inovasi pelayanan kesehatan berbasis elektronik …

PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2

493

INOVASI PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS

ELEKTRONIK MELALUI SISTEM INFORMASI

KESEHATAN NASIONAL ONLINE DAN PRIMARY CARE

BPJS DI DINAS KESEHATAN KOTA MALANG

Wiebi Winarto1, Mega Tri Wijayanti2, Lukita Ummahati3,

Universitas Muhammadiyah Malang

[email protected], [email protected], [email protected]

ABSTRAK

Pelayanan kesehatan menjadi sorotan beberapa waktu terakhir karena terkait dengan adanya

kebijakan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) yang berbasis elektronik yangg

dimanfaatkan sebagai salah satu pusat pangkalan data kesehatan di seluruh Indonesia. selain itu

juga ada kebijakan P-Care selaku anak dari SIKNAS yang dimanfaatkan sebagai alternatif

pelayanan kesehatan agar tercipta atmosfer yang efektif dan efisien. Untuk itu, fokus penelitian ini

adalah untuk mengetahui bagaimana inovasi pelayanan kesehatan ini dalam penerapannya di

Dinas Kesehatan Kota Malang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif

serta sumber data berupa data sekunder.

Kata kunci : Inovasi, Pelayaan Kesehatan Online, Sistem Informasi Kesehatan

ABSTRACT

Health services have been in the spotlight for the last time because they are related to the existence

of an electronic-based National Health Information System (SIKNAS) policy that is used as one of

the health database centers throughout Indonesia. in addition there is also a policy of P-Care as

a child of SIKNAS which is used as an alternative health service in order to create an effective

and efficient atmosphere. Therefore, the focus of this research is to find out how this health service

innovation is applied in Malang City Health Office. This research uses descriptive qualitative

research and secondary data sources.

Keyword: Innovation, Online Health Service, Health Information System

PENDAHULUAN

Hadirnya revolusi industri 4.0. menjadikan Indonesia harus semakin

tanggap dalam menjawab tantangan zaman. Revolusi industri 4.0. menjadi jalan

Indonesia agar mampu bersaing di berbagai kancah dunia. Pemerintah diharapkan

tanggap dalam merespon berbagai isu dan kondisi yang sedang dialami di berbagai

belahan dunia. Teknologi informasi sangat besar pengaruhnya, bila dapat

dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Penggunaan teknologi informasi dapat

meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan sebuah proses kegiatan

lebih cepat dicapai. Informasi yang lebih cepat dicapai dan berkualitas menjadi

harapan bahwasannya proses pelayanan publik dapat ditingkatkan termasuk juga

dalam pelayanan kesehatan. Maka dari itu, pemanfaatan teknologi juga sangat

dibutuhkan dalam dunia kesehatan. Peran teknologi diharapkan mampu menjawab

berbagai macam kendala yang sekiranya dapat diminimalisir dengan memanfaatkan

mailto:[email protected]




494

teknologi yang kian hari semakin canggih. Untuk itu, pemerintah harus mampu

memanfaatkan teknologi demi mengefisiensikan serta mengefektifkan kinerja

pemerintah serta meningkatkan dan mempermudah pelayanan bagi masyarakat

khususnya dibidang pelayanan kesehatan.

Layanan kesehatan adalah layanan dasar yang menjadi hak masyarakat serta

wajib dipenuhi oleh pemerintah di dalam sebuah Negara sebagai penyelenggara

Negara, Dasar hukum pemberian layanan kesehatan ini diatur di dalam UU No. 36

tahun 2009 serta di pasal 53 dan 54 tentang UU Kesehatan. Mengingat begitu

pentingnya kesehatan di dalam masyarakat, maka sudah seharusnya pemerintah

melakukan pelayanan kesehatan secara baik dan maksimal semata–mata guna

menciptakan kehidupan masyarakat yang nyaman dan tentram.

Di Indonesia pelayanan kesehatan sendiri menjadi wilayah kewenangan

pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan dan di setiap daerah ada pula

Dinas Kesehatan. Dewasa ini problematika dalam dunia kesehatan di Indonesia

tidak hanya mengenai Obat atau Dokter semata, namun regulasi di dalam dunia

kesehatan juga menjadi hal yang penting guna memperlancar jalannya pelayanan

kesehatan di masyarakat.

Problematika paling dasar ialah mengenai mahalnya tarif layanan kesehatan

yang ada di Indonesia yang seringkali tidak mampu dijangkau oleh masyarakat

utamanya masyarakat ekonomi kelas bawah. Berbagai inovasi telah dilakukan oleh

pemerintah guna menurunkan tarif layanan kesehatan salah satunya adalah dengan

menghadirkan program BPJS yang merupakan tabungan bagi masyarakat agar tidak

terlalu membebani ketika suatu waktu yang bersangkutan mengalami sakit. Tidak

cukup hanya itu, Indonesia kini telah mengintegrasikan layanan kesehatan dengan

teknologi informasi, guna memudahkan masyarakat dalam menjangkau layanan

kesehatan yang efisien dan efektif. Karena nya penelitian ini berusaha melihat

sejauh mana penerapan inovasi layanan kesehatan berbasis elektronik di Dinas

Kesehatan Kota Malang dalam memberikan pelayanan kesehatan di masyarakat

setempat.


495

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian dan Konsep Inovasi

Pemaknaan inovasi di pelayanan publik lebih diarahkan di sektor

“perbaikan” dan merupakan hasil dari inovasi itu sendiri, yang pada hal ini berarti

pemerintah dapat menyajikan pelayanan publik secara lebih efektif, efisien,

berkualitas, murah dan terjangkau (Wijayanti, 2008:42). Pengertian dari inovasi itu

sendiri menurut West&Far (Ancok, 2012:34) adalah:

“Pengenalan dan penerapan dengan sengaja gagasan, proses, produk, dan

prosedur yang baru pada unit yang menerapkannya, yang dirancang

untuk memberikan keuntungan bagi individu, kelompok, organisasi dan

masyarakat luas”.

Evert M. Rogers (Suwarno, 2008:9) memberikan pengertian bahwa:

“Inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktek atau objek/benda yang

disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau

kelompok untuk diadopsi. Secara umum, inovasi dapat dibedakan

menjadi beberapa bagian”.

Kategorisasi level inovasi ini dijelaskan oleh Mulgan&Albury (Muluk,

2008:46) berentang mulai dari inkremental, radikal, sampai transformatif. Inovasi

Inkremental, berarti inovasi yang membawa perubahan-perubahan kecil terhadap

proses atau layanan yang ada. Umumnya sebagian besar inovasi berada pada level

ini dan jarang sekali membawa perubahan terhadap struktur organisasi dan

hubungan keorganisasian. Walau demikian, inovasi inkremental memainkan peran-

peran penting dalam pembaruan sektor publik karena dapat diterapkan secara terus-

menerus, dan mendukung rajutan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan

lokal dan perorangan, serta mendukung nilai tambah uang (value for money)

(Muluk, 2008:46).

Menurut UU No. 19 Tahun 2002, pengertian inovasi adalah kegiatan

penelitian, pengembangan, dan atau pun perekayasaan yang dilakukan dengan

tujuan melakukan pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu

pengetahuan yang baru, atau pun cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan

dan teknologi yang sudah ada ke dalam produk atau pun proses produksinya.

Definisi yang dirilis oleh Asian Development Bank inovasi adalah Sesuatu hal baru,

dapat di terapkan, serta memliki dampak yang menguntungkan. Inovasi bukanlah

sebuah kejadian, ini adalah konsep, proses, implementasi dan kapabilitas dan

kapsitas yang menentukan keberhasilan organisasi. Inovasi dapat membantu sektor


496

publik untuk membuat nilai untuk masyarakat. Lalu, Menurut Damanpour dalam

Yogi Suwarno “inovasi dapat berupa produk atau jasa yang baru, teknologi yang

baru, teknologi proses produksi yang baru, sistem struktur dan administrasi baru

atau rencana baru bagi anggota organisasi.” Lalu, Menurut Rina Mei Mirnasari

(2013) menmberi pengertian bahwa “inovasi di dalam pelayanan publik bisa

diartikan sebagai prestasi dalam meraih, meningkatkan, dan memperbaiki

efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik yang dihasilkan oleh

inisiatif pendekatan, metodologi, dan atau alat baru dalam pelayanan masyarakat.”

Menurut Agus Dwiyanto jenis-jenis inovasi pelayanan publik terbagi

menjadi empat jenis yakni :

1. Inovasi pelayanan

2. Inovasi dalam proses

3. Inovasi sistim

4. Inovasi konsepsual

Berdasarkan teori yang di kemukakan oleh Rogers (1983 dalam Chitta et al,

2014), dinayatakan bahwa terdapat lima langkah dalam proses inovasi:

1. pengetahuan

2. kepercayaan

3. keputusan

4. penerapan

5. konfirmasi

Hambatan Dalam Inovasi Menurut Geoff Mulgan dan David Albury (2003)

terdapat delapan penghambat dalam tumbuhnya inovasi :

1. keengganan untuk menutup program atau organisasi yang gagal

2. tingginya ketergantungan pada salah satu pihak sebagai sumber inovasi

3. Teknologi tersedia tetapi tidak sesuai dengan budaya organisasi.

4. Tidak ada imbalan atau insentif untuk berinovasi atau mengadopsi inovasi.

5. rendahnya kemampuan

6. perencanaan dan penganggaran jangka pendek.

7. adanya tekanan administrasi

8. budaya menghidari resiko.


497

PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik dapat di artikan sebagai proses pemenuhan kebutuhan

hidup manusia atau individu secara langsung maupun tidak langsung melalui

aktivitas orang lain merupakan konsep yang senantiasa aktual dalam berbagai aspek

kelembagaan, baik pada organisasi bisnis maupun pada organisasi pemerintah

(Sinambella (2006) dalam Abdul Aziz Humaizi (2013)). Di Indonesia, pelayanan

publik (public service) menjadi isu penting dan strategis. Alasan utamanya adalah

aktivitas pelayanan publik di Indonesia cenderung jalan ditempat. Pelayanan publik

itu sendiri dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang

atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan

aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Kurniawan dalam Sinambella,

(2006) dalam Abdul Aziz Humaizi (2013)).

Lovelock dalam Widodo (2007, h.272) mengungkapkan lima prinsip yang

harus diperhatikan bagi pelayanan publik, agar kualitas dapat tercapai antara lain

meliputi tangible, reliability, responsiveness, assurance, empathy.

a.) Tangible (terjamah), seperti kemampuan fisik, peralatan, personil dan

komunikasi material. Menurut Jasfar (2005, h.51) tangibe adalah

kemampuanuntuk memberikan pelayanan yang dapat dirasakan manfaatnya

secara langsung yaitu fasilitas fisik.

b.) Reliability (handal), kemampuan membentuk pelayanan yang dijanjikan dengan

tepat dan memiliki kepastian. Menurut Jasfar (2005, h.51) adalah kemampuan

untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat waktu dan

kemampuan untuk membuat pelanggan mempercayai pelayanan yang diberikan.

c.) Responsiveness (pertanggungjawaban), yakni rasa tanggungjawab terhadap

mutu pelayanan. Menurut Jasfar (2005, h.51) adalah kemauan atau keinginan

para karyawan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang dibutuhkan

konsumen dengan sebaik mungkin.

d.) Assurance (jaminan), pengetahuan,perilaku dan kemampuan pegawai. Menurut

Jasfar (2005, h.51) meliputi pengetahuan, kemampuan, ramah, sopan dan sifat

yang dapat dipercaya dari kontak personil untuk menghilangkan sifat keragu-

raguan konsumen dan merasa bebas dari resiko.


498

e.) Empathy (empati), perhatian perorangan pada pelanggan. Menurut Jasfar (2005,

h.51) empati meliputi sikap kontak personal maupun perusahaan/ organisasi

untuk memahami kebutuhan maupun kesulitan konsumen, komunikasi yang

baik, perhatian pribadi, kemudahan dalam melakukan komunikasi atau

hubungan.

Menurut Adrian Sutedi (2011), pelayanan publik dapat dikaitkan dengan

pelayanan yang disediakan untuk kepentingan umum. Maksudnya disini adalah

pelayanan publik merupakan bentuk perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh

pemerintah untuk mengurus hal-hal yang diperlukan oleh masyarakat. Perbuatan

yang didalamnya merupakan suatu proses untuk mencapai sasaran tertentu yang

telah ditetapkan terdahulu. Dalam mengelola atau memanajemen pelayanan perlu

mendapat pembenahan melalui keterbukaan dan kemudahan prosedur, penetapan

tarif yang jelas dan terjangkau, keprofesionalan aparatur dalam teknik pelayanan,

tersedianya tempat pengaduan keluhan masyarakat (publik complain), serta

tersedianya sistem pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur. Pelayanan publik

arah orientasinya adalah publik, sehingga harsu dimulai dengan menganggap publik

sebagai konsumen yang harus dilayani agar kepuasannya terjamin. kepuasan

terjamin apabila kualitas pelayanan publik pun terjaga.

Pelayanan publik menurut Keputusan menteri pendayagunaan aparatur sipil

negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, adalah semua kegiatan pelayanan yang

dilaksanakan oleh pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima

pelayanan maupun pelaksanan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan, hakikat pelayanan publik sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara No. 63 Tahun 2004 adalah

pemberian pelayanan prima kepada masyarakat sebagai perwujudan kewajiban

aparatur pemerintah sebagai abdi negara. Sedangkan, asas pelayanan publik adalah:

(1) Keterbukaan

(2) pertanggunjawaban

(3) kondisional

(4) partisipatif

(5) kesamaan hak

(6) keseimbangan hak dan kewajiban.


499

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara No.

63 Tahun 2003, pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan

harus memenuhi beberapa prinsip, yaitu:

(1) kesederhanaan

(2) kejelasan

(3) ketepatan waktu

(4) akurasi

(5) keamanan

(6) tanggungjawab

(7) kelengkapan sarana dan prasarana

(8) kemudahan akses

(9) kedisiplinan, kesopanan keramahan

(10) kenyamanan.

Untuk itu, dalam menunjang optimalisasi pelayanan publik yang sesuai

dengan harapan masyarakat berikut adalah prinsip-prinsip pelayanan prima oleh

Ismail Nawawi dalam Adrian Sutedi (2011):

1. Ketersediaan tata cara pelayanan dilakukan dengan mudah, lancar, cepat, mudah

dipahami, dan mudah dilaksanakan.

2. Kejelasan dan Kepastian. Adannya kejelasan dan kepastian mengenai beberapa

informasi terkait pelayanan yang diberikan, termasuk barang maupun jasanya.

