1. Grahat Nagara, S.H.Yayasan SilvagamaSajogyo Institute, 8 Desember 2012

2. Menelusuri Aspek Legal-Formal Sumberdaya HutanDiskusi Pertama: Apa saja hak-hak manusia atas hutan? Bagaimana hukum mengaturnya? 3. Menelusuri Aspek Legal-Formal Sumberdaya Hutan Saya perlu lahan untuk makanSaya perlu kayuuntuk memasakHukum mengatur pembagian hak yang adil (distributivejustice)Sejak hutan di atasgundul saya selalu Macaque menjadikebanjiranhama memakanbuah di ladang saya Hukum mengatur pemulihan hak Tanaman obat (restitutio in integrum) Belakangan, air hilang, hutansungai semakingundulkering Hukum adalah seni untuk menemukan kebajikandan berlaku adil (ius est ars boni et aequi).Anak saya lahir, saya perlu tanahlebih luas 4. Menelusuri AspekLegal-Formal Sumberdaya Hutan Ubi societas ibi ius Jangan ditebang Saya berhak ataskayu BerwenangWajibKeadilan Kemanfaatanmengatur dilindungi Kepastian 5. Konstitusi dan Hak Atas Hutan Pasal 33 (3) UUD 1945Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai olehnegara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.Diskusi Kedua: Jika disebutkan dalam konstitusi menyatakanbumi dan kekayaan alam . dikuasai olehnegara, apakah masyarakat menjadi tidak berhakatas hutan? Lalu hutan milik siapa? 6. Konstitusi dan Hak Atas HutanmilikKemakmuranrakyat ! Tidak memiliki !kuasai 7. Konstitusi dan Hak Atas Hutan ...perkataan dikuasai oleh negara haruslah diartikanmencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luasyang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatanrakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan bumi danmengurusair dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya,termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publikoleh kolektivitas rakyat atas sumbersumber kekayaan mengatur Rakyatdimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan olehUUD 1945 memberikan mandat kepada negara untukmengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusanmengelola(bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan(beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad)Negara mengawasiuntuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Put. MK Nomor 001-002-022/PUU-I/2003 8. Konstitusi dan Hak Atas Hutan Bentuk PenguasaanTujuan Penguasaan Pengaturan Kemanfaatan bagi rakyat KebijakanPemerataan manfaat bagirakyatPASAL 33 UUD PengelolaanPartisipasi rakyat Pengurusan Penghormatan hakPengawasanmasyarakat adat Dikuasai oleh negara Dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat 9. Konstitusi dan Hak Atas Hutan Penguasaan hutan oleh Negara bukan merupakan pemilikan, tetapi Negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Namun demikian untuk hal-hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas serta bernilai strategis, pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.Penjelasan Umum UU 41/99Adapun kekuasaan yang dimaksudkan itu mengenai semua bumi,air dan ruang angkasa, jadi baik yang sudah dihaki oleh seseorangmaupun yang tidak. Kekuasaan Negara mengenai tanah yang sudahdipunyai orang dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu,artinya sampai seberapa besar Negara memberi kekuasaan kepadayang mempunyainya untuk menggunakan haknya, sampai disitulahbatas kekuasaan Negara.Penjelasan Umum UU 5/60 10. Ketika UU 41/1999 MengaturSumber Daya Hutan Diskusi Ketiga: bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esayang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakankekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaatserbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, Apa saja hak yang diaturdan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannyadalam UU 41/1999?untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarangmaupun generasi mendatang; bahwa hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyanggakehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurunkondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankansecara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurusdengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional,UU 