IMPLEMENTASISEGMEN AKUN PNBP

BARU DALAM BAS

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

201618 Oktober 2017

2

LATAR BELAKANGPerubahan Segmen Akun PNBP dalam BAS

LATAR BELAKANGPerubahan Segmen Akun PNBP dalam BAS

1. Latar belakang perubahan segmen akun PNBP dalam BAS didasari permasalahan antara lain sebagai berikut:

a. Jenis PNBP yang memiliki realisasi besar masih tergabung dengan jenis PNBP lainnya dalam satu akun. Hal inikurang informatif sehingga akun tersebut perlu diurai lebih detil per masing-masing jenis penerimaansehingga dapat digunakan sebagai informasi yang akurat dan pasti dalam perumusan policy.

b. Banyak akun yang memiliki realisasi tidak signifikan atau tidak ada realisasi sama sekali selama beberapaperiode sehingga perlu dihapus untuk efisiensi dan efektifitas informasi akun.

c. Beberapa akun seharusnya dihapus karena sudah tidak sesuai ketentuan terkini.

d. Pengelompokan Akun PNBP (4/5 Digit Akun) belum memberikan karakteristik yang jelas atas jenis PNBP yangmasuk pada kelompok akun tersebut, sehingga perlu dilakukan reklasifikasi berdasarkan karakteristik jenispenerimaannya agar lebih terkodefikasi dan dapat digunakan sebagai informasi yang akurat dan pasti dalamperumusan policy.

e. Banyak uraian akun yang kurang jelas sehingga menyebabkan terjadi kesalahan penyetoran oleh wajibbayar/setor PNBP.

2. Dirjen Anggaran melalui surat No. S-3211/AG/2016 tanggal 15 Desember 2016 telah menyampaikanrekomendasi penyempurnaan segmen akun PNBP dalam BAS kepada Dirjen Perbendaharaan untuk ditetapkandalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan.

3. Dirjen Perbendaharaan melalui surat No. S-4263/PB/2017 tanggal 5 Mei 2017 menyampaikan persetujuan untukmerestrukturisasi akun PNBP berdasarkan hasil reviu DJA dan untuk tindaklanjutnya akan dilakukan koordinasi dilevel teknis guna implementasi akun PNBP hasil reviu tersebut di tahun 2018.

3

GAMBARAN SEGMEN AKUN PNBP BARUGAMBARAN SEGMEN AKUN PNBP BARU

AKUN SEMULA AKUN MENJADIKODE URAIAN KODE URAIAN

421 PENDAPATAN SUMBER DAYA ALAM 421 PENDAPATAN SUMBER DAYA ALAM4211 Pendapatan Minyak Bumi 4211 Pendapatan Minyak Bumi42111 Pendapatan Minyak Bumi 42111 Pendapatan Minyak Bumi4212 Pendapatan Gas Bumi 4212 Pendapatan Gas Bumi42121 Pendapatan Gas Bumi 42121 Pendapatan Gas Bumi4213 Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara 4213 Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara42131 Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara

421311 Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara

42132 Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara

421321 Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral danBatubara - Eksplorasi

421322 Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral danBatubara – Operasi Produksi

421323 Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral danBatubara - Izin Pertambangan Rakyat

421312 Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara

42133 Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara

421331 Pendapatan Iuran Produksi/Royalti PertambanganBatubara

421332 Pendapatan Iuran Produksi/Royalti PertambanganTembaga

421333 Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Emas

dst

421313 Pendapatan Bagian Pemerintah dari Keuntungan Bersih Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

42134 Pendapatan Bagian Pemerintah dari Keuntungan BersihPemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

421341 Pendapatan Bagian Pemerintah dari Keuntungan BersihPemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

4

GAMBARAN SEGMEN AKUN PNBP BARUGAMBARAN SEGMEN AKUN PNBP BARU

AKUN SEMULA AKUN MENJADIKODE URAIAN KODE URAIAN

4214 Pendapatan Kehutanan 4214 Pendapatan Kehutanan42141 Pendapatan Dana Reboisasi 42141 Pendapatan Dana Reboisasi42142 Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan 42142 Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan42143 Pendapatan IIUPH (IHPH) 42143 Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

(IIUPHH)42144 Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan 42144 Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk

Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan42145 Pendapatan Jasa Perbenihan dan Kehutanan4215 Pendapatan Perikanan 4215 Pendapatan Perikanan42151 Pendapatan Perikanan421511 Pendapatan Perikanan 42152 Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan

421521 Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan BidangPerikanan Tangkap

421522 Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan BidangPembudidayaan Ikan

42153 Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan421531 Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan

4216 Pendapatan Pertambangan Panas Bumi 4216 Pendapatan Panas Bumi42161 Pendapatan Pertambangan Panas Bumi

42162 Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi421611 Pendapatan Setoran Bagian Pemerintah Pertambangan

Panas Bumi421621 Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi

421612 Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Panas Bumi 42163 Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi421631 Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi-Eksplorasi421632 Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi-Operasi Produksi

421613 Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Panas Bumi

42564 Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi

4217 Penerimaan Sharing Migas

5

GAMBARAN SEGMEN AKUN PNBP BARUGAMBARAN SEGMEN AKUN PNBP BARU

AKUN SEMULA AKUN MENJADI

KODE URAIAN KODE URAIAN

422 PENDAPATAN BAGIAN LABA BUMN/KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

422 PENDAPATAN DARI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN (KND)

4221 Pendapatan Bagian Pemerintah Atas Laba BUMN/KND

4221 Pendapatan Bagian Pemerintah Atas Laba BUMN

42211 Pendapatan Laba BUMN/KND Perbankan 42211 Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN

422111 Pendapatan Laba BUMN/KND Perbankan 422111 Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN Perbankan

422112 Pendapatan Laba/Kelolaan BUMN/Lembaga di Bawah Kemenkeu Perbankan

422112 Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN Non Perbankan

42212 Pendapatan Laba BUMN/KND Non Perbankan 42212 Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan

422121 Pendapatan Laba BUMN/KND Non Perbankan 422121 Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan

422122 Pendapatan Laba/Kelolaan BUMN/Lembaga di Bawah Kemenkeu Non Perbankan

422122 Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga Non Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan

4222 Pendapatan dari KND Lainnya

42221 Pendapatan dari Surplus Lembaga

422211 Pendapatan dari Surplus BI

422212 Pendapatan dari Surplus OJK

422213 Pendapatan dari Surplus LPS

422219 Pendapatan dari Surplus Lembaga Lainnya

6

GAMBARAN SEGMEN AKUN PNBP BARUGAMBARAN SEGMEN AKUN PNBP BARU

AKUN SEMULA AKUN MENJADI

KODE URAIAN KODE URAIAN

423 PENDAPATAN PNBP LAINNYA 425 PENDAPATAN PNBP LAINNYA4231 Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan

dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan

4251 Pendapatan dari Pengelolaan BMN, Penjualan, dan Iuran Badan Usaha

42311 Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan 42511 Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang42312 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN 42512 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN42313 Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas 42513 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN42314 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN 42514 Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara

dari Pengelola Barang42315 Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan

Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan42515 Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana

sesuai dengan Tusi42516 Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas42517 Pendapatan Iuran Badan Usaha

4232 Pendapatan Jasa 4252 Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum42321 Pendapatan Jasa I 42521 Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum42322 Pendapatan Jasa II 42522 Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Luar Negeri42323 Pendapatan Jasa Luar Negeri 42523 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi42324 Pendapatan Layanan Jasa Perbankan 42524 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Hasil Tindak

Pidana Korupsi dan Pencucian Uang42325 Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal

Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara

42525 Pendapatan Perizinan

42326 Pendapatan Jasa Kepolisian I 42526 Pendapatan Pelayanan Kepolisian I42327 Pendapatan Jasa Pelayanan Jalan Tol 42527 Pendapatan Pelayanan Kepolisian II42328 Pendapatan Jasa Kepolisian II 42528 Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi,

dan Standardisasi42329 Pendapatan Jasa Lainnya

7

GAMBARAN SEGMEN AKUN PNBP BARUGAMBARAN SEGMEN AKUN PNBP BARU

AKUN SEMULA AKUN MENJADI

KODE URAIAN KODE URAIAN

4233 Pendapatan Bunga 4253 Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan

42331 Pendapatan Bunga 42531 Pendapatan Jasa Kesehatan42332 Pendapatan Gain on Redemption 42532 Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan42333 Pendapatan Premium atas Obligasi Negara 42533 Pendapatan Jasa Karantina42334 Pendapatan Fee Lainnya atas Transaksi Surat Berharga

Negara42534 Pendapatan Jasa Agraria

42335 Pendapatan Selisih Harga SBN 42535 Pendapatan Jasa Keagamaan42336 Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah4234 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil

Tindak Pidana Korupsi4254 Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, Dan Teknologi

42341 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi

42541 Pendapatan Pendidikan

42342 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang

42542 Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia

42543 Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, danPengembangan Iptek

42545 Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan4235 Pendapatan Pendidikan 4255 Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi Dan

Informatika42351 Pendapatan Pendidikan 42551 Pendapatan Jasa Transportasi

42552 Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika42553 Pendapatan Jasa Lembaga Penyiaran Publik

4236 Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi

4256 Pendapatan Jasa Lainnya

42361 Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi 42561 Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

