ini pemerataan struktur perlu - peraturan.bpk.go.id

Menimbang : a

Mengingat :

Menetapkan :

PRES I DENREPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 86 TAHUN 2018

TENTANG

REFORMA AGRARIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa tanah dalam wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa bagiseluruh Bangsa Indonesia pada tingkatan tertinggidikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besarkemakmuran rak5rat;

bahwa saat ini pemerintah masih perlu mewujudkanpemerataan struktur penguasaan, pemilikan,penggunaan dan pemanfaatan tanah;

bahwa berdasarkan Ketetapan Majelis PermusyawaratanRalryat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2OOI tentangPembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alamdan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OOT tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun2OO5-2O25, perlu pengaturan tentang pelaksanaanReforma Agraria dalam rangka meningkatkan keadilansosial dan kesejahteraan rakyat;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlumenetapkan Peraturan Presiden tentang ReformaAgraria;

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG REFORMA AGRARIA.

b

c

d

BAB I


-2-

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Reforma Agraria adalah penataan kembali strukturpenguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatantanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dandisertai dengan Penataan Akses untuk kemakmuranralryat Indonesia.

2. Penataan Aset adalah penataan kembali penguasaan,pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalamrangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan danpemilikan tanah.

3. Penataan Akses adalah pemberian kesempatan aksespermodalan maupun bantuan lain kepada SubjekReforma Agraria dalam rangka meningkatkankesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah,yang disebut juga pemberdayaan masyarakat.

4. Tanah Objek Reforma Agraria yang selanjutnya disingkatTORA adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atautanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untukdiredistribusi atau dilegalisasi.

5. Subjek Reforma Agraria adalah penerima TORA yangmemenuhi persyaratan dan ditetapkan untuk menerimaTORA.

6. Tanah Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengansesuatu hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalamPasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan/atau tidakmerupakan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat,tanah wakaf, barang milik negara/daerah/desa ataubadan usaha milik negara/badan usaha milik daerah,dan tanah yang telah ada penguasaan dan belum dilekatidengan sesuatu hak atas tanah.

7. Hak. . .


-3-

7. Hak atas Tanah adalah hak dan kewajiban yang timbuldari hubungan hukum antara pemegang hak dengantanah, ruang di atas tanah, dan/atau rtlang di bawahtanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, danmemanfaatkan tanah yang bersangkutan, termasuk pularuang di bawah tanah, air, serta rLlang di atasnyasekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsungmaupun tidak langsung berhubungan denganpenggunaannya.

8. Hak Kepemilikan Bersama atas Tanah adalah hak milikyang diberikan kepada kelompok masyarakat yangberada dalam kawasan tertentu atas beberapa bidangtanah yang dimiliki secara bersama dan diterbitkan satusertipikat yang memuat nama serta besarnya bagianmasing-masing dari hak bersama, yang diterimakankepada salah satu pemegang hak milik bersama ataspenunjukan tertulis para pemegang hak bersama yanglain.

9. Sengketa Agraria yang selanjutnya disebut Sengketaadalah perselisihan agraria antara orang perorangan,badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.

10. Konflik Agraria adalah perselisihan agraria antara orangperorangan, kelompok, golongan, organisasi, badanhukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderunganatau sudah berdampak luas secara sosial, politis,ekonomi, pertahanan atau budaya.

1 1. Konsolidasi Tanah adalah penataan penguasaan,pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuaidengan rencana tata ruang wilayah, sekaliguspenyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan,dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan danpemeliharaan sumberdaya alam dengan melibatkanpartisipasi aktif masyarakat.

12. Pemetaan Sosial adalah kegiatan verifikasi datademografi, geografis, dan spasial serta informasi lainnyaterhadap satu lokasi.

13. Kemampuan Tanah adalah penilaian pengelompokanpotensi unsur-unsur fisik wilayah bagi kegiatanpenggunaan tanah.

14. Hak


-4-

14. Hak Guna Usaha yang selanjutnya disingkat HGU adalahhak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokok-pokok Agraria.

15. Hak Guna Bangunan yang selanjutnya disingkat HGBadalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar Pokok-pokok Agraria.

16. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alamhayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja,dan manajemen untuk menghasilkan komoditaspertanian yang mencakup tanaman pangan,hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalamsuatu agroekosistem.

17. Non Pertanian adalah kegiatan di luar bidang Pertanian,baik yang berada di wilayah perkotaan atau perdesaan.

18. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesiayang memegang kekuasaan pemerintahan negaraRepublik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presidendan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

19. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.

