implementasi pernyataan standar akuntansi...

IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI (PSAK) 106

TERHADAP TRANSAKSI MUSYARAKAH PADA BMT AL

MUNAWWARAH

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom.I)

Oleh

MATSALUL JAKI MUTKI

NIM: 1110053000013

KONSENTRASI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1436 H./ 2015 M.

iv

ABSTRAK

Matsalul Jaki Mutki, NIM 1110053000013

Judul Skripsi : Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi (106) Terhadap

Transaksi Musyarakah Pada BMT Al Munawwarah Kantor Pusat Pamulang

Pembimbing : Muamar Aditya, SE, M. AK

Sistem dan praktik ekonomi syariah mulai terlihat marak

perkembanganya di tanah air sejak lebih kurang satu dekade terakhir.

Perkembangan ini tidak terlepas dari alasan pokok keberadaan sistem ekonomi

syariah, yaitu keingian dari masyarakt muslim untuk kaffah dalam menjalankan

agama Islam dengan menjalankan seluruh aktvitas dan transaksi ekonominya

sesuai dengan ketentuan syariah. Perkembangan sistem dan praktek ekonomi

syariah di Indonesia boleh dikatakan terlambat jika dibandingkan dengan

perkembangannya di negara negara maju.

Di Indonesia lembaga keuangan syariah mulai menjamur yaitu bank

syariah maupun BMT, namun BMT lebih mengarah pada usaha-usaha

pengumpulan dana penyaluran dan yang non profit, seperti zakat, infaq dan

shadaqah yang yang disebut baitul maal, sedangkan BMT sebagai lembaga bisnis

berfungsi sebagai lembaga penghimpunan dan penyaluran dana komersil, yang

disebut baitul tamwwil

Melihat perkembangan BMT di Indonesia yang pesat namun di mana ada

kecendrungan dari BMT di Indonesia masih menggunakan akuntansi standar yang

belum berpedoman pada PSAK, oleh karena itu penulis ingin meneliti pada BMT

Al Munawwarah karena BMT tersebut termasuk BMT yang cepat pertumbuhanya

dan mempunyai banyak cabang khususnya di daerah Tangerang Selatan dan

Depok.

Penelitian ini merupakan studi pada BMT Al Munawwarah dengan judul

Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 106 Terhadap Transaksi

Musyarakah Pada BMT Al Munawwarah. Tujuan penelitian ini adalah untuk

menguji apakah perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah yang dilakukan

BMT Al Munawwarah sudah sesuai dengan PSAK No. 106.

Metode penelitian yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif

yaitu memberikan gambaran dan penilaian mengenai perlakuan akuntansi

pembiayaan musyarakah pada BMT Al Munawwarah.

Hasil analisis menyatakan bahwa implementasi pembiayaan musyarakah

pada BMT Al Munawwarah telah sesuai dengan PSAK No. 106. Kesesuaian

tersebut sudah meliputi pencatatan pengakuan, pengukuran, penyajian dan

pengungkapan transaksi musyarakah. Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis

menyarankan agar BMT Al Munawwarah terus konsisten dalam

mengimplementasikan PSAK 106 secara penuh yang disusun oleh IAI selaku

organisasi yang mengatur standar akuntansi keuangan di Indonesia.

Kata kunci : Perlakuan Akuntansi, PSAK 106, Pembiayaan Musyarakah

v

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti ungkapkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat

serta inayah-NYA peneliti dapat menyelesaikan laporan berwujud skripsi ini.

Selanjutnya Shalawat serta salam juga tiada hentinya kita panjatkan kepada

pemimpin kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan kita dalam

menjalankan kehidupan ini.

Ungkapan terima kasih yang tak terhingga kepada Inunda dan Ayahanda

penulis, Ayahanda tercinta H. Guntur Alamsyah dan Ibunda tersayang Nurhayati

yang senantiasa mencurahkan cinta, kasih sayang serta doanya yang selalu

mengiringi di setiap langkah penulis dalam menjalankan aktifitas, sehingga skripsi

inipun dapat penulis selesaikan guna mencapai gelar Sarjana Komunikasi Islam

(S.Kom.I).

Selanjutnya, juga yang paling penting penulis mengucapkan rasa terima kasih

yang tulus kepada segenap pihak yang telah membantu dan mendukung penulis

dalam menyelesaikan skripsi ini, di antaranya adalah:

1. Dr. Arief Subhan, M.A, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Dr.

Suparto, S.Ag., M.Ed selaku Wadek I bidang Akademik, Dr. Hj. Raudhanah,

M.Ag selaku Wadek II bidang Administrasi Umum, dan Dr. Suhaimi, M.Si

selaku Wadek III Bidang Kemahasiswaan.

2. Drs. Cecep Castrawijaya, MA. selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah dan

Drs. Mulkanasir, BA, S.Pd, MM., selaku Sekretaris Jurusan Manajemen

vi

Dakwah yang selalu menyumbangkan pemikiran dalam penulisan skripsi dan

juga semenjak penulis masuk pada bangku kuliah.

3. Muammar Aditya, SE,M.AK selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini,

yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berdialog dengan penulis

serta memotivasi penulis dalam mencari esensi dari tema yang penulis telaah

pada skripsi ini dan secara tuntas dapat mengoreksi skripsi ini.

4. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah

mentransformasikan ilmunya pada penulis dalam batasan-batasan tertentu

yang dapat penulis terima, sehingga penulis sedikit banyak telah mengetahui

informasi tentang dinamika pengetahuan yang ada.

5. Seluruh Staff Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Dakwah

dan Ilmu Komunikasi yang telah melayani dan meminjamkan koleksi buku-

bukunya sebagai bahan referensi bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Keluarga Besar BMT Al Munawwarah (Ibu Sumirah Almisani dan Bpk.

Samabiyanto, SE) yang telah banyak membantu penulis dan telah memberi

izin kepada penulis untuk melakukan penelitian serta terimakasih atas

masukan yang berarti bagi penulis.

7. dr. Diniati Juliana Zulhawa yang telah memberikan suport hingga penulis

dapat menyelsaikan skripsi ini dengan sehat wal afiat.

8. Rekan-rekan Mahasiswa UIN yang membantu terselesaikannya skripsi ini

baik bantuan moril maupun fasilitasnya yaitu kelas Manajemen Dakwah A

dan B, Teman-teman KKN 45 Sukseeesss !!!, dan Sahabat-sahabat PMII

Cabang Ciputat khususnya PMII KOMFAKDA semoga Allah SWT

membalas kebaikan kalian.

vii

9. Sahabat-sahabat terbaik GBA (Abby Andriandini, Deni Hamdani,

Muhammad Muslim dan Slamet Eko Purnomo) terimakasih atas dukungan

semangat dan keceriaannya semoga kita tetap selalu kompak.

Pada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang

telah ikut berpartisipasi membantu dan mendoakan penulis dalam

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah membalas semua

kebaikan dan budi baik mereka dengan balasan yang setimpal. Penulis

menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam

penelitian skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat

membangun sangat penulis harapkan.

Jakarta, 16 Juni 2015

Matsalul Jaki Mutki

viii

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Lembar Pengesahan Panitia Uian ....................................................................... i

Lembar Pengesahan Skripsi .............................................................................. ii

Lembar Pernyataan ............................................................................................ iii

Abstrak ................................................................................................................ iv

Kata Pengantar .................................................................................................... v

Daftar Isi .............................................................................................................. vi

Daftar Tabel ....................................................................................................... vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ..................................................... 1 B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ................................ 8 C. Manfaat dan Tujuan Penelitian ........................................... 8 D. Review Study Terdahulu ..................................................... 9 E. Kerangka Teori..................................................................... 16 F. Metode penelitian ................................................................ 18 G. Pedoman Penulisan Laporan ............................................... 20 H. Sistematika Penulisan .......................................................... 20

BAB II GAMBARAN UMUM MENGENAI AKUNTANSI,

AKUNTANSI SYARIAH SERTA AKUNTANSI

MUSYARAKAH BERDASARKAN PSAK 106

A. Pengertian Akuntansi Secara Umum ..................................... 22 B. Akuntansi Syariah Serta Perbedaan Akuntansi Syariah dengan

Akuntansi Konvensional ....................................................... 28

C. Prosedur Akad Musyarakah dalam Islam .............................. 38 D. Akuntansi Musyarakah .......................................................... 46 E. Akad Musyarakah Berdasarkan PSAK 106 .......................... 57 F. Jurnal Teori Akuntansi Syariah ............................................. 66

BAB III TINJAUAN UMUM BMT AL MUNAWWARAH

A. Latar Belakang Berdirinya BMT Al Munawwarah ............... 83 B. Visi dan Misi BMT Al Munawwarah .................................... 84 C. Tim Kerja BMT Al Munawwarah tahun 2013-2016 ............. 85 D. Izin dan Legalitas .................................................................. 86 E. Penghargaan dan Prestasi ...................................................... 87 F. Wilayah dan Kantor ............................................................... 87 G. Produk-Produk BMT Al Munawwarah ................................. 88

ix

BAB IV IMPLEMENTASI AKUNTANSI MUSYARAKAH PADA

BMT AL MUNAWWARAH BERDASARKAN PSAK 106

A. Akuntansi Musyarakah Pada BMT Al Munawwarah............ 92 1. Perlakuan dan Pencatatan Akuntansi Musyarakah .......... 92

B. Ketentuan Akuntansi Musyarakahah Menurut PSAK 106 .... 98 1. Aset Atau Investasi Musyarakah .................................... 98 2. Jaminan .......................................................................... 99 3. Pengembalian Dana Musyarakah ................................. 100 4. Kewajiban, Piutang, Keuntungan dan Kerugian

Musyarakah .................................................................. 101

5. Bagi Hasil ..................................................................... 101 6. Kekuatan dan Kelemahan PSAK 106 .......................... 102 7. Jurnal Pembiayaan Akuntansi Musyarakah ..................102

C. Implementasi Akuntansi Musyarakah Terhadap (PSAK) 106 ...............................................................................................107

1. Pencatatan ( Pengakuan dan Pengukuran ) .................... 107 2. Pengungkapan ................................................................ 109 3. Penyajian ....................................................................... 110 4. Penilaian Implementasi Antara PSAK 106 dan BMT Al

Munawwarah ................................................................. 113

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .................................................................. 123 B. Saran ........................................................................... 125

Daftar Pustaka

Lalpiran-Lampiran

x

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Neraca BMT ........................................................................................111

Tabel 4.2 Pembiyaan Musyarakah ......................................................................112

Tabel 4.3 Pos Perhitungan Hasil Usaha Pendapatan Utama .............................. 113

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem dan praktik ekonomi syariah mulai terlihat marak

perkembanganya di tanah air sejak lebih kurang satu dekade terakhr.

Perkembangan ini tidak terlepas dari alasan pokok keberadaan sistem

ekonomi syariah, yaitu keingian dari masyarakt muslim untuk kaffah dalam

menjalankan agama Islam dengan menjalankan seluruh aktvitas dan transaksi

ekonominya sesuai dengan ketentuan syariah. Perkembangan sistem dan

praktek ekonomi syariah di Indonesia boleh dikatakan terlambat jika

dibandigkan dengan perkembangannya di negara negara maju.

Salah satu upaya penerapan prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi

adalah dengan mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang berlandaskan

prinsip Islam. Lembaga keuangan pada dasarnya adalah lembaga yang

menghubungkan antara dua pihak yang memerlukan dana dan pihak yang

mengalami surplus dana. Lembaga keuangan, baik bank maupun bukan bank,

mempunyai peran yang penting bagi aktivitas perekonomian. Peran tersebut

dijadikan wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana

masyarakat secara efektif dan efesien ke arah peningkatan taraf hidupnya.1

1 Sigit Triandaru dan Totok, Bank dan Lembaga Keuangan Lain (Jakarta: Salemba

Empat, 2009), h. 10.

2

Tujuan didirikanya lembaga keuangan syariah adalah untuk

mngembangkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan dan

perbankan. Adapun yang dimaksud prinsip syariah adalah prinsip hukum

Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang

dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa

dibidang syariah yang dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan,

keseimbangan dan keuniversalan.2

Di Indonesia sistem perekonomian yang sesuai dengan prinsip syariah

telah dipraktikan dan melembaga sejak lama, bila kita melihat kembali

kebelakang sesungguhnya masyarkat Indonesia telah mengenal ekonomi

syariah bahkan jauh sebelum sistem kapitalis dikenal bangsa Indonesia, yaitu

dengan praktik bagi hasil antara petani penggarap dan pemilik lahan. Dalam

perkembanganya bahkan memiliki peran secara nasional terbukti dengan

didirikanya Syarikat Dagang Islam pada tahun 1909. Kekuatan para pedagang

Islam tersebut telah menjadi simbol perlawanan masyarakat terhadap kolonial

Belanda. Secara nasional perkembangan ekonomi syariah diawal dengan

berdirinya BPRS ( Bank Perkreditan Rakyat Syariah) di Bandung pada tahun

1991, yaitu P.T. BPRS Berkah Amal Sejahtera dan P.T. BPRS Hareukat.

Selanjutnya PT BMI yang beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 sebagai Bank

UMUM pertama yang beroprasi berdasarkan prinsip syariah.3

2 Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media

Group, 2009), h.35. 3 Toto Tohir Eksistensi BMT (Baitul Maal wat Tamwil) Sebagai Lembaga Keungan

Syariah di Indonesia Artikel diakses pada tanggal 25 Maret 2015 dari

https://nenisriimaniyati.files.wordpress.com/2012/03/eksistensi-bmt.pdf

https://nenisriimaniyati.files.wordpress.com/2012/03/eksistensi-bmt.pdf

3

Perkembangan bank syariah diikiuti dengan berkembangnya lembaga

keuangan syariah di luar struktur perbankan, seperti Baitul Maal wat Tamwil

(BMT), Asuransi Takaful, Pasar Modal Syariah, dan Lembaga Pegadaian

Syariah.

Perkembangan bank syariah atau pasar modal syariah menunjukan

pertumbuhan yang cukup baik, selain terdapat peningkatan market share

pasar modal syariah yang tercermin antara lain dari jumlah saham syariah

tahun sebelumnya, juga terdapat peningkatan jumlah saham yang masuk

dalam Daftar Efek Syariah (DES) dibandig periode sebelumnya. Peningkatan

juga terjadi pada akhir 2013 atas nilai kapitalisasi Pasar Indeks Saham

Syariah Indonesia (ISSI) dan mengalami peningkatan sebesar 4,35% jika

dibandingkan kapitalisasi pasar saham ISSI pada akhir Desember 2012.4

Perkembangan Bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia

mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun jenisnya. Yang

dimaksud dengan lembaga keuangan atau institusi keuangan adalah semua

perusahaan yang kegiatan utamanya adalah meminjamkan uang yang

disimpankan kepada mereka.5

Pembiayaan musyarakah mengalami pertumbuhan yang pesat baik di

sektor Perbankan Syariah maupun BMT. Hal ini dikarenakan banyaknya

masyarakat yang ingin membuka usahanya dengan cara kerjasama dengan

4 http://www.ojk.go.id/publikasi-laporan-perkembangan-keuangan-syariah-2013 diakses

pada tanggal 16 Juni 2015 5 Sardono Sukirno, Pengantar Teori Ekonomi Makro, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 1995), edisi 2, hal. 199.

http://www.ojk.go.id/publikasi-laporan-perkembangan-keuangan-syariah-2013

4

pihak Bank Syariah maupun BMT dengan menggunakan pembiayaan

musyarakah.

Namun salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh

kalangan perbankan saat ini adalah masalah stadarisasi sistem akuntansi dan

audit, yang bertujuan untuk menciptakan transparansi keuangan. Kunci

kesuksesan suatu BMT sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan publik

terhadap kekuatan finansial BMT yang bersangkutan, dan kepercayaan

terhadap kesesuaian oprasional BMT dengan sistem syariaah Islam.

Kepercayaan ini termasuk didalamnya kepercayaan yang diberikan oleh para

depositor dan investor, yang keduanya merupakan stakeholder utama sistem

perbankan.

Sumber utama untuk meraih kepercayaan publik adalah tingkat

kualitas informasi yang diberikan kepada publik, diaman bank syariah harus

mampu meyakinkan publik bahwa ia memiliki kemampuan dan kapasitas

didalam mencapai tujuan-tujuan finansial maupun tujuan-tujuan yang sesuai

dengan syariat Islam. Oleh karena itu, membangun sebuah sistem akuntansi

dan audit yang bersifat standar merupakan sebuah keniscayaan dan telah

menjadi kebutuhan utama yang harus dipenuhi. Tanpa itu, mustahil Bank

Syariah dan BMT dapat meningkatkan daya saingnya dengan kalangan

konvensional.6

6 Irfan Syauqi Beik Urgensi Standarisasi Akuntansi Perbankan Syariah, artikel

diakses pada tanggal 13 November 2014 dari http://.pesantrenvirtual.com/index.php/ekonomi-

syariah/1074-urgensi-standarisasi-akuntansi-perbankan-syariah.

http://.pesantrenvirtual.com/index.php/ekonomi-syari'ah/1074-urgensi-standarisasi-akuntansi-perbankan-syari'ahhttp://.pesantrenvirtual.com/index.php/ekonomi-syari'ah/1074-urgensi-standarisasi-akuntansi-perbankan-syari'ah

5

Salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang dapat

menggerakan sektor rill adalah BMT. BMT merupakan suatu lembaga

ekonomi rakyat, yang secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat

bawah karena BMT berupaya membantu pengembangan usaha mikro dan

usaha kecil, terutama bantuan permodalan.7

BMT sebagai lembaga sosial lebih mengarah pada usaha-usaha

pengumpulan dana penyaluran dan yang non profit, seperti zakat, infaq dan

shadaqah yang yang disebut baitul maal, sedangkan BMT sebagai lembaga

bisnis berfungsi sebagai lembaga penghimpunan dan penyaluran dana

komersil, yang disebut baitul tamwwil.8 Dengan demikian BMT memiliki dua

fungsi, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah serta pula

berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat

produktif sebagaimana layaknya bank.9

Akuntansi sebagai aspek muamalah sangat penting kaitanya dengan

segala bentuk transaksi yang ada. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282

menjadi dasar implikasi akuntansi, di dalamnya menyatakan secara tegas

rambu-rambu yang harus ditaati hubunganya dengan penerapan akuntansi dan

pencatatan yang dilakukan selama bermuamalah.

7 Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2009), h. 83. 8 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Ekonisia, 2008) edisi

3. h.3 9 Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media

Group, 2009), h.35.

6

Akuntansi pada hakikatnya mencatat transaksi keuangan yang

dilakukan oleh suatu perusahaan. Lembaga Keuangan Islam harus

menerapkan akuntansi Islam (syariah) dalam setiap transaksi yang dilakukan.

Ini merupakan tantangan besar bagi pakar syariah Islam. Maka harus

mencari dasar bagi penerapan standar akuntansi yang berbeda dengan standar

akuntansi pada bank dan lembaga keuangan konvensional yang dikenal

selama ini. Standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses bagi lembaga

keuangan syariah.10

Eksistensi akuntansi syariah di Indonesia diawali dengan PSAK 59

yang disahkan pada 1 Mei 2002 dan berlaku mulai 1 Januari 2003. PSAK

merupakan produk Dewan Standar Akuntansi Keuanga-Ikatan Akuntansi

Indonesia PPSAK 101-106 yang sudah diberlakukan pada 1 januaru 2008,

telah disahkan pada 27 Juni 2007. Perbedaan mendasar antara PSAK 59

dengan PSAK terbaru adalah pemberlakuan bukan hanya ditunjukan untuk

seluruh entitas syariah, baik bak maupun non bank.11

Oleh karena itulah, dalam kegiatan oprasional dan perlakuan atau

aplikasi akuntansi pada perbankan syariah diperlukan adanya suatu evaluasi

perlakuan atau aplikasi akuntansi dari masing-masing produk. Masing-masing

produk memiliki PSAK yang mengaturnya, antara lain PSAK No 102

mengenai akuntansi murabahah, PSAK No 103 mengenai akuntansi salam,

10

Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN,2005)Edisi

Revisi, h. 319. 11

M. Gunawan Yasni, PSAK Syariah berlaku 1 januari 2008, 13 November 2014

dari http://mgyasni.niriah.com/2008/03/14psak-syariah-berlaku-1-januari-2008/.

http://mgyasni.niriah.com/2008/03/14psak-syari'ah-berlaku-1-januari-2008/

7

PSAK no 104 mengenai akuntansi isthisna, PSAK No 105 mengenai

akuntansi mudharabah dan PSAK No 106 mengenai akuntansi musyarakah.

Akuntansi syariah adalah suatau kegiatan identifikasi, klasifikasi,

pendataan dan pelaporan melalui proses perhitungan yang terkait dengan

transaksi keuangan sebagai bahan informasi dalam mengambil keputusan

ekonomi berdasakan prinsip akad-akadsyariah, yaitu tidak mengandung

zhulum (kezhaliman), riba, maysir (judi), gharar (penipuan) barang yang

membahayakan dan diharamkan.12

Urgensi pencatatan dalam akuntansi tersebut sejalan dengan ajaran

Islam yang berupaya untuk menjaga terciptanya keadilan dalam masyarakat

karena akuntansi memelihara catatan sebagai accountibility (pertanggung

jawaban) dalam menjamin akurasinya.13

Akuntansi merupakan alat untuk merefleksikan realitas. Akuntansi

harus didasarkan pada etika realitas dikonstruksi dalam kaitanya dengan nilai

etika. Jika tidak, realitas dalam akuntansi akan direfleksikan dalam presentasi

lain dan pada giliranya akan menyesatkan pihak - pihak yang tertarik

padanya.14

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan

penelitian mengenai implementasi akuntansi syariah pada Lembaga lembaga

keuangan mikro syariah dan melihat bagaimana kesesuaianya dengan PSAK

12

Hasbi Ramli, Teori Dasar Akuntansi Syariah, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 14. 13

Sofyan Syafri Harahap, Akuntansi Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 199), h. 121. 14

Iwan Triyuwono, Organisasi dan Akuntansi Syariah, (Yogyakarta: LKIs 2000), h.

323.

8

No. 106 akuntansi musyarakah yang diberi judul IMPLEMENTASI

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 106

TERHADAP TRANSAKSI MUSYARAKAH PADA BAITUL MAAL

WAT TAMWIL (BMT) AL MUNAWWARAH

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan tentang

evaluasi implementasi akuntansi musyarakah PSAK 106 pada BMT Al

Munawwarah berlokasi di Komplek Masjid Al Muhajirin Perumahan Bukit

Pamulang Indah Blok A-18A/02 Pamulang Tangerang-Selatan Telp./Fax.

021-7499865. Untuk memudahkan penelitian ini, penulis merumuskan

masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan

transaksi musyarakah pada BMT Munawwarah ?

2. Apakah akuntansi musyarakah tentang pengakuan, pengukuran,

penyajian, dan pengungkapan pada BMT Al Munawwarah telah sesuai

dengan PSAK 106 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini, adalah :

a. Untuk melihat penerapan akuntansi musyarakah yang digunakan pada

BMT.

9

b. Untuk menganalisis kesesuaian implementasi manajemen keuangan

akuntansi musyarakah BMT terhadap PSAK 106.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, adalah :

a. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan mengenai akuntansi musyarakah dan

proses pencatatannya menurut PSAK 106.

b. Bagi BMT

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi BMT dalam

implementasi akuntansi musyarakah dengan mengacu pada PSAK 106.

c. Bagi Akademisi

Menambah pengetahuan tentang implementasi akuntansi musyarakah

berdasarkan PSAK 106 dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan

serta bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

D. Review Study Terdahulu / Tinjauan Pustaka

No. Aspek Perbandingan Studi Terdahulu Rencana Skripsi

1. a. Judul Analisis Perlakuan

Akuntansi Koperasi dan

Akuntansi Pajak

Penghasilan dalam laporan

keuangan koperasi (studi

Implementasi

Akuntansi Musyarakah

berdasarkan Pernyataan

Standar Akuntansi

Keuangan (PSAK) No.

10

kasus pada koperasi UIN

Syarif Hidayatullah

Jakarta) Penulis : Septia

Handayani ( Jurusan

Akuntansi, Fakultas

Ekonomi dan Ilmu Sosial)

106 pada BMT Al

Munawwarah

b. Pendekatan Teori Dalam PSAK 27, Koperasi

adalah badan usaha yang

mengorganisir

pemanfaatan dan

pendayagunaan sumber

daya ekonomi para

anggotanya atas dasar

prinsip koperasi dan

kaidah usaha ekonomi

untuk meningkatkan taraf

hidup anggota pada

khususnya dan ekonomi

rakyat pada umumnya.

Dalam ayat Al-Quran

surat Al Baqarah ayat

282, menjelaskan

bahwa wajib bagi

semua pihak yang

melakukan muamalah

untuk mencatatnya

(menulis utang piutang)

dan juga harus ada

persaksian dari pihak

lain.

c. Fokus Penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui

bagaimanakah penerapan

Penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui

bagaimanakah aplikasi

11

akuntansi koperasi pada

koperasi UIN Jakarta.

akuntansi musyarakah

di BMT Al

Munawwarah serta

kesesuainya dengan

PSAK 106.

d. Metode Penulisan Adapun Metode yang

digunakan adalah metode

deskriptif-kualitatif.

Adapun metode yang

digunakan adalah

metode dekriptif-

kuantitatif.

e. Waktu/Tempat Penelitian ini dilakukan

pada tahun 2008, dan

Koperasi UIN Jakarta

merupakan tempat

penelitian.

Penelitian ini dilakukan


pada BMT Al

Munawwarah,

Pamulang.

f. Persamaan Membahas tentang

Akuntansi yang dilakukan

oleh Kopersi di Univ. UIN

Syarif Hidayatullah

Jakarta.

Membahas tentang

perlakuan Akuntansi

yang dilakukan BMT

Al Munawwarah.

g. Perbedaan Tempat penelitian pada

Koperasi UIN Syarif

Hidayatullah dan meneliti

Study Skripsi pada

BMT Al Munawwarah,

dan membahas tentang

12

tentang akuntansi

Koperasi.

Akuntansi PSAK 106

2. a. Judul Perlakuan Akuntansi

Obligasi Syariah

Mudharabah Subordinasi

pada laporan keuangan PT.

Bank Muamalat Indonesia

TBk Periode 2003-2005.

Penulis: Fitri Amelia

(Perbankan Syariah,

Fakultas Syariah dan

Hukum).

Implementasi



Standar Akuntansi

Keuangan (PSAK) No.

106 pada BMT Al

Munawwarah.

b. Pendekatan Teori Berdasarkan Fatwa Dewan

Syariah Nasional

No.33/DSN-MUI/IX/2002,

dikatakan bahwa obligasi

syariah Mudharabah

adalah suatu surat berharga

jangka panjang

berdasarkan prinsip

syariah yang dikeluarkan

emiten kepada pemegang

Dalam ayat Al-Quran


282, menjelaskan

bahwa wajib bagi

semua pihak yang

melakukan muamalah

untuk mencatatnya


dan juga harus ada


13

obligasi syariah berupa

hasil/margin/fee serta

membayar kembali dana

obligasi pada saat jatuh

tempo.

lain.


untuk mengetahui

bagaimanakah perlakuan

akuntansi obligasi syariah

mudhorobah pada PT.

Bank Muamalat Indonesia.


untuk mengetahui



di BMT Al

Munawwarah serta

kesesuainya dengan

PSAK 106.

d. Metode Penulisan Adapun metode yang


dekriptif kualitatif.

Adapun metode yang

digunakan adalah

metode dekriptif-

kuantitatif.


pada tahun 2008, dan PT.

Bank Muamalat Indonesia

yang menjadi tempat

penelitian.



pada BMT Al

Munawwarah,

Pamulang.

14

f. Persamaan Membahas Perlakuan

Akuntansi Obligasi

Syariah Mudharabah

Subordinasi pada laporan

keuangan PT. Bank

Muamalat Indonesia TBk

Periode 2003-2005

Membahas tentang

perlakuan Akuntansi

yang dilakukan BMT

Al Munawwarah.

g. Perbedaan Perlakuan Akuntansi

Obligasi Syariah

Mudharabah

Subordinasipada lapuran

keuangan PT. Bank

Muamalat TBk.

Study Skripsi pada

BMT Al Munawwarah,


Akuntansi PSAK 106

3. a. Judul Perlakuan Akuntansi

Murabahah berdasarkan

PSAK 102 pada BMT Al

Fath. Penulis : Ita Yuliana

Setia Ningsih (Jurusan

Perbankan Syariah,

Fakultas Syariaah dan

Hukum)

Implementasi



Standar Akuntansi

Keuangan (PSAK) No.

