i kata pengantar - pn-blora.go.id · seluruh pegawai pada pengadilan negeri blora agar tercapainya...

i

KATA PENGANTAR

Atas berkat bimbingan serta perlindungan dari Allah SWT,

sehingga kami dapat menyusun Laporan Tahunan 2014, laporan ini

merupakan gambaran kegiatan selama satu tahun pada Pengadilan

Negeri Blora.

Dalam Tahun 2014 Pengadilan Negeri Blora telah

melaksanakan aktifitas kerja tentang berbagai capaian kegiatan, yang

merupakan wujud transparasi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri

Blora dalam bentuk laporan tahunan, sebagai bentuk pertanggung

jawaban dalam melaksanakan tugas dalam satu tahun.

Dalam menyusun Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Negeri

Blora berpedoman pada surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI

tanggal : 7 Nopember 2014, No. 315-1/SEK/KU. 01/11/2014 tentang

Penyusunan Pelaporan Tahunan.

Seperti diketahui bahwa Pengadilan Negeri Blora mempunyai

2 (dua) DIPA, yaitu DIPA 01 BUA. ( Badan Urusan Administras ) terdiri

1 (satu) program sedangkan DIPA 03 BADILUM. (Badan Peradilan

Umum) terdiri dari 1 (satu) program yaitu :

DIPA 01

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

DIPA 03

1. Program peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Demi meningkatkan transparasi dan akuntabilitas di

dilungkungan Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri Blora,

dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan

kepentingan peradilan umum, baik yang bersifat Teknis Yudisial

maupun Non Teknis Yudisial mengacu pada Surat Keputusan Sekretris

Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang

Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

ii

Untuk itulah Pengadilan Negeri Blora membuat Laporan

Tahunan 2014, yang merupakan wujud pengembangan dan

penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan

legitimate. Laporan ini merupakan wujud transpanrasi dan

akuntabilitas Pengadilan Negeri Blora dalam melaksanakan berbagai

kewajibannya. Sangat disadari bahwa laporan ini tidaklah sepenuhnya

sempurna masih terdapat kekurangan dalam menyajikan prinsip

transparasi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, akan tetapi

kami berharap semua pihak yang berkepentingan dapat memahami,

mengetahui dan memperoleh gambaran tentang hasil pelaksanaan

kegiatan yang telah diterapkan dan dihasilkan Pengadilan Negeri

Blora.

Akhir kata. Kami berharap laporan pelaksanaan kegiatan ini

menjadi media pertanggung jawaban kinerja serta peningkatan kinerja

dimasa mendatang agar menjadi lebih baik lagi dan bermanfaat bagi

seluruh Pegawai pada Pengadilan Negeri Blora agar tercapainya

kinerja yang efektif dan efesien.

Blora, 27 Desember 2014

Panitera/ Sekretaris,

AGUS BARATA, SH.NIP. 19590818 198003 1 006

iii

DAFTAR ISI

Hal :PENGANTAR ……………………………………………………. i-ii

DAFTAR ISI ……………………………………………………… iii-iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan ……………………… 1-2B. Visi dan Misi ………….…………………………… 2C. Rencana Strategis ………………………………… 3-7

BAB II. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

A. Struktur Organisasi ……………………………… 8-9B. Penyusunan Alur Tupoksi ……………………… 10-13C. Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) 14-36

BAB III. KEADAAN PERKARA

A. Pidana ……………………………………………… 37-38B. Pidana ………………………………………………. 38-39

BAB IV. PENGAWASAN INTERNAL ………………………….. 40

BAB V. PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia …………………………… 41

1. Sumber Daya Manuasia Teknis Yudisial2. Sumber daya Manusia Non Teknis Yudisial3. Promosi dan Mutasi4. Pengisian Jabatan

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana …………….. 42

1. Sarana Dan Prasara Gedunga) Pengadaanb) Pemeliharaanc) Penghapusan

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung ……. 42a) Pengadaanb) Pemeliharaanc) Pengahpusan

3. Pengelolaan Teknologi Informasi ……………. 42a) Perangkat Kerasb) Perangkat Lunak

C. Pengelolaan Keuangan …………………………… 43-44

1. Belanja Pegawai- Pagu- Realisasi- Sisa

2. Belanja Barang

- Pagu- Realisasi- Sisa

iv

3. Belanja Modal

- Pagu- Realisasi- Sisa

D. Pengelolaan Administrasi ……………………………... 45-49

1. Administrasi Perkara

2. Administrasi Umum

BAB VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.…………………….. 50

BAB IPENDAHULUAN

B. Kebijakan Umum Peradilan

Dalam upaya meningkatkan kinerja dan professional Lembaga Peradilan

telah mendorong ditingkatkannya kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal. 43.

2. Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 tentang pengalihan

organisasi Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum

dan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Agama ke

Mahkamah Agung RI.

3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :

143/KMA/SK/VIII/2007 tentang pemberlakuan Buku I pada bagian

ketiga ( Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan ),

4. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal : 07 Nopember 2014,

No. 315-1/SEK/KU. 01/11/2014 tentang Penyusunan Pelaporan

Tahunan Mahkamah Agung 2014.

Karena itulah penting kiranya bagi kita untuk membangun karakter diri,

jangan sampai citra diri kita membawa hal yang bersifat negative terkait

dengan masalah kedinasan, ini artinya aparat keadilan dituntut agar

bekerja secara professional mentaati segala aturan yang telah ditentukan.

Segala sesuatu yang dilakukan oleh jajaran Pengadilan tidak akan

dapat berjalan maksimal apabila tidak didukung penuh oleh masyarakat,

maka sudah sewajarnya jika upaya pengembangan budaya hukum

disemua lapisan masyarakat untuk tercapainya kesadaran dan kepatuhan

hukum dalam rangka supremasi hukum dan tegaknya Negara Hukum

perlu ditingkatkan, selain itu juga perlunya menegakkan hukum secara

konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan

kebenaran, supremasi hukum dan menghargai hak asasi manusia serta

terwujudnya lembaga perdilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh

penguasa dan pihak manapun.

1

Hal ini dapat dilakukan dengan cara memulai meningkatkan pemahaman

akan sadar hukum disetiap segi kehidupan baik dilingkungan pekerjaan,

maupun dalam lingkungan kehidupan ditengah masyarakat.

B. Visi dan Misi

Dalam menyusun Laporan Tahunan 2014 ini Pengadilan Negeri Blora

sebagai badan peradilan tingkat pertama akan mengacu pada visi dan misi

yang telah digariskan oleh Mahkamah Agung RI yaitu :

VISI

“ TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG“

Visi disini berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana

instansi Pengadilan Negeri Blora, harus dibawa dan diarahkan agar dapat

berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta

produktif dan tetap dalam koridor upaya mewujudkan cita dan citra yang

diinginkan Pengadilan Negeri Blora.

MISI

1. MENJAGA KEMANDIRIAN BADAN PERADILAN.

2. MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM YANG BERKEADILAN

KEPADA PENCARI KEADILAN.

3. MENINGKATKAN KUALITAS KEPEMIMPINAN BADAN

PERADILAN.

4. MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARASI BADAN

PERADILAN.

Badan Peradilan Indonesia yang agung secara ideal dapat diwujudkan

sebagai sebuah badan peradilan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan fungsi kehakiman secara independent, efektif dan

berkeadilan ;

2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang

dialokasikan secara Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja

secara mandiri yang dialokasikan secara professional dalam APBN ;

2

3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi

yang jelas dan terukur ;

4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang

sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional ;

5. Mengelola sarana dan prasarana dalam mendukung lingkungan kinerja

yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan ;

6. Mengelola dan mebina sumber daya manusia yang kompeten dengan

kinerja obyektif sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas

dan professional ;

7. Melaksanakan fungsi kehakiman secara independent, efektif dan

berkeadilan ;

8. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang

dialokasikan secara professional dalam APBN ;

9. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi

yang jelas dan terukur ;

10.Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang

sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional ;

11.Mengelola sarana dan prasarana dalam mendukung lingkungan kinerja

yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan ;

12.Mengelola dan mebina sumber daya manusia yang kompeten dengan

kinerja obyektif sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas

dan professional;

13.Didukung pengawasan secara efektif terhadap prilaku administrasi dan

jalannya peradilan ;

14.Berorientasi pada pelayanan public yang prima ;

15.Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas

dan transparansi ;

16.Modern dengan berbasis Teknologi Informasi (TI) terpadu ;

D. Rencana Setrategis (Renstra) Tahun 2014.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran demi terlaksananya misi yang

telah dicanangkan tersebut dan dalam rangka memberikan arah dan

sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam

pelaksanaan pembangunan aparatur Negara yang diselaraskan dengan

arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan

dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 2010 – 2014 dan sesuai

Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (PJM) 2010 – 2014, maupun kebijakan strategis

3

nasional di Mahkamah Agung RI maka ditetapkan rencana strategis sebagai

dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai

pedoman dan pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan

Pengadilan Negeri Blora dalam mencapaian visi dan misi yang telah

ditetapkan Peraturan Presiden RI No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Blora pada hakekatnya

merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan

sistimatis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui

pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan, dan

pembaharuan terhadap system, kebijakan, termasuk pembinaan terhadap

akhlak dan perilaku aparatur Negara serta pengawasan dan pengendalian

manajement, agar tercapai efektifitas, efesien dam produktifitas dalam

pelaksaan pemerintahan.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Blora Tahun 2014 bertujuan

untuk meningkatkan pembinaan aparatur peradilan dengan menguraikan

sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur yang netral, bersih dan

berwibawa.

2. Meningkatkan fungsi dan keprofesionalan tugas dan birokrasi dalam

melayani masyarakat pencari keadilan.

3. Meningkatkan disiplin aparatur pengadilan.

4. Meningkatkan pengawasan Internal.

Adapun indikator sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kualitas sumber daya manusia (SDM)

2. Terjalinnya kerja sama.

3. Kesadaran disiplin aparatur.

4. Sarana dan Prasarana.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Blora dapat dirumuskan dan

dilihat dari tugas pokok dan fungsi tersebut dengan memberikan tanggung

jawab dan beban kerja yang berat yaitu bagaimana dapat memberikan

pelayanan yang baik dan maksimal yang diharapkan oleh masyarakat

pencari keadilan.

4

RENCANA KINERJA TAHUNAN

PENGADILAN NEGERI BLORA

TAHUN ANGGARAN 2014

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1

2

3

Meningkatan kinerja dalam

penyelesaian perkara yang

sederhana tepat waktu dan

akuntabel

Peningkatan aksepbilitas

putusan Hakim.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

a. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.

5 %

b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan. 100 %

c. Prosentase perkara yang diselesaikan 100 %

d. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu makasimal 6 bulan

100 %

e. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

-

f. Prosentase penyelesaian minutasi perkara. 100 %

Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum :- Banding- Kasasi- Peninjauan Kembali- Grasi

98 %99 %

--

a. Prosentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi, PK dan Grasi. Yang dikirim secara lengakap dan tepat waktu.

100 %

b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis.

100 %

c. Prosentase penyampaian relaas panggilan, pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, ditempat dan para pihak.

100 %

d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. 100 %

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara. 100 %

f. Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan.

95 %

4 Melaksanakan kegiatanKesekretariatan yang sistematis sebagai pendukung Kinerja Lembaga Peradilan.

a. Prosentase Realisasi Anggaran. 99%

b. Prosentase pengurusan aset negara. 100%

c. Prosentase penyelesaian data pegawai dan kenaikan pangakat.

100%

5 Mewujutkan peningkatan sarana dan prasara untuk mendukung kinerja peradilan.

a. Prosentase peningkatan sarana dan prasarana untuk pelayanan publik.

100%

b. Prosentase peradilan dalam peningkatan pelayanan publik.

100%

c. Prosentase kebijakan standar sarana dan prasarana informasi peradilan

100%

6 Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

Prosentase Permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hokum tetap yang ditindak lanjuti.

100%

5

7Meningkatnya kualitas

Pengawasan

a. Prosentase pengaduan masyarakat yang

ditindak lanjuti.

100 %

b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan

eksternal yang ditindak lanjuti

-

Penetapan Kinerja Tahun 2014.

Dalam penetapan, perencanaan, pengorganisasian pelasanaan

yang telah dilakukan dan telah berjalan dengan baik sebagaimana Hakim

Pengawas bidang, dimana masing-masing telah melaksanakan tugasnya

serta mengawasi program kerja dengan baik. Dalam surat keputusan Ketua

Pengadilan Negeri Blora telah menunjuk/menugaskan Hakim untuk

melaksanakan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawabnya terhadap

peradilan tingkat pertama baik tehnis maupun non tehnis.

Laporan Tahunan 2014 ini mencoba memberikan gambaran atas

pelaksanaan penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri Blora dengan

menyampaikan dan menjelaskan fungsi tugas dan wewenang serta kegiatan

yang dilakukan oleh masing-masing bagian yang dimulai dengan

menjelaskan kondisi umum, kelembagaan, struktur organisasi, kebijakan

yang diambil hingga menggambarkan pelaksaan penetapan kinerja sebagai

wujud akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan peradilan dapat

diterima dan bermanfaat sebagai bentuk efaluasi pelaksanaan kinerja.

PENETAPAN KINERJA


TAHUN ANGGARAN : 2014.

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.

Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan.

99 %

2

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.

Prosentase penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan.

0 %

6

3Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegak hukum dibidang Peradilan Umum

Prosentase putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak Banding.

0.25 %

Prosentase putusan Pengadilan Tingkat Banding yang tidak Kasasi

0.20 %

Prosentase Kasasi yang tidak Peninjauan Kembali (PK)

0,10 %

4Peningkatan tertib administrasi perkara.

Prosentase berkas perkara yang mengajukan upaya Hukum Banding, Kasasi, PK dan Grasi dinyatakan lengkap.

100 %

1. Jumlah Anggaran Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi ( BUA) sebelum Revisi.……………………………………… Rp.5.020.974.000,-

2. Jumlah Anggaran Kegiatan Peningkatan Menajemen Peradilan Umum Rp. 41.000.000,-Jumlah Anggaran Kegiatan …………………………… Rp.5.061.974.000,-

Revisi 1:

1. Jumlah Anggaran Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi ( BUA) sebelum Revisi.……………………………………… Rp.4.982.096.000,-

2. Jumlah Anggaran Kegiatan Peningkatan Menajemen Peradilan Umum Rp. 41.000.000,-Jumlah Anggaran Kegiatan …………………………… Rp. 5.023.096.000,-

7

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

A. Struktur Organisasi Tupoksi.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa tugas pokok dari

Pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap

perkara yang diajukan kepadanya. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut oleh

Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan dibantu oleh Panitera (Panitera

Pengganti) di persidangan, dan dalam pengelolaan administrasi peradilan Panitera

dibantu oleh Wakil Panitera, 3 (tiga) Panitera Muda, Jurusita sedangkan dalam

penyelenggaraan administrasi umum Panitera dibantu oleh Wakil Sekretaris dan 3

(tiga) orang Kepala Urusan dan Staf.