3. Keamanan proses dan hasil pelayanan dapat memberikan kepastian hukum.

4. Keterbukaan akan hal-hal yang berkaitan dengan proses pelayanan publik wajib

diinformasikan secara terbuka.

5. Efisiensi dalam hal persyaratan dalam peyanan umum terbatas pada hal-hal yang

berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran serta tetap memperhatikan

keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan umum yang diberikan,

serta harus adanya upaya pencegahan dalam pengulangan pemenuhan

kelengkapan persyaratan dalam rangka memenuhi kelengkapan persyaratan

dalam proses pelayanan yang mempersyaratkan kelengkapannya dari satuan

kerja tekait.

6. Ekonomis dalam arti pengenaan biaya pelayanan yang harus ditetapkan secara

wajar dengan memperhatikan nilai barang dan jasa pelayanan yang diberikan


500

dengan tidak menuntut tarif yang tinggi diluar batasan yang sewajarnnya. Selain

itu, tetap harus memperhatikan kondisi dan kemampuan masyarakat dalam

membayar pelayanan secara umum, serta memperhatikan apa saja ketentuan-

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

7. Keadilan yang merata dalam jangkauan atau cakupan pelayanan yang harus

benar-benar diusahakan seluas mungkin dan dengan distribusi yang merata serta

perlakuan yang adil dalam proses pelayanannya.

8. Ketepatan waktu dalam melaksanakan pelayanan harus dapat dipastikan secara

jelas, dan dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang sudah ditentukan

sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Guna memberikan kesimpulan yang relevan, penelitian ini menggunakan

analisa model penelitian deskriptif dengan melakukan pendekatan kualitatif sesuai

dengan yang dinyatakan oleh Arikunto, (1990, h.309) bahwa penelitian deskriptif

yang dimaksudkan untuk menimbun informasi mengenai suatu gejala yang ada,

yaitu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilaksanakan. Oleh Ismail

Nurdin dan Sri Hartati (2019) metode deskriptif merupakan penelitian yang

bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan

gejala yang ada, mengidentifikasi masalh atau memeriksa kondisi dan praktek-

praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi dna menentukan apa

yang dilakukan oleh orang lain dalam upaya menghadapi masalah yang sama dan

belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada

waktu yang akan datang. Metode ini bukan saja menjabarkan analisis namun juga

memadukan yang pada hakikatnya menitikberatkan pada observasi dan suasana

alamiah.

Sedangkan model penelitian kualitatif menurut Moleong, (2007, h.11)

merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa

yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan

dan lain-lain. Hal serupa juga dinyatakan pleh Denzin dan Lincoln (1994) dalam

Albi Anggito dan Johan Setiawan (2018) bahwa penelitian kualitatif adalah

penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena

yang terjadi dan dilaksanakan dengan cara melibatkan berbagai metode yang ada.


501

Erickson (1968) juga menyatakan bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk

menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dna

dampak dari kegiatan dan tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.

Melalui pendekatan yang fokus pada penyelidikan secara menyeluruh terhadap

sebuah fenomena dalam hal ini untuk melihat bagaimana hasil dari inovasi

pelayanan public di bidang kesehatan berbasis elektronik yakni SIKNAS (Sistem

Informasi Kesehatan Nasional) yang memiliki fitur layanan berupa website Pcare

(Primary Care) yang telah diterapkan pada pelayanan kesehatan yang ada di

Indonesia saat ini. Untuk memperjelas asumsi tersebut, data dalam penelitian ini

diperoleh dari sumber sekunder; studi kepustakaan baik berupa buku, jurnal, koran,

majalah dan internet serta berdasarkan penelitian secara langsung di lapangan

HASIL ATAU PEMBAHASAN

Menurut WHO (World Health Organization) dalam buku Design and

Implementation of Health Information System, Jenewa 2000 menyatakan bahwa

“A health information system cannot exist by itself, but is a functional entity within

the framework of comprehensive health system. Effective health information

systems provide information support to decision-making process at all levels.

Health information systems should be transformed into effective management

tools”. Artinya, suatu sistem informasi kesehatan tidak dapat berdiri sendiri,

melainkan sebagai bagian dari suatu sistem kesehatan. Sistem informasi kesehatan

yang efektif memberikan dukungan informasi bagi proses pengambilan keputusan

di semua jenjang. Sistem informasi harus dijadikan sebagai alat yang efektif bagi

penatakelolaan.

1. Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS)

Sistem informasi kesehatan adalah salah satu pilar penting dalam upaya

memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan maksimal dalam suatu Negara.

Seiring perkembangan jaman informasi di bidang kesehatan juga mengalami

perubahan, integrasi antara teknologi dengan konvensional perlahan mulai terjadi,

informasi yang dahulu menggunakan cara – cara lama kini telah mengalamai

digitalisasi pemberi layanan kesehatan telah menggunakan system computer dan

internet guna mendistribusikan segala informasi – informasi mengenai kesehatan

kepada masyarakat. Hari ini, di dalam dunia yang mengalami perubahan semakin


502

cepat dan pesat khususnya di bidang teknologi dengan masuk nya era – Revolusi

Industri 4.0 menjadikan segala sector di dalam lingkup kehidupan begitu

dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, hal ini juga yang terjadi di dalam pelayanan

kesehatan yang ada di Indonesia saat ini. Layanan pemberian infromasi yang di

Integrasikan melalui teknologi utamanya internet semata ditujukan guna

memberikan efisiensi, efektifitas dan segala kemudahan bagi masyarakat.