106 pada BMT Al

Munawwarah

b. Pendekatan Teori Dalam Draft Ed. PSAK Dalam ayat Al-Quran

15

102, Murabahah adalah

akad jual beli barang

dengan harga jual sebesar

biaya perolehan ditambah

keuntungan yang

disepakati dan penjual

harus mengungkapkan

biaya perolehan barang

tersebut kepada pembeli.


282, menjelaskan

bahwa wajib bagi

semua pihak yang

melakukan muamalah

untuk mencatatnya


dan juga harus ada


lain.


untuk mengetahui sistem

dan penerapan akuntansi

murabahah di BMT Al

Fath, serta kesesuaian

perlakuan akuntansi

murabahah dengan PSAK

102.


untuk mengetahui



di BMT Al

Munawwarah serta

kesesuainya dengan

PSAK 106.

d. Metode Penulisan Adapun metode yang


deskriptif kualitatif.

Adapun metode yang

digunakan adalah

metode dekriptif-

kuantitatif.

16



BMT Al Fath merupakan

tempat penelitan.



pada BMT Al

Munawwarah,

Pamulang.

f. Persamaan Membahas tentang

perlakuan Akuntansi BMT

Al Fath.

Membahas tentang

perlakuan Akuntansi

yang dilakukan BMT

Al Munawwarah.

g. Perbedaan Study Skripsi pada BMT

Al Fath dan membahas

tentangan Akuntansi

PSAK 102

Study Skripsi pada

BMT Al Munawwarah,


Akuntansi PSAK 106

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan teori-teori mengenai permasalahan yang

akan dibahas dalam skripsi, baik teori yang bersifat umum maupun teori yang

bersifat khusus yang terkait dengan fokus penelitian. Hal-hal yang termasuk

dalam objek penelitian sebagai berikut :

BMT adalah sebuah keuangan mikro yang dalam usahanya memberikan

pembiayaan, jasa-jasa lalu lintas peredaran dan pembayaran uang. BMT

17

mempunyai ruang lingkup kegiatan yang luas dan melibatkan bermacam-

macam disiplin ilmu bagi pengurus dan pengelolaan tersebut.

Dalam PSAK 106 paragagraf 27 disebutkan bahwa investasi

musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan kas atau

penyerahan aset-aset non-kas kepada mitra aktif. Aset berwujud kas dinilai

sebesar jumlah yang dibayarkan (paragraf 28a), sedangkan aset yang

berwujud non-kas dinilai sebesar nilai wajar, dan jika terdapat selisih antara

nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai

keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad atau sebagai

kerugian pada saat terjadinya (paragraf 28b). Investasi musyarakah non-kas

yang diukur dengan nilai wajar aset yang di serahkan akan berkurang nilainya

sebesar beban penyusutan atas aset yang di serahkan, dikurangi amortisasi

keuntungan tangguhan (jika ada) (paragraf 29). Adapaun biaya biaya yang

terjadi akibat akad musyarakah, seperti biaya studi kelayakan, tidak dapat

diakui sebagai bagian investasi musyarakah, kecuali ada persetujuan dari

seluruh mitra (paragraf 30).

Akuntansi syariah adalah proses yang di gunakan untuk

mengidentifikasi, mengukur serta melaporkan informasi keuangan suatu

organisasi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam aturan syariat

Islam.

Pada dasarnya akuntansi syariah tidak jauh berbeda secara teknis

dengan akuntansi pada umumnya, dimulai dari pencatatan transaksi

18

berdasarkan dokumen-dokumen yang ada, pengklasifikasian ke dalam buku

besar, pengikhtisaran dalam neraca lajur sampai menyusun laporan keuangan

berupa laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal, laporan arus kas

serta catatan atas laporan keuangan.

Gambar 1.1 : Alur pedoman penelitian implementasi akuntansi syariah di

BMT

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ada bermacam-macam tipe penelitian,

antara lain deskriptif, eksplanatif, eksploratif, eksperimental, dan lainnya.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif

kuantitatif yang bertujuan menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi,

berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul menjadi objek penelitian

PSAK

PSAK 106 Musyarakah

Akuntansi di BMT

Analisi Data

Kesesuaian Penerapan Akuntansi BMT

Dengan PSAK 106

Akuntansi di BMT Akuntansi di BMT

19

itu berdasarkan apa yang terjadi15

. Dan diakhir penilitian peneliti

menggunakan tingkat penilaian penyesuaian untuk memastikan secara

keseluruhan point implementasi yang dilakukan oleh BMT Al Munawwarah.

2. Data Penelitian

Data penelitian yang diperoleh penulis berupa data priemer dan data

sekunder. Data priemer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak

yang kompeten mengenai penerapan akuntansi syariah, sedangkan data

sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil studi dokumentasi berupa data-

data dan dokumen-dokumen serta sumber tertulis lainya yang berhubungan

dengan implementasi akuntansi musyarakah di BMT Munawwara

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian

kepustakaan dan penelitian lapangan. Dalam penelitian kepustakaan, penulis

mengumpulkan data dan informasi tentang akuntansi syariah, akuntansi BMT

dan PSAK akuntansi musyarakah di perpustakaan. Sedangkan penelitian

lapangan, penulis memperoleh data dengan mendatangi langsung tempat yang

dijadikan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Interview (wawacara) dengan mewawancarai pihak yang kompeten

mengenai penerapan akuntansi di BMT dalam hal ini bagian keuangan dan

15

M. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta : Kencana, 2008) Cet. Ke-3, hal. 36

20

manajer oprasional BMT sedangkan studi dokumentasi dengan

mengumpulkan data berdasarkan dokumen-dokumen yang diperoleh dari

BMT yang berkaitan dengan implementasi akuntansi musyarakah dan

dokumen lain yang terkait dengan implementasi akuntansi musyarakah yang

digunakan BMT Munawwarah.

5. Teknik Pengolahan Data

Penulis menganalisis data dengan menggunakan metode Dummy.

Dalam analisa ini, penulis menjabarkan data nilai implementasi akuntansi

musyarakah yang diperoleh dari BMT, kemudian menganalisa dan

menilainya dengan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan No. 106.

G. Pedoman Penulisan Laporan

Adapun teknik penulisan dalam penulisan skripsi ini adalah

menggunakan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu

Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2007.

H. Sistematika Penulisan

BAB 1,

Pendahuluan, membahas latar belakang masalah, pembatasan dan

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan

konsep, kajian kepustakaan terdahulu, metode penelitian dan sistematika

penulisan.

21

BAB II

Membahas tentang Gambaran Umum mengenai Akuntansi, Akuntansi

Syariah serta Akuntansi Musyarakah berdasarkan Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106. Dimana didalam bab kedua ini terdiri

dari Pengertian Akuntansi Secara Umum, Akuntansi Syariah dan

perbedaanya dengan akuntansi konvensional, Prosedur Akad Musyarakah

dalam Islam, Akuntansi Musyarakah, Akad Musyarakah berdasarkan PSAK

No. 106 serta Jurnal Teori Akuntansi Musyarakah.

BAB III

Gambaran Umum BMT Al Munawwarah, memuat secara rinci sejarah

berdirinya BMT, produk yang ditawarkan BMT, dan pendapatan BMT.

BAB IV

Membahas mengenai Evaluasi Aplikasi Akuntansi Musyarakah pada

BMT Al Munawwarah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan (PSAK) No. 106. Di bab keempat ini berisi tentang Aplikasi

Akuntansi Musyarakah pada BMT Al munawwarah, serta Evaluasi Aplikasi

Akuntansi Musyarakah berdasarkan PSAK No. 106 pada BMT Al-

Munawwarah.

BAB V

Dalam bab kelima merupakan Penutup, dimana dalam bab tersebut

berisi tentang Kesimpulan dari penelitian, dan Saran-saran.

22

BAB II

GAMBARAN UMUM MENGENAI AKUNTANSI, AKUNTANSI

SYARIAH SERTA AKUNTANSI MUSYARAKAH BERDASARKAN

PSAK 106

A. Pengertian Akuntansi Secara Umum

1. Sejarah Akuntansi

Berbagai usaha telah dilakukan untuk mengidentifikasi tempat dan

waktu lahirnya sistem pembukuan berpasangan. Ada berbagai skenario

mengakui bahwa sistem pencatatan telah ada dalam berbagai peradaban sejak

kurang lebih 3000 tahun sebelum masehi yang lalu. Diantaranya adalah

peradaban Kaldea-Babilonia, Asiria, dan Samaria yang merupakan

pembentuk sistem pertahanan pemerintahan pertama di dunia, pembentuk

sistem bahasa tulisan tertua, dan pencatatan usaha tertua.1

Catatan tertua yang dikenal masyarakat adalah tablet dari tanah liat

berupa catatan pembayaran upah, yang ditemukan dan berasal dari Babilonia.

Penemuan yang sama kemudian diperoleh di Mesir dan Yunani Kuno.

Dimana, dalam peradaban Mesir, para penulis membentuk poros tempat

berputarnya seluruh mesin keuangan dan departemen.2 Peradaban China

dengan akuntansi pemerintah yang memainkan peran kunci dan canggih

selama Dinasti Chao (1122-256); perdaban Yunani, dimana Zenon, manajer

1 Brown, R., (ed), A History of Accounancy (edinburgh: Jack, 1905; dicetak ulang oleh B.

Franklin, NY, 1996), h. 16. 2 Woolf, A.H, A Short History of Accounting and Aaccountants (London : gee ad Coy,

1912), h.6

23

estat Applonius, memperkenalkan sistem akuntansi pertanggung jawaban

yang luas pada tahun 256; dan peradaban Roma, dengan hukum yang

menentukan bahwa pembayar pajak harus membuat laporan posisi keuangan,

dan dengan hak sipil yang tergantung pada tingkat kekayaan yang dinyatakan

warga negara.3

Kemudian pencatatan yang paling awal dikenal di inggris, di

kumpulkan atas perintah Raja William the Conqueror pada abad kesebelas

untuk mengetahui sumber-sumber keuangan negara. Tetapi, pencatatan ini

belum dilakukan secara sistematis, dan kerapkali hanya merupakan

pernyataan yang tidak lengkap. Sistem pencatatan yang lenkap untuk suatu

unit usaha baru muncul kemudian, yaitu setelah ditemukanya Sistem

Pembukuan Berpasangan (Double Entry System) oleh pedagang-pedagang

Venesia.