Manajemen peradilan dibedakan menjadi 2 yaitu administrasi perkara

(Tehnis) dan Administrasi Umum (Non Tehnis) yang kedua - keduanya adalah satu

manajemen yang menyelenggarakan manajemen sistem terpadu (Integrated

System) dalam penyelenggaraan tugas - tugas peradilan.

Dalam penyelenggaraan manajemen peradilan selalu mengutamakan

keikutsertaan seluruh karyawan sesuai job discription, menanamkan rasa ikut

memiliki, menerapkan sistem pengawasan melekat, terhadap teknis peradilan,

administrasi peradilan dan tingkah laku dan perbuatan Hakim serta Pejabat

Kepaniteraan yaitu tertib persidangan dan penyelesaian perkara oleh Hakim dan

Panitera, tertib prosedur penerimaan perkara, tertib register perkara, tertib

keuangan perkara, tertib kearsipan perkara dan tertib pelaporan perkara.

Apabila pelaksanaan tugas - tugas pokok tersebut berjalan secara efektif,

efisien, professional dan mandiri, dalam memberikan pelayanan hukum kepada

masyarakat, maka dapat diharapkan citra dan mandiri, dalam memberikan

pelayanan hukum kepada masyarakat, maka dapat diharapkan citra pengadilan

akan semakin baik dan terwujudnya lembaga peradilan yang bermatabat,

terhormat dan dihormati.

Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Blora tahun

2014 adalah sebagai berikut :

8

STRUKTUR ORGANISASIPENGADILAN NEGERI BLORA

9

KETUAS. PUJIONO, SH.M.Hum.

WK. KETUARUDI FAKHRUDIN ABBAS,SH.

H A K I M

1. DWI PURWANTI, SH.2. MONITA HINESTY BR. S.SH.3. RICARD EDWIN BASOEKI, SH. MH.4. AKHMAD ZULPIKAR, SH.5. AWAL DARMAWAN AHMAD, SH.6. YUNITA, SH.7. MORINDRA KRESNA, SH.

PANITERA/ SEKRETARISAGUS BARATA, SH.

WK. PANITERATARWOKO,SH.

WK. SEKRETARISAGUS SETIANTO,SH.

SETIANTOSETIANTO,S

PanmudHukum

Totok Misdiyanto

.

PanmudPidana

DidikRiyadi,SH.

KaurUmum

Mulsidi

Kaur KU

Purwan to

KaurKepeg.

Sri Rukmini

Eka Wulan.

KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN

1. HARTANTO S.S.SH. 7. SUMARYATIN2. SUMIYATI,SH. 8. SUTARTIK3. EDI SUSANTO 9. PURYANTO,SH4. EDI SUHARINTO 10. SULISTYO AR.5. MUNAJI. 11. KRISTINA.6. SUTIKNA 12.LAKSITA ANGGRARINI,SH

PanmudPerdata

Satrio Pringgodani,

SH

KELOMPOK FUNGSIONAL JURUSITA

1. WINARTO.2. SUPARMIN.

Penyusunan Alur TupoksiPejabat Fungsional

a. Ketua Pengadilan Negeri Tingkat Pertama :

Ketua Pengadilan selaku pimpinan bersama-sama dengan Wakil Ketuamemimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas pengadilansecara baik dan lancar.

Melaksanakan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua serta bekerja sama dengan baik.

Mengkoordinasikan pendistribusian pembagian perkara perdata dan pidanakepada Majelis Hakim untuk segera disidangkan ;

Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaankskusiperkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim,Panitera Sekretaris,Pejabat Fungsional dan Kesekretariatan dan para staf ;

Melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) Wakil Ketua, Hakim danPanitera/Sekretaris ;

Bertanggung jawab terhadap kegiatan administrasi euangan selaku pengguna anggaran.

Bertanggung jawab terhadap kegiatan administrasi Umum selaku penggunabarang.

Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekalidengan seluruh karyawan Pengadilan.

Mengkoordinasikan pembinaan Hakim, Panitera/Sekretaris,Pejabat struktural dan fungsional dan para staf yang berada dibawahnya ;

b. Wakil Ketua Pengadilan

Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya

Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya

Mewakili ketua bila berhalangan. Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua Melakukan pengawasan intern

untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasilpengawasan tersebut kepada ketua.

c. Hakim

Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman.

Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.

Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

4. Panitera/ Sekretaris Membantu Ketua Pengadilan Negeri dalam membuat program kerja jangka

pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya, dilingkungan kepaniteraan dan kesekretariatan.

Melakukan penilaian dan mengesahkan penilaian pelaksanaan pekerjaan(DP3) pej abat yang berada dibawahnya ;

10

Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan para Panitera Mudamenyelenggarakan administrasi kepaniteraan secara cermat, benar dan tepat sasaran dan juga mengawasi administrasi keuangan perkara perdata.

Panitera selaku Sekretaris dengan dibantu oleh Wakil Sekretaris dan paraKepala Urusan menyelenggarakan administrasi Kesekretariatan secara cermat, benar dan tepat sasaran;

Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku WakilPanitera, Wakil Sekretaris ,Pejabat Fungsional dan Kesekretariatan dan para staf yang berada dibawahnya;

Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat- surat bukti dan surat- surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.

Bertanggung jawab terhadap kegiatan administrasi Keuangan DIPA selakuKuasa Pengguna Anggaran.

Bertanggung jawab terhadap kegiatan administrasi Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Menyerahkan salinan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi danMahkamah Agung kepada yang membutuhkan khususnya para pencari keadilan.

Menerima memori banding, kasasi, permohonan peninjauan kembali,permohonan penyitaan, tegoran, ekeskusi, grasi ;

Menunjuk Panitera Pengganti untuk melaksanakan sidang perkara perdata dan pidana setelah berkas perkara diterima dari Ketua Pengadilan Negeri ;

Melakukan pengawasan melekat di lingkungan Pengadilan Negeri ;

5. Pejabat Struktural.

a. Wakil Panitera : Membantu Panitera dalam membuat program kerja jangka pendek dan

jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya. Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-

tugas administrasi perkara, dan membuat laporan periodic. Memberikan penilaian DP3 setiap akhir tahun kepada pejabat Panitera

Muda Pidana, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Hukum ; Melaksanakan persidangan perkara perdata dan pidana yang

ditugaskannya ; Melaksanakan bimbingan dan pengawasan kepada pejabat bawahannya;

b. Wakil Sekretaris : Membantu Panitera selaku Sekretaris Pengadilan Negeri dalam membuat

program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya sertapengorganisasiannya.

Membantu Panitera/Sekretaris dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi Keuangan, administrasi Kepegawaian dan Administrasi Umum;

Membantu Panitera/Sekretaris selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggarandengan menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;

Melaksanakan pengadaan belanja modal pada DIPA tahun berjalan ; Memberikan penilaian DP3 setiap akhir tahun kepada pejabat Kepala

Urusan Kepegawaian. Kepala Urusan Umum dan Kepala Urusan Kepegawaian ;

Melaksanakan bimbingan dan pengawasan kepada pejabat bawahannya

c. Panitera Muda Hukum : Membantu Wakil Panitera dalam membuat program kerja jangka pendek

dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

11

Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyurun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara in aktif baikperkara perdata dan pidana , daftar Notaris, Penasihat Hukum , serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Memberikan pelayanan pengaduan kepada masyarakat yang tidak puas atas kinerja pengadilan negeri ;

Memberikan pelayanan data informasi kepada masyarakat yangmembutuhkan data-data hukum ;

Melaksanakan persidangan perkara perdata dan pidana yang ditugaskannya ;

Melaksanakan bimbingan dan pengawasan kepada pejabat bawahannya ;

d. Panitera Muda Pidana : Membantu Wakil Panitera dalam membuat program kerja jangka pendek

dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya. Melakukan pengawasan pengisian register pidana biasa, pidana

singkat,pelanggaran la lulintas, tipiring, penahanan, barang bukti, Banding,Kasasi, Peninjauan kembali, Pra pradilan, Penyitaan.

Melaksanakan perpanjangan penahanan kepolisian dan kejaksaan ; Menyerahkan berkas perkara kepada Panmud Hukum untuk disimpan

diarsip jika telah selesai diminutasi. Melaksanakan persiapan pelaksanaan persidangan perkara pidana ; Melaksanakan pengelolaan dan pengiriman perkara pidana banding, kasasi

dan grasi ; Melaksanakan persidangan perkara perdata dan pidana yang

ditugaskannya ; Melaksanakan bimbingan dan pengawasan kepada pejabat bawahannya ;

e. Panitera Muda Perdata : Membantu Wakil Panitera dalam membuat program kerja jangka pendek

dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya. Melakukan pengawasan pengisian register perdata gugatan, permo honan,

banding, kasasi dan peninjauan kembali; Menyerahkan berkas perkara kepada Panmud Hukum untuk disimpan

diarsip jika telah selesai diminutasi. Melaksanakan persiapan pelaksanaan persidangan perkara perdata ; Melaksanakan bimbingan dan pengawasan kepada pejabat bawahannya ;

f. Kaur Umum : Membantu Wakil Sekretaris dalam membuat program kerja jangka pendek

dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya. Mengkoordinasikan pendistribusian, pengelolaan arus surat masuk dengan

system kartu kendali untuk mempelancar penerimaan informasi ; Menyelenggarakan pemeliharaan kendaraan dinas agar selalu dalam

keadaan siap untuk digunakan ; Menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor

dan rumah dinas sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan ; Memasukan dan mengirim data-data inventaris barang milik Negara (BMN)

kedalam Aplikasi SABMN untuk semesteran dan tahunan dan mengirim keKPKNL.

Memasukan dan mengirim data-data persediaan ATK ke dalam AplikasiPersediaan untuk semesteran dan tahunan dan mengirim ke KPKNL ;

Memelihara Kebersihan, keamanan dan Lingkungan kantor ; Melaksanakan bimbingan dan pengawasan kepada pejabat bawahannya ;

12

g. Kaur Keuangan : Membantu Wakil Sekretaris dalam membuat program kerja jangka pendek

dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya. Membuat daftar gaji, tunjangan jabatan , uang lembur dan uang makan

Hakim dan PNS ; Mempersiapkan dan menyelenggarakan pengurusan perjalanan dinas

dalam rangka kelancaran tugas; Mengkoordinasikan penyusunan DIPA sebagai bahan penyediaan dana

kegiatan ; Mengkoordinasikan pengelolaan DIPA sebagai bahan penerbitan Pelaksana

Operasional Kegiatan (POK) ; Melakukan pencairan anggaran kegiatan berdasarkan Surat Perintah

Membayar (SPM ) yang diterima ; Memeriksa dan meneliti Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM)

penggunaan anggaran DIPA sesuai dengan bukti-bukti pengeluaran ; Menyiapkan dan mengirim laporan aplikasi SAKPA ke KPKNL ; Menyiapkan dan mengirim laporan rekonsiliasi penyamaan data antara

aplikasi SAKPA dan SIMAK BMN satker ke KPKNL ke KPPN selanjutnya ke Korwil ;

Melaksanakan bimbingan dan pengawasan kepada pejabat bawahannya ;

h. Kaur Kepegawaian : Membantu Wakil Sekretaris dalam membuat program kerja jangka pendek

dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya. Mengusulkan usul kenaikan pangkat regular ; Mengusulkan Promosi jabatan Struktural dan fungsional. Mengusulkan Calon Pegawai menjadi Pegawai Negeri Sipil. Membuat surat izin cuti Hakim dan Karyawan. Membuat usul kenaikan gaji berkala. Membuat SK. Penghunian Rumah Dinas Hakim dan Panitera/Sekretaris. Membuat pengusulan biaya realisasi biaya pindah. Membuat dan mengirim DP3 Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Pejabat Struktural,

Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti dan para staf ; Membuat Bezetting Hakim dan Pegawai. Membuat Absensi Hakim dan Karyawan.

i. Panitera Pengganti Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta

melaporkan kegiatan persidangantersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan;

Membuat berita acara setelah persidangan;

13

B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP).

KEPANITERAAN PERDATA

a. Gugatan / Permohonan

No. Uraian tugasLamanyaProses Keterangan

1 PENDAFTARAN SURAT GUGATAN/ PERMOHONANMEJA PERTAMA :1. Petugas pada meja pertama/Panmud Perdata menerima

surat gugatan, permohonan, verzet atas putusan verstek, perlawanan pihak ketiga (derden verzet).

2. Surat gugatan sebanyak jumlah tergugat ditambah 4 (empat) salinan untuk Majelis Hakim dan arsip sedangkan permohonan cukup 2 (dua) salinan untuk Hakim dan arsip.

3. Dokumen yang perlu disertakan dalam pendaftaran gugatan/permohonan sekurang-kurangnya :a. Surat gugatan/permohonan yang ditujukan kepada

KPN.b. Surat kuasa khusus yang sudah didaftarkan di

Panmud Hukum apabila Penggugat/Pemohon menguasakan kepada kuasa hukum.

c. Fotocopy kartu advokat kuasa hukum yang bersangkutan.

4. Salinan dokumen-dokumen yang dibuat di luar negeri harus disahkan oleh Kedutaan/Perwakilan Indonesia di Negara tersebut.

5. Dokumen yang dibuat dalam bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah.

6. Petugas pada meja pertama/Panmud Perdata memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar periksa (check list) dan menyatakan berkas telah lengkap/tidak lengkap. Kemudian berkas perkara yang dinyatakan lengkap ditentukan besar biaya panjar perkara dengan mempedomani surat keputusan KPN tentang panjar biaya perkara dan dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap tiga : lembar pertama untuk penggugat, lembar kedua untuk kasir, lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas perkara.

7. Berkas perkara yang dinyatakan lengkap dilengkapi dengan SKUM dikembalikan kepada penggugat/pemohon atau kuasanya untuk menyetor biaya perkara di Bank yang ditunjuk.

8. Petugas pada meja pertama/Panitera Muda Perdata mengembalikan berkas yang belum lengkap dengan melampirkan daftar periksa supaya Penggugat/Pemohon atau kuasanya melengkapi surat-surat sesuai dengan kekurangannya.

30 menit

2 PEMEGANG KAS :1. Setelah menerima bukti pembayaran dari bank yang

ditunjuk, Pemegang Kas membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara.

2. Nomor halaman buku jurnal adalah nomor unit perkara yang akan menjadi nomor perkara yang oleh pemegang kas kemudian dicantumkan dalam SKUM dan lembar pertama surat gugatan.

3. Pemegang kas memberi tanda lunas di cap dan ditanda tangani lalu di paraf oleh Panmud Perdata.

4.Pemegang kas mencatat uang panjar perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku kas pembantu dan jurnal perkara gugatan.

