A. KEPAILITAN PERUSAHAAN

Kepailitan perusahaan merupakan suatu fenomena yang sering terjadi disekitar lingkungan kita dan hukum perseroan yang sangat ditakuti, baik oleh pemilik perusahaan atau oleh manajemennya. Karena dengan kepilitan perusahaan, berarti perusahaan tersebut telah gagal dalam berbisnis atau setidaknya telah gagal dalam membayar hutang-hutangnya.1. Pengertian dan Syarat-syarat KepailitanSuatu perusahaan dikatakan pailitatau istilah populernya adalah bangkrut manakala perusahaan tersebut tidak sanggup atau tidak mau membayar hutang-hutangnya. Oleh karena itu, daripada pihak kreditur ramai-ramai mengeroyok debitur dan saling berebutan harta debitur tersebut, hukum memandang perlu mengaturnya, sehingga hutang-hutang debitur dapat dibayar secara tertib dan adil.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan kepailitan adalah suatu sitaan umum yang dijatuhkan oleh pengadilan khusus, dengan permohonan khusus, atas seluruh aset debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) hutang/kreditur dimana debitur dalam keadaan berhenti membayar hutang-hutangnya, sehingga debitur segera membayar hutang-hutangnya tersebut.Agar seorang debitur dapat dinyatakan oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, maka berbagai persyaratan yuridis harus dipenuhi. Persyaratan-persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:1. Debitur tersebut haruslah mempunyai lebih dari 1 hutang.2. Minimal 1 hutang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.3. Permohonan pailit dimintakan oleh pihak yang diberikan kewenangan untuk itu, yaitu pihak-pihak sebagai berikut:4. Pihak debitur.5. Pihak kreditur.6. Pihak jaksa (untuk kepentingan umum).7. Bank Indonesia, jika debiturnya adalah bank.8. Bapepam, jika debiturnya adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.9. Menteri Keuangan, jika debiturnya adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang kepentingan publik.Setelah permohonan pailit dikabulkan oleh hakim, maka segera diangkat pihak-pihak sebagai berikut:1. Panitia kreditur jika diperlukan.2. Seorang atau lebih kurator.3. Seorang hakim pengawas.Kepailitan atas debitur tersebut baru akan berakhir manakala:1. Setelah adanya perdamaian yang telah dihomologasikan.2. Setelah insolvensi dan pembagian.3. Atas saran kurator karena harta debitur tidak ada atau tidak cukup.4. Dicabutnya kepailitan atas anjuran hakim pengawas.5. Jika putusa pailit dibatalkan di tingkat kasasi atau peninjauan kembali.6. Jika seluruh hutang di bayar lunas oleh debitur.

2. Prosedur Kepailitan

Prosedur untuk kepailitan adalah di pengadilan khusus, yaitu di Pengadilan Niaga dengan tata cara dan prosedur yang khusus pula. Tata cara berperkara dengan prosedur khusus tersebut pada prinsipnya menyimpang dari prosedur hukum acara yang umum. Akan tetapi jika tidak diatur secara khusus dalam hukum acara kepailitan tersebut, maka yang berlaku adalah hukum acara perdata yang umum.Adapun yang merupakan kekhususan dari hukum acara kepailitan dibandingkan dengan hukum acara perdata yang umum adalah sebagai berikut:1. Di tingkat pertama hanya pengadilan khusus yang berwenang, yaitu Pengadilan Niaga.2. Adanya hakim-hakim khusus di Pengadilan Niaga.3. Jangka waktu berperkara yang singkat dan tegas.4. Prosedur perkara dan pembuktiannya simpel.5. Tidak mengenal upaya banding, tetapi langsung kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.6. Adanya badan-badan khusus yang berhak mengajukan permohonan pailit untuk perusahaan tertentu.7. Adanya lembaga hakim pengawas, panitia kreditur dan kurator.8. Penangguhan hak eksekusi dari pemegang hak jaminan.

