jajak penda - denpasar.bpk.go.id · nama, objek yang sama, dan pihak masl'arakat sendiri yang...
TRANSCRIPT
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl
Post
Perwakilan Provinsi Bali\1,. $Arl J1rl r{li,!rii;ifflr;tlli,.!r-tT,-{,._[ - ^ I\ {#;nj:t_, t-) (l\-l$trt)/l / i
(qD)
.*:1,ii'h,:..qw77,71V0
Paaa jajat yang dilakukarf den-gan mengajukan kuesion{ danwawanca:a via telepon ini.P7,71pers,en responden menyapkantidak setuju jika aset-afet dibawah lima are atau d{ngan
Lebih Baik Dihibahkanke Desa Pakraman
PANSUS Aset DPRD Bali telah merekomendasikan ke-pada Gubemur BaIi untuk menjual asetrdi bawah lima are.Pansus Aset ber:pandangan aset yang berada di posisi tidakstrategis dan sulit dijangkau tidak bisa dimanfaatkan secaraoptimal. Aset semacam ini juga dinilai r{ernbebani daeiah._ Nqmun, keputusan Pansus Aset ini]banyak ditentang.I:llgkah ini dinilai sebagai langkah polifis yang pragmatii.DPRD Balijuga dituding hanya mengedepankan pendekatanekonomis dalam mengelola aset daerah.tDPRD disarankanlnencar! celah dan jalan keluar yang bija_k agar aset ini bisadihibahkan atau dikelola oleh desa pakra+ran. Jika rirernung-kinkan aset semacam ini bisa dijadika4 peluba pura atautempat untuk melakukan pengembangfn wirausaha bagigenerasi muda Bali.HaL19Lima Are
keputtrsan Pansus Aset meinberi-kan rekomendasi agar asetFijualmembuka peluang terjalinYakolusi Bahkan responderlyang
minta mendengarasptrasi lra mnBali soal aset sebelum merfutus-
selama ini aianggap memftbani
menlatakan penolakannfr me-minta agar. tanah-tanahlyang
Pemprov Bali dihibilrkan $padadesa-pahaman. Pansus j+" di-
ma Aregannya aset yangtidak shategisdijual. Responden kelompok iniberharap dana dari hasil pen-jualan aset ini digunakan untukmembangun ekonomi keralYa-tan dan disumbangkan kePadadesa palcaman. Terlebih setiaPoemeriksaan Badan Pemer-iksa Keuangan (BPIO, pengelo-Iaan aset daerah selalu menjaditemuan. Ini mengindikasikanmemang pengelolaan aset diBali bermasalah. Respondenyang mendukung, berharap dan-anya tidak ditabungkan dibank.Hasil penjualan aset ini hanrsdikembalikan kepada rakyat Balidalam bentuk pncgram pemban-glman yang berorientasi padakesejahteraan rakyat BaIi.
Sementara 2,23 persen re-sponden mengaku tak tahu-menahu soal pengelolaan asetPemprov Bali Responden men-gaku selama ini tak ada trans-paransi dalam pengelolaan asetdaerah. Kalaupun nantinya adaaset yang dijuat pengumuman-nya hams terbuka. Lelang asetjangan dilakukan hanya di ling-karan kekuasaan. (dir)
Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga KotaDenpasar Ir. I Gusti NgurahEddy Mulya, S.E., M.Si. men-gatakan, peraturan menteritentang penumbuhan budipekerti memang memuncul-kan pertanyaan. Pasalnya,tanpa dibuat peraturan pun,pihaknya sudah melakukanpenumbuhan budi pekerti.
"Namun kita tidak bisaserta merta menyalahkanmenteri yang mengambilkebijakan ini. Kalau kita iba-ratkan sebuah pohon, apakahpohon ini sedang gersang, adakekurangan air? Apakah ber-talian dengan krisis hukum,kepercayaan ekonomi, sikap,mental, semuanya, sehinggamuncul kebijakan yang tu-gasnya mengingatkan kitabahwa gerakan penumbuhanbudi pekerti adalah sebuahproses yang tidak boleh ber-henti, bergerak terus. set-iap saat harus dibicarakan
kan menjualnya !Di lain pihak, 20,06 Srsen
responden menyatakan
TANAH INI
DIJUAL20,060/o
TII|AK SETUJU
SETUIU
gelar jajak pendapat t{kaitpengelolaan aset Pempror,f Bali.