30 menit PNBP yang harus disetor ke Kas Negara (PP No. 53/2008)

14

3 MEJA KEDUA :1. Petugas pada meja kedua mendaftar perkara yang

masuk ke dalam buku register induk perkara sesuai nomor perkara yang tercantum pada SKUM/surat gugatan/surat permohonan setelah panjar biaya perkara disetor ke bank yang ditunjuk.

2. Petugas menyerahkan 1 (satu) examplar surat gugatan/permohonan kepada Penggugat/Pemohon atau kuasanya.

2 jam

4 Petugas pada meja kedua membuat penetapan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dan diserahkan kepada Panitera untuk dikoreksi dan di paraf.

30 menit

5 Berkas perkara lengkap dengan Penetapan Majelis Hakim diserahkan Ketua Pengadilan Negeri untuk penunjukkan Majelis Hakim.

1 hari Dilihat bobot berat ringannya perkara

6 Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera 30 menit

7 Petugas menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Pengganti yang ditunjuk untuk disampaikan kepada Majelis Hakim untuk dipelajari dan menetapkan hari sidang pertama.

30 menit

8 Panitera Pengganti membuat Penetapan Hari Sidang dan menyerahkan kepada Hakim Ketua Majelis/Hakim Tunggal untuk ditandatangani.

30 menit

9 Panitera Pengganti melaporkan kepada Panitera Muda Perdata tentang penetapan hari sidang untuk dicatat dalam register dan penunjukkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil para pihak yang berperkara/pemohon.

30 menit

10 Panitera menunjuk Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil para pihak yang berperkara.

15 menit

11 Jurusita/Jurusita Pengganti melaksanakan pemanggilan kepada para pihak yang berperkara/pemohon.

Paling lambat 3 hari sebelum tanggal, hari persidangan yang telah ditetapkan.

Dikecualikan untuk pemanggilan diluar wilayah hokum PN Blora memerlukan waktu 1(satu)/ 2 (dua) minggu (delegasi)

12 Jurusita/Jurusita Pengganti melaporkan kepada Panitera Muda Perdata tentang pemanggilan para pihak yang berperkara/pemohon

15 menit

13 Panitera Muda Perdata/staf yang ditunjuk menyerahkan kepada Panitera Pengganti relaas panggilan para pihak yang berperkara/pemohon.

15 menit

14 Pemegang kas mencatat pengeluaran uang dalam buku kas pembantu dan buku jurnal keuangan perkara tentang biaya pemanggilan para pihak/pemohon oleh Jurusita / Jurusita Pengganti dan hak-hak kepaniteraan.

15 menit

15 Proses Pemeriksaan Perkara Gugatan/Permohonan sampai dengan putusan oleh Majelis Hakim/Hakim Tunggal.

Paling lama 5 (lima) bulan, tidak termasuk mediasi.

Melebihi 5 (lima) bulan, Ketua Majelis Hakim ygs harus melaporkan perkara tsb kepada KPT melalui KPN

15

dg menjelaskan apa sebab perkara tsb tdk selesai dalam waktu 5 (lima) bln.

16 Panitrera Muda Perdata/staf yang ditunjuk menerima, memeriksa kelengkapan berkas perkara yang telah diminutasi dari Panitera pengganti.

1 hari

17 Petugas meja kedua mencatata Amar putusan dan lainnya dalam buku Register Induk perkara perdata gugatan/permohonan.

1 hari

18 Pemegang Kas mencatat semua pengeluaran uang yang berhubungan dengan perkara yang diputus, perkara gugatan yang bersangkutan.

15 menit

19 Pemegang kas mengembalikan sisa panjar perkara kepada Penggugat.

15 menit

20 Panitera Muda Perdata/staf yang ditunjuk menyerahkan berkas perkara gugatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Bagian Hukum untuk diarsipkan dan berkas permohonan yang tidak diajukan upaya hukum.

15 menit

b. Pendaftaran Perkara Banding


1 PANITERA MUDA PERDATA/MEJA PERTAMA1. Panitera Muda Perdata/meja pertama menerima

permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu 14 hari kalender terhitung keesokan harinya setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir ketika putusan diucapkan.

2. Apabila hari ke 14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur, maka penentuan hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya.

3. Permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat surat keterangan Panitera bahwa permohonan banding telah lampau.

4. Panitera Muda Perdata menaksir panjar biaya perkara dan dituangkan dalam SKUM dalam rangkap 3, lembar pertama untuk pemohon, lembar kedua untuk kasir, lembar ketiga dilampirkan dalam berkas permohonan, dengan peruntukan :a. Biaya pencatatan pernyataan banding.b. Biaya banding yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan

Tinggi Semarang ditambah biaya pengiriman melalui bank ke rekening Pengadilan Tinggi Semarang.

c. Ongkos pengiriman berkas.d.Biaya pemberitahuan (BP) :

-BP akta banding.-BP memori banding.-BP kontra memori banding.-BP untuk memeriksas berkas bagi pembanding.-BP untuk memeriksa berkas bagi terbanding.-BP putusan bagi pembanding.’-BP putusan bagi terbanding.

e. Berkas permohonan yang dilengkapi dengan SKUM diserahkan kepada pemohon banding untuk membayar uang panjar yang tercantum dalam SKUM pada bank yang ditunjuk

1 jam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, halaman 4-5

16

2 PEMEGANG KAS1. Pemegang kas setelah menerima bukti pembayar an

pada bank yang ditunjuk menandatangani dan membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM.

2. Pemegang kas kemudian membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara.

30 menit Memungut PNBP yang harus disetor ke Kas Negara (PP No. 53/2008)

3 Apabila panjar biaya banding telah dibayar lunas maka pengadilan wajib membuat akta pernyataan banding yang ditandatangani oleh pemohon banding dan Panitera serta mencatat permohonan banding tersebut dalam register induk perkara perdata dan register permohonan banding.

1 Jam

4 Permohonan banding dalam waktu 7 hari kalender harus sudah disampaikan kepada lawannya, tanpa perlu menunggu diterimanya memori banding.

Paling lama 7 hari

15 menit

Dikecualikan untuk diluar wilayah hukum PN Blora memerlukan waktu antara dua sampai tiga minggu (delegasi)

5 Pemegang kas mencatat pengeluaran uang dalam buku kas pembantu dan buku jurnal tentang pelaksanaan pemberitahuan banding oleh Jurusita / Jurusita Pengganti

15 menit

6 Menerima Memori banding yang didaftar tanggal penerimaannya dan ditandatangani Panitera.

30 menit

7 Mencatat tanggal penerimaan Memori banding pada register induk perkara banding

15 menit

8 Melaksanakan pemberitahuan penerimaan dan penyerahan memori banding kepada pihak lawan oleh Jurusita / Jurusita Pengganti dengan memakai relaas pemberitahuan.

2 hari Dikecualikan untuk diluar wilayah hukum PN Blora memerlukan waktu antara dua sampai tiga minggu (delegasi)

9 Pemegang kas mencatat pengeluaran uang dalam buku kas pembantu dan buku jurnal tentang pelaksanaan pemberitahuan penerimaan memori banding oleh Jurusita / Jurusita Pengganti.

15 menit

10 Menerima kontra Memori banding, didaftar tanggal penerimaannya dan ditandatangani Panitera.

30 menit

11 Mencatat tanggal penerimaan Kontra Memori banding pada register induk perkara banding.

15 menit

12 Melaksanakan pemberitahuan penerimaan dan penyerahan kontra memori banding kepada pihak lawan oleh Jurusita / Jurusita Pengganti dengan memakai relaas pemberitahuan.


13 Pemegang kas mencatat pengeluaran uang dalam buku jurnal tentang pelaksanaan pemberitahuan penerimaan kontra memori banding oleh Jurusita / Jurusita Pengganti.

15 menit

14 Melaksanakan pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) kepada para pihak oleh Jurusita /Jurusita Pengganti dengan memakai relaas pemberitahuan.


15 Pemegang kas mencatat pengeluaran uang dalam buku jurnal tentang pelaksanaan pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) oleh Jurusita / Jurusita Pengganti

15 menit

17

16 Menandatangani Pengantar surat oleh Panitera dilengkapi dengan bundel A dan bundel B yang telah siap dikirim ke Pengadilan Tinggi.

1 jam

17 Meminta Nomor surat keluar di bagian Umum dan membubuhkan stempel pada pengantar surat dan mengirimkan berkas bundel A dan Bundel B ke Pengadilan Tinggi.

15 menit

18 Mencatat dalam buku register induk perkara banding Mencatat dalam buku register induk perkara banding.

15 menit

19 Pemegang kas mencatat semua pengeluaran biaya dalam buku jurnal yang berhubungan dengan kelengkapan berkas yang dikirim ke Pengadilan Tinggi termasuk mengirimkan biaya banding.

15 menit

20 Berkas A dan B sudah harus di kirim ke Pengadilan Tinggi Semarang dalam waktu 30 hari dari sejak permohonan banding diajukan.

30 hari Melewati batas 30 hari harus dilaporkan ke KPN melalui Panitera, alas an berkas perkara yang bersangkutan tidak di kirim ke Pengadilan Tinggi Semarang.

21 Pencabutan permohonan banding diajukan kepada KPN yang ditandatangani oleh pembanding (harus diketahui oleh prinsipal apabila permohonan banding diajukan oleh kuasanya..

30 menit

22 Pencabutan permohonan banding harus segera di kirim oleh Panitera ke Pengadilan Tinggi disertai akta pencabutan yang ditandatangani oleh Panitera.

1 hari

23 Pemegang Kas mengembalikan sisa panjar kepada Pemohon.

30 menit

24 Pemberitahuan putusan banding kepada para pihak yang berperkara.

Paling lama 7 hari

25 Menyerahkan berkas perkara bagi perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke bagian Hukum untuk diarsipkan.

15 menit

c. Pendaftaran Perkara Kasasi :


1 PANITERA MUDA PERDATA/MEJA PERTAMA1. Panitera Muda Perdata/meja pertama menerima

permohonan kasasi yang diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu 14 hari kalender terhitung keesokan harinya setelah putusan Pengadilan Tinggi diberitahukan kepada para pihak.

2. Apabila hari ke 14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur, maka penentuan hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya.

3. Permohonan kasasi yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat surat keterangan Panitera bahwa permohonan kasasi telah lampau.

4. Panitera Muda Perdata menaksir panjar biaya perkara dan dituangkan dalam SKUM dalam rangkap 3, lembar pertama untuk pemohon, lembar kedua untuk kasir, lembar ketiga dilampirkan dalam berkas permohonan, dengan peruntukan :a. Biaya pencatatan pernyataan kasasi.b. Biaya kasasi yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamag

Agung RI. ditambah biaya pengiriman melalui bank ke rekeningMahkamah Agung RI..

1 jam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, halaman 7-10.

18

c. Biaya pengiriman berkas ke MA. RI.e.Biaya pemberitahuan (BP) :

-BP akta Kasasi.-BP memori Kasasi.-BP kontra memori Kasasi.-BP untuk memeriksa berkas (inzage) bagi pemohon.-BP untuk memeriksa berkas bagi termohon.-BP amar putusan bagi Pemohn.’-BP amar putusan bagi Termohon.

e. Berkas permohonan yang dilengkapi dengan SKUM diserahkan kepada pemohon banding untuk membayar uang panjar yang tercantum dalam SKUM pada bank

2 PEMEGANG KAS1. Pemegang kas setelah menerima bukti pembayaran

pada bank yang ditunjuk menandatangani dan membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM.



3 Apabila panjar biaya kasasi telah dibayar lunas maka pengadilan wajib membuat akta pernyataan kasasi yang ditandatangani oleh pemohon kasasi dan Panitera serta mencatat permohonan kasasi tersebut dalam register induk perkara perdata dan register permohonan kasasi.

1 jam

4 Permohonan kasasi dalam waktu 7 hari kalender harus sudah disampaikan kepada lawannya, tanpa perlu menunggu diterimanya memori kasasi.

Paling lama 7 hari15 menit


5 Pemegang kas mencatat pengeluaran uang dalam buku kas pembantu dan buku jurnal tentang pelaksanaan pemberitahuan kasasi oleh Jurusita / Jurusita Pengganti.

15 menit

6 Menerima Memori kasasi yang didaftar tanggal penerimaannya dan ditandatangani Panitera.

30 menit

7 Mencatat tanggal penerimaan Memori kasasi pada register induk perkara kasasi.

15 menit

8 Melaksanakan pemberitahuan penerimaan dan penyerahan memori kasasi kepada pihak lawan oleh Jurusita / Jurusita Pengganti dengan memakai relaas pemberitahuan.


9 Pemegang kas mencatat pengeluaran uang dalam buku kas pembantu dan buku jurnal tentang pelaksanaan pemberitahuan penerimaan memori kasasi oleh Jurusita / Jurusita Pengganti.

15 menit

10 Menerima kontra Memori kasasi, didaftar tanggal penerimaannya dan ditandatangani Panitera.

30 menit

11 Mencatat tanggal penerimaan Kontra Memori kasasi pada register induk perkara kasasi.

15 menit

12 Melaksanakan pemberitahuan penerimaan dan penyerahan kontra memori kasasi kepada pihak lawan oleh Jurusita / Jurusita Pengganti dengan memakai relaas pemberitahuan.


13 Pemegang kas mencatat pengeluaran uang dalam buku jurnal tentang pelaksanaan pemberitahuan buku jurnal tentang pelaksanaan pemberitahuan Jurusita Pengganti.

15 menit

14 Melaksanakan pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) ) kepada para pihak oleh Jurusita / Jurusita Pengganti dengan memakai relaas pemberitahuan.


15 Pemegang kas mencatat pengeluaran uang dala buku jurnal tentang pelaksanaan pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) ) oleh Jurusita / Jurusita Pengganti.

15 menit

19

16 Menandatangani Pengantar surat oleh Panitera dilengkapi dengan bundel A dan bundel B yang telah siap dikirim ke MA.

1 jam

17 Meminta Nomor surat keluar di bagian Umum dan membubuhkan stempel pada pengantar surat dan mengirimkan berkas bundel A dan Bundel B ke MA.

15 menit

18 Mencatat dalam buku register induk perkara kasasi tentang tanggal pengiriman berkas perkara kasasi.

15 menit

19 Pemegang kas mencatat semua pengeluaran biaya dalam buku jurnal yang berhubungan dengan kelengkapan berkas yang dikirim ke MA termasuk mengirimkan biaya kasasi.

15 menit

20 Berkas A dan B sudah harus di kirim ke MA dalam waktu 65 hari dari sejak permohonan kasasi diajukan.

65 hari Melewati batas 65 hari harus dilaporkan ke KPN melalui Panitera, alasan berkas perkara yang bersangkutan tidak di kirim ke MA. Dalam waktu 65 hr.

