implementasi uu 25/2004 tentang sppn dalam kerangka efektivitas perencanaan daerah

Bappenas

Implementasi UU 25/2004 tentang

pp

p gSPPN dalam Kerangka Efektivitas

Perencanaan DaerahPerencanaan Daerah

D H D d S lihi MADrs. H. Dadang Solihin, MA

Musrenbang Pemerintah Kota BandungBandung 18 Mei 2005Bandung, 18 Mei 2005

Dadang holds a MA degree (Economics), University of

Dadang Solihin’s Profileg g ( ) y

Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas).

Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Beside working as Assistant Professor at Graduate School of AsiaPacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.

He got various training around the globe included Advanced International He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers KualaTaiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training os a, Japa ( 00 ); a d eg o a e e op e a d a g a gCourse, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.

You can reach Dadang Solihin by email at [email protected] or by his

dadang-solihin.blogspot.com 2

You can reach Dadang Solihin by email at [email protected] or by his mobile at +62812 932 2202

Latar Belakang Amandemen Keempat UUD NKRI 1945

Tidak ada GBHN Pemilihan Presiden secara langsung Pemilihan Presiden secara langsung Pemilihan Kepala Daerah secara demokratis

UU 23/2003 tentang Pemilihan PresidenP C C jib ik Vi i Mi i Pasangan Capres-Cawapres wajib menyampaikan Visi, Misi, Program kepada masyarakat

Revisi UU 22/1999d t li i d t i d h desentralisasi dan otonomi daerah

Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Pemantapan kedudukan Provinsi

Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara UU 17/2003 Tentang Keuangan Negara

• Penyusunan RAPBN berpedoman pada RKP• Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD

UU 1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara UU 15/2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab KN


g gg gj

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)Pembangunan Nasional (SPPN)Pembangunan Nasional (SPPN)

SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan b t k h ilk pembangunan untuk menghasilkan rencana-

rencana pembangunan dalam jangka panjang, j k h d t h dil k k jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.


Kerangka Materi UU-SPPN

I Ketentuan UmumTerdiri dari 10 BAB dan 37 Pasal dengan sistematika sbb :I. Ketentuan Umum II. Asas dan Tujuan III Ruang Lingkup Perencanaan PembangunanIII. Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan

NasionalIV. Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional p gV. Penyusunan dan Penetapan Rencana VI. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

RencanaVII. Data dan InformasiVIII K l bVIII. KelembagaanIX. Ketentuan Peralihan, dan X Ketentuan Penutup


X. Ketentuan Penutup

Asas dan Tujuan (1)

(1) Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkandemokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan,g p p p p ,berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,serta kemandirian dengan menjaga keseimbangankemajuan dan kesatuan nasionalkemajuan dan kesatuan nasional.

(2) Perencanaan pembangunan nasional disusun secarasistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap, , p , y , gg pterhadap perubahan.


tanggap terhadap perubahantanggap terhadap perubahan…

“It i t th t t f th i th t“It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the

t i t h ”ones most responsive to change.”— Charles Darwin


Asas dan Tujuan (2)

(3) SPPN diselenggarakan berdasarkan asas umum (3) SPPN diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara: Asas kepastian hukum Asas kepastian hukum Asas tertib penyelenggaraan negara Asas kepentingan umum Asas kepentingan umum Asas keterbukaan Asas proporsionalitas Asas proporsionalitas Asas profesionalitas A k t bilit Asas akuntabilitas


Asas dan Tujuan (3)

(4) SPPN bertujuan untuk :d k k di i l k b a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;

b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah antarruang antarwaktu sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;

c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; pengawasan;

d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e menjamin tercapainya penggunaan sumber daya e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya

secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.


paradigma baru: troikaparadigma baru: troikaparadigma baru: troika . . .paradigma baru: troika . . .

Masyarakat, Masyarakat

Bangsa, dan Negara Pemerintah VVISIISIDunia Usaha

Akuntabilitas


Ruang Lingkup PerencanaanNASIONAL DAERAH

Dokumen Penetapan Dokumen PenetapanR P b UU R P b P d Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional(RPJP-Nasional)

UU (Ps. 13 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJP-Daerah)

Perda (Ps. 13 Ayat 2)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJM-Nasional)

Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJM_Daerah)

Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)

(RPJM Nasional) ( )

Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)

Peraturan Pimpinan KL

(P 19 A t 2)

Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah(Renstra SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD (P 19 A t 4)(Ps. 19 Ayat 2) (Renstra SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)

Rencana Kerja Pemerintah(RKP)

Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)( y ) ( y )

Rencana Kerja Kementerian / Lembaga(Renja KL)


(Ps 21 Ayat 1)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah(Renja SKPD)


( Ps 21 Ayat 3)dadang-solihin.blogspot.com 11

(Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) (Renja SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3)

Isi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)Jangka Panjang (RPJP)