5/1967serta bertanggung-gugat; bahwa pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasanmendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peransertamasyarakat, adat dan budaya, sertatata nilai masyarakat yangberdasarkan pada norma hukum nasional; UU 41/1999 11. Ketika UU 41/1999 MengaturSumber Daya Hutan bahwa hutan, sebagai salah satu penentusistem penyangga kehidupan dan sumberHak untuk kemakmuran rakyat, cenderung menurunmenikmatilingkungan hidupkondisinya, oleh karena itu keberadaannyaharus dipertahankan secara optimal, dijagadaya dukungnya secara lestariMasyarakat di dalam dan di sekitar hutanLandasan filosofisberhak memperoleh kompensasi karenahilangnya akses dengan hutan sekitarnyaHak untuk mengaksessebagai lapangan kerja untuk memenuhi sumberdaya hutankebutuhan hidupnya akibat penetapankawasan hutan, sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku.Pasal 68 Hak untukPemanfaatan hutan hak dilakukan olehmengelola hasil pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, hutansesuai dengan fungsinya. Pasal 36 12. Ketika UU 41/1999 MengaturSumber Daya Hutan Perencanaan Pengurusan (bestuuren)PengawasandanPengelolaanPengendalian 13. Ketika UU 41/1999 Mengatur Sumber DayaHutan Ketika pada tahun 1961 seorangPetani mengelola satu lahanseluas 1 hektar. Dengan lahanyang seluas 1 hektar tersebut,Petani menanaminya dengantanaman pangan seperti sayurmayur dan beberapa buah-buahan. Termasuk lahantersebut digunakan menjadisawah dan tempatmenggembalakan ternaknya.Lahan awal 1961 14. Ketika UU 41/1999 Mengatur Sumber Daya Hutan tahun 1983 lahan yang Pada dikelola petani meluas hingga 2Perluasan 1983 hektar seiring dengan dewasanya anak petani tersebut. Dengan pengetahuan yang diperoleh dari komunitasnya Anak Petani menebang beberapa batang pohon dan membakar hutan untuk membuka lahan. Lahan awal 1961 15. Ilustrasi yang mungkin harus dihadapi dalamkeadaan sebenarnya luar damainya kehidupan di Ditempat tersebut, pemerintah,Perluasan 1983tanpa diketahui oleh Petani danAnak Petani, pada tahun 1982sebenarnya melakukanpenatagunaan wilayahIndonesia sebagai kawasanhutan produksi.Rencana tata guna hutan 1982 Lahan awal 1961 16. Ketika UU 41/1999 Mengatur Sumber Daya Hutan Pada tahun 1999 rezim peraturan berganti, tahun 1999 keluar UUPerluasan 1983 Kehutanan, sekaligus kemudian mengeluarkan keputusan baru, yaitu mengeluarkan penunjukan kawasan hutan. Termasuk pada garapan dan tempat tinggal Petani dan Anak Petani.Penunjukan kawasan hutan 1999 Lahan awal 1961 17. Ketika UU 41/1999 Mengatur Sumber Daya HutanPenunjukan kawasan hutan 1999 Suatu saat, pada tahun 2002Perluasan 1983ketika sedang menggaraplahannya pejabat dariPemerintah datang denganberbagai alat ukur dan catatan,kemudian membawa tapal.Tapal itu ditempelkan di ataslahan dan rumahnya. Seseorang yang dikenalsebagai tokoh di desanyakemudian ikutmenandatangani kertas yangdibawa oleh Pemerintah.Lahan awal 1961 Tapal batas 2002 18. Ketika UU 41/1999 Mengatur Sumber Daya Hutan Berdasarkan UU 41/1999 Penunjukan kawasan hutan 1999Pemerintah tersebut melakukanPerluasan 1983penataan batas, tetapi medanyang terjal dan persoalananggaran, membuat tata batas2002 berhenti pada suatu titiktertentu. Tapal batas 2002 Tata batas 2002Lahan awal 1961 19. Ketika UU 41/1999 Mengatur Sumber DayaHutan Anak Petani Penunjukanditangkap 2003kawasan hutan Ketika tahun 2003 Januari,1999Anak Petani menebang pohon Perluasan 1983buah yang telah ditanamnyasejak tahun 90-an. Entah apasebabnya Anak Petani inikemudian dibawa petugasdan dianggap melakukanpembalakan liar.Tapal batas 2002Tata batas 2002 Lahan awal 1961 20. Ketika UU 41/1999 Mengatur Sumber DayaHutanAnak Petani Penunjukan ditangkap 2003kawasan hutan1999 Pada tahun 2004, PemerintahKabupaten jugaPerluasan 1983mengeluarkan peraturandaerah tentang tata ruangkabupaten dan menetapkansebagian diantaranya denganpola ruang sebagai kawasanLahan awal 1961budidaya pertanian. Tapal batas 2002 Tata batas 2002Perda 2004 21. Ketika UU 41/1999 Mengatur Sumber DayaHutanAnak Petani Penunjukan ditangkap 2003Diskusi Keempat:kawasan hutan1999Perluasan 1983 Mengapa terjadi demikian ?Lahan awal 1961 Tapal batas 2002 Tata batas 2002 Perda 2004Sawit 2004 22. Ketika UU 41/1999 MengaturSumber Daya HutanInventarisasi Rencanan Kehutanan PenunjukanPembentukan Wilayah PENGELOLAANPenataanbatasPengukuhanPengelolaan PenetapanPenatagunaanPERENCANAAN 23. Ketika UU 41/1999 Mengatur Sumber Daya HutanBukan Kawasan Hutan (Areal Penggunaan Lain) Penunjukan kawasan hutan menentukan batas-batas lahan yang dapat didefinisikan sebagai kawasan hutan.PENUNJUKAN KAWASAN HUTANPasal 1 angka 3: Kawasan HutanKawasan hutan adalah wilayahtertentu yang ditunjuk. 24. Ketika UU 41/1999 Mengatur Sumber Daya Hutan Mengatur jugaDitandatangani olehfungsi kawasan (??) banyak orang 25. Ketika UU 41/1999 Mengatur Sumber Daya Hutan HUTAN HAKPasal 1 angka 5 UU 41/1999dibebani hak atas tanahPasal 1 angka 18 P.50/2011 Hak atas tanah yang dimiliki atau dikuasai KawasaKawasan n hutan hutanHUTAN NEGARA hak negara Pasal 1 angka 4: tidak dibebani hak atas tanah. 26. Ketika UU 41/1999 Mengatur PENGELOLAANSumber Daya Hutan InventarisasiPasal 19 (2) PP 44/2004Rencanan a.Pemancangan patok batasKehutanan sementara; Penunjukanb.Pengumuman hasil Pembentukan pemancangan patok batasWilayah sementara;Penataanbatas PengukuhanPengelolaan c.Inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang Penetapan Penatagunaan berada di sepanjang trayek batas dan di dalam kawasan hutan; PERENCANAAN 27. Ketika UU 41/1999Penunjukan / PerubahanMengatur SumberPeruntukan Daya Hutan Pasal 6 (2)Inti RimbaHP Hutan Hutan Hutan Lindung BukanProduksi KonservasiKawasan HutanHPKHPTKhusus Kawasan HutanPenatagunaan 28. Ketika UU 41/1999 Mengatur Sumber Daya HutanBukan Kawasan Hutan Apa bedanya kawasan hutan(Areal Penggunaan Lain)yang ditatabatas dan belum (??) Pasal 36 (1):Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yangbersangkutan, sesuai denganfungsinya. Kawasan HutanKawasaKawasann hutan hutanhak negara 29. Ketika UU 41/1999 Mengatur Sumber Daya Hutan Lalu mengapapemanfaatan hutan IUP/IUPK/IPK diberikan dalam kawasan hutan tanpadilimpahkan ke melihat haknyapenerima izin padahalbelum jelas hutan haknya (??) Apakah hakkonstitusionalnya hilang(??) KawasaKawasan n hutan hutan hak negara 30. Pengelolaan Hutan BerbasisMasyarakat (??) Pengelolaan Hutan oleh MasyarakatHutan ProduksiHutan LindungHutan KonservasiHutan Hutan Produksi non-Konsesi PerumHutan Produksi-izin KemasyarakatanKolaborasi izin Perhutani(HKm)HutanHutan TanamanKemasyarakatan Hutan Desa KemitraanPHBM Perhutani Hutan Desa Zonasi Rakyat (HTR)(HKm)HTR Mandiri HTR Kemitraan @myrna safitri 2012 31. Pengelolaan Hutan BerbasisMasyarakat (??) 21% Dikelola pemerintah0% dan terlantar Dikelola rakyat Dikelola pengusaha 79% 32. Pidana! Anak PetaniPenunjukan Pasal 50 ayat (3) huruf a. :ditangkap 2003 kawasan hutansetiap orang dilarang 1999mengerjakan dan atau Perluasan 1983menggunakan dan atau mendudukikawasan hutan secara tidak sah; Pasal 50 ayat (3) huruf b.:Setiap orang dilarang merambahhutan. Rencana tata gunahutan 1982 33. KENAPA (??) Bukankah UUD 1945, konstitusi Republik Indonesia menjaminSDA untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (??) Bukankah UUD 1945 mengakui manusia memiliki hak yangsama di depan hukum (??) Bukankah UU 41/1999 menyatakan ada hak-hak yangmasyarakat atas tanah dan hutan yang harus dilindungi (??) Bukankah hutan itu milik publik, kenapa masyarakat dipidana(??) Bukankah negara tidak dapat memiliki tanah (??) Bukankah hak milik merupakan yang didapatkan sejak hidupsecara turun temurun dalam penguasaan yang lama (??) 34. Perubahan Konstitusi (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atasdemokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensiberkeadilan, berkelanjutan, berwawasanlingkungan, kemandirian, serta dengan menjagakeseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi. 35. Terima Kasih