⮚ Sistem Pengendalian Intern.

G. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

1. Kegiatan Audit dilaksanakan mulai awal bulan ………….. dengan jangka waktu ….. (………………) hari kalender.

2. Penyerahan hasil audit tepat waktu;

3. Kegiatan Audit dilaksanakan di Rumah Sakit ………………., Kabupaten …………… Provinsi ………………..

4. Tidak diperbolehkan/diperkenankan membawa berkas keluar Rumah Sakit ……………….,. H. Output / Sasaran

Hasil / keluaran dari kegiatan audit adalah:

⮚ Laporan Hasil Audit Laporan Keuangan (5 exemplar);

⮚ Laporan Hasil Audit Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (5 exemplar);

⮚ Laporan Hasil Audit Kinerja (5 exemplar);

⮚ Laporan Sistem Pengendalian Intern (5 exemplar);

⮚ Management Letter (5 exemplar).

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan

dan wajib telah terdaftar di BPK RI.



45

4. HARGA SPK

a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.

b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.

c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk

kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum).

5. HAK KEPEMILIKAN

PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan

dengan jasa yang diberikan oleh Penyedia Jasa Konsultansi kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka

Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan

tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua

peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi

oleh Penyedia Jasa Konsultansi. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama

pada saat diberikan kepada Penyedia Jasa Konsultansi dengan penegecualian keausan akibat pemakaian

yang wajar.

6. JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang

ditetapkan dalam SPMK.

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.

c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan

diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK

dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

7. ASURANSI

a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal

selesainya pemeliharaan untuk:

1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan

pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan,

kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan

b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

8. PEMUTUSAN

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan

SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Jasa Konsultansi.

Jika SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat

Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Jasa Konsultansi maka Penyedia Jasa

Konsultansi berhak atas pembayaran pekerjaan secara pro rata sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat

diterima oleh PPK.

9. PENUGASAN PERSONIL

Penyedia Jasa Konsultansi tidak diperbolehkan menugaskan personil selain personil yang telah disetujui

oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.



46

Managing Partner dan Auditor yang ditugaskan wajib memiliki Sertifikat Pemeriksa Yang Bekerja Untuk

Dan Atas Nama BPK RI.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta

instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian,

denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap

PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan

atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak

Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan Personil;

2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;

3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;

b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara

penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan

Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh

kesalahan atau kelalaian PPK.

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan

dalam syarat ini.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang

dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk

melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh

penyedia.

12. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau

kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan

dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan

pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang

berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

c. Laporan harian berisi:

1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;

2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;

3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;

4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap

kelancaran pekerjaan; dan

5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh

wakil PPK.

e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan

dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan

dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan

pekerjaan di lokasi pekerjaan.

13. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN



47

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan

pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta

menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam

SPMK.

b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa

Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.

c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK

dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal

Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua

pekerjaan.

14. SERAH TERIMA PEKERJAAN

a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis

kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.

b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah

diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan,

penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.

d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus per seratus) setelah pekerjaan selesai.

15. PERPAJAKAN

Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain

yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini

dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

16. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara

damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama

atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka

perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

17. PERUBAHAN SPK

a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.

b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:

1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK

sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;

2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;

3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan

pekerjaan.

c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan SPK

atas usul PPK.

18. PERPANJANGAN WAKTU

a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal

Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan

data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal



48

Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui

adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.

b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap

usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PERISTIWA KOMPENSASI

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;

2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;

3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang

dibutuhkan;

4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;

5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah

dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;

7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan

disebabkan oleh PPK;

8) ketentuan lain dalam SPK.

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan

penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan

perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang

diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang

dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya

tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika

penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi

dampak Peristiwa Kompensasi.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi

pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:

1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan

ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;

2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;

3) biaya langsung demobilisasi personil.

c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.

d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK

melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:

1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya

dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

2) penyedia berada dalam keadaan pailit;

3) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima

perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan

sisa pekerjaan;

4) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati

sebagaimana tercantum dalam SPK;



49

5) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang

diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

6) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat

dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:

1) penyedia membayar denda; dan/atau

2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN

dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:

1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;

2) pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus];

3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak;

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita

Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.

c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia

harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah

Membayar (PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda

pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara

dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebesar maksimal 5% (lima

perseratus) dari harga SPK sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban

penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi

pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia Jasa Konsultansi dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh

pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh

pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia Jasa Konsultansi, baik sebagai akibat

peleburan (merger) atau akibat lainnya.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia Jasa Konsultansi menjamin bahwa tidak satu pun personil proyek/satuan kerja PPK telah atau

akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK

ini. Penyedia Jasa Konsultansi menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang

mendasar terhadap SPK ini.



50

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi

Pekerjaan Survey Validasi Jaring Irigasi

Nomor: _______________________

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di ................pada hari _____ tanggal____________bulan ____tahun

____________antara:

1. ......................, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas

namaPemerintah Republik Indonesia, ___________________________ dan , yang

berkedudukan di, berdasarkan Surat Keputusan ........................................ Tanggal________

bulan _____________ tahun ________selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan

Kontrak” dan

2. .............................. Selaku Direktur , yang bertindak untuk dan atas nama

_____................................, yang berkedudukan di _berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran

Dasar No......................................], selanjutnya disebut ”Penyedia”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

(a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.

(b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan

Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: ............................tanggal-----------------bulan------

tahun-------------------, untuk melaksanakan

PekerjaansebagaimanaditerangkandalamSyarat-SyaratUmumKontrak, selanjutnyadisebut

“PengadaanJasaKonsultansi”. Pekerjaan Validasi Jaringan Irigasi

(c) PenyediatelahmenyatakankepadaPejabat Penandatangan Kontrak,

memenuhipersyaratankualifikasi, memilikikeahlianprofesional, personel, dan

sumberdayateknis,

sertatelahmenyetujuiuntukmenyediakanJasaKonsultansisesuaidenganpersyaratan dan

ketentuandalamKontrakini.

(d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan

PenyediamenyatakanmemilikikewenanganuntukmenandatanganiKontrakini, dan

mengikatpihak yang diwakili.

(e) Pejabat Penandatangan Kontrakdan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa

sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan

mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan

kondisi yang terkait.

LKPP

PEKERJAAN SURVEY VALIDASI JARING IRIGASI



51

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat

dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1


Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang

tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2

RuangLingkupPekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi ini terdiri atas:

1) Tahap Persiapan;

2) Tahap Pengumpulan data sekunder;

3) Pengambilan data primer;

4) Tabulasi data lahan;

5) Analisis SIG Data Vektor dan Raster;

6) Survey Pengecekan Lapangan dan Dokumentasi;

7) Komparasi Data dan Pembahasan;

8) Menyusun Peta Luas Sawah Beririgasi;

9) Membuat web peta luas sawah beririgasi

10) Diskusi dan Pelaporan Kegiatan.

11) Survei luas lahan funsioanal dan efekt i f set iap wi layah i r igas i

12) Pengambi lan koordinat bangunan utama

13) Pengambi lan koordinat batas sawah akhir

14) Pengambi lan koordinat akhir jar ingan pr imer dan sekunder

terbangun.

15) Pengecekan dengan rb i dan kontur

16) Pengecekan la ju a l ih fungsi laha n

17) Pengecekan status sawah ber ir igas i atau sawah tadah hujan

18) Peta daerah ir igas i permukaan skala 1 : 50 .000

19) Luas fungsional

20) Luas potensia l/ terbangun

21) Jar ingan i r igas i

Pasal 3


(1) PengadaanJasaKonsultansiinimenggunakanJenisKontrak lumsum

(2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar RpRp 777 188 500,00

( Tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah

Pasal 4

Dokumen Kontrak



52

(1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari

Kontrak ini:

a. Adendum/perubahanKontrak(apabilaada);

b. Kontrak;

c. Syarat-syarat khusus Kontrak;

d. Syarat-syarat umum Kontrak;

e. DokumenPenawaran;

f. KAK;

g. Rekapitulasi Penawaran Biaya (rincian harga penawaran)apabilaada; dan

h. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.


pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen

yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan

urutan hierarki pada ayat (1) di atas;

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrakdan Penyedia dinyatakan dalam

Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6


Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan

selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana

diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrakdan Penyedia telah bersepakat untuk

menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuatdalam 2

(dua) rangkap, masing-masingdibubuhidenganmeterai, mempunyaikekuatanhukum yang sama

dan mengikatbagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuaike butuhan tanpa

dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Pejabat Pembuat

Komitmen __________


[nama lengkap]

[jabatan]

Untuk dan atas nama Penyedia __________


[nama lengkap] [jabatan]

Catatan:

− Kontrak dengan meterai Rp6000 pada bagian tanda tangan Pejabat Penandatangan

Kontrak diserahkan untuk Penyedia; dan

− Kontrak dengan meterai Rp6000 pada bagian tanda tangan Penyedia diserahkan untuk

Pejabat Penandatangan Kontrak.



53


A. KETENTUAN UMUM 1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak

ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut : 1.1 Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang

membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.

1.3 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang

selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

1.4 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang

selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

1.5 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK

adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

1.6 Pejabat Penandatangan Kontrakadalah PA, KPA, atau PPK.

1.7 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengendali internal yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah;

1.8 Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut

Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

1.9 Sub penyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian

kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).

1.10 KemitraanadalahKerja sama antar penyedia baik

dalambentukkonsorsium/kerjasamaoperasi /bentukkerjasama lain yang masing-masing pihak



54

mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.

1.11 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah

jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.


kontrak adalah perjanjian tertulis antara PejabatPenandatanganKontrak dengan Penyedia.

1.13 Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan

yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi.Penyelesaianmasing-masingpekerjaan yang tercantum pada bagiankontraktersebuttidaktergantungsatusama lain dan memilikifungsi yang berbeda, dimanafungsimasing-masingbagiankontraktersebuttidakterkaitsatusama lain.

1.14 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam

Kontrak. 1.15 Hari adalah hari kalender,

kecualidisebutkansecaraeksplisitsebagaiharikerja. 1.16 Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS

adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.

1.17 Pekerjaan Utamaadalahjenispekerjaan yang secaralangsungmenunjangterwujudnya dan berfungsinyahasilpekerjaan yang ditetapkandalamDokumenSeleksi.

1.18 Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkanadalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

1.19 Rekapitulasi Penawaran Biaya (rincian harga penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.

1.20 Rincian Biaya Langsung Personeladalahbiaya langsung yang diperlukan untuk membayar remunerasi tenaga ahli berdasarkan Kontrak.

1.21 Rincian Biaya Langsung Non Personel adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan Kontrak yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan harga



55

pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan.

1.22 Personel Intiadalah orangyang ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.

1.23 Tenaga Ahli adalah bagian dari Personel dengan keahlian, kualifikasi, dan pengalaman di bidang tertentu.

1.24 Metode Pelaksanaan Pekerjaanadalah cara kerja yang layak,

realistis dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis berdasarkan sumber daya yang dimiliki Penyedia.

1.25 Jadwal Waktu Pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.

1.26 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini

terhitung sejak tanggal penandatangankontrak sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.

1.27 Tanggal mulai kerja adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatangan SPMK yang diterbitkan oleh PejabatPenandatanganKontrak.

1.28 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan

pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh PejabatPenandatanganKontrakdan Penyedia.

1.29 Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah

dokumen yang disusun oleh PPK untuk menjelaskan tujuan, lingkup jasa konsultansi serta keahlian yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak ini.

2. Penerapan

SSUK diterapkansecaraluasdalampelaksanaanpekerjaanpengadaan JasaKonsultansitetapitidakdapatbertentangandenganketentuan-ketentuandalamDokumenKontrak lain yang lebihtinggiberdasarkanurutanhierarkidalamKontrak.

3. Bahasa dan Hukum

3.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia.

3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.



56

4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi

4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihakdilarang untuk: a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk

memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau

b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk

semua anggota Kemitraan) dan sub penyedianya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada klausul 4.1.

4.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut: a. Pemutusan Kontrak; b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh

Penyediaataujaminanuangmukadicairkan; dan c. Dikenakan sanksi daftar hitam.

4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh Pejabat

Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA.

4.5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Asal JasaKonsultansi

PekerjaanJasaKonsultansiinidikerjakan oleh tenagakerja Indonesia.

6. Korespondensi Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan, dan/atau korespondensi lainnya berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihakjika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, e-mail, dan/atau faksimili sebagaimanatercantumdalam SSKK.

7. Wakil Sah Para

Pihak Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK.

8. Perpajakan Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai Kontrak.

9. Pengalihan

dan/atau Subkontrak

9.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.



57

9.2 Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia lain dengan

mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecualipekerjaanutamadalamkontrakinisebagaimanadiaturdalam SSKK.

9.3 Penyediahanyabolehmensubkontrakkansebagianpekerjaandan dilarangmensubkontrakkanseluruhpekerjaan.

9.4 Penyediahanyabolehmensubkontrakkanpekerjaanapabilapekerjaantersebutsejakawal di dalamDokumenSeleksi dan dalamKontrakdiijinkanuntukdisubkontrakkan.

9.5 Penyediahanyabolehmensubkontrakkanpekerjaansetelahmendapatpersetujuantertulisdari Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyediatetapbertanggungjawabatasbagianpekerjaanyangdisubkontrakkan.

9.6 JikaketentuandiatasdilanggarmakaPenyediadikenakansanksiyangdiaturdalam SSKK.

10. Pengabaian Jikaterjadipengabaian oleh

satuPihakterhadappelanggaranketentuantertentuKontrak oleh Pihak yang lain makapengabaiantersebuttidakmenjadipengabaian yang terus-menerusselama Masa Kontrakatauseketikamenjadipengabaianterhadappelanggaranketentuan yang lain. Pengabaianhanyadapatmengikatjikadapatdibuktikansecaratertulis dan ditandatangani oleh Para Pihakatau Wakil SahPihak yang melakukanpengabaian.

11. PenyediaMandir

i PenyediaberdasarkanKontrakinibertanggungjawabpenuhterhadappersonel dan subpenyedianya (jikaada) sertapekerjaan yang dilakukan oleh personelatausubPenyedianya.

12. Kemitraan Kemitraanmemberikuasakepada salah satuanggota yang disebutdalam Surat PerjanjianKemitraanuntukbertindakuntuk dan atasnamaKemitraandalampelaksanaanhak dan kewajibanterhadapPejabatPenandatanganKontrakberdasarkanKontrak.

B. PELAKSANAANKONTRAK 13. Jangka Waktu

Pelaksanaan Pekerjaan

13.1 Kontrak ini berlaku sejaktanggal penandatanganan. 13.2 Waktu pelaksanaan pekerjaanadalah jangka waktu yang

ditentukan dalam SSKK.

14. Penyerahan Lokasi Kerja (apabiladiperlukan)

13.1 PejabatPenandatanganKontrakmenyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Sebelum penyerahanlokasikerja, dilakukan pemeriksaan lapangan bersama yangdituangkandalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Kerja.



58

13.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

13.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari

lokasi kerja maka PejabatPenandatanganKontrakdapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa KompensasisertadibuatBerita Acara.

13.4 PenyerahanlokasikerjadituangkandalamBerita Acara SerahTerimaLokasiKerja yang ditandatangani oleh para pihak.

15. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

15.1 PejabatPenandatanganKontrak menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) harikerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecualiapabilaanggaranbelumberlaku.

15.2 Tanggal penandatanganan SPMK oleh PejabatPenandatanganKontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.

16. Program Mutu 16.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PejabatPenandatanganKontrak.

16.2 Program mutu disusun oleh Penyedia paling sedikit berisi:

a. informasi mengenaipekerjaanyangakandilaksanakan; b. organisasi kerja Penyedia; c. jadwal pelaksanaan pekerjaan; d. prosedurpelaksanaanpekerjaan; e. prosedur instruksi kerja; dan/atau f. pelaksana kerja.

16.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.

16.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.

16.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan

perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan PejabatPenandatanganKontrak.

16.6 Persetujuan PejabatPenandatanganKontrakterhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.

17. Rapat Persiapan

Pelaksanaan Kontrak

16.5 PejabatPenandatanganKontrak bersama dengan Penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasanmenyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.



59

16.6 Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan

pelaksanaan Kontrak meliputi: a. reviukontrak, dan pembagiantugas dan

tanggungjawabdarikeduabelahpihak; b. pemutakhiran/pembaharuanrencanapekerjaansepertita

nggalefektifpelaksanaan, dan tahapanpelaksanaankontrak;

c. reviurencanapenilaiankinerjapekerjaansebagaidasarmelakukanevaluasikemajuanpekerjaan;

d. diskusibagaimana dan kapandilakukanpelaporanpekerjaan;

e. tata cara, waktu dan frekuensipengukuran dan pelaporan yang disesuaikandengankondisipekerjaan;

f. melakukanklarifikasihal-hal yang masihkurangjelas dan mendiskusikanproseduruntukmanajemenperubahan; dan

g. melakukanklarifikasirencanakoordinasiantar para pihakselamapelaksanaanpekerjaan.

16.7 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam

Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

18. Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanan Pekerjaan

17.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PejabatPenandatanganKontrakdapatdibantu oleh Pengawas PekerjaandanTim Teknisyang berasal dari personelPejabatPenandatanganKontrak. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

17.2 Tim Teknisberasaldari unit kerja, instansi yang terkait,

dan/atautenagaprofesional.

17.3 Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

17.4 Tim Teknisberkewajibanuntukmembahas dan

menilailaporankonsultan. 17.5 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan

selalu bertindak untuk kepentingan PejabatPenandatanganKontrak. Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PejabatPenandatanganKontrak.

17.6 PenyediaberkewajibanuntukmelaksanakansemuaperintahPengawasPekerjaan yang sesuaidengankewenanganpengawaspekerjaandalamKontrakini dan saran ataurekomendasidari Tim Teknis.

19. Mobilisasi 20.1 Mobilisasi paling lambat dilaksanakan sesuaiwaktu yang

ditetapkan.

20.2 Mobilisasidapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.



60

20. Waktu PenyelesaianPekerjaan

20.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajibanmenyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 13.2.

20.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan

akibat Keadaan Kahar atau bukanPeristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka penyedia dikenakan dendaketerlambatan.

20.3 Tanggalpenyelesaian yang dimaksuddalamklausuliniadalahtanggalpenyelesaiansemuapekerjaan.

21. Peristiwa Kompensasi

Peristiwa Kompensasidapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut: a. PejabatPenandatanganKontrakmengubah jadwal yang dapat

mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia; c. PejabatPenandatanganKontrakmenginstruksikan kepada

penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

d. PejabatPenandatanganKontraktidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;

e. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;

f. PejabatPenandatanganKontrakmemerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;atau

g. ketentuan lain dalam SSKK.

22. Perpanjangan Waktu

22.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) dalam memutuskan perpanjangan tanggal Penyelesaian Pekerjaan.


penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

22.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.

22.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.



61

22.5 Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Penyedia meminta perpanjangan.

22.6 Perpanjangan tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum/perubahan Kontrak.

23. Pemberian Kesempatan

26.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PejabatPenandatanganKontrakmenilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PejabatPenandatanganKontrakdapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

26.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk

menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 23.1, dimuat dalam adendum/perubahan kontrak yang didalamnyamengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaansanksi denda keterlambatan kepada Penyedia.

26.3 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk

menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.

C. PENYELESAIAN KONTRAK 24. Serah Terima

Pekerjaan 27.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia

mengajukan permintaan secara tertulis kepada PejabatPenandatanganKontrakuntuk serahterimahasil pekerjaan.

27.2 Serahterimahasilpekerjaandilakukan di

tempatsebagaimanaditetapkandalam SSKK. 27.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan

Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapatdibantuoleh pengawaspekerjaan dan/atautim teknis.

27.4 Pemeriksaanhasilpekerjaan dilakukan dengan menilai

kesesuaian pekerjaanyang diserahterimakan yang tercantum dalam Kontrak.

27.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk

memeriksa kebenaran hasilpekerjaan dan/ataudokumen laporanpelaksanaanpekerjaandan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.

27.6 Pejabat Penandatangan Kontrak menolak

serahterimapekerjaanjika hasilpekerjaan dan/ataudokumen laporanpelaksanaanpekerjaantidak sesuai denganKontrak.



62

27.7 Atas pelaksanaan serah terima hasilpekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.

27.8 DalamhalPejabat Penandatangan

KontrakmenolakserahterimapekerjaanmakadibuatBerita Acara PenolakanSerahTerima dan segeramemerintahkankepadaPenyediauntukmemperbaiki, mengganti, dan/ataumelengkapikekuranganpekerjaan.

27.9 Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian khusus makasebelumpelaksanaanserahterimapekerjaan Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkandalamkontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.

27.10 Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasilpekerjaan setelahseluruh hasilpekerjaan yang diserahterimakan sesuai dengan Kontrak.

27.11 Jikahasilpekerjaan yang diserahterimakanterlambatmelewatibataswaktuakhirkontrakkarenakesalahanataukelalaianPenyediaataubukanakibatKeadaanKaharmakaPenyediadikenakandendaketerlambatan.

25. Layanan Tambahan

Penyedia harus melaksanakan layanan lanjutan sebagaimana tercantum dalam SSKK.

D. PERUBAHAN KONTRAK 26. PerubahanKontr

ak

26.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan kontrak.


terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:

a. menambahataumengurangi volume yang tercantumdalamKontrak;

b. menambah dan/ataumengurangijeniskegiatan; c. mengubahgambar dan/atau

spesifikasi/KAKsesuaidengankondisilapangan; dan/atau

d. mengubahjadwalpelaksanaan.

26.3 Selain adendum/perubahan Kontrak yang diatur pada klausul 26.2, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian PejabatPenandatanganKontrak, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya.



63

26.4 Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.

26.5 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat

Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan biayadengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.

26.6 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum/perubahan Kontrak.

26.7 perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu

pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: a. peristiwa kompensasi; dan/atau b. Keadaan Kahar.

26.8 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian

pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi.

26.9 Dalam hal keadaan kahar, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan kontrak akibat Keadaan Kahar.

26.10 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui secara

tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.

26.11 Untuk kepentingan perubahan kontrak, Pejabat

Penandatangan Kontrak dapat menetapkan tim penelitiKontrak.

26.12 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan pengawaspekerjaan dan/atautim teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.

26.13 PersetujuanperpanjanganwaktupelaksanaanKontrakdituangkandalam addendum/perubahanKontrak.

27. Keadaan Kahar 27.1 Yang dimaksudKeadaanKahardalamKontrakiniadalahsuatukeadaan yang terjadidiluarkehendak para pihak dan tidakdapatdiperkirakansebelumnya, sehinggakewajiban yang ditentukandalamKontrakmenjaditidakdapatdipenuhi.

27.2 Yang temasuk Keadaan Kahar tidakterbatas pada: a. Bencana alam; b. Bencana non alam; c. Bencana sosial;



64

d. Pemogokan; e. Kebakaran; f. Kondisicuacaekstrim, dan/atau g. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan

melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.

27.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia

memberitahukan kepada PejabatPenandatanganKontrakpaling lambat 14 (empat belas) hari kalendersejak menyadariatauseharusnyamenyadariataskejadianatauKeadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.

27.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang

merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak. 27.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan

dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan: a. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai

dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapaisetelahdilakukanpemeriksaanbersamaatauberdasarkanhasil audit.

b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam adendum/perubahan Kontrak.

27.6 Kegagalan salah satuPihakuntukmemenuhikewajibannya

yang ditentukandalamKontrakbukanmerupakanciderajanjiatauwanprestasijikakegagalantersebutdiakibatkan oleh keadaankahar, dan Pihak yang ditimpaKeadaanKahar: a. telahmengambilsemuatindakan yang

sepatutnyauntukmemenuhikewajibandalamKontrak; dan

b. telahmemberitahukansecaratertuliskepadaPihaklainnyadalamKontrakselambat-lambatnya 14 (empatbelas) harisejakmenyadariataskejadianatauKeadaanKahar, denganmenyertakansalinanpernyataanterjadinyaperistiwa yang meyebabkanterhentinya/terlambatnyapelaksanaankontrak.

27.7 KeterlambatanpengadaanakibatKeadaanKahartidakdikenakansanksi.



65

27.8 PenghentianKontrakkarenakeadaankahardilakukansecaratertulis oleh PejabatPenandatanganKontrakdengandisertaialasanpenghentianpekerjaan.

27.9 PenghentiankontrakkarenaKedaanKahardapatbersifat: a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak

memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

27.10 PenghentianpekerjaanakibatKeadaanKahartetapmempertimbangkanefektifitaspekerjaan dan tahunanggaran.

E. PENGHENTIANDAN PEMUTUSAN KONTRAK

28. Penghentian Kontrak

Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 27.

29. Pemutusan Kontrak

29.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan olehpihak Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak Penyedia.

29.2 Pejabat Penandatangan

KontrakdapatmemutuskankontraksecarasepihakapabilaPenyediatidakmemenuhikewajibannnyasesuaiketentuandalamkontrak.

29.3 PenyediadapatmemutuskankontraksecarasepihakapabilaPejabat Penandatangan Kontraktidakmemenuhikewajibannyasesuaiketentuandalamkontrak.

29.4 Pemutusankontrakdilakukansekurang-kurangnya 14

(empatbelas) harisetelahPejabat Penandatangan Kontrak /PenyediamenyampaikanpemberitahuanrencanaPemutusanKontraksecaratertuliskepadaPenyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak.

30. Pemutusan

Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

30.1 Dengan mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertuliskepadaPenyediasetelahterjadinyahal-halsebagaiberikut: a. Penyediaterbuktimelakukan KKN, kecurangan

dan/ataupemalsuandalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.

b. Pengaduantentangpenyimpanganprosedur, dugaan KKN dan/ataupelanggaranpersaingansehatdalampelaksanaanPengadaanBarang/Jasadinyatakanbenar oleh Instansi yang berwenang;

c. Penyediaberadadalamkeadaanpailit; d. PenyediaterbuktidikenakanSanksi Daftar

HitamsebelumpenandatangananKontrak; e. Penyediagagalmemperbaikikinerjasetelahmendapat

Surat Peringatansebanyak 3 (tiga) kali;



66

f. Penyedialalai/ciderajanjidalammelaksanakankewajibannya dan tidakmemperbaikikelalaiannyadalamjangkawaktu yang telahditetapkan;

g. BerdasarkanpenelitianPejabatPenandatanganKontrak, Penyediatidakakanmampumenyelesaikankeseluruhanpekerjaanwalaupundiberikankesempatanmenyelesaikanpekerjaanselamajangkawaktu yang diaturdalamklausul 23.3 SSKK;

h. setelahdiberikankesempatanmenyelesaikanpekerjaanselamajangkawaktu yang diaturdalamklausul 23.3 SSKK, Penyediatidakdapatmenelesaikanpekerjaan; atau

i. Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan (apabila ada).

30.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukansebagaimanadimaksud pada klausul 30.1, maka: a. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau

Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan b. penyedia dikenakansanksiDaftar Hitam.

30.3 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia

sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

31. PemutusanKontrak oleh Penyedia

31.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-UndangHukumPerdata, PenyediadapatmemutuskanKontrakmelaluipemberitahuantertuliskepadaPejabat Penandatangan Kontrakapabila: a. Pejabat Penandatangan

KontrakmemerintahkanPenyediasecara tertulis untukmenundapelaksanaanpekerjaanataukelanjutanpekerjaan, dan perintahtersebuttidakditarikselamawaktu yang disepakatisebagaimanatercantumdalam SSKK;

b. Pejabat Penandatangan Kontraktidakmenerbitkansuratperintahpembayaranuntukpembayarantagihanangsuransesuaidenganjangkawaktu yang disepakatisebagaimanatercantumdalam SSKK.

31.2 Dalam hal pemutusan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan

Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.



67

32. Berakhirnya Kontrak

32.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

32.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana

dimaksud pada klausul 32.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

33. Peninggalan Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara

yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PejabatPenandatanganKontraktanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PejabatPenandatanganKontrak.

F. PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

34. Hak dan KewajibanPejabatPenandatanganKontrak

34.1 PejabatPenandatanganKontrakmempunyai hak: a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan

oleh Penyedia; b. meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam

kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;

c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi/KAK dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

d. mengenakan sanksi kepada Penyedia; e. memberikan instruksi; f. mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam (apabila ada); g. menyetujui adendum/perubahan kontrak; h. menerima jaminan uang muka (apabila ada); dan/atau i. menilai kinerja Penyedia.

34.2 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban :

a. membayar pekerjaan sesuai dengan biaya yang teracantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. membayar uang muka (apabila ada); c. membayar penyesuaian harga (apabila ada); d. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan

Pejabat Penandatangan Kontrak; dan e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau

kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

G. PENYEDIA

35. Hak dan Kewajiban Penyedia

35.1 Penyediamempunyaihak: a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan

pekerjaansesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; dan



68

b. memperoleh fasilitas dari PejabatPenandatanganKontrakuntuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.

35.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:

a. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PejabatPenandatanganKontrak;

b. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam Kontrak;

d. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PejabatPenandatanganKontrak;

e. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan

g. menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest).

36. Tanggungjawab Penyediabertanggungjawab/berkewajibanuntukmelaksanakan

dan menyelesaikanpekerjaansesuaidengankualitas, ketepatan volume, ketepatanwaktupelaksanaan/penyerahan dan ketepatantempatpengiriman/penyerahanhasilpekerjaan.

37. Penggunaan Dokumen Kontrakdan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya Spesifikasiteknis/KAK dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dariPejabatPenandatanganKontrak.

38. Hak AtasKekayaan Intelektual

PenyediaberkewajibanuntukmelindungiPejabatPenandatanganKontrakdarisegalatuntutanatauklaimdaripihak lain ataspelanggaranHakAtas KekayaanIntelektual.

39. Penanggungan dan Risiko

39.1 Penyediaberkewajibanuntukmelindungi, membebaskan, dan menanggungtanpabatasPejabatPenandatanganKontrakbesertainstansinyaterhadapsemuabentuktuntutan, tanggungjawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatanatautuntutanhukum, proses pemeriksaanhukum, dan biaya yang dikenakanterhadapPejabatPenandatanganKontrakbesertainstansinya (kecualikerugian yang mendasarituntutantersebutdisebabkankesalahanataukelalaianberatPejabatPenandatanganKontrak) sehubungandenganklaim yang timbuldarihal-halberikutterhitungsejaktanggal SPMK sampaidengantanggalpenandatangananberita acara serahterima:



69

a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personel;

b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera

tubuh, sakit atau kematian pihak lain.

39.2 Terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serahterima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PejabatPenandatanganKontrak.

39.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

39.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejaktanggal SPMK harus diperbaiki, diganti dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

40. Perlindungan Tenaga Kerja(apabila diperlukan)

40.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan personelnyatenagapendukungpada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

40.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personelnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerjasebagaimanadiaturdalamperaturanperundang-undangan.

40.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan

kepada setiap personelnya (termasuk personel Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

40.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia melaporkan kepada PejabatPenandatanganKontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

41. Tindakan

Penyedia yang mensyaratkan PersetujuanPejabatPenandatanganKontrak

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PejabatPenandatanganKontraksebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; dan/atau b. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.



70

42. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil sebagai SubPenyedia

42.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil, dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.

42.2 Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakan oleh Penyedia

kepada usaha kecil sebagai subPenyedia diatur di dalam SSKK.

42.3 Dalam kerjasama di atas, Penyedia bertangung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.

42.4 Penyedia membuat laporanpelaksanaansubkontrak.

43. SanksiFinansial 43.1 Sanksi finansial bagiPenyediadapat berupa sanksi ganti rugi,

denda keterlambatan, ataupencairan jaminan. 43.2 Sanksi ganti rugi bagiPenyediadikenakanapabilajaminan

tidak dapat dicairkan, terjadikesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.

43.3 Sanksi denda keterlambatan bagiPenyediadikenakanapabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan caramemotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

43.4 Sanksi

pelunasanuangmukaataupencairanjaminanuangmuka (apabiladiberikanuangmuka) bagiPenyediadikenakanapabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaansetelahberakhirnya masa pelaksanaanpekerjaanataudilakukanpemutusankontrak.

44. Jaminan

44.1 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PejabatPenandatanganKontrakapabila Penyedia menerima uang muka dan diserahkan sebelum pengambilan Uang Muka.

44.2 Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang muka yang diterima oleh Penyedia.

44.3 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara

proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima. 44.4 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya

sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal serah terima hasilpekerjaan.

45. Laporan Hasil

Pekerjaan 46.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan

Kontrak. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.



71

46.2 Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.

46.3 Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan pemeriksaandilakukanoleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh wakil PejabatPenandatanganKontrak.

46. Kepemilikan Dokumen

46.1 Semuarancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh PenyediaberdasarkanKontrakinisepenuhnyamerupakanmilikPejabatPenandatanganKontrak.

46.2 Penyediaberkewajibanuntukmenyerahkansemuadokumenbeserta daftar rinciannyakepadaPejabatPenandatanganKontrak paling lambat pada saatserahterimapekerjaanatauwaktupemutusanKontrak.

46.3 Penyediadapatmenyimpan 1 (satu) buahsalinantiapdokumentersebut di atasdenganbatasanpenggunaandiaturdalam SSKK.

47. Personel

dan/atau Peralatan

47.1 Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.

47.2 Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas

persetujuan tertulis PejabatPenandatanganKontrak. 47.3 Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan

mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatangan Kontrak beserta alasan penggantian.

47.4 PejabatPenandatanganKontrakdapat menilai dan menyetujui

penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.

47.5 PejabatPenandatanganKontrak dapat meminta pergantian

Personel apabila menilai bahwa Personel: a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan

dengan baik; b. berkelakuan tidak baik; atau c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.

47.6 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PejabatPenandatanganKontrak.

47.7 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan

pekerjaannya.

H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA



72

48. Nilai Kontrak 48.1 PejabatPenandatanganKontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar nilaikontrakatauberdasarkanhasilperhitunganakhir.

48.2 Untuk Kontrak Waktu Penugasanrincian nilaikontrak sesuai

dengan rincian yang tercantum dalam Rekapitulasi Penawaran Biaya.

49. Pembayaran 49.1 Uangmuka

a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK untuk: 1) Mobilisasibarang/bahan/material/peralatan dan

tenagakerja; dan/atau 2) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan

pelaksanaan pekerjaan. b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar

setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diberikan;

c. dalam hal PejabatPenandatanganKontrakmenyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepadaPejabatPenandatanganKontrakdisertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya;

d. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, Perusahaan Asuransi atau lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) ditetapkan oleh lembaga yang berwenang;

e. pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam kontrak dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

49.2 Prestasipekerjaan

a. pembayarandilakukandengansistembulanan, sistemterminataupembayaransecarasekaligussesuaiyang ditetapkandalam SSKK.

b. pembayaranprestasihasilpekerjaandilakukandenganketentuan: 1) penyediatelahmengajukantagihandisertailaporank

emajuanhasilpekerjaan; 2) pembayarandipotongangsuranuangmuka, denda

(apabilaada) danpajak; dan 3) untukkontrak yang mempunyaisubkontrak,

permintaanpembayarandilengkapibuktipembayara



73

nkepadaseluruhsubpenyediasesuaidenganprestasipekerjaan.

c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah hasil pekerjaan dinyatakan diterima.

49.3 SanksiFinansial

SanksiFinansialdapatberupasanksigantirugiataudendaketerlambatan. a. GantiRugi

SanksigantirugibagiPenyediaapabilaterbuktijaminantidakbisadicairkan, terjadikesalahandalamperhitungan volume pekerjaanberdasarkanhasil audit, menyerahkanhasilpekerjaan yang kualitasnyatidaksesuaidenganKontrakberdasarkanhasil audit. Besarnyasanksigantirugiadalahsebesarnilaikerugian yang ditimbulkansebagaimanaditentukandalam SSKK.

b. Dendaketerlambatan Besarnyadenda yang dikenakankepadaPenyediaatasketerlambatanpenyelesaianpekerjaanuntuksetiaphariketerlambatanadalahsebagaimana yang ditetapkan di dalam SSKK.

50. Perhitungan

Akhir 50.1 UntukKontrak Waktu Penugasan perhitungan akhir nilai

pekerjaan berdasarkan jumlahwaktuyang digunakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaanyang dituangkan dalam Adendum Kontrak (apabilaada).

50.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah seluruh pekerjaan selesai dan dan Berita Acara SerahTerima telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

51. Penangguhan

Pembayaran 51.1 PejabatPenandatanganKontrakdapat menangguhkan

pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya.

51.2 PejabatPenandatanganKontraksecara tertulis

memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

51.3 Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi

kegagalan atau kelalaian Penyedia.

51.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

52. Penyesuaian

Harga 52.1 PemberlakuanPenyesuaianharga pada

Kontraksebagaimanadiatur di dalam SSKK.



74

52.2 Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Waktu Penugasan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan.

52.3 Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan ke-13

(tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.

52.4 Penyesuaian Harga berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost), dan biayasatuantimpangsebagaimanatercantumdalampenawaran.

52.5 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan

jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/Adendum Kontrak.

52.6 Penyesuaian Harga bagi komponen pekerjaan yang berasal

dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.

52.7 Jenis pekerjaan baru sebagai akibat adanya Adendum

Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak Adendum Kontrak tersebut ditandatangani.

52.8 Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak

terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks harga terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.

52.9 Penyesuaian Harga ditetapkan dengan rumus sebagai berikut: a. Untuk penyesuaian biaya personel (remunerasi) 𝑅𝑛 = 𝑅0 (𝑎 + 𝑏. 𝐼𝑛𝐼0)

Rn = Remunerasi setelah penyesuaian harga; R0 = Remunerasisaatpenawaran biaya; a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan

overhead; Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15.

b = Koefisien remunerasi. (b = 1 - a) I0 = Indeks upahnominal pada bulan penyampaian

penawaran biaya. In = Indeks upahnominal pada saat pekerjaan

dilaksanakan.



75

b. Penyesuaian harga untuk komponen non-personel yang bersifat Harga Satuan

𝐻𝑛 = 𝐻0 (𝑎 + 𝑏. 𝐵𝑛𝐵0)

Hn = Harga Satuankomponen non-personel setelah

penyesuaian harga; H0 = Harga Satuankomponen non-personel

saatpenawaran biaya; a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan


b = Koefisien biaya non-personel. (b = 1 - a)

B0= Indeks harga komponen non-personel pada bulan penyampaian penawaran biaya.

Bn= Indeks harga komponen non-personel pada saat pekerjaan dilaksanakan.

52.10 Koefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien yang

digunakan dalam analisis harga satuanpenawaran. 52.11 Indeks upah nominal dan indeksharga yang

digunakanbersumberdaripenerbitan BPS. 52.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS,

digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.

52.13 Hasil perhitungan PenyesuaianHargadituangkan dalam

Adendum Kontrak setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

I. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

53. Itikad Baik 53.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bertindak

berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

53.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia setuju untuk melaksanakan kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.

53.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan,

maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.



76

53.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajibanuntukbertindakdenganitikadbaiksehubungandenganhak-hakPihaklain, dan mengambilsemualangkah yang diperlukanuntukmemastikanterpenuhinyatujuanKontrak.

54. PenyelesaianPers

elisihan 54.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia

berkewajibanuntukberupayasungguh-sungguhmenyelesaikansecaramusyawarah mufakat atassemuaperselisihan yang timbuldariatauberhubungandenganKontrakiniatauinterpretasinyaselamaatausetelahpelaksanaanpekerjaanJasaKonsultansiinisecaramusyawarah dan damai.

54.2 Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaiansengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

54.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri.

54.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.



77


Klausuldalam SSUK

No.SSUK Pengaturandalam SSKK


4.3.b JaminanUangMuka dicairkan dan di setor ke __________________ [diisi dengan kas negara atau kas daerah]

6. Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak : ____ Nama :Dinas____________________ Alamat :____________________ Telepon :____________________ Website :____________________ Faksimili :_ e-mail :____________________ Penyedia: Nama :____________________ Alamat :____________________ Telepon :____________________ Website :____________________ Faksimili :____________________ e-mail :____________________

7. Wakil Sah Para Pihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: UntukPejabatPenandatanganKontrak: .............. Untuk Penyedia:__________ Pengawas Pekerjaan: __________ sebagai wakil sah

PejabatPenandatanganKontrak(apabila ada)

9. Pengalihan

dan/atau Subkontrak

9.2 Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan : Tidak ada

9.6 Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada subkontraktor

13. Jangka Waktu

PelaksanaanPekerjaan

13.2 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender, sejaktanggal yang tercantumdalam SPMK

21. PeristiwaKompensasi

21.g Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila Terjadi Keadaan Kaharataukelalaian yang disebabkan oleh PejabatPanandatanganKontrak



78


22.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat paling lambat 7 hari kerja setelah Penyedia meminta perpanjangan.

23. PemberianKesempatan

23.3 pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan ___________[diisi dengan jumlah hari kalender] sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

24. SerahTerimaPekerjaan

24.2 Serahterimadilakukan pada:Ruang Rapat

25. LayananTambahan

Layanan tambahan yang harus disediakan oleh Penyedia : ____________________________________

30. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

30.1.i Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama 14 (empathari) kalender[diisi dengan jumlah hari kalender]

31. PemutusanKontrak oleh Penyedia

31.1.a

Batas waktu penundaanpelaksanaanpekerjaanataukelanjutanpekerjaan paling lama 14 (empat belas) hari kalender

31.1.b

Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama 14 (empat belas) hari kalender [diisidenganjumlahharikalender]


34.2.e PejabatPenandatanganKontrakakan memberikan fasilitas berupa :Tempat presentase laporan pendahuluaan, laporan antara, laporan akhir [diisidenganrinciansarana dan prasaranaataukemudahanlainnya yang akandiberikankepadaPenyedia]

41. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak

41.b Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis PejabatPenandatanganKontrak antara lain: 1. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; 2. menunjuk personil yang namanya tidak tercantum

dalam Lampiran SSKK; 3. mengubah atau memutakhirkan program mutu; 4. Permohonan

perpanjanganwaktupelaksanaanataskontrak; menggunakan dokumen-dokumen kontrak ataudokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak oleh pihak lain,misalnya Kerangka Acuan Kerja, gambar-gambar, pola, serta informasilain yang berkaitan dengan kontrak

42. Kerjasama Penyedia dengan Usaha

42.2 BagianPekerjaan yang wajibdikerjasamakandenganusahakecil:

tidak ada



79

Kecil Sebagai SubPenyedia

46. Kepemilikan

Dokumen 46.3 Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dari

pekerjaan ini dengan pembatasan sebagaiberikut: mendapat persetujuan tertulisdari Pejabat Penadatangan Kontrak

49. Pembayaran

49.1.a 49.1.b

49.2.a

49.3.a

Pekerjaan Pengadaan Konsultan ini dapat diberikan uang muka ya

[jika ”YA”] Uang muka diberikan sebesar 20% ( dua puluh persen) dari Nilai Kontrak. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: termin. [Untuk pembayaran dilakukan secara termin, maka dilakukan dengan ketentuan: Termin ke-1: sebesar 30% dari nilai Kontrak dikurangidenganpengembalianuangmuka.untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa - LaporanRencanaMutuKontrak - LaporanBulanan - LaporanPendahuluan - 15 Daerah Irigasi Yang telah jadi output - Survey Jaringan & Bangunan Air - Survey Fotogrametri Termin ke-2: sebesar 30% dari nilai Kontrakdikurangidenganpengembalianuangmuka. untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa 30 Daerah Irigasi Yang telah jadi output Laporan Pendukung - LaporanBulanan - Laporan Antara - Survey Jaringan & Bangunan Air -Survey Fotogrametri Termin ke-3: sebesar 40 % dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa Laporan Akhir Final 25 Daerah Irigasi Yang telah jadi Produk Laporan Pendukung '- Survey Jaringan & Bangunan Air ‘-Survey Fotogrametri Album Gambar (Peta Tematik) A3 Hardisk Eksternal 1 TB

Cara pembayaransetelahberkontrakakandiubahdengan addendum kontrakapabiladiperlukanuntukdisesuaikandengankebutuhanpelaporanserapananggaran Dana APBD



80

49.3.b

dandisetujui oleh PejabatPenandatanganKontrak. Gantirugi Besarnyagantirugi (akibatjaminanuangmuka) tidak bisa dicairkan: Senilai jaminan uang muka atau senilai kerugian yang ditimbulkan jika nilai kerugian melebihi nilai jaminan uang muka [diisidengannilaikerugian yang dtimbulkan] DendaKeterlambatan Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah: 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak

52. Penyesuaian Harga

52.1 Penyesuaian Harga diberlakukan ( tidak )

54. PenyelesaianPerselisihan

54.4 Dalam hal terdapat sengketa antara PejabatPenandatanganKontrakdengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP



81

DOKUMEN INI AGAR DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN DAN PERATURAN

TERBARU

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi berupa Jasa Audit:

Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik dalam Pelaksanaan Pemeriksaan

Nomor : __________

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di

Jakarta pada hari __________ tanggal ____________________ bulan ……. tahun ……….. antara …………., , selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama …………., yang berkedudukan …………………. Jakarta Pusat berdasarkan Surat Keputusan ………. (selanjutnya disebut “PPK”) dan ……………, Pimpinan Rekan,

yang bertindak untuk dan atas nama ………….yang berkedudukan di ………., berdasarkan

……………….selanjutnya disebut “Penyedia”

MENGINGAT BAHWA:

(a) PPK telah meminta penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultansi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-

Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang terlampir dalam Kontrak ini;

(b) Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya

teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan

dalam Kontrak ini;

(c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang

menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;

(d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini,

masing-masing pihak:




4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua

ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. a) Penyedia melaksanakan Pemeriksaan …………….., dan menyerahkan Keluaran sebagaimana diatur dalam SSKK;

b) Penyedia melaksanakan Pemeriksaan ………… dengan tujuan untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa:

i. Laporan Keuangan ……….. disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material dan sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

ii. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan sesuai dengan SAP;

iii. Kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan; dan

iv. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

LKPP

PENGADAAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN



82

2. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan

rincian biaya satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis

dan Biaya adalah sebesar Rp………..(………………………………);”

3. Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dari

lampiran Kontrak ini;

4. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:

a) Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);

b) Bentuk Kontrak, SSUK, SSKK;

c) Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya;

d) Proposal Penawaran berikut Data Penawaran Biaya;

e) Kerangka Acuan Kerja (KAK);

f) Daftar kuantitas dan harga; dan

g) Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja.

5. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara

ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah

ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 4 di atas.

6. PPK mempunyai hak untuk:

a) Mengawasi dan memeriksa kemajuan pekerjaan sesuai kontrak berdasarkan masukan dari Penanggung

Jawab.

b) Meminta keluaran sebagaimana tercantum dalam SSKK dari Penyedia.

c) Melakukan penilaian terhadap Penyedia atas pelaksanaan kontrak. Hasil penilaian akan digunakan PPK

dalam mempertimbangkan permintaan berulang/ repeat order kepada KAP pada tahun berikutnya.

7. PPK mempunyai kewajiban untuk membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang diatur dalam Kontrak yang

telah ditetapkan kepada Penyedia.

8. Penyedia mempunyai hak untuk menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga

yang telah diatur dalam Kontrak.

9. Penyedia mempunyai kewajiban untuk:

a) Menyediakan personel yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi yang diperlukan dalam

pemeriksaan sesuai yang telah dipersyaratkan.

b) Mengikutsertakan seluruh personel yang ditugaskan oleh KAP dalam pemeriksaan ………….. dalam diklat prapenugasan.

c) Melaksanakan tahap-tahap pemeriksaan sesuai dengan yang tercantum dalam KAK.

d) Menyerahkan keluaran sebagaimana tercantum dalam SSKK.

e) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK dan Penanggung Jawab.

f) Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan hasil pemeriksaan sesuai dengan SPKN, Kode Etik …., dan Juklak, Juknis, serta pedoman-pedoman pemeriksaan yang terkait yang diterbitkan.

g) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan, serta menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal

pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.

h) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan kepada PPK dan Penanggung Jawab.

i) Mendapatkan Representasi Manajemen dari Manajemen ……... j) Merahasiakan Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan,

serta seluruh data dan informasi yang diberikan oleh …….. dan tidak menggunakan untuk keperluan apapun tanpa ada perintah atau persetujuan tertulis dari ……..

k) Tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) baik secara

langsung atau tidak langsung dengan kegiatan yang merupakan tugas Penyedia;



83

l) Tidak melaksanakan jasa konsultansi maupun mengadakan barang/jasa yang tidak sesuai dengan Kontrak;

m) Melakukan koordinasi dengan PPK dan Penanggung Jawab secara berkala selama pelaksanaan Kontrak;

n) Melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-

jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria profesional.

o) Melakukan penggantian personel jika dalam proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh ….. terdapat pelanggaran standar/ kode etik atau kompetensi yang mengganggu/ menghambat pelaksanaan

pemeriksaan.

10. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan

penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut

di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama

…………………….

PPK

…………………………………

NIP. .............................................

Untuk dan atas nama

……………………..

Penyedia

……………………………..

……………………….



84


A. KETENTUAN UMUM

Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti

atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

1.1 Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian

tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang

kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat

Daerah.

1.3 Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA

adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian

kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian

Negara/Lembaga yang bersangkutan.

1.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang

diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan

tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja

negara/anggaran belanja daerah.

1.5 Penanggung Jawab Pemeriksaan yang selanjutnya disebut sebagai Penanggung

Jawab adalah Pejabat ….. pada penugasan pemeriksaan yang bertanggung jawab atas keseluruhan mutu pemeriksaan yang ditugaskan kepada seluruh personel

dibawahnya.

1.6 Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan

oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan

Barang/Jasa.

1.7 Inspektorat Utama yang selanjutnya disingkat Itama adalah salah satu unsur

pelaksana tugas penunjang ...., yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada .... melalui Wakil Ketua yang mempunyai tugas melakukan pengawasan

terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unsur pelaksana ......

1.8 Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan Jasa Konsultansi berupa jasa

asuransi berdasarkan kontrak.

1.9 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian

tertulis antara PPK dengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak

(SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang

merupakan bagian dari kontrak.

1.10 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.

1.11 Rincian Biaya Langsung Personel adalah remunerasi atau upah yang diterima oleh

personel, yang telah memperhitungkan biaya umum (overhead), biaya sosial (social

charge), keuntungan (profit), tunjangan penugasan, asuransi dan biaya–biaya

kompensasi lainnya, dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu,

hari, atau jam).



85

1.12 Rincian Biaya Langsung Non Personel adalah komponen biaya pengelolaan personel

KAP merupakan biayauntuk melakukan kegiatan dalam rangka:

a. Menjamin bahwa pemeriksa KAP yang ditugaskan telah memenuhi standar

kualifikasi yang ditetapkan ……. Dalam hal pemeriksa KAP tidak memenuhi standar kualifikasi, KAP bersedia mengganti dengan pemeriksa lain dengan

kualifikasi yang dipersyaratkan …...

b. Menjamin integritas dan independensi pemeriksa KAP yang ditugaskan.

c. Memantau kemajuan pekerjaan yang dilakukan oleh pemeriksa KAP.

d. Memantau dan mengevaluasi kendala nonteknis pemeriksaan yang dihadapi

pemeriksa KAP.

1.13 Jadwal Waktu Pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang

diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang

disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.

1.14 Personel adalah tenaga kerja profesional pemeriksa yang akan ditempatkan secara

penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta

posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi

pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.

1.15 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal

penandatangan kontrak sampai dengan tanggal penyelesaian pekerjaan.

1.16 Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat

Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK.

1.17 Tanggal Penyelesaian Pekerjaan adalah tanggal penyelesaian pekerjaan Jasa

Konsultansi ini oleh penyedia yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima

Pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.

1.18 Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disebut KAK adalah dokumen perencanaan

kegiatan yang disusun oleh PPK untuk menjelaskan tujuan, lingkup jasa konsultansi

serta keahlian yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak

ini.

1.19 Penawaran Teknis adalah data teknis yang memuat pendekatan teknis, metodologi,

dan program kerja Penyedia dalam pelaksanaan Jasa Konsultansi ini. Penawaran

Teknis merupakan bagian dari penawaran penyedia.

1.20 Penawaran Biaya adalah rincian yang memuat setiap komponen pekerjaan Jasa

Konsultansi yang harus dilaksanakan oleh penyedia berikut harga satuannya dan

merupakan bagian dari dokumen penawaran penyedia.

1.21 Syarat-Syarat Khusus Kontrak yang selanjutnya disebut SSKK, berisikan ketentuan-

ketentuan tambahan yang dapat mengubah atau menambah SSUK.

1.22 SSUK adalah Syarat-Syarat Umum Kontrak ini.

1.23 Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah yang diterbitkan

oleh PPK dan merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme pelaksanaan

pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah.

1.24 Tenaga Ahli adalah bagian dari Personel dengan keahlian, kualifikasi, dan

pengalaman di bidang tertentu.



86

Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi ini tetapi tidak

dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih

tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

Bahasa dan Hukum Bahasa kontrak menggunakan Bahasa Indonesia.

Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

Larangan Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme

(KKN),

Persekongkolan

serta Penipuan

Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:

a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima

hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk

mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan

dengan pengadaan ini;

b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil

pemilihan, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/ meniadakan

persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau

c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau

keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak

ini.

Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan di atas

dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PPK sebagai berikut:

a. pemutusan Kontrak; dan

b. dimasukkan dalam daftar hitam.

Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA.

PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan


Keutuhan Kontrak Kontrak ini memuat semua ketentuan dan persyaratan yang telah disetujui oleh Para Pihak.

Para Pihak tidak diperbolehkan untuk mengikatkan diri atau bertanggung jawab atas

pernyataan, janji, atau persetujuan yang tidak tercantum dalam Kontrak ini.

Pemisahan Jika salah satu atau beberapa ketentuan dalam Kontrak ini berdasarkan hukum yang

berlaku menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan maka ketentuan-

ketentuan lain tetap berlaku secara penuh.

Perpajakan Ketentuan mengenai perpajakan adalah seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku di

Indonesia.



87

Korespondensi Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus

dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah

disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak, atau jika disampaikan melalui

surat tercatat, e-mail, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam

SSKK.

Asal Jasa Konsultansi Pekerjaan Jasa Konsultansi ini dikerjakan terutama oleh tenaga Indonesia pada lokasi-

lokasi yang tercantum dalam KAK. Jika lokasi untuk bagian pekerjaan tertentu tidak

tercantum maka lokasi akan ditentukan oleh PPK.

Jika dalam proses pekerjaan Jasa Konsultansi digunakan komponen berupa barang, jasa,

atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka

penggunaan komponen impor harus sesuai dengan yang dicantumkan dalam

Dokumen Penawaran.

Tindakan pencantuman komponen impor yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

dapat dipersamakan dengan tindakan penipuan dan dikenakan sanksi sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

Pengalihan dan/atau

Subkontrak

Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia,

baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan maupun akibat

lainnya.

Penyedia tidak dapat bekerja sama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakkan

sebagian pekerjaan.

Penyedia tidak boleh mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan di dalam

Kontrak.

Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan

sanksi yang diatur dalam SSKK.

PenyediaMandiri Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta

pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.



88

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, PERUBAHAN, DAN PEMUTUSAN KONTRAK

Jadwal Pelaksanaan

Pekerjaan

Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para

Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.

Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat

khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK.

Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal

karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian

tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali

pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

Surat Perintah Mulai

Kerja (SPMK)

PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak Laporan Keuangan

………….. diserahterimakan.

Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh

penyedia.

Program Mutu Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan

pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.

Program mutu disusun paling sedikit berisi:

a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;

b. organisasi kerja penyedia;

c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;

d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;

e. pelaksana kerja.

Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan.

Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum

Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.

Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap

pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk

perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus

mendapatkan persetujuan PPK.



89

Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual

penyedia.

Rapat Persiapan

Pelaksanaan

Kontrak

PPK bersama penyedia menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

Dalam rapat persiapan, PPK dapat mengikutsertakan Tim Teknis.

Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak

adalah:

a. program mutu, disusun oleh Penyedia, yang paling sedikit berisi:

1) informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;

2) organisasi kerja Penyedia;

3) jadwal penugasan tenaga ahli;

4) jadwal pelaksanaan pekerjaan;

5) prosedur pelaksanaan pekerjaan.

b. Program mutu dapat direvisi sesuai kondisi lokasi pekerjaan (apabila

diperlukan).

c. Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban biaya.

Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat

Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

Mobilisasi Peralatan dan

Personel

Penyedia melakukan mobilisasi setelah tanggal dimulainya pelaksanaan pekerjaan.

Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:

a. mendatangkan tenaga ahli;

b. mendatangkan tenaga pendukung; dan/atau

c. menyiapkan peralatan pendukung;

Mobilisasi peralatan dan personel dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan

kebutuhan.

Pemeriksaan Bersama PemeriksaanBersama

a. Pada tahap awal pelaksanaan kontrak dan pelaksanaan pekerjaan, PPK atau

pihak lain yang ditunjuk oleh PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan

pemeriksaan bersama yang mencakup antara lain pemeriksaan kesesuaian

personel dan/atau peralatan dengan persyaratan kontrak. Hasil pemeriksaan

akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

b. Jika dalam pemeriksaan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan

perubahan isi kontrak maka perubahan tersebut akan dituangkan dalam

amandemen kontrak.



90

c. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personel dan/atau peralatan

ternyata belum memenuhi persyaratan kontrak maka penyedia tetap dapat

melanjutkan pekerjaan dengan syarat personel dan/atau peralatan yang belum

memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati

bersama dengan memperhatikan Pasal tentang Personel Konsultan.

PemeriksaanPersonel dan Peralatan

a. Pemeriksaan (inspeksi) personel dan peralatan harus dilaksanakan setelah

personel dan peralatan tiba di lokasi pekerjaan serta dibuatkan Berita Acara

Hasil Inspeksi/Pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK dan penyedia.

b. Dalam pemeriksaan personel dan peralatan, PPK dapat dibantu Tim Teknis.

c. Bila hasil inspeksi/pemeriksaan personel dan peralatan ternyata belum

memenuhi persyaratan, maka penyedia dapat melaksanakan pekerjaan dengan

syarat personel dan peralatan yang belum memenuhi syarat harus diganti sesuai

dengan ketentuan dalam Kontrak.

d. Apabila dalam pemeriksaan personel dan peralatan mengakibatkan perubahan

isi Kontrak maka harus dituangkan dalam bentuk adendum Kontrak.

Pengawasan

Pelaksanaan

Pekerjaan

Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK dibantu Penanggung Jawab.

Kewajiban Penanggung Jawab diatur dalam SSKK.

Dalam melaksanakan kewajibannya, Penanggung Jawab selalu bertindak untuk

kepentingan PPK.

Perintah Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Penanggung Jawab yang

sesuai dengan kewenangan Penanggung Jawab dalam Kontrak ini

Akses ke Lokasi Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK dan/atau Penanggung

Jawab ke lokasi kerja dan lokasi lainnya, dimana pekerjaan ini sedang atau akan

dilaksanakan

Waktu Penyelesaian

Pekerjaan

Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai

pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan

sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya

pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau

bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka

penyedia dikenakan denda.

Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka

PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak

dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.



91

Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka 22 ini adalah tanggal penyelesaian

semua pekerjaan.

Perpanjangan Waktu Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui

Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal

Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan

Penanggung Jawab memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara

tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum

Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

PPK berdasarkan pertimbangan Penanggung Jawab harus telah menetapkan ada

tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 14 (empat

belas) hari setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk

memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama

untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan tersebut tidak dapat dijadikan

alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

Peringatan Dini Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin PPK/ Penanggung Jawab

atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat memengaruhi mutu pekerjaan,

menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Penanggung

Jawab dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis

perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan

Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin

disampaikan oleh Penyedia.

Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan PPK dan Penanggung Jawab untuk

mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

B.2 Penyelesaian Kontrak

Serah Terima Pekerjaan Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) yaitu setelah hasil pekerjaan tersebut

mendapatkan persetujuan penanggung jawab, Penyedia mengajukan permintaan

secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.

Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK meminta kepada PA/KPA untuk

menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Apabila memerlukan

keahlian teknis khusus dapat dibantu oleh Tim/Tenaga Ahli untuk membantu tugas

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan

yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan

dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya,

atas perintah PPK.

PPK menerima pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.



92

Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan oleh penyedia sesuai dengan ketentuan dalam

kontrak bukan akibat keadaan kahar atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia

maka penyedia dikenakan denda keterlambatan.

B.3 Adendum

Perubahan Kontrak

Tidak dapat dilakukan perubahan harga.

Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.

Perubahan kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang meliputi:

perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak

dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;

perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan lingkup

pekerjaan; dan/atau

perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan perubahan jadwal

pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.

Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat

Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

Perubahan Lingkup

Pekerjaan

Tidak dapat dilakukan perubahan lingkup pekerjaan.

Perubahan Jadwal

Pelaksanaan

Pekerjaan

Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksaan dapat diberikan oleh

PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut :

a. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;

b. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau

c. keadaan kahar.

Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan

waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.

PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah

melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti

kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.

Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum Kontrak.



93

B.4 Keadaan Kahar

Keadaan Kahar Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam

kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang

ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi:

a. bencana alam;

b. bencana non alam;

c. bencana sosial;

d. pemogokan;

e. kebakaran;

f. kondisi cuaca ekstrem; dan/atau

g. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama

Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.

Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada PPK paling

lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan

menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh

perbuatan atau kelalaian para pihak.

Setelah pemberitahuan tertulis tentang terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat

melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak.

Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling

lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak

dikenakan sanksi.

Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang

tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan

jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga

Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima

pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang

telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis

kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia

berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan

mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan

untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam

suatu adendum Kontrak.



94

Bukan Cedera Janji Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam

Kontrak bukan merupakan cedera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan

tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:

a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban

dalam Kontrak; dan

b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam Kontrak

selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar,

dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh

pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

B.5 Kondisi Luar Biasa dan Benturan Kepentingan

Kondisi Luar Biasa Kriteria Kondisi Luar Biasa ditetapkan dalam SSKK.

Kondisi Luar Biasa yang disepakati Para Pihak dituangkan dalam Berita Acara.

Benturan Kepentingan Para Pihak menyadari bahwa benturan kepentingan merupakan situasi di mana salah satu

pihak mempunyai kepentingan lain yang tidak sesuai dengan kontrak, sehingga dapat

mempengaruhi kewajiban pelaksanaan Kontrak, penyampaian pertanggungjawaban, dan

kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apabila ditemukan

benturan kepentingan, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan

C. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

Pembayaran Prestasi pekerjaan

a. biaya konsultansi meliputi biaya langsung personel dan biaya langsung non

personel dibayarkan secara lumpsum.

b. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK,

dengan ketentuan :

Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;

Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran

secara sekaligus, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam SSKK.

Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada penyedia setelah dikurangi

angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.



95

pembayaran bulanan/termin, dilakukan senilai pekerjaan yang telah

diselesaikan.

Dalam penagihan pembayaran, penyedia diharuskan untuk melampirkan bukti

pengeluaran biaya langsung non personel dan hanya dibayar sesuai

dengan nilai pengeluaran yang didukung bukti pengeluaran maksimal

sebesar biaya non personel yang tercantum dalam surat penawaran

dan/atau surat perjanjian.

Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus

perseratus) dan Berita Acara Serah Terima pekerjaan diterbitkan.

PPK dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permintaan

pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran

(SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

Cara-cara dan tahapan pembayaran serta mata uang yang digunakan harus disesuaikan

dengan ketentuan dalam SSKK.

Penangguhan

Pembayaran

PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika

penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk

penyerahan setiap laporan hasil pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah

ditetapkan.

PPK secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak

pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut.

Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau

kelalaian penyedia.

Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran dapat dilakukan bersamaan

dengan pengenaan denda kepada penyedia.

Harga PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan.

Harga kontrak telah memperhitungkan: biaya umum (overhead), biaya sosial (social

charge), keuntungan (profit) maksimal 10 %, tunjangan penugasan, asuransi dan

biaya–biaya kompensasi lainnya.

Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Rincian Biaya

Personel dan Rincian Biaya Non Personel sesuai dengan Berita Acara Klarifikasi dan

Negosiasi Teknis dan Biaya.

Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi ini dibiayai dari sumber pendanaan yang disebut

dalam SSKK.

Personel Konsultan Umum

a. Personel yang dipekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman

yang ditawarkan dalam Dokumen Penawaran.



96

b. Penggantian personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis

Penanggung Jawab dan diberitahukan kepada PPK.

c. Penggantian personel dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan

permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat

hidup/pengalaman kerja Personel dan/atau spesifikasi Peralatan yang diusulkan

beserta alasan perubahan.

d. Penanggung Jawab dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian

personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.

e. Jika Penanggung Jawab menilai bahwa Personel:

1) tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;

2) berkelakuan tidak baik; atau

3) mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya

maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin

personel tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 3 (tiga) hari kalender

sejak diminta oleh Penanggung Jawab.

f. Jika penggantian personel perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk

menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari

personel dan/atau peralatan yang digantikan, tanpa biaya tambahan apapun.

Personel

a. nama personel, penugasan, perkiraan waktu pelaksanaan dilampirkan dalam

Lampiran SSKK;

b. penyesuaian terhadap perkiraan waktu pekerjaan personel akan dibuat oleh

penyedia melalui pemberitahuan secara tertulis kepada PPK;

c. jika terdapat pekerjaan tambah, maka perkiraan waktu pelaksanaan harus

ditentukan secara tertulis oleh para pihak.

Persetujuan Personel

Personel yang telah disetujui oleh PPK harus memberikan data dirinya dan surat

keterangan tidak mengidap penyakit berbahaya/menular (medical certificate) serta

terdaftar atau tertera dalam daftar personalia penyedia.

Perubahan Personel Perubahan personel dan peralatan yang diajukan oleh penyedia

a. Penyedia dapat mengajukan penggantian personel kepada Penanggung Jawab

untuk disetujui PPK.

b. Pergantian personel dimungkinkan jika dalam proses monitoring dan evaluasi

yang dilakukan oleh ….. terdapat pelanggaran standar/ kode etik atau

kompetensi yang mengganggu/ menghambat pelaksanaan pemeriksaan.

c. Pergantian personel dapat dilakukan maksimal 2 (dua) kali selama periode

pemeriksaan.



97

d. Evaluasi sebagaimana disebutkan dalam huruf b dilakukan oleh Penanggung

Jawab berdasarkan masukan dari Pengendali Teknis.

e. Penyedia tidak dibenarkan melakukan penggantian personel tanpa persetujuan

PPK.

f. Penanggung Jawab meneliti permohonan perubahan personel, dengan

ketentuan:

1) permohonan perubahan personel dan/atau peralatan dengan alasan:

a) meninggal dunia;

b) berhenti sebagai pegawai pada KAP penyedia;

c) sakit yang berdasarkan keterangan dokter menyatakan bahwa

personel tersebut tidak dapat menjalankan tugas pemeriksaan;

d) terganggunya independensi personel terhadap entitas yang

diperiksa sehingga personel tersebut tidak dapat menjalankan tugas

pemeriksaan secara objektif.

2) tidak mengurangi kualifikasi tenaga ahli yang ditawarkan, dan tidak

menambah nilai kontrak. Untuk kontrak biaya satuan (time based), biaya

langsung personel harus disesuaikan dengan gaji dasar tenaga ahli yang

menggantikan.

3) menolak permohonan perubahan personel dan/atau peralatan bila alasan

yang diajukan dianggap tidak sesuai.

g. untuk mengajukan permohonan penggantian personel, penyedia diwajibkan

melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personel yang diusulkan dan

disertai alasan penggantian personel yang bersangkutan.

h. dalam rangka penilaian usulan penggantian personel dan/atau peralatan, PPK

dapat dibantu oleh Penanggung Jawab.

Penggantian personel penyedia atas perintah PPK

a. Personel dari penyedia yang dianggap tidak mampu atau tidak dapat melakukan

pekerjaan dengan baik atau berkelakuan tidak baik, harus segera dilakukan

perintah penggantian personel kepada penyedia dengan kualifikasi keahlian

personel yang sama atau lebih tinggi.

b. Dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender sejak perintah penggantian

personel, harus sudah menerima personel pengganti dari penyedia.

Keterlambatan

Pelaksanaan

Pekerjaan

Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau

karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka PPK dapat menghentikan Kontrak

dan menangguhkan pemenuhan hak-hak penyedia atau menangguhkan

pembayaran.

Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK

maka PPK dikenakan Ganti Rugi atau memberikan Kompensasi.



98

Penghentian Kontrak atau Ganti Rugi atau Kompensasi tidak dilakukan jika Tanggal

Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyerahan setiap

hasil kerja dan tanggal penyelesaian semua pekerjaan dengan penyerahan laporan

akhir sebagaimana ditetapkan dalam SPMK.

Denda dan Ganti Rugi Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia, sedangkan ganti

rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK, karena terjadinya

cedera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak.

Besarnya denda kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:

1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa biaya bagian kontrak yang belum selesai

dikerjakan, apabila kontrak terdiri atas bagian pekerjaan yang dapat dinilai

terpisah dan bukan merupakan kesatuan sistem, serta hasil pekerjaan tersebut

telah diterima oleh PPK;

2) 1/1000 (satu perseribu) dari biaya kontrak, apabila bagian pekerjaan belum

diterima oleh PPK.

3) Pilihan denda angka 1) atau 2) dituangkan dalam Dokumen Kontrak.

Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah

sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku

bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat

diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam SSKK.

Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

a. PPK memodifikasi atau mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pekerjaan

penyedia;

b. keterlambatan penerbitan SPP;

c. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam

kontrak;

d. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian

tambahan;

e. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;;

f. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga

sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;

g. kompensasi lain yang dirinci dalam syarat khusus kontrak.

Jika kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan atau keterlambatan

penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi

dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan

kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian

nyata akibat peristiwa kompensasi.



99

Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan

data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada

PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat peristiwa kompensasi.

Dalam hal akibat adanya peristiwa kompensasi dan penyedia telah diberikan

perpanjangan waktu pelaksanaan maka penyedia tidak berhak meminta ganti rugi.

Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui

Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan waktu

Penyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang

diajukan oleh Penyedia kepada PPK. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus

dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa

Kontrak.

Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian

pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam

mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur dalam SSKK.

Laporan Hasil Pekerjaan Penyedia wajib menyerahkan laporan dan dokumen sesuai dengan ketentuan yang telah

diatur dalam SSKK. Atas penerimaan laporan dan dokumen tersebut dibuatkan

tanda terima.

PPK bersama penyedia melakukan pembahasan dan penilaian terhadap laporan dan

dokumen yang diserahkan oleh penyedia.

PPK dan penyedia membuat berita acara hasil pembahasan dan penilaian laporan.

Jika terdapat kekurangan-kekurangan maka penyedia harus memperbaiki dan

menyelesaikan kekurangan-kekurangan sesuai yang diinstruksikan oleh PPK dan

menyerahkan laporan hasil perbaikan kepada PPK.

PPK menerima kembali penyerahan laporan yang telah diperbaiki oleh penyedia (bila

ada), dan membuat berita acara serah terima laporan hasil perbaikan.

Laporan Akhir dibuat dalam bentuk cetakan (hardcopy) dan/atau file (softcopy).

Menyerahkan semua laporan, dan dokumen-dokumen pendukung serta piranti lunak

yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan kontrak ini dan menjadi hak milik

PPK.

Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir masa kontrak berkewajiban

untuk menyerahkan semua dokumen tersebut beserta daftar rinciannya kepada

PPK.

Jika dikemudian hari penyedia dan pihak ketiga akan melakukan pengembangan

terhadap piranti lunak tersebut dan untuk itu diperlukan lisensi maka penyedia

harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari PA. Untuk tujuan ini PA berhak

untuk mendapatkan penggantian biaya atas pengembangan piranti lunak tersebut.

Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di

atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.



100

D. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

Penghentian Kontrak Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi

Keadaan Kahar.

Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh PPK dengan

disertai alasan penghentian pekerjaan.

Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:


b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/

diselesaikannya pekerjaan.

Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektivitas

tahun anggaran.

Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan

pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai dan diterima PPK.

Pemutusan Kontrak Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak Penyedia.

PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi

kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak;

Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila PPK tidak memenuhi


Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender

setelah PPK/penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak

secara tertulis kepada penyedia/PPK.

Pemutusan Kontrak oleh

PPK

Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK

dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada penyedia

setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

a. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas akhir

pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan jasa tidak dapat ditunda melebihi batas

berakhirnya kontrak;

b. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan

keseluruhan pekerjaan diberikan kesempatan sampai dengan 14 (empat belas)

hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia

Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 14

(empat belas) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan,

Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;



101

d. Penyedia lalai/cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak

memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

e. Penyedia tanpa persetujuan PPK/Penanggung Jawab, tidak memulai

pelaksanaan pekerjaan;

f. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 5 (lima) hari dan penghentian ini

tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK/ Penanggung

Jawab;

g. Penyedia berada dalam keadaan pailit;

h. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam

proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

i. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau

pelanggaran persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan pengadaan

dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:

a. Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila sebelumnya penyedia

diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan);

b. Penyedia membayar denda sebesar kerugian yang diderita PPK sebagaimana

yang tercantum dalam SSKK; dan

c. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang

telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak

dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada),

serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan kepada PPK dan

selanjutnya menjadi hak milik PPK.

Pemutusan Kontrak oleh

Penyedia

Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Penyedia dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada

PPK apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai

dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;

Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, PPK membayar kepada penyedia sesuai dengan

pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal

berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus

dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil

pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

Pemutusan Kontrak

Akibat Lainnya

Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur,

melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan

pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.



102

E. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

Penggunaan Dokumen

Kontrak dan

Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak

atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak oleh pihak lain, misalnya

Kerangka Acuan Kerja, gambar-gambar, pola, serta informasi lain yang berkaitan dengan

kontrak tanpa ijin tertulis dari PPK.

Hak Atas Kekayaan

Intelektual

Penyedia wajib membebaskan PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang

disebabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.

Penangguhan dan Risiko Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas

PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab,

kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses

pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya

(kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau

kelalaian PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung

sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara

penyerahan akhir:

a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan Personel;

b. cedera tubuh, sakit atau kematian Personel;

c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian

pihak ketiga;

Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita

acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini,

Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau

kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban

penanggungan dalam syarat ini.

Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja harus

diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan

atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

Asuransi

Pihak penyedia mengasuransikan:

a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadi kecelakaan,

pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja-pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan

kontrak atas segala risiko yaitu kecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan,

serta risiko lain yang tidak dapat diduga;

b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya;



103

c. hal-hal lain yang ditentukan berkaitan dengan asuransi.

Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai

kontrak.

Keselamatan Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja.

Pembayaran Denda Penyedia berkewajiban untuk membayarkan sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat

wanprestasi atau cedera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini.

PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan

penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

F. HAK DAN KEWAJIBAN PPK

Fasilitas PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika

ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

Peristiwa Kompensasi Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

a. PPK mengubah jadwal yang dapat memengaruhi pelaksanaan pekerjaan;

b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;

c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai

jadwal yang dibutuhkan;

d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;

e. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian

tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan

kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;

g. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga

sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;

h. ketentuan lain dalam SSKK.

Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau

keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar

ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan

kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian

nyata akibat Peristiwa Kompensasi.



104

Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data

penunjang dapat dibuktikan terjadi gangguan penyelesaian pekerjaan akibat

peristiwa kompensasi;

Dalam hal akibat adanya peristiwa kompensasi dan penyedia telah diberikan


Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui

Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal

Penyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang

diajukan oleh penyedia kepada PPK. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus

dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa

Kontrak.

Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian

pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam

mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

Penilaian Penyedia Hasil penilaian PPK dapat digunakan sebagai dasar bagi PPK untuk dapat melakukan

permintaan berulang/repeat order kepada penyedia pada pekerjaan pemeriksaan

tahun berikutnya.

Permintaan berulang kepada penyedia hanya dapat dilakukan apabila dinilai baik oleh

PPK.

Pelaksanaan Kontrak Jika dalam pelaksanaan Kontrak ditemukan kesulitan yang menghambat pemenuhan

tujuan Kontrak maka masing-masing Pihak berkewajiban untuk tetap berupaya bertindak

wajar di antara mereka tanpa merugikan kepentingan satu sama lain. Jika Pihak yang satu

menganggap pelaksanaan Kontrak tidak wajar dan adil maka kedua belah Pihak harus

mengupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi situasi tersebut.

G. KEWAJARAN DAN ITIKAD BAIK

Itikad Baik Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak

yang terdapat dalam kontrak.

Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan

kepentingan masing-masing pihak. Jika selama kontrak, salah satu pihak merasa

dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan

tersebut.

Masing-masing Pihak dalam Kontrak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik

sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang

diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.



105

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perdamaian Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara

damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini

atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi

ini;

Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat

dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi, atau pengadilan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lembaga Pemutus

Sengketa

Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui perdamaian tidak tercapai, maka

penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui:

Layanan Penyelesaian Sengketa di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP)



106


A. Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja PPK: ……………. Nama : ………………....

Alamat : …………………. Website : …………………. e-mail : …………………

Telepon : ………………… Faksimili : ………………....

Penyedia:

Nama : ………………….

Alamat : ……………….... Website : …………………

e-mail : …………………. Telepon : …………………

Faksimili : ………………….

B. Wakil Sah Para

Pihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

PPK : ……………..

Penyedia : ……………….

Penanggung Jawab : [..........]

C. Ruang Lingkup

Pekerjaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan ……….., Laporan Realisasi Anggaran, Laporan

Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal

tersebut, serta Catatan atas laporan keuangan.

D. Hak dan Kewajiban

Penanggung Jawab

Penanggung Jawab mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1. meminta penjelasan dan keterangan dari Penyedia atas temuan-temuan pemeriksaan;

2. meminta pernyataan tertulis dari Penyedia bahwa seluruh prosedur pemeriksaan

beserta pengendalian mutunya telah dilaksanakan sesuai dengan Standar dan Kriteria

yang telah ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja;

3. mereviu, memperluas, menambah, mengurangi, dan menyetujui prosedur/program

pemeriksaan yang telah dibuat oleh Penyedia;

4. melakukan supervisi atas pekerjaan Penyedia, baik pada tahap perencanaan,

pemeriksaan lapangan maupun pelaporan; dan

5. memastikan bahwa tidak ada pembatasan akses, catatan dan/atau dokumen bagi

personel Penyedia yang melaksanakan Pemeriksaan Laporan Keuangan ……………

6. Memfasilitasi pelaksanaan komunikasi Penyedia dengan tim pemeriksa sebelumnya

serta memberikan akses atas dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan

pemeriksaan dengan persetujuan …………….

E. Tanggal Berlaku

Kontrak

Kontrak mulai berlaku terhitung sejak: ____ s.d.____



107

F. Jadwal

Pelaksanaan

Pekerjaan

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan

1. Pendidikan Khusus Pengelolaan Keuangan Negara

2. Perencanaan dan Pemeriksaan Lapangan selama 40 (empat puluh) hari kerja sejak

tanggal ____ s.d. ____

3. Pelaporan selama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal ____ s.d. ____

G. Jenis Kontrak 1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran: Termin

2. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran: Tahun Tunggal

3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan: Pengadaan Tunggal

H. Tindakan penyedia

yang mensyaratkan

persetujuan PPK

Tindakan lain oleh penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: Tidak ada

I. Kondisi Luar Biasa Kondisi Luar Biasa meliputi:

1. Pembatasan lingkup pemeriksaan yang signifikan yang dialami Penyedia. Para Pihak

akan terlebih dahulu berupaya bersama-sama mencari pilihan penyelesaian yang dapat

diterima oleh Para Pihak. Apabila sampai dengan waktu pelaksanaan pekerjaan

berakhir tidak ada penyelesaian yang dapat disepakati oleh Para Pihak, maka

Penyedia berhak untuk memutuskan Kontrak. PPK dalam hal ini membebaskan

Penyedia dari tanggung jawab untuk memenuhi penyerahan hasil pekerjaan ini tanpa

tuntutan ganti rugi apapun kepada Penyedia, dan Penyedia berhak untuk menerima

pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah

dicapai.

2. Apabila terdapat perbedaan pendapat antara Para Pihak mengenai penerapan suatu

prinsip akuntansi yang signifikan dan konsep opini atas laporan keuangan, maka Para

Pihak akan terlebih dahulu berupaya bersama-sama mencari pilihan penyelesaian

yang dapat diterima oleh Para Pihak. Apabila sampai dengan waktu pelaksanaan

pekerjaan berakhir tidak ada penyelesaian yang dapat disepakati oleh Para Pihak,

maka Penyedia menyerahkan keputusan kepada PPK. PPK dalam hal ini

membebaskan Penyedia dari tanggung jawab untuk memenuhi penyerahan hasil

pekerjaan ini tanpa tuntutan ganti rugi apapun kepada Penyedia, dan Penyedia berhak

untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan

pekerjaan yang telah dicapai.

J. Pelaporan Periodik Penyedia berkewajiban untuk menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan selama masa

kontrak untuk tahap perencanaan dan pekerjaan lapangan kepada PPK dan Penanggung

Jawab setiap minggu, yang memuat:

1. Pekerjaan yang telah dilakukan;

2. Hasil yang telah diperoleh;

3. Hambatan yang terjadi;

4. Upaya mengatasi hambatan;

5. Indikasi temuan pemeriksaan;

6. Rencana kegiatan minggu berikutnya;

7. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan selama pelaksanaan pemeriksaan.

K. Keluaran Keluaran yang harus disampaikan Penyedia kepada PPK adalah:

1. Program Pemeriksaan dari Ketua Tim (KT) KAP yang telah direviu Pengendali

Teknis ……; 2. Log Book / time sheet KT dan Anggota Tim (AT) KAP;



108

3. Laporan mingguan AT kepada KT dan dari KT kepada Pengendali Teknis (PT) …. yang memuat:

a. Hasil pelaksanaan setiap prosedur pemeriksaan sesuai Program Pemeriksaan

dalam format hasil pelaksanaan prosedur pemeriksaan (HP3);

b. Hambatan yang terjadi;

c. Upaya mengatasi hambatan;

d. Indikasi temuan pemeriksaan;

e. Hal-hal lain yang perlu mendapatkan perhatian.

4. Laporan Penyelesaian Pekerjaan berupa:

a. Opini mengenai kewajaran penyajian Laporan Keuangan yang disampaikan

kepada PT atau pemberi tugas untuk mendapat persetujuan;

b. Laporan Keuangan auditan ………… yang disusun dan disetujui untuk

diterbitkan oleh Pimpinan …………….; c. Laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

Peraturan Perundang-undangan yang telah dilengkapi dengan rencana aksi dari

entitas dan telah disetujui oleh Pengendali Teknis atau Pemberi Tugas.

5. Kertas Kerja Pemeriksaan Laporan Keuangan …………… baik dalam bentuk softcopy/ e-KKP dan hardcopy termasuk temuan pemeriksaan dan komentar instansi

sesuaidengan ketentuan yang berlaku di …., yangtelah direviu oleh PT.

L. Serah Terima

Laporan Akhir

Ketentuan serah terima Laporan Akhir berlaku untuk penyerahan setiap hasil kerja: Ya

M. Pembatasan

Penggunaan

Dokumen

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan

dari pekerjaan Jasa Konsultansi ini dengan pembatasan sebagai berikut: tidak

diperbolehkan. Bahan, data, laporan dan dokumen-dokumen serta data-data pendukung

yang dihasilkan dari penugasan ini menjadi hak milik PPK. Penyedia, segera setelah

pekerjaan selesai atau berakhirnya Kontrak, harus menyerahkan seluruh laporan, dokumen

dan data pendukung lainnya kepada PPK setelah memperoleh persetujuan dari Penanggung

Jawab.

N. Peralatan dan

Material

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Penanggung Jawab menyediakan ruangan kerja

di kantor ….. serta di Kantor …..

O. Sumber Dana Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi ini dibiayai dari: APBN

P. Pembayaran Uang

Muka

Untuk pekerjaan Jasa Konsultansi ini dapat diberikan uang muka: Tidak.

Q. Pembayaran

Prestasi Pekerjaan

Pembayaran dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilaksanakan secara : Sekaligus

2. Pembayaran dilakukan melalui KPPN Jakarta VII pada rekening ………… nomor rekening ……atas nama ……… dengan mekanisme pembayaran tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku

R. Uang Harian

Pemeriksa, Biaya

Transportasi dan

Akomodasi

1. Uang Harian Pemeriksa, Biaya Transportasi dan Akomodasi bagi personel Penyedia

dalam pelaksanaan pekerjaan ditanggung oleh PPK;

2. Uang Harian Pemeriksa, Biaya Transportasi dan Akomodasi dibayarkan di luar

Kontrak dan dipertanggungjawabkan secara at cost;

3. Mekanisme pembayaran Uang Harian Pemeriksa, Biaya Transportasi dan Akomodasi

bagi personel Penyedia, mengacu kepada:

a. Peraturan Menteri Keuangan No. 113 Tahun 2012



109

b. Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.02/2018

c. Peraturan Menteri Keuangan No. 69/PMK.02/2018

d. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-22/PB/2013

S. Batas akhir waktu

penerbitan SPP

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran

tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan

dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

T. Denda dan Ganti

Rugi

1. Besaran denda dibayarkan oleh penyedia apabila PPK memutuskan kontrak secara

sepihak adalah: 5% dari nilai kontrak.

2. Denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK yang dibayarkan

oleh penyedia dalam jangka waktu: 50 (lima puluh) hari sejak tanggal pemutusan

kontrak.

3. Denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK dibayarkan oleh

penyedia dengan cara: dipotong dari tagihan.

4. Ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dengan cara: reimburse

5. Ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dalam jangka waktu: 50 (lima puluh) hari

sejak pengajuan permohonan ganti rugi.

6. Besaran denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu

perseribu) dari harga kontrak sebelum PPN.

U. Kompensasi Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian peristiwa kompensasi

adalah Penyesuaian terhadap Keluaran berdasarkan permintaan PPK

V. Sanksi 1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi:

membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga di dalam kontrak dengan harga yang

dibayarkan kepada subkontraktor.

2. Pelanggaran terhadap standar dan/ atau kode etik profesi, dapat dikenakan sanksi

berupa:

a. dimasukkan dalam daftar hitam AP dan/ atau pemeriksa di ….; b. dikeluarkan dari AP dan/ atau pemeriksa terdaftar di ….; c. tidak diperbolehkan mengikuti pengadaan dan diklat yang diselenggarakan

oleh …. bagi AP dan/ atau pemeriksa; d. pencabutan izin profesi bagi AP oleh pihak yang berwenang.

W. Penyelesaian

Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara

damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah

sebagai Pemutus Sengketa: Layanan Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia



110

LAMPIRAN 1: PERSONEL INTI DAN PERALATAN KHUSUS

1. Personel Inti

No. Nama Posisi Uraian Penugasan Jumlah

Hari

1. Ketua Tim pada

Pemeriksaan

Laporan Keuangan

………………..

Membantu Penanggung Jawab dalam

menjamin mutu pelaksanaan

pemeriksaan.

55 hari

2. Anggota Tim 1

pada Pemeriksaan

Laporan Keuangan

……………..

Anggota Tim bertindak sebagai

pelaksana pemeriksaan

sesuai dengan tugas yang diberikan

oleh Ketua Tim untuk memperoleh

hasil pemeriksaan yang akurat dan

bertanggung jawab terhadap Kertas

Kerja Pemeriksaan (KKP) yang

disusunnya.

55 hari

3. Anggota Tim 2

pada Pemeriksaan

Laporan Keuangan

…………….








disusunnya.

55 hari

4. Anggota Tim 3

pada Pemeriksaan

Laporan Keuangan

………..








disusunnya.

55 hari

2. Peralatan Khusus

Tidak ada



111

LAMPIRAN 2: JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

No. Uraian Kegiatan Tanggal

1. Pendidikan di Pusdiklat ____s.d. ____

2. Pendidikan di Satker Pemeriksa ____ s.d. ____

3. Pertemuan Awal ____

4. Pemeriksaan Lapangan ____ s.d. ____

5. Pertemuan Akhir ____

6. Pelaporan ____ s.d. ____



112

LAMPIRAN 3: DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

No. Uraian/Posisi Jumlah

Orang

Jumlah

Hari

Harga Satuan

(Rp)

Jumlah Biaya

(Rp)

A. Biaya Langsung Personel

1. Ketua Tim 1 55 ………….. …………….

2. Anggota Tim 3 55 ………….. …………….

Subjumlah A. Biaya Langsung Personel

……………

B. Biaya Langsung Non Personel

No. Uraian Jumlah Harga Satuan

(Rp)

Jumlah Biaya

(Rp)

1. Pengelolaan Personel KAP (10-15%) dari Biaya

Langsung Personel)

1

…………….

……………..

Subjumlah B. Biaya Langsung Non Personel

…………….

C. Jumlah (A+B) …………….

PPN …………….

Total ……………



113

SURAT PERJANJIAN

Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Konstruksi :

Konsultan Perencanaan Pembuatan Ded Gedung Parkir Nomor : ________________/___/________/_/____

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Jasa Konsultan Lumsum, yang selanjutnya disebut ”Kontrak” dibuat dan ditandatangani di ............. pada hari ......... tanggal ................ bulan ......... tahun ......................................, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : ____________ /____________/____/____/_/____ tanggal ____________ dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : ____________/____/________/_/____ tanggal ____________, antara : 1. Nama : ......................................

NIP : ________ Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ……………………….. Berkedudukan di : ……………………………..

yang bertindak untuk dan atas nama (Nama Instansi/Kepala Dinas) ....................................., yang berkedudukan di ............, berdasarkan Surat Keputusan (Nama Instansi/Kepala Dinas) …………………………………………………… No. …. Tahun ……. tanggal …………………….. (selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak”) dengan :

2. Nama : ……………………….. Jabatan : Direktur Berkedudukan di : …………………………… yang bertindak untuk dan atas nama PT. ………………………, berdasarkan Akta Notaris No. … tanggal ............................. yang dikeluarkan oleh Notaris …………………….. (selanjutnya disebut “Penyedia”).

Dan dengan memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA : 1. Telah diadakan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.

LKPP

KONSULTAN PERENCANAAN PEMBUATAN DED GEDUNG PARKIR



114

2. Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan

Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : ____________/____/________/_/____ tanggal ____________, untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut ”Pekerjaan Jasa Konsultan Konstruksi.”

3. Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.

4. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk

menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.

5. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak: a. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat; b. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; c. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; d. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan

mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Jasa Konsultan Konstruksi dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2 Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya terdiri atas : 1. Melaksanakan Perencanaan yang meliputi :

a. Pekerjaan Persiapan; b. Pekerjaan Struktural; c. Pekerjaan Arsitektur; d. Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal e. Pekerjaan Pinishing

2. Melaksanakan pembersihan sisa pekerjaan.

Pasal 3 Harga Kontrak, Sumber Pembiayaan Dan Pembayaran

Pekerjaan Jasa Konsultan Konstruksi ini menggunakan Jenis Kontrak Lumsum.



115

1. Harga Kontrak yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran setelah negosiasi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. ……………..,- (………………………………..);

2. Konde Akun Kegiatan : ____________ 3. Kontrak ini dibiayai dari : APBN/BLU ……. 4. Pembayaran untuk Kontrak ini dilakukan ke Bank (Nama Bank) Nomor Rekening :

……………… atas nama Penyedia : PT. ………………..

Pasal 4 Dokumen Kontrak

(1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari :

1. Adendum/perubahan Kontrak Surat Perjanjian (apabila ada); 2. Surat Perjanjian; 3. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); 4. Surat Penawaran; 5. Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya :

Lampiran A a. Daftar Personil, b. Sub Kontrak, c. Jadwal Penugasan Personel, 6. Syarat-Syarat Umum Kontrak; 7. Kerangka Acuan Kerja; 8. Daftar Keluaran dan Harga; 9. Data Teknis selain KAK (contoh; Dokumen Pengkajian, Dokumen Feasibility Study/Pra Feasibility Study, dll.); dan 10. Dokumen lainnya seperti : Rencana Mutu Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;


pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang

lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan

hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 5 Masa Kontrak

Masa berlaku Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan;

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.



116

Untuk dan atas nama Nama Instansi / Dinas

……………… Pejabat Penandatangan Kontrak DIPA TA.

____

Untuk dan atas nama Penyedia PT. …………………..

………………… Direktur



117

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

1) Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut: Pejabat Penandatangan Kontrak Satuan Kerja : Nama Instansi / Dinas Nama : Nama PPK Alamat :

Telepon : Faksimili : Penyedia Jasa : PT. ………………. Nama : ………………. Alamat : Telepon : Faksimili :

2) Wakil Sah Para Pihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK : Nama PPK Berdasarkan Surat Keputusan (Nama Instansi

/ Dinas) No … Tahun ….. tanggal ……………..

Untuk Penyedia Jasa : Nama Direktur berdasarkan Akta Notaris No. .. tanggal

...................

3) Pencairan Jaminan

Jaminan dicairkan dan disetorkan pada : Kas Negara

4) Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Masa Kontrak selama …. (……………………..) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.

1. Waktu Penyelesaian Pekerjaan bagian pekerjaan : Tidak ada. 2. Waktu Penyelesaian Pekerjaan bagian pekerjaan : Tidak ada.

5) Pelaporan Penyedia berkewajiban untuk menyampaikan laporan-laporan berikut

secara periodik selama Masa Kontrak, dan dapat mengajukan termin sebagai berikut :

1. Laporan Pendahuluan. Merupakan laporan pertama yang berisi mengenai jadwal rencana kerja dan tahapan pelaksanaan pekerjaan secara lengkap dan terperinci termasuk kuantitas masing-masing pekerjaan serta personil-personil pendukung yang telah disetujui secara aktif di lapangan.



118

2. Laporan Bulanan. Merupakan laporan setiap akhir bulan yang berisi laporan kemajuan secara singkat dengan menggambarkan pencapaian dan pemenuhan untuk masing-masing kegiatan-kegiatan proyek, seperti : a. Cara mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan

pekerjaan. b. Rekomendasi dan solusi dalam penyelesaian permasalahan.

Laporan bulanan harus sudah selesai dan disampaikan setiap minggu pertama bulan berikutnya.

3. Laporan Triwulan. Merupakan laporan berkala setiap akhir triwulan yang berisi kegiatan yang dilaksanakan selama tiga bulan termasuk informasi yang berkaitan dengan kegiatan : a. Mobilisasi Tenaga Ahli/Staf Pendukung, b. Kemajuan pekerjaan di lapangan, c. Permasalahan teknis.

4. Laporan Akhir. Merupakan laporan akhir yang berisi ringkasan : a. Metode konstruksi, b. Pelaksanaan pengawasan konstruksi, c. Rekomendasi untuk kebutuhan pemeliharaan, d. Aspek teknis yang muncul selama pelaksanaan konstruksi, e. Permasalahan potensial untuk konstruksi baru dalam variasi

perbaikan. Pada laporan akhir agar dilampirkan foto kegiatan dan copy “As Built Drawing”

5. Bentuk Laporan. Isi masing-masing laporan : a. Judul. b. Surat Pengantar. c. Daftar Isi. d. Data Proyek. e. Peta Lokasi. f. Daftar Peralatan. g. Daftar Personil. h. Ringkasan kemajuan pekerjaan. i. Kurva S j. Narative.

6) Serah Terima

Sebagian Pekerjaan

Dalam Kontrak ini diberlakukan serah terima pekerjaan sebagian atau

secara parsial untuk bagian sebagai berikut : Tidak ada.

7) Pembayaran Tagihan

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (Empat belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK



119

8) Hak dan

Kewajiban Penyedia

Hak dan Kewajiban lain yang timbul akibat dari lingkup pekerjaan

adalah :

1. Mendapatkan fasilitas Rekomendasi ke Instansi terkait (jika

diperlukan).

9) Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah : 1. Perubahan Tenaga Ahli. 2. Perubahan dari Kontrak.

10) Kepemilikan Dokumen

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Jasa Konsultan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut : Pemeriksaan oleh Instansi yang berwenang setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPK

11) Fasilitas

PPK akan memberikan fasilitas berupa : 1. Ruang Rapat untuk Presentasi. 2. ……..

12) Peristiwa Kompensasi

Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah : Sesuai yang tercantum dalam SSUK.

13) Besaran Uang Muka

Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 20 (Dua puluh) persen dari Harga Kontrak. Pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak yaitu 20% x Rp. …………….,- atau sebesar Rp. …………….,- (Terbilang : ……………………………………………… ) akan dibayarkan oleh PPK kepada penyedia barang setelah Penyedia Barang menyampaikan permohonan dan tagihan uang muka dengan melampirkan bukti-bukti/dokumen penunjang yang dipersyaratkan serta menyerahkan Asli Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah atau Bank/Lembaga Keuangan lainnya yang di izinkan oleh Menteri Keuangan

14) Pembayaran

Prestasi Pekerjaan

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin, dengan ketentuan tahapan pembayaran sebagai berikut : c. Termin Pertama sebesar 30% dari Nilai Kontrak dikurangi 20% dari

Nilai Uang Muka atau senilai Rp. ………………..,- Dibayarkan setelah Laporan I (35 % Progres pelaksanaan pekerjaan).

d. Termin Kedua sebesar 40% dari Nilai Kontrak dikurangi 20% dari Nilai Uang Muka atau senilai Rp. ………………..,- Dibayarkan setelah Laporan II (70 % Progres pelaksanaan pekerjaan).

e. Termin Ketiga sebesar 30% dari Nilai Kontrak dikurangi 20% dari Nilai Uang Muka atau senilai Rp. ……………….,-



120

Dibayarkan setelah Laporan III (100 % Progres pelaksanaan pekerjaan)

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

1. Laporan Progres (Harian, Mingguan, Bulanan) yang disetujui oleh Konsultan.

2 . Dokumentasi

3 . Surat Pemohon Pembayaran.

15) Tanggung Jawab

Penyedia Setelah pekerjaan selesai dan dilakukan pembayaran 100%, maka Penyedia masih memiliki tanggung jawab antara lain ; 1. Membantu dalam pelaksanaan pemilihan yang dilaksanakan oleh

Kelompok Kerja. 2. Melakukan pengawasan berkala terhadap pelaksanaan

Konstruksi yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa.

16) Denda akibat Keterlambatan

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Harga Kontrak.

17) Penyelesaian

Perselisihan/ Sengketa

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui : Layanan Penyelesaian Sengketa yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Untuk dan atas nama

Nama Instansi / Dinas

……………….. Pejabat Penandatangan Kontrak DIPA TA.

____

Untuk dan atas nama Penyedia PT. …………………….

………………… Direktur



121

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

A. KETENTUAN UMUM 1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini

harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut : 1.1 Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat

APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.

1.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakan adalah bagian pekerjaan utama yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain (Subpenyedia) dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.

1.3 Direksi Teknis adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPK yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

1.4 Harga Kontrak adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang

tercantum dalam Kontrak.

1.5 Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.

1.6 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah jadwal yang menunjukkan

kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan dan dirincikan sampai ke satuan hari kerja.

1.7 Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disebut KAK adalah

yang disusun oleh PPK untuk menjelaskan tujuan, lingkup jasa konsultansi, produk/output serta input/keahlian yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak ini.

1.8 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

1.9 Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.



122

1.10 Kontrak Kerja Jasa Konsultan Konstruksi selanjutnya disebut Kontrak adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara PPK dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa konsultansi konstruksi atau pekerjaan konstruksi.

1.11 Kontrak Lumsum adalah Kontrak Jasa Konsultansi dengan Ruang lingkup, waktu pelaksanaan pekerjaan, dan produk/keluaran dapat didefinisikan dengan jelas dengan pembayaran senilai harga yang dicantumkan dalam Kontrak tanpa memperhatikan rincian biaya.

1.12 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan

1.13 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan.

1.14 Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

1.15 Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan

usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama- sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

1.16 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

1.17 Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.

1.18 Personel Inti adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.

1.19 Personel Pendukung adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan



123

yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan, namun tidak dievaluasi dalam proses pemilihan.

1.20 Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga dalam jangka waktu tertentu.

1.21 Subpenyedia adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).

1.22 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia/konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/konsorsium Lembaga Penjaminan/ Konsorsium Perusahaan Penjaminan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

1.23 Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya disingkat SPMK

adalah surat yang diterbitkan oleh PPK kepada Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan.

1.24 Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal yang dinyatakan pada SPMK

yang diterbitkan oleh PPK untuk memulai melaksanakan pekerjaan.

1.25 Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan adalah tanggal serah

terima pertama pekerjaan selesai (Provisional Hand Over/PHO) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.

1.26 Tanggal Penyerahan Pekerjaan adalah tanggal penyelesaian pekerjaan Jasa Konsultansi ini oleh Penyedia dan dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.

1.27 Tenaga Kerja Konstruksi adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi atau analis, dan operator

2. Penerapan SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Jasa

Konsultansi Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Pemisahan Jika salah satu atau beberapa ketentuan dalam Kontrak ini berdasarkan Hukum yang Berlaku menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat



124

dilaksanakan maka ketentuan-ketentuan lain tetap berlaku secara penuh.

4. Bahasa dan Hukum

4.1 Bahasa Kontrak harus salam Bahasa Indonesia.

4.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam bahasa Indonesia

4.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di

Indonesia.

5. Korespondensi

5.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e- mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.

5.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK

6. Wakil Sah Para Pihak 6.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK.

6.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak.

7. Larangan Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan

7.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk : a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi

atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;

b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar

dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

7.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua

anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subpenyedianya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal 6.1 di atas.



125

7.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan

larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PPK sebagai berikut : a. pemutusan Kontrak; b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan

sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; c. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan

Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan

d. pengenaan Sanksi Daftar Hitam. [catatan: pengenaan Sanksi Daftar Hitam ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan PPK. PA/KPA menyampaikan dokumen penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada : 1) Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam; dan 2) unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan

pengadaan secara elektronik, untuk ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional.

7.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA.

7.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pembukuan Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang

akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

9. Perpajakan Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil Inti yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak.

10. Pengalihan dan/atau Subkontrak

10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.

10.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi

sebagaimana diatur dalam SSKK dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 31.2.

11. Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat



126

dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

12. Penyedia Mandiri Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruksi dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

13. KSO KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini.

14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

14.1 PPK menetapkan Direksi Teknis (Direksi Teknis) untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini. Direksi Teknis dapat berasal dari personel PPK atau Penyedia Jasa Pengawasan (Konsultan Pengawas).

14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Direksi Teknis bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, Direksi Teknis yang berasal dari Personel PPK dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADDENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

15. Masa Kontrak

Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

16. Penyerahan/ Pemberian Akses Lokasi Kerja

16.1 Sebelum penyerahan/pemberian akses lokasi kerja, dilakukan peninjauan lapangan bersama.

16.2 PPK berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana kerja yang telah disepakati oleh para pihak dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan.

16.3 Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita

Acara Penyerahan Lokasi Kerja.

16.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

16.5 Jika PPK tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan

Penyedia yang tercantum dalam rencana kerja (sesuai pasal 16.2) untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu



127

hambatan, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.

17. Surat Perintah Mulai

Kerja (SPMK) 17.1 PPK menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja

sejak tanggal penandatanganan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja pertama kali.

17.2 Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.

18. Program Mutu 18.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan

menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh PPK.

18.2 Program Mutu disusun paling sedikit berisi : a. Informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; b. Organisasi kerja Penyedia; c. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan; d. Jadwal penugasan Personel Inti dan Personel Pendukung; e. Prosedur pelaksanaan pekerjaan; f. Prosedur instruksi kerja; dan g. Pelaksana kerja.

18.3 Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan

Program Mutu secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini.

18.4 Program Mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan.

18.5 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan Program Mutu jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.

18.6 Pemutakhiran Program Mutu harus menunjukkan

perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran Program Mutu harus mendapatkan persetujuan PPK.

18.7 Persetujuan PPK terhadap Program Mutu tidak mengubah

kewajiban kontraktual Penyedia.

19. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

19.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK, Direksi Teknis, bersama dengan Penyedia, dan unsur lain yang ditunjuk oleh PPK, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

19.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi :



128

a. Program Mutu;

b. organisasi kerja;

c. kesesuaian personel dan peralatan dengan persyaratan Kontrak;

d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;

e. jadwal pelaksanaan pekerjaan;

f. jadwal mobilisasi peralatan dan personel;

g. rencana pelaksanaan pemeriksaan dan pembayaran; dan

h. hal-hal lain yang dianggap perlu.

19.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak dan apabila mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

19.4 Pada tahapan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak, PA/KPA telah membentuk Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

19.5 Personel dan/atau Peralatan yang sesuai dengan persyaratan

Kontrak dapat segera dimobilisasi.

19.6 Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama personel, dan/atau Peralatan mengikuti ketentuan pasal 50.

20. Mobilisasi 20.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam

waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan rencana kerja.

20.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu :

a. mendatangkan Personel Inti;

b. mendatangkan Personel Pendukung;

c. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan

dalam pelaksanaan pekerjaan; dan/atau

d. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, dan sebagainya.

20.3 Mobilisasi peralatan dan personel dapat dilakukan secara

bertahap sesuai dengan kebutuhan.

B.2 Pengendalian Waktu

21. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

21.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Program



129

Mutu, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Kontrak yang dinyatakan dalam SSKK.

21.2 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Waktu Penyelesaian Pekerjaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui PPK, maka PPK dapat memberlakukan peristiwa kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat adendum Kontrak.

21.3 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Waktu Penyelesaian Pekerjaan

bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.

21.4 Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara

parsial), waktu penyelesaian pekerjaan dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK.

22. Peringatan Dini 22.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin

Direksi Teknis atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Direksi Teknis dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Tanggal Penyerahan Pekerjaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia.

22.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Direksi Teknis untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

B.3 Penyelesaian Kontrak

23. Serah Terima Pekerjaan

23.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima pertama pekerjaan.

23.2 Pemeriksaan dilakukan oleh Direksi Teknis terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap Kerangka Acuan Kerja yang tercantum dalam Kontrak. Apabila memerlukan keahlian teknis khusus dapat dibantu oleh Tim/Tenaga Ahli untuk membantu tugas Direksi Teknis.

23.3 Hasil pemeriksaan dari Direksi Teknis disampaikan kepada PPK, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan



130

ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, PPK memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.

23.4 Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak dan Berita Acara Pemeriksaan telah diterbitkan oleh Direksi Teknis, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima pekerjaan.

23.5 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

23.6 Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan,

PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.

23.7 PA/KPA meminta PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan yang diserahterimakan.

23.8 PPHP melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi dokumen program/penganggaran, surat penetapan PPK, dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia, dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya, dan dokumen serah terima hasil pekerjaan.

23.9 Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan

ketidaksesuaian/kekurangan, PPHP melalui PA/KPA memerintahkan PPK untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administratif.

23.10 Hasil pemeriksaan administratif dituangkan dalam Berita Acara

23.11 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.

23.12 Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan

sebagian atau secara parsial yaitu : a. bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain;

dan

b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama

lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.

23.13 Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka cara pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan.



131

BB.4 Adendum

24. Perubahan Kontrak 24.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak.

24.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi :

a. perubahan pekerjaan;

b. perubahan Harga Kontrak;

c. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau;

d. perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi.

24.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, PPK dapat meminta pertimbangan dari Direksi Teknis dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

25. Perubahan Pekerjaan 25.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:

a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum

dalam Kontrak; b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/

pekerjaan;

c. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan;

dan/atau

d. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan. 25.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang

dimaksud pada pasal 25.1 namun ada perintah perubahan dari PPK, PPK bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi:

a. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan yang

tercantum dalam KAK/Kontrak; dan/atau b. perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.

25.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.

25.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.

25.5 Dalam hal perubahan pekerjaan mengakibatkan penambahan

personel maka perubahan tersebut harus mengikuti ketentuan dalam pasal 50.



132

25.6 Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 25.1 dan 25.2 mengakibatkan penambahan harga Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya anggaran

26. Perubahan Harga

26.1 Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh :

a. perubahan pekerjaan; dan/atau b. Peristiwa Kompensasi.

26.2 Setiap perubahan harga yang ditimbulkan oleh perubahan pekerjaan harus terlebih dahulu melalui pemeriksaan Direksi Teknis dan dilengkapi dengan data-data pendukung yang lengkap.

26.3 Perubahan harga diakibatkan penambahan/pengurangan pada Personel Inti hanya diberlakukan apabila perubahan pada personel tersebut diakibatkan oleh perubahan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak dan setelah disepakati para Pihak.

26.4 Ketentuan ganti rugi akibat peristiwa kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.

27. Perubahan Jadwal


27.1 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh :

a. perubahan pekerjaan; b. perpanjangan Masa Kontrak; dan/atau c. Peristiwa Kompensasi

27.2 Perpanjangan Masa Kontrak dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut :

a. perubahan pekerjaan; b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau c. Keadaan Kahar.

27.3 Masa Kontak dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada pasal 27.1 huruf a atau b.

27.4 PPK dapat menyetujui perpanjangan Masa Kontak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Kontrak.



133

27.5 PPK berdasarkan pertimbangan Direksi Teknis dan Panitia

Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama.

27.6 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau

perpanjangan Masa Kontrak dituangkan dalam Adendum Kontrak.

27.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian

pekerjaan akan melampaui Masa Kontrak maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Kontrak berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Direksi Teknis memperpanjang Masa Kontrak secara tertulis. Perpanjangan Masa Kontrak harus dilakukan melalui Adendum Kontrak

B.5 Keadaan Kahar

28. Keadaan Kahar 13.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada : bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrem, dan gangguan industri lainnya.

13.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang

disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

13.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, PPK atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti serta hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.

13.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa : a. Pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang

berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau

b. foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.

13.5 PPK meminta Direksi Teknis untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahar dan bukti sebagaimana dimaksud pada pasal 28.4.

13.6 Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cedera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada pasal 28.3. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian



134

pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.

13.7 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan. Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dapat bersifat :


b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

13.8 Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dilakukan secara

tertulis oleh PPK dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.

13.9 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa Kontrak dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan Masa Kontrak dapat melewati Tahun Anggaran.

13.10 Selama masa Keadaan Kahar, jika PPK memerintahkan

secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.

13.11 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan, para pihak menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

B.6. Penghentian dan Pemutusan Kontrak


Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 28.

30. Pemutusan Kontrak 30.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.

30.2 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang- kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah PPK/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/PPK.

30.3 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian



135

prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

31. Pemutusan Kontrak oleh PPK

31.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila :

a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau

pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh

Instansi yang berwenang;

b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN

dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang

berwenang;

c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;

d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;

e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali;

f. Penyedia lalai/cedera janji dalam melaksanakan

kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam

jangka waktu yang telah ditetapkan;

g. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu

menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan

kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender

sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk

menyelesaikan pekerjaan;

h. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan

sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa

berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat

menyelesaikan pekerjaan;

i. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan Direksi Teknis; atau

j. Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak bukan dikarenakan

pergantian nama Penyedia.

31.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Kontrak karena kesalahan Penyedia, maka :

a. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);

b. Penyedia membayar denda (apabila ada); dan



136

c. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

31.3 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 31.2 di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK.

31.4 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat.


oleh Penyedia

Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila :

a. setelah mendapatkan persetujuan PPK, Direksi Teknis

memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan

pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut

tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;

b. PPK tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

33. Berakhirnya Kontrak Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

34. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

34.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.

34.2 Apabila PPK mengakibatkan/akan mengakibatkan keterlambatan pekerjaan sesuai jadwal, maka Penyedia wajib menyadari atau seharusnya menyadari timbulnya keterlambatan tersebut.

34.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh

kesalahan atau kelalaian PPK, maka diberlakukan peristiwa Kompensasi.

35. Pemberian

Kesempatan

35.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

35.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum Kontrak yang didalamnya mengatur :

a. waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;

b. pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;



137

c. sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran

35.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan

pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak Tanggal Penyerahan Pekerjaan semula terlewati.

35.4 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

36. Peninggalan Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang

masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA


Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :

a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai

dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari

PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan

Kontrak;

c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;

d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan

sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang

telah ditetapkan dalam Kontrak;

e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat

dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja,

bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan

segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan

untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang

dirinci dalam Kontrak;

f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan

untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;

g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka

memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat

kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang



138

berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan

peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;

h. melaksanakan semua perintah Direksi Teknis yang sesuai dengan kewenangan Direksi Teknis dalam Kontrak ini;

i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK

38. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari PPK sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

39. Hak Kekayaan Intelektual

Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.

40. Penanggungan Risiko 40.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan :

a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda

Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan personel;

b. cedera tubuh, sakit atau kematian personel; dan

c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.

40.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal

Penyerahan Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

40.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak

membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini. 40.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan

yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.



139

41. Perlindungan Tenaga Kerja

41.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

41.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta Personelnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.

41.3 Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap

Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk Tenaga Kerja Konstruksi Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

41.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan

kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

42. Pemeliharaan Lingkungan

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

43. Asuransi 43.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan untuk barang yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan akibat kecelakaan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga.

43.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja.

43.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan

termasuk dalam Harga Kontrak.

44. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut :

a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dalam Lampiran SSKK;



140

b. menunjuk Personel Manajerial yang namanya tidak

tercantum dalam Lampiran A SSKK;

c. mengubah atau memutakhirkan Program Mutu; atau d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK

45. Laporan Hasil Pekerjaan

45.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan.

45.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.

45.3 Laporan dan dokumen dibuat dan diserahkan sesuai

ketentuan dalam KAK.

45.4 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Direksi Teknis, dan disetujui oleh PPK/ pihak PPK.

46. Kepemilikan

Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

47. Penyedia Lain

Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi kerja.

48. Pembayaran Denda Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cedera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

49. Jaminan 49.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau surety bond. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari PPK atau pihak yang diberi kuasa oleh PPK diterima.



141

49.2 Penerbit Jaminan selain Bank Umum harus telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

49.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan

Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut :

a. paket pekerjaan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh :

1) Bank Umum;

2) Perusahaan Asuransi;

3) Perusahaan Penjaminan; 4) lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha

di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; atau

5) Umum/Konsorsium Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship).

b. paket pekerjaan di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh : 1) Bank Umum; atau 2) Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium

Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship).

49.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka

pengambilan uang muka paling kurang sama dengan besarnya uang muka.

49.5 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

49.6 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak

tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan.

D. PERSONEL PENYEDIA DAN SUB PENYEDIA

50 Persyaratan Personel 50.1 Personel Inti yang diperkerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam Dokumen Penawaran dan dibuktikan dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak serta dituliskan dalam Lampiran SSKK.

50.2 Penggantian Personel Inti tidak boleh dilakukan kecuali atas

persetujuan tertulis PPK.



142

50.3 Penggantian Personel Inti dilakukan oleh Penyedia dengan

mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja Personel Inti yang diusulkan beserta alasan perubahan. Personel Inti pengganti yang diusulkan wajib memiliki kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel Inti yang digantikan, tanpa biaya tambahan apapun.

50.4 PPK dapat menilai dan menyetujui penggantian Personel Inti

menurut kualifikasi yang dibutuhkan. 50.5 Jika PPK menilai bahwa Personel Inti : a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan

baik;

b. berkelakuan tidak baik; atau

c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya

maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan

dengan biaya sendiri menjamin Personel Inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh PPK

50.6 Apabila ada penambahan Personel Inti akibat perubahan

pekerjaan maka penambahan tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PPK dan dituangkan dalam Lampiran SSKK.

50.7 Penambahan Personel Inti dilakukan oleh Penyedia dengan

mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja Personel Inti yang diusulkan beserta alasan penambahan.

51 Personel Inti 51.1 Nama Personel Inti, uraian pekerjaan, jadwal penugasan dan kualifikasi dilampirkan dalam Lampiran SSKK.

51.2 Personel Inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan

pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personel Inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

52 Personel Inti 52.1 Penyedia hanya boleh melakukan subkontrak sebagian

pekerjaan utama kepada Penyedia Spesialis. 52.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan

yang disubkontrakkan tersebut. 52.3 Subpenyedia dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan

pekerjaan.



143

52.4 Apabila Penyedia yang ditunjuk merupakan Penyedia Usaha Kecil, maka pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh Penyedia yang ditunjuk dan dilarang dialihkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain.

52.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan

Subpenyedia hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada) yang dituangkan dalam Lampiran SSKK.

52.6 Lampiran SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan

Subpenyedia) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari PPK dan dituangkan dalam adendum Kontrak.

52.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan Subpenyedia

diawasi oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia melaporkan secara periodik kepada PPK.

52.8 Apabila Penyedia melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada

pasal 52.4 atau 52.5 maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

E. HAK DAN KEWAJIBAN PPK

53 Hak dan Kewajiban PPK

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPK dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :

a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh

Penyedia;

b. menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan

pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;

c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan

pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.

d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum

dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang

dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan

pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan

f. menilai kinerja Penyedia.

54 Fasilitas PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

55 Peristiwa Kompensasi 55.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu :

a. PPK mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi

pelaksanaan pekerjaan;



144

b. Keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;

c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau

instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam

kontrak; e. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; f. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang

tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh PPK; atau

g. ketentuan lain dalam SSKK

55.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Kontrak.

55.3 Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata.

55.4 Perpanjangan Masa Kontrak hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

55.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Kontrak jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

56. Harga Kontrak 56.1 PPK membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak.

56.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi :

a. beban pajak;

b. keuntungan dan biaya overhead (biaya umum);

c. biaya pelaksanaan pekerjaan; dan

56.3 Untuk Kontrak Lumsum, pembayaran dilakukan berdasarkan Tahapan Pembayaran dan Kerangka Acuan Kerja yang tercantum di dalam Kontrak.

57. Pembayaran

57.1 Uang Muka

a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK untuk :

1) Mobilisasi; dan/atau



145

2) Pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.

b. Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari Harga Kontrak.

c. Untuk usaha non kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari Harga Kontrak.

d. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari Harga Kontrak.

e. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.

f. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya.

g. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf f, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima.

h. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).

57.2 Prestasi pekerjaan Pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan berdasarkan Tahapan

Pembayaran, keluaran/output pada KAK dan dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan :

a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan

kemajuan hasil pekerjaan;

b. tagihan yang disampaikan Penyedia dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sesuai dengan KAK yang telah mendapatkan persetujuan Direksi Teknis;;

c. pembayaran tidak memperhatikan rincian biaya;

d. pembayaran dilakukan dengan sistem termin sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam SSKK.

e. pembayaran harus memperhitungkan angsuran uang muka, denda (apabila ada),dan pajak;

f. untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada Subpenyedia dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Subpenyedia tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari PPK.



146

g. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani oleh PPK dan Penyedia; dan.

h. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);

57.3 Denda dan Ganti Rugi

a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain : denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak.

b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK maupun Penyedia karena terjadinya cedera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.

c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah: 1) 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak

yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau 2) 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak

(sebelum PPN); d. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi

yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia;

e. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan.

f. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam adendum kontrak.

g. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh PPK, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data- data.

58. Perhitungan Akhir 581. Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan

setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak.

70.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban

untuk menyerahkan kepada Direksi Teknis rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Direksi Teknis berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Direksi Teknis.



147

59. Penangguhan Pembayaran

59.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

59.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang

penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

59.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan

proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia. 59.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat

keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

G. PENYELESAIAN PERSE LISIHAN

60 Penyelesaian Perselisihan/Sengketa

60.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.

60.2 Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada

pasal 77.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka

penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam

Kontrak dapat dilakukan melalui, alternatif penyelesaian sengketa,

dewan sengketa (menggantikan mediasi/konsiliasi),

dan/atau arbitrase.

60.3 Penyelesaian perselisihan/sengketa yang dipilih ditetapkan dalam

SSKK.

61 Itikad Baik 78.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang

disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.

78.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur

tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila

selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka

diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan

tersebut.



148

SURAT PERJANJIAN

Jasa Tim Penilai Publik (Appraisal )Pengadaan Tanah Pembangunan **********

Di ************ Nomor : ……………………………………..

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di *********** pada hari ................. tanggal ............. bulan ............ tahun .................................. antara ..........................., selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama K/L/D, yang berkedudukan di ************* selanjutnya disebut “PPK” dan

...................................................., Jabatan Pimpinan, yang bertindak untuk dan atas nama KJPP ..................................................., yang berkedudukan di .........................................................., selanjutnya disebut ”Penyedia” MENGINGAT BAHWA: (a) PPK telah meminta penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultansi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-

Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini; (b) Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya

teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

(c) PPK dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang

menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili; (d) PPK dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini

masing-masing pihak: 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat; 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua

ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait. MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut: 1. “Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan

rincian biaya satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah sebesar Rp ................................. (.............................................).

2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang

tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini; 3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:

a) Adendum Surat Perjanjian (apabila ada); b) Bentuk Perjanjian, Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Syarat-Syarat Umum Kontrak; c) Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi; d) Surat Penawaran berikut Data Penawaran Biaya;

LKPP

JASA TIM PENILAI PUBLIK (APPRAISAL) PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN



149

e) Kerangka Acuan Kerja; f) Daftar kuantitas (apabila ada); g) Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja; h) Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, yaitu Surat Jaminan, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa,

dan Berita-Berita Acara Seleksi. 4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara

ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas.

5. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

a) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; b) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak

Penyedia; c) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada

Penyedia; d) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak Penyedia untuk kelancaran

pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; e) ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh

Penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, Penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi PPK

6. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

a) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;

b) berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

c) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK; d) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah

ditetapkan dalam Kontrak; e) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak

PPK; f) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam

Kontrak; g) Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan

membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan Penyedia; h) melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-

jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam Kontrak.

i) melaksanakan jasa konsultansi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada Penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat.

j) untuk biaya langsung non personil (Direct reimbursable cost/out of pocket expenses), Penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (trade commision), rabat (discount) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultansi.

k) Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, Penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultansi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan Kontrak.

l) Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan kegiatan yang merupakan tugas Penyedia.

m) tanggung jawab Penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban Penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.



150

n) Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban Penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan Penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya Kontrak.

o) Ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan PPK meliputi: i. memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar; ii. membuat subkontrak dengan pengaturan : (i) cara Seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan

harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) Penyedia bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya.

p) Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Penyedia dan menjadi hak milik PPK: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, desain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak dan source code yang disiapkan oleh Penyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya Kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut.

7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan ***********

[tanda tangan dan cap (jika salinan a ini untuk Penyedia

........................................................ NIP. 19661223 199603 1 002

KJPP .................................................

materai Rp 6.000,- )]

..................................................... Pimpinan



151


Jasa Tim Penilai Publik (Appraisal) Pengadaan Tanah Pembangunan *************

Nomor : ............................

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut :

1.1 Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).

1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.

1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

1.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

1.5 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

1.6 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

1.7 Penyedia adalah badan usaha yang menyediakan Jasa Konsultansi dan telah ditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja ULP.

1.8 Sub penyedia adalah badan usaha yang mengadakan perjanjian kerja sama dengan penyedia, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).

1.9 Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) adalah kerja sama usaha antar penyedia nasional maupun dengan penyedia asing yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. Kerja sama usaha tersebut dapat dinamakan konsorsium atau joint venture atau sebutan lainnya sepanjang tidak dimaksudkan untuk membentuk suatu badan hukum baru dan mengalihkan tanggung jawab masing-masing anggota kerja sama usaha kepada badan hukum tersebut.

1.10 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia.



152

1.11 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.


1.13 Hari adalah hari kalender.

1.14 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya hasil pekerjaan sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

1.15 Rincian Biaya Langsung Personil adalah remunerasi atau upah yang diterima oleh personil inti, yang telah memperhitungkan biaya umum (overhead), biaya sosial (social charge), keuntungan (profit), tunjangan penugasan, asuransi dan biaya–biaya kompensasi lainnya, dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, atau jam).

1.16 Rincian Biaya Langsung Non Personil adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan penyedia untuk pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya (at cost), yang meliputi antara lain biaya untuk pembelian ATK, sewa peralatan, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, biaya pencetakan laporan, biaya penyelenggaraan seminar/ workshop/lokakarya, dan lain-lain.

1.17 Jadwal Waktu Pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.

1.18 Personel Inti adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.

1.19 Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.

1.20 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatangan kontrak sampai dengan tanggal penyelesaian pekerjaan.

1.21 Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.



153

1.22 Tanggal Penyelesaian Pekerjaan adalah tanggal penyelesaian pekerjaan Jasa Konsultansi ini oleh penyedia yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.

1.23 KAK adalah Kerangka Acuan Kerja yang disusun oleh PPK untuk menjelaskan tujuan, lingkup jasa konsultansi serta keahlian yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak ini.

1.24 Penawaran Biaya adalah rincian yang memuat setiap komponen pekerjaan Jasa Konsultansi yang harus dilaksanakan oleh penyedia

1.25 Penawaran Teknis adalah data teknis yang memuat pendekatan teknis, metodologi, dan program kerja penyedia dalam pelaksanaan Jasa Konsultansi ini. Penawaran Teknis merupakan bagian dari penawaran penyedia.

1.26 SSKK adalah Syarat-Syarat Khusus Kontrak, berisikan ketentuan-ketentuan tambahan yang dapat mengubah atau menambah SSUK.

1.27 SSUK adalah Syarat-Syarat Umum Kontrak ini.

1.28 SPP adalah Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh PPK dan merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah.

1.29 Tenaga Ahli adalah bagian dari Personil dengan keahlian, kualifikasi, dan pengalaman di bidang tertentu.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, PERUBAHAN, DAN PEMUTUSAN KONTRAK

2. Jadwal Pelaksanaan

Pekerjaan 2.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para

Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.

2.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.

2.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK.

2.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal

karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan 3. Surat Perintah Mulai

Kerja (SPMK) 3.1 PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal

penanda-tanganan kontrak.

3.2 Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.



154

4. Program Mutu 15.3 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan

pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.

15.4 Program mutu disusun paling sedikit berisi: g. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; h. organisasi kerja penyedia; i. jadwal pelaksanaan pekerjaan; j. prosedur pelaksanaan pekerjaan; k. prosedur instruksi kerja; dan l. pelaksana kerja.

15.5 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan.

15.6 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.

15.7 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan PPK.

15.8 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.

5. Rapat Persiapan

Pelaksanaan Kontrak

5.1 PPK bersama penyedia dapat menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

5.2 Dalam rapat persiapan, PPK dapat mengikutsertakan Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung.

5.3 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak

adalah: a. program mutu;

Program mutu disusun oleh Penyedia, yang paling sedikit berisi: 1) informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; 2) organisasi kerja Penyedia; 3) jadwal penugasan tenaga ahli dan tenaga pendukung; 4) jadwal pelaksanaan pekerjaan; 5) prosedur pelaksanaan pekerjaan; 6) prosedur instruksi kerja; dan 7) rencana pelaksanaan pemeriksaan lapangan bersama.

b. Program mutu dapat direvisi sesuai kondisi lokasi pekerjaan (apabila diperlukan).

5.4 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

6. Mobilisasi Peralatan dan Personil

6.1 Penyedia melakukan mobilisasi setelah tanggal dimulainya pelaksanaan pekerjaan.



155

6.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu: a. mendatangkan tenaga ahli; b. mendatangkan tenaga pendukung; dan/atau c. menyiapkan peralatan pendukung;

6.3 Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan

kebutuhan.

7. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

7.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

7.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK].

8. Perintah Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini].

9. Akses ke Lokasi Kerja

Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya, dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.]

10. Pemeriksaan Bersama

10.1 Pemeriksaan Bersama a. Pada tahap awal pelaksanaan kontrak dan pelaksanaan pekerjaan, PPK atau pihak

lain yang ditunjuk oleh PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan bersama yang mencakup antara lain pemeriksaan kesesuaian personil dan/atau peralatan dengan persyaratan kontrak. Hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

b. Jika dalam pemeriksaan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi kontrak maka perubahan tersebut akan dituangkan dalam amandemen kontrak.

c. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personil dan/atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personil dan/atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama dengan memperhatikan Pasal tentang Personil Konsultan dan Subkonsultan.

10.2 Pemeriksaan Personil dan Peralatan

a. Pemeriksaan (inspeksi) personil dan peralatan harus dilaksanakan setelah personil dan peralatan tiba di lokasi pekerjaan serta dibuatkan Berita Acara Hasil Inspeksi/Pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK dan penyedia.

b. Dalam pemeriksaan personil dan peralatan, PPK dapat dibantu Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung.

c. Bila hasil inspeksi/pemeriksaan personil dan peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan, maka penyedia dapat melaksanakan pekerjaan dengan syarat personil dan peralatan yang belum memenuhi syarat harus diganti sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

d. Apabila dalam pemeriksaan personil dan peralatan mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka harus dituangkan dalam bentuk adendum Kontrak.



156

10.3 Pemeriksaan Lapangan a. Apabila diperlukan, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan

lapangan untuk melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lapangan. b. Untuk pemeriksaan lapangan, PPK dapat dibantu Tim Teknis dan/atau Tim

Pendukung. c. Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan

Lapangan yang ditandatangani oleh PPK dan penyedia. d. Apabila dalam pemeriksaan lapangan mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka

harus dituangkan dalam adendum Kontrak.


11.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

11.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.

11.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

11.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka 11.2 dan 11.3 ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.


12.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

12.2 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

13. Peringatan Dini 13.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin PPK/Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia.

13.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan PPK/Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.



157

B.2 Penyelesaian Kontrak 14. Serah Terima

Pekerjaan 14.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan

secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan. 14.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK meminta kepada PA/KPA untuk

menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Apabila memerlukan keahlian teknis khusus dapat dibantu oleh Tim/Tenaga Ahli untuk membantu tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

14.3 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan

yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.

14.4 PPK menerima pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

14.5 Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan oleh penyedia sesuai dengan ketentuan dalam

kontrak bukan akibat keadaan kahar atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikarenakan denda keterlambatan.

B.3 Adendum 15. Perubahan Kontrak

15.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.

15.2 Perubahan kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang meliputi: a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak

dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak; b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan lingkup

pekerjaan; dan/atau c. perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan perubahan jadwal

pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.

15.3 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

16. Perubahan Lingkup Pekerjaan

16.1 apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan Kerangka Acuan Kerja yang telah ditentukan dalam Kontrak, maka : a. PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara

lain: 1) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam

Kontrak; 2) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan; 3) mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;



158

4) melaksanakan pekerjaan tambah/kurang yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.

b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan tidak boleh melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari biaya yang tercantum dari nilai Kontrak awal.

c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan biaya dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.

d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.

e. Dalam hal penilaian perubahan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan d, PPK dapat dibantu oleh Tim Pendukung yaitu Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

17. Perubahan Jadwal


17.1 perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

a. pekerjaan tambah; b. perubahan ruang lingkup pekerjaan; c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK; d. masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau e. keadaan kahar.]

17.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.

17.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

17.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti

kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan. 17.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum Kontrak.

B.4 Keadaan Kahar

18. Keadaan Kahar 18.1 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

18.2 Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi: h. bencana alam; i. bencana non alam; j. bencana sosial; k. pemogokan; l. kebakaran; dan/atau m. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama

Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.

18.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan



159

pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

18.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh

perbuatan atau kelalaian para pihak.

18.5 Setelah pemberitahuan tertulis tentang terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak.

18.6 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.

18.7 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

18.8 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.

19. Bukan Cedera Janji 19.1 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam

Kontrak bukan merupakan cedera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:

c. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan

d. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

19.2 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

C. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

20. Jaminan Jaminan Uang Muka : 20.1 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka

dengan nilai 100% (seratus persen) dari besarnya uang muka.

20.2 Nilai jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pengembalian uang muka.



160

20.3 Masa berlakunya jaminan uang muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan

pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan.

20.4 Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi.

20.5 Bentuk surat jaminan Uang Muka: memuat nama dan alamat PPK, penyedia yang ditunjuk, dan hak penjamin, nama paket kontrak, nilai jaminan uang muka dalam angka dan huruf, kewajiban pihak-pihak penjamin untuk mencairkan Surat Jaminan Uang Muka selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat kepada PPK, masa berlaku jaminan uang muka dan tanda tangan penjamin.

21. Pembayaran 21.1 Uang Muka :

a. Uang Muka dapat diberikan kepada penyedia untuk: 1) mobilisasi alat dan tenaga kerja; 2) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan/atau 3) persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan pengadaan.

b. Ketentuan mengenai pemberian uang muka beserta besarannya ditetapkan dalam SSKK.

c. Penyedia dapat mengajukan permintaan pembayaran uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak.

d. PPK mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan tersebut setelah Jaminan Uang Muka diterima dari penyedia.

e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan(suretyship) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau lembaga yang berwenang;

f. Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100 % (seratus perseratus).

21.2 Prestasi pekerjaan

a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan : 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; 2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau

pembayaran secara sekaligus, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam SSKK.

3) Permintaan pembayaran kepada PPK untuk Kontrak yang menggunakan subkontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progres) pekerjaannya.

4) pembayaran bulanan/termin, dilakukan senilai pekerjaan yang telah diselesaikan.

21.3 Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.



161

21.4 PPK dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

21.5 Cara-cara dan tahapan pembayaran serta mata uang yang digunakan harus disesuaikan dengan ketentuan dalam SSKK.

22. Penangguhan

Pembayaran 22.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia

jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap laporan hasil pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

22.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

22.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.

22.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.

23. Harga 23.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan.

23.2 Harga kontrak telah memperhitungkan : biaya umum (overhead), biaya sosial (social charge), keuntungan (profit) maksimal 10 %, tunjangan penugasan, asuransi dan biaya–biaya kompensasi lainnya, yang dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu.

23.3 Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Rincian Biaya Personil dan Rincian Biaya Non Personil sesuai dengan Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya.

23.4 Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi ini dibiayai dari sumber pendanaan yang disebut

dalam SSKK.

24. Hari Kerja 24.1 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh PPK.

24.2 Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani.]

25. Perhitungan Akhir 25.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai

100% (seratus perseratus) dan berita acara penyerahan awal telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

25.2 [sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.]



162

26. Personil Konsultan dan Subkonsultan

26.1 Umum a. Personil inti yang dipekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman

yang ditawarkan dalam Dokumen Penawaran. b. Penggantian personil inti dan/atau peralatan (apabila ada) tidak boleh dilakukan

kecuali atas persetujuan tertulis PPK. c. Penggantian personil inti dan/atau peralatan dilakukan oleh penyedia dengan

mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja Personil Inti dan/atau spesifikasi Peralatan yang diusulkan beserta alasan perubahan.

d. PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil inti menurut kualifikasi yang dibutuhkan.

e. Jika PPK menilai bahwa Personil Inti: 1) tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik 2) berkelakuan tidak baik; atau 3) mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh PPK.

f. Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan, tanpa biaya tambahan apapun.

26.2 Personil Inti

a. nama personil dan uraian pekerjaan, kualifikasi minimum, perkiraan waktu pelaksanaan dilampirkan dalam Lampiran SSKK;

b. penyesuaian terhadap perkiraan waktu pekerjaan personil akan dibuat oleh penyedia melalui pemberitahuan secara tertulis kepada PPK;

c. jika terdapat pekerjaan tambah, maka perkiraan waktu pelaksanaan harus ditentukan secara tertulis oleh para pihak.

26.3 Persetujuan Personil Personil inti dan subkonsultan yang telah disetujui oleh PPK harus memberikan data dirinya dan surat keterangan tidak mengidap penyakit berbahaya/menular (medical certificate) serta terdaftar atau tertera dalam daftar personalia penyedia.

26.4 Waktu kerja dan lembur a. jam kerja dan waktu cuti untuk personil inti ditentukan dalam Lampiran SSKK; b. waktu kerja tenaga kerja asing yang dimobilisasi ke Indonesia dihitung sejak

kedatangannya di Indonesia sesuai dengan surat perintah mobilisasi; c. tenaga kerja tidak berhak untuk dibayar atas pekerjaan lembur atau sakit atau

liburan, karena perhitungan upah sudah mencakup hal tersebut.

27. Perubahan Personil 27.1 Perubahan personil dan peralatan yang diajukan oleh penyedia a. Penyedia dapat mengajukan penggantian personil dan/atau peralatan kepada PPK. b. Penyedia tidak dibenarkan melakukan penggantian personil dan/atau peralatan

tanpa persetujuan PPK. c. PPK meneliti permohonan perubahan personil dan/atau peralatan, dengan

ketentuan: 1) menyetujui permohonan perubahan personil dan/atau peralatan bila alasan

yang diajukan dianggap sesuai;



163

2) tidak mengurangi kualifikasi tenaga ahli yang ditawarkan, dan tidak menambah nilai kontrak. Untuk kontrak biaya satuan (time based), biaya langsung personil harus disesuaikan dengan gaji dasar tenaga ahli yang menggantikan.

3) menolak permohonan perubahan personil dan/atau peralatan bila alasan yang diajukan dianggap tidak sesuai.

d. untuk mengajukan permohonan penggantian personil, penyedia diwajibkan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil yang diusulkan dan disertai alasan penggantian personil yang bersangkutan.

e. Dalam rangka penilaian usulan penggantian personil dan/atau peralatan, PPK dapat dibantu Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

27.2 Penggantian personil penyedia atas perintah PPK

a. Personil dari penyedia yang dianggap tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik atau berkelakuan tidak baik, harus segera dilakukan perintah penggantian personil kepada penyedia dengan kualifikasi keahlian personil yang sama atau lebih tinggi.

b. Dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari sejak perintah penggantian personil, harus sudah menerima personil pengganti dari penyedia.

28. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

28.1 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka PPK dapat menghentikan Kontrak dan menangguhkan pemenuhan hak-hak penyedia atau menangguhkan pembayaran.

28.2 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK maka PPK dikenakan Ganti Rugi atau memberikan Kompensasi.

28.3 Penghentian Kontrak atau Ganti Rugi atau Kompensasi tidak dilakukan jika Tanggal

Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang. 28.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyerahan setiap

hasil kerja dan tanggal penyelesaian semua pekerjaan dengan penyerahan laporan akhir sebagaimana ditetapkan dalam SPMK.

29. Denda dan Ganti Rugi

29.1 Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia, sedangkan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK, karena terjadinya cedera janji/ wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak.

29.2 Besarnya denda kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah: 1/1000 (satu perseribu) dari biaya kontrak, apabila bagian pekerjaan belum diterima oleh

PPK.

29.3 Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam SSKK.

29.4 Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut : a. PPK memodifikasi atau mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pekerjaan

penyedia; b. keterlambatan penerbitan SPP;



164

c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;

d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak;

e. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak diketemukan kerusakan/ kegagalan/penyimpangan;

f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;; g. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga

sebelumnya dan disebabkan oleh PPK; h. kompensasi lain yang dirinci dalam syarat khusus kontrak.

29.5 jika kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan atau keterlambatan

penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

29.6 ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat peristiwa kompensasi.

29.7 perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat peristiwa kompensasi.

29.8 Dalam hal akibat adanya peristiwa kompensasi dan penyedia telah diberikan


29.9 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan waktu Penyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

29.10 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

29.11 Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur dalam SSKK.

30. Laporan Hasil Pekerjaan

30.1 Penyedia wajib menyerahkan laporan dan dokumen sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam SSKK. Atas penerimaan laporan dan dokumen tersebut dibuatkan tanda terima.

30.2 PPK bersama penyedia melakukan pembahasan dan penilaian terhadap laporan dan dokumen yang diserahkan oleh penyedia.

30.3 PPK dan penyedia membuat berita acara hasil pembahasan dan penilaian laporan.



165

30.4 Jika terdapat kekurangan-kekurangan maka penyedia harus memperbaiki dan menyelesaikan kekurangan-kekurangan sesuai yang diinstruksikan oleh PPK dan menyerahkan laporan hasil perbaikan kepada PPK.

30.5 PPK menerima kembali penyerahan laporan yang telah diperbaiki oleh penyedia (bila

ada), dan membuat berita acara serah terima laporan hasil perbaikan. 30.6 Laporan Akhir dibuat dalam bentuk cetakan (hardcopy) dan/atau file (softcopy). 30.7 Menyerahkan semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-

dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan kontrak ini dan menjadi hak milik PPK.

30.8 Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir masa kontrak berkewajiban

untuk menyerahkan semua dokumen tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. 30.9 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak

tersebut setelah mendapatkan persetujuan PPK. 30.10 Jika dikemudian hari penyedia dan pihak ketiga akan melakukan pengembangan

terhadap piranti lunak tersebut dan untuk itu diperlukan lisensi maka penyedia harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari PA. Untuk tujuan ini PA berhak untuk mendapatkan penggantian biaya atas pengembangan piranti lunak tersebut.

30.11 Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di

atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

B.5 Penghentian dan Pemutusan Kontrak 31. Penghentian

Kontrak 31.1 Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi

Keadaan Kahar.

31.2 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh PPK dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.

31.3 Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat: c. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau d. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/

diselesaikannya pekerjaan.

31.4 Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektivitas tahun anggaran.

31.5 Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai dan diterima PPK

32. Pemutusan Kontrak 29.5 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak Penyedia.

29.6 PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak;



166

29.7 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila PPK tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.

29.8 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah PPK/penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada penyedia/PPK


oleh PPK 33.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

PPK dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut: a. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas akhir

pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;

b. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

d. Penyedia lalai/cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

e. Penyedia tanpa persetujuan PPK/Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;

f. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK/Pengawas Pekerjaan;

g. Penyedia berada dalam keadaan pailit; h. penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses

Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau i. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran

persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

33.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:

a. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada);

b. Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila sebelumnya penyedia diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan);

c. penyedia membayar denda sebesar kerugian yang diderita PPK sebagaimana yang tercantum dalam SSKK; dan

d. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

33.3 PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.


oleh Penyedia 34.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Penyedia dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK



167

apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;

34.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, PPK membayar kepada penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

35. Pemutusan Kontrak akibat lainnya

Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

D. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA


36.1 Penyedia memiliki hak dan kewajiban: a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang

telah ditentukan dalam kontrak; b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak

PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak; c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK; d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan

pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; e. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan

pelaksanaan yang dilakukan PPK; f. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang

telah ditetapkan dalam kontrak; g. mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat

kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan penyedia;

h. melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak.

36.2 melaksanakan jasa konsultansi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK

secara tertulis akan memberitahukan kepada penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat.

36.3 penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha

(trade commision), rabat (discount) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultansi.

36.4 penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, penyedia dinyatakan tidak

berwenang untuk melaksanakan jasa konsultansi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan kontrak.

36.5 penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang

akan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia.



168

36.6 tanggungjawab penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban

penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. 36.7 pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban penyedia untuk merinci

setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya kontrak.

36.8 ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan PPK meliputi:

a. memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar; b. membuat subkontrak dengan pengaturan: (i) cara seleksi, waktu, dan kualifikasi

dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) Penyedia bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya.

36.9 ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh penyedia dan menjadi hak

milik PPK: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, desain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta software yang disiapkan oleh penyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut.

36.10 Kewenangan anggota penyedia adalah ketentuan yang mengatur mengenai apabila penyedia adalah sebuah joint venture yang beranggotakan lebih dari satu penyedia, anggota joint venture tersebut memberi kuasa kepada salah satu anggota joint venture untuk bertindak dan mewakili hak-hak dan kewajiban anggota penyedia lainnya terhadap PPK.

36.11 ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, Penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi PPK.

37. Penggunaan

Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak oleh pihak lain, misalnya Kerangka Acuan Kerja, gambar-gambar, pola, serta informasi lain yang berkaitan dengan kontrak tanpa ijin tertulis dari PPK.

38. Hak Atas Kekayaan

Intelektual Penyedia wajib membebaskan PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.

39. Layanan Tambahan Penyedia wajib menyediakan layanan tambahan lainnya seperti pembuatan maket/model dari hasil desain sesuai dengan lingkup pekerjaannya.

40. Penangguhan dan Risiko

40.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut



169

terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan Personil; b. cedera tubuh, sakit atau kematian Personil; c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak

ketiga;

40.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

40.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

40.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

41. [Perlindungan

Tenaga Kerja a. Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan

Personilnya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

b. Penyedia berkewajiban untuk memenuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut;

c. Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai;

d. Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.]

42. [Pemeliharaan

Lingkungan Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.]

43. Asuransi

43.1 Pihak penyedia mengasuransikan:

a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadi kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja-pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan kontrak atas segala risiko yaitu kecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;

b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya;

c. hal-hal lain yang ditentukan berkaitan dengan asuransi.

43.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.

44. [Penyedia Lain Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama dengan

penyedia yang lain (jika ada) dan pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika



170

dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja (apabila ada)].

45. Keselamatan Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja.

46. Pembayaran Denda Penyedia berkewajiban untuk membayarkan sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat

wanprestasi atau cedera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

E. HAK DAN KEWAJIBAN PPK

47. Hak dan Kewajiban PPK

PPK Memiliki hak dan kewajiban: a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia; b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang

dilakukan oleh pihak penyedia; c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah

ditetapkan kepada penyedia; d. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada); e. membayar uang muka (apabila diberikan); f. memberikan instruksi sesuai jadwal; g. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan PPK; dan h. mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA (apabila ada).

48. Fasilitas PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.


49.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut: 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia; 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai

jadwal yang dibutuhkan; 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal; 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian

tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan;

6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga

sebelumnya dan disebabkan oleh PPK; 8) ketentuan lain dalam SSKK.

49.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau

keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

49.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.



171

49.4 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan terjadi gangguan penyelesaian pekerjaan akibat peristiwa kompensasi;

49.5 Dalam hal akibat adanya peristiwa kompensasi dan penyedia telah diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan maka penyedia tidak berhak meminta ganti rugi.

49.6 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

49.7 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

50. Pelaksanaan

Kontrak Jika dalam pelaksanaan Kontrak ditemukan kesulitan yang menghambat pemenuhan tujuan Kontrak maka masing-masing Pihak berkewajiban untuk tetap berupaya bertindak wajar di antara mereka tanpa merugikan kepentingan satu sama lain. Jika Pihak yang satu menganggap pelaksanaan Kontrak tidak wajar dan adil maka kedua belah Pihak harus mengupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi situasi tersebut.

F. KEWAJARAN DAN ITIKAD BAIK

51. Itikad Baik 51.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

51.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Jika selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

51.3 Masing-masing Pihak dalam Kontrak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik

sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.

G. PENYELESAIAN PERSELISIHAN 52. Perdamaian 54.5 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara

damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi ini;

54.6 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi, atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

53. Lembaga Pemutus

Sengketa Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui perdamaian tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui: a. arbitrase, b. alternatif penyelesaian sengketa, atau c. pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



172


Kegiatan Pengadaan Tanah ******

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp 6.000,- )]

................................................... NIP. 19661223 199603 1 002

KJPP ....................................................

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk satuan kerja PPK maka rekatkan materai Rp 6.000,- )]

................................................ Pimpinan



173


Jasa Tim Penilai (Appraisal) Pengadaan Tanah Pembangunan ****************************************

Nomor : ..................................................................

B. Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PPK : ***************** Nama : ***************** Alamat : ***************** Telepon : ****************** Penyedia: : ******************* Nama : *************** Alamat : ******************** Telepon : ******************

C. Wakil Sah Para Pihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK : - Untuk Penyedia : - Pengawas Pekerjaan : - sebagai wakil sah PPK (apabila ada)

D. Tanggal Berlaku Kontrak

Kontrak mulai berlaku terhitung sejak: ............................. s/d ........................................

E. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan Jasa Konsultansi ini selama: 30 (tiga puluh) hari kalender

F. Jenis Kontrak Kontrak yang digunakan adalah kontrak Lumpsum :

G. Tindakan penyedia yang mensyaratkan persetujuan PPK

Tindakan lain oleh penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: -

H. Produk Dihasilkan Penyedia berkewajiban menghasilkan : 1. Laporan Hasil Pekerjaan

(Dokumen Sesuai Ketentuan Tentang Jasa Tim Penilai Publik) : 6 rangkap 2. Laporan Invoice : 6 rangkap

I. Serah Terima Ketentuan serah terima Laporan Akhir berlaku untuk penyerahan setiap hasil kerja Jasa

Konsultansi: YA

J. Pembatasan Penggunaan Dokumen

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan Jasa Konsultansi ini dengan pembatasan sebagai berikut: Harus mendapatkan ijin tertulis dari Kepala Perangkat Daerah



174

K. Peralatan, Material,

Personil dan Fasilitas

PPK akan memberikan peralatan/material/personil/fasilitas berupa : Data pemilik bidang tanah yang terkena dan peta bidang hasil pengukuran dan data lainya yang diperlukan

L. Sumber Dana Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi ini dibiayai dari Dana APBD ***** Tahun Anggaran **********

M. Pembayaran Uang Muka

1. Untuk pekerjaan Jasa Konsultansi ini tidak diberikan uang muka.

N. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: sekaligus.

O. Batas akhir waktu penerbitan SPP

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

P. Dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran

1. Dokumen utama yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : sesuai persyaratan pada perjanjian kontrak.

2. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi

pekerjaan: sesuai persyaratan pada perjanjian kontrak.

Q. Denda 1. Denda adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, sedangkan ganti rugi adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia karena terjadi cedera janji terhadap ketentuan yang tercantum dalam kontrak;

2. Dalam hal Penyedia tidak dapat melaksanakan penyerahan hasil pekerjaan, bukan karena alasan keadaan kahar, sehingga melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam kontrak ini, maka Penyedia dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak yang telah ditetapkan pada untuk setiap hari keterlambatan.

3. Denda tersebut akan diperhitungkan pada saat dilakukan pembayaran; 4. Denda akibat keterlambatan yang telah dikenakan kepada Penyedia tidak mengurangi

kewajiban Penyedia untuk menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Kontrak ini;

5. Apabila kepada Penyedia telah dikenakan denda keterlambatan maksimal tetapi pekerjaan belum juga dapat diselesaikannya, maka setelah diberikan teguran secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 5 (lima) hari kalender, dan dalam waktu 5 (lima) hari kalender sejak peringatan terakhir Penyedia tetap tidak mengindahkannya, akan diberlakukan ketentuan sebagai berikut: a. PPK berhak membatalkan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa ini secara sepihak, dan

Penyedia tidak dapat menuntut kepada PPK dalam bentuk apapun, baik melalui Pengadilan maupun di luar Pengadilan, dan segala kerugian yang timbul akibat pembatalan tersebut tetap menjadi tanggung jawab Penyedia, dan jaminan pelaksanaan serta jaminan uang muka dinyatakan menjadi milik Pemerintah Daerah *********untuk itu akan dicairkan dan disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Daerah*******

b. Penyedia tidak berhak menerima pembayaran untuk sisa pekerjaan yang belum diselesaikannya;



175

c. Apabila Penyedia menerima Uang Muka kerja, maka Jaminan Uang Muka akan dicairkan dimana sebagian atau keseluruhan pencairannya akan dipergunakan untuk menyelesaikan pekerjaan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

6. Apabila nyata-nyata Penyedia melakukan wanprestasi, maka akan dikenakan sanksi

pembatalan kontrak ini secara sepihak; 7. Apabila Penyedia mengalihkan/mensubkontrakkan seluruh pekerjaan berdasarkan

kontrak ini kepada pihak ketiga, maka PPK dapat membatalkan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa ini secara sepihak.

R. Kompensasi Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian peristiwa kompensasi adalah:

Tidak Ada

S. Sanksi Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi dilakukan pemutusan kontrak;

T. Penyelesaian Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa: “Layanan Penyelesaian Sengketa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ”

Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Tanah ******

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp 6.000,- )]

..................................................... NIP. 19661223 199603 1 002

KJPP ..................................................

tangan n kerja PPK maka rekatkan materai Rp 6.000,-

)]

........................................................ Pimpinan

LKPP

TIM PENYUSUN JASA KONSULTANSI : Rifda Arafah M. Muklis Isnaini Muhammad Nur Yahya Reni Warti. A Ruri Garina Subandi Yung Aulia Warastiti

J A S A L A I N N Y A



176

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan

Pengadaan Jasa Lainnya Biaya Makan dan minum Siswa Nomor : ____/____/____

Nomor : ____/____/____

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Kota Indah pada hari Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Mei tahun dua ribu Sembilan

belasantara: 1. …………….., selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama

………………………………., yang berkedudukan di …………………………., berdasarkan Surat Keputusan ……………………… Nomor …….. tanggal …………, selanjutnya disebut “Pejabat Penandatanganan Kontrak” dan

2. __________ [nama wakil Penyedia], __________ [jabatan wakil Penyedia], yang bertindak untuk dan

atas nama __________ [nama Badan Usaha], yang berkedudukan di __________ [alamat Penyedia], berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. ___ [No. Akta Pendirian/Anggaran Dasar] tanggal ____________ [tanggal penerbitan Akta Pendirian/Anggaran Dasar], selanjutnya disebut ”Penyedia”.


A. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.

B. Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor ________, tanggal ________bulan______tahun______, untuk

melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “Pengadaan Jasa Lainnya”.

C. Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan

kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.

D. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.

E. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:


2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1


Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum

dalam lampiran Kontrak ini.

LKPP

PENGADAAN JASA LAINNYA BIAYA MAKANAN DAN MINUM SISWA



177

Pasal 2 Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya terdiri atas:

1. Menyediakan Makan minum sebanyak 3 ( tiga ) kali makan sehari.

2. Pelaksanaan pekerjaan telah dimulai terhitung tanggal ____ selama ____ Hari kalender. 1. Pemberian Makan dan minum dimulai dari pagi hari mulai sejak jam ____ s/d ________, makan siang

: jam ____. s/d ____ dan makan malam : Jam ____ s/d ____.

2. Pelaksanaan pekerjaan jasa katering ini adalah selama ____ hari sesuai hari kalender dan sesuai jadwal

yang telah ditetapkan antara lain :

1. ____ = ____ Hari Kalender ( ____ s/d ____ )

2. ____ = ____ Hari Kalender ( ____ s/d ____ )

3. ____ = ____ Hari Kalender ( ____ s/d ____ )

4. ____ = ____ Hari Kalender ( ____ s/d ____ )

5. ____ = ____Hari Kalender ( ____ s/d ____ )

6. ____ = ____ Hari Kalender ( ____ s/d ____ )

7. ____ = ____ Hari Kalender ( ____ s/d ____ )

8. ____ = ____ Hari Kalender ( ____ s/d ____ )

Pasal 3 Jenis dan Nilai Kontrak

(1) Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak Harga Satuan .

(2) Nilai Kontrak sebesar (_______________ rupiah) tidak dikenakan PPN;

Pasal 4 Dokumen Kontrak

(1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini: a. adendum/perubahan Surat Perjanjian (apabila ada);

b. Kontrak; c. syarat-syarat khusus Kontrak;

d. syarat-syarat umum Kontrak;

e. Dokumen Penawaran; f. spesifikasi teknis;

g. gambar-gambar (apabila ada); h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan

i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.

(2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan

antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1)

di atas.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).



178

Pasal 6


Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya

pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan

SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani

Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi

dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain

dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama


(PPK)

…………………………..

…………………….. NIP. …………………………..

Untuk dan atas nama

Penyedia

__________

[tanda tangan dan cap

[nama lengkap]

[jabatan]

Catatan: − Kontrak dengan meterai Rp6000 pada bagian tanda tangan Pejabat Penandatangan Kontrak diserahkan untuk

Penyedia; dan

− Kontrak dengan meterai Rp6000 pada bagian tanda tangan Penyedia diserahkan untuk Pejabat Penandatangan Kontrak.



179


A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus

mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

1.1 Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan

dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha

untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian

Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.

1.3 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang

selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung

jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

1.4 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk

melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

1.5 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK

adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil

keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

1.6 Pejabat Penandatangan Kontrak adalah PA, KPA, atau PPK.

1.7 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengendali internal yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan

pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi

Pemerintah.

1.8 Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut

Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

1.9 Sub penyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja

dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan

sebagian pekerjaan (subkontrak).

1.10 Kemitraan adalah kerja sama usaha antar penyedia dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi/bentuk kerja sama lain yang masing-



180

masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.

1.11 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan

tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan

Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi

untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan

ekspor Indonesia.


kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia.

1.13 Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang

ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Penyelesaian masing-masing

pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana

fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.


1.15 Hari adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.

1.16 Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah

perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.

1.17 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung

menunjang terwujudnya dan berfungsinya hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

1.18 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen

Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

1.19 Metode pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja yang layak,

realistis dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh

pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis

berdasarkan sumber daya yang dimiliki Penyedia.

1.20 Personel inti adalah orang yang ditempatkan secara penuh sesuai

dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan

organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.

1.21 Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan,



181

terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.

1.22 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung

sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.

1.23 Tanggal mulai kerja adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang

sama dengan tanggal penandatangan SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

1.24 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima hasil

pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia.

1.25 Masa pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal

penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.

2. Penerapan SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Lainnya ini

tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam

Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.

3. Bahasa dan

Hukum

3.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa

Indonesia.


4. Perbuatan yang

dilarang dan

Sanksi

4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak

dilarang untuk:

a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan

tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;

dan/atau b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen

dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan

dan pelaksanaan Kontrak ini.

4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan) dan sub penyedianya (jika ada) tidak akan

melakukan tindakan yang dilarang pada klausul 4.1.

4.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak

terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:

a. Pemutusan Kontrak; b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana




182

c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan; dan

d. Dikenakan Sanksi Daftar Hitam.



4.5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

5. Korespondensi

Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan, dan/atau korespondensi

lainnya harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah

disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, e-mail, dan/atau faksimili sebagaimana tercantum dalam SSKK.


Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat

berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK.

Khusus untuk Penyedia perorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.

7. Perpajakan Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan personel yang bersangkutan

berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan

Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.

8. Pengalihan dan/atau

Subkontrak


8.2 Penyedia dapat bekerja sama dengan pelaku usaha lain antara lain

dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.

8.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan

dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.

8.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila

pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pemilihan dan dalam Kontrak diizinkan untuk disubkontrakan.

8.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah

mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak.

Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

8.6 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi

sebagaimana diatur dalam SSKK.



183

9. Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak

menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian

hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan

ditandatangani oleh Para Pihak atau Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

10. Penyedia

Mandiri

Penyedia berdasarkan kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap

personel dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel dan subpenyedianya.

11. Kemitraan Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian Kemitraan untuk bertindak untuk dan atas nama Kemitraan

dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak.

B. PELAKSANAAN KONTRAK

12. Jangka Waktu Pelaksanaan

Pekerjaan


12.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan

dalam SSKK.

13. Penyerahan Lokasi Kerja

(apabila

diperlukan)

13.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Sebelum

penyerahan lokasi kerja, dilakukan pemeriksaan lapangan bersama

yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Kerja.

13.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut

harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

13.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja

maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi

kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi serta dibuat Berita Acara.

13.4 Penyerahan lokasi kerja dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Lokasi Kerja yang ditandatangani oleh para pihak.

14. Surat Perintah

Mulai Kerja

(SPMK)

14.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPMK selambat-

lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan

Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku.

14.2 Tanggal penandatanganan SPMK oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.

15. Program Mutu 15.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat

persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh Pejabat




184

15.2 Program mutu disusun oleh Penyedia paling sedikit berisi: a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;

b. organisasi kerja Penyedia; c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;

d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;

e. prosedur instruksi kerja; dan/atau f. pelaksana kerja.


15.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika

terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.

15.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan

kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan

persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak.

15.6 Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap program mutu

tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.

16. Rapat Persiapan Pelaksanaan

Kontrak

16.1 Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan menyelenggarakan rapat

persiapan pelaksanaan Kontrak.


pelaksanaan Kontrak meliputi:

a. reviu kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab dari

kedua belah pihak;

b. pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan kontrak;

c. reviu rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan;

d. diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan pekerjaan;

e. Tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaporan yang

disesuaikan dengan kondisi pekerjaan;

f. melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan; dan

g. melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak selama pelaksanaan pekerjaan.

16.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh

seluruh peserta rapat.

17. Pengawasan/ Pengendalian

Pelaksanaan

Pekerjaan

17.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak jika dipandang perlu dapat mengangkat

Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknisyang berasal dari personelPejabat

Penandatangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.



185

17.2 Tim Teknis berasal dari unit kerja instansi yang terkait dan/atau tenaga profesional.

17.3 Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan

pekerjaan.

17.4 Tim Teknis berkewajiban untuk membahas dan menilai pelaksanaan

pekerjaan.

17.5 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak.

Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat


17.6 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas

Pekerjaan dalam Kontrak ini dan saran atau rekomendasi dari Tim

Teknis.

18. Persetujuan Pengawas

Pekerjaan (Apabila

diperlukan)

18.1 Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan hasil pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan

persetujuan Pengawas Pekerjaan.

18.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu

adanya hasil pekerjaan sementara maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan hasil pekerjaan

sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, Penyedia

bertanggung jawab secara penuh atas rancangan hasil pekerjaan

sementara.

19. Akses ke Lokasi Kerja

Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat Penandatangan Kontrak, Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak, Tim Teknis, dan/atau

Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini

sedang atau akan dilaksanakan.

20. Mobilisasi peralatan dan

personel (Apabila

diperlukan)

20.1 Mobilisasi paling lambat dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan dalam SSKK.

20.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:

a. mendatangkan bahan/material dan peralatan terkait yang

diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung

laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau c. mendatangkan personel.

20.3 Mobilisasi bahan/material, peralatan dan personel dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

21. Pemeriksaan

Bersama

21.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, para pihak

bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi



186

pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran.

21.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, Pejabat Penandatangan Kontrak

dapat dibantu Tim Teknis.

21.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila

dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

21.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personel dan/atau

peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka

Penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personel dan/atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti

dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

22. Pemeriksaan

dan/atau Pengujian

22.1 Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk melakukan

pemeriksaan dan/atau pengujian atas hasil pekerjaan untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang

telah ditentukan dalam Kontrak.

22.2 Pemeriksaan dan/atau pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau

diwakilkan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam SSKK.

22.3 Pemeriksaan dan/atau Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur

dalam SSKK.

22.4 Biaya pemeriksaan dan/atau pengujian telah termasuk pada nilai

Kontrak.

22.5 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

dan/atau pihak lain yang terkait. Penyedia berkewajiban untuk

memberikan akses kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan/atau

pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang

terkait merupakan tanggungan Pejabat Penandatangan Kontrak.

22.6 Jika hasil pemeriksaan dan/atau pengujian tidak sesuai dengan jenis

dan mutu hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk menolak hasil pekerjaan

tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti hasil pekerjaan tersebut.

22.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian yang terpisah dari serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak

dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau

pihak lain yang terkait dan Penyedia.



187

23. Waktu Penyelesaian

Pekerjaan

23.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal

penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 12.2.

23.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat

Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka penyedia dikenakan denda

keterlambatan.

23.3 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.


Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

a. Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;

b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;

c. Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah

dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan;

d. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi, dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;

e. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;

f. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau


25. Perpanjangan

Waktu

25.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan

akan melampaui tanggal Penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal Penyelesaian berdasarkan data

penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan/Tim Teknis (apabila ada) dalam

memutuskan perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan.

25.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian

pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

25.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika

berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan

penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.

25.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan

pemberitahuan dini dalam mengantisipasi/mengatasi dampak

Kompensasi.

25.5 Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat dalam

jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Penyedia meminta perpanjangan.



188


26. Pemberian

Kesempatan

26.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa

pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan

Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan

kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

26.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 26.1, dimuat dalam

adendum/perubahan Kontrak yang didalamnya mengatur waktu

penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.

26.3 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk

menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.


27. Serah Terima

Pekerjaan

27.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia

mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat

Penandatangan Kontrak untuk serah terima hasil pekerjaan.

27.2 Serah terima hasil pekerjaan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

27.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat

dibantu oleh Pengawas Pekerjaan dan/atau Tim Teknis.

27.4 Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan menilai kesesuaian pekerjaan yang diserahterimakan yang tercantum dalam Kontrak.

27.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran ruang lingkup, spesifikasi, dan/atau hasil pekerjaan dan

membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.

27.6 Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima pekerjaan

jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.

27.7 Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST)

yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.

27.8 Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima

barang maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki,

mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.

27.9 Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian khusus

maka sebelum pelaksanaan serah terima pekerjaan Penyedia



189

berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.

27.10 Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah

seluruh hasil pekerjaan yang diserahterimakan sesuai dengan

Kontrak.

27.11 Jika hasil pekerjaan yang diserahterimakan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau

bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

28. Jaminan bebas Cacat Mutu/

Garansi

28.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, hasil pekerjaan

tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara

kerja.

28.2 Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku sampai dengan yang

tertera dalam spesifikasi.

28.3 Pejabat Penandatangan Kontrak menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut

selama masa layanan purnajual.

28.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan

Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan dalam jangka waktu yang

ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

28.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi

hasil pekerjaan akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak akan menghitung

biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatangan Kontrak

secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak akan melakukan perbaikan, penggantian,

dan/atau melengkapi hasil pekerjaan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau

melengkapi hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. Biaya

tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dari

nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.

28.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai dalam memperbaiki cacat mutu dikenakan sanksi Daftar Hitam.

29. Pedoman Pengoperasian

dan Perawatan

29.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada Pejabat Penandatangan Kontrak tentang pedoman pengoperasian dan

perawatan sebelum serah terima hasil pekerjaan.

29.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menahan

pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak.



190


30. Perubahan

Kontrak

30.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan Kontrak.


terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan

dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:

a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam

Kontrak;

b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;

c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan;

dan/atau

d. mengubah jadwal pelaksanaan.

30.3 Selain adendum/perubahan Kontrak yang diatur pada klausul 30.2, adendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang

disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian Pejabat Penandatangan Kontrak, perubahan rekening Penyedia, dan

sebagainya.

30.4 Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai

Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.

30.5 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan

dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada

ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.


30.7 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

a. peristiwa kompensasi; dan/atau b. Keadaan Kahar.

30.8 Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya

pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan Kahar.

30.9 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan

dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa

kompensasi.



191

30.10 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian

terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.

30.11 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan pengawas

pekerjaan atau tim teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.

30.12 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan

dalam adendum/perubahan Kontrak.

31. Keadaan Kahar

31.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu

keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan

dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

31.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:

a. Bencana alam;

b. Bencana non alam;

c. Bencana sosial;

d. Pemogokan;

e. Kebakaran;

f. Kondisi cuaca ekstrem; dan/atau

g. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui

keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.

31.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 14 (empat

belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.

31.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.

31.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan

sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:

a. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah

dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan audit.

b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatangan

Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak

untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai

dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam

adendum/perubahan Kontrak.

31.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang

ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cedera janji atau



192

wanprestasi, jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh keadaan kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:

a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk

memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan

b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya

dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan

menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang

menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.


31.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan

penghentian pekerjaan.

31.9 Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dapat bersifat:


b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan

dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan.

31.10 Penghentian pekerjaan akibat Keadaan Kahar tetap mempertimbangkan efektivitas pekerjaan dan tahun anggaran.





33.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia.

33.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai

ketentuan dalam kontrak.

33.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Pejabat

Penandatangan Kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.

33.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas)

hari setelah Pejabat Penandatangan Kontrak/Penyedia menyampaikan

pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak.



193

34. Pemutusan Kontrak oleh

Pejabat Penandatangan

Kontrak

34.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat

memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau

pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;

b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;

c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;

d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan Kontrak;

e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;

f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan

Pelaksanaan; g. Penyedia lalai/cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya

dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan selama

jangka waktu yang diatur dalam klausul 26.3 SSKK, Penyedia

Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama

jangka waktu yang diatur dalam klausul 26.3, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau

j. Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang

ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas

pekerjaan (apabila ada).

34.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada

klausul 34.1, maka: a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;

b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan

c. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

34.3 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai

dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya

pemutusan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan

kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik



Penyedia

35.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui

pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila:



194

a. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan

pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; atau

b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah

pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam

SSKK.

35.2 Dalam hal pemutusan Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang

telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan

tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta

Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat


36. Berakhirnya

Kontrak

36.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan

kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

36.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 36.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya

dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

37. Peninggalan Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang

masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat

Penandatangan Kontrak tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali

semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak.


38. Hak dan Kewajiban


Kontrak

38.1 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak: a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh

Penyedia; b. meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak

mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;

c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.

d. mengenakan sanksi kepada Penyedia; e. memberikan instruksi;

f. mengusulkan pengenaan sanksi daftar hitam;

g. menyetujui adendum/perubahan kontrak; h. menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan

jaminan pemeliharaan (apabila ada); dan/atau i. menilai kinerja Penyedia.

38.2 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban:

a. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam

kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia;



195

b. membayar uang muka (Apabila dipersyaratkan); c. membayar penyesuaian harga;

d. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak; dan

e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau


G. PENYEDIA


Penyedia

39.1 Penyedia mempunyai hak: a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai

dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; dan b. memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk

kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak.


a. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;

b. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat

dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam Kontrak; d. memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan

pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak; e. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat

penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan

gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan


40. Tanggung Jawab Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan

menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat

pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan.

41. Penggunaan

Dokumen Kontrak dan

Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan

dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-

gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak.

42. Hak Atas

Kekayaan Intelektual

Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak

dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.

43. Penanggungan

dan Risiko

43.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan

menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab,

kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan

hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali



196

kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan

dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah

terima:

a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel;

b. cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit

atau kematian pihak lain.

43.2 Terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal

penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan, bahan dan perlengkapan merupakan

risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.

43.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

43.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang

menyatu dengan hasil pekerjaan yang terjadi sejak tanggal SPMK diterbitkan sampai batas akhir Masa Pemeliharaan (apabila ada)

sebagaimana di atur dalam SSKK harus diperbaiki, diganti, dan/atau

dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian

Penyedia.

44. Perlindungan

Tenaga Kerja (apabila

diperlukan)

44.1 Penyedia dan SubPenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk

mengikutsertakan personelnya pada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam


44.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan

Personelnya untuk mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.

44.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada

setiap personelnya (termasuk personel SubPenyedia, jika ada), perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

44.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia melaporkan kepada

Pejabat Penandatangan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24

(dua puluh empat) jam setelah kejadian.

45. Pemeliharaan

Lingkungan

Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai untuk

melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak lain dan harta bendanya

sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.



197

46. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga

46.1 Apabila dipersyaratkan dalam SSKK, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan

untuk: a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi

terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja

untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak

dapat diduga; dan b. pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.

46.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan

termasuk dalam nilai Kontrak.

47. Tindakan

Penyedia yang mensyaratkan

Persetujuan


Kontrak

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis

Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; dan/atau

b. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

48. Kerjasama Penyedia dengan

Usaha Kecil

sebagai SubPenyedia

48.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.

48.2 Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan oleh Penyedia kepada usaha kecil sebagai SubPenyedia diatur di dalam SSKK.

48.3 Dalam kerjasama di atas, Penyedia bertanggung jawab penuh atas

keseluruhan pekerjaan tersebut.

48.4 Penyedia membuat laporan mengenai pelaksanaan subkontrak.

49. Penggunaan

lokasi kerja

(apabila ada)

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja

bersama-sama dengan Penyedia lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang

berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia yang lain

di lokasi kerja.

50. Keselamatan

Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja (apabila ada).

51. Sanksi Finansial 51.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda

keterlambatan atau pencairan jaminan.

51.2 Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan tidak dapat dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan

berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi

ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.



198

51.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong

pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

51.4 Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan, pencairan jaminan pemeliharaan, pelunasan uang muka atau pencairan jaminan uang

muka (apabila diberikan uang muka) bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa

pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.

52. Jaminan

52.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatangan

Kontrak sebelum penandatanganan Kontrak.

52.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan serah terima

pekerjaan.

52.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan

selesai 100% (seratus persen).

52.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila Penyedia menerima uang muka dan diserahkan

sebelum pengambilan Uang Muka.

52.5 Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang muka yang

diterima oleh Penyedia.

52.6 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai

dengan sisa uang muka yang diterima.

52.7 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian Uang Muka sampai dengan tanggal serah

terima hasil pekerjaan.

52.8 Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan-jaminan

tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.

53. Laporan Hasil

Pekerjaan

53.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk

menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan

guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

53.2 Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan

realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.

53.3 Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan pemeriksaan

dilakukan oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.



199


54.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak

ini sepenuhnya merupakan milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

54.2 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta

daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat pada saat serah terima pekerjaan atau waktu pemutusan

Kontrak.

54.3 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan diatur dalam SSKK.

55. Personel dan/atau

Peralatan


55.2 Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan

tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak.

55.3 Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan

permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatangan Kontrak beserta alasan penggantian.

55.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menilai dan menyetujui

penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang

dibutuhkan.

55.5 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel:

a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;

b. berkelakuan tidak baik; atau c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.

55.6 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka penyedia

berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang

setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh


55.7 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.


56. Nilai Kontrak

56.1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar nilai kontrak atau

berdasarkan hasil perhitungan akhir.

56.2 Untuk Kontrak Harga Satuan atau item pekerjaan dengan harga satuan

pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, rincian nilai

kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.



200

57. Pembayaran

57.1 Uang muka

a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK untuk:

1) Mobilisasi barang/bahan/material/ peralatan dan tenaga kerja;

2) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/bahan/material/ peralatan; dan/atau

3) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan

pelaksanaan pekerjaan. b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah

Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diberikan;

c. dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menyediakan uang

muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat

Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan

rencana pengembaliannya; d. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan

penjaminan, Perusahaan Asuransi atau lembaga keuangan

khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang memiliki

izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) ditetapkan oleh

lembaga yang berwenang; e. pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan

diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan

yang diatur dalam kontrak dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

57.2 Prestasi pekerjaan a. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin

atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.

b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan

ketentuan: 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan

kemajuan hasil pekerjaan; 2) pengecualian untuk:

a) Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dibayar

terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima; b) pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang

menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan yang telah berada di lokasi

pekerjaan dan dicantumkan dalam kontrak namun belum terpasang; atau

c) pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100%

(seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan



201

pembayaran dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran.

pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang;

3) pembayaran dipotong angsuran uang muka, denda

(apabila ada) dan pajak; dan 4) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan

pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.

c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara

serah terima hasil pekerjaan dan bilamana dipersyaratkan

dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba. d. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang

berlaku di bidang perdagangan.


Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan;

a. Ganti Rugi Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan yang tidak bisa

dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang

kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit.

Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana diatur dalam SSKK

b. Denda keterlambatan

besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan

penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam SSKK.

58. Perhitungan

Akhir

58.1 Untuk Kontrak Harga Satuan atau item pekerjaan dengan harga

satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan,

perhitungan akhir nilai pekerjaan berdasarkan volume pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) dan dituangkan dalam

Adendum Kontrak (apabila ada)

58.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah

Terima telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

59. Penangguhan

Pembayaran

59.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran

setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibannya.

59.2 Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai

alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.


kegagalan atau kelalaian Penyedia.



202

59.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak,

penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda

kepada Penyedia.

60. Penyesuaian

Harga

60.1 Pemberlakuan Penyesuaian harga pada Kontrak sebagaimana diatur

di dalam SSKK.

60.2 Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau item pekerjaan dengan

harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan.

60.3 Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.

60.4 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata

pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung

(overhead cost), dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran.

60.5 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal

pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/Adendum Kontrak.

60.6 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal

dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.

60.7 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat

adanya Adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai

bulan ke-13 (tiga belas) sejak Adendum Kontrak tersebut ditandatangani.

60.8 Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat

disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks harga terendah

antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.

60.9 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

𝐻𝑛 = 𝐻0 (𝑎 + 𝑏. 𝐵𝑛𝐵0 + 𝑐. 𝐶𝑛𝐶0 + 𝑑. 𝐷𝑛𝐷0 + ⋯ )

Hn = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan

H0 = Harga Satuan pada saat harga penawaran;

a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;

Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka

a = 0,15.



203

b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb.;

Penjumlahana+b+c+d+....dst. adalah 1,00. B0, C0, D0 = Indeks harga komponen pada bulan penyampaian

penawaran.

Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan.

60.10 Koefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien yang digunakan

dalam analisis harga satuan penawaran.

60.11 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.

60.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS,


60.13 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut: 𝑃𝑛 = (𝐻𝑛1 𝑥 𝑉1) + (𝐻𝑛2 𝑥 𝑉2) + (𝐻𝑛3 𝑥 𝑉3) + ⋯

Pn = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;

Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah

dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;

V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

60.14 Hasil perhitungan Penyesuaian Harga dituangkan dalam Adendum Kontrak setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

I. PENGAWASAN MUTU

61. Pengawasan dan Pemeriksaan

Pejabat Penandatangan Kontrak berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh

Penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan

pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

62. Penilaian Pekerjaan

Sementara oleh Pejabat

Penandatangan

Kontrak

63.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh

Penyedia.

63.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan

kemajuan pekerjaan.

63. Cacat Mutu Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara

tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan

Kontrak atau unsur pengawas memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang

dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas



204

(apabila ada) mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

64. Pengujian Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada)

memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang

tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan apabila hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka Penyedia berkewajiban untuk

menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

65. Perbaikan Cacat

Mutu

65.1 Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada)

menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera

setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa

Pemeliharaan.

65.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia

berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

65.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu

yang ditentukan maka: a. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutus kontrak

secara sepihak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana

pada klausul 35.2; atau b. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk secara

langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut.

Penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian

biaya/klaim dari Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan

tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas

tagihan Penyedia yang jatuh tempo (apabila ada) atau biaya

penggantian diperhitungkan sebagai hutang penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo.

65.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat mengenakan Denda

Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.


66. Itikad Baik

66.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bertindak berdasarkan

asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat

dalam kontrak.

66.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan

masing-masing pihak.

66.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka

diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.



205

66.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain,

dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.

67. Penyelesaian Perselisihan

67.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang

timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah

dan damai.

67.2 Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah

dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

67.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian

sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri.

67.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bersama-sama memilih

dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.

Untuk dan atas nama


(PPK)

…………………….. ………………….

NIP. …………………………

Untuk dan atas nama

Penyedia

__________


[nama lengkap]

[jabatan]



206


5. Korespondensi

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak: “……………………………………………………..” Nama : ……………………….

NIP. …………………… Alamat : ………………………………

Telepon : _____________ Website : ____________________

Faksimili : ____________________

e-mail : ____________________

Penyedia: Nama :____________________

Alamat :____________________ Telepon :____________________

Website :____________________

Faksimili :____________________ e-mail :____________________

6. Wakil Sah Para

Pihak

6. Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak : _______________

Untuk Penyedia: __________

Pengawas Pekerjaan : …………………. selaku PPTK sebagai wakil sah Pejabat Penandatangan Kontrak (apabila ada)

12. Jangka Waktu


12.2 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama:

____ (____) (hari kalender), atau Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal SPMK diterbitkan

sampai dengan Tanggal ____ (242 HK)

20. Mobilisasi

peralatan dan personel (Apabila

diperlukan )

20.1 Mobilisasi paling lambat dilaksanakan 1 (satu) hari kalender

sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.

22. Pemeriksaan

dan/atau Pengujian

22.2 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan oleh Pejabat

Pembuat Komitmen

22.3 Pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan meliputi: Mutu makanan dan minuman



207


Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila terlambat pelaksanaan kontrak atau SPMK

25. Perpanjangan

Waktu

25.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan

Pengawas Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya

perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Penyedia meminta perpanjangan.

26 . Pemberian

Kesempatan

26.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan

pekerjaan sampai dengan ____ [____ hari kalender] sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.


27.2 Serah terima dilakukan pada: ……………………….



Kontrak

34.1 Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama 14 hari kalender sejak SPMK

35. Pemutusan

Kontrak oleh Penyedia

35.1.a Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan

pekerjaan paling lama 3 [tiga) hari kalender]

35.1.b Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama 3 [tiga) hari kalender.



Kontrak

38.2.e Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa: Akses jalan dan air minum serta lokasi dapur tempat

katering.

43. Penanggungan

dan Risiko

43.4 ____ hari kalender.

46. Asuransi Khusus

dan Pihak Ketiga

46.1

Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pekerja,

barang atau peralatan yang berisiko tinggi terjadinya

kecelakaan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan [Ya/Tidak]: Iya. Khususnya untuk BPJS Tenaga Kerja

Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pihak lain

sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya terkait dengan

pelaksanaan pekerjaan [Ya/Tidak]: Tidak

47. Tindakan Penyedia yang

mensyaratkan

Persetujuan Pejabat

Penandatangan Kontrak

47.b Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan

Kontrak antara lain:

- Perubahan Menu makan dan minum dari pilihan menu. - Mobilisasi peralatan dan tenaga kerja Katering

- Penggunaan fasilitas bangunan untuk kepentingan katering.



208


54.3 Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai

berikut: _hanya untuk kepentingan pada pekerjaan ini.

57. Pembayaran 57.1.a Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya ini dapat diberikan uang

muka iya[Ya/Tidak]

57.1.b [jika ”YA”] Uang muka diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai

Kontrak.

57.2.a Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:

Termin.

[Untuk pembayaran dilakukan secara termin, maka dilakukan

dengan ketentuan: Termin ke-1: sebesar 35 % dari nilai Kontrak untuk

penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa pemberian makan dan minum bagi 150 orang siswa bulan ____, ____,

dan ____ (selama 92 hari kalender). Termin ke-2: sebesar 35 % dari nilai Kontrak untuk

penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa pemberian

makan dan minum bagi 150 orang siswa bulan ____, ____ dan ____ (selama 92 hari kalender).

Termin ke-3: sebesar 30 % dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa pemberian

makan dan minum bagi 150 orang siswa bulan ____ dan ____

(selama 58 hari kalender).

57.3.b Denda Keterlambatan Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya

denda keterlambatan adalah: sesuai poin 1 (satu) berikut.

1) 1‰ (satu permil) per hari dari harga Bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau

2) 1‰ (satu permil) per hari dari harga kontrak]

Apabila dikenakan denda keterlambatan dari bagian kontrak maka bagian pekerjaan dimaksud adalah: sisa bagian

pekerjaan yang belum diselesaikan dari 242 HK

60. Penyesuaian

Harga

60.1 Kontrak diberlakukan penyesuaian harga: _tidak[Ya/Tidak]



209

67. Penyelesaian Perselisihan

67.4 Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan

dilakukan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa LKPP.

Untuk dan atas nama


(PPK)

…………………………

…………………… NIP. …………………………….

Untuk dan atas nama Penyedia

__________


[nama lengkap]

[jabatan]



210

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Pengadaan makan dan minum Peserta dan Panitia Latsar Prajabatan CPNS

Gol II dan Gol III Tahun Anggaran …..

Nomor: _______/……-SP/TP/PPK-BKD/…. SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di ……. pada hari …. tanggal …. bulan …. tahun ….antara: 1. ………., selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas

nama ……., yang berkedudukan di Jl. ……., berdasarkan Surat Keputusan …………. Nomor _______/…../BKD-S/I/…., selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak” dan

2. ……….., Direktur…., yang bertindak untuk dan atas nama . …., yang berkedudukan di Jl. ……., berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No....... tangga[, …. selanjutnya disebut ”Penyedia”.


(a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.

(b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor _______/……-SPPBJ/TP/PPK-BKD/…., tanggal ….bulan tahun…, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “Pengadaan Jasa Lainnya”.

(c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.

(d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontra kini, dan mengikat pihak yang diwakili.

(e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak: 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat; 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan

mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

LKPP

PENGADAAN MAKAN DAN MINUM PESERTA DAN PANITIA LATSAR PRAJABATAN CPNS GOL II DAN GOL III



211

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya terdiri atas:

1. Penyediaan Makan dan minum Peserta dan Panitia Latsar Prajabatan CPNS golongan II dan golongan III Tahun Anggaran ……

Pasal 3


(1) Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak Lumsum.

(2) Nilai Kontrak termasuk Pajak-pajak sesuai perundang-undangan yang berlaku adalah sebesar Rp………..,- (.......Rupiah)

4

Dokumen Kontrak (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan

dari Kontrak ini: a. Adendum/perubahan Surat Perjanjian (apabila ada); b. Kontrak; c. Syarat-syarat khusus Kontrak; d. Syarat-syarat umum Kontrak; e. Dokumen Penawaran; f. Spesifikasi teknis; g. Gambar-gambar (apabila ada); h. Daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan i. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.


pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.



212

Pasal 5 Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6 Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK. Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Pejabat Penandatangan Kontrak.

……….. NIP. ….

Untuk dan atas nama Penyedia

…..

…….. Direktur/…



213

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor: _______/…… ................/....../............/…… Paket Pekerjaan: Pengadaan makan dan minum Peserta dan Panitia Latsar Prajabatan

CPNS Gol II dan Gol III Tahun Anggaran …… Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : .............. Jabatan : .............. Alamat : ............. Jl.......... Telp. ..... Fax. ...... Kode Pos ..... selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan Surat Perjanjian nomor _______/............/....../......./..... tanggal ....... , bersama ini memerintahkan:

Nama : ........ yang dalam hal ini diwakili oleh : ....... selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Nama Paket Pengadaan : Pengadaan makan dan minum Peserta dan Panitia Latsar Prajabatan CPNS Golongan II dan Golongan III Tahun Anggaran ……;

2. Tanggal mulai kerja: ........;

3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

4. Waktu penyelesaian: selama ..... (....... ) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal ...... .Pelaksanaan pekerjaan disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan Pengadaan makan dan minum peserta dan panitia Latsar Prajabatan CPNS golongan II dan golongan III Tahun Anggaran…...

5. Hasil Pekerjaan : Terlaksananya Pengadaan Makan dan Minum Peserta dan Panitia Latsar Prajabatan CPNS Tahun Anggaran …..

6. Sanksi: terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja, Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya dan pembayaran kepada Penyedia dapat dihentikan sesuai dalam ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

................, ................. 20..... Untuk dan atas nama ...... Penandatangan Kontrak, ...................... NIP: ............... Menerima dan menyetujui : Untuk dan atas nama ...... ............ Direktur



214

SURAT PERJANJIAN

Nomor _______/……..-SP/TP/PPK-BKD/…… Tanggal……….

A n t a r a

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ………………………………………

D e n g a n

…………………………… SelakuPenyedia

Pekerjaan

Pengadaan Makan dan Minum Peserta dan Panitia Latsar Prajabatan CPNS Gol. II dan Gol. III Tahun Anggaran …….

Kegiatan

Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan bagi Calon PNS Daerah

Program

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Nilai Kontrak

Rp………,- (……..)

Jangka Waktu Pelaksanaan Mulai Tanggal ………. s/d …….

Sumber Dana

APBD KABUPATEN …………….. TAHUN ANGGARAN ……



215


A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

1.1 Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat

pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.

1.3 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

1.4 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

1.5 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

1.6 Pejabat Penandatangan Kontrak adalah PA, KPA, atau PPK.

1.7 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengendali internal yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.

1.8 Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

1.9 Sub penyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).



216

1.10 Kemitraanadalahkerja sama usaha antar penyedia dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi/bentuk kerja sama lain yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.

1.11 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

1.12 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia.

1.13 Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.


1.15 Hari adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.

1.16 Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.

1.17 Pekerjaan utamaadalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

1.18 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian

pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

1.19 Metode pelaksanaan pekerjaanadalah cara kerja yang layak, realistis dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki Penyedia.



217

1.20 Personel inti adalah orangyang ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.

1.21 Jadwal waktu pelaksanaanadalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.

1.22 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.

1.23 Tanggal mulai kerja adalah tanggal Penyedia mulai bekerja

yang sama dengan tanggal penandatangan SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

1.24 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia.

1.25 Masa pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.

2. Penerapan SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa

Lainnya ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.

3. Bahasa dan

Hukum

3.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia.



4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:

a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau



218

b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk

semua anggota Kemitraan) dan sub penyedianya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada klausul 4.1.

4.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan

Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut: d. Pemutusan Kontrak; e. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana

ditetapkan dalam SSKK. f. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau

Jaminan Uang Muka dicairkan; dan g. Dikenakan Sanksi Daftar Hitam.



4.5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Korespondensi

Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan, dan/atau korespondensi lainnya harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, e-mail, dan/atau faksimilisebagaimana tercantum dalam SSKK.


Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk Penyedia perorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.

7. Perpajakan Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.

8. Pengalihan

dan/atau Subkontrak




219

8.2 Penyedia dapat bekerja sama dengan pelaku usaha lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.

8.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan

dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.

8.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pemilihan dan dalam Kontrak diizinkan untuk disubkontrakan.

8.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

8.6 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.

9. Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

10. Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personel dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel dan subpenyedianya.

11. Kemitraan Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian Kemitraan untuk bertindak untuk dan atas nama Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak.

B. PELAKSANAANKONTRAK

12. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan


12.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalamSSKK.

13. Penyerahan Lokasi Kerja (apabila diperlukan)

13.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan pemeriksaan lapangan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Kerja.



220

13.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal

yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

13.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari

lokasi kerja maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi serta dibuat Berita Acara.

13.4 Penyerahan lokasi kerja dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Lokasi Kerja yang ditandatangani oleh para pihak.

14. Surat Perintah

Mulai Kerja (SPMK)

14.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku.

14.2 Tanggal penandatanganan SPMK oleh Pejabat Penandatangan

Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.

15. Program Mutu 15.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

15.2 Program mutu disusun oleh Penyedia paling sedikit berisi:

m. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; a. organisasi kerja Penyedia; b. jadwal pelaksanaan pekerjaan; c. prosedur pelaksanaan pekerjaan; d. prosedur instruksi kerja; dan/atau e. pelaksana kerja.


15.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu

jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.

15.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak.

15.6 Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.



221

16. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

16.1 Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasanmenyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.


pelaksanaan Kontrak meliputi: a. reviu kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab

dari kedua belah pihak; b. pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti

tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan kontrak;

c. reviu rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan;

d. diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan pekerjaan;

e. Tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaporan yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan;

f. melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan; dan

g. melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak selama pelaksanaan pekerjaan.

16.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam

Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

17. Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan

17.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknisyang berasal dari personelPejabat Penandatangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

17.2 Tim Teknis berasal dari unit kerja instansi yang terkait

dan/atau tenaga profesional.

17.3 Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

17.4 Tim Teknis berkewajiban untuk membahas dan menilai pelaksanaan pekerjaan.

17.5 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak.



222

17.6 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah

Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini dan saran atau rekomendasi dari Tim Teknis.

18. Persetujuan

Pengawas Pekerjaan (Apabila diperlukan)

18.1 Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan hasil pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.

18.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih

dahulu adanya hasil pekerjaan sementara maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan hasil pekerjaan sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, Penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan hasil pekerjaan sementara.

19. Akses ke Lokasi

Kerja Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat Penandatangan Kontrak, Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak, Tim Teknis, dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

20. Mobilisasi peralatan dan personel (Apabila diperlukan)

20.1 Mobilisasi paling lambat dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan dalam SSKK.

20.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:

a. mendatangkan bahan/material dan peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;

b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau

c. mendatangkan personel. 20.3 Mobilisasi bahan/material, peralatan dan personel dapat

dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

21. Pemeriksaan Bersama

21.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, para pihak bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran.

21.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, Pejabat Penandatangan

Kontrak dapat dibantu Tim Teknis.

21.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.



223

21.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personel dan/atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka Penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personel dan/atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

22. Pemeriksaan

dan/atau Pengujian

22.1 Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian atas hasil pekerjaan untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Kontrak.

22.2 Pemeriksaan dan/atau pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau diwakilkan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam SSKK.

22.3 Pemeriksaan dan/atau Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.

22.4 Biaya pemeriksaan dan/atau pengujian telah termasuk pada nilai Kontrak.

22.5 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait merupakan tanggungan Pejabat Penandatangan Kontrak.

22.6 Jika hasil pemeriksaan dan/atau pengujian tidak sesuai dengan

jenis dan mutu hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk menolak hasil pekerjaan tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti hasil pekerjaan tersebut.

22.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian yang

terpisah dari serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait dan Penyedia.



224


23.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 12.2.

23.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan

akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka penyedia dikenakan denda keterlambatan.

23.3 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah

tanggal penyelesaian semua pekerjaan.


Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut: a. Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat

mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia; c. Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak

Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan;

d. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi, dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;

e. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;

f. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau



25.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal Penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan/Tim Teknis (apabila ada) dalam memutuskan perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan.


penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

25.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.

25.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan



225

pemberitahuan dini dalam mengantisipasi/mengatasi dampak Kompensasi.

25.5 PejabatPenandatangan Kontrak menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Penyedia meminta perpanjangan.


26. Pemberian Kesempatan

26.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

26.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan

pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 26.1, dimuat dalam adendum/perubahan Kontrak yang didalamnyamengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.

26.3 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.



27.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima hasil pekerjaan.

27.2 Serah terima hasil pekerjaan di tempat sebagaimana


27.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan dan/atau Tim Teknis.

27.4 Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan menilai

kesesuaianpekerjaan yang diserahterimakan yang tercantum dalam Kontrak.



226

27.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran ruang lingkup, spesifikasi, dan/atau hasil pekerjaan dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.

27.6 Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima pekerjaan jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.

27.7 Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.

27.8 Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima barang maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.

27.9 Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian

khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima pekerjaan Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.

27.10 Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan

setelah seluruh hasil pekerjaan yang diserahterimakan sesuai dengan Kontrak.

27.11 Jika hasil pekerjaan yang diserahterimakan terlambat

melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kaharmaka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

28. Jaminan bebas

Cacat Mutu/ Garansi

28.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, hasil pekerjaan tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

28.2 Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku sampai dengan yang tertera dalam spesifikasi.

28.3 Pejabat Penandatangan Kontrak menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa layanan purnajual.

28.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat

Penandatangan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk



227

memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

28.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatangan Kontrak secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak akan melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.

28.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang

lalai dalam memperbaiki cacat mutu dikenakan sanksi Daftar Hitam.

29. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

29.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada Pejabat Penandatangan Kontrak tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sebelum serah terima hasil pekerjaan.

29.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian

dan perawatan, PejabatPenandatangan Kontrak berhak menahan pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak.


30. Perubahan Kontrak

30.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan Kontrak.


terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi: a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum

dalam Kontrak; b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan; c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi

lapangan; dan/atau d. mengubah jadwal pelaksanaan.



228

30.3 Selain adendum/perubahan Kontrak yang diatur pada

klausul 30.2, adendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian Pejabat Penandatangan Kontrak, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya.

30.4 Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari

nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.

30.5 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.


30.7 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: a. peristiwa kompensasi; dan/atau b. Keadaan Kahar.

30.8 Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan

dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan Kahar.

30.9 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi.

30.10 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.

30.11 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan pengawas pekerjaan atau tim teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.

30.12 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam adendum/perubahan Kontrak.



229

31. Keadaan Kahar

27.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

27.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:

a. Bencana alam; b. Bencana non alam; c. Bencana sosial; d. Pemogokan; e. Kebakaran; f. Kondisi cuaca ekstrem; dan/atau g. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan

melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.

27.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia

memberitahukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.

27.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.

27.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan: a. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai

dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan audit.

b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam adendum/perubahan Kontrak.

27.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya

yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cedera janji atau wanprestasi, jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh keadaan kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:

a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan



230

b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan

terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.


27.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.

27.9 Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dapat bersifat: a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak

memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan.

27.10 Penghentian pekerjaan akibat Keadaan Kahar tetap mempertimbangkan efektivitas pekerjaan dan tahun anggaran.





29.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia.

29.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan kontrak

secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.

29.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila

Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.

29.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat

belas) hari setelah Pejabat Penandatangan Kontrak/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak.



231

34. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

30.4 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut: a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau

pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;

b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;

c. Penyedia berada dalam keadaan pailit; d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum

penandatangan Kontrak; e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat

Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali; f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan

Pelaksanaan; g. Penyedia lalai/cedera janji dalam melaksanakan

kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 26.3 SSKK, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul26.3, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau

j. Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan (apabila ada).

30.5 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada klausul 34.1, maka:

a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau

Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan c. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

30.6 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia

sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat



232

Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

35. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

31.3 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila: a. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia

secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; atau

b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

31.4 Dalam hal pemutusan Kontrak maka Pejabat Penandatangan

Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

36. Berakhirnya

Kontrak 32.3 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan

kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

32.4 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 36.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

37. Peninggalan Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara

yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak.



233


38. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak

38.1 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak: a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan

oleh Penyedia; b. meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam

kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;

c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.

d. mengenakan sanksi kepada Penyedia; e. memberikan instruksi; f. mengusulkan pengenaan sanksi daftar hitam; g. menyetujui adendum/perubahan kontrak; h. menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan,

dan jaminan pemeliharaan (apabila ada); dan/atau i. menilai kinerja Penyedia.

38.2 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban: a. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum

dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. membayar uang muka (Apabila dipersyaratkan); c. membayar penyesuaian harga; d. membayar ganti rugi karenakesalahan yang dilakukan

Pejabat Penandatangan Kontrak; dan e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau


G. PENYEDIA


39.1 Penyedia mempunyai hak: a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai

dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; dan b. memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak

untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak.


a. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;

b. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam Kontrak;



234

d. memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;

e. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan


40. Tanggung Jawab Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan.

41. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak.

42. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.

43. Penanggungan dan Risiko

78.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima: a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda

Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel; b. cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh,

sakit atau kematian pihak lain. 78.2 Terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal

penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan, bahan dan



235

perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.

78.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak

membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini. 78.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau

bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan yang terjadi sejak tanggal SPMKditerbitkan sampai batas akhir Masa Pemeliharaan (apabila ada) sebagaimana di atur dalam SSKK harus diperbaiki, diganti, dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

44. Perlindungan Tenaga Kerja(apabila diperlukan)

44.1 Penyedia dan SubPenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan personelnya pada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

44.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personelnya untuk mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.

44.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap personelnya (termasuk personel SubPenyedia, jika ada), perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

44.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia melaporkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

45. Pemeliharaan

Lingkungan Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak lain dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.

46. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga

46.1 Apabila dipersyaratkan dalam SSKK, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan untuk: a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi

terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko



236

terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan

b. pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.

46.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai Kontrak.

47. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; dan/atau b. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

48. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil sebagai SubPenyedia

42.5 Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.

42.6 Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan oleh Penyedia kepada usaha kecil sebagai SubPenyedia diatur di dalam SSKK.

42.7 Dalam kerjasama di atas, Penyedia bertanggung jawab penuh

atas keseluruhan pekerjaan tersebut. 42.8 Penyedia membuat laporan mengenai pelaksanaan

subkontrak.

49. Penggunaan lokasi kerja (apabila ada)

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan Penyedia lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia yang lain di lokasi kerja.

50. Keselamatan

Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja (apabila ada).

51. Sanksi Finansial 43.5 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan atau pencairan jaminan.

43.6 Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakanapabila jaminan tidak dapat dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.

43.7 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara



237

memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

43.8 Sanksi pencairan jaminanpelaksanaan, pencairan jaminan

pemeliharaan, pelunasan uang muka atau pencairan jaminan uang muka (apabila diberikan uang muka)bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.

52. Jaminan

44.5 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum penandatanganan Kontrak.

44.6 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya

sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan.

44.7 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan

dinyatakan selesai 100% (seratus persen).

44.8 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila Penyedia menerima uang muka dan diserahkan sebelum pengambilan Uang Muka.

44.9 Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang muka

yang diterima oleh Penyedia.

44.10 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

44.11 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak

tanggal persetujuan pemberian Uang Muka sampai dengan tanggal serah terima hasil pekerjaan.

44.12 Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan-jaminan

tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.

53. Laporan Hasil

Pekerjaan 46.4 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak

untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

46.5 Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.



238

46.6 Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.


54.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

54.2 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat pada saat serah terima pekerjaan atau waktu pemutusan Kontrak.

54.3 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap

dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan diatur dalam SSKK.

55. Personel

dan/atau Peralatan


47.9 Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas

persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak.

47.10 Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatangan Kontrak beserta alasan penggantian.

47.11 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menilai dan menyetujui

penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.

47.12 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pergantian

Personel apabila menilai bahwa Personel: d. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan

dengan baik; e. berkelakuan tidak baik; atau f. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.

47.13 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

47.14 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan

pekerjaannya.



239


56. Nilai Kontrak

48.3 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.

48.4 Untuk Kontrak Harga Satuan atau item pekerjaan dengan

harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

57. Pembayaran

49.4 Uang muka f. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai

ketentuan dalam SSKK untuk: 3) Mobilisasi barang/bahan/material/ peralatan dan

tenaga kerja; 4) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok

barang/bahan/material/ peralatan; dan/atau 5) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan

pelaksanaan pekerjaan. g. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar

setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diberikan;

h. dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya;

i. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, Perusahaan Asuransi atau lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) ditetapkan oleh lembaga yang berwenang;

j. pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam kontrak dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

49.5 Prestasi pekerjaan

a. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.



240

b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan ketentuan: 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan

kemajuan hasil pekerjaan; 2) pengecualian untuk:

a) Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima;

b) pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan yang telah berada di lokasi pekerjaan dan dicantumkan dalam kontrak namun belum terpasang; atau

c) pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran.

pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang;

3) pembayaran dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada) dan pajak; dan

4) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.

c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan dan bilamana dipersyaratkan dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.

d. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.


Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan; a. Ganti Rugi

Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan yang tidak bisa dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana diatur dalam SSKK

b. Denda keterlambatan besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari



241

keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam SSKK.

58. Perhitungan Akhir

50.3 Untuk Kontrak Harga Satuan atau item pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, perhitungan akhir nilai pekerjaan berdasarkan volume pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) dan dituangkan dalam Adendum Kontrak (apabila ada)

50.4 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

59. Penangguhan

Pembayaran

51.5 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibannya.

51.6 Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis

memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.


kegagalan atau kelalaian Penyedia. 51.8 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak,

penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

60. Penyesuaian

Harga 52.14 Pemberlakuan Penyesuaian harga pada Kontrak sebagaimana

diatur di dalam SSKK. 52.15 Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun

Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau item pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan.

52.16 Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan ke-13

(tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan. 52.17 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh

kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan,



242

biaya tidak langsung (overhead cost), dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran.

52.18 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan

jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/Adendum Kontrak.

52.19 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang

berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.

52.20 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai

akibat adanya Adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak Adendum Kontrak tersebut ditandatangani.

52.21 Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak

terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks harga terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.

52.22 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut: 𝐻𝑛 = 𝐻0 (𝑎 + 𝑏. 𝐵𝑛𝐵0 + 𝑐. 𝐶𝑛𝐶0 + 𝑑. 𝐷𝑛𝐷0 + ⋯ )

Hn = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan H0 = Harga Satuan pada saat harga penawaran; a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan


b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb.;

Penjumlahana+b+c+d+....dst. adalah 1,00. B0, C0, D0 = Indeks harga komponen pada bulan

penyampaian penawaran. Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan

dilaksanakan. 52.23 Koefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien yang

digunakan dalam analisis harga satuan penawaran.



243

52.24 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.

52.25 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS,


52.26 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai

berikut: 𝑃𝑛 = (𝐻𝑛1 𝑥 𝑉1) + (𝐻𝑛2 𝑥 𝑉2) + (𝐻𝑛3 𝑥 𝑉3) + ⋯

Pn = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga

Satuan; Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan

setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;

V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

52.27 Hasil perhitungan Penyesuaian Harga dituangkan dalam

Adendum Kontrak setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. PENGAWASAN MUTU

61. Pengawasan dan Pemeriksaan

Pejabat Penandatangan Kontrak berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

62. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

63.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.

63.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan pekerjaan.

63. Cacat Mutu Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas



244

perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

64. Pengujian Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan apabila hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

65. Perbaikan Cacat

Mutu 65.1 Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas

(apabila ada) menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

65.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia

berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

65.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka

waktu yang ditentukan maka: a. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutus

kontrak secara sepihak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana pada klausul 35.2; atau

b. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian biaya/klaim dari Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (apabila ada) atau biaya penggantian diperhitungkan sebagai hutang penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo.

65.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.


66. Itikad Baik

66.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.



245

66.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia setuju untuk

melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.

66.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

66.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.

67. Penyelesaian

Perselisihan

67.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.

67.2 Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara

musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

67.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri.

67.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.



246


Klausul dalam SSUK

No. SSUK

Pengaturandalam SSKK

4. Perbuatan

yang dilarangdansanksi

4.3.b

Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan di setor keKas ……….

5. Korespondensi

Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PejabatPenandatanganKontrak: Nama : .......... Alamat :…….. Telepon :…….. Website :…….. Faksimili :…… e-mail :……. Penyedia: Nama :………. Alamat :………. Telepon :………. Website :…….... Faksimili :............. - e-mail :………


6. Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PejabatPenandatanganKontrak : ……………. Untuk Penyedia:………

8.Pengalihandan/atauSubkontrak

8.2 8.6

DaftarBagianPekerjaan yang disubkontrakkan: Tidak Ada PelanggaranterhadapketentuanPengalihandan/atauSubkontrakdikenakansanksiDilakukanpemutusankontrak



247

12. JangkaWaktuPelaksanaanPekerjaan

12.2 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: ……(……..) harikalender, atauPenyediaharusmenyelesaikanpekerjaansejaktanggal SPMK diterbitkansampaidenganTanggal…….

20. Mobilisasiperalatandanpersonel (Apabiladiperlukan )

20.1 Mobilisasi paling lambatdilaksanakansejaktanggalmulaikerja yang tercantumdalam SPMK.

22. Pemeriksaan dan/atau Pengujian

22.2 Pemeriksaandan/ataupengujiandisaksikanolehTenaga Ahli Gizi dalam hal ini Tim Teknis dari PPK

22.3 Pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan meliputi: higienis, laik saji danStandarKalori yang tertuang dalam KAK,

22.5 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilaksanakan di: Dilokasi Kegiatan


Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila –

25. PerpanjanganWaktu

25.5 Tidak diberikan kecuali Keadaan Force Majure.

26 . Pemberian Kesempatan

26.3 --.......


24.3 Serahterimadilakukanpada:………

34. PemutusanKontrakolehPejabatPenandatanganKontrak

34.1 Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama 7 hari kalender

35. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

35.1.a Batas waktu penundaanpelaksanaanpekerjaan atau kelanjutan pekerjaan paling lama 30 hari kalender sejak mulai berlakunya pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati.



248

35.1.b Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama 14 hari kalender


38.2.e PejabatPenandatanganKontrakakan memberikan fasilitas berupa:-

43.PenanggungandanRisiko

43.4 Tidak Ada

46.AsuransiKhusus dan Pihak Ketiga

46.1

Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pekerja, barang atau peralatan yang berisiko tinggi terjadinya kecelakaanterkaitdenganpelaksanaanpekerjaan[Ya/Tidak]: Ya

Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya terkaitdenganpelaksanaanpekerjaan[Ya/Tidak]: Ya. Penyedia berkewajiban menanggung biaya pengobatan bagi peserta diklat, apabila akibat terjadi keracunan makanan yang disajikan di dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan makan minum ini. [Ya/Tidak]: Ya

47. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PejabatPenandatanganKontrak

47.b Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis PejabatPenandatanganKontrak antara lain: Perubahan Daftar menu sebelum disajikan (tertuang dalam KAK)

48. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai SubPenyedia

48.2 Tidak Ada



249


54.3 Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut: -

57. Pembayaran 57.1.a PekerjaanPengadaanJasaLainnyaini dapatdiberikanuangmuka “Ya”

57.1.b [jika ”YA”] Uang muka diberikan maksimal sebesar 30% (Tiga Puluh Persen) dari Nilai Kontrak, dan akan diangsur dari mengurangi secara proporsional realisasi pembayaran termin kepada penyedia.

57.2.a Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan: Termin.

[Untuk pembayaran dilakukan secara termin, maka dilakukan dengan ketentuan: Termin I : Realisasi pekerjaan telah mencapai 50 %, dibayar 45 % dari nilai kontrak dikurangi dengan angsuran uang muka. Termin Ke II: Realisasi pekerjaan telah mencapai 80 %, dibayar 30 % dari nilai kontrak dikurangi dengan angsuran uang muka. Termin Ke III: Realisasi pekerjaan telah mencapai 100 %, dibayar 25 % dari nilai kontrak dikurangi dengan angsuran uang muka.

57.3.a Gantirugi Besargantirugiakibatjaminan (pelaksanaan, pemeliharaan, dan/atauuangmuka) tidak bisadicairkan:_______[diisidengannilaikerugian yang ditimbulkan]

57.3.b DendaKeterlambatan Apabilaterjadiketerlambatanpenyelesaianpekerjaan,besarnyadendaketerlambatanadalah: 1‰ (satupermil) per haridarihargakontrak]. [Diisidenganmemilihsalahsatu:



250

1) 1‰ (satupermil) per jam dalam satu haridarihargaBagianKontrak yang tercantumdalamKontrak; jika terlambat lebih dari 2 jam dari jadwal makan yang ditentukan.

2) 1‰ (satupermil) per haridarihargakontrak] tidak.

Apabiladikenakandendaketerlambatandaribagiankontrakmakabagianpekerjaandimaksudadalah:

Pekerjaan sebesar nilai yang terlambat sesuai jadwal yang ditentukan.

60. Penyesuaian

Harga 60.1 Kontrakdiberlakukanpenyesuaianhar

ga: TIDAK

67.Penyelesaian Perselisihan

67.4 Dalam hal terdapat sengketa antara PejabatPenandatanganKontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui musyawarah, mediasi dan konsultasi kepada layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP.



251

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRA JABATAN BAGI

CALON PNS DAERAH

PEKERJAAN : BELANJA MAKAN DAN MINUMAN PESERTA DAN

PANITIA LATSAR PRAJABATAN CPNS GOLONGAN II DAN

GOLONGAN III TAHUN ……

TAHUN ANGGARAN : …….

1. Nama SKPD

……………….

2. Program/ Kegiatan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

PraJabatan Bagi Calon PNS DaerahKode Rekening : ……………

3. Nama PA, PPK, PPTK

a. ……….. ( PA )

b. ………..(PPK) Pengadaan makan dan minum Peserta dan Panitia Latsar Prajabatan

CPNS Golongan II dan Golongan III Tahun Anggaran ……

c. ……….. (PPTK)

4. Latar Belakang :

a. Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11 Nomor 63.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

3. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);



252

4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018

Tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1800);

5. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,;

6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang, Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun

2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui

Penyedia.

7. Peraturan Daerah………. dst.…..

b. Gambaran Umum Penerima Manfaat

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten ……. Tahun Anggaran…… akan

menyelenggarakan Latsar Prajabatan CPNS untuk Golongan II dan Golongan III dengan

pola integrasi dimana penjadwalan dengan perencanaan on campus I selama 18 hari, Off

campus minimum 30 hari kerja dan on campus II 3 hari untuk persiapan seminar. Untuk

menunjang pelaksaan kegiatan selama on campus perlu didukung dengan makanan dan

minuman yang sehat, bergizi, dan tepat waktu sehingga memudahkan para peserta serta

panitia penyelenggara latsar prajabatan CPNS Golongan II dan Golongan III di Kabupaten

…….. mengikuti kegiatan proses pembelajaran dimana dengan harapan untuk seluruh

peserta serta panitia tidak mudah sakit, serta dapat mengikuti seluruh rangkaian

pelaksanaan sampai dengan selesai. Untuk penyelenggaraan Latsar Prajabatan CPNS

Golongan II dan golongan III di Kabupaten ……. dengan jumlah peserta terdiri dari 213

untuk peserta Golongan II dan 372 untuk peserta Golongan III yang terbagi menjadi

7gelombang, setiap gelombang penyelenggaraan terdiri dari 2 kelas dengan jumlah peserta

35-47 orang/kelas.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas maka perlu di adakan kegiatan Pengadaan

Belanja Barang dan Jasa, Biaya Makanan dan Minuman Latsar Prajabatan Golongan III

dan Golongan II, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA )

SKPD-BKD Kabupaten……Tahun Anggaran ….. Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur, Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi calon PNS

Daerah.



253

c. Data Dukung

1. Makan

No Jadwal

Pelaksanaan

Jumlah

Peserta

Jumlah Porsi

Perhari/3 x dan

1x makan

Jumlah Porsi

Perkegiatan Per

21 hari

Total Keseluruhan

1 Gelombang I

Angkatan 1 36 Orang 108 x makan 2268 x makan 5754 X makan

Angkatan 2 46 Orang 138 x makan 2898 x makan

Panitia dan WI 28 Orang 1 x makan 588 x makan

2 Gelombang II

Angkatan 3 36 Orang 108 x makan 2268 x makan 5754 x makan



3 Gelombang III




4 Gelombang IV

Angkatan 1 35 Orang 105 x makan 2205 x makan 5103 X makan


Panitia dan WI

5 Gelombang V



Panitia dan WI

6 Gelombang VI



Panitia dan WI

7 Gelombang VII



Panitia dan WI

JUMLAH TOTAL KESELURUHAN 38619 x makan

Keterangan : - Peserta Golongan II dan Golongan III sebanyak = 585 orang

- Panitia dan WI sebanyak = 28 orang



254

2. Snack/ Kudapan

Snack Harian 613 org x 2 kali Coffee break x 21 hari = 25.746 porsi

5. Spesifikasi Teknik

- Spesifikasi bahan mentah (terlampir)

- Spesifikasi standar porsi

- Spesifikasi alat produksi

- Spesifikasi alat untuk penyajian

- Spesifikasi tenaga

- Air minuman dalam kemasan (air minum)

6. Pelaksanaan Kegiatan

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Makanan Latsar Prajabatan CPNS Golongan III dan Golongan

II Tahun Anggaran …… berlokasi di Balai Diklat Aparatur Badan Kepegawaian

Daerah Pemerintah Kabupaten ……. Alamat Jalan …….

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan

yang akan dilaksanakan adalah Pengadaan Makanan dan Minuman Latsar Prajabatan

CPNS Golongan III dan Golongan II

Teknis Pelaksanaan

1. Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Makanan dan Minuman Latsar Prajabatan CPNS

Golongan III dan Golongan II ……..

2. Makanan dan minuman Harus diantar tepat waktu ke ruang makan di Balai

Diklat……..

3. Makanan dan minuman yang disajikan Harus Higienis dan layak untuk di konsumsi

sesuai spesifikasi

4. Penyajian makanan dan minuman berupa nasi, sayur, buah-buahan, lauk pauk dan

air mineral secara prasmanan



255

c. Lain-lain

Penyajian menu makan harus memenuhi standar kebutuhan kalori orang dewasa yaitu

sebesar 3.000 s/d 3.500 Kalori per hari. Untuk snack/ kue/ kudapan setara dengan 120

kkal/ potong kue 1 kali penyajian.

d. Peralatan Minimal yang harus dimiliki

1. Kulkas 2 (dua) pintu, sebanyak 2 (dua) unit.

2. Mobil Operasional 1 (satu) Unit.

3. Sepeda Motor 2 (dua) Unit.

4. Genset Kap. 1.200 Watt 1 (satu) Unit.

5. Gudang Penyimpanan Bahan baku Makanan.

6. Freezer Kap 200 Liter 1 (satu) Unit.

7. Peralatan Masak.

Seluruh peralatan, perlengkapan serta gudang penyimpanan bahan baku makanan

berada di Sampit.

e. Tenaga yang dibutuhkan :

Juru Masak 2 (dua) orang yang berdomisili di Kota…..

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan dan Waktu Penyajian.

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan dilakukan selama 9 Bulan ( April s/d Desember)

f. Waktu pelaksanaan kegiatan Latsar Prajabatan CPNS Golongan III dan Golongan II

TA. ….. adalah selama 51hari pelaksanaan yang terdiri dari 21 hari on class dan 30 hari

off class selama 1 (satu) tahun anggaran berjalan yang terdiri dari :

1. Latsar prajabatan CPNS untuk Golongan III dan Golongan II TA. …..

dilaksanakan selama 21 hari on class x 613 orang peserta/panitia pelaksana/

widyaiswara dibagi menjadi 8 gelombang, dimana setiap gelombang dibagi

menjadi 2 angkatan (sesuai dengan jadwal kegiatan terlampir)

2. Peserta terdiri dari 213 orang untuk CPNS Golongan II dan 373 orang untuk CPNS

Golongan III, panitia penyelenggara sebanyak 25 orang.

3. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan di Balai Diklat

………….

7. Biaya yang diajukan



256

Biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan Kegiatan makanan dan

minuman Peserta dan Panitia Latsar Prajabatan CPNS Gol II dan Gol III sesuai pagu

anggaran Tahun Anggaran …… adalah Rp.1.737.855.000,- (Satu Miliar Tujuh Ratus

Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima PuluhLimaRibu Rupiah).

8. Persyaratan dan Teknis

1. Persyaratan

a. Tenaga berpengalaman/Penyaji terampil, berpenampilan rapi, menggunakan

apron/celemek dan tanda pengenal.

b. Pengalaman dibidangnya Katering (juru masak) Minimal 4(tiga) Tahun terakhir.

c. Memiliki sumber daya manusia, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam

pengadaan makanan dan minuman (berupa piring, gelas, sendok, garpu, mangkok,

panstove, tempat kopi/teh panas serta segala peralatan sebagaimana huruf e) serta

kendaraan roda empat baik (pick up / mobil box) milik sendiri ataupun sewa.

d. Memiliki SIUP / Ijin Usaha dalam bidang jasa boga/ katering di buktikan surat

pendukung Laporan Pajak Tahunan Terakhir/Tahun …..

e. Agar pada saat pembuktian kualifikasi pihak penyedia bersama panitia dapat

melakukan pengecekan untuk pembuktian kelengkapan peralatan dan fasilitas di

lapangan.

f. Menyampaikan langkah (metode) dari persiapan, pemeliharaan bahan pengolahan

dan penyajian.

g. Tenaga kerja yang digunakan pernah mengikuti kegiatan usaha di bidang Katering.

h. Pemenang lelang wajib tunduk dan patuh terhadap peraturan yang ditentukan oleh

PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).

9. Jenis Kontrak

Jenis Kontrak yang digunakan pada makan minum Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pra

Jabatan bagi Calon PNS Daerah pekerjaan pengadaan makanan dan minuman peserta dan

panitia penyelenggara Latsar Prajabatan CPNS Golongan II dan Golongan III TA.

……adalah KONTRAK LUMPSUM.



257

10. Metode Pelaksanaan

a. Penyedia wajib menyampaikan daftar menu 7 (tujuh) hari sebelum kontrak;

b. Untuk makan pagi, makan siang dan makan malam disajikan secara Prasmanan;

c. Snack (Kue dan Teh Kotak) untuk acara pembukaan dan penutupan kegiatan harus

disajikan dalam bentuk Kotakan;

d. Snack (Kue, Teh, Kopi dan air mineral) untuk coffee break disajikan secara

prasmanan;

e. Penyediaan makanan berlangsung selama 3x makan x 21 hari on class x 16 angkatan

pelaksanaan kegiatan.

f. Tenaga ahli gizi yang disiapkan PPK wajib mengecek setiap sampel makanan

sebelum disajikan kepada peserta dan panitia.

i. Jumlah estimasi peserta kegiatan, panitia dan narasumber setiap sesi dan jadwal

kegiatan pada angka 4 (empat) huruf C poin 1 (satu) dan 2 (dua) agar disampaikan

paling lambat 1 (satu) minggu kepada pihak penyedia sebelum pelaksanaan kegiatan

pendidikan dan pelatihan pra jabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil……..

11. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam 4 (empat) tahapan, yaitu :

1. Tahapan penyusunan dokumen pengadaan barang dan jasa

Memonitor dan mengevaluasi kesesuaian barang dengan kebutuhan dan perencanaan

waktu pelaksanaan kegiatan serta biaya.

2. Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa

Memonitor pelaksanaan pemilihan penyediaan jasa.

3. Tahapan pelaksanaan pekerjaan

Memonitor dan evaluasi perkembangan proyek, yaitu nilai kesesuaian barang yang

disediakan dengan spesifikasi dan volume yang diminta serta progres pelaksanaan.

4. Tahapan pemeliharaan

Monitoring dan evaluasi kekurangan dan cacat mutu selama 1 (satu) jam sebelum

penyerahan barang, untuk dilakukan perbaikan maupun pergantian barang apabila ada

kerusakan, dll.



258

SPESIFIKASI BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN PESERTA DAN

PANITIA LATSAR PRAJABATAN CPNS TA. ……

Pekerjaan yang akan dilaksanakan :

Nama Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah

Nama Pekerjaan : Pengadaan makan dan minum peserta dan panitia latsar

prajabatan CPNS golongan II dan golongan III Tahun ……

ub ….. s.d ..

Tahun : Tahun Anggaran …..

Pagu Anggaran : Rp. 1.737.855.000,-

HPS : Rp.1.737.855.000,-

Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut penyedia wajib memenuhi/ mematuhi dan melaksanakan

hal-hal yang dituangkan didalam rencana kerja dan syarat-syarat teknis serta risalah penjelasan

(penunjukan) sangat mengikat dalam pelaksanaan kecuali ada permintaan / peraturan tertulis dari

Pejabat Pembuat Komitmen.

1. Spesifikasi Bahan :

A. MAKANAN (Prasmanan), sebagai berikut :

1. Nasi (Beras lokal : Siam Epang dan/ Situ Bagendit dan/Batang Gadis) kebutuhan untuk 1

paket prasmanan/1 penyajian memerlukan 10 kg beras;

2. Protein berat, sebagai berikut :

- Daging sapi segar, warna segar, tidak berbau, tidak berformalin ( 1kg / 18 potong);

- Ikan sungai/ laut yang masih segar dan tidak berformalin (1,5 kg / 8 potong);

- Ayam potong, warna segar, tidak berbau, tidak berformalin, tidak mati kemarin ( 1kg

/ 8 potong, tanpa kepala, ceker dan leher);

- Telur ayam/itik ;

- Protein ringan / sayuran (bayam, kangkung, sawi, kacang panjang, daun ubi, tahu,

tempe dan lain-lainnya, sayuran yang masih segar yang tidak terkontaminasi dengan

zat-zat pestisida);

- Minyak goreng yang digunakan adalah minyak bimoli atau setara merk lainya ;

- Santan yang digunakan adalah yang dihasilkan dari buah kelapa yang kategori sudah

masak / tua dan tidak berformalin;

- Bumbu-bumbu yang digunakan, berbahan alami (bukan) instan;



259

- Sambal;

- Kerupuk terbuat dari tepung gandum rasa udang atau ikan;

- Penyajian secara prasmanan menggunakan piring, sendok, garpu;

- Air minum : air mineral sehat merk Aqua dan/ Chers dan/Cleo dan/Fit dan/Ades;

- Buah satu potong / buah ( pisang, semangka, pepaya, nenas, jeruk, dll. ) setara dengan

buah dimaksud;

- Susu ultra milk dengan 225 mg perkotak (standar BPOM).

B. KUDAPAN (Snack), sebagai berikut :

1. Kue, kategori kue basa dengan rasa manis dan asin (risoles, sosis solo, pastel, pie buah,

bolu, arem-arem, lemper, dll. atau setara dengan kue dimaksud), 1 orang = 2 kue;

2. Keripik (singkong, pisang, dll. setara dengan keripik dimaksud);

3. Kopi hitam, pekat, dan manis, the manis dan air mineral (air yang bersumber dari air

bersih tidak berwarna dan berbau serta sudah dimasak dan dikemas dalam kemasan

plastik warna bening) standar BPOM.

C. Spesifikasi dan porsi :

Untuk porsi 1 hari makan/ orang dewasa= 3.000 s/d 3.500 Kalori untuk1 kali makan/orang

dewasa. Untuk snack/ kue/ kudapan setara dengan 120 kkal/ potong kue 1 kali penyajian.

D. Spesifikasi alat produksi Lumpsum

Menggunakan peralatan rumah tangga dan memiliki dapur bersih.

E. Spesifikasi alat untuk penyajian

Memiliki sumber daya manusia, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam

pengadaan makanan dan minuman (berupa piring, gelas, sendok, garpu, mangkok, panstove)

serta kendaraan roda empat baik (pick up / mobil box) milik sendiri ataupun sewa.

F. Spesifikasi Penyajian

- Makan di sajikan 3 kali /hari sesuai dengan spesifikasi standar porsi

- Kudapan (snack) 2 kali/hari (Coffee breack) sesuai dengan spesifikasi standar porsi (2

kue, 1 air mineral dan kopi + teh)

LKPP

TIM PENYUSUN JASA LAINNYA : Sohna Musaad Suroso

jasa konsultansi & jasa lainnya

Documents