21 Pencabutan permohonan kasasi diajukan kepada KPN yang ditandatangani oleh pemohon kasasi (harus diketahui oleh prinsipal apabila permohonan kasasi diajukan oleh kuasanya.

30 menit

22 Pencabutan permohonan kasasi harus segera di kirim oleh Panitera ke MA disertai akta pencabutan yang ditandatangani oleh Panitera.

1 hari

23 Pemegang Kas mengembalikan sisa panjar perkara kepada Pemohon.

30 menit

24 Pemberitahuan putusan kasasi kepada para pihak yang berperkara.

Paling lama 7 hari



15 menit

26 Menyerahkan berkas perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke bagian Hukum untuk diarsipkan.

15 menit

d. Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembali (PK) :

No. Uraian tugas LamanyaProses

Keterangan

1 PANITERA MUDA PERDATA/MEJA PERTAMA1. Panitera Muda Perdata/meja pertama menerima Panitera

Muda Perdata/meja pertama menerima oleh Pemohon. Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan dalam waktu 180 hari kalender.

2. Permohonan PK yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak perlu dikirimkan ke MA dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

3. Panitera Muda Perdata menaksir panjar biaya perkara dan dituangkan dalam SKUM dalam rangkap 3, lembar pertama untuk pemohon, lembar kedua untuk kasir, lembar ketiga dilampirkan dalam berkas permohonan, dengan peruntukan :a. Biaya PK yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Agung RI.Agung RI.b. Biaya pengiriman uang.c. Biaya pengiriman berkas ke MA.d. Biaya pemberitahuan (BP) :- BP pernyataan PK dan alasan PK.- BP penyampaian salinan putusan kepada Pemohon PK.- BP amar putusan kepada termohon PK.

1 jam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, halaman 10-13.

20

4. Berkas permohonan yang dilengkapi dengan SKUM diserahkan kepada pemohon PK untuk membayar uang panjar yang tercantum dalam SKUM pada bank yang ditunjuk.

2 PEMEGANG KAS1. Pemegang kas setelah menerima bukti pembayaran pada

bank yang ditunjuk menandatangani dan membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM.



3 Apabila panjar biaya PK telah dibayar lunas maka pengadilan wajib membuat akta pernyataan kasasi yang ditandatangani oleh pemohon PK dan Panitera serta mencatat permohonan PK tersebut dalam register induk perkara perdata dan register permohonan PK.

1 jam

4 Permohonan PK dalam waktu selambat- lambatnya 14 hari harus sudah disampaikan kepada lawannya dengan memberikan/mengirimkan salinan permohonan PK beserta alas an pihak lawan.

Paling lama 14 hari


5 Jawaban/tanggapan atas alasan PK harus telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora selambat- lambatnya 30 hari sejak alas an PK disampaikan kepadanya.

30 hari

6 Jawaban/tanggapan atas alasan PK yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora harus dibubuhi hari dan tanggal penerimaan yang dinyatakan di atas surat jawaban tersebut.

30 menit

7 Dalam waktu 30 hari setelah menerima jawaban tersebut berkas peninjauan kembali berupa bundel A dan B harus dikirim ke MA.

30 hari

8 Pemegang kas mencatat pengeluaran uang dalam buku kas pembantu dan jurnal perkara tentang pelaksanaan pemberitahuan penerimaan jawaban/tanggapan P K oleh Jurusita / Jurusita Pengganti

15 menit

9 Majelis Hakim melakukan pemeriksaan / penyumpahan mengenai penemuan bukti baru terhadap perkara yang diajukan PK dan membuat berita acara.

7 hari

10 Menerima penyerahan berkas perkara yang telah dilakukan penyumpahan atas penemuan bukti baru beserta berita acaranya.

30 menit

11 Menyusun kelengkapan berkas PK berupa bundel A dan bundel B dan membuat pengantar PK ke Mahmakah Agung RI.

2 hari

12 Menyerahkan kelengkapan berkas bundel A dan bundel B serta pengantar surat kepada Wakil Panitera guna diperiksa dan di paraf.

1 jam

13 Menandatangani Pengantar surat oleh Panitera dilengkapi dengan bundel A dan bundel B yang telah siap dikirim Mahkamah Agung RI.

1 jam

14 Meminta Nomor surat keluar di bagian Umum dan membubuhkan stempel pada pengantar surat dan mengirimkan berkas bundel A dan Bundel B ke Mahkamah Agung RI.

30 menit

12 Menyerahkan kelengkapan berkas bundel A dan bundel B serta pengantar surat kepada Wakil Panitera guna diperiksa dan di paraf.

1 jam

13 Menandatangani Pengantar surat oleh Panitera dilengkapi dengan bundel A dan bundel B yang telah siap dikirim Mahkamah Agung RI.

1 jam

14 Meminta Nomor surat keluar di bagian Umum dan membubuhkan stempel pada pengantar surat dan mengirimkan berkas bundel A dan Bundel B ke Mahkamah Agung RI.

30 menit

15 Mencatat dalam buku register induk perkara PK tentang tanggal pengiriman berkas perkara PK.

15 menit

21

16 Pemegang kas mencatat semua pengeluaran biaya dalam buku kas pembantu dam jurnal keuangan perkara yang berhubungan dengan kelengkapan berkas yang dikirim ke Mahkamah Agung RI termasuk mengirimkan uang biaya PK.

15 menit

17 Melaksanakan pemberitahuan isi putusan PK pada para pihak.

Paling lama 7 hari

Dikecualikan utk.diluar wilayah hukum PN Blora memerlukan waktu antara 2 s/d 3 minggu(delegasi)

18 Pemegang Kas mengembalikan sisa panjar perkara kepada Pemohon PK.


1 hari

e. Mediasi :

No. Uraian tugasLamanyaProses

Keterangan

1 Menerima salinan penetapan mediator dari Panitera Pengganti, yang selanjutnya dicatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara.

15 menit

2 Menerima laporan acara atau tahapan mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator dan mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara.

10 menit

3 Pelaksanaan mediasi oleh mediator 40 hari Dapat diperpanjang untuk jangka 14 hari kerja atas permintaan para pihak.

4 Menerima Laporan dari mediator tentang berhasil atau gagalnya mediasi, mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara.

15 menit

B. KEPANITERAAN PIDANAa. Prosedur Penerimaan Perkara Pidana Biasa :


Keterangan

1 MEJA PERTAMA1. Panitera Muda Pidana/petugas meja pertama menerima

berkas perkara pidana lengkap dengan surat dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut. Terhadap perkara yang terdakwanya ditahan dan masa tahanan hampir berakhir, petugas segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

2. Berkas perkara meliputi barang bukti yang akan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, baik yang sudah dilampirkan dalam berkas perkara maupun yang kemudian diajukan ke depan persidangan.

3. Dalam hal berkas perkara dimaksud belum lengkap, Panitera Muda Pidana meminta kepada Kejaksaan untuk melengkapi berkas dimaksud sebelum diregister.

30 menit

2 Mendatangani tanda terima pelimpahan berkas perkara.

5 menit

3 Mencatat dalam register induk perkara pidana danmemberikan nomor perkara sesuai dengan nomor urut perkara

1 jam

4 Membuat formulir penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti.

10 menit

5 Mempersiapkan semua Formulir yang dibutuhkan ke dalam berkas perkara.

10 menit

6 Panitera memeriksa kelengkapan berkas perkara dan memarafnya kemudian diserahkan kapada Ketua Pengadilan Negeri.

20 menit

7 Ketua Pengadilan Negeri Blora menunjuk Majelis Hakim/Hakim tunggal yang akan menyidangkan perkara tersebut.

1 hari

8 Panitera menunjuk Panitera Pengganti yang akan menyidangkan perkara tersebut.

20 menit

9 Petugas bagian pidana menyerahkan kepada Hakim yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara tersebut

15 menit

10 Majelis Hakim/Hakim Tunggal mempelajari berkas perkara. 1 hari

11 Majelis Hakim/Hakim Tunggal menetapkan hari persidangan.

15 menit

12 Majelis Hakim/Hakim Tunggal menetapkan apakah terdakwa ditahan/tidak ditahan sesuai ketentuan perundang-undangan.

15 menit

13 Majelis Hakim/Hakim Tunggal yang telah ditunjuk menyidangkan perka ra tersebut sampai dengan putus.

Maksimal 5 bulan

Melebihi 5 (lima) bulan, Ketua Majelis Hakim ygharus melaporkan perkara tsb kepada KPT melalui KPN dg menjelaskan apa sebab perkara tsb tdk selesai dalam waktu 5 (lima) bln.

14 Petugas yang dihunjuk mencatat dalam register induk setiap acara persidangan.

15 menit

15 Petugas yang dihunjuk mencatat dalam register induk amar tuntutan.

1 jam

16 Petugas yang dihunjuk mencatat dalam register induk amar putusan.

1 jam

17 Menerima, memeriksa kelengkapan berkas perkara yang telah diminutasi.

15 menit

18 Mencatat dalam register perkara pidana biasa yang telah selesai di minutasi.

15 menit Untuk 1 berkasperkara.

19 Menyerahkan berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Bagian Hukum untuk diarsipkan.

30 menit

b. Prosedur Penerimaan Perkara Pidana Singkat :


Keterangan

1MEJA PERTAMAPanitera Muda Pidana/meja pertama memeriksa kelengkapan berkas perkara yang dilimpahkan oleh JPU

20 menit

2 Menandatangani tanda terima pelimpahan berkas perkara 5 menit

3 Membuat formulir penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti.

10 menit

4 Mempersiapkan semua Formulir yang dibutuhkan kedalam berkas perkara.

10 menit


20 menit

6 Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim/Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut.

1 hari

7 Panitera menunjuk Panitera Pengganti yang akan menyidangkan perkara tersebut.

20 menit

8 Petugas bagian pidana menyerahkan kepada Majelis Hakim/Hakim yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara tersebut.

15 menit

9Majelis Hakim/Hakim Tunggal mempelajari berkas perkara. 1 hari

10 Majelis Hakim/Hakim Tunggal menetapkan hari persidangan.

15 menit

11 Majelis Hakim/Hakim Tunggal menetapkan apakah terdakwa ditahan/tidak ditahan sesuai ketentuan perundang-undangan.

15 menit

12 Hakim yang telah di tunjuk menyidangkan perkara tersebut sampai dengan putus.

Maksimal 5 bulan

23

13 Penomoran perkara pidana singkat dilakukan setelah Hakim melaksanakan sidang pertama dan menyatakan perkara tersebut akan diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat.

10 menit

14 Menerima, memeriksa kelengkapan berkas perkara yang telah diminutasi..

15 menit Untuk 1 berkas perkara

15 Meregister perkara pidana singkat yang telah di minutasi. 15 menit

16 Menyerahkan berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Bagian Hukum untuk diarsipkan.

10 menit

c. Prosedur Penerimaan Perkara Lalulintas


Keterangan

1MEJA PERTAMAPanitera Muda Pidana/meja pertama memeriksa perkara yang di limpahkan oleh Penyidik dan mencocokkan jumlah perkaranya.

30 menitTergantung banyaknya perkara yg

diterima


3 Membuat formulir penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti.

10 menit

4 Panitera memeriksa kelengkapan berkas perkara dan memarafnya kemudian diserahkan kapada Wakil Ketua Pengadilan Negeri.

20 menit

5 Wakil Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim yangakan menyidangkan perkara tersebut.

30 menit

6 Panitera menunjuk Panitera Pengganti yang mendampingi Hakim menyidangkan perkara tersebut.

20 menit

7 Petugas bagian Pidana menyerahkan kepada Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut

15 menit

8 Penomoran perkara Lalu Lintas setelah di putus perkaranya.

10 menit/ perkara

9 Meregister perkara pidana Lalu lintas yang telah diputus

1 hari Disesuaikan dengan jumlah perkara yang masuk paling lama 6 hari

d. Prosedur Penerimaan Perkara Tipiring :


Keterangan

1MEJA PERTAMAPanitera Muda Pidana/meja pertama memeriksa perkara yang di limpahkan oleh Penyidik.

30 menit


3 Membuat formulir penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti.

10 menit

4 Panitera memeriksa kelengkapan berkas perkara dan memarafnya kemudian diserahkan kapada Wakil Ketua Pengadilan Negeri.

20 menit

5 Wakil Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim yangakan menyidangkan perkara tersebut.

30 menit

6 Panitera menunjuk Panitera Pengganti yang mendampingi Hakim menyidangkan perkara tersebut.

20 menit

7 Petugas bagian Pidana menyerahkan kepada Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut

15 menit

8 Penomoran perkara Tipiring setelah di putus perkaranya. 2 jam

9 Meregisterperkara pidana Tipiring yang telah di putus. 1 hari

23

e. Penerimaan Perkara Banding


Keterangan

1MEJA KEDUA1. Meja kedua menerima permohonan Banding dari

Penuntut Umum maupun Terdakwa/kuasanya dengan membuat akta permintaan banding.

2. Permintaan banding diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan, atau 7 (tujuh) hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir ketika putusan diucapkan.

3. Permintaan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu, tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat Surat Keterangan Panitera bahwa permintaan banding telah lewat tenggang waktu dan harus dilampirkan dalam berkas perkara.

30 menit

2 Penandatanganan akta permohonan banding oleh Panitera. 15 menit

3 Mencatat dalam register induk perkara pidana dan register banding oleh masing-masing petugas register.

30 menit

4 Pemberitahuan permintaan banding kepada Penuntut Umum atau terdakwa oleh petugas.

1 hari

5 Meregister pemberitahuan banding kepada Penuntut Umum atau terdakwa ke dalam register banding dan register induk oleh masing-masing petugas register.

15 menit

6 Penerimaan memori banding. 20 hari

7 Membuat akta penerimaan memori banding 20 hari

8 Penandatanganan akta penerimaan memori banding oleh Panitera.

15 menit

9 Meregister akta penerimaan memori banding ke dalam register banding dan register induk oleh masing petugas register.

15 menit

10 Pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada terdakwa atau Penuntut Umum oleh petugas.

1 hari

11 Meregister Pemberitahuan dan penyerahan memori Meregister Pemberitahuan dan penyerahan memori ter banding dan register induk oleh masing- masing petugas register.

15 menit

12 Penerimaan kontra memori banding. 20 menit

13 Membuat akta penerimaan kontra memori banding. 20 menit

14 Penandatanganan akta penerimaan kontra memori banding oleh Panitera.

15 menit

15 Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada terdakwa atau Penuntut Umum oleh petugas.

1 hari

16 Meregister Pemberitahuan dan penyerahan kontra ke dalam register banding dan register induk oleh masing-masing petugas register.

15 menit

17 Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada terdakwa atau Penuntut Umum oleh petugas.

