HUKUM PERTAMBANGAN DI INDONESIA

1

TERSEBAR TIDAK MERATA

TAK TERBAHARUKAN (UNRENEWABLE)

SANGAT MENYENTUH LINGKUNGAN

DIKELOLA SEBIJAK-BIJAKNYA

KESATUAN SISTEM

GEOLOGIS

EKOSISTEM

PENGELOLAAN2

KONSEP HUKUM PERTAMBANGAN

Undang –Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Pertambangan;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

3

Ketentuan Pertambangan Umum Terdahulu:

• Semula Perjanjian Pertambangan Umum di Indonesia dalam prakteknya selama lebih dari 30 (tigapuluh) tahun adalah berbentuk Perjanjian Kontrak Karya (Contract Of Work) yang berlaku untuk jangka waktu tertentu.

• Dalam Perjanjian Kontrak Karya ini, pihak yang mendatangani adalah Menteri Pertambangan Umum selaku wakil dari Pemerintah yang mendapatkan wewenang Kuasa Pertambangan dari Rakyat Indonesia berdasarkan ketentuan Peraturan Pertambangan Umum yang berlaku, disatu pihak dengan Pihak Kontraktor Pertambangan Umum.

• Dalam Kontrak Karya ini didalam sudah diatur adanya beberapa tahapan Kegiatan mulai dari Penyelidikan Umum, Pertambangan Explorasi, Exploitasi, Pengolahan dan Pemurnian, Produksi, Pengangkutan dan Penjualan.

• Hal diatas adalah sesuai dengan Prinsip Pemberian Kuasa Pertambangan Bahan Galian Starategis dan Bahan Galian Vital atas Tahapan Usaha Pertambangan yang meliputi usaha pertambangan diatas. Ketentuan dasarnya yang dahulu adalah Undang-undang No.11 Tahun 1967 – Peraturtan Pemerintah No.32-1969 serta Peraturan Pelaksanaannya yang dikeluarkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi dari waktu ke waktu.

4

• Pada saat itu, Pemerintah Daerah Tingkat I memberikan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) – Sebagai Kuasa pertambangan bahan galian bukan strategis dan bukan vital (bahan galian C) – atas 5 usaha Pertambangan Umum yang dilaksanakan secara bertahap berupa: SIPD Explorasi, SIPD Exploitasi, SIPD Pengolahan dan Pemurnian, SIPD Pengangkutan, SIPD Penjualan.

• Konsep dari kepemilikan dari kekayaan alam bangsa Indonesia yang berasal dari Bahan Galian Tambang adalah “milik seluruh Rakyat Indonesia” sesuai dengan Pasal 33 (3) UUD’45 .

• Ini berbeda dengan konsep yang dianut dinegara lain yang menganut bahwa pemilik dari tambang yang ditemukan dalam wilayah area tanah dari seseorang adalah dimiliki oleh orang tersebut.

• Hal ini juga berlaku pada jaman Penjajahan oleh Pemerintah Belanda dimana pada saat itu, dikenal adanya konsep hak konsesi, dimana Perusahaan Swasta berhak untuk memiliki kandungan Kekayaan Bahan Galian Tambang.

5

• Yang menarik di Indonesia adalah bahwa terdapat pemisahan pengaturan antara kekayaan alam yang berada “dibawah tanah” atau “dikandungan bumi” yang berbentuk bahan tambang galian dengan ketentuan yang mengatur mengenai tanaman yang berada dipermukaan bumi/tanah di wilayah hukum Republik Indonesia.

• Bahan galian tambangpun dibedakan antara bahan tambang yang berasal dari karbon atau kandungan minyak dan gas dengan bahan tambang umum yang berbentuk keras.

• Ada juga kekayaan alam yang berasal dari uap panas bumi atau geothermal yang dapat dijadikan sarana untuk memutar turbin tenaga listrik dimana pengaturannya adalah tersendiri.

• Namun pengaturan antara Bahan Galian Yang Keras (misalnya nikel, timah, tembaga dll) dengan Bahan Tambang Minyak/Gas/Karbon dan Goethermal/Uap air diatur dalam Perangkat Rezim Peraturan yang berbeda.

• Hal yang seringkali dialami dalam praktek kegiatan pertambangan umum adalah adanya tumpang tindih antara kegiatan pertambangan umum dengan kegiatan terkait dengan aktivitas perkebunan, pertanian maupun hutan lindung.

6

• Hal ini disebabkan terjadi kurangnya koordinasi antar instansi departemen yang berwenang atas pengaturan kegiatan yang berbeda tersebut, baik ditingkat Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah, hal ini jelas seringkali menimbulkan kerancuan dilapangan atas pelaksanaan kegiatan pertambangan umum maupun kegiatan yang tumpang tindih tersebut.

• Harusnya dalam Peta Blok atau Lahan yang dilampirkan pada Perjanjian Kontrak Karya, sudah disebutkan, mengenai adanya daerah hutan lindung misalnya yang sudah dikeluarkan dari Wilayah Area Kuasa Pertambangan tersebut.

• Dalam Pertambangan Umum, selain Perjanjian Kontrak Karya terdapat juga Perjanjian Kerjasama Batubara, terkait dengan kegiatan Penambangan Batu Bara dimana Direktorat yang membidangi juga berbeda dengan kegiatan Pertambangan Umum, dimana untuk Bahan Galian Pertambangan Umum adalah dibawah Dirjen. Pertambangan Umum sedangan Batu Bara adalah berada dibawah wewenang Direktorat Jenderal Batu Bara.

7

USAHA PERTAMBANGAN YG BAIK & BENAR

1) Ciri Good Mining Practice

• Mentaati hukum/perizinan• Mempunyai perencanaan teknis pertambangan komprehensif dan

mengikuti standar• Menerapkan teknologi pertambangan yang sesuai dan benar serta

mengikuti standar teknis berlandaskan efektivitas dan efisiensi• Melaksanakan konservasi bahan galian• Mengendalikan dan memelihara fungsi lingkungan• Menjamin keselamatan dan partisipasi masyarakat• Mengakomodir kemampuan/dan partisipasi masyarakat• Menghasilkan nilai tambah optimal• Meningkatnya kemampuan/kesejahteraan masyarakat sekitar• Menciptakan pembangunan yang berkelanjutan

8

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN YANG

BAIK DAN BENAR

PEDULI K3PEDULI LINGKUNGAN

PUNYA NILAI TAMBAHPengembangan Wilayah/

Masyarakat

PENERAPAN PRINSIPKONSERVASI

OPTIMALISASI PEMANFAATAN logam dan mineral

BAGI MASYARAKAT

PERATURAN

PERUNDANGAN

STANDARDISASI

Penetapan cadangan Kajian kelayakan Konstruksi Penambangan, pengolahan, pengangkutan Penutupan tambang Pasca tambang/pembangunan berkelanjutan

Penerapan Teknik Pertambangan yang Tepat

ROI KEMANDIRIANMASYARAKAT

NILAI TAMBAH DENGAN PENGGERAK EKONOMI

+

-

9

2) Pengelolaan

Perizinan (tahapan perizinan, jenis perizinan) Teknik Pertambangan (penetapan cadangan, studi kelayakan, konstruksi,

penambangan, pengolahan/pemurnian, pengangkutan) Perlindungan Lingkungan Pertambangan (dokumen AMDAL:

ANDAL/UKL/UPL ) K3 (pengawasan administrasi struktural dan operasional fungsional,

pembinaan zero accident dan pemberian Safety Award) Konservasi (optimalisasi produksi, pengolahan, kadar marjinal, mineral

ikutan) Nilai Tambah (pengembangan teknologi, peningkatan hubungan kerja,

pemakaian produk dalam negeri) Penutupan dan Pasca Tambang (legalitas dokumen, penanggung jawab

lapangan, kriteria keberhasilan, penjamin penutupan tambang dan pengawasan)

Standardisasi Pertambangan (sistem SNI, standardisasi pertambangan, akreditasi/sertifikasi)

10

3) Implementasi Good Mining Practice

Acuan (standar, pedoman, kriteria dan norma)

Sumber Daya Manusia (kualitas dan integritas, sinergi, kemitraan dan koordinasi)

Peralatan dan Teknologi (tepat guna dan cost effective)

Law Enforcement (konsistensi, kontrol eksternal dan internal)

11

PEMBERSIHAN LAHAN

PEMBONGKARAN DG PELEDAKAN

PEMBONGKARAN DG PENGGARUAN

DOZING

PEMUATAN KE

DUMPTRUCK

PENGUMPULAN TANAH PENUTUP

UNTUK REKLAMASI

BEKAS LAHAN TAMBANG YANG

TLH DIREKLAMASI

PENGANGKUTAN HASIL TAMBANG

PENYIRAMAN JALAN

TAMBANG UNTUK

MENGURANGI DEBU

PENUMPAHAN KE DLM ALAT

PEREMUKBAHAN

TAMBANG YANG TLH MENGALAMI

PENGECILAN UKURAN

12

DILEMA PERTAMBANGAN BERSKALA KECIL

13

OU

TLIN

EG

AR

IS B

ES

AR

HUKUM PERTAMBANGAN DI INDONESIA

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Sumber-Sumber Hukum Pertambangan

Hierarki

1

3

4

14

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

2

15

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DASAR

1. TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; sebagai perubahan atas UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

16

1. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan UUD’45;

2. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan;

LATAR BELAKANG

17

KETENTUAN UMUM

1. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

2. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden.

18

4. Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

5. PP adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya.

6. Perpres adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

7. Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Gubernur/Bupati/Walikota.

19

HIE

RA

RK

I1. Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah;

5. Peraturan Presiden;

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.Kedudukan tertinggi dimulai dari angka terkecil

20

SUMBER-SUMBER HUKUM PERTAMBANGAN

1. "Indische Mijnwet“ (IMW)Diundang Tahun 1899 dengan Staatblaad 1899, Nomor 214. IMW hanya mengatur penggolongan bahan galian dan pengusahaan pertambangan.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)Erat kaitannya dengan pemanfaatan hak atas tanah untuk kepentingan pembangunan di bidang pertambangan.

21

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, memuat:a. Ketentuan Umum

b. Penggolongan dan pelaksanaan penguasaan bahan galian:i. Golongan bahan galian strategisii. Golongan bahan galian vitaliii. Golongan bahan yang tidak termasuk dalam

Golongan A dan Bc. Bentuk dan organisasi perusahaan pertambangan d. Usaha pertambangane. Kuasa Pertambangan (KP)f. Cara dan syarat memperoleh KPg. Berakhirnya KPh. Hubungan KP dengan hak-hak tanahi. Pungutan-pungutan negaraj. Pengawasan pertambangank. Ketentuan-ketentuan pidanal. Ketentuan peralihan dan penutup

22

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, memuat:

a. Ketentuan Umumb. Asas dan Tujuan:c. Penguasaan mineral dan batubarad. Kewenangan pengelolaan mineral dan batubarae. Wilayah pertambanganf. Usaha Pertambangan (UP)g. Izin usaha pertambanganh. Persyaratan perizinan usaha pertambangani. IPR, IUPK, Persyaratan IUPK j. Data Pertambangank. Hak dan Kewajibanl. Penghentian sementara dan berakhirnya kegiatan UP dan IUPK

23

m. Izin usaha jasa pertambangan n. Pendapatan negara dan daeraho. Penggunaan hak atas tanah

p. Penggunaan tanah untuk usaha pertambangan q. Pembinaan, pengawasan dan perlindungan

masyarakat r. Litbang serta diklat s. Penyidikan t. Sanksi administratif u. Ketentuan Pidana v. Ketentuan Lain-lain w. Ketentuan Peralihan x. Ketentuan Penutup y. Penjelasan

24

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

ASAS

Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan:1. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan;2. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa;3. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;4. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

25

PENGUASAAN MINERAL DAN BATUBARAFILOSOFI:

1. Minerba sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.

2. Penguasaan minerba oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

3. Pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri.

4. Kebijakan dapat dilakukan dengan pengendalian produksi dan ekspor.

5. Dalam melaksanakan pengendalian, Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi tiap-tiap komoditas pertahun setiap provinsi.

26

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

TUJUAN1. Menjamin efektivitas pelaksanaan & pengendalian kegiatan usaha

pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, & berdaya saing;

2. Menjamin manfaat pertambangan minerba secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;

3. Menjamin tersedianya minerba sbg bahan baku dan/atau sbg sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;

4. Mendukung & menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;

5. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar besar kesejahteraan rakyat; dan

6. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan minerba.

Ketentuan Pertambangan umum yang baru:

• Kini dengan adanya Ketentuan Pertambangan Mineral dan Batu Bara No. 4 Tahun 2009 yang baru, diperkenalkan Izin Usaha Pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan tidak dipergunakan lagi Perjanjian Kontrak Karya bagi Investor Pertambangan Umum yang mengajukan izin usaha pertambangan umum.

• Konsep dasar pemberian hak untuk melakukan kegiatan Pertambangan Umum yang 30 tahun yang lalu adalah melalui Perjanjian, dengan adanya Undang-undang yang baru ini, akan dirubah berbentuk Pemberian Izin Usaha Pertambangan.

• Selain Izin Usaha Pertambangan (IUP) diatas, terdapat juga IPR atau Izin Pertambangan Rakyat untuk melakukan aktivitas pertambangan di WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) dan ada IUPK atau Izin Usaha Pertambangan Khusus untuk melaksanakan aktivitas kegiatan pertambangan di WIUPK (Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus)

27

• Pengelompokan dari Bahan Galiannya pun terjadi perbedaan pengelompokan dimana ada Pertambangan Mineral yang terdiri dari Radioaktif, Logam, Non Logam dan Batuan dan ada Pengelompokan Batu Bara.

• Kita melihat bahwa Pemberian Izin dari Kuasa Pertambangan adalah dikaitkan dengan Kuasa Pertambangannya yang dibedakan berdasarkan jenis bahan mineral serta dikaitkan dengan luasnya Lahan maupun kapasitas kemampuan finansial dari Pihak Kontraktor (Badan Usaha dan/atau BUMN/BUMD), koperasi maupun perorangan yang akan melakukan kegiatan Pertambangannya.

• Konsep dalam Pertambangan Umum dengan perminyakan adalah berbeda, dimana segala ongkos yang dikeluarkan oleh Kontraktor Pertambangan sama sekali tidak diganti oleh Pemerintah, yang berbeda didalam Pertambangan Minyak dan Gas.

28

• Kepentingan Kontraktor Pertambangan Umum adalah “Profit oriented”, namun juga dibebani tanggung jawab Community Development (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan Umum), berdasarkan ketentuan Kontrak Karya, sedangkan Pemerintah, dilain pihak berkepentingan adanya kepastian “Revenue/Pemasukan” dari Bagian Pemerintah (Government Take) atas Hasil dari Produk Pertambangan baik dari Pajak maupun Royalty, Landrent (Iuran Tetap)/Iuran Produksi, maupun Pajak dari Perusahaan Jasa Pertambangan Umum terkait, guna memenuhi pemasukan untuk Anggaran Pendapatan Negara di Pusat maupun Pemasukan Asli Pemerintah Daerah sebagai tanggung-jawab publik dan melaksanakan amanah untuk mensejahterakan Rakyat, sesuai dengan pasal 33 ayat 3 UUD’45.

• Untuk hal ini, maka terlihat adanya kemajuan dimana 10 % dari Keuntungan Hasil Produk Penambangan adalah menjadi Bagian Pemerintah dimana ada percentage Pembagian yang jelas antara Pemerintah Daerah dan Pusat.

29

Dengan diberlakukannya UU No. 4 Tahun 2009 serta disusunnya PP sebagai aturan pelaksanaannya diharapkan dapat menumbuhkembangkan kondusivitas iklim investasi di Indonesia.

Dengan demikian pemanfaatan bahan galian sebagai sumber devisa dapat dilakukan dengan optimal.

30

31

TERIMA KASIH