NASIONAL DAERAHPenjabaran Tujuan Nasional ke dalam:

Mengacu pada RPJP Nasional dan memuat:

Visi Misi

Visi Misi

Arah Pembangunan Nasional

Arah Pembangunan Daerah


Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

RPJM NASIONAL RPJM DAERAH Penjabaran visi, misi, program

Presiden; Berpedoman pada RPJP Nasional

Penjabaran visi, misi, program Kepala Daerah;

Berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional

Isi: Isi: Strategi Pembangunan Nasional Strategi Pembangunan Daerah Strategi Pembangunan Nasional Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Makro Arah Kebijakan Keuangan Daerah Program kementerian, lintas kementerian,

kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:

Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:y g g

– Kerangka Regulasi– Kerangka Anggaran



Isi Renstra-KL & Renstra-SKPD

Renstra-KL Renstra-SKPDBerpedoman pada RPJM Nasional Berpedoman pada RPJM Daerah

Isi: Isi:1. Visi-Misi2. Tujuan, Strategi, dan Kebijakan 3 P

1. Visi-Misi2. Tujuan, Strategi, dan Kebijakan 3 P3. Program-program

4. Kegiatan Indikatif3. Program-program4. Kegiatan Indikatif


Isi Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D)Pemerintah/Daerah (RKP/D)

RKP RKP DaerahPenjabaran RPJM Nasional Penjabaran RPJM Daerah;

Mengacu pada RKP

Isi: Isi:Isi: Isi: Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Kerangka Ekonomi Rancangan Kerangka Ekonomi

Makro Makro Daerah Arah Kebijakan Fiskal Arah Kebijakan Keuangan Daerah Program Kementerian lintas Program SKPD lintas SKPD Program Kementerian, lintas

kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:

Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:kegiatan dalam: dalam:




Isi Renja-KL & Renja-SKPD

Renja-KL Penjabaran Renstra KL

Renja-SKPDPenjabaran Renstra SKPDj j

Isi: Isi:1. Kebijakan KL2. Program dan Kegiatan

Pembangunan

1. Kebijakan SKPD2. Program dan Kegiatan

PembangunanPembangunan– Dilaksanakan Pemerintah– Mendorong Partisipasi Masyarakat

Pembangunan– Dilaksanakan Pemerintah– Mendorong Partisipasi Masyarakat


Alur Perencanaan dan Penganggaran

Renstra Renja - RKA-KL Rincian PedomanPedoman P

KL KL RKA-KL APBN

Dijabar

Pedoman Diacu

Pemerinta

Pusat

RKP RPJM Nasional

RPJP Nasional RAPBN APBN

Diacu

Pedoman Dijabarkan Pedoman

Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang

ah

RPJM Daerah

RPJP Daerah

RKP Daerah RAPBD APBD

PedomanPedoman Dijabarkan PemD

Renstra SKPD

Renja -SKPD

RKA -SKPD

Rincian APBD

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diacu

merintah

Daerah

SKPD SKPD SKPD APBD

UU SPPN UU KN


Tahapan PerencanaanPerencanaan

• Penyusunan Rencana– Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah

R R K j D / L b SKPD– Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD– Musyawarah Perencanaan Pembangunan– Rancangan Akhir Rencana Pembangunang g

• Penetapan Rencana– RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda– RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah– RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala DaerahPengendalian Pelaksanaan Rencana• Pengendalian Pelaksanaan Rencana

• Evaluasi Kinerja


Empat Langkah Penyusunan RencanaPenyusunan Rencana

1. Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik menyeluruh dan terukurbersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur.

2. Masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telahrancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.

3. Pelibatan masyarakat (stakeholders) dan penyelarasan y ( ) p yrencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. p p g

4. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.


Penyusunan dan Penetapan PJPPJP

1. Rancangan Rencana Proses Teknokratik oleh Bappenas/BappedaBappenas/Bappeda

2. Musrenbang dengan bahan Rancangan Rencana yang melibatkan Masyarakaty

– dimaksud dengan “masyarakat” adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku penerima manfaat maupun penanggung pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko

3. Penyusunan Rancangan Akhiry g4. Penetapan Rencana (RPJP Nasional UU, RPJP

Daerah Perda)


Penyusunan dan Penetapan RPJMVisi Misi Program(1) Visi, Misi, Program

Presiden/KD Terpilih

Bappenas/da menyusun Kement/Lemb / SKPD

(1)

pp yRancangan Awal

RPJM/D

Kement/Lemb / SKPDMenyusun

Renstra-KL / Renstra SKPDa) Visi,Misi Presiden/KDb) Strategi Bangnas/da Program Kement/Lembaga / SKPD

(2)

(3)

Bappenas/da menyelenggarakanMUSRENBANG RPJM/D

b) Strategi Bangnas/dac) Kebijakan Umumd) Kerangka ekonomi makro/da

g g

e) Program Kement/Lembaga / SKPD(4)