1 hari

18 Meregister Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding ke dalam register banding dan register induk oleh masing- masing petugas register.

15 menit

19 Membuat surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada terdakwa atau Penuntut Umum yang ditandatangani oleh Panitera.

30 menit

20 Meregister Pemberitahuan untuk mempelajari berkasperkara ke dalam register banding dan register induk oleh masing- masing petugas register.

15 menit

21 Membuat berita acara telah mempelajari berkas perkara atau tidak mempelajari berkas perkara yang ditandatangani oleh Panitera.

30 menit

24

22 Meregister berita acara telah mempelajari berkas perkara ke dalam register banding dan register induk.

15 menit

23 Membuat surat pengantar pengiriman berkas perkara banding.

15 menit

24 Penandatanganan surat pengantar pengiriman berkas perkara banding oleh Panitera.

30 menit

25 Panitera memeriksa kelengkapan berkas perkara banding sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi.

20 menit

26 Proses persiapan perkara banding mulai dari terdakwa atau Penuntut Umum menyatakan banding sampai dengan berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi.

14 hari Melebihi 14 hari Panmud Pidana melalui Panitera harus melapor kepada KPN. Apa alasan perkara tsb tdk dikirim ke PT. dlm 1 bulan.

27 Meregister pengiriman berkas perkara banding ke dalam register banding dan register induk oleh masing-masing petugas register.

15 menit

28 Pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi kepada terdakwa atau Penuntut Umum oleh petugas.

1 hari

29 Meregister pemberitahuan putusan banding kepada terdakwa atau Penuntut Umum ke dalam register banding dan register induk oleh masing-masing petugas register.

15 menit

30 Meregister putusan banding baik dalam register banding mapun dalam register induk oleh masing-masing petugas register.

2 jam

31 Selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu, untuk itu Panitera membuat Akta pencabutan banding yang ditandatangani oleh Panitera, pihak yang mencabut dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Blora.

1 jam

32 Pengiriman Akta pencabutan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang.

Pada hari pencabutan

banding33 Menyerahkan berkas perkara banding yang telah

berkekuatan hukum tetap kepada Bagian Hukum untuk diarsipkan.

10 menit

f. Penerimaan Perkara Kasasi


Keterangan

1MEJA KEDUA1. Meja kedua menerima permohonan Kasasi dari Penuntut

Umum maupun Terdakwa/kuasanya dengan membuat akta permintaan kasasi.

2. Permintaan Kasasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat) hari sesudah putusan diberitahukan kepada terdakwa/Penuntut Umum atau terhadap putusan bebas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.

3. Permohonan kasasi yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut, tidak dapat diterima. Panitera membuat Akta terlambat mengajuk permohonan kasasi yang diketahui oleh KPN.

4. Terhadap perkara pidana yang diancam pidana paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda, putusan praperadilan tidak dapat diajukan kasasi.

30 menit

2 Mencatat dalam register induk perkara pidana dan kasasi oleh masing-masing petugas register permohonan kasasi tersebut.

30menit

3 Memberitahuan permohonan kasasi tersebut kepada Penuntut Umum atau terdakwa oleh petugas.

1 hari Terkecuali terdakwa tidak ditahan beralamat diluar wilayah hokum PN. Blora

25

4 1. Dalam tenggang waktu 14 hari (empat belas) hari setelah permohonan kasasi diajukan, pemohon kasasi harus sudah menyerahkan memori kasasi dan tambahan memori kasasi (jika ada). Untuk itu petugas membuat akta tanda terima memori kasasi/t ambahan memori kasasi dengan ditandatangani oleh Panitera.

2. Dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, Panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apa alasan ia mengajukan permohonan kasasi tersebut dan untuk itu Panitera membuatkan memori kasasi.

3. Dalam hal Pemohon kasasi tidak menyerahkan memori kasasi dan atau terlambat menyerahkan memori kasasi, dibuat akta yang ditandatangani oleh Panitera.

4. Apabila Pemohon tidak menyerahkan atau terlambat menyerahkan memori kasasi, berkas perkara tidak dikirim ke MA, untuk itu Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Surat Keterangan yang disampaikan kepada pemohon kasai dan Mahkamah Agung.

1 jam

3 jam

SEMA No. 7 TH. 2005

5 Mencatat dalam register induk perkara pidana dan register kasasi oleh masing-masing petugas register penerimaan memori kasasi tersebut.

15 menit

6 Petugas memberitahukan/menyerahkan memori kasasi/tambahan memori kasasi kepada termohon Kasasi

1 Jam

7 Penandatanganan surat pengantar pengiriman berkas perkara kasasi oleh Panitera

30 menit

18 Panitera memeriksa kelengkapan berkas perkara kasasi sebelum di kirim ke MA.

20 menit

19 Mencatat dalam register induk perkara pidana danregister kasasi oleh masing-masing petugas register pengiriman berkas perkara tersebut ke MA.

15 menit

20 Pemberitahuan putusan MA kepada terdakwa /kuasanya atau Penuntut Umum.

1 hari

21 Mencatat dalam register induk perkara pidana dan register kasasi oleh masing-masing petugas register pemberitahuan putusan MA kepada terdakwa atau Penuntut Umum.

15 menit

22 Selama perkara kasasi belum diputus oleh MA, permohonan kasasi dapat dicabut oleh Pemohon. Dalam hal pencabutan dilakukan oleh kuasa hukum terdakwa, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari terdakwa. Atas pencabutan tersebut, Panitera membuat Akta pencabutan kasasi yang ditandatangani oleh Panitera, pihak yang mencabut dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Blora.

1 jam

23 Pengiriman Akta pencabutan kasasi ke MA Pada hari pencabutan

Kasasi24 Menyerahkan berkas perkara kasasi yang telah

berkekuatan hukum tetap kepada Bagian Hukum untuk diarsipkan.

30 menit

g. Penerimaan Perkara Peninjauan Kembali (PK)


Keterangan

1MEJA KEDUA1. Meja kedua menerima permohonan PK dari

terpidana atau ahli warisnya (kuasa hukum) dengan menyebut alasannya, lengkap dengan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut dan memberikan tanda terima.

30 menit

26

2. Dalam hal terpidana selaku pemohon PK kurang memahami hukum, Panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan secara jelas dengan membuatkan Surat Permohonan Peninjauan Kembali.

3. Permohonan PK tidak dibatasi jangka waktu.

2 jam

2 Mencatat dalam register induk perkara pidana dan register PK oleh masing-masing petugas register PK tersebut.

30 menit

3 Mencatat dalam register induk perkara pidana dan register PK oleh masing-masing petugas register pemberitahuan PK kepada Penuntut Umum

30 menit

4 Mempersiapkan semua Formulir yang dibutuhkan kedalam berkas perkara

15 menit


20 menit

6 Dalam waktu 14 hari setelah permohonan PK diterima, Ketua Pengadilan Negeri Blora menunjuk Majelis Hakim yang tidak memeriksa perkara semula, untuk memeriksa dan memberikan pendapat apakah alasan permohonan PK telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

15 menit

7 Panitera menunjuk Panitera Pengganti yang akan menyidangkan perkara tersebut

15 menit

8 Petugas bagian pidana menyerahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara tersebut

15 menit

9 Hakim yang telah di tunjuk menyidangkan perkara tersebut.

Paling lama 30 hari

10 Menerima, memeriksa kelengkapan berkas perkara yang telah diminutasi.

15 menit

11 Membuat surat pengantar pengiriman berkas perkara peninjauan kembali

15 menit

12 Penandatanganan surat pengantar pengiriman berkas perkara peninjauan kembali oleh Panitera

30 menit

13 Panitera memeriksa kelengkapan berkas perkara peninjauan kembali sebelum di kirim ke Mahkamah Agung

20 menit

14 Meregister pengiriman berkas perkara peninjauan kembali ke dalam register peninjauan kembali dan register induk perkara pidana.

15 menit

15 Penyampaian tembusan surat pengantar pengiriman perkara peninjauan kembali kepada terpidana danPenuntut Umum melalui Bagian Umum pemberitahuan diluar wilayah hukum PN Blora.

1 hari

16 Pemberitahuan putusan peninjauan kembali kepada terpidana atau Penuntut Umum. pemberitahuan diluar wilayah hukum PN Blora.

3 hari

17 Meregister pemberitahuan putusan peninjauan kembali kepada terpidana atau Penuntut Umum ke dalam register peninjauan kembali dan register induk perkara pidana.

15 menit

18 Meregister putusan peninjauan kembali baik dalam register peninjauan kembali mapun dalam register induk perkara pidana.

2 jam

19 Menyerahkan berkas perkara peninjauan kembali yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Bagian Hukum untuk diarsipkan.

30 menit

20

27

h. Permohonan Grasi


Keterangan

1 1. Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan grasi kepada Presiden secara tertulis melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama dan atau terakhir untuk diteruskan kepada MA, oleh :a. Terpidana dan atau kuasa hukumnya.b. Keluarga terpidana dengan persetujuan terpidana.c. Keluarga terpidana tanpa persetujuan

terpidana, dalam hal pidana yang dijatuhkan adalah pidana mati.

2. Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi adalah : pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun.

3. Permohonan grasi tidak dibatasi oleh tenggang Waktu.4. Dalam hal permohonan grasi diajukan oleh terpidana

yang sedang menjalani pidana, permohonan dan salinannya disampaikan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan, untuk diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkara tersebut.

5. Dalam hal permohonan grasi diajukan dalam waktu bersamaan dengan permohonan peninjauan kembali atau jangka waktu antara kedua permohonan tersebut tidak terlalu lama, maka permohonan peninjauan kembali dikirim terlebih dahulu.

6. Permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, kecuali dalam hal : a. Terpidana yang pernah ditolak permohonan

grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan grasinya.

b. Terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.

30 menit

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, halaman 11-13.

2 Panmud Pidana menerima permohonan Grasi dari terpidana dengan membuat akta penerimaan salinan permohonan grasi yang ditandatangani oleh Panitera.

20 menit

3 Mencatat dalam register induk perkara pidana dan register perkara grasi dan memberikan nomor perkara grasi sesuai dengan nomor urut perkara.

15 menit

4 Penandatanganan akta permohonan Grasi oleh Panitera. 15 menit

5 Panitera memeriksa kelengkapan berkas perkara dan memarafnya kemudian diserahkan kepada Panitera.

20 menit

6 Membuat surat pengantar pengiriman berkas perkara Grasi.

15 menit

7 Penandatanganan surat pengantar pengiriman berkas perkara Grasi oleh Panitera.

30 menit

8 Meregister pengiriman berkas perkara Grasi ke dalam register Grasi dan register induk.

15 menit

9 Proses persiapan permohonan Grasi mulai dari permohonan grasi tersebut diterima, maka permohonan Grasi serta berkas perkara yang bersangkutan di kirimkan kepada Mahkamah Agung.

20 hari

10 Pemberitahuan putusan Grasi kepada pemohon grasi atau Penuntut Umum.

1 hari

11 Mencatat dalam register induk perkara pidana dan register grasi pemberitahuan putusan Grasi kepada pemohon grasi atau Penuntut Umum.

15 menit

12 Mencatat dala register induk perkara pidana dan register grasi putusan grasi.

2 jam

13 Menyerahkan berkas perkara grasi kepada BagianHukum untuk diarsipkan.

1 jam

28

i. Penerimaan Perkara Pra Peradilan


Keterangan

1 Panmud Pidana / meja pertama menerima permohonan Pra Peradilan dari pemohon Pra Peradilan dengan membuat akta permohonan Pra Peradilan.

20 menit

2 Memberikan nomor permohonan Pra Peradilan sesuai dengan nomor urut perkara

5 menit

3 Meregister permohonan Pra Peradilan ke dalam register permohonan Pra Peradilan

15 menit

4 Panitera memeriksa kelengkapan berkas perkara permohonan Pra Peradilan dan memarafnya kemudian diserahkan kapada Ketua Pengadilan Negeri.

20 menit

5 Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut.

1 jam

6 Panitera menunjuk Panitera Pengganti yang akan menyidangkan perkara tersebut

20 menit

7 Petugas bagian pidana menyerahkan kepada Hakim yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara tersebut

15 menit

8 Hakim yang telah di tunjuk menyidangkan perkara tersebut sampai dengan putus

7 hari

9 Meregister putusan Pra Pradilan dalam register Pra Peradilan

2 jam

10 Menyerahkan berkas perkara Pra Pradilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Bagian Hukum untuk diarsipkan.

10 menit

C. KEPANITERAAN HUKUM a. Penataan Arsip


Keterangan

1 Menerima dan mengecek kelengkapan berkas perkara dari Panmud Pidana dan Panmud Perdata.

30 menit

2 Berkas perkara tersebut dicatat dalam register. 30 menit

3 Berkas perkara diklasifikasi menurut jenisnya. 30 menit

4 Dimasukkan dalam box dengan susunan : a. Nomor urut box. b. Tahun perkara. c. Jenis perkara. d. Nomor urut perkara.

30 menit

b. Prosedur Penyelesaian pendaftaran Badan Hukum.


Keterangan

1 Menerima dan mengecek kelengkapan pendaftaran badan hukum.

15 menit

2 Mencatat dan memberi nomor pendaftaran sampai selesai dan ditanda tangankan ke Panitera.

15 menit

3 Diserahkan kepada Panitera untuk ditandatangani dan distempel lalu dikembalikan kepada pemohon

30 menit

29

D. WAKIL SEKRETARIS


Keterangan

1 Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas Urusan umum, keuangan, dan kepegawaian.

Setiap hari

2 Mengoreksi dan mengkoordinasikan surat-surat keluar yang dibuat oleh Urusan umum, keuangan dan kepegawaian diselesaikan.

2 hari

3 Melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Sesuai kebutuhan

4 Menyusun data untuk keperluan evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan untuk disampaikan kepada Pimpinan melalui Panitera/Sekretaris dilaksanakan.

4 hari

E. KEPALA URUSAN UMUM


Keterangan

1 Pengelolaan surat masuk :- Surat yang diterima diberikan tanda terima dan

diagendakan pada buku agenda surat masuk, diberikan nomor dan lembar disposisi, diteliti oleh Urusan Umum dan diparaf dan diteruskan ke panitera/sekretaris dan diparaf dan panitera/sekretaris mensortir surat untuk diteruskan kepada KPN atau WKPN.

- Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri mendisposis surat tersebut, diselesaikan pada hari itu juga (kecuali ketua dinas luar);

- Surat kembali ke Panitera/Sekretaris untuk didisposisi.- Surat didistribusikan sesuai disposisi oleh staf

Panitera/Sekretaris kepada Wasek atau Wapan diselesaikan pada hari itu juga;

- Surat yang memerlukan jawaban/tanggapan masing-masing harus sudah dijawab/ditanggapi, diselesaikan.

1 hari

Pada hari itu juga

Paling lama 3 hari

2 Pengelolaan Surat Keluar - Surat diagenda dalam buku agenda surat keluar di beri

nomor sesuai kode surat dan tanggal pada hari dan tanggal tersebut. 1 (satu) lembar surat ditinggal pada Urusan umum sebagai arsip, diselesaikan 1 hari kerja;

- Pengiriman surat dilakukan melalui pos dandilaksanakan setiap hari, sedangkan surat-surat yang sangat mendesak/penting dikirim hari itu juga melalui kurir

1 hari

3 Administrasi Perlengkapan- Pencatatan aset/barang milik negara, dan setiap

pengadaan pada barang/jasa setelah adanya penyerahan/laporan dari KPA dan telah adanya SP2D dan SPM dilakukan pencatatan/pengimputan kedalam aplikasi SIMAK-BMN.

- Pencatatan Barang-Barang Persediaan (ATK). - Pemberian Nomor Urut Pendaftaran (NUP) BMN.- Pembuatan Daftar Barang Ruangan (DBR).- Pembuatan Kartu Inventaris Barang (KIB).- Pembuatan Laporan Neraca (SIMAK BMN) ke Urusan

keuangan dilakukan dan dilaporkan setiap akhir bulan.- Membuat Laporan Barang Milik Negara setiap

Semester ke Instansi terkait.- Setiap semester melakukan rekonsiliasi ke KPKNL.- Melakukan opname barang setiap triwulan.- Pendataan barang inventaris yang telah rusak dan

tidak bisa dipakai untuk dilakukan penghapusan.- Perpanjangan pajak kendaraan oprasional roda 2

(dua) dan roda 4 (empat).

2 hari

2 hari3 hari3 hari3 hari

3 hari

7 hari

3 hari3 hari14 hari

1 hari

30

- Perbaikan dan perawatan kendaraan oprasional roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang masih bisa diprbaiki dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan;

- Perawatan dan pemeliharaan barang investaris kantor, kerja sama dengan penyedia jasa pihak ketiga ;

Sesui kebutuhan

3 bulan sekali

4 Administrasi Perencanaan - Menghimpun data kebutuhan ATK dan sarana

penunjang kerja dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim,Panitera/Sekretaris, Kepaniteraan dan Kesekratariatan tahun yang akan dating.

- Menyusun rencana kerja tahunan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana.

- Menyusun rencana kerja dan program kerja Urusan umum setiap awal tahun.

7 hari

10 hari

7 hari

5 Kerumah Tanggaan Pelaksanaan tugas kerumah tanggaan dibedakan dalam 4 (empat) kegiatan yaitu pengelolaan perpustakaan, perawatan / pemeliharaan sarana gedung kantor, pengamanan dan kebersihan lingkungan kantor. a. Pengelolaan Perpustakaan ;

- Mencatat buku baru yang diterima kedalam buku agenda, buku induk dan penomoran menurut klasifikasi.

- Menurut perencanaan dan mengusulkan keadaan buku-buku, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan buku tentang hukum, serta buku-buku yang ada relevensinya dengan kedinasan setiap ahir tahun oleh kepala Urusan umum

- Membuat catatan peminjaman buku dan pengembalian buku dalam buku peminjaman, pada hari itu juga ;

- Melakukan pemeliharaan, perawatan koleksi buku buku.

b. Perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung ;- Memanaskan genset satu kali sebulan;

- Perawatan dan pemeliharaan gedung sesuai dengan kebutuhan dilaksanakan oleh pihak ketiga.

- Perawatan dan pemeliharaan barang investaris kantor

c. Keamanan :- Menyusun uraian tugas (Job Discription) satuan

pengamanan 1 bulan. - Melakukan pertemuan dalam rangka evaluasi

pelaksanaan tugas dengan stap Urusan umum dan satuan pengamanan.

- Melakukan pengontrolan lingkungan kantor setiap 2 (dua) jam sekali setiap hari dilaksanakan oleh petugas pengamanan dan staf Urusan umum.

- Melakukan koordinasi dengan aparatur keamanan terkait (Polres, Polsek, Kodim).

- Mengarahkan semua tamu untuk melapor ke piket ; - Melakukan pengontrolan semua ruang kerja setelah

jam kerja mematikan AC, Listrik dan komputer yang masih menyala dan mengunci pintu yang belum terkunci dilaksanakan oleh satuan pengamanan.

- Menyalakan lampu dimalam hari diluar ruangan seperlunya dilaksanakan oleh petugas pengamanan ;

- Mencatat dalam buku bagian pegawai atau pihak luar yang melaksanakan kegiatan dilingkungan kantor diluar jam kerja.

d. Kebersihan :- Menyusun uraian tugas (job discription ) petugas

kebersihan dan penanggung jawab petugas kebersihan.

1 hari

1 hari

Pada saat itu juga

5 hari sekali

Selama 30 menit

Sesuai kebutuhan

Setiap3 bulan

1 hari Setiap

akhir bulan

setiap2 jam

Apa bila di perlukan

2 jam

Sesuai keperluan

1 hari

31

- Mengontrol pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas (job discription). Disamping tugas-tugas tersebut diatas Urusan umum juga bertugas dan bertanggung jawab terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor dalam rangka menunjangpelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

2 jam sekali

F. URUSAN KEUANGAN


Keterangan

1

2

3

Perencanaan Anggaran :Membuat dan Menyusun RKAKL dan data pendukung kelengkapan untuk diserahkan ke Pengadilan Tinggi Semarang paling lambat bulan Februari.

Administrasi Keuangan :a. Mengagenda surat masuk yang sudah didisposisi oleh

Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera/Sekretaris.b. Surat keluar/jawaban surat. c. Membuat Berita Acara Rekonsiliasi.d. Membuat Rekapitulasi Gaji Pegawai yang disampaikan

ke Bank setelah SP2D diterima dari KPPN. e. Pengajuan Uang Persediaan (UP) ke KPPN. PurwodadiPelaksanaan Anggaran : a. Gaji Induk

- Membuat daftar gaji pegawai menggunakan aplikasi gaji dan menyusun kelengkapan daftar gaji (SK Kenaikan Berkala, SK Kenaikan Pangkat, Tunjangan Istri/anak dan SK Mutasi) diselesaikan selama 3 hari kerja setiap awal bulan.

- Membuat faktur pajak/setoran pajak (SSP). - Pengajuan surat pernyataan tanggung jawab

mutlak (SPTJM) Daftar Gaji dan kelengkapannya untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran diselesaikan selama 1 hari kerja.

- Membuat surat perintah membayar (SPM) dan surat setoran pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM).

- Mengantar surat perintah membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Purwodadi setiap bulannya.

b. Gaji Susulan/Kekurangan Gaji/Beras - Membuat daftar gaji susulan/kekurangan gaji dan

beras pegawai menggunakan aplikasi gaji dan menyusun kelengkapan daptar gaji (SK kenaikan berkala SK kenaikan pangkat, tunjangan istri/anak, SK mutasi).

- Membuat paktur pajak / surat setoran pajak (SSP)- Koreksi daftar gaji susulan/kekurangan gaji dan

kelengkapannya.- Pengajuan daftar gaji susulan/kekurangaan gaji

dan kelengkapannya beserta surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) untuk ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran.

- Membuat surat printah membayar (SPM) untuk ditandatangani oleh pejabat penandatanganan surat perintah membayar (SPM).

- Mengantar surat perintah membayar (SPM) kekantor perbendaharaan negara (KPPN) Purwodadi.

c. Uang makan Membuat dan mengkoreksi daftar nominatif uang makan

setelah mendapat rekapitulasi absensi dari Urusan kepegawaian pada tanggal 5 setiap bulannya.

Paling lambat bulan

Pebruari

15 menit

1 hari

2 hari

2 hari

1 hari

1 hari

2 hari

Paling lambat tgl.

7

3 hari

1hari

1 hari

1 hari

2 hari

1 hari

2 hari

32

- Membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dan ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran (KPA).

- Membuat surat perintah membayar (SPM) dan surat setoran pajak (SSP).

- Penandatanganan surat perintah membayar surat perintah membayar (SPM).

- Mengantar surat perintah membayar (SPM) kekantor pelayanan perbendaharaan Negara (KPPN).

d. Uang lembur - Membuat surat perintah kerja lembur yang

ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran (KPA)- Membuat daftar absen lembur.- Penandatanganan oleh penerima / yang diperintah

kerja lembur dan disetujui kuasa pengguna anggaran (KPA).

- Pembuatan daftar nominatif uang lembur dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak ( SPTJM ).

- Penerbitan surat perintah membayar (SPM) dan pembuatan surat setoran pajak (SSP).

- Penatanganan surat perintah membayar (SPM) oleh pejabat penandatanganan surat perintah membayar (SPM).

- Mengantar surat perintah membayar (SPM) kekantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN).

e.Gaji ke 13 ( Tiga Belas) - Membuat daftar gaji ke 13 hakim dan Pegawai

menggunakan aplikasi gaji dan kelengkapannya mengacu pada daftar gaji bulan juni, deilaksanakan setelah ada surat edaran mentri keuangan melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN).

- Membuat paktur pajak / surat setoran pajak (SSP). - Koreksi daftar gaji ke 13 (tiga Belas) dan

kelengkapannya.- Pengajuan daftar gaji ke 13 dan kelengkapannya

dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) untuk ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran.

- Penerbitan surat perintah membayar surat (SPM) dan surat setoran pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh pejabat penandatanganan surat perintah membayar (SPM).

- Mengantar surat perintah membayar (SPM) kekantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN).

g. Remunerasi dan pertanggung jawabannya - Membuat daftar nominatif remunerasi Pengadilan

Negeri Blora berdasarkan rekapitulasi absen dari Urusan kepegawaian, dilaksanakan setelah ada Surat Perintah dari Pengadilan Tinggi Semarang.

- Koreksi daftar nominatif oleh Bendahara Pengeluaran dan Kepala Urusan Keuangan.

- Penandatanganan rekapitulasi permintaan remunerasi Pengadilan Negeri Blora oleh Ketua Pengadilan Negeri Blora dan Kuasa Pengguna Anggaran.

- Daftar Nominatif Remunerasi harus ditandatangani oleh setiap Pegawai yang menerima remunerasi.

- Penadatanganan rekapituasi pertanggung jawaban permintaan remunerasi Pengadilan Negeri Blora oleh Ketua Pengadilan Negeri Blora dan Kuasa Pengguna Anggaran

- Mengirim rekapituasi permintaan remunerasi Pengadilan Negeri Blora ke Pengadilan Tinggi Semarang.

1 hari

1 hari

1 hari

1 hari

1 hari

2 hari1 hari

1 hari

1 hari

1 hari

1 hari

3 hari

1 hari30 menit

15 menit

30 menit

1 hari

2 hari

1 hari

2 jam

1 hari

1 hari

1 hari

33

h. Pengelolaan Penegerimaan Negara Bukan Pajak - Menerima, membukukan dan menyetorkan

Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Bank persepsi,

- Melaporkan pembukuan disertai bukti penyetoran untuk ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris.

- Melaporkan Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Koordinator Wilayah.

Setiap hari

Setiap hari

20 menit

4 Pertanggungjawaban Laporan Keuangan a. Pelaporan Bulanan Sistem Akuntansi Pengguna

Anggaran (SAKPA) - Memasukkan data ke aplikasi setelah menerima

bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN.

- Melakukan Rekonsiliasi untuk menyamakan hasil belanja selama sebulan antara satker dan KPPN.

- Membuat Laporan ke KORWIL dan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang setelah menerima Laporan SIMAK Barang Milik Negara (BMN) dari Urusan Umum paling lambat tanggal 3 setiap bulannya.

- Mengirim laporan keuangan ke Korwil Jawa Tengah PTA dan PT, paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

b. Pelaporan Keuangan Setiap Triwulan - Laporan Realisasi Belanja per Triwulan Pembuatan

laporan keuangan hasil realisasi belanja selama 3 bulan diantar ke Koordinator Wilayah dan ke Mahkamah Agung RI.

- Melakukan input data aplikasi PP No. 39 Tahun 2006 formulir A untuk Pengadilan Negeri Blora dan Penandatanganan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

- Mengiirim laporan aplikasi PP No. 39 Tahun 2006 ke Koordinator Wilayah (Aplikasi Bappenas).

- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pembuatan LAKIP dilakukan setiap akhir tahun.

- Pengiriman ke Pengadilan Tinggi Semarang.

1 hari

1 hari

2 hari

1 hari

1 hari

1 hari

1 hari

5 hari

1 hari

G. URUSAN KEPEGAWAIAN


Keterangan

1 1. Peningkatan Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian a. Mengelola surat dinas penting yang telah didisposisi

Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Blora :

- Surat yang diterima urusan kepegawaian dari disposisi Ketua Pengadilan Negeri Blora dan Panitera/Sekretaris diagenda pada buku surat sejak surat itu diterima hari itu juga.

- Surat-surat yang memerlukan tindak lanjut mulai dari konsep, pengetikan dan koreksi oleh Ka. Urusan Kepegawaian.

- Mengirimkan surat yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Blora /Panitera Sekretaris baik melalui fax maupun melalui bagian umum,

b. Pengelolaan File Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Batang dilaksanakan setiap hari kerja.

15 menit

30 menit

15 menit

34

3

c. Mengadakan Inventarisasi jumlah data pegawai (Bezzeting) yang disusun pada akhir tahun anggaran, pengetikan jumlah data pegawai (Bezzeting) dan koreksi oleh Kaur Kepegawaian.

d. Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) disusun pada akhir tahun anggaran, pengetikan Daftar Urut Kepangkatan dan koreksi oleh Urusan Kepegawaian.

e. Penyusunan Daftar Urut Senioritas (DUS) Hakim Pengadilan Negeri (Pelaksanan sesuai kebutuhan).

f. Mempersiapkan mesin absensi (finger print) daftar hadir dan daftar pulang Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Blora dilaksanakan setiap hari kerja.

g. Pengepakan absensi Hakim dan karyawan/karyawati Pengadilan Negeri Blora, hasil daftar absensi dan hasil rekapan mesin absent.

h. Penyerahan rekap absensi kepada Urusan Keuangan untuk uang makan dan uang remunerasi paling lambat tanggal 5 setiap bulannya ;

i. Pembuatan Surat Keputusan mengenai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setelah turun SK dari Pengadilan Tinggi Semarang.

i. Pembuatan Surat Keputusan mengenai Pengelola Keuangan (SK Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Panitia Pengadaan, Petugas Pengelola Anggaran Belanja Pegawai (PPABP) SK Penguji Surat Perintah Membayar (SPM), SK Pengelola Keuangan), Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran.

j. Pembuatan SK Honorer (Pramubakti, Sopir, Satpam, dan IT) ;

k. Pembuatan SK Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengamat (Pelaksanaan sesuai kebutuhan).