20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urllsanpemerintahan di bidang agraria.

BAB IITUJUAN

Pasal 2

Reforma Agraria bertujuan untuk:a. mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan

tanah dalam rangka menciptakan keadilan;

b. menangani Sengketa dan Konflik Agraria;

c menciptakan

c

d


-5-

menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraanmasyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturanpenguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatantanah;

menciptakan lapangan kerja untuk mengurangikemiskinan;

e. memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi;

f. meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan; dan

g. memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

BAB IIIPENYELENGGARAAN REFORMA AGRARIA

Bagian KesatuUmum

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan Reforma Agraria sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh PemerintahPusat dan Pemerintah Daerah.

(2) Penyelenggaraan Reforma Agraria sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap TORAmelalui tahapan:

a. perencanaan Reforma Agraria; dan

b. pelaksanaan Reforma Agraria.

Bagian KeduaPerencanaan Reforma Agraria

Pasal 4

(1) Perencanaan Reforma Agraria sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:

a. perencanaan Penataan Aset terhadap penguasaandan pemilikan TORA;

b. perencanaan. .


-6-

b. perencanaan terhadap Penataan Akses dalampenggunaan dan pemanfaatan serta produksi atasTORA;

c. perencanaan peningkatan kepastian hukum danlegalisasi atas TORA;

d. perencanaan penanganan Sengketa dan KonflikAgraria; dan

e. perencanaan kegiatan lain yang mendukungReforma Agraria.

(21 Perencanaan Reforma Agraria sebagaimana dimaksudpada ayat (1) menjadi acuan dalam pen5rusunan:

a. rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga;dan

b. rencana pembangunan daerah.

Bagian KetigaPelaksanaan Reforma Agraria

Pasal 5

(1) Pelaksanaan Reforma Agraria sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan melaluitahapan:a. Penataan Aset; danb. Penataan Akses.

(2) Penataan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a menjadi dasar dilakukannya Penataan Akses.

Paragraf 1

Penataan Aset

Pasal 6

Penataan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)huruf a terdiri atas:a. redistribusi tanah; ataub. legalisasi aset.

Pasal 7


7-

Pasal 7

(1) Objek redistribusi tanah sebagaimana dimaksud dalamPasal 6huruf a meliputi:

a. tanah HGU dan HGB yang telah habis masaberlakunya serta tidak dimohon perpanjangandan/atau tidak dimohon pembaruan haknya dalamjangka waktu 1 (satu) tahun setelah haknyaberakhir;

b. tanah yang diperoleh dari kewajiban pemegang HGUuntuk menyerahkan paling sedikit 2Oo/o (dua puluhpersen) dari luas bidang tanah HGU yang berubahmenjadi HGB karena perubahan peruntukanrencana tata ruang;

c. tanah yang diperoleh dari kewajiban menyediakanpaling sedikit 2Oo/o (dua puluh persen) dari luasTanah Negara yang diberikan kepada pemegangHGU dalam proses pemberian, perpanjangan ataupembaruan haknya;

d. tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutannegara dan/atau hasil perubahan batas kawasanhutan yang ditetapkan oleh Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan sebagai sumber TORA,meliputi:

1) tanah dalam kawasan hutan yang telahdilepaskan sesuai peraturan perundang-undangan menjadi TORA; dan

2) tanah dalam kawasan hutan yang telahdikuasai oleh masyarakat dan telahdiselesaikan penguasaannya sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Tanah Negara bekas tanah terlantar yangdidayagunakan untuk kepentingan masyarakat dannegara melalui Reforma Agraria;

f. tanah hasil penyelesaian Sengketa dan KonflikAgraria;

g. tanah bekas tambang yang berada di luar kawasanhutan;

h. tanah timbul;

i tanah


-8-

i. tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hakralryat atas tanah, meliputi:1) tanah yang dihibahkan oleh perusahaan dalam

bentuk tanggung jawab sosial dan/ataulingkungan;

2l tanah hasil konsolidasi yang subjeknyamemenuhi kriteria Reforma Agraria;

3) sisa tanah sumbangan tanah untukpembangunan dan tanah pengganti biayapelaksanaan Konsolidasi Tanah yang telahdisepakati untuk diberikan kepada pemerintahsebagai TORA; atau

4l Tanah Negara yang sudah dikuasai masyarakat.j. tanah bekas hak erpacltt, tanah bekas partikelir dan

tanah bekas eigendom yang luasnya lebih dari 10(sepuluh) bauw yang masih tersedia dan memenuhiketentuan perundang-undangan sebagai objekredistribusi; dan

k. tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dantanah swapraja/bekas swapraja yang masih tersediadan memenuhi ketentuan perundang-undangansebagai objek redistribusi tanah.

