PENGERTIAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN PEMERINTAHAN

DAERAH

NAMA ANGGOTA : 1.DWI AYU WINDA LESTARI2. FADILLAH AYU PRATIWI3. KEVINIA DAMAI PRATIWI4. NURUL RACHMA PUTRI

Pemerintahan pusat adalah penyelenggara pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Presiden dengan dibantu seorang Wakil Presiden dan oleh menteri-

menteri negara. Atau dengan kata lain, pemerintahan pusat adalah pemerintahan

secara nasional yang berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.

PENGERTIAN PEMERINTAHAN PUSAT

Pemerintahan pusat terdiri atas perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari

presiden dan para pembantu presiden, yaitu wakil presiden, para mentri, dan lembaga-lembaga

pemerintahan pusat. Lembaga negara dalam sistem pemerintahan pusat dibagi menjadi tiga kekuasaan,

yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

B. KEKUASAAN LEGISLATIF :1. Majelis Permusyawaratan

Rakyat (MPR)2. Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR)3. Dewan Perwakilan Daerah

C. KEKUASAAN YUDIKATIF :1. Mahkamah Agung (MA)

2. Mahkamah Konstitusi (MK)3. Komisi Yudisial

A. KEKUASAAN EKSEKUTIF :1. Presiden

2. Wakil Presiden 3. Menteri

KEWENANGAN PEMERINTAHAN PUSAT

UUD 1945 juga menyatakan bahwa pemerintah daerah

(provinsi dan kabupaten) diberi kewenangan untuk

menjalankan pemerintahan sendiri

dengan otonomi seluas-luasnya (Bab VI) pasal 18

ayat 5 UUD 1945 hasil amandemen. Otonomi

artinya kekuasaan untuk mengatur daerahnya

sendiri.

Namun demikian ada urusan-urusan

pemerintahan yang tetap menjadi kewenangan

pemerintah pusat, yaitu :a. Urusan Politik Luar

Negeri.b. Urusan Pertahananc. Urusan Keamanan

d. Urusan Yustisie. Urusan Agama

f. Urusan Moneter

Pengertian Pemerintahan Daerah

UUD 1945 hasil amandemen pada Bab VI pasal 18 ayat 3 :

”Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, yang anggota-anggotanya dipilih melalui

pemilihan umum.”

”Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi,

kabupaten, dan kota.”

Menurut UU no. 32 tahun 2004 pada pasal 1ayat 2 :

pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

Berikut ini adalah bagan pemrerintahan pusat dan pemerintahan daerah

Kewenangan Pemerintahan Daerah

kewenangan pemerintahan daerah mencakup semua

urusan dalam bidang pemerintahan, kecuali

urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan

pusat

Kewenangan pemerintah daerah, menurut UU No. 32

Tahun 2004, ada kewenangan yang bersifat wajib dan

yang bersifat pilihan

Kewenangan-kewenangan pemerintahan daerah yang bersifat wajib, menurut UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah disebutkan sebagai berikut. 1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.

2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat.4. Penyediaan sarana dan prasarana umum.

5. Penanganan kesehatan.6. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya

manusia potensial.7. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat.

Thanks for your attentionSee you later

Bye bye