2. Proses Pengusulan Kenaikan Pangkat a. Meneliti kelengkapan berkas usulan, pengetikan

usulan, dan koreksi oleh Urusan Kepegawaian. b. Proses penomoran dan pengiriman berkas yang

surat usulannya telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri atau Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Blora.

c. Kenaikan Pangkat Reguler Menyusun daftar Hakim dan Pegawai yang akan naik pangkat selama 1(satu) tahun, dibuat pada akhir tahun dan siselesaikan selama 2 hari kerja;

d. Pengumpulan data pendukung usulan kenaikan pangkat dan meneruskan usul kenaikan pangkat yang diterima dari KetuaPengadilan .

e. Membuat usulan promosi jabatan sesuai rekomendasi dari Baperjakat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

f. Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi Semarang.

Kenaikan Gaji Berkala a. Menyusun daftar Hakim dan Pegawai yang akan

naik gaji berkala setiap akhir tahun. b. Pembuatan SK Kenaikan Gaji Berkala, dibuat 2 bulan

sebelum TMT kenaikan gaji berkala danDisampaikan kepada yang bersangkutan, pembuta daftar gaji dan dimasukkan ke file yang bersangkutan.

3 hari

3 hari

3 hari

1 jam

1 hari

3 jam

1 hari

1 hari

1 hari

1 hari

7 hari

2 hari

2 hari

2 hari

2 hari

2 hari

3 hari

7 hari

35

4 Mutasi Hakim dan Pegawai a. Membuat Surat Perintah Melaksanakan Tugas dan

Surat Petintah Menduduki Jabatan diselesaikan.b. Disampaikan kepada yang bersangkutan, Bendahara,

dan dimasukkan ke file yang bersangkutan, diselesaikan;

1 hari

2 hari

5 Usul Jabatan a. Penelitian Dokumen dan dibuatkan telaahan diselesaikan b. Dilakukan Baperjakat dilaksanakan sesuai dengan

kebutuhan ; c. Mengirimkan usul jabatan yang telah ditandatangani

oleh Ketua Pengadilan Negeri Blora ke Pengadilan Tinggi Semarang diselesaikan selama 2 hari kerja

3 hari

2 hari

6 Usul Pensiun a. Pengumpulan data dilakukan 6 bulan sebelum yang

bersangkutan memasuki usia pensiun diselesaikan; b. Mengirimkan usul pensiun yang telah ditandatangani

oleh Ketua Pengadilan Negeri Blora ke Pengadilan Tinggi Semarang diselesaikan;

5 hari

2 hari

7 Usulan Tanda Penghargaan Satya Lencana a. Pengumpulan data untuk Hakim dan Pegawai yang

telah memasuki masa kerja selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun dilakukan setiap tahun, diselesaikan ;

b. Mengirimkan usulan tanda penghargaan Satya Lencana yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Blora ke Pengadilan Tinggi Semarang diselesaikan;

2 hari

5 hari

8 Cuti Hakim dan Pegawai a. Pengetikan surat cuti diselesaikan ; b. Mencatat pada buku agenda cuti diselesaikan; c. Menyampaikan kepada yang bersangkutan dan arsip

file yang bersangkutan diselesaikan;

1 hari1 hari1 hari

9 Hukuman disiplin a. Membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri Blorab. Membuat surat tugas pemeriksaan dan diberikan

kepada tim pemeriksa diselesaikan; c. Membuat dan mengirim surat panggilan diselesaikan; d. Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa sesuai kebutuhan ; e. Membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora serta tindak lanjut sesuai rekomendasi, diselesaikan;

1 hari2 hari

3 hari

2 hari

10 DP3 a. Menyiapkan formulir DP3, menyerahkan pada atasan

langsung yang dinilai, diselesaikan; b. Pengetikan DP3 diselesaikan selama 15 hari kerja

untuk DP3 Hakim, Struktural, Panitera Pengganti dan Jurusita, untuk karyawan diserahkan kepada Urusan masing-masing dan dikerjakan oleh Urusannya masing-masing selama ;

c. Penandatanganan oleh Pejabat Penilai, yang dinilai dan atasan pejabat penilai serta memasukkan kembali ke file yang bersangkutan tersebut diselesaikan

1 hari

5 hari

3 hari

36

BAB IIIKEADAAN PERKARA

Keadaan perkara masuk baik perkara Pidana maupun perkara Perdata di Pengadilan Negeri Blora selama tahun 2014 sebagai berikut :

Perkara Pidana

Dalam Tahun 2014 Pengadilan Negeri Blora menerima perkara :Pidana Biasa- Sisa Tahun 2013 : 17 perkara- Masuk Tahun 2014 : 183 perkara. Jumlah : 200 perkara.- Putus : 186 perkara.- Sisa Tahun 2014 : 14 perkara.

Pidana Khusus - Sisa Tahun 2013 : 9 perkara- Masuk Tahun 2014 : 100 perkara. Jumlah : 109 perkara.- Putus : 101 perkara.- Sisa Tahun 2014 : 8 perkara.

Perkara Cepat / Lalu lintas- Sisa Tahun 2013 : - perkara- Masuk Tahun 2014 : 16.252 perkara. Jumlah : 16.252 perkara.- Putus : 16.252 perkara.- Sisa Tahun 2014 : - perkara.

Matrik Perkara Pidana Pengadilan Negeri Blora

No.

Bulan

Perkara Sumber Daya Manusia Ket.

Sisa Masuk Putus Hakim PP JSJumlah *Kinerja Jumlah *Kinerja Jumlah *Kinerja

1 Januari 26 1042 1033 10 96,72% 12 1% 14 1%2 Pebruari 35 1293 1288 10 96,98% 12 1% 14 1%3 Maret 40 1377 1380 10 97,38% 12 1% 14 1%4 April 37 1388 1392 9 97,68% 12 1% 14 1%5 Mei 33 1794 1800 9 98,52% 12 1% 14 1%6 Juni 27 1008 1000 9 96,61% 12 2% 14 1%7 Juli 35 749 753 9 96,04% 12 1% 14 1%8 Agustus 31 423 419 9 83,06% 12 2% 14 2%9 September 35 1198 1208 9 88,17% 12 1% 14 1%10 Oktober 25 2135 2127 9 88,62% 12 1% 14 1%11 Nopember 22 1699 1710 9 88,85% 12 1% 14 1%12 Desember 22 2429 2429 9 89.48% 12 1% 14 0%

Total 22 16.535 15.539 9 99,91% 12 12 1% 14

Matrik Upaya Hukum Perkara PidanaPengadilan negeri Blora

BulanPerkaraPutus

Banding Kasasi PK Ket.

Januari 1033 2 2 - -Pebruari 1288 - 2 - -Maret 1380 2 - - -April 1392 1 - - -Mei 1800 - 1 - -Juni 1000 3 2 - -Juli 753 2 2 - -Agustus 419 - - - -September 1208 1 4 - -Oktober 2127 1 1 - -Nopember 1710 - - - -Desember 2429 - - - -

37

Matrik Upaya Hukum Perkara PidanaPengadilan negeri Blora

Jenis Perkara/Klasifikasi

Putus Banding Kasasi PK Grasi Ket.

Pidana Biasa 186 7 8 - -Pidana Khusus 101 5 6 - -Pidana Ringan

/Lalu Lintas

16.252 - - - -

Perkara Perdata

Dalam Tahun 2014 Pengadilan Negeri Blora menerima perkara :

Perdata Gugatan- Sisa Tahun 2013 : 9 perkara- Masuk Tahun 2014 : 35 perkara. Jumlah : 44 perkara.- Putus : 31 perkara.- Sisa Tahun 2014 : 13 perkara.

Perdata Permohonan- Sisa Tahun 2013 : 7 perkara- Masuk Tahun 2014 : 178 perkara. Jumlah 185 perkara.- Putus : 180 perkara.- Sisa Tahun 2014 : 5 perkara.

Matrik Perkara PerdataPengadilan Negeri Blora

No. Bulan

Perkara Sumber Daya Manusia Ket.

Sisa Masuk PutusHakim PP JS

Jumlah

Kinerja

Jumlah

Kinerja

Jumlah

Kinerja

1 Januari 16 8 16 10 66% 12 14% 14 12%2 Pebruari 8 17 14 10 56% 12 11% 14 9%3 Maret 11 20 15 10 48% 12 13% 14 11%4 April 16 17 18 9 54% 12 13% 14 12%5 Mei 15 28 18 9 48% 12 30% 14 26%6 Juni 19 20 21 9 53% 12 82% 14 71%7 Juli 18 13 19 9 54% 12 64% 14 55%8 Agustus 12 17 15 9 55% 12 100% 14 86%9 September 14 19 20 9 54% 12 108% 14 92%10 Oktober 13 21 21 9 55% 12 100% 14 86%11 Nopember 13 20 17 9 46% 12 186% 14 171%12 Desember 16 19 17 9 80% 12 130% 14 120%

Total 18 219 211 9 9 18% 12 28% 14 24%

Matrik Upaya Hukum Perkara PerdataPengadilan negeri Blora

BulanPerkaraPutus

Banding Kasasi PK Ket.

Januari 16 1 - -Pebruari 14 1 - -Maret 15 1 - -April 18 - 1 -Mei 18 - - -Juni 21 1 - -Juli 19 1 1 -Agustus 15 - 2 -September 20 - 2 -Oktober 21 1 - -Nopember 17 - - -Desember 17 - - -

38

Matrik Upaya Hukum Perkara PerdataPengadilan negeri Blora

Jenis Perkara/Klasifikasi

Putus Banding Kasasi PK Ket.

Perdata Umum 211 6 6 - -

Perdata Khusus - - - - -

Jumlah 211 6 6 - -

39

BAB IV

PENGAWASAN INTERNAL

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia tertanggal 24 Agustus 2006 nomer : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dilingkungan Lembaga Peradilan, maka

Pengadilan Negeri Blora telah melaksanakan Pengawasan Internal yang mana

dalam pengawasan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blora terhadap

staf – staf telah ditunjuk para Hakim sebagai Hakim Pengawas Bidang untuk

membantu tugas Ketua Pengadilan Negeri Blora dan sebagai koordinator adalah

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blora dan pada setiap bulannya Pengadilan

Negeri Blora telah mengadakan rapat bulanan yang bertujuan untuk membahas

sejauh mana kinerja yang dilaksanakan oleh pimpinan dan staf Pengadilan

Negeri Blora, dan apa pula hambatannya demikian juga cara mengatasinya yang

dalam hal ini masing – masing Hakim Pengawas Bidang telah melaporkan

tentang bidang yang diawasinya.

Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Blora (Berdasarkan Surat

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Blora tertanggal 02 Januari 2014 Nomor :

W12-U15/04/Kp.07.01/I/2014.

1. DWI PURWANTI, SH. Pengawas Bidang Kepegawaian.

2. MONITA HONESTY BR.S, SH. Pengawas Bidang Pidana.

3. RICARD EDWIN BASOEKI, SH. Humas.

4. HENY FARIDHA, SH. Pengawas Bidang Keuangan.

5. AHMAD ZULPIKAR, SH. Pengawas Bidang Hukum.

6. AWAL DARMAWAN AHKMAD, SH., MH. Pengawas Bidang Umum dan K3.

7. YUNITA, SH. Pengawas Bidang Perdata.

.

40

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Pembinaan dan Pengelolaan sumber daya manusia teknis yudisial sudah

berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku namun perlu

ditingkatakan kemampuannya dengan diadakan diklat di tingkat wilayah

maupun tingkat pusat, demi menunjang kinerja secara professional untuk

kelancaran dalam menjalankan tugas.

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Pembinanaan dan Pengelolaan sumber daya manusia non teknis yudisial

sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku,

namun juga perlu ditingkatkan kemampuannya dengan mengikuti diklat

dan sosialisasi di tingkat wilayah maupun pusat, demi menunjang

kemampuan pegawai untuk menperlancar kinerja secara professional

dalam menjalankan tugas.

3. Promosi dan Mutasi

Untuk mendukung operasional organisasi pada saat ini Pengadilan Negeri

Blora, perlu penyegaran dengan cara Promosi dan Mutasi, memiliki

personil sebanmyak 58 orang, terdiri dari :

1. Hakim : 9 (sembilan) orang

2. Pejabat Struktural/ Funfsional : 7 ( tujuh ) orang

3. Panitera Pengganti : 12 (dua belas) orang

4. Jurusita/ Jurusita Pengganti : 13 (tiga belas) orang

5. Tenaga Staf : 6 (enam) orang

6. Tenaga honorarium : 7 (tujuh) orang

dari personil tersebut diatas maka masih kekurangan Karyawan/Karyawati,

maka untuk menunjang kinerja perlu adanya penambahan personil

khususnya IT.

4. Pengisian Jabatan Struktural

Untuk tahun 2014 Pengisian Jabatan Struktural pada Pengadilan Negeri

Blora, telah terpenuhi semua.

41

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. Sarana dan Prasarana Gedung :

a. Pengadaan

Pada DIPA Tahun 2014 Pengadilan Negeri Blora tidak mendapatkan

Sarana dan Prasarana dari Mahkamah Agung RI.

b. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan.

Pada Tahun 2014 Pengadilan Negeri Blora mendapat Operasional

Belanja Perawatan Gedung dan Bangunan Kantor sebesar Rp.

33.550.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah),

Perawatan Sarana Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 23.750.000,-

(dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan Perawatan

Rumah Negara/ Rumah Dinas 4 (empat ) unit sebesar Rp. 9.800.000,-

(sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), dana pemeliharaan tersebut

sudah terealisasi 100 %.

c. Penghapusan

- Pada tahun 2014 Pengadilan Negeri Blora tidak ada pengahapusan

asset barang milik Negara .

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung :

a. Pengadaan

Pada DIPA Tahun 2014 Pengadilan Negeri Blora tidak mendapatkan

Sarana dan Prasarana dari Mahkamah Agung RI.

b. Pemeliharaan Peralatan Mesin.

Pada Tahun 2014 Pengadilan Negeri Blora mendapat Operasional

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebasar Rp. 61.545.000,-

(enam puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dana

pemeliharaan tersebut dimanfaatkan pemeliharaan 21 unit Personal

Computer, 15 Unit AC, 6 unit Lap top, 21 unit Printer, 2 Unit Kendaraan

Roda 4, dan 5 Unit Kendaraan Roda 2. Untuk kelancaran operasional

kantor, dana tersebut terealisasi 100 %

c. Penghapusan

Barang inventaris kantor berdasarkan input data SIMAK-BMN ada

barang peralatan dan mesin yang dihentikan pengunaanya karena

rusak berat.

42

C. Pengelolaan Keuangan

Pada DIPA Tahun 2014 untuk Program Dukungan Manajemen dan Tugas

Teknis Lainnya Mahkamah Agung, setelah revisi sebasar Rp.

