pemerintahan yang tidak transparan

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan

Daftar Isi

Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan



Pemerintahan yang tidak transparan merupakan bentuk pemerintahan yang mengabaikan prinsip keterbukaan dan cenderung melupakan nilai-nilai demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahannya. Pemerintahan yang tidak transparan merupakan wujud pengingkaran terhadap konsepsi kepemerintahan yang baik. Indikator pemerintahan yang tidak transparan dapat dilihat dari bentuk pengingkarannya terhadap prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Pada dasarnya, pemerintahan di negara-negara demokrasi telah menyadari bahwa terciptanya keterbukaan dalam memperoleh informasi bagi publik dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan hukum di negaranya.

Ada 3 Alasan Pentingnya Keterbukaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

1. Kekuasaan pada dasarnya cenderung diselewengkan. Semakin besar kekuasaan semakin besar pula kemungkinan terjadi penyelewengan.

2. Dasar penyelenggaraan pemerintahanh itu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, agar penyelenggaraan pememrintahan itu tetap dijalur yang benar untuk kesejahteraan rakyat.

3. Dengan keterbukaan memungkinkan adanya akses bebas bebas warganegara terhadap informasi yang pada gilirannya akan memiliki pemahaman yang jernih sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam menciptakan pemerintahan yang konstruktif dan rasional.

Makna Keterbukaan Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Dalam teori demokrasi pemerintahan yang terbuka adalah suatu hal yang esensial atau penting terutama akses bebas setiap warga negara terhadap berbagai sumber informasi, supaya tidak terjadi saling curiga antar individu, masyarakat dengan pemerintah. Keterbukaan dalam penyelenggaraan yaitu setiap kebijakan haruslah jelas , tidak dilakukan secara sembunyi, rahasia tetapi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawabannya bisa diketahui publik dan rakayat berhak atas informasi faktual mengenai berbagai hal yang menyangkut pembuatan dan penerapan kebijakan.

5 Hal Informasi yang Tidak Boleh Diketahui Publik

Menurut David Beetham dan Kevin Boyle ada 5 hal informasi yang tidak boleh diketahui publik yaitu:1) Pertimbangan-pertimbangan kabinet2) Nasehat politis yang diberikan kepada menteri3) Informasi-informasi yang menyangkut pertahanan nasional, kelangsungan hidup demokrasi dan keselamatan individu-idividu, warga masyarakat.4) Rahasia perdagangan dari perusahaan swasta.5) Arsip pribadi kecuali sangat dibutuhkan.

Berikut Ini Beberapa Indikator Dari Pemerintahan yang Tidak Transparan

No Prinsip Karakteristik yang diabaikan Indikator Penyelenggaraan

1 Partisipasi

• Warga masyarakat dibatasi/tidak memiliki hak suara dalam proses pengambilan keputusan.

• Informasi hanya sepihak dan lebih bersifat instruktif (perintah)

• Lembaga perwakilan tidak dibangun berdasarkan kebebasan berpolitik.

• Kebebasan berserikat dan berpendapat serta pers sangat dibatasi

2 Aturan Hukum

• Hukum dan peraturan perundang-undangan lebih berpihak kepada penguasa

• Peraturan tentanghak asasi manusia terabaikan demi terciptanya stabilitas dan pencapaian tujuan negara



2 Aturan Hukum• Penegakan hukum lebih banyak berlaku

bagi masyarakat bawah baik secara politik maupun ekonomi

3 Transparan

• Tidak ada ruang bagi masyarakat untuk mengevaluasi dan mengontrol penyelenggaraan negara

• Masyarakat sangat dibatasi dalam memperoleh segala bentuk informasi

• Informasi yang diperoleh hanya dari pemerintah

4 Daya Tanggap

• Proses pelayanan publik bersifat sentralistik dan kaku

• Banyak pejabat yang memposisikan diri sebagai penguasa



4 Daya Tanggap• Layanan kepada konvensional, dan

masyarakat masih diskriminatif, bertele-tele

5 Berorientasi pada konsensus

• Tidak diberikannya peluang untuk mengadakan konsensus dan musyawarah

• Segala macam aturan hanya bersifat formalitas

• Kebijakan lebih banyak bersifat perintah• Pemerintah lebih banyak bertindak sebagai

penguasa

6 Kesetaraan

• Adanya diskriminasi gender dalam penyelengaraan pemerintahan

• Banyak peraturan yang masih berpihak pada gender tertentu



6 Kesetaraan• Menutup peluang bagi dibentuknya

organisasi non pemerintah yang menuntut keadilan dalam berbagai aspek kehidupan

7 Efektifitas dan Efisiensi

• Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia tidak berdasarkan pada kebutuhan

• Kegiatan penyelenggaraan negara lebih banyak ditujukan pada acara-acara yang bersifat seremonial