3. Konsekuensi Yuridis dari Kepailitan

Kepailitan membawa konsekuensi yuridis tertentu, baik terhadap kreditur maupun debitur. Di antara konsekuensi-konsekuensi yuridis tersebut yang terpenting adalah sebagai berikut:1. Berlaku penangguhan eksekusi selama maksimum 90 hari.2. Boleh dilakukan kompensasi antara hutang debitur dengan piutang debitur.3. Kotrak timbal balik boleh dilanjutkan.4. Demi hukum berlaku sitaan umum atas seluruh harta debitur.5. Kepailitan berlaku juga terhadap suami/istri.6. Debitur atau direksi dari debitur kehilangan hak mengurus.7. Perikatan setelah debitur pailit tidak dapat dibayar.8. Gugatan hukum haruslah oleh atau terhadap kurator.9. Semua perkara pengadilan ditangguhkan dan diambil alih oleh kurator.10. Pelaksanaan putusan hakim dihentikan.11. Semua penyitaan dibatalkan.12. Putusan pailit dan hakim bersifat serta-merta.13. Berlaku juga ketentuan pidana bagi debitur.4. Tentang KuratorKorator adalah pihak yang memiliki peran sentral dalam suatu proses kepailitan. Setelah ditunjuk oleh pengadilan maka kuratorlah yang mengurus dan membereskan proses kepailitan sampai akhir. Jadi kurator hanya ada dalam proses kepailitan, sedangkan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang semacam peran kurator dilaksanakan oleh pihak yang disebut dengan pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Kurator dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Balai Harta Peninggalan.2. Kurator swasta, yang dapat berupa:3. Lewyer4. Akuntan Publik

Apabila para pihak tidak menunjuk kurator, maka Balai Harta Peninggalan bertindak menjadi kurator. Akan tetapi, jika kurator swasta yang dipilih, maka dia tidak boleh mempunyai konflik kepentingan dengan kreditur maupun debitur.Disamping kurator (kurator tetap), terdapat juga apa yang disebut dengan kurator sementara(interim receiver).Kurator sementara ini dapat diangkat (tetapi tidak wajib) dan penunjukkannya dilakukan sebelum putusan pailit dijatuhkan, dengan tujuan agar harta perusahaan yang akan pailit tersebut ada yang mengurusnya dan tidak disalahgunakan oleh pihak debitur. Setelah pailit, tidak diperlukan lagi kurator sementara dan posisinya digantikan oleh kurator tetap.

Kurator mempunyai tugas utama untuk membereskan harta pailit sampai tuntas, mulai dari menghitung kewajiban debitur pailit, membuat pengumuman dan pemberitahuan-pemberitahuan, menjual aset, dan membagi-bagikannya kepada kreditur yang berhak.Kurator dapat melakukan hampir segala hal yang menyangkut dengan pemberesan perusahaan debitur, dengan atau tanpa persetujuan pihak tertentu. Memang dalam menjalankan tugasnya, pihak kurator adakalanya wajib memperoleh izin dari pihak tertentu, bergantung jenis tugas yang dilakukan oleh kurator, izin atau persetujuan tersebut adalah berupa izin atau persetujuan dari hakim pengawas atau dari majelis hakim ataupun kadang-kadang diperlukan persetujuan dari panitia kreditur.Di antara kewenangan yang penting dari kurator dalam membereskan harta pailit adalah sebagai berikut:1. mengalihkan harta pailit sebelum pemberesan.2. menjual barang-barang yang tidak diperlukan dalam melanjutkan usaha.3. menjual harta pailit dalam pemberesan.4. meminjam uang dari pihak ketiga.5. membebankan hak jaminan atas harta pailit.6. menghadap di muka pengadilan.7. melanjutkan usaha debitur sebelum insolvensi.8. melanjutkan usaha debitur setelah insolvensi.

Dalam melakukan pemberesan, salah satu pedoman yang harus selalu dipenuhi oleh kurator adalah prinsip menguangkan sedapat mungkin seluruh harta pailit atau yang dikenal dengan sebutanCash is the King.Karena itu, menagih piutang dan menjual aset debitur adalah di antara tugas-tugas kurator yang sangat penting. Kurator berwenang menjual aset debitur dalam hal-hal sebagai berikut:

1. menjual aset debitur yang hasilnya akan diserahkan kepada pihak yang berwenang.2. menjual aset untuk menutupi ongkos kepailitan.3. menjual aset, karena menahan aset tersebut dapat mengakibatkan kerugian.4. menjual barang jaminan hutang dalam masa penangguhan eksekusi jaminan hutang atau setelah masa penangguhan eksekusi jaminan hutang.5. menjual aset yang tidak diperlukan untuk kelangsungan usaha.

B. PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Di samping proses kepailitan atas suatu perusahaan atau atas pribadi, maka terdapat juga prosedur lain yang disebut dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang diatur satu pakrt dengan ketentuan tentang kepailitan. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini juga dapat dijatuhkan oleh pengadilan (Pengadilan Niaga), baik terhadap debitur pribadi maupun terhadap debitur badan hukum.1. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran UtangPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini dalam bahasa Inggris disebut denganSuspension of Payment, atau dalam bahasa Belanda disebut denganSurseance van Betaling. Yang dimaksud dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga di mana dalam periode waktu tersebut kepada kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutangnya dengan memberikan rencana pembayaran(composition plan)terhadap seluruh atau sebagian hutangnya itu, termasuk apabila perlu merestrukturisasi hutangnya tersebut. Dengan demikian, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan semacammoratorium, dalam hal inilegal moratorium.Orang yang diangkat untuk mengurus harta debitur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah pihak yang disebut dengan pengurus(administrator). Tugas pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mirip dengan tugas kurator(receiver)dalam proses kepailitan. Bahkan syarat-syarat untuk menjadi pengurus sama dengan syarat-syarat untuk menjadi kurator.

2. Prosedur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)Pihak yang berinisiatif untuk mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adlah pihak debitur itu sendiri, yang dalam hal ini diajukan ke Pengadilan Niaga dengan permohonan yang mesti ditandatangani oleh debitur bersama-sama denganlawyeryang mempunyai izin praktek.

Secara strategis, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dimohonkan oleh debitur dengan maksud-maksud sebagai berikut:

a. ingin agar Hutangnya DirestrukturisasAdakalanya suatu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dimohonkan oleh debitur memang dengan maksud agar dilakukan suatu proses restrukturisasi hutang, yang diawasi oleh pengadilan. Dalan hal ini ada 2 (dua) manfaat dari restrukturisasi hutang lewat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, yaitu sebagai berikut:1)Bermanfaat bagi kreditur karena pelaksananya diawasi oleh pengadilan.2)Bermanfaat bagi debitur karena persetujuan kepada restrukturisasi hutang tidak memerlukan persetujuan semua kreditur, tetapi cukup persetujuan sebagian besar dari kreditur yang hadir dalam rapat kreditur.b. Sebagai Upaya Melawan KepailitanSebenarnya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh debitur terpaksa dilakukan dengan tujuan untuk melawan permohonan pailit yang telah diajukan oleh para krediturnya. Jika diajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) padahal permohonan pailit telah dilakukan, maka hakim harus mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dalam hal ini Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara untuk jangka waktu paling lama 45 hari, sementara gugatan pailit gugur demi hukum. Sepintas kelihatannya hal ini sangat menguntungkan debitur, tetapi sebenarnya posisi pihak debitur juga cukup riskan. Sebab, apabila nanti setelah berakhir masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap tidak diterima dalam voting di antara kreditur yang hadir, atau jika proposal perdamaian tidak dapat disetujui oleh voting kreditur dalam masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap, maka demi hukum pihak debitur dinyatakan pailit, tanpa ada lagi upaya banding maupun kasasi.Dengan demikian, prosedur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada pokoknya adalah sebagai berikut:a. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh debitur bersama denganlawyeryang memiliki izin.b. Pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara oleh Pengadilan Niaga.c. Persetujuan terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap oleh kreditur.d. Persetujuan terhadap rencana perdamaian oleh kreditur.e. Pengesahan perdamaian oleh Pengadilan Niaga.Dalam hal ini jika Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap atau rencana perdamaian ataupun pengesahan rencana perdamaian tidak dapat diterima, maka demi hukum pihak debitur dinyatakan pailit, tanpa boleh mengajukan rencana perdamaian baru.

3. Perbedaan antara Pailit dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)Banyak perbedaan antara lembaga kepailitan dengan lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Di antara perbedaan yang penting adalah sebagai berikut:a. Kewenangan debiturDalam proses kapailitan, debitur pailit sama sekali tidak mempunyai kewenangan dalam mengurus perusahaan pailit atau harta pailit. Akan tetapi, debitur perusahaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) masih memiliki kewenangan seperti sediakala, hanya dalam menjalankan kegiatannya harus selalu bersama-sama dengan pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).b. Jangka waktu penyelesaianProses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) harus diselesaikan dalam maksimum 270 hari setelah diputuskan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan Niaga. Akan tetapi, dalam proses kepailitan, setelah pengadilan memutuskan debitur pailit, maka tidak ada batas jangka waktu untuk pemberesannya.c. Fungsi perdamaianPerdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sangat luas cakupannya, mencakup berbagai aspek tentang restrukturisasi hutang. Akan tetapi, perdamaian dalam proses kepailitan hanyalah sebatas perdamaian yang berkenaan dengan pemberesan harta pailit tersebut.

d. Antara pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan kuratorDalam menjalankan tugasnya selaku kurator, maka pihak kurator tidak perlu harus bersama-sama dengan debitur atau direksi dari debitur, sementara dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dalam menjalankan tugasnya, pengurus harus selalu bersama-sama atau didampingi oleh debitur atau direksi dari debitur. Di samping itu, dalam proses kepailitan ada yang disebut dengan kurator sementara(interim receiver), sementara dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tidak ada yang namanya pengurus sementara.

e. Perbedaan Pihak yang Mengajukan permohonan pailit dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)Pihak yang mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah debitur itu sendiri, sedangkan pihak yang mengajukan pailit adalah sebagia berikut: Debitur. Kreditur. Jaksa (untuk kepentingan umum). Bank Indonesia, jika yang pailit adalah bank. Badan Pengawas Pasar Modal, jika yang pailit adalah perusahaan efek.f. Jangka waktu penangguhan eksekusi jaminan hutangDalam proses kepailitan, jangka waktu penangguhan eksekusi jaminan hutang adalah maksimum 90 hari, sedangkan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut, yaitu maksimum 270 hari.C. LIKUIDASI PERUSAHAAN

Likuidasi perusahaan dalam bahasa Inggris adalahwinding upatauliquidation. Yang dimaksud dengan likuidasi perusahaan adalah suatu tindakan untuk membubarkan, menutup dan menghentikan semua kegiatan dari suatu perusahaan dan membereskannya serta membagi-bagikan aktiva tersebut kepada pihak kreditur dan pemegang saham.Dengan demikian, elemen-elemen hukum dari suatu likuidasi perusahaan adalah sebagai berikut:1. Penutupan atau penghentian bisnis perusahaan.2. Pemberesan perusahaan (menjual dan membagi-bagikan aset).3. Pembubaran (termasuk pelaporan, pendaftaran dan pengumuman tentang pembubaran).

Likuidasi suatu perusahaan dapat terjadi karena sebab-sebab sebagai berikut:1. Sewaktu-waktu karena kehendak dari Rapat Umum Pemegang Saham (dengan kuorum danvoting supermajority).2. Jangka waktu berdiri perusahaan sudah berakhir (tidak diperpanjang).3. Berdasarka penetapan pengadilan, yakni dalam hal-hal sebagai berikut:4. Permohonan dari pihak kejaksaan.5. Permohonan paling sedikit 10% pemegang saham.6. Permohonan kreditur (setelah pailit atau setelah pailit dicabut).7. Permohonan pihak perseroan dengan alasan karena adanya cacat hukum dalam akta pendirian.8. Sebagai akibat dari merger atau konsolidasi perusahaan (yang memerlukan likuidasi).Akibat hukum dari adanya likuidasi perusahaan adalah sebagai berikut:1. Perusahaan tidak bisa berbisnis lagi.2. Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan tertentu sejauh yang menyangkut dengan pemberesan kekayaannya.3. Di belakang nama perusahaan dibubuhkan kata dalam likuidasi.4. Pengangkatan likuidator.5. Kewajiban pemberesan hak dan kewajiban perusahaan.6. Pembubaran perusahaan.Dalam hal likuidasi perusahaan ini, diangkatlah seorang atau lebih likuidator untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkenaan dengan likuidasi ini. Tugas likuidator dalam proses likuidasi perusahaan mirip dengan tugas kurator dalam proses kepailitan perusahaan. Likuidator diangkat oleh:1. Rapat Umum Pemegang Saham jika likuidasi ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham, atau2. Pengadilan, jika likuidasi atas perintah pengadilan.3. Adapun mereka-mereka yang diangkat untuk menjadi likuidator adalah sebagai berikut:4. Pihak dalam perusahaan, dalam hal ini direksi (ditambah dengan pihak lain, seperti komisaris atau manajer bila perlu).5. Pihak luar perusahaan, seperti lawyer atau akuntan publik.6. Kombinasi antara pihak dalam dengan pihak luar perseroan.7. Direksi (demi hukum) jika dalam suatu likuidasi ternyata tidak ditunjuk seorang likuidator.

Seperti yang telah disebutkan bahwa seorang likuidator mempunyai tugas yang mirip dengan tugas seorang kurator dalam proses kepailitan perusahaan. Dalam proses pemberesan perusahaan seorang likuidator mempunyai tugas-tugas yuridis sebagai berikut:1. Likuidator bertugas sebagaimana layaknya seorang direksi perusahaan.2. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan perusahaan.3. Penjualan aset-aset perseroan (jika diperlukan).4. Penagihan piutang perseroan.5. Melanjutkan bisnis perseroan sebelum dijual aset jika hal tersebut dianggap yang terbaik buat perolehan perusahaan yang optimal.6. Pemanggilan kreditur dan pemberitahuan kepada kreditur dan publik.7. Penentuan tata cara pembagian aset perseroan sesuai aturan main yang berlaku.8. Pembayaran kepada kreditur.9. Pembagian sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham.Sedangkan dalam proses pembubaran perusahaan, para likuidator mempunyai tugas-tugas yuridis sebagai berikut:1. Mendaftarkan likuidasi dalam daftar perusahaan.2. Mengumumkan likuidasi dalam berita negara.3. Mengumumkan likuidasi dalam 2 surat kabar harian.4. Melakukan pemberitahuan kepada Menteri Kehakiman.5. Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terakhir dan likuidator bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas hasil likuidasi yang telah dilakukannya.6. Mendaftarkan hasil akhir proses likuidasi dalam daftar perusahaan.7. Mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam berita negara.8. Mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam 2 surat kabar harian.Apabila likuidaror dapat menjalankan tugasnya secara benar, maka pada prinsipnya dia dibebaskan dari tanggung jawabnya demi hukum. Akan tetapi, pembebasan tanggung jawab tersebut dapat juga dilakukan dengan pemberian pembebasan tanggung jawab(etquit et de charge)dalam rapat umum pemegang saham yang terakhir.

Jika pihak likuidator belum melakukan pendaftaran (dalam daftar perusahaan) dan pengumuman (dalam berita negara), maka proses likuidasi beserta seluruh konsekuensi hukumnya belum berlaku terhadap pihak ketiga, tetapi hanya berlaku secara intern perusahaan.Di samping itu, yang mesti diwanti-wanti adalah bahwa jika ada tugas likuidatro akan bertanggung jawab secara pribadi (jika likuidator tunggal) atau secara renteng (jika likuidator berbentuk tim).

D.Dasar Hukum

1.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;2.Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;3.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik NegaraPembubaran suatu Perseroan itu sendiri dapat terjadi karena (Pasal 142 ayat (1)Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas UU 40/2007):(i)berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);(ii)karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;(iii)berdasarkan penetapan pengadilan;(iv)dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;(v)karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau(vi)dikarenakan dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Berdasarkan alasan-alasan pembubaran di atas, kami berasumsi bahwa pembubaran perusahaan dalam permasalahan Anda dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perlu Anda ketahui bahwa berdasarkanPasal 142 ayat (2)UU 40/2007,pembubaran wajib diikuti dengan likuidasi.Likuidasi adalah proses pengurusan dan pemberesan aktiva dan pasiva dari suatu perusahaan yang penanganannya dilakukan oleh kurator (jika dalam proses Hukum Kepailitan) atau likuidator (di luar lingkup Hukum Kepailitan) yang akhir dari pemberesan tersebut digunakan untuk pembayaran utang dari debitor kepada para kreditor-kreditonya.Khusus untuk likuidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) syarat untuk melikuidasi wajib melihat ketentuan yang diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara(PP 45/05).BUMN yang berbentuk perseroan, proses likuidasinya merujuk pada ketentuan yang diatur dalam UU 40/07 sedangkan untuk BUMN berbentuk Perusahaan Umum (