Uraian sistem pembukuaan berpasangan pertama kali ditulis oleh

seorang sarjana matematika bangsa Italia yang bernama Luca Pacioli tahun

1494. Pada tahun tersebut, dia mempublikasikan buku yang ditulisnya Summa

De Arithmatica, Geometria, Proporsionil et Proporsionalita, yang

didalamnya memuat salah satu bagian yang berisi pelajaran mengenai sistem

pencatatan pembukuan berpasangan (Double Entry System). Dia menyatakan

3 Pendrof, B., The Relation of Taxation to the History of Balance Sheet, The

Accounting Review (Desember, 1930), hal. 244.

24

bahwa tujuan pembukuan adalah untuk memberi informasi yang tepat waktu

bagi para pedagang mengenai aset dan kewajibanya.4

Dia mengatakan, Semua pencatatan . . . . harus dilakukan secara

berpsangan, yaitu bahwa jika anda membuat seorang sebagai kreditor, Anda

harus membuat orang lain sebagai debitor.5 Tiga buku digunakan :

memorandum, jurnal, dan buku besar. Catatan bersifat deskriptif. Pacioli

menyarankan bahwa tidak hanya nama pembeli atau penjual dan penjelasan

mengenai berat, ukuran, dan harga barang yang dicatat, tetapi syarat

pembayaran juga ditunjukan dan jika kas diterima atau dibayarkan,

catatanya mencantumkan jenis mata uang dan nilai konversinya....6

Pacioli juga menyarankan penghitungan profit periodik dan penutupan

buku Adalah baik untuk menutup buku setiap tahun, khususnya jika anda

dalam kerja sama dengan orang lain. Akuntansi membuat persahabatan

berlangsung lama.7

Sistem pembukuan berpasangan menyaikan suatu pencatatan transaksi

perusahaan secara sistematis. Setiap transaksi dicatat ke dalam dua aspek

yaitu debit dan kredit, sehingga membentuk perkiraan berimbang. Dengan

sistem ini juga akan menghasilkan laporan keuangan yang menyeluruh dalam

satuan uang, antara lain laba (laba bersih) untuk usaha tertentu dalam periode

4 Green, Wilmer L., History and Survey of Accountancy (New York: Standard Text Press,

1930, h. 91. 5 Geijsbeek, J., Ancient Double-Entry Bookeeping (Houston: Lawrence, KS: Scholars

Book Co., 1976), h. 25. 6 Green, Wilmer L., History and Survey of Accountancy (New York: Standard Text Press,

1930, h. 8. 7 Geijsbeek, J., Ancient Double-Entry Bookeeping (Houston: Lawrence, KS: Scholars

Book Co., 1976), h. 67.

25

tertentu, jumlah harta (assets) yang dimiliki perusahaan dan pemodalan

(equity) atas harta tersebut.

2. Pengertian Akuntansi

Dalam pengetahuan akuntansi dikenal dua istilah asing, yaitu

Accountancy dan Accounting. Secara terminologi istilah tersebut lazim

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Akuntansi. Untuk

mendekatkan pengertian terhadap kedua istilah tersebut, perlu diketahui

pengertian dan kedudukan masing-masing dalam pengetahuan akuntansi.

Accountancy merupakan suatu metodologi dan himpunan pengetahuan

yang berkenan dengan sistem informasi dari satuan-satuan ekonomi apapun

bentuknya, yang terbagi atas dua bagian. Pertama, accounting adalah

pengetahuan yang menyangkut proses pelaksanaan pembukuan dalam arti

yang luas. Kedua, auditing adalah pengetahuan yang menyangkut

pemeriksaan dan penilaian (evaluasi) atas hasil proses pelaksanaan

pembukuan tersebut. Oleh karena itu, istilah accountancy lebih luas meliputi

baik bidang teori, proses pembukuan, penerapan atau praktek, maupun

pemeriksaan dan penilaian. Sementara itu, istila accounting hanya

menunjukan bidang teori. Proses pembukuan dalam arti yang luas meliputi

penafsiran (interpretasi) atasnya.

26

3. Definisi Akuntansi

Akuntansi sering dijuluki sebagai bahasa bisnis (the language of

business). Perubahan yang cepat dalam masyarakat telah menyebabkan

semakin kompleksnya bahasa tersebut, yang digunakan untuk mencatat,

meringkas, melaporkan, menginterpretasi data dasar ekonomi untuk

kepentingan perorangan, pengusaha, pemerintah, dan anggota masyarakat

lainya.

Secara etimologi, kata akuntansi berasal dari bahasa Inggris,

accounting,dalam bahasa arabnya disebut musabahah yang berasal dari

kata hasaba, hasibah, muhasabah atau wazan yang lain adalah hasaba,

hasban, hisabah, artinya menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasi,

mendata atau menghisab. Yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang

harus dicatat dalam pembukuan tertentu.8

Akuntansi telah didefinisikan secara luas. Menurut definisi dari

American Accounting Association adalah ....the proces of identyfying,

measuring, and communicating economic information..... (Evanston, Ilionis;

A Statment of Basic Accounting Theory, 1966. Hal. 1).

Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan

menyampaikan atau melaporkan informasi ekonomi untuk membuat

pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakai informasi

tersebut. Termasuk dalam definisi ini adalah keharusan bagi akuntansi untuk

8 Hasbi Ramli, Teori Dasar Akuntansi Syariah, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 12.

27

mengetahui lingkungan sosial ekonomi disekitarnya. Tanpa pengetahuan

tersebut, mereka tidak dapat mengidentifikasi dan membuat informasi yang

relevan.

Pengertian akuntansi secara terminologi menurut buku A Statment of

Basic Accounting Theory dikatakan bahwa akuntansi adalah proses

mengidentifikasi, mengukur dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai

bahan informasi dalam hal pertimbangan dalam mengambil kesimpulan oleh

para pemakainya.

Accounting Principles Board (APB) Statment No. 4 mengidentifikasi

bahwa akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, yang fungsinya memberikan

informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan

ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan

ekonomi, yang digunakan dalam memilih diantara alternatif.9

Untuk menggambarkan berbagai sisi akuntansi, Belkaoui (1968) dan

penulis lain disebutkan beberapa image yang menggambarkan sifat-sifat

akuntansi sebagai berikut.10

a. Akuntansi sebagai suatu ideologi.

b. Akuntansi sebagai suatu bahasa.

c. Akuntansi sebagai suatu catatan historis.

d. Akuntansi sebagai suatu realitas ekonomi saat ini.

9 Sofyan S Harahap, Auditing dalam Prespektif Islam, ( Jakarta: Pustaka Quantum, 2002),

h. 37. 10

Sofyan S Harahap, Auditing dalam Prespektif Islam, h. 37-38.

28

e. Akuntansi sebgai suatu sistem informasi.

f. Akuntansi sebagai suatu komoditi.

g. Akuntansi dianggap sebgai pertanggungjawaban (accountibility).

h. Akuntansi sebagai teknologi.

Menurut Dr. Bambang Sudibyo, akuntansi adalah teknologi yaitu

mengubah data atau bukti-bukti transaksi menjadi model informasi yang lebih

bermanfaat bagi para pemakainya.

B. Akuntansi Syariah Serta Perbedaan Akuntansi Syariah dengan

Akuntansi Konvensional

1. Sekilas Tentang Akuntansi Syariah

Dari sisi ilmu pengetahuan, Akuntansi adalah ilmu informasi yang

mencoba mengkonversi bukti dan data menjadi informasi dengan cara

melakukan pengukuran atas sebagai transaksi dan akibatnya yang

dikelompokan dalam account, perkiraan atau pos keuangan seperti aktiva,

utang, modal, hasil, biaya, dan laba. Dalam Al-Quran disampaikan bahwa

kita harus mengukur secara adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi.

Kita dilarang untuk menuntut keadilan ukuran dan timbangan bagi kita,

sedangkan bagi orang lain kita menguranginya. Dalam hal ini, Al-Quran

menyatakan dalam berbagai ayat, antara lain dalam surat Asy-Syuara ayat

181-184 yang berbunyi.11

11

Departemen Agama Republik Indonesia. 1989. Al Quran dan terjemahanya. Proyek

Pengadaan Kitab Suci Al Quran. Jakarta.

29

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang

merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah

kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela

di muka bumi dengan membuat kerusakan dan betakwalah kepada Allah yang

telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu.

Kebenaran dan keadilan dalam mengukur (menakar) tersebut, menurut

Umer Chapra menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal pedapatan,

biaya, dan laba perusahaan, sehingga seorang Akuntan wajib mengukur

kekayaan secara benar dan adil. Seorang Akuntan akan menyajikan sebuah

laporan keuangan yang disusun dari bukti-bukti yang ada dalam sebuah

organisasi yang dijalankan oleh sebuah manajemen yang diangkat atau

ditunjuk sebelumnya. Manajemen bisa melakukan apa saja dalam menyajikan

laporan sesuai dengan motivasi dan kepentinganya, sehingga secara logis

dikhawatirkan dia akan membonceng kepentinganya. Untuk itu diperlukan

Akuntan Independen yang melakukan pemeriksaan atas laporan beserta bukti-

buktinya. Metode, teknik, dan strategi pemeriksaan ini dipelajari dan

dijelaskan dalam Ilmu Auditing

Dalam Islam, fungsi Auditing ini disebut tabayyun sebagaimana yang

dijelaskan dalam surah Al-Hujarat ayat 6 yang berbunyi :

30

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik

membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak

menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui

keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

Kemudian, sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Al-Quran, kita

harus menyempurnakan pengukuran di atas dalam bentuk pos-pos yang

disajikan dalam Neraca, sebagaimana digambarkan dalam Surah Al-Israa

ayat 35 yang berbunyi:

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah

dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih

baik akibatnya.

2. Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi,

pendataan dan pelaporan melalui proses perhitungan yang terkait dengan

transaksi keuangan sebagai bahan informasi dalam mengambil keputusan

ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah, yaitu tidak mengandung

zhulun (kezhaliman), riba, maysir (judi), gharar (penipuan), barang yang

membahayakan dan di haramkan.12

Akuntansi syariah juga dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas

transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh

12

Hasbi Ramli, Teori Dasar Akuntansi Syariah, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 13-14.

31

Allah SWT.13

Prinsip Umum Akuntansi Syariah nilai pertanggung jawaban,

keadilan dan kebenaran selalu melekat dalam meliputi sistem akuntansi

syariah. Ketiga nilai tersebut tentu saja sudah menjadi prinsip dasar yang

oprasional dalam prinsip akuntansi syariah. Prinsip pertanggungjawaban

(accountability) merupakan konsep yang tidak asing lagi di kalangan

masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep

amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi

manusia dengan khalik mulai dari alam kandungan. Manusia dibebani oleh

Allah SWT untuk menjalankan atau menunaikan amanah. Banyak ayat Al-

Quran yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia

sebagai pelaku amanah Allah dimuka bumi. Implikasi dalam bisnis dan

akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat adalah praktik bisnis harus

selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan

diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait.

Prinsip keadilan, jika di tafsirkan lebih lanjut, surah Al-Baqarah ; 282

mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini

tidak saja merupakan nilai penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis,

tetapi juga merupakan nilai inheren yang melekat dalam fitrah manusia. Hal

ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi

untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupanya. Dalam konteks

akuntansi, menegaskan, kata adil dalam ayat 282 surat Al-Baqarah, secara

13

Sri Nurhayati-Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat,

2011, 2009, 2008), h. 8.

32

sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh

perusahaan harus dicatat dengan benar.

Prinsip kebenaran, prinsip ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan

dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita akan selalu

dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran laporan. Aktivitas ini akan

dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran,

kebenaran ini akan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui,

mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi. Dengan

demikian pengembangan akuntansi Islam, nilai-nilai kebenaran, kejujuran

dan keadilan harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi. Secara garis

besar, bagaimana nilai-nilai kebenaran membentuk akuntansi syariah dapat

diterangkan.

3. Dasar Hukum Akuntansi Syariah

Dasar hukum akuntansi Syariah bersumber dari Al-Quraan, Sunah

Nabawiyyah, Ijma (kesepakatan para ulama), Qiyas (persamaan suatu

peristiwa tertentu), danUruf (adat kebiasaan) yang tidak bertentangan

dengan Syariah Islam. Kaida-kaidah Akuntansi Syariah, memiliki

karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah Akuntansi Konvensional.

Kaidah-kaidah Akuntansi Syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat

33

Islami, dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan

masyarakat pada tempat penerapan Akuntansi tersebut.14

4. Persamaan dan Perbedaan Akuntansi Syariah dengan Akuntansi

Konvensional

Persamaan kaidah Akuntansi Syariah dengan Akuntansi Konvensional

terdapat pada hal hal sebagai berikut :

a. Prinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi

b. Prinsip penahunan (hauliyah) dengan prinsip periode waktu atau tahunpem

bukuan keuangan

c. Prinsip pembukuan langsung dengan pencatatan bertanggal

d. Prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penetuan barang

e. Prinsip perbandingan (muqalabah) dengan prinsip perbandingan income

dengan cost (biaya)

f. Prinsip kontiunitas (istimrariah) denga kesinambungan perusahaan

g. Prinsip keterangan (idhah) dengan penjelasan atau pemberitahuan.

Sedangkan perbedaanya, menurut Husein Syahatah, dalam buku

Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam, antara lain, terdapat pada hal-hal

sebagai berikut :

a. Para ahli akuntansi modern berbeda pendapat dalam cara menentukan nilai

atau harga untuk melindungi modal pokok, dan juga hingga saat ini apa

yang dimaksud dengan modal pokok (kapital) belum ditentukan.

14Kariyoto Akuntansi Dalam Prespektif Syariah Islam . Artikel di akses pada tanggal

10 Desember 2014 dari http://lp3m.asia.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/kariyoto_Akuntansi-

dalam-prespektif-syariah-islam..pdf.

http://lp3m.asia.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/kariyoto_Akuntansi-dalam-prespektif-syariah-islam..pdfhttp://lp3m.asia.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/kariyoto_Akuntansi-dalam-prespektif-syariah-islam..pdf

34

Sedangkan konsep Islam menerapkan konsep penilaian berdasarkan nilai

tukar yang berlaku, dengan tujuan melindungi modal pokok dari segi

kemampuan produksi di masa yang akan datang dalam ruang lingkup

perusahaan yang kontinuitas.

b. Modal dalam konsep akuntans konvensional terbagi menjadi dua bagian,

yaitu modal tetap (aktiva tetap) dan modal yang beredar (aktiva lancar),

sedangkan di dalam konsep Islam barang-barang pokok dibagi menjadi

harta berupa uang (cash) dan harta berupa barang (stock),selanjutya barang

dibagi menjadi barang milik dan barang dagang.

c. Dalam konsep Islam, mata uang seperti emas, perak, dan barang lain yang

sama kedudukanya bukanlah tujuan dari segalanya, melainkan hanya

sebagai perantara untuk pengkuran dan nilai atau harga, atau sebagai

sumber harga atau nilai.

d. Konsep konvensional memprakekan teori pencadangan dan ketelitian dari

menanggung semua kerugian dalam perhitungan, serta menyampingkan

laba yang bersifat mungkin, sedangkan konsep Islam sangat

memperhatikan hal itu dengan cara penentuan nilai atau harga dengan

berdasarkan nialai tukar yang berlaku serta membentuk cadangan untuk

kemungkinan bahaya dan resiko.

e. Konsep konvensional menerapkan prinsip laba universal, mencakup laba

dagang, modal pokok, transaksi, dan juga uang dari sumber yang haram.

Sedangkan dalam konsep Islam dibedakan antara laba dari aktivitas pokok

dan laba yang berasal dari kapital (modal pokok) dengan yang berasal dari

transaksi, juga wajib menjelaskan pendapatan dari sumber yang haram jika

35

ada, dan berusaha menghindari serta menyalurkan pada tempat-tempat

yang telah ditentukan oleh para ulama fiqih. Laba dari sumber yang haram

tidak boleh dibagi untuk mitra usaha atau dicampurkan pada pokok modal.

f. Konsep konvensional menerapkan prinsip bahwa laba itu hanya ada ketika

adanya jual-beli, sedangkan konsep Islam memakai kaidah bahwa laba itu

akan ada ketika adanya perkembangan dari pertumbuhan pada nilai

barang, baik yang telah terjual maupun yang belum. Akan tetapi, jual beli

adalah suatu keharusan untuk menyatakan laba, dan laba tidak boleh

dibagi sebelum nyata laba itu diperoleh.

Degan demikian, dapat diketahui, bahwa perbedaan antara sistem

Akuntansi Syariah Islam dengan Akuntansi Konvensional adalah menyentuh

soal-soal inti dan pokok, sedangkan segi persamaanya hanya bersifat

aksiomatis.

Menurut, Toshikabu Hayashi dalam tesisinya yang berjudul On

Islamic Accounting, berpedoman pada filsafat kapitalisme, sedangkan dalam

Akuntansi Islam ada meta rule yang berasal diluar konsep akuntansi yang

harus dipatuhi, yaitu hukum Syariah yang berasal dari tuhan yang bukan

ciptaan manusia, dan Akuntansi Islam sesuai denagn kecendrungan manusia

yaitu hanief yang menuntut agar perusahaan juga memiliki etika dan

tanggung jawab sosial, bahkan ada pertanggungjawaban di akhirat, dimana

setiap orang akan mempertanggungjawabkan tindakanya dihadapan Tuhan

36

yang memiliki Akuntansi sendiri (Rakib dan Atid) yang mencatat semua

tindakan manusia.15

5. Praktek Akuntansi Pemerintahan Islam

Adapun praktek Akuntansi Pemerintahan Islam anatara lain :16

a. Pada zaman Rasulullah SAW cikal bakal akuntansi dimulai dari fungsi

pemerintahan untuk mencapai tujuanya dan penunjukan orang-orang yang

kompeten (Zaid,2000);

b. Pemerintahan Rasulullah SAW memiliki 42 pejabat yang digaji,

terspesialisasi dalam peran dan tugas tersendiri (Hawary, 1988);

c. Perkembangan pemerintahan Islam hingga Timur Tengah, Afrika, dan

Asia di zaman Umar bin Khatab, telah meningkatkan penerimaan dan

pengeluaran negara;

d. Para sahabat merekomendasikan perlunya pencatatan untuk

pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran negara;

e. Umar bin Khatab mendirikan lembaga yang bernama Daiwan

(dawwana=tulisan);

15

Mukhlisul Muzahid Kerangka Konseptual Akuntansi Konvensional dan Akuntansi

Syariah. Artikel ini diakses pada 24 Februari 2015 dari

http://jurnal.pnl.ac.id/wpcontent/plugins/Flutter/files_flutter/1394855340Jurnal_Ekonis_PNL_1.pd

f

16

Akuntansi Syariah Sejarah dan Perkembangan. Artikel ini di akses pada 24 Februari

2014. http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI.AKUNTANSI/196903272001121-

ARIM/Akt_Syariah/akuntansi-syariah-sejarah-dan-perkembangan.pdf

http://jurnal.pnl.ac.id/wpcontent/plugins/Flutter/files_flutter/1394855340Jurnal_Ekonis_PNL_1.pdfhttp://jurnal.pnl.ac.id/wpcontent/plugins/Flutter/files_flutter/1394855340Jurnal_Ekonis_PNL_1.pdfhttp://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI.AKUNTANSI/196903272001121-ARIM/Akt_Syariah/akuntansi-syariah-sejarah-dan-perkembangan.pdfhttp://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI.AKUNTANSI/196903272001121-ARIM/Akt_Syariah/akuntansi-syariah-sejarah-dan-perkembangan.pdf

37

f. Reliabilitas laporan keuangan pemerintahan dikembangkan oleh Umar bin

Abdul Aziz (681-720M) dengan kewajiban mengeluarkan buktu

penerimaan uang (Imam, 1951);

g. Al Waleed bin Malik (705-715M) mengenalkan catatan dan register yang

terjilid dan tidak seperti sebelumnya (Lasheen, 1973);

h. Evolusi perkembangan pengelolaan buku akuntansi mencapai tingkat

tertinggi pada masa Daulah Abbasiah;

i. Akuntansi diklasifikasikan pada beberapa spesialisasi seperti Akuntansi

peternakan, Akuntansi pertanian, Akuntansi perbendaharaan, Akuntansi

konstruksi, Akuntansi mata uang, dan pemeriksaan buku / auditing (Al-

kalkashandy, 1913);

j. Sistem pembukuan menggunakan model buku besar, meliputi :17

1) Jaridah Al-Kharaj (menyerupai receivable subsidiary ledger),

menunjukan utang individu atas zakat tana, hasil pertanian, serta utang

hewan ternak dan cicilan. Utang individu dicatat di satu kolom dan

cicilan pembayaran di kolom yang lain (Lasheen, 1973);

2) Jaridah Annafakat (Jurnal pengeluaran), mencatat pengeluaran

negara;

3) Jaridah Al Mal (Jurnal Dana), mencatat penerimaan dan pengeluaran

zakat;

4) Jaridah Al Musadareen, mencatat penerimaan denda / sita dari

individu yang tidak sesuai syariah, termasuk korupsi.

17

Rizal Yaya, dkk, Akuntansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktek, (Jakarta: Salemba

Empat, 2009), h. 3.

38

k. Laporan Akuntansi yang berupa :18

1) Al-Khitmah, menunjukan total pendapatan dan pengeluaran yang

disebut setiap bulan (Bin Jafar, 1981);

2) Al Khitmah Al Jameah, laporan keuangan kompherensif gabungan

antara income statment dan balance sheet (pendapatan, pengeluaran,

surplus / defisit, belanja untuk aset lancar maupun aset tetap),

dilaporkan pada akhir tahun;

Dalam perhitungan dan penerimaan zakat. Utang zakat

diklasifikasikan pada laporan keuangan dalam 3 (tiga) kategori yaitu

collectable debts, doubtful debts, dan uncollectable debts (Al-Khawarizmi,

1984).

C. Prosedur Akad Musyarakah dalam Islam

Dalam Fatwa DSSNN0 : 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan

Musyarakah, terdapat beberapa ketentuan yang diatur dalam fatwa ini antara

lain :19

1. Ijab dan Qabul

Pernyataan Ijab dan Qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk

menunjukan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan

memperhatikan hal-hal berikut:

18

Rizal Yaya, dkk, Akuntansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktek, h. 3. 19

Rifqi, Muhammad, Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK

Syariah, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008). h. 323-325.

39

a. Penawaran dan penerimaan harus secra eksplisit menunjukan tujuan

kontrak (akad).

b. Penawaran dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan

menggunakan cara-cara komunikasi modern.

2. Pihak yang berkontrak

Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan

hal-hal berikut:

a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra

melaksanakan kerja sebagai wakil

c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses

bisnis normal.

d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola

aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan

aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa

melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan

dana untuk kepentingan sendiri.

3. Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

a. Modal

1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya

sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang,

40

properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih

dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan,

atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas

dasar kesepakatan.

3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan,

namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat

meminta jaminan.

b. Kerja

1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan

musyarakh akan tetapi, kesamaan porsi kerja lebih banyak dari yang

lainya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan

tambahan bagi dirinya.

2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi

dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi

kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghidari

perbedaan dan persengketaan pada waktu alokasi keuntungan atau

ketika penghentian musyarakah.

2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proposional atas dasar

seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang

ditetapkan bagi seorang mitra.

41

3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi

jumlah tertentu, kelebihan tersebut atau prosentase itu diberikan

kepadanya.

4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara ara mitra secara proposional menurut

saham masing-masing dalam modal.

4. Biaya Oprasional dipersengketakan

a. Biaya oprasional dibebankan kepada modal bersama.

b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibanya atau jika terjadi

perselisihan diantara pihak, maka penyelesaianya dilakukan melalui Badan

Arbitase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah,

Prinsip dasar yang dikembangkan dalam syirkah adalah prinsip

kemitraan dan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait untuk meraih

kemajuan bersama. Unsur-unsur yang harus ada dalam akad musyarakah atau

hukum musyarakah ada empat, yaitu;20

1) Pelaku terdiri atas para mitra.

2) Objek musyarakah berupa modal dan kerja.

3) Ijab qabul/ serah terima.

4) Nisbah keuntungan

20


2011). Hal, 147-149.

42

Adapun ketentuan Syarahnya antara lain :

a) Pelaku : Para mitra harus cakap hukum dan baligh

b) Objek musyarakah

Objek musyarakah merupakan suatu konsekuensi dengan dilakukanya

akad musyarakah yaitu harus ada modal dan kerja

1. Modal

a. Modal yang diberikan harus tunai.

b. Modal yang diserahkan dapat berupa uang tunai, emas, perak, aset

perdagangan atau aset tidak berwujud seperti lisensi, hak paten, dan

sebagainya.

c. Apabila modal yang diserahkan dalam bentuk nonkas, maka harus

ditentukan nilai tunainya terlebih dahulu dan harus disepakati bersama.

d. Modal yang diserahkan oleh setiap mitra harus dicampur. Tidak dibolehkan

pemisahan modal dari masing-masing pihak untuk kepentingan khusus.

Misalnya, yang satu khusus membiayai pembelian bangunan, dan yang lain

untuk membiayai pembelian perlengkapan antor.

e. Dalam kondisi normal, setiap mitra memiliki hak untuk mengelola aset

kemitraan.

f. Mitra tidak boleh meminjam uang atas nama usaha musyarakah, demikian

juga meminjamkan uang kepada pihak ketiga dari modal musyarakah,

menyumbang atau menghadiahkan uang tersebut. Kecuali, mitra lain telah

menyepakatinya.

43

g. Seorang mitra tidak diizinkan untuk menyairkan atau menginvestasikan

modal itu untuk kepentingan sendiri.

h. Pada prinsipnya dalam musyarakah tidak boleh ada penjamin modal,

seorang mitra tidak bisa menjamin modal mitra lainya, karena musyarakah

didasarkan ada prinsip al ghunmu bi al ghurmi- hak untuk mendapatkan

keuntungan berhubungan dengan resiko yang diterima. Namun, demikian,

seorang mitra dapat meminta mitra lain menyediakan jaminan dan baru

dapat dicairkan apabila mitra tersebut melakukan kelalaian atau kesalahan

yang disengaja.

i. Modal yang ditanamkan tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek

atau investasi yang dilarang oleh syariah. Adapun transaksi yang dilarang

antara lain.21

1) Semua aktivitas bisnis terkait dengan barang yang diharamkan Allah

SWT.

2) Riba.

3) Penipuan.

4) Perjudian.

5) Gharar.

6) Ikhtikar.

7) Monopoli.

8) Baian najasi.

9) Suap.

10) Taalluq.

21

Sri Nurhayati-Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, h.73.

44

11) Baial inah.

12) Talaqqi al-rukban.

2. Kerja

a. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan

musyarakah.

b. Tidak dibenarkan apabila salah seorang di antara mitra menyatakan tidak

ikut serta menangani pekerjaan dalam kemitraan tersebut.

c. Meskipun porsi kerja antara satu mitra dengan mitra lainya tidak harus

sama. Mitra yang porsi kerjanya lebih banyak boleh meminta bagian

keuntungan yang lebih besar.

d. Setiap mitra bekerja atas nama pribadi atau mewakili mitranya.

e. Para mitra harus menjalankan usaha dengan syariah.

f. Seorang mitra yang melaksanakan pekerjaan di luar wilayah tugas yang ia

sepakati, berhak mempekerjakan orang lain untuk menangani pekerjaan

tersebut. Jika ia sendiri yang melakukan pekerjaan itu, ia berhak menerima

upah yang sama dengan yang dibayar untuk pekerjaan itu ditempat lain,

karena biaya pekerjaan tersebut merupakan tanggungan musyarakah.

g. Jika seorang mitra mempekerjakan pekerja lain untuk melaksanakan tugas

yang menjadi bagianya, biaya yang timbul harus ditanggungnya sendiri.

3. Ijab Kabul

Adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho/rela diantara pihak-pihak

pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi

atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

45

4. Nisbah

a. Nisbah diperlukan untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh

para mitra di awal akad sehingga resiko perselisihan di antara para mitra

dapat dihilangkan.

b. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

c. Keuntungan yang diagikan tidak boleh menggunakan nilai proyeksi akan

tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan.

d. Keuntungan yang dibagikan tidak boleh menggunakan nilai proyeksi akan

tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan.

e. Mitra tidak dapat menentukan bagian keuntunganya sendiri dengan

menyatakan nilai nominal tertentu, karena hal ini sama dengan riba dan

dapat melanggar prinsip keadilan dan prinsip untung muncul bersama

risiko (al ghunmu bi al ghurmi).

f. Pada prinsipnya keuntungan milik para mitra namun diperbolehkan

mengalokasikan keuntungan untuk pihak ketiga bila disepakati, misalnya

untuk organisasi kemanusian tertentu atau untuk cadangan (reserve).

Apabila terjadi kerugian akan dibagi secara proposional sesuai dengan

porsi modal dari masing-masing mitra. Dalam musyarakah yang

berkelanjutan (going concern) dibolehkan untuk menunda alokasi kerugian

dan dikompensasikan dengan keuntungan pada masa-masa berikutnya.

Sehingga nilai modal musyarakah adalah tetap sebesar jumlah yang

disetorkan dan selisih dari modal adalah merupakan keuntungan atau

kerugian.

46

5. Berakhirnya Akad Musyarakah

Akad musyarakah akan berakhir apabila :22

a. Salah seorang mitra menghentikan akad.

b. Salah seorang mitra meninggal, atau hilang akal. Dalam hal ini mitra yang

meninggal atau hilang akal dapat digantikan oleh seorang ahli warisnya

yang cakap hukum (baligh dan berakal sehat) apabila disetujui oleh semua

ahli waris lain dan mitra lainya.

c. Modal musyarakah hilang atau habis.

D. Akuntansi Musyarakah

1. Standar Akuntansi Keuangan Transaksi Musyarakah

a. Pendahuluan

PSAK 106: Akuntansi Musyarakah merupakan penyempurnaan dari

PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah (2002) yang mengatur mengenai

musyarakah. Bentuk penyempurnaan dan penambahan pengaturanya

adala sebagai berikut: 23

1) PSAK 106 berlaku untuk entitas yang melakukan transaksi

musyarakah baik sebagai mitra aktif dan mitra pasif. Namun, PSAK

ini tidak berlaku untuk obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan

akad musyarakah.

22

Sri Nurhayati-Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, h. 149. 23

Rifqi Muhammad, Akuntansi Keuangan Syariah, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), h.

325-326.

47

2) Sistematika penulisan secara garis besar disusun dengan memisahkan

akuntansi untuk mitra aktif dan akuntansi untuk mitra pasif dalam

transaksi musyarakah.

3) Kewajiban bagi mitra aktif untuk membuat catatan akuntansi terpisah

atas usaha musyarakah yang dilakukan.

4) Pada bagian pengakuan dan pengukuran untuk etnis sebagai mitra

aktif, penyempurnaan dilakukan untuk :

a) Pengukuran pada saat akad atas penyetoran investasi musyarakah

aset nonkas diukur sebesar nilai wajar. Selisih kurang antara nilai

wajar dan nilai tercatat aset nonkas diakui sebagai kerugian pada

saat akad. Sedangkan selisih lebih antara nilai wajar dan nilai

tercatat aset nonkas diakui sebagai selisih penilaian aset

musyarakah dalam ekuitas kemudian diamortisasi selama masa

akad musyarakah.

b) Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif diakui sebagai

investasi musyarakah dan disisi lain diakui sebagai syirkah

temporer.

5) Pada bagian pengakuan dan pengukuran untuk entitas sebagai mitra

pasif, penyempurnaan dilakukan untuk:

a) Pengukuran pada saat akad atas penyetoran investasi musyarakah

aset nonkas diukur sebesar nilai wajar. Selisih kurang antara nilai

wajar dan nilai tercatat aset nonkas diakui sebagai kerugian pada

saat akad. Sedangkan selisih lebih antara nilai wajar dan nilai

tercatat aset nonkas diakui sebagai selisih penilaian aset

48

musyarakah dalam ekuitas kemudian diamortisasi selama masa

akad musyarakah.

b) Kentungan tangguhan dari selisih enilaian aset nonkas yang

diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan dari

investasi musyarakah.

b. Karakteristik

a. Para mitra (syarik) bersama-sama menyediakan dana untuk medanai

suatu usaha tertentu dalam musyarakah, baik usaha yang sudah

berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan

dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara

bertahap atau sekaligus kepada entitas (mitra lain).

b. Investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, serta kas,

atau aset non-kas.

c. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana lainya, maka setiap

mitra dapat menerima mitra lainya untuk menyediakan jaminan atas

kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang

menunjukan adanya kesalahan yang disengaja dalam PSAK 106

paragraf 7 yaitu :

1) Pelanggaran terhadap akad antara lain penyalah gunaan dan

investasi, manipulasi biaya, dan pendapatan oprasional; atau

2) Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

3) Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa

maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan

kepuusan institusi yang berwenang.

49

4) Keuntungan usaha musyarakah dibagi diantara para mitra secara

proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas

maupun aset non-kas lainya) atau sesuai nisbah yang disepakati

oleh para mitra. Sedangkan kerugian dibebankan secara

proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas

maupun aset non-kas lainya).

5) Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari

mitra lainya dalam akad musyarakah maka mitra tersebut dapat

memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Bentuk

keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi

keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk

tambahan keuntungan lainya.

6) Porsi jumlah bagi hsil untuk para mitra ditentukan berdasarkan

nisbah yang disepakati dari pendapatan usaha yang diperoleh

selama periode akad bukan jumlah investasi yang disalurkan.

7) Pengelola musyarakah mengadministrasikan transaksi usaha yang

terkait denga investasi musyarakah yang dikelola dalam catatan

akuntansi tersendiri.

c. Pengakuan dan Pengukuran

Untuk mempertanggungjawaban pengelola usaha dan sebagai dasar

penentuan bagi hasil mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah

harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah

tersebut.

50

2. Akuntansi Mitra Aktif (Nasabah)

Mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah baik

mengelola sendiri ataupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya.24

1. Pada saat akad

a. Investasi musyarakah diakui pada saat menyisihkan kas atau aset non

kas untuk usaha musyarakah

b. Pengukuran investasi musyarakah:

1) Dalm bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang disisihkan; dan

2) Dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika

terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset non-kas,

maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset

musyarakah dalam ekuitas.

3) Selisih kenaikan aset musyarakah diamortisasi selama akad

musyarakah. Aset tetap musyarakah yang telah dinilai sebesar

nilai wajar disusutkan dengan jumlah penyusutan yang

mencerminkan :

a) Penyusutan yang dihitung dengan historical cost model;

ditambah dengan

b) Penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian kembali

saat penyisihan aset non-kas untuk usaha musyarakah.

4) Apabila proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan

nilai aset, maka penurunan nilai aset ini langsung diakui sebagai

24


2011, 2009, 2008), h.150.

51

kerugian. Aset tetap musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai

wajar disusutkan berdasarkan nilai wajar yang baru.

5) Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi

kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah

kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah.

6) Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif (misalnya, dari bank

syariah dan BMT) diakui sebagai investasi musyarakah dan disisi

lain sebagai dana syirkah temporer sebesar :

a) Dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima;

dan

b) Dana dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan

disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis

apabila aset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra

pasif.

2. Selama Akad

a. Bagian entitas atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana

mitra diakhir akad dinilai sebesar :

1) Jumlah kas yang disisihkan untuk usaha musyarakah pada awal

akad dikurangi dengan kerugian (apabila ada); atau

2) Nilai tercatat aset musyarakah non kas pada saat penyisihan untuk

usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian

(apabila ada).

b. Bagian entitas atas investasi musyarakah menurun (dengan

pengembalian dana mitra secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas

52

yang disisihkan untuk usaha musyarakah pada awal akad ditambah

dengan jumlah dana syirkah temporer yang telah dikembalikan kepada

mitra pasif dan dikurangi kerugian (apabila ada).

3. Akhir akad

Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum

dibayarkan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban.

4. Pengakuan Hasil Usaha

a. Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui

sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha

musyarakah. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui

sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban.

b. Kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana

masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah.

c. Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau

pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif

ata pengelola usaha musyarakah.

d. Pengakuan pendapatan usaha musyarakah dalam praktik dapat

diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan

usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang

dilakukan secara terpisah.

53

3. Akuntansi Mitra Pasif

Mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha (biasanya adalah

lembaga keuangan).

1. Pada Saat Akad

a. Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan

aset non-kas kepada mitra aktif musyarakah.

b. Pengukuran investasi musyarakah :

1) Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan

2) Dalam bentuk aset non kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika

terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non kas,

maka selisih tersebut diakui sebagai:

a) Keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama akad; atau

b) Kerugian pada saat terjadinya.

c. Investasi musyarakah non kas yang diukur dengan nilai wajar aset yang

diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset

yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan.

d. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi

kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah

kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah.

2. Selama Akad

a. Bagian entitas atas investasi musyarakah dengan pengambilan dana

mitra diakhir akad dinilai sebesar:

54

1) Jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal

akad dikurangi (apabila ada); atau

2) Nilai tercatat aset musyarakah non kas pada saat penyerahan untuk

usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian

(apabila ada).

b. Bagian entitas atas investasi musyarakah menurun (dengan

pengembalian dana mitra secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas

yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi

jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (apabila ada).

3. Akhir Akad

Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan

oleh mitra aktif diakui sebagai piutang.

4. Pengakuan Hasil Usaha

Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebagai pendapatan sebesar

bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi

musyarakah diakui sesuai dengan pori dana.

5. Penyajian

a. Mitra aktif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah

dalam laporan keuangan sebagai berikut:

1) Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang

diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investas

implementasi pernyataan standar akuntansi...

Documents