(21 Redistribusi tanah atas objek sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g,huruf h, huruf i angka 4), huruf j, dan huruf k dilakukanmelalui tahapan:a. inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan,

dan pemanfaatan tanah;b. analisa data fisik dan data yuridis bidang-bidang

tanah; dan

c. penetapan sebagai objek redistribusi tanah.

(3) Redistribusi tanah atas objek sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b, serta huruf i angka 1), angka 2)dan angka 3) dilakukan melalui tahapan:a. inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan,

dan pemanfaatan tanah;b. analisa data fisik dan data yr-rridis bidang tanah;c. pelepasan hak atas tanah atau garapan atas Tanah

Negara; dand. penetapan sebagai objek redistribusi tanah.

(4) Redistribusi...


-9 -

(41 Redistribusi tanah atas objek sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf d dilakukan setelah MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan suratkeputusan penetapan batas areal pelepasan kawasanhutan atau keputusan perubahan batas kawasan hutan.

(5) Dalam hal objek redistribusi tanah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tercatat sebagai aset badanusaha milik negara atau badan usaha milik daerah yangtelah digarap dan dikuasai oleh masyarakat, dapatditetapkan sebagai objek redistribusi tanah setelahmelalui tata cara penghapusan aset sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Penetapan objek redistribusi tanah ditetapkan olehMenteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 8

Objek redistribusi tanah yang telah ditetapkan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 meliputi:a. Redistribusi tanah untuk pertanian; danb. Redistribusi tanah untuk non-pertanian.

Pasal 9

(1) Objek redistribusi tanah untuk pertanian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 huruf a diredistribusi kepadaSubjek Reforma Agraria dengan luasan paling besar 5(lima) hektare sesuai dengan ketersediaan TORA.

(2) Objek redistribusi tanah untuk pertanian sebagaimanadimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemberiansertipikat hak milik atau Hak Kepemilikan Bersama.

Pasal 10

(1) Objek redistribusi tanah untuk non-pertaniansebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf bdiredistribusi kepada Subjek Reforma Agraria.

(21 Objek redistribusi tanah untuk non-pertaniansebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai denganpemberian sertipikat hak milik.

(3) Dalam...


- 10-

(3) Dalam hal objek redistribusi tanah untuk non-pertaniansebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memerlukanpenataan maka dapat dilakukan melalui KonsolidasiTanah disertai dengan pemberian sertipikat hak milikatau sertipikat hak milik atas satuan rumah susun.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai redistribusi tanahuntuk non-pertanian diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 1 1

(1) Objek redistribusi tanah yang telah ditetapkansebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan dandimanfaatkan sesuai dengan:

a. kemampuan tanah;

b. kesesuaian lahan; dan

c. rencana tata ruang.

(2) Perubahan penggunaan dan pemanfaatan objekredistribusi tanah oleh Subjek Reforma Agraria, harusseizin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 12

(1) Subjek Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalamPasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 terdiri atas:

a. orang perseorangan;

b. kelompok masyarakat dengan Hak KepemilikanBersama; atau

c. badan hukum.

(21 Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:a. Warga Negara Indonesia;

b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atausudah menikah; dan

c. bertempat tinggal di wilayah objek redistribusitanah atau bersedia tinggal di wilayah objekredistribusi tanah.

(3) Orang. . .


- 11-

(3) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) mempunyai pekerjaan:

a. petani gurem yang memiliki luas tanah 0,25 (nolkoma dua lima) hektare atau lebih kecil dan/ataupetani yang menyewa tanah yang luasannya tidaklebih dari 2 (dua) hektare untuk diusahakan dibidang pertanian sebagai sumber kehidupannya;

b. petani penggarap yang mengerjakan ataumengusahakan sendiri tanah yang bukan miliknya;

c. buruh tani yang mengerjakan atau mengusahakantanah orang lain dengan mendapat upah;

d. nelayan kecil yang melakukan penangkapan ikanuntuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baikyang tidak menggunakan kapal penangkap ikanmaupun yang menggunakan kapal penangkap ikanberukuran paling besar 1O (sepuluh) Gross Tonnage(GT);

e. nelayan tradisional yang melakukan penangkapanikan di perairan yang merupakan hak perikanantradisional' yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal;