Sistem informasi kesehatan merupakan salah satu bentuk pokok Sistem

Kesehatan Nasional ( SKN ) yang dipergunakan sebagai dasar dan acuan dalam

penyusunan berbagai kebijakan, pedoman dan arahan penyelenggaraan

pembangunan kesehatan serta pembangunan berwawasan kesehatan di dalam suatu

Negara. Melalui sistem Informasi kesehatan yang baik maka akan membuat

masyarakat tidak buta dengan permasalahan kesehatan yang dihadapi. Dan mau

membawa keluarga nya berobat dengan mudah bukan lagi dengan birokrasi yang

rumit yang membuat masyarakat enggan membawa anggota keluarganya berobat

di pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah. Sejalan dengan massif

nya perkembangan media dan teknologi khusunya internet seharusnya membuat

masyarakat terlebih khusus pada mahasiswa kesehatan masyarakat melek akan

kemajuan berinovasi terhadap sistem informasi kesehatan Indonesia. Berlandaskan

dengan fakta yang terjadi di masyarakat pada saat ini seharus nya bisa dijadiakan

sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan untuk dapat membentuk sistem informasi

kesehatan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan

banyaknya referensi yang ada pada saat ini sehingga bisa dijadikan rumusan dan

evaluasi guna menemukan solusi yang tepat dan membuat sistem informasi

kesehatan yang tepat guna.

Sistem Informasi Kesehatan ( SIK ) adalah suatu sistem pengelolaan data

dan informasi kesehatan di semua tingkat pemerintahan secara sistematis dan

terintegasi guna mendukung manajemen kesehatan dalam rangka peningkatan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sistem Informasi Kesehatan merupakan

gabungan perangkat dan prosedur yang digunakan untuk mengelola siklus

informasi, mulai dari pengumpulan data sampai dengan pemberian umpan balik

(feedback) informasi untuk mendukung pelaksanaan tindakan tepat dalam

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kinerja sistem kesehatan.


503

Dasar hukum mengenai pengembangan sistem informasi kesehatan ini

ialah, UUD 1945 Pasal 28 yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk

berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan

lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, mendapatkan, memiliki,

menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala

jenis saluran yang tersedia, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, PP RI

Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan, Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor : 1144/MENKES/PER/VII/2010 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Kesehatan mengamanatkan pusat data dan informasi (

PUSDATIN ) sebagai pelaksana tugas kementrian kesehatan di bidang data dan

informasi kesehatan, Kepmenkes RI No. 511 tahun 2002 tentang Kebijakan Strategi

Pengembangan Sistim Informasi Kesehatan Nasional ( SIKNAS ), Kepmenkes RI

Nomor : 932/Menkes/SK/VIII/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan

Sistem Laporan Informasi Kesehatan Kabupaten / Kota, Kepmenkes RI Nomor :

004/Menkes/SK/I/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang

Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 tahun 2004 tentang

Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat, Keputusan Menteri Kesehatan RI

No.837 Tahun 2007 tentang Pengembangan Jaringan Komputer ( SIKNAS ) Online

Sistem Informasi Kesehatan Nasional.

Tujuan dari dikembangkannya Sistem Informasi kesehatan di Indonesia

ialah; pertama, guna memberikan informasi pada masyarakat untuk pengambilan

keputusan disetiap jenjang administrative kesehatan di tingkat pusat hingga tingkat

daerah yang meliputi Rumah sakit hingga puskesmas. Kedua, dikembangkannya

sistem informasi kesehatan ini juga bertujuan untuk mentransormasi data yang

tersedia melalui sistem pencatatan rutin maupun non rutin menjadi sebuah

informasi yang utuh. Upaya perbaikan sistem informasi kesehatan ini ialah agar

mampu menghasilkan suatu sistem informasi kesehatan yang berhasil guna dan

berdaya guna serta mampu memberikan sebaran informasi yang tepat dan akurat

dan sesuai dengan kebutuhan.

Menurut World Health Organization (WHO) bahwa sistem informasi

kesehatan memiliki beberapa manfaat, diantaranya ialah:


504

a. Membantu mengambil keputusan guna mendeteksi dan mengendalikan masalah

kesehatan, mengawasi perkembangan serta meningkatkan nya.

b. Memberdayakan individu dan komunitas dengan efisien dan mudah dipahami,

dan melakukan revitalisasi kualitas pelayanan kesehatan

Adapun manfaat sistem informasi kesehatan di dalam suatu fasilitas kesehatan

diantaranya:

a. Memberikan kemudahan bagi pasien untuk melakukan pengobatan dan

mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik

b. Memudahkan pihak pemberi fasilitas kesehatan untuk mendata setiap pasien

yang berobat disana

c. Mengontrol segala kegiatan dengan baik

Dalam upaya perbaikan dan pengembangan sistem informasi kesehatan ini

terdapat sasaran yang menjadi focus target di dalam nya, antara lain:

a. Ditetapkannya kebutuhan esensial data/informasi di tiap tingkat dan

pengembangan instrument pengumpulan dan pelaporan data

b. Dihasilkannya berbagai informasi kesehatan di tiap – tiap tingkat administrasi

secara teratur. Tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan dan/atau atas

permintaan dari pengguna informasi.

c. Terciptanya pengorganisasian serta tata kelola kerja yang berkaitan dengan

pengelolaan informasi atau tersedianya tenaga fungsional pengelola informasi

yang terampil di tiap tingkatan administrasi yang ada di Indonesia.

Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) adalah suatu sistem yang

terkoneksi dengan sistem – sistem lain baik secara nasional maupun internasional

dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan. SIKNAS merupakan sub-

sistem dari sistem kesehatan yang ada di Indonesia. Dan SIK ini terdapat pada setiap

tingkatan pemerintahan, di tingkat pusat merupakan bagian dari sistem kesehatan

nasional, di tingkat provinsi merupakan sistem kesehatan provinsi dan di tingkat

Kabupaten atau Kota meruapakan bagian dari sistem kesehatan Kabupaten/Kota.

Jadi, SIKNAS sendiri dibangun dari jaringan sistem – sistem informasi kesehatan

di tingkat Provinsi, dan sistem kesehatan Provinsi dibangun dari jaringan sistem –

sitem informasi kesehatan di tingkat Kabupaten/Kota.


505

Jaringan SIKNAS ialah sebuah koneksi jaringan virtual sistem informasi

kesehatan elektronik yang dikelola sepenuhnya oleh Kementerian Kesehatan dan

hanya dapat diakses apabila telah terhubung . Jaringan SIKNAS merupakan

infrastruktur jaringan komunikasi data yang diintegrasikan menggunakan Wide

Area Network (WAN), jaringan teknologi komunikasi yang mencakup area yang

luas dan dapat digunakan untuk mengirimkan data jarak jauh antara Local Area

Network (LAN) yang berbeda. Selain itu kini Pemerintah juga sedang

mengembangkan program mobile health (M-Health) yang dapat langsung

terhubung ke sistem informasi kesehatan seperti Rumah Sakit hingga puskesmas

(aplikasi SIKDA Generik).

2. Primary Care (P-Care)

Di dalam SIKNAS terdapat sebuah aplikasi berbasis elektronik yang

disediakan oleh pemerintah, yang diberi nama Pcare atau Primary Care adalah

aplikasi sistem informasi pelayanan pasien berbasis webase yang disediakan oleh

pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan melalui BPJS Kesahatan

diperuntukkan bagi para fasilitas kesehatan primier untuk memberikan kemudahan

akses data ke server BPJS baik terkait dengan pendaftaran, penegakan diagnosa,

terapi, hingga pelayanan laboratorium.

Aplikasi ini mulai diperkenalkan sejak tahun 2014 yang lalu, dan telah

mengalami berbagai pengembangan serta perbaikan – perbaikan terhadap bug dan

error juga untuk menyempurnakan fungsi – fungsi atau fitur – fitur yangada

didalamnya termasuk penambahan modul menyesuaikan kebutuhan akses data

yang semakin hari semakin bertambah.

Sejak pertama kali diluncurkan melalui sebuah url http://pcare.bpjs-

kesehatan.go.id, kini aplikasi Pcare telah banyak mengalami sebuah transformasi

pembaharuan dan perbaikan guna menunjang kinerja sistem yang lebih optimal.

Kini masyarakat dapat mengakses aplikasi Pcare ini melalui url https://pcare.bpjs-

kesehatan.go.id/eclaim/Login. Berikut adalah langkah – langkah dalam

menggunakan aplikasi Pcare BPJS:

1. Langkah pertama, pengguna aplikasi melakukan Login pada laman website

Pcare BPJS melalui url https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/eclaim/Login. Lalu,


506

pengguna aplikasi memasukkan username dan password yang sebelumnya telah

diberikan oleh pihak BPJS Kesehatan hanya untuk user resmi.

Gambar 1. Sign In P-Care

2. Langkah Kedua, pengguna aplikasi memasukkan nomor kartu BPJS dalam

kolom pencarian untuk menemukan data identitas pemilik kartu/pasien.

Kemudian melakukan pemilihan jenis kunjungan dan jenis perawatan yang

diinginkan oleh pasien.

Gambar 2. Pengisian Pendaftaran

3. Langkah Ketiga, yakni pengguna apliksi/pasien melakukan pengisian atas

keluhan penakit yang sedang di deritanya untuk di input dalam kolom keluhan.

Lalu menentukan tanggal berobat.


507

Gambar 3. Pengisian Keluhan

4. Langkah keempat, adalah pengguna aplikasi/pasien mendapatkan surat rujukan

sesuai dengan yang telah ditentukan dan mencetaknya untuk dibawa serta pada

saat berobat.

Gambar 4. Surat Rujukan

1. Hambatan-hambatan Penggunaan SIKNAS dan P-Care

a. Sumber Daya Manusia

Berkaitan dengan sumber daya manusia memang masih mengalami

hambatan dari segi kualitasnya. Hal tersebut dikarenakan masih banyak para


508

pegawai masih kurang begitu memahami betul bagaimana menggunaan dari kedua

sistem yang telah dikembangkan ini. Tidak hanya pegawai saja yang dirasa kurang

memahami penggunaan sistem ini, namun juga para masyarakat yang masih perlu

bimbingan dalam pengurusan dan pelayanan dengan sistem ini. Hal tersebut juga

diungkapkan oleh (Prakoso, 2015) bahwasannya pihak yang melakukan pelayanan

kesehatan masih memiliki penilaian yang kurang baik. Padahal pelayanan

kesehatan juga menjadi salah satu bagian dari penerapan jaminan sosial sesuai

dengan Undang-Undang Tahun 2002.

b. Infrastruktur dan Jaringan

Hal selanjutnya yang menjadi penghambat berjalannya sistem ini secara

baik adalah masih sering adanya gangguan sistem yang megakibatkan

berkurangnya efektifitas kinerja pada pengguna sistem ini. Hal serupa juga

dikatakan oleh (Asih Prasetyowati, Roro Kushartanti, 2018) bahwa hambatan dari

pelaksanaan sistem ini salah satunya dikarenakan masih adanya jaringan internet

atau sistem yang sering down. Penggunaan aplikasi P-Care kadang terganggu

dengan putusnya jaringan internet dan sistem terjadi karena banyaknya traffic dan

exposure yang masuk atau pihak provider sedang melakukan maintenance atau

sedang dalam masa perbaikan. Permasalahan lain yang tak kalah penting untuk

diperhatikan adalah masih terbatasnya perangkat keras (hardware) dan perangkat

lunak (software) di berbagai jenjang, padahal di daerah yang kapabilitas untuk itu

dirasa memadai serta didaerah yang kapabilitas mengenai hal tersebut juga masih

perlu bantuan atau dana.

c. Pelayanan dan Sistem yang Belum Maksimal

Hal yang paling menjadi sorotan atas hambatan ini adalah masih kurangnya

kemampuan sistem dalam menentukan keputusan apa yang selanjutnya harus

diberikan. Hal tersebut serupa dengan pernyataan dari (Endah Sri Lestari, Sutopo

Patria Jati, Aris Puji Widodo, 2016) bahwa permasalahan dalam pelayanan dan

sistem infomasi kesehatan ini adalah masih lemahnya dalam pengelolaan data,

anaisis data, serta kurangnya pemanfaatan data dan informasi untuk pengamblan

keputusan. (Khairina Isnawati, Eko Nugroho, Lutfan Lazuardi, 2016) dalam

penelitiannya juga mendapati masalah yang sama, yakni belum adanya mekanisme

yang secara pasti dapat menjamin kesesuaian, keselarasan, dan keterpaduan antara


509

rencana dan anggaran Kementrian Kesehatan dengan rencana dan anggaran

Kementrian/Lembaga terkait serta Pemerintah Daerah atau Pemda juga dalam

pemanfaatan hasil evaluasi ataupun kajian untuk input data dalam proses

menyusunan perencanaan.

2. Solusi

a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Kembali lagi pada salah satu aspek penting dalam mendukung

pembangunan kesehatan adalah dengan sistem informasi kesehatan (SIK) yang

baik. Sistem Informasi Kesehatan (SIK) diperlukan untuk menjalankan upaya

kesehatan dan memonitor agar upaya tersebut berjalan efektif dan efisien.

Sehingga manusia selaku pelayan dan pengguna sistem tersebut diharapkan

dapat membaik kualitasnya dikemudian hari, agar tercipta atmosfer digitalisasi

atau komputerisasi yang optimal, sehingga sistem juga dapat berjalan dengan

baik.

b. Pemaksimalan Infrastruktur dan Jaringan.

Hal yang dapat ditawarkan untuk memperbaiki permasalahan ini adalah

dengan lebih intens dalam memelihara jaringan serta infrastruktur yang ada.

Kemudian bagi yang belum adalah diupayakannya pengadaan infrastruktur dan

jaringan yang memadai. Kualitas sumber daya manusia juga berperan besar

disini. Karena dengan campur tangan kualitas manusia yang mumpuni, hal

yang berkaitan dengan infrastruktur dan jaringan akan berjalan dengan baik

pula.

c. Optimalisasi Pelayanan dan Sistem.

Aspek yang perlu diperhatikan adalah ketepatan waktu, kemudahan,

keakuratan, format, dan isi sistem informasi. Jika keseluruhan aspek tersebut

dapat berjalan dengan baik, maka kedepannya pelayanan dan sistem yang

berlaku akan berjalan dengan baik pula, serta dampak lebih lanjutnya dapat

meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan.

