dokumen kontrak - bpsdm.pu.go.id file• pengadaan jasa konsultansi s.d rp. 50 juta • pengadaan...
TRANSCRIPT
DIKLAT MANAJEMEN PROYEK
DOKUMEN KONTRAK
OLEH :
Drs. MUNTIYONO,ST.,MM.,MT.
KEPRI 21 April 2014
PUSDIKLAT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 2014
Drs. H. Muntiyono, ST.,MM.,MT. Widyaiswara
NIP : 19520619 197602 1 001 Balai Diklat PU Wilayah II Bandung
• Rencana Umum Pengadaan
PA/ KPA menetapkan
• Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
PPK menyusun dan menetapkan • Dokumen Ketetapan
Rencana Pelaksanaan Pengadaan • Kerangka Acuan Kerja • Harga Perkiraan Sendiri • Rancangan Kontrak
ULP/Pejabat Pengadaan menerima
dan melaksanakan pemilihan penyedia
barang/jasa
3
1
4
REPUBLIK INDONESIA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Struktur Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Pengadaan barang jasa pemerintah
Pemilihan Penyedia Barang Jasa
Swakelola
Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Lainnya
Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi
Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi
Pelelangan Sederhana
Pengadaan Langsung
Kontes/Sayembara
Penunjukan Langsung
Pelelangan Umum
Penunjukan Langsung
Pengadaan Langsung
Pemilihan Langsung
Seleksi Umum
Seleksi Sederhana
Pengadaan Langsung Sayembara
Penunjukan Langsung
Instansi Sendiri
Kelompok Masyarakat/LSM Penerima Hibah
Instansi Pemerintah Lain Non Swadana
Pelelangan Umum
Pelelangan Terbatas
Ver.1_2010 5
Unit Layanan Pengadaan
PPK
Penyedia Barang/ Jasa
menetapkan
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna
Anggaran
Proses Pemilihan dan Penetapan
Kontrak dan Pelaksanaan
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
Hasil Pekerjaan
5
Menteri/ Kepala Daerah
Membentuk
Pejabat Pengadaan
Kepala Sekretariat
Staf Pendukung Kelompok Kerja
• Tim Teknis • Tim Juri/Ahli
ADMINISTRASI KONTRAK - SIM 6
Design dan Dokumen Lelang
Pengumuman Lelang
Serah Terima Lapangan
Tanda Tangan Kontrak
Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO)
Serah Terima Sementara Pekerjaan (PHO)
Periode Pra Kontrak
Proses Lelang Periode Persiapan Pelaksanaan
Periode Kontrak
Periode Pelaksanaan Konstruksi
Periode Pemeli-haraan
IKHTISAR PENANGANAN KONTRAK
Pengend. Pelaks.Konstruksi
Persiapan Kontrak
7
LANGKAH-LANGKAH
PEMILIHAN JENIS
KONTRAK
Mengidentifikasikan
barang/jasa yang akan diadakan
Mengenali masing-
masing jenis kontrak
Memilih dan menetapkan salah satu
jenis kontrak
1
PENETAPAN JENIS KONTRAK PASAL 50-54 PERPRES-54-2010 (2)
8
cara pembayaran
lump sum
harga satuan
gabungan lump sum dan harga satuan
terima jadi (turnkey)
Persentase
pembebanan tahun anggaran
tahun tunggal
tahun jamak
sumber pendanaan
kontrak pengadaan tunggal;
kontrak pengadaan bersama.
tahun tunggal
tahun jamak
jenis pekerjaan
pekerjaan tunggal
pekerjaan terintegrasi
kontrak payung.
Bukti Pembelian
(s.d.. 5 juta)
Kuitansi (s.d .. 10 juta)
Surat Perintah
Kerja (SPK)
Surat Perjanjian
9
Bukti Perjanjian
• Pengadaan Jasa Konsultansi s.d Rp. 50 juta
• Pengadaan Barang/Pek. Konstruksi/Jasa Lainnya s.d Rp 100 juta
• Pengadaan Jasa Konsultansi di atas Rp. 50 juta
• Pengadaan Barang/Pek. Konstruksi/Jasa Lainnya di atas Rp 100 juta
4
Kontrak : suatu perjanjian atau suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau mereka saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang dibuat secara tertulis.
Hubungan kedua pihak dalam suatu perjanjian mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban.
RUANG LINGKUP
1. Persiapan Pelaksanaan Kontrak
2. Pelaksanaan Kontrak
* Pekerjaan Konstruksi
* Jasa Konsultansi
* Pengadaan Barang
* Jasa lainnya
RENCANA MUTU KONTRAK (RMK) § a. Informasi Kegiatan
§ b. Sasaran Mutu yang terukur sesuai dengan KAK/RKS; § c. Struktur Organisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan § d. Struktur Organisasi Penyedia Barang/Jasa § e. Tugas, tanggungjawab dan wewenang § f. Bagan alir pelaksanaan § g. Jadwal pelaksanaan kegiatan § h. Jadwal Peralatan § i. Jadwal Material § j. Jadwal Personil § k. Jadwal Arus Kas § l. Rencana terhadap metoda verifikasi, validasi, monitoring, evaluasi,
inspeksi dan pengujian yang diperlukan beserta kriteria penerimaannya; § m. Daftar Kriteria § n. Daftar Induk § o. Daftar Induk Rekaman/Bukti Kerja 12
URUTAN KEKUATAN HUKUM DOKUMEN KONTRAK PEK. KONSTRUKSI 1. Surat Perjanjian 2. Surat Penunjukan 3. Surat Penawaran 4. Adendum dalam proses pemilihan yang kemudian
dimasukkan dalam masing – masing substansinya 5. Syarat-syarat khusus kontrak 6. Syarat-syarat umum kontrak 7. Spesifikasi khusus 8. Spesifikasi umum 9. Gambar-gambar 10. Daftar kuantitas dan harga 11. Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran a. Dokumen penawaran b. Jaminan pelaksanaan c. Jaminan uang muka
URUTAN KEKUATAN HUKUM DOKUMEN KONTRAK JASA KONSULTANSI
1. Surat Perjanjian 2. Surat Penunjukan 3. BA. Hasil negosiasi 4. Surat Penawaran 5. Adendum dalam proses seleksi yang kemudian
dimasukkan dalam masing – masing substansinya
6. Syarat – syarat khusus kontrak 7. Syarat – syarat umum kontrak 8. Kerangka acuan kerja ( KAK) 9. Dokumen lainnya mis jaminan uang muka
PENANDATANGANAN KONTRAK SYARAT: 1.Paling lambat 14 hari setelah surat penunjukan penyedia
jasa 2.Menyerahkan jaminan pelaksanaan 3.Pek < Rp 50 juta dan jasa konsultansi tidak perlu jaminan
pelaksanaan 4.Pek > Rp 50 milyar stlh memperoleh pendapat Ahli Hukum Kontrak Profesional atau ditetapkan dengan Kep. Men. SANKSI : Membatalkan SPPBJ, mencairkan jaminan penawaran dan
Tidak boleh mengikuti PBJ pemerintah selama 2 ( dua ) tahun bila :
1. Calon penyedia jasa tidak dapat menyerahkan jaminan pelaksanaan
2. Menolak SPPBJ dengan alasan yang tidak dapat diterima
3. Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima
1.KETENTUAN UMUM
1. SPMK
2. MOBILISASI
3. PEMBAYARAN UANG MUKA
4. PEMBAYARAN PRESTASI
5. PERUBAHAN KEGIATAN PEK.
6. DENDA & GANTI RUGI
7. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK
PELAKSANAAN KONTRAK
SURAT PERINTAH MULAI KERJA ( SPMK)
Ø Diterbitkan paling lambat 14 hari kerja setelah kontrak ditandatangani
Ø Bila penyedia jasa tidak segera mulai kerja setelah SPMK maka Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan surat peringatan
Ø Bila penyedia jasa tidak dapat mulai pekerjaan karena kesalahan Pejabat Pembuat Komitmen maka penyedia jasa berhak mendapatkan kompensasi dari Pejabat Pembuat Komitmen.
MOBILISASI
Lingkup: ü Mendatangkan peralatan berat ü Mempersiapkan fasilitas kantor/base camp ü Mendatangkan personil/tenaga ahli ü Menyiapkan peralatan pendukung Waktu: v Paling lambat 30 hari setelah SPMK (selesai 60
hari),fas pelayanan pengendalian mutu 45 hari, BLN 90 hari dan peralatan laboratorium 120 hari
Sanksi: Bila gagal dikenakan pengurangan pembayaran
sebesar 1 % nilai angsuran utk setiap hari keterlambatan sampai maksimum 50 %.
PEMBAYARAN UANG MUKA
Jumlah: o Maks 20 % untuk penyedia jasa bukan usaha kecil o Maks 30 % untuk penyedia jasa usaha kecil o Diberikan setelah penyedia jasa mengajukan rencana
pemakaian uang muka dan menyerahkan jaminan bank.
o Dikembalikan secara berangsur –angsur dan lunas pada saat pekerjaan selesai 100%(APBN) atau 80% ( BLN )
Sanksi : v Bila pemakaian UM tidak sesuai maka harus
dikembalikan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan.
v Bila pengguna terlambat membayar maka penyedia berhak mendapat ganti rugi
PEMBAYARAN PRESTASI Cara pembayaran: 1. Bulanan ( monthly payment) 2. System termijn ( prestasi fisik ) Penyedia jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan Sanksi : 1. Pejabat Pembuat Komitmen maks 7 hari harus sudah
mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 2. Penyedia jasa selambat lambatnya 14 hari harus sudah
menerima pembayaran (sejak tagihan disetujui) 3. Penangguhan pembayaran bila penyedia jasa tidak
melengkapi bukti pembayaran (kpd subpenyedia jasa) 4. Ganti rugi berupa bunga terhadap jumlah tagihan bila
Pejabat Pembuat Komitmen terlambat membayar
PERUBAHAN KEGIATAN PEKERJAAN LINGKUP: § Menambah/mengurangi kuantitas pek. § Menambah /mengurangi jenis pekerjaan/mata
pembayaran § Mengubah spesifikasi dan gambar sesuai
kebutuhan lapangan. § Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum
tercantum dalam kontrak tetapi diperlukan SANKSI: Ø Semua perubahan harus dibuat BA tertulis dan
amandemen kontrak Ø Penambahan pek maksimum 10 % dari nilai
kontrak kecuali bencana alam Ø Negosiasi tehnis dan harga mengacu ketentuan
dalam kontrak
DENDA DAN GANTI RUGI
DENDA: KETERLAMBATAN DIDENDA 1 PERSERIBU NILAI
KONTRAK PERHARI MAKS SENILAI JAMINAN PELAKSANAAN
G A N T I R U G I : K E T E R L A M B ATA N P E M B AYA R A N ; P E J A B AT P E M B U AT K O M I T M E N H A R U S M E M B AYA R G A N T I R U G I S E B E S A R B U N G A D A R I T O TA L TA G I H A N B E R D A S A R K A N T I N G K AT S U K U B U N G A B I S A AT I T U , ATA U K O M P E N S A S I S E S U A I S YA R AT – S YA R AT K H U S U S K O N T R A K
PENGHENTIAN KONTRAK
KONDISI : a. Pekerjaan selesai b. Terjadi hal – hal diluar kekuasaan kedua belah pihak
(kahar) Ø peperangan Ø kerusuhan Ø revolusi Ø bencana alam Ø pemogokan Ø kebakaran Ø gangguan industri lainnya
c. Pejabat Pembuat Komitmen membayar semua pekerjaan
yang telah dilaksanakan
PEMUTUSAN KONTRAK
Kesalahan kedua pihak Kesalahan Penyedia Jasa
Kesalahan PPK
Terbukti melakukan KKN:
Penyedia jasa : Sanksi: -Jaminan pelaksanaan distor -Sisa uang muka dilunasi -Pengenaan daftar hitam 2 tahun
Pejabat Pembuat Komitmen : Sanksi -Sanksi PP 30/1980 -Ketentuan lain sesuai per UUan
Penyedia Jasa : 1.Tidak segera melaksanakan pekerjaan 2.Gagal uji coba melaksanakan hasil show cause meeting (SCM) 3.Tidak berhasil memperbaiki kegagalan peleksanaan pek. 4.Bangkrut 5.Gagal mematuhi keputusan penyelesaian perselisihan 6.Menyampaikan pernyataan tidak benar
Sanksi: Dimasukan daftar hitam
PPK gagal memenuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan
Sanksi: PPK harus membayar semua pengeluaran penyedia jasa
DOKUMEN KONTRAK (ISI)
KONTRAK
SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) A. Korespondensi B. Wakil Sah Para Pihak C. Tanggal Berlaku Kontrak D. Masa Pemeliharaan E. Umur Konstruksi F. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/Pemeliharaan G. Pembayaran Tagihan H. Pencairan Jaminan I. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau
Pengawas Pekerjaan J. Kepemilikan Dokumen
K. Fasilitas L. Peristiwa Kompensasi M. Sumber Pembiayaan N. Pembayaran Uang Muka O. Pembayara Prestasi Pekerjaan P. Denda Q. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil R. Penyelesaian Perselisihan
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ü PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
sejak tanggal penandatanganan kontrak ü Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan
kontrak oleh penyedia. Program Mutu ü Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat
persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK ü Program mutu disusun paling sedikit berisi: a. informasi mengenai pekerjaan yg akan dilaksanakan; b. organisasi kerja penyedia; c. jadwal pelaksanaan pekerjaan; d. prosedur pelaksanaan pekerjaan; e. prosedur instruksi kerja; dan f. pelaksana kerja.
KON
TRAK
29
MASA PEMELIHARAAN
Jaminan pelaks
Jaminan pemel
Kegagalan bang
Td Tng Kontrak PHO FHO
14
BTS TA
100%
• Pekerjaan Permanen ≥6 bulan • Pekerjaan Semi Permanen ≥3 bulan
Kegagalan Bang. =Umur Rencana Max. 10 Thn
Retention money Setiap pembayaran
Dipotong 5 %
Jaminan Pemel
Masa Pemel à {
Kegagalan Pelaks. Konstr.
Cacat & Ketidaksempurnaan 28
30
PEMERIKSAAN ULANG DAN PENGESAHAN
§ Penyedia jasa harus menyerahkan seluruh Dokumen Akhir (yg berhubungan dgn pelaksanaan) kpd pengguna jasa, pada saat permohonan penyerahan pekerjaan
§ Bila menurut pendapat Direksi Teknik atau pengguna
jasa perlu diadakan perbaikan, penyedia jasa harus segera melakukannya, dan harus segera menyerahkan kepada Direksi Teknik atau pengguna jasa untuk mendapatkan pengesahannya.
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. Musyawarah 2. Mediasi 3. Konsiliasi 4. Arbitrase 5. Pengadilan Catatan: Keputusan dari hasil penyelesaian
yang dipilih mengikat kedua belah pihak dan segala biaya ditanggung para pihak sebagaimana diatur dalam kontrak
a. Musyawarah : melalui perundingan dan persetujuan yang mengikat kedua belah pihak
b. Mediasi : metode penyelesaian sengketa oleh suatu panitia pendamai yang diangkat dan dibentuk kedua belah pihak dengan bantuan satu mediator yang bertindak sebagai fasilitator hanya membimbing para pihak yg bersengketa untuk mengatur pertemuan dan mencapai suatu kesepakatan,yg mengikat kedua belah pihak
c. Konsiliasi : mirip butir b, namun satu orang konsiliator menyusun dan merumuskan upaya penyelesaian untuk ditawarkan kpd kedua belah pihak .(sebagai wasit)
d. Arbitrase : penyelesaian suatu sengketa diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat kedua pihak secara tertulis.
Arbiter seorang atau lebih yang dipilih oleh kedua pihak atau ditunjuk oleh Pengadilan Negeri
e. Penyelesaian pengadilan : melalui pengadilan dan keputusannya mengikat kedua pihak
JURU PENENGAH § Pejabat Pembuat Komitmen mengusulkan nama orang sebagai
juru penengah (mediator/konsiliator) yang akan ditunjuk sebagai mediator/konsiliator untuk pelaksanaan kontrak;
§ Apabila penyedia jasa tidak setuju, harus mengusulkan nama orang sebagai mediator/konsiliator dalam dokumen penawaran;
§ Apabila dalam SPPJ, Pejabat Pembuat Komitmen tidak menyetujui usulan mediator/konsiliator penyedia jasa, maka mediator/konsiliator harus ditetapkan atas kesepakatan kedua belah pihak.
§ Apabila mediator/konsiliator tidak disepakati kedua belah pihak, maka dapat diminta dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
PENYELESAIAN PERSELISIHAN (Lanjutan) Ø Penyedia jasa harus mengadukan keputusan tersebut kepada Mediator selambat-lambatnya 14 hari terhitung saat pemberitahuan atas keputusan Pejabat Pembuat Komitmen . Ø Mediator harus memberi keputusan tertulis dalam waktu 28 hari setelah pemberitahuan perselisihan tsb. Ø Apabila Mediator tidak berhasil mencapai persetujuan upaya damai, maka masalah penyelesaian perselisihan dapat diadukan ke Konsiliator ( tingkat kedua ) dengan pengaturan waktu seperti di atas. Ø Pejabat Pembuat Komitmen atau penyedia jasa dapat mengadukan lebih lanjut keputusan Konsiliator kepada Arbiter dalam waktu 28 hari sejak keputusan tertulis Konsiliator dikeluarkan. Ø Apabila tidak satu pihak pun mengadukan kepada Arbiter, maka keputusan Konsiliator bersifat final dan mengikat.
PENYELESAIAN PERSELISIHAN (LANJUTAN)
Apabila penyedia jasa gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan, maka Pejabat Pembuat Komitmen dapat memutuskan kontrak
Apabila Pejabat Pembuat Komitmen gagal
mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan, maka penyedia jasa dapat memutuskan kontrak
Ver.1_2010 36
Perbuatan atau Tindakan Penyedia lainya yang dapat dikenakan Sanksi:
Perbuatan atau Tindakan Sanksi
1
Ver.1_2010 37
Perbuatan atau Tindakan ULP yang dapat dikenakan Sanksi:
Perbuatan atau Tindakan Sanksi Adanya Pelanggaran dan/atau kecurangan dalam Proses Pengadaan
Administratif , dituntut ganti rugi dan/atau dilaporkan secara pidana
Kecurangan dalam pengumuman pengadaan Sesuai Peraturan Perundang-undangan
Perbuatan atau Tindakan PPK yang dapat dikenakan Sanksi:
Perbuatan atau Tindakan Sanksi
Melakukan cedera janji terhadap ketentuan yang termuat dalam kontrak ( misalnya: Keterlambatan pembayaran)
membayar bunga terhadap nilai tagihan yang belum dibayar, atau membayar kompensasi sesuai dengan ketentuan dalam kontrak
1
MUNTI PU WIL II 38