B /d (5)

Penetapan RPJM /RPJMD

Bappenas/da menyusunRancangan Akhir RPJM/D

a) Visi, Misi Presiden/KDb) Strategi Bangnas/da

(5)

(6)

Digunakan sebagai pedoman penyusunan

b) Strategi Bangnas/dac) Kebijakan Umumd) Kerangka ekonomi makro/dae) Program Kement/Lembaga / SKPD

(6)(7)


Rancangan RKP/RKPD

Penyusunan dan Penetapan RKP/DRancangan Awal RKP/D

a) Prioritas Pembangunan Nasional / Daerah Kement/Lemb / SKPD MenyusunSEB MenPPN + b) Kebijakan Umum

c) Kerangka ekonomi makro/da Pagu Indikatif

Kement/Lemb / SKPD MenyusunRenja - KL / SKPD

Program Kement/Lembaga / SKPDd) Program Kement/Lembaga / SKPD

SEB MenPPN + MenDagri

d) Program Kement/Lembaga / SKPD

MUSRENBANGPUS/DA

a Sinkronisasi Program KL/SKPDRancangan Akhir RKP/D

a) Prioritas Pembangunanb) Kebijakan Umumc) Kerangka ekonomi makro/da

a. Sinkronisasi Program KL/SKPDb. Harmonisasi Dekon dan TP

MUSRENBANG Prov Sbg c) Kerangka ekonomi makro/dad) Program Kement/Lembaga / SKPD

gWakil Pemerintah Pusat

a. Harmonisasi Dekon dan TP

Penetapan RKP/D

Sebagai pedoman

(4)Bappenas/da menyelenggarakanMUSRENBANGNAS

a. Sinkronisasi Program KL/SKPD


Sebagai pedoman penyusunan

Rancangan APBN

b. Harmonisasi Dekon dan TP

Musrenbang Kabupaten/Kota Tahun 2005us e ba g abupate / ota a u 005

Musrenbang Kabupaten/Kota adalah musyawarah

SEB MenPPN-MenDagri Tgl. 20 Januari 2005

Musrenbang Kabupaten/Kota adalah musyawarah stakeholder Kabupaten/kota untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten/Kota berdasarkan Renja-SKPD hasil Forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancanganSKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD.

Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota memperhatikan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota memperhatikan hasil pembahasan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Renstra Daerah kinerja pembangunan tahun berjalanDaerah/Renstra Daerah, kinerja pembangunan tahun berjalan dan masukan dari para peserta.

Hasil Musrenbang Kabupaten/Kota adalah prioritas kegiatan yang dipilah menurut sumber pendanaan dari APBDyang dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD setempat, APBD Provinsi dan APBN sebagai bahan pemutakhiran Rancangan RKPD Kabupaten/Kota menjadi dasar penyusunan anggaran tahunan.


dasar penyusunan anggaran tahunan.

Perencanaan – Apa Yang Baru?Baru?

Daftar Usulan “Shopping List”

DULU SEKARANGRencana Kerja “Working Plan”Daftar Usulan - Shopping List

• Sebanyak-banyaknya• Seindah-indahnya• Tidak terbatas

Rencana Kerja - Working Plan• Input (Rp., Naker, Fasilitas, dll.)• Kegiatan (Proses)• Output / OutcomeTidak terbatas Output / Outcome

Sehingga Perencanaan• Dimulai dengan informasi tentang ketersediaan• Dimulai dengan informasi tentang ketersediaan

sumberdaya dan arah pembangunan nasional

Critical point-nya adalahCritical point-nya adalah• Menyusun hubungan optimal antara input, proses,

dan output / outcomes

Karena:Ada Sanksi Pidana

Pasal 34 UU 17/2003


Pasal 34 UU 17/2003

Pasal 34 UU 17/2003Pasal 34 UU 17/20031) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota

t b kti l k k i k bij kyang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan p da a pe ja a da de da sesua de ga ete tuaundang-undang.

2) Pimpinan Unit Organisasi Kementrian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangka Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuanpidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.

3) Presiden memberi sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri g g p p g gserta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.


Pengendalian dan Evaluasi (1)

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerahkementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.

Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan li i h il t l k menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan

rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan k t i /l b / t k j k t d h kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.


Pengendalian dan Evaluasi (2)

Pi i k t i /l b /K l SKPD Pimpinan kementerian/lembaga/Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan kementerian/lembaga/SKPD pembangunan kementerian/lembaga/SKPD periode sebelumnya.

Menteri/Kepala Bappeda menyusun evaluasi Menteri/Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan kementerian/lembaga/SKPDevaluasi pimpinan kementerian/lembaga/SKPD.

Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan nasional/daerah untuk rencana pembangunan nasional/daerah untuk periode berikutnya.


TERIMA KASIH