• Manajemen penyelenggaraan negara bersifat konvensional dan terpusat

8 Akuntabilitas

Pengambilan keputusan didominasi oleh pemerintah

Swasta dan masyarakat memiliki peran yang sangat kecil terhadap pemerintah



8 Akuntabilitas

• Pemerintah memonopoli berbagai alat produksi yang strategis

• Masyarakat dan pers tidak diberi kesempatan untuk menilai jalannya pemerintahan

9 Bervisi Strategis

• Penyelenggaraan pemerintahan statis dan tidak

• memiliki prospek jangka panjang• Kurang mau memahami aspek-aspek

kultural, historis,• dan keanekaragaman masyarakatnya• Sulit menerima perubahan terutama jika

berkaitan• dengan masalah politik, hukum, dan

ekonomi



9 Bervisi Strategis• Pemerintah lebih cepat puas dengan

kemajuan yang telah dicapai

10 Saling Keterkaitan

• Banyaknya pejabat pemerintahan yang bertindak arogan dengan mengabaikan peran swasta atau masyarakat

• Selalu menganggap para kritikus pemerintahan sebagai provokator yang anti kemapanan dan stabilitas

• Pemerintah selalu merasa yang paling benar dan paling pintar dalam menentukan j alannya pemerintahan

• Swasta dan masyarakat tidak diberi kesempatan untuk bekerjasama dalam membangun negara


Pemerintahan yang tidak transparan sangat berbahaya jika diwujudkan dalam penyelenggaraan negara. Berikut ini beberapa dampak atau akibat dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan, yaitu:1. Masyarakat dan pers cenderung pasif dan tidak kritis.2. Masyarakat tidak berdaya dan terkekang dengan berbagai aturan dan doktrin3. Penguasa atau pemerintah cenderung bertindak otoriter.4. Masyarakat mempunyai posisi tawar yang lemah dan lebih banyak hidup dalam

ketakutan dan tekanan. 5. Pemerintah sangat tertutup dengan segala keburukannya, sehingga masyarakat tidak

banyak tahu terhadap apa yang terjadi di negaranya. 6. Segala pelayanan publik sarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. 7. Timbulnya arogansi kekuasaan dalam menentukan penyelenggaraan pemerintahan,

sehingga masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa ketika melihat penyimpangan dalam pemerintahan.

8. Timbulnya pengangguran dan masyarakat tidak memiliki daya saing


9. Masyarakat tidak mempunyai kekuatan untuk mengontrol kinerja yang dilakukan pemerintah

10. Pemerintah tidak peduli terhadap perubahan yang terjadi baik di masyarakatnya maupun di Iuar negaranya.

11. Masyarakat kehilangan keinginan untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam memajukan negaranya.

Hal-hal di atas sangat berbahaya jika dibiarkan saja. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang intensif dari seluruh warga negara untuk mencegah terjadinya praktek penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan.

Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak

TransparanAkibat yang secara langsung dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak

transparan adalah terjadinya korupsi politik yaitu penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Di masa orde baru korupsi politik hampir disemua tingkatan pemerinah, dari pemerintahan desa sampai tingkat pusat. Negara kita saat itu termasuk salah satu negara terkorup di dunia. Korupsi politik itu membawa akibat lanjutan yang luar biasa yaitu krisis multi deminsional di berbagai bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan keamanan, krisis kepercayaan rakyat kepada pemerintah, krisis moral dipemerintahan.

Di bidang politik, lembaga politik baik eksekutif, legislatif dan yudikatif tak berfungsi optimal. Mereka sangat sedikit menghasilkan kebijakan yang berpihak untuk kepentingan umum. Sering kali kebijakan itu sebagai proyek untuk memperkaya diri. Yudikatif sering memutuskan yang bertentangan rasa keadilan, sebab hukum bisa dibeli.

Di bidang Ekonomi, semua kegiatan ekonomi yang bersinggungan dengan birokrasi pemerintahan di warnai uang pelicin sehingga kegiatan ekonomi berbelit-belit dan mahal. Invesrtor menjadi enggan berinvestasi karena banyak perizinan sehingga perekonomian tidak tumbuh maksimal.

Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak

TransparanDi bidang sosial, budaya dan agama, terjadi pendewaan materi dan konsumtif.

Hidup diarahkan semarta untuk memperoleh kekayaan dan kenikmatan hidup tanpa memperdulikan moral dan etika agama seperti korupsi.

Di bidang pertahanan dan keagamaan, terjadi ketertinggalan profesinalitas aparat yaitu tidak sesuai dengan tuntutan zaman sehingga aparat keamanan tidak mampu mencegah secara dini gejolak sosial dan gangguan keamanan.

Pemerintahan yang tidak transparan merupakan bentuk pemerosotan dari bentuk pemerintahan yang demokratis. Bentuk pemerintahan ini selalu berpengaruh pada kehidupan berbangsa dan bernegara yang serba kacau dan diliputi oleh berbagai penyimpangan.

Penyusun

M. Rizky Solehudin

Putri Johar Manik

Sendy Prayogo

pemerintahan yang tidak transparan

Education