42562 Pendapatan Jasa di Bidang Kelautan dan Perikanan42563 Pendapatan Jasa Lainnya

8

GAMBARAN SEGMEN AKUN PNBP BARUGAMBARAN SEGMEN AKUN PNBP BARU

AKUN SEMULA AKUN MENJADI

KODE URAIAN KODE URAIAN

4237 Pendapatan Iuran dan Denda 4257 Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan

42371 Pendapatan Iuran Badan Usaha 42571 Pendapatan Bunga42372 Pendapatan Dana Pengamanan Hutan 42572 Pendapatan Gain on Bond Redemption

42373 Pendapatan dari Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

42573 Pendapatan Premium atas Obligasi Negara

42374 Pendapatan Penerimaan dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan

42574 Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah, Selisih Harga SBN, dan Fee Lainnya atas Transaksi Surat Berharga Negara

42375 Pendapatan Denda 42575 Pendapatan dari Selisih Kurs42376 Pendapatan Denda II 42576 Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan

Rekening42377 Pendapatan Izin Pemanfaatan Hutan 42577 Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal

Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara

42578 Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, Layanan Jasa Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara

42579 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara4258 Pendapatan Denda42581 Pendapatan Denda I42582 Pendapatan Denda II42583 Pendapatan Denda III

4239 Pendapatan Lain-lain 4259 Pendapatan Lain-lain42391 Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran

Yang Lalu42591 Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran

Yang Lalu I42592 Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran

Yang Lalu II42392 Pendapatan Pelunasan Piutang 42593 Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan

42599 Pendapatan Lain-lain

9

HAL PENTING TERKAIT IMPLEMENTASI SEGMEN AKUN PNBP BARUHAL PENTING TERKAIT IMPLEMENTASI SEGMEN AKUN PNBP BARU

1. Dengan diterapkannya segmen akun PNBP baru pada tahun 2018, implikasinya kode billingSIMPONI yang dibuat pada tahun 2017 secara sistem akan dikunci masa aktifnya tidak melebihitanggal 31 Desember 2017 pukul 23.59.

Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya koreksi atas kesalahan akun yang terlampaubanyak, mengingat transaksi SIMPONI dalam satu hari sekitar 100.000 transaksi.

2. Untuk implementasi segmen akun PNBP baru, dilakukan perubahan Perdirjen Anggaran No. 6Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran/Penyetoran PNBP dan Penerimaan Non AnggaranSecara Elektronik

10

PERATURAN DIRJEN ANGGARAN NO. 5 TAHUN 2017Tata Cara Pembayaran/Penyetoran PNBP dan Penerimaan Negara Lainnya Secara Elektronik

PERATURAN DIRJEN ANGGARAN NO. 5 TAHUN 2017Tata Cara Pembayaran/Penyetoran PNBP dan Penerimaan Negara Lainnya Secara Elektronik

Telah ditetapkan Perdirjen No. 5 Tahun 2017 sebagai pengganti Perdirjen Anggaran No. 6 Tahun 2016 tentang TataCara Pembayaran/Penyetoran PNBP dan Penerimaan Non Anggaran Secara Elektronik.Pokok-pokok perubahan sebagai berikut:

No Perdirjen Anggaran No. 6/2016 Perdirjen Anggaran No. 5/2017

1 Masa kadaluarsa kode billing:a. 30 hari untuk billing migasb. 7 hari untuk billing SDA Non Migas, KL,

Laba BUMN dan Non Anggaran(pasal 7)

• Masa kadaluarsa kode billing:a. 30 hari untuk billing migasb. 7 hari untuk billing SDA Non Migas, KL, KND dan

Penerimaan Negara Lainnya.c. Sesuai ketetapan K/L untuk sistem layanan K/L yang

terhubung secara host to host dengan SIMPONI• Dalam hal terjadi perubahan kebijakan yang

mempengaruhi proses bisnis SIMPONI, masa aktif kode billing dapat diubah dengan surat Dirjen Anggaran

(pasal 7)

2 Nomenklatur Penerimaan Non Anggaran Nomenklatur Penerimaan Negara Lainnya (sesuai PMK 115/2017 tentang Perubahan atas PMK 32/2014)

3 Koreksi elemen data billing berupa nama wajib bayar diajukan kepada KPPN/Dit. Pengelolaan Kas Negara (pasal 34)

Koreksi elemen data billing berupa nama wajib bayar diajukan kepada Dit. PNBP (pasal 39)

4 Belum di atur Pengaturan kewajiban bagi K/L yang terhubung secara host to host dengan SIMPONI untuk menetapkan mekanisme pembayaran layanan dalam hal terjadi gangguan yang membutuhkan waktu penanganan yang lama. (pasal 38)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN