hukum pemerintahan daerah

S I L A B I

A. IDENTITAS MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH : HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH STATUS MATA KULIAH : WAJIB LOKAL KODE MATA KULIAH : HKN4102 JUMLAH SKS : 2 (DUA) PRASYARAT : HTN, HAN SEMESTER SAJIAN : SETIAP SEMESTER

B. DESKRIPSI MATA KULIAH Hukum Pemerintahan Daerah merupakan mata kuliah yang memandang pemerintahan daerah dari aspek hukum tata negara, asas, teori, serta konsep-konsep tata pemerintahan daerah atau struktur ketatapemerintahan daerah.

C. KOMPETENSI MATA KULIAH Mahasiswa mampu memahami asas, teori dan hukum pemerintahan daerah untuk menganalisis problematika penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

D. LEVEL KOMPETENSI 1. LEVEL KOMPETENSI I: PENDAHULUAN DAN KONTRAK BELAJAR

a. Urgensi dan Pengertian Hukum Pemerintahan Daerah;

b. Penjelasan Silabi dan SAP; c. Kontrak Belajar.

2. LEVEL KOMPETENSI II: PILIHAN BENTUK NEGARA

a. Cita Negara Persatuan; b. Bentuk Negara Kesatuan; c. Negara Kesatuan dengan Asas Desentralisasi,

Asas Dekonsentrasi dan Asas Pembantuan.

3. LEVEL KOMPETENSI III: PRINSIP-PRINSIP PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PASAL 18 UUD 1945 (SEBELUM AMANDEMEN)

a. Prinsip pembagian daerah; b. Prinsip penyelenggaraan pemerintahan

berdasarkan asas musyawarah; c. Prinsip penghargaan terhadap hak asal usul

bersifat istimewa; d. Pemerintahan otonomi dan administrasi belaka.

4.LEVEL KOMPETENSI IV: PRINSIP-PRINSIP PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PASAL 18 UUD 1945 (SESUDAH AMANDEMEN)

a. Prinsip pembagian daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota);

b. Lembaga-lembaga Daerah; c. Otonomi seluas-luasnya (Teori Residu); d. Hubungan antara pusat dan daerah:

- Hubungan keuangan - pelayanan umum - pemanfaatan sumber daya alam - hubungan wewenang

e. penghargaan terhadap satuan pemerintah khusus/istimewa;

f. penghargaan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat;

5. LEVEL KOMPETENSI V: SUMBER HUKUM DAN PERUBAHAN POLITIK HUKUM PENGATURAN PEMERINTAHAN DAERAH

a. Desentralisatie Wet 1903 b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 e. PENPRES Nomor 6 Tahun 1959 f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 h. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 i. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

6. LEVEL KOMPETENSI VI: IMPLIKASI OTONOMI DAERAH a. Implikasi otonomi daerah di bidang politik;

- Partai Politik dan Pilkada Langsung - Hubungan DPRD dan Kepala Daerah - Perangkat Daerah (Distribusi Kewenangan

Kepala Daerah) - Pemekaran Daerah

b. Implikasi otonomi daerah di bidang sosial budaya; - Kerjasama antar daerah - Penyelesaian Perselisihan sengketa batas dan

kerjasama antar daerah c. Implikasi otonomi daerah di bidang hukum;

- Hubungan Antar Lembaga di Daerah

- Peraturan Daerah dan Produk Hukum Otonomi Khusus

- Peraturan Kepala Daerah

7. LEVEL KOMPETENSI VII: HUBUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAHAN DESA

a. Perbedaan Otonomi Daerah dan Otonomi Asli Desa

b. Hubungan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintahan Desa dalam hal: - Kewenangan - Keuangan - Pertanggungjawaban - Pengawasan

BAHAN PUSTAKA Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik 1945 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat

dan Daerah Abdul Aziz dan David D. Arnold, Desentralisasi Pemerintahan Pengalaman

Negara-negara Asia, Pondok Edukasi, Yogyakarta, 2003 Abdul Halim dan Ibnu Mujib (editor), Problem Desentralisasi dan Perimbangan

Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah (Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah), Sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 2009

Bachrul Elmi, Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia, UI-Press, Jakarta, 2002

Dadang Solihin, Kamus Istilah Otonomi Daerah, ISMEE, Jakarta, 2002 Fadel Muhammad, Reinventing Local Government-Pengalaman dari Daerah,

Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta, 2008 Hari Sabarno, Untaian Pemikiran Otonomi Daerah-Memandu Otonomi Daerah

Menjaga Kesatuan Bangsa, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, RajaGrafindo Persada,

Jakarta, 2005 Henry Maddick, Desentralisasi dalam Praktek, Pustaka Kendi, Yogyakarta,

2003 Indra J Piliang, Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi, Yayasan Harkat

Bangsa, Jakarta, 2003 Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia,

Fisipol UGM, Raja Grafindo, Jakarta, 2002 Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Rineka Cipta,

Yogyakarta, 1993 Nimatul Huda, Otonomi Daerah (Filosofi, Sejarah Perkembangan dan

Problematika, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009

R. Herlambang Perdana, Penindasan atas nama Otonomi, Pustaka Pelajar-LBH Surabaya, Yogyakarta, 2001

Sadu Wasistiono, Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Fokus Media, 2003

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008

Soetomo, Pengantar Hukum Tata Pemerintahan, Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya, Malang, 1981

Susi Dwi Harijanti (Editor Utama) Dkk, Negara Hukum yang Berkeadilan (Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, M.CL), Rosda Karya-PSKN-HTN FH Unpad, Bandung, 2011

Syakrani dan Syahriani, Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009

Taliziduhu Ndraha, Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa, Bumi Aksara, Jakarta, 1981

Tim Penyusun, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002), Buku II Sendi-sendi/Fundamen Negara, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008

Tumpal P. Saragi, Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa Alternatif Pemberdayaan Desa, Yayasan Adikarya IKAPI-Ford Foundation,IRE Press, Yogyakarta, CV. Cipiruy, Jakarta, 2004

Wahyudi Kumorotomo, Desentralisasi Fiskal-Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008

S A P (SATUAN ACARA PERKULIAHAN)

A. IDENTITAS MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH : HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH STATUS MATA KULIAH: WAJIB LOKAL KODE MATA KULIAH : HKN4102 JUMLAH SKS : 2 (DUA) PRASYARAT : HTN, HAN SEMESTER SAJIAN : SETIAP SEMESTER

B. DESKRIPSI MATA KULIAH

Hukum Pemerintahan Daerah merupakan mata kuliah yang memandang pemerintahan daerah dari aspek hukum tata negara, asas, teori, serta konsep-konsep tata pemerintahan daerah atau struktur ketatapemerintahan daerah.

C. KOMPETENSI MATA KULIAH

Mahasiswa mampu memahami asas, teori dan hukum pemerintahan daerah untuk menganalisis problematika penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

D. LEVEL KOMPETENSI

1.LEVEL KOMPETENSI I: PENDAHULUAN DAN KONTRAK BELAJAR

a.Urgensi dan Pengertian Hukum Pemerintahan Daerah;

b.Penjelasan Silabi dan SAP; c.Kontrak Belajar.

2.LEVEL KOMPETENSI II: PILIHAN BENTUK NEGARA

a.Cita Negara Persatuan; b.Bentuk Negara Kesatuan;

c.Negara Kesatuan dengan Asas Desentralisasi, Asas Dekonsentrasi dan Asas Pembantuan.

3. LEVEL KOMPETENSI III: PRINSIP-PRINSIP PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PASAL 18 UUD 1945 (SEBELUM AMANDEMEN)

a. Prinsip pembagian daerah; b. Prinsip penyelenggaraan pemerintahan

berdasarkan asas musyawarah; c. Prinsip penghargaan terhadap hak asal usul

bersifat istimewa; d. Pemerintahan otonomi dan administrasi belaka.

c.

4.LEVEL KOMPETENSI IV: PRINSIP-PRINSIP PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PASAL 18 UUD 1945 (SESUDAH AMANDEMEN)

a.Prinsip pembagian daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota); b.Lembaga-lembaga Daerah; c.Otonomi seluas-luasnya (Teori Residu); d.Hubungan antara pusat dan daerah:

- Hubungan keuangan - Pelayanan umum - Pemanfaatan sumber daya alam - Hubungan wewenang

e.Penghargaan terhadap satuan pemerintah khusus/istimewa; f.Penghargaan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat;

5. LEVEL KOMPETENSI V: SUMBER HUKUM DAN PERUBAHAN POLITIK HUKUM PENGATURAN PEMERINTAHAN DAERAH

a. Desentralisatie Wet 1903 b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 e. PENPRES Nomor 6 Tahun 1959 f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 h. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 i. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

6. LEVEL KOMPETENSI VI: IMPLIKASI OTONOMI DAERAH a.Implikasi otonomi daerah di bidang politik;

- Partai Politik dan Pilkada Langsung - Hubungan DPRD dan Kepala Daerah - Perangkat Daerah (Distribusi Kewenangan Kepala Daerah) - Pemekaran Daerah

b.Implikasi otonomi daerah di bidang sosial budaya; - Kerjasama antar daerah - Penyelesaian Perselisihan sengketa batas dan kerjasama antar daerah

c.Implikasi otonomi daerah di bidang hukum; - Hubungan Antar Lembaga di Daerah

- Peraturan Daerah dan Produk Hukum Otonomi Khusus - Peraturan Kepala Daerah

7. LEVEL KOMPETENSI VII: HUBUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAHAN DESA

a.Perbedaan Otonomi Daerah dan Otonomi Asli Desa b.Hubungan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintahan Desa dalam hal:

- Kewenangan - Keuangan - Pertanggungjawaban - Pengawasan

E. 1. Mata Kuliah:

Hukum Pemerintahan Daerah

LEVEL KOMPETENSI I PENDAHULUAN DAN KONTRAK BELAJAR

Waktu: Minggu I / Pertemuan

ke-1

SUB-SUB KOMPETENSI: a. Urgensi dan Pengertian Hukum Pemerintahan Daerah; b. Penjelasan Silabi dan SAP; c. Kontrak Belajar.

TUJUAN PEMBELAJARAN: a. Pengenalan tujuan, maksud dan metode perkuliahan b. Ruang lingkup perkuliahan

INDIKATOR HASIL BELAJAR: a. Mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya Hukum Pemerintahan

Daerah; b. Mahasiswa dapat menyesuaikan diri dengan pola pembelajaran Hukum

Pemerintahan Daerah.

METODE PEMBELAJARAN: a. Ceramah; b. Diskusi; c. Penugasan pengumpulan bahan/materi sebagai referensi kuliah Hukum

Pemerintahan Daerah.

EVALUASI: Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1)

BAHAN PUSTAKA: Undang-undang Dasar Negara Republik 1945 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

Pusat dan Daerah Abdul Halim dan Ibnu Mujib (editor), Problem Desentralisasi dan

Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah (Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah), Sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 2009


Dadang Solihin, Kamus Istilah Otonomi Daerah, ISMEE, Jakarta, 2002 Fadel Muhammad, Reinventing Local Government-Pengalaman dari Daerah,

Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta, 2008 Hari Sabarno, Untaian Pemikiran Otonomi Daerah-Memandu Otonomi

Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, RajaGrafindo

Persada, Jakarta, 2005 Indra J Piliang, Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi, Yayasan Harkat

Bangsa, Jakarta, 2003 Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia,

Fisipol UGM, Raja Grafindo, Jakarta, 2002 Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Rineka Cipta,

Yogyakarta, 1993 R. Herlambang Perdana, Penindasan atas nama Otonomi, Pustaka Pelajar-

LBH Surabaya, Yogyakarta, 2001 Sadu Wasistiono, Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

Fokus Media, 2003 Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Naskah

Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008





E. 2. Mata Kuliah: Hukum Pemerintahan Daerah

LEVEL KOMPETENSI II PILIHAN BENTUK NEGARA

Waktu: Minggu II,III/ Pertemuan

ke-2,3

SUB-SUB KOMPETENSI: a.Cita Negara Persatuan; b.Bentuk Negara Kesatuan; c.Negara Kesatuan dengan Asas Desentralisasi, Asas Dekonsentrasi dan Asas Pembantuan.

TUJUAN PEMBELAJARAN: a. Mahasiswa memahami cita negara persatuan dan bentuk negara

kesatuan; b. Mahasiswa memahami kerangka negara kesatuan yang menggunakan

asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas pembantuan.

INDIKATOR HASIL BELAJAR: a. Mahasiswa dapat menjelaskan cita negara persatuan dan bentuk

negara kesatuan; b. Mahasiswa dapat menjelaskan kerangka negara kesatuan yang

menggunakan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas pembantuan.

METODE PEMBELAJARAN: a. Ceramah; b. Diskusi.

EVALUASI: Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1).





Dadang Solihin, Kamus Istilah Otonomi Daerah, ISMEE, Jakarta, 2002 Fadel Muhammad, Reinventing Local Government-Pengalaman dari

Daerah, Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta, 2008

Hari Sabarno, Untaian Pemikiran Otonomi Daerah-Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005

Indra J Piliang, Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi, Yayasan Harkat Bangsa, Jakarta, 2003

Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Fisipol UGM, Raja Grafindo, Jakarta, 2002

Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1993








E. 3. Mata Kuliah: Hukum pemerintahan daerah

LEVEL KOMPETENSI III PRINSIP-PRINSIP PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PASAL 18 UUD 1945 (SEBELUM AMANDEMEN)

Waktu: Minggu IV,V/

Pertemuan ke-4,5

SUB-SUB KOMPETENSI : a.Prinsip pembagian daerah; b.Prinsip penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas musyawarah; c. Prinsip penghargaan terhadap hak asal usul bersifat istimewa; d.Pemerintahan otonomi dan administrasi belaka.

TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Mahasiswa mampu memahami Prinsip pembagian daerah; b. Mahasiswa mampu memahami Prinsip penyelenggaraan pemerintahan

berdasarkan asas musyawarah; c. Mahasiswa mampu memahami Prinsip penghargaan terhadap hak asal

usul bersifat istimewa; d. Mahasiswa mampu memahami Pemerintahan otonomi dan administrasi

belaka.

INDIKATOR HASIL BELAJAR: a. Mahasiswa dapat menjelaskan Prinsip pembagian daerah; b. Mahasiswa dapat menjelaskan Prinsip penyelenggaraan

pemerintahan berdasarkan asas musyawarah; c. Mahasiswa dapat menjelaskan Prinsip penghargaan terhadap hak

asal usul bersifat istimewa; d. Mahasiswa dapat menjelaskan Pemerintahan otonomi dan

administrasi belaka.

METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah; b. Diskusi.

EVALUASI : Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1).


LEVEL KOMPETENSI IV PRINSIP-PRINSIP PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PASAL 18 UUD 1945 (SESUDAH AMANDEMEN)

Waktu: Minggu VI, VII/ Pertemuan

ke-6 dan 7

SUB-SUB KOMPETENSI : a.Prinsip pembagian daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota); b.Lembaga-lembaga Daerah; c.Otonomi seluas-luasnya (Teori Residu); d.Hubungan antara pusat dan daerah: - Hubungan keuangan - Pelayanan umum - Pemanfaatan sumber daya alam - Hubungan wewenang e.Penghargaan terhadap satuan pemerintah khusus/istimewa; f.Penghargaan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat.

TUJUAN PEMBELAJARAN : a.Mahasiswa mampu memahami Prinsip pembagian daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota); b.Mahasiswa mampu memahami Lembaga-lembaga Daerah; c.Mahasiswa mampu memahami Otonomi seluas-luasnya (Teori Residu); d.Mahasiswa mampu memahami Hubungan antara pusat dan daerah; e.Mahasiswa mampu memahami Penghargaan terhadap satuan pemerintah khusus/istimewa; f.Mahasiswa mampu memahami Penghargaan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat.

INDIKATOR HASIL BELAJAR: a.Mahasiswa dapat menjelaskan Prinsip pembagian daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota); b.Mahasiswa dapat menjelaskan Lembaga-lembaga Daerah; c.Mahasiswa dapat menjelaskan Otonomi seluas-luasnya (Teori Residu); d.Mahasiswa dapat menjelaskan Hubungan antara pusat dan daerah; e. Mahasiswa dapat menjelaskan Penghargaan terhadap satuan pemerintah khusus/istimewa; f. Mahasiswa dapat menjelaskan Mahasiswa mampu memahami Penghargaan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat.


EVALUASI : Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1).


LEVEL KOMPETENSI V SUMBER HUKUM DAN PERUBAHAN POLITIK HUKUM PENGATURAN PEMERINTAHAN DAERAH

Waktu: Minggu VIII, IX,X/

Pertemuan ke-8,9,10

SUB-SUB KOMPETENSI : a.Desentralisatie Wet 1903 b.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 c.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 d.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 e.PENPRES Nomor 6 Tahun 1959 f.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 g.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 h.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 i.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Mahasiswa mampu memahami sumber hukum dan perubahan politik

hukum pengaturan pemerintahan daerah; b. Mahasiswa mampu memahami paradigma otonomi daerah.

INDIKATOR HASIL BELAJAR: a. Mahasiswa dapat menjelaskan sumber hukum dan perubahan politik

hukum pengaturan pemerintahan daerah; b. Mahasiswa dapat menjelaskan paradigma otonomi daerah.

METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah; b. Diskusi

EVALUASI : Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur II (T2).



















E. 6. Mata Kuliah:

Hukum pemerintahan daerah

LEVEL KOMPETENSI VI IMPLIKASI OTONOMI DAERAH

Waktu: Minggu XI,XII/ Pertemuan

ke-11,12

SUB-SUB KOMPETENSI : a.Implikasi otonomi daerah di bidang politik; - Partai Politik dan Pilkada Langsung - Hubungan DPRD dan Kepala Daerah - Perangkat Daerah (Distribusi Kewenangan Kepala Daerah) - Pemekaran Daerah b.Implikasi otonomi daerah di bidang sosial budaya; - Kerjasama antar daerah - Penyelesaian Perselisihan sengketa batas dan kerjasama antar daerah c.Implikasi otonomi daerah di bidang hukum; - Hubungan Antar Lembaga di Daerah - Peraturan Daerah dan Produk Hukum Otonomi Khusus - Peraturan Kepala Daerah

TUJUAN PEMBELAJARAN : Mahasiswa dapat memahami implikasi otonomi daerah di bidang politik, sosial budaya, dan hukum.

INDIKATOR HASIL BELAJAR: Mahasiswa dapat menjelaskan implikasi otonomi daerah di bidang politik, sosial budaya, dan hukum.

METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah; b. Diskusi



LEVEL KOMPETENSI VII HUBUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAHAN DESA

Waktu: Minggu XIII dan XIV /

Pertemuan ke-13 dan ke-14

SUB-SUB KOMPETENSI : a.Perbedaan Otonomi Daerah dan Otonomi Asli Desa b.Hubungan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintahan Desa dalam hal: - Kewenangan - Keuangan - Pertanggungjawaban - Pengawasan

TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Mahasiswa dapat memahami Perbedaan Otonomi Daerah dan Otonomi

Asli Desa b. Mahasiswa dapat memahami Hubungan Pemerintahan Daerah dengan

Pemerintahan Desa

INDIKATOR HASIL BELAJAR : a.Mahasiswa dapat menjelaskan Perbedaan Otonomi Daerah dan Otonomi Asli Desa b.Mahasiswa dapat menjelaskan Hubungan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintahan Desa.



hukum pemerintahan daerah

Documents