4.802.096.000,- (empat milyart delapan ratus dua juta sembilan puluh

enam ribu rupiah), dengan penjelasan sebagai beikut:

1. Belanja Pegawai

Pada DIPA Tahun 2014 Belanja Pegawai Pengdilan Negeri Blora :

- Pagu sebelum revisi Rp. 4.473.784.000,- (empat milyart empat ratus

tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

- Pagu setelah revisi 1 Rp. 4.434.906.000,- (empat milyart empat ratus

tiga puluh empat juta sembilan ratus enam ribu rupiah)

- Pagu setelah revisi 2 Rp. 4.254.906.000 (empat milyart dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam ribu rupiah)

- Realisasi Rp. 4.144.406.943,- (empat milyart seratus empat puluh

empat juta empat ratus enam ribu sembilan ratus empat

puluh tiga rupiah).

- Sisa Rp. 110.499.057,- (seratus sepuluh juta empat ratus

sembilan puluh sembilan ribu lima puluh tujuh rupiah).

REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI PADA PENGADILAN NEGERI BLORA

PROPINSI JAWA TENGAH.

No.SATKER

Pagu Sblm

Revisi

( Rp.)

Pagu Stlh

Revisi

( Rp.)

Realisasi

( Rp.)

Sisa

( Rp.)Ket.

1 PENGADILAN

NEGERI BLORA

4.473.784.000 4.254.906.000 4.144.406.943 110.499.057 Terealisasi

97.40%

2. Belanja Barang

Pada DIPA Tahun 2014 Belanja Barang Pengdilan Negeri Blora :

- Pagu ….… Rp. 547.190.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta seratus

sembilan puluh ribu rupiah).

- Realisasi Rp. 540.014.018,- (lima ratus empat puluh juta empat belas ribu

delapan belas rupiah).

- Sisa ……... Rp. 7.175.982,- (tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan

ratus delapan puluh dua rupiah).

43

REKAPITULASI BELANJA BARANG PENGADILAN NEGERI BLORA


No.SATKER

Pagu Sblm

Revisi

( Rp.)

Pagu Stlh

Revisi

( Rp.)

Realisasi

( Rp.)

Sisa

( Rp.)Ket.

1 PENGADILAN

NEGERI BLORA

547.190.000 547.190.000 540.014.018 7.175.982 Terealisasi

98.68 %

Sisa yang tdk

terserap

1.Langganan

daya dan Jasa

3. Belanja Modal

Pada DIPA Tahun 2014 Pengdilan Negeri Blora tidak mendapatkan Belanja

Modal dari Mahkamah Agung RI.

REKAPITULASI BELANJA MODAL PENGADILAN NEGERI BLORA


No.SATKER

Pagu Sblm

Revisi

( Rp.)

Pagu Stlh

Revisi

( Rp.)

Realisasi

( Rp.)

Sisa

( Rp.)Ket.

1 PENGADILAN

NEGERI BLORA

0 0 0 0 -

4. Belanja Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Pada DIPA Tahun 2014 Pengdilan Negeri Blora menadapat Belanja

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebesar :

- Pagu Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).

- Realisasi Rp. 40.999.170,- (empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh

sembilan ribu seratus tujuh puluh rupiah).

- Sisa ……Rp. 830,- (delapan ratus tiga puluh rupiah).

REKAPITULASI BELANJA PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM



No.SATKER

Pagu Sblm

Revisi

( Rp.)

Pagu Stlh

Revisi

( Rp.)

Realisasi

( Rp.)

Sisa

( Rp.)Ket.

1 PENGADILAN

NEGERI

BLORA

41.000.000 41.000.000 40.999.170 830 Terealisasi

100 %

44

D. Pengelolaan Administrasi.

Bahwa Pengadilan Negeri Blora telah melaksanakan Administrasi perkara dan

Administrasi Umum (administrasi kesekretariatan).

Pelaksanaan Administrasi Perkara adalah sebagai berikut :

a. Kepaniteraan Pidana.

Pada Sub Kepaniteraan Pidana mempunyai tugas yaitu : menerima perkara yang

diajukan oleh Penuntut Umum, Penyidik (perkara tindak pidana ringan, tindak

pidana lalu lintas), menerima perkara yang diajukan praperadilan, menerima

permohonan yang diajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali)

dan Grasi, dan masing-masing penerimaan perkara dan upaya hukum tersebut

telah dibuat disediakan register masing-masing dan telah dilaksanakan pola teknis

administrasi sesuai dengan pedomannya bahwa berkas perkara pidana terdiri dari

Bendel A dan B.

Bagi Permohonan perkara Banding Pidana :

1. Dokumen Elektronik untuk Permohonan Banding meliputi :

Bendel A terdiri dari :

a. Berkas Perkara Penyidik.

b. Pelimpahan berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum.

c. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.

d. Penetapan Hari Sidang.

e. Perintah / Penetapan Penahanan.

f. Surat Kuasa Khusus Penasehat Hukum (bila ada).

g. Berita Acara Sidang.

h. Surat Tuntutan.

I. Pembelaan, Replik, Duplik (bila ada).

j. Surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan.

k. Surat-surat lainnya.

Bendel B terdiri dari :

a. Surat Pengantar pengiriman berkas perkara.

b. Surat Keterangan status terdakwa (ditahan / diluar tahanan).

c. Surat Permohonan Banding.

d. Surat-surat pemberitahuan.

e. Memori / Kontra Memori (Banding).

f. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara.

g. Salinan Putusan PN.

h. Surat Kuasa Khusus, dalam tingkat upaya hukum (bila ada).

i. Surat-surat lainnya.

45

Bagi Permohonan Kasasi perkara Pidana :

2. Dokumen Elektronik untuk Permohonan Kasasi meliputi :

a. Relaas Pemberitahuan Putusan Banding ;

b. Tanda Terima Memori Kasasi ;

c. Memori Kasasi ;

d. Akta Permohonan Kasasi ;

e.Surat Dakwaan Jaksa ;

f. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan / atau

g. Putusan Pengadilan Tingkat Banding ;

3. Dokumen Elektronik untuk Permohonan Penijauan Kembali meliputi :

a. Akta Permohonan Peninjauan Kembali ;

b. Berita Acara Pendapat Hakim ;

c. Memori Peninjauan Kembali ;

d. Akta Permohonan Kasasi ;

e. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan / atau ;

f. Putusan Pengadilan Tingkat Banding, dan / atau ;

g. Putusan Tingkat Kasasi ;

b. Kepaniteraan Perdata.

Pada Sub Kepaniteraan Perdata mempunyai tugas yaitu :

Menerima berkas perkara Gugatan, Permohonan, Eksekusi, Somasi, menerima

permohonan yang diajukan Upaya Hukum (banding, kasasi,

peninjauan kembali), dan masing-masing penerimaan perkara dan permohonan

upaya hukum tersebut telah dibuat dan disediakan Register dan telah

dilaksanakan pula teknis administrasi sesuai dengan pedomannya.

Bagi Permohonan perkara Banding Perdata :

1. Dokumen Elektronik untuk Permohonan Banding meliputi :

Bendel A terdiri dari :

a. Surat Gugatan.

b. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim.

c. Penetapan Hari Sidang.

d. Relas Panggilan.

e. Berita Acara Sidang, Jawaban/replik/duplik pihak-pihak dimasukkan

dalam kesatuan berita acara.

f. Surat Kuasa kedua belah pihak (bila ada kuasanya)

g. Penetapan Sita consevatoir/revindicatoir.

h. Berita acara Sita Conservatoir/revindicatoir.

i. Lampiran surat-surat yang diajukan oleh kedua belah pihak (kalau

ada).

j. Surat-surat bukti Penggugat.

k. Surat-surat bukti Tergugat.

l. Tanggapan bukti-bukti tergugat/ penggugat.

m. Gambar situasi.

46

Bendel B terdiri dari :

a. Relas pemberitahuan putusan kepada para pihak.

b. Akta Permohonan Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali.

c. Relas pemberitahuan Permohonan Banding / Kasasi / Peninjauan

Kembali.

d. Surat Kuasa dari Pemohon/Termohon (bila ada).

e. Memori Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali.

f. Relas pemberitahuan memori banding / Kasasi / Peninjauan

Kembali.

g. Kontrol memori banding Kasasi / Peninjauan Kembali.

h. Relas kontra memori banding Kasasi / Peninjauan Kembali.

i. Relas pemberitahuan kontra memori banding Kasasi / Peninjauan

Kembali.

j. Salinan putusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi / Kasasi.

c. Kepaniteraan Hukum

Sub. Bagian Kepaniteraan Hukum mempunyai tugas pokok yaitu :

1. Menumpulkan, mngolah dan mengkaji data, menyajikan statistic

perkara, menyusun laporan perkara, menusun arsip berkas perkara

yang mempunyai kekuatan tetap/inkrah dan melaksanakan tugas lain

yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Mengolah dan mengkaji hasil evaluasi laporan periodic dari Perkara

yang masuk, untuk dilaporkan ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah

Agung RI.

Dalam hal mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan

statistic perkara dan menyusun laporan perkara, yang harus

dilaksanakan adalah :

1. Membuat Laporan Bulanan.

- Formulir L II-AI : Laporan Keadaan Perkara Perdata.

- Formulir L II-A3: Laporan Keadaan Keuangan Perkara Perdata.

- Formulir L II-BI: Laporan Keadaan Perkara Pidana.

- Membuat Laporan Bulanan secara onlaine dengan aplikasi CTS.

2. Selain itu juga membuat laporan Semesteran dikirim ke Pengadilan

Tinggi dan Mahkamah Agung RI.

3. Membuat Laporan tahunan

- Laporan Situasi wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blora.

- Laporan Data Statistik Perkara.

2. Administrasi Umum

Penyelenggara Admnistrasi Kesekretariatan adalah pengelola administrasi

sebagai berikut :

a. Sub. Bagian Keuangan.

Sub bagian Keuangan mempunyai tugas pokok yaitu :

1. Menyusun RKAKL tahun berikutnya setiap tahun.

2. Mengelola APBN yang dituangkan dalam DIPA per Tahun Anggran.

47

3. Membuat Laporan Keuangan setiap bulan, triwulan, semester dan

Tahunan berupa Sistim akuntasi instansi (SAI).

4. Melaksanakan Rekonsiliasi pada KPPN, Koordinator Wilayah, DJKN dan

KPKNL Semarang.

b. Sub. Bagian Personalia.

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, pada saat ini

Pengadilan Negeri Blora memliliki personil sebanyak 54 orang, terdiri dari :

1. Hakim : 7 orang.

2. Pejabat Struktural : 9 orang.

3. Panitera Pengganti : 12 orang.

4. Jurusita/ Jurusita Pengganti : 14 orang.

5. Tenaga Staf : 5 orang.

6. Tenaga Honorer : 7 orang.

Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Blora berdasarkan Golongan.

Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Blora berdasarkan jenjang pendidikan.

c. Sub Bagian Umum.

Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok antara lain :

1. Mengagendakan surat masuk maupun keluar.

2. Memberi nomor surat yang akan dikirim keluar.

3. Pengelolaan/ penertiban tata persuratan dan kearsipan sesuai

dengan BINDALMIN.

4. Mengadakan pemeliharaan gedung kantor dan peralatannya.

5. Melaksanakan pengadaan ATK, barang cetaan, inventaris kantor

dan rumah tangga.

6. Membuat laporan mutasi barang inventaris kantor.

7. Membuat laporan semesteran maupun tahunan SIMAK-BMN.

48

GOLONGAN JUMLAH KET.

I - orangII 4 orangIII 41 orangIV 2 orang

Jenjang Pendidikan Jumlah Keterangan

SD 1 -SMP 1 -SMA/SMK 25 -D3 - -S1 18 -S2 2 -

8. Membuat daftar isi ruangan (DIR)

9. Membuat Kartu Inventaris Barang (KIB).

10.Membuat Laporan Kondisi Barang (LKB).

11.Membuat Laporan Barang Lainnya (DBL).

Barang-barang inventaris yang berada disetiap ruangan telah tercatat

sesuai dalam Daftar Barang Ruangan (DBR), barang-barang iventaris lainnya

seperti bangunan, tanah, alat angkutan bermotor telah dicatat dalam kartu

identitas barang (KIB) sesuai dengan kode system adminstrasi Negara.

Nomor pendaftaran rumah, buku mutasi barang triwulan untuk mencatat

penambahan dan atau pengurangan barang inventaris. Pada akhir tahun

anggaran Pengadilan Negeri Blora telah menghitung dan melaporkan seluruh

barang yang ada.

Aset Pengadilan Negeri Blora Tahun 2014 tidak ada kenaikan

dikarenakan tidak adanya pembelian sarana dan prasarana.

Barang inventaris kantor yang ter input pada SIMAK-BMN terlampir.

49

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan :

a. Perkara – perkara perdata, pidana, yang diterima oleh Pengadilan Negeri

Blora telah diperiksa, diputus dan telah diselesaikan.

b. Semakin meningkatnya kinerja pegawai Pengadilan Negeri Blora.

c. Bidang Administrasi Pengadilan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

d. Pelaksana tugas yang berdasarkan pedoman dan kebijaksanaan maupun

program kerja yang telah ditetapkan sudah dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

e. Meskipun tugas administrasi umum sudah berjalan dengan baik dan tertib

namun secara rutin pembinaan tetap dilaksanakan untuk dapat meningkatkan

prestasi kerja.

f. Dengan tersedianya anggaran Pengadilan Negeri Blora dalam pelaksanaan

anggaran mengoptimalkan sebagai upaya peningkatan pruduktifitas kerja.

g. Hambatan dan kekurangan yang dijumpai telah diselesaikan secara bertahap.

B . Rekomendasi

a. Pembinaan teknis yudisial, administrasi peradilan dan administrasi umum

perlu terus ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitas dalam rangka

mewujudkan sumber daya manusia yang handal.

b. Pembinaan dan pelatihan maupun pendidikan untuk menghadapi tantangan

masa depan demi kelancaran tugas tugas di Pengadilan Negeri Blora perlu

terus ditingkatkan.

c. Bahwa untuk meningkatkan kinerja maka perlu penambahan daya listrik

karena sering padam dan untuk kelancaran minutering perkara perlu

penambahan computer dan Laptop.

d. Peningkatan jumlah anggaran perlu panambahan terutama Pengadaan

Komputer dan Laptop, Renovasi Rumah Dinas Ketua dan Wakil Ketua,

rencana diusulkan Tahun 2016.

Demikian Laporan Tahunan 2014 ini sebagai wujud akuntabilitas dan

transparasi penyelenggaraan peradilan, semoga dapat diterima dan bermanfaat

sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan kinerja terhadap segala keterbatasan

kemampuan dan kekurangannya.

i kata pengantar - pn-blora.go.id · seluruh pegawai pada pengadilan negeri blora agar tercapainya...

Documents