f. nelayan buruh yang menyediakan tenaganya yangturut serta dalam usaha penangkapan ikan;

g. pembudi daya ikan kecil yang melakukanpembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhanhidup sehari-hari;

h. penggarap lahan budi daya yang menyediakantenaganya dalam pembudidayaan ikan;

i. petambak garam kecil yang melakukan usahapergaraman pada lahannya sendiri dengan luaslahan paling luas 5 (lima) hektare, dan perebusgaram;

j. penggarap tambak garam yang menyediakantenaganya dalam usaha pergaraman;

k. guru honorer yang belum berstatus Pegawai NegeriSipil, serta digaji secara sukarela atau per jampelajaran, atau bahkan di bawah gaji minimumyang telah ditetapkan secara resmi, yang tidakmemiliki tanah;

1. pekerja...


-12-

l. pekerja harian lepas yang melakukan pekerjaantertentu yang dalam hal waktu, volume, danupahnya didasarkan pada kehadiran, yang tidakmemiliki tanah;

m. buruh yang bekerja dengan menerima upah atauimbalan dalam bentuk lain, yang tidak memilikitanah;

n. pedagang informal yang melakukan kegiatan usahaperdagangan barang atau jasa, dengan kemampuanmodal yang terbatas yang dilakukan cenderungberpindah-pindah serta berlokasi di tempat umum,tidak mempunyai legalitas formal serta tidakmemiliki tanah;

o. pekerja sektor informal yang bekerja dalamhubungan kerja sektor informal dengan menerimaupah dan/atau imbalan dan tidak memiliki tanah;

p. pegawai tidak tetap yang diangkat untuk jangkawaktu tertentu guna melaksanakan tugaspemerintahan dan pembangunan yang bersifatteknis profesional dan administrasi sesuai dengankebutuhan dan kemampuan organisasi yang tidakmemiliki tanah;

q. pegawai swasta dengan pendapatan dibawahPenghasilan Tidak Kena Pajak dan tidak memilikitanah;

r. Pegawai Negeri Sipil paling tinggi golongan llllayang tidak memiliki tanah;

s. anggota Tentara Nasional Indonesia/KepolisianNegara Republik Indonesia berpangkat paling tinggiLetnan Dua/lnspektur Dua Polisi atau yangsetingkat dan tidak memiliki tanah; atau

t. pekerjaan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

(41 Kelompok masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersamasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakangabungan dari orang-perseorangan yang membentukkelompok, berada dalam satu kawasan tertentu sertamemenuhi persyaratan untuk diberikan objekredistribusi tanah.

(5) Badan


-13-

(5) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c berbentuk:a. koperasi, perseroan terbatas, atau yayasan, yang

dibentuk oleh Subjek Reforma Agraria orangperseorangan atau kelompok masyarakat denganHak Kepemilikan Bersama sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a dan huruf b; atau

b. badan usaha milik desa.

Pasal 13

(1) Objek legalisasi aset sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 huruf b meliputi:a. tanah transmigrasi yang belum bersertipikat; danb. tanah yang dimiliki masyarakat.

(2) Tanah transmigrasi yang belum bersertipikatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harusmemenuhi kriteria:a. tidak termasuk dalam kawasan hutan; ataub. telah diberikan hak pengelolaan untuk transmigrasi.

(3) Dalam hal tanah transmigrasi yang belum bersertipikatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:

a. termasuk dalam kawasan hutan, proses pelepasanatau perubahan batas kawasan hutannya dilakukansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

b. belum memperoleh hak pengelolaan untuktransmigrasi maka legalisasi asetnya dilakukansetelah terbit keputusan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, danTransmigrasi atau bupati/wali kota atau pejabatyang ditunjuk yang menyatakan bahwapembinaannya telah diserahkan kepada pemerintahkabupaten/kota dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/ kota.

(4) Objek legalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.

Pasal 14 ...


-t4-

Pasal 14

(1) Objek legalisasi aset yang telah ditetapkan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 ayat (41 diberikan kepadaSubjek Reforma Agraria melalui mekanisme:

a. sertipikasi tanah transmigrasi; dan

b. sertipikasi tanah yang dimiliki masyarakat.

(21 Subjek Reforma Agraria terhadap mekanisme pemberianobjek legalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf (a) merupakan orang perseorangan yang terdiriatas kepala keluarga beserta anggota keluarganya sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Subjek Reforma Agraria terhadap mekanisme pemberianobjek legalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf (b) terdiri atas:

a. orang perseorangan;

b. kelompok masyarakat dengan Hak KepemilikanBersama; atau

c. badan hukum.

(41 Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) huruf a harus memenuhi kriteria:

a. Warga Negara Indonesia; dan

b. berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atausudah menikah.

(5) Kelompok masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersamasebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakangabungan dari orang-perseorangan yang membentukkelompok, yang berada dalam satu kawasan tertentuserta memenuhi persyaratan untuk diberikan objeklegalisasi aset.

(6) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf c berbentuk:

a. koperasi, perseroan terbatas, atau yayasan, yangdibentuk oleh Subjek Reforma Agraria dengan HakKepemilikan Bersama; atau

b. badan usaha milik desa.

Paragraf2...


- 15-

Paragraf 2Penataan Akses

Pasal 15

(1) Penataan Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (1) huruf b dilaksanakan berbasis klaster dalamrangka meningkatkan skala ekonomi, nilai tambah sertamendorong inovasi kewirausahaan Subjek ReformaAgraria.

(21 Penataan Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:

a. pemetaan sosial;

b. peningkatankapasitaskelembagaan;

c. pendampingan usaha;

d. peningkatan keterampilan;

e. penggunaan teknologi tepat guna;

f. diversifikasi usaha;

g. fasilitasi akses permodalan;

h. fasilitasi akses pemasaran (offiaker);

i. penguatan basis data dan informasi komoditas;dan/atau

j. penyediaaninfrastrukturpendukung.(3) Penataan Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan pola:

a. pemberian langsung oleh pemerintah;

b. kerja sama antara masyarakat yang memilikiSertipikat Hak Milik dengan badan hukum melaluiprogram kemitraan yang berkeadilan; dan/atau

c. kerja sama antara kelompok masyarakat yangmemiliki hak kepemilikan bersama dengan badanhukum melalui program tanah sebagai penyertaanmodal.

(41 Penataan Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait yangdikoordinasikan oleh Gugus T\rgas Reforma Agraria.

(5) Dalam...


- 16-

(5) Dalam rangka mengoordinasikan pelaksanaan PenataanAkses sebagaimana dimaksud pada ayat (4l', GugusTugas Reforma Agraria dapat menunjuk pendampingdan/atau mitra kerja Subjek Reforma Agraria.

Pasal 16

(1) Pemetaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk mengetahui potensi,peluang, dan kendala yang dimiliki Subjek ReformaAgraria sebagai kelompok sasaran Penataan Akses.

(2) Peningkatan kapasitas kelembagaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukanmelalui pembentukan kelompok sasaran Penataan Aksesberdasarkan jenis usaha.

(3) Pendampingan usaha sebagaimana dimaksud dalamPasal 15 ayat (2) huruf c dilakukan melalui kemitraanyang berkeadilan.

(4) Peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud dalamPasal 15 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:a. penyuluhan;b. pendidikan;c. pelatihan; dan/ataud. bimbingan teknis.

(5) Penggunaan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksuddalam Pasal 15 ayat (2) huruf e dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, lembagapenelitian, serta kementerian/lembaga atau PemerintahDaerah.

(6) Diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal15 ayat (2) huruf f dilakukan dengan penganekaragamanjenis usaha untuk memaksimalkan upaya peningkatankesejahteraan.

(71 Fasilitasi akses permodalan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 15 ayat (2) huruf g dilakukan oleh:a. lembaga keuangan;b. koperasi; dan/atauc. badan usaha melalui dana tanggung jawab sosial

perusaha an (Corp orate Socia/ Respons ibility I CSRI .

(8) Fasilitas...


-17-

(8) Fasilitasi Akses permodalan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 15 ayat (21 huruf g dilakukan melaluipenetapan kebijakan pemberian pinjaman kepadakelompok sasaran Penataan Akses dengan bunga rendahdengan jangka waktu panjang.

(9) Fasilitasi akses pemasaran sebagaimana dimaksuddalam Pasal 15 ayat (2\ huruf h dilakukan denganmenampung dan menyalurkan hasil usaha kelompoksasaran Penataan Akses.

(10) Penguatan basis data dan informasi komoditassebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf idilakukan dengan men5rusun basis data Penataan Aksesyang digunakan sebagai dasar pengawasan.

BAB IVPENANGANAN SENGKETA DAN KONFLIK AGRARIA

Pasal 17

(1) Penanganan Sengketa dan Konflik Agraria dilaksanakanberdasarkan prinsip kepastian hukum dan keadilansosial, terhadap para pihak yang melibatkan:

a. antara orang perorangan;

b. perorangan/kelompok dengan badan hukum;

c. perorangan/kelompok dengan lembaga;

d. badan hukum dengan badan hukum;e. badan hukum dengan lembaga; dan

f. lembaga dengan lembaga.

(21 Penanganan Sengketa dan Konflik Agraria sebagaimanadimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Gugus TugasReforma Agraria secara berjenjang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Sengketadan Konflik Agraria diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V


-18-

BAB VKELEMBAGAAN REFORMA AGRARIA

Pasal 18

(1) Dalam rangka penyelenggaraan Reforma Agrariadibentuk Tim Reforma Agraria Nasional.

(2) Tim Reforma Agraria Nasional sebagaimana dimaksudpada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menetapkan kebijakan dan rencana ReformaAgraria;

b. melakukan koordinasi dan penyelesaian kendaladalam penyelenggaraan Reforma Agraria; dan

c. melakukan pengawasan serta pelaporanpelaksanaan Reforma Agraria.

(3) Susunan keanggotaan Tim Reforma Agraria Nasionalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Ketua : Menteri Koordinator BidangPerekonomian;

b. Anggota : 1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;

2. Menteri Keuangan;

3. Menteri Dalam Negeri;

4. Menteri Perencanaan PembangunanNasional/Kepala Badan PerencanaanPembangunan Nasional;

5. Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan;

6. Menteri Pertanian;

7. Menteri Badan Usaha Milik Negara;

8. Menteri Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi;

9. Menteri Kelautan dan Perikanan;

10. Menteri Koperasi dan Usaha Kecildan Menengah;

1 1. Menteri Sekretaris Negara;

12. Sekretaris


-19-

12. Sekretaris Kabinet;

13. Kepala Staf Kepresidenan;

14. Jaksa Agung;

15. Panglima Tentara NasionalIndonesia; dan

16. Kepala Kepolisian RepublikIndonesia.

(41 Tim Reforma Agraria Nasional sebagaimana dimaksudpada ayat (1) secara administratif berkedudukan diKementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

(5) Tim Reforma Agraria Nasional dalam pelaksanaan tugassebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan,bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengankementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi,dan/atau pemangku kepentingan.

Pasal 19

(1) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas TimReforma Agraria Nasional sebagaimana dimaksud dalamPasal 18, dibentuk Gugus Tugas Reforma Agraria.

(21 Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksudpada ayat (1) terdiri atas:

a. Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat;

b. Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi; danc. Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota.

Pasal 20

(1) Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a mempunyaitugas sebagai berikut:a. mengoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka

Penataan Aset di tingkat pusat;

b. mengoordinasikan pelaksanaan penataan Akses ditingkat pusat;

c. mengoordinasikan . . .


-20-

c. mengoordinasikan integrasi pelaksanaan PenataanAset dan Penataan Akses di tingkat pusat;

d. menyampaikan laporan hasil Reforma Agrarianasional kepada Tim Reforma Agraria Nasional;

e. mengoordinasikan dan memfasilitasi penangananSengketa dan Konflik Agraria; dan

f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaantugas Gugus T\.rgas Reforma Agraria Provinsi danGugus Tugas Reforma Agraria KabupatenlKota.

(2) Susunan keanggotaan Gugus Tugas Reforma AgrariaPusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Ketua : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional;

b. Wakil Ketua : Deputi Bidang KoordinasiPengelolaan Energi, Sumber DayaAlam dan Lingkungan Hidup,Kementerian Koordinator BidangPerekonomian;

c. Ketua : Direktur Jenderal PenataanPelaksana Agraria, Kementerian Agraria danHarian Tata Ruang/Badan Pertanahan

Nasional; dand. Anggota yang berasal dari pejabat pada Kementerian

Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional, KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan, KementerianDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, danTransmigrasi, Kementerian Pertanian, KementerianKelautan dan Perikanan, Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Ralgrat, KementerianKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,Kementerian Perindustrian, KementerianPerdagangan, Kementerian Badan Usaha MilikNegara, Kementerian Keuangan, Kementerian Energidan Sumber Daya Mineral, KementerianPerencanaan Pembangunan Nasional/BadanPerencanaan Pembangunan Nasional, KementerianSekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan KantorStaf Presiden.

(3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf dditetapkan oleh Menteri.

Pasal2l...


-21 -

Pasal 2 1

(1) Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b mempunyaitugas sebagai berikut:

a. mengoordinasikan penyediaan TORA dalam rangkaPenataan Aset di tingkat provinsi;

b. memfasilitasi pelaksanaan Penataan Akses ditingkat provinsi;

c. mengoordinasikan integrasi pelaksanaan PenataanAset dan Penataan Akses di tingkat provinsi;

d. memperkuat kapasitas pelaksanaan ReformaAgraria di tingkat provinsi;

e. menyampaikan laporan hasil Reforma AgrariaProvinsi kepada Gugus T\rgas Reforma AgrariaPusat;

f. mengoordinasikan dan memfasilitasi penangananSengketa dan Konflik Agraria di tingkat provinsi;dan

g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaantugas Gugus T\-rgas Reforma AgrariaKabupaten lKota.

(21 Susunan keanggotaan Gugus Tugas Reforma AgrariaProvinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiriatas:

a. Ketua : Gubernur;

b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi;

c. Ketua Pelaksana : Kepala Kantor Wilayah BadanHarian Pertanahan Nasional; dan

d. Anggota yang berasal dari pejabat tinggi pratamaperangkat daerah provinsi, pejabat pada kantorwilayah badan pertanahan nasional, pejabat padabalai pemantapan kawasan hutan, unsurrnasyarakat dan / atau akademisi.

(3) Anggota...


-22-

(3) Anggota Gugus Tugas Reforma Agraria yang berasal daripejabat tinggi pratama perangkat daerah provinsisebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf d merupakanperangkat daerah yang membidangi urusan/fungsipenunjang:a. pekerjaan umum dan penataan ruang;b. lingkungan hidup;c. kehutanan;d. transmigrasi;e. pertanian;f. kelautan dan perikanan;g. perumahan dan kawasan pemukiman;h. koperasi, usaha kecil, dan menengah;i. pemberdayaan masyarakat dan desa;j. perindustrian;k. perdagangan;l. energi dan sumber daya mineral;m. pertanahan;n. keuangan;o. perencanaan; danp. penanaman modal.

(41 Keanggotaan Gugus T\.rgas Reforma Agraria provinsisebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengankeputusan gubernur.

Pasal 22

(1) Gugus T\rgas Reforma Agraria Kabupaten/Kotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf cmempunyai tugas sebagai berikut:a. mengoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka

Penataan Aset di tingkat kabupaten/kota;b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah

untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligusditetapkan sebagai TORA kepada Menteri ataupejabat yang ditunjuk oleh Menteri;

c. melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikanTORA;

d. mewujudkan .


-23-

d. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hakatas TORA;

e. melaksanakan Penataan Akses;

f. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Asetdan Penataan Akses di tingkat kabupaten/kota;

g. memperkuat kapasitas pelaksanaan ReformaAgraria di tingkat kabupaten/kota;

h. menyampaikan laporan hasil Reforma AgrariaKabupaten/Kota kepada Gugus T\rgas ReformaAgraria Provinsi;

i. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaianSengketa dan Konflik Agraria di tingkatkabupaten/kota; dan

j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaanlegalisasi aset dan redistribusi tanah.

(21 Susunan keanggotaan Gugus Tugas Reforma AgrariaProvinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiriatas:

a. Ketua : Bupati/Wali kota;

b. Wakil Ketua : Sekretaris DaerahKabupaten lKota;

c. Ketua Pelaksana : Kepala Kantor Pertanahan;Harian dan

d. Anggota yang berasal dari pejabat tinggi pratamaperangkat daerah kabupatenfkota, pejabat kantorpertanahan kabupatenfkota, tokoh masyarakat,dan/atau akademisi.

(3) Anggota Gugus Tugas Reforma Agraria yang berasal daripejabat tinggi pratama perangkat daerahkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf d merupakan perangkat daerah yang membidangiurusan/ fungsi penunjang:a. pekerjaan umum dan penataan ruang;b. lingkungan hidup;c. kehutanan;d. transmigrasi;e. pertanian;

f. kelautan


-24-

f. kelautan dan perikanan;g. perumahan dan kawasan pemukiman;h. koperasi, usaha kecil, dan menengah;i. pemberdayaan masyarakat dan desa;j. perindustrian;k. perdagangan;1. energi dan sumber daya mineral;m. pertanahan;n. keuangan;o. perencanaan; danp. penanaman modal.

(4) Keanggotaan Gugus Tugas Reforma AgrariaKabupatenlKota sebagaimana dimaksud pada ayat (21

ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.

Pasal 23

(1) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata kerja TimReforma Agraria Nasional sebagaimana dimaksud dalamPasal 18 diatur dengan Peraturan Menteri KoordinatorBidang Perekonomian.

(21 Ketentuan mengenai mekanisme dan tata kerja GugusTugas Reforma Agraria Pusat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 20, Gugus T\rgas Reforma Agraria Provinsisebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dan GugusTtrgas Reforma Agraria Kabupaten/Kota sebagaimanadimaksud dalam Pasal 22 diatur dengan PeraturanMenteri.

BAB VIKEWAJIBAN DAN LARANGAN

PENERIMA TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA

Pasal 24

(1) Subjek Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalamPasal 12 dan Pasal 14 wajib:

a. menggunakan, mengusahakan dan memanfaatkansendiri tanahnya; dan

b. menaati. .


-25-

b. menaati ketentuan penggunaan dan pemanfaatantanah sesuai sifat dan tujuan pemberian hak sertarencana tata ruang.

(2) Dalam hal TORA diperoleh melalui redistribusi tanaholeh Subjek Reforma Agraria sebagaimana dimaksuddalam Pasal 12, diberikan kewajiban tambahan berupa:

a. memelihara kesuburan dan produktivitas tanah;

b. melindungi dan melestarikan sumber daya di atastanah; dan

c. menggunakan tanah sesuai dengan kemampuantanah.

Pasal 25

(1) Subjek Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalamPasal 12 dilarang menelantarkan TORA.

(21 Dalam hal Subjek Reforma Agraria:

a. mengalihkan hak atas TORA; atau

b. mengalihfungsikan TORA,

wajib mendapatkan izin Menteri melalui kepala kantorpertanahan setempat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan hak ataupengalihfungsian TORA sebagaimana dimaksud padaayat (21diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 26

(1) Kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 24 dan Pasal 25 dicantumkan dalam suratkeputusan pemberian hak, buku tanah dan sertipikathak atas tanah yang diberikan kepada penerima TORA.

(2) Penerima TORA menyatakan kesanggupan memenuhikewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 24 dan Pasal 25 dengan surat pernyataanyang menjadi pertimbangan dalam surat keputusanpemberian hak atas TORA.

BAB VII


-26-

BAB VIIPENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan Reforma Agraria dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atauc. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB VIIIPELAPORAN

Pasal 28

(1) Pelaporan Penyelenggaraan Reforma Agraria oleh GugusT\-rgas Reforma Agraria KabupatenlKota dan GugusTugas Reforma Agraria Provinsi kepada Gugus TugasReforma Agraria Pusat dilakukan secara berjenjang darikabupaten/kota kepada provinsi selanjutnya kepadapusat dan berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

(21 Gugus T\rgas Reforma Agraria Pusat melaporkanpenyelenggaran Reforma Agraria kepada Tim ReformaAgraria Nasional secara berkala setiap 3 (tiga) bulansekali atau sewaktu-waktu diperlukan.

(3) Tim Reforma Agraria Nasional melaporkanPenyelenggaraan Reforma Agraria termasuk hasilpengendalian dan pengawasan kepada Presiden secaraberkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktudiperlukan.

Pasal 29

Laporan Penyelenggaraan Reforma Agraria dapat diakses olehmasyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABIX...


-27 -

BAB IXPERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

(1) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan ReformaAgraria, Tim Reforma Agraria Nasional, Gugus TugasReforma Agraria Pusat, Gugus Tugas Reforma AgrariaProvinsi, dan Gugus T\rgas Reforma AgrariaKabupatenlKota melibatkan masyarakat sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan.

(21 Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud padaayat (1) paling sedikit berupa:

a. pengusulan TORA, penerima TORA, dan jenispenataan akses; dan/ atau

b. penyampaian masukan dalam penangananSengketa dan Konflik Agraria.

BAB XKETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat, Provinsi,dan Kabupaten/Kota dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulansejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semuaperaturan pelaksanaan di bidang pertanahan yang berkaitandengan Reforma Agraria, dinyatakan tetap berlaku sepanjangtidak bertentangan dengan ketentuan dalam PeraturanPresiden ini.

Pasal 33

Peraturan Presidendiundangkan.

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar


-28-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Presiden ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 24 September 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 27 September 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI8 NOMOR 172

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARAREPUBLIK INDONESIA

ukum dan Perundang-undangan,

ttd

E,UI,J,*

tK

ilvanna Djaman

ini pemerataan struktur perlu - peraturan.bpk.go.id

Documents