KESIMPULAN

Pelayanan publik juga merupakan salah satu komponen dalam masalah

kesejahteraan rakyat. Pelayanan publik harus dilaksanakan dengan baik karena

yang menikmati kebijakan ini adalah seluruh warga negara Indonesia. Pelayanan


510

kesehatan sebagai salah satu bagian dari pelayanan publik menjadi perhatian

beberapa tahun belakangan, dikarenakan lahirnya kebijakan Sistem Informasi

Kesehatan Nasional (SIKNAS) berbasis elektronik serta Primary Care (P-Care)

BPJS.

Sistem Informasi Kesehatan (SIK) adalah seperangkat tatanan yang

meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber

daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu yang menyediakan

dukungan informasi bagi proses pengambilan keputusan, perencanaan program

kesehatan, monitoring pelaksanaan dan evaluasi2 di setiap jenjang administrasi

kesehatan. SIK bertujuan untuk mengatasi terfragmentasinya data kesehatan,

mengurangi redudansi dan inkonsistensi, mempercepat proses pengolahan data,

serta memperbaiki mekanisme pelaporan, kelengkapan dan integrasi data pada

tingkat administrasi yang lebih tinggi.

P-Care adalah suatu pelayanan informasi pasien dengan menggunakan

internet dan berbasis komputer yang disediakan oleh pelayanan di BPJS Kesehatan

diperuntukkan bagi para fasilitas kesehatan primer guna memberikan kemudahan

akses data dalam pelayanan ke server BPJS baik itu pendaftaran dan pelayanan

medis. Fasilitas kesehatan primer terdapat 155 diagnosis penyakit yang telah

ditetapkan oleh BPJS Kesehatan, sehingga BPJS Kesehatan senantiasa melakukan

monitoring dan evaluasi agar peserta JKN mendapatkan pelayanan kesehatan yang

sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan primer tersebut serta dapat

mengawasi angka kunjungan serta angka rujukan pasien.

DAFTAR PUSTAKA

Anggito, J. S. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: Jejak Publisher.

Asih Prasetyowati, Roro Kushartanti. (2018). Pengaruh Faktor HOT (Human,

Organisasi, dan Teknologi) Terhadap Kepuasan Pengguna Sistem

Informasi Primary Care di Wilayah Kota Semarang. Jurnal Manajemen

Informasi Kesehatan Indonesia.

Endah Sri Lestari, Sutopo Patria Jati, Aris Puji Widodo. (2016). Evaluasi Sistem

Informasi Kesehatan di Provinsi Jawa Tengah Dalam Rangka Penguatan

Sitem Informasi Kesehatan Nasional. Jurnal Manajemen Kesehatan

Indonesia.


511

Hadi, Krishno, Asworo, Listiana, Taqwa, Iradhad. (2020). “Inovasi Dialogis:

Menuju Transformasi Pelayanan Publik Yang Partisipatif (Kajian Sistem

Pelayanan Malang Online). Journal of Government and Civil Society,

4(1),115–129, DOI: http://dx.doi.org/10.31000/jgcs.v4i1.2438.

Isnaini. (2017 ). Efektivitas Pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan Online Pada

Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir. JOM FISIP.

Khairina Isnawati, Eko Nugroho, Lutfan Lazuardi. (2016). Implementasi Aplikasi

Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik Di UPT. Puskesmas

Gambut Kabupaten Banjar. Journal of Information Systems for Public

Health, 64-71.

Noor Alis Setiyadi, Fahmi Hakam. (2015 ). Analisis Pelaksanaan Sistem Informasi

Kesehatan Di Klinik Muhammadiyah Medical Center (MMC) Universitas

Muhammadiyah Surakarta . Jurnal IKESMA.

Nurdin, I. (2019). Metodologi Peneitian Sosial. Surabaya: Media Sahabat

Cendekia.

Prakoso, S. B. (2015). Efektivitas Pelayanan Kesehatan BPJS Di Puskesmas

Kecamatan Batang. Economics Development Analysis Journal .

Rahman, Miftahul,dkk. (2020). E-Goverment Based Education Policy Innovation

Through E-Panrita Applications (online Attendance Study For Teacher at

SMAN 3 Luwu). Journal of Local Government Issues, 3(2), 50-63,

DOI: https://doi.org/10.22219/logos.v3i1.10987.

Tri Wahyu Herlambang, I. A. (2018). Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

Berbasis Web Berdasarkan Model Organisasi dan Manajemen Kesehatan

Primer “Andal”. Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu

Komputer, 1602-1610.

Wariyanti, A. S. (n.d.). Penerapan Aplikasi Primary Care (P-Care) BPJS Kesehatan

Di UPTD Puskesmas Gilingan dan UPTD Puskesmas Kratonan Kota

Surakarta.

http://dx.doi.org/10.31000/jgcs.v4i1.2438

https://doi.org/10.22219/logos.v3i1.10987

inovasi pelayanan kesehatan berbasis elektronik …

Documents