Edisi :
Hal : tdan€ _
Setujukah {rda, aset di bawah lima arernilik Pemplov Bali dijual?
ii
il=628
Jajak Penda
Sub Bagian t{uma{ dan Tata Usaha BPI( Rl Perwal<ilan Provinsi Bbli
W
Pembangunan
sebenarnya di mana."Wakil Ketua DPRD B
Pembangunan ruko yang sem-pat menjadi objek gugatan terse-but bakal dilakt'kan pihak ketiga,dan selanjutnya bakal disewakankepada para pedagang. Sudibya
nrengatakan, terkait proses pem-bangunan tersebut Pemkab saatini masih akan membuat DED-nya. Pembuatan DED yang diang-garkan sekitar Rp 40 juta dilaku-kan dalam anggaran perubahan.
Nantinya jika DED sudah selesaimaka akan dilanjutkan denganproses peleLiangan.
Tahap pelelangan yang akandiikuti minim2l lima pih2[ [sfig2ini akan dilakukan di tahun 2016.'l.lanti pelelangannya ada panitiakhususnla. Tidak di ULP sepertipelelangan biasanya," terangnya.Setelah ada pihak ketiga yangmemenangkannya, barulah akandilakukan proses pembangunan."Setelah selesai pembangunah-nya, soal sewa nanti urusan pihakketiga dengan pedagang," ujarnya.(kmb40)
Banli trost
PascaterdakarI
Dewan PertanyakanKetdnjutan
ta
.ukoi Pasar Kidul
i dikerjakan. Padahal sudatumada
kesepakatan damai. Pe Ian
ti,ok.n-
eliKomang Carles, Minggukemarin. Menurut Carleslah sistem pengelolaanguna serah (BGS) disepapemkab termasuk kelo
ap(
ripedagang seharusnyadaklanjutinya segera.
Jika memang dalam tahnya mengalami kendala, maka
m;lHrt lo
harus segera dikomunikasikanuntuk mencari solusi. Pem-kab Bangli diminta untuk tidakmembiarkan rencana pemban-gunan ini menjadi terkatlrng-terkatung. "Harus dilakukah ko-munikasi. Kalau ini tidak juga
n'
ffi-'*,
f sh Nengah Sudibya menjeq|F",
li"i.:3'ffffitffi;lJ&i"":ffi PASAR KrDUL - Ruho pasar Kid,ur pascaterbahar 'iiL"iiiilM!.-.*.ningga hini pemaye!!""""y" t"h i""""tn -
I
Sub Bagian Hrrno{ dan Tata Usaha BPI( Rl Perwal<ilan Provinsi Bali
llaX trost
Edisi
Hal
| 9.r1it]7 ft:t4^lY: Lo(Z
W 1r{
A
anirkSembilan Bansos Belum Dica
gantung darimerintah seli
ntuan pe-n swadaya.
Salah satu p m yangdike.jar masy at adalahbantuan sos.Untuk menda
I (bansos).
toran dana pemerintahkabupaten ini, wajib
Dalam pemasyarakat
membuat prharus disetujintah. Mena:sudah disetrada yang bel
Kepala BaIda Bagus r
bangunan,angat ber-
n gelon-
posal yangoleh pemer-nya, meskii ternyatadicairkan.
Tabanan ( i Post) - Sejumlah persoalanyang membuat dana tidakbisa cair atau dicairkan,di antaranya kesalahannama, objek yang sama, danpihak masl'arakat sendiriyang tidak mau mencairkan."Kemungkinan uang yangturun tidak sesuai denganyang dijanjikan. sehinggamasyarakat tidak mau men-cairkan dana tersebut," pa-par Wiratmaja belum lamalru.
Sampai saat ini totalbesaran dana mencapaiangka Rp 12.925.000.000.Dari total dana tersebut"Rp12. 700.000 sudah dicairkanper Januari 2015, sedang-kan Rp 225.000.000 belumcair. "Peruntukan dana inilebih banyak untuk bangu-nan fisik pura. bale banjar.dan se/eoo-seAoo," ucapnya.Sementara di anggaranperubahan, Ianjut Wirat-rnaJa, pemerintah daerah
Bati post/kmb28
Ida Bagus Wiratmaja
tidak mengeluarkan danakecuali untuk kebutuhanpilkada. Artinya, untukinstansi-instansi yang ber-hubungan dengan penga-manan tirhapan pilkada,yakni Polres dan TNI.Seperti diketahui, untukpengamanan selama prosestahapan Pilkada Tabanan2015, jajaran Polres menga-jukan anggaran Rp 3 miliar'.Sayangnya. karena terben-tur minimnya anggaran,Pemkab Tabanan hanyamenyetujui Rp 2,5 miliar.
Di sisi lain, Wiratmajarnengakui berbagai proglamyarrg dibiayai dana hibah ta-hun ini sulit direalisasikan.Pasalnya, regulasi berupaUI"I Nomor 23 Tahun 2014membatasi pihak yang daipat menerima dana hibah.Sesuai aturan pada pasal298 ayat.l dan 5, dana hi-bah hanytr dapat diberikankepada badan, Iembaga. dan
peda Kabu-, setidaknya15 proposal
ke pernkab, saang masuknpai saat ini
belum dicai karena ber-bagai persoal n. Menrirut
Dari data Bapaten Tabanasembilan darimasyarakat
Tabanantmaja, dana
baru dapat di rkan jikaprosedur iran sudahterpenuhi. _
organisasi kemasyara{a-tan yang berbadan hukrimIndonesia. "Itu merupakfunaturan yang harus dijalarik-an." tegasnya.
Ditambahkannya,klausul regulasi tersebutyang membutuhkan pe-nyesuaian, yakni pasal 298ayat 5, yaitu penerima ban-tuan hibah harus berba-dan hukum dan terdaftarsekurang-kurangnya tiga ta-hun. "Selama ini hibah lebihbanyak diberikan kepadamasyarakat perorangandan kelompok masyarakatyang tidak memiliki badanhukum," jelasnya.
- Adanya aturan pem-batasan penerima danahibah tersebut memouarBappeda mesti memilahdan memilih alokasi yangsesuai. "Jadi, tidak
-bisa
seperti tilhun-tahun sebel-urnnya. kilah Wiratmaia.(kmb28)
ru*#
Sub Bagian l'lumaq dan Tata Usal'ra BPI( Rl Perwal<ilan Provinsi Bali
''P,.1$Eg', {L
t;iiifii'o+ Ban'r-lftir.))_I -' i trosX
Soal Prodek Tukad Mati
ffiBad[ng Hurus
Fatwa Tertuliske Pusat
hati-hatialan ini.genda be-
Post) -pan proyek long storage di muara Tukad Mati memunculkqnlan zona perlindungan menjadi zona pemanfaatan. Usulan ilrilanda tanya. Pasalnya, dengan perubahan zona tersebut justrueluang bagi investor uutuk memanfaatkan Tahura.
I
Kelan I sar di balik sernua ini. Den-gan perubahan menjadi bloknonperlindungan, investorbisa masuk ke Tahura."curiganya.
Dalarn PP 18 Tahun 1994tentang Pengusahaan WisataAlam di Zona Peiaanfaatan,disebutkan bisa dibangun sa-rana-prasarana maksimai 10persen dali luas biok peman-
faatan. "Padahal logikanyahanya untuk penataan dannormalisasi muara, tidakperlu sampai ada perubahanblok, Ini hanya akal-akalansaja,'l tegas Sugita yangjuga anggota Komisi I DPRDBadung.
Dia memberikan contoh,pembangunan saluran iri-gasi di Iahan persawahan
yang notabene lahan basahtidak boleh terbangun faluhhijau). "Kalau kita memban-gun saluran irigasi yangjugaada senderannya, apakahharus mengubah peruntu-kan kawasan? Tidak perlulItu sama saja dengan pe-nataan muara Tukad Mati.Kita hanya ingin menata,mengembalikan kondisimuara Tukad Mati, tidakperlu sampai perubahanblok, yang justru membukapeluang perusakan Tahura,"terangnya.
Politisi PDI Perjuangaq
ggu (6/9)Kan, pem-rage se:ba-asi banjirdan Den-
samparsi. "Kita
Denpasar (BalPascapenyet
wacana perubmernunculkanmembukakan
pasar tidak permengubah zonrharui sangat bemenyikapi perrsSaya curiga ada
Carri
ini nengajak melihat ke be-lakang sekitar tahun 2012.Ketika itu ada investor (PTTRIIt 1'ang telah diberikanizin oleh Cubernur untukmengelola blok pemanfaatarrTahura Ngurah Rai seluas1.02,22 hektar. Di mana 10persen dari total kawasantersebut bisa dibaneun.
"Saya meminta PemkabBadung segera berkoordi-nasi dengan pemerintahpusat. dengan meminta fat-wa t;ertulis," ucapnya.Hal. 19Berbeda Kepentingan i
I
Edisi
Hal
I s4&hla sqknbef "zots- |
:-f
Bendesa
saha BPI( Rl Perwal<llan Provinsi Balan Tata U
trost
dSub Bagian Huma
W Ban
&MLunfq -
Berbeda Kepentingan v;+fr"1'1i 'ffifiii, ' I ' ,, l::1if:gin legal sebagai
Akademisi u"uu d,. i.,o- ffi?"""T:g*:tlff?t*::i?ijanaBrrdhijugaberpendapat, wilayah pengelolaan k"h;_peroedaan cara pandang atas tanan, maka kewenangansurat kementerian tentang pengeiolaan ua" aili"giuTpengelolaan Tahura antari Pem-"erintah F;;"i".i-B?d;Qemprov dan Kabupaten Ba- sebutnva.
--
dung disebabkan oleh perbe- Selagi ada kepentingandaan. kepentingan. "Adi yang t"...-fiirryi yang berkaitan:aasih keingrnan.utuk meman- -* dengan p
"i. g"lof iun i;h;;;
1,1?:Tl *lr"{ah konservasi dan sekitarnya, katanya,oalam kerangka memanfaat_ maka kedamaian Bali akanKan .kawasan teluk sebagai tetap terusik, dan barangkalirvilayah reklamasi, sedang- rakyat aki-'selalu il;"ii;;ilkan di pihak lain aag yqne kepida F;,;i;til;;;';;;menghendakiTukadMatidan tefap konsisten menlawaisekitarnya adalah kawasan p""a'" ."lugui a.pi"".l ,?tyuikonservasi," jelas_nya. _ badu"ty;;; tetap konsisien, Piu memandang, pem-
""t"kire"giwalTelukBenoakab. Badung sepertin-ya tidak ."Urg^i *]f""]rah ton"ervasi.-rngrn ada pelua_ng sedikit Seperti diberitakan sebel_pun untuk membuka pintu umnya,pemprovBalimelaluikepada siapa pun dan plhak Dinas Keh;;'arar -engh".rti-nlana pun untuk mengubah kan proyek penataan muarakawasan konservasi menjadi f"Ua tft^ti"di ta*asan-Fu-wilayahperuntukan, m.esfir- tasari, X"ir, S"nt" (iOig)un Perpres versi SBY belum proyek V""S -""efan danadicabul Seandainya kedua in- nq aZ ;il# a"" J*"":"[^"stansi Pemprov dan pemkab pt Adi Karya ini telah ber_Badung memiliki pandangan |""g.;d 30;e"serr. pe_p"oroyang sama, bahwa konser- berdalihlengh""t*" p"Jy"fvasi tidak dapat dibenarkan karena iiudu.u., tersebutuntuk dimasuki investor, masuk blok perlind";;;;maka_perbedaan pandangan vu"g iiau[-lisa diotak_atikitu.tidak akan.teiiadi. piaa t;;rli ;;; rzin menteri.srsr pandang daratan.seba_ Selain itu pemkab Badunggai wilayah bebas dari pen- juga tid;k mlngantongi izingelolaan kehutanan, maka iuiLuii a"""rn nrovpk rorca_gelolaa-n kehutanan, ma.ka f";d; d";;;;;;;;;til:;Pemkab Badung memiliki Irt.it-fiil
z
a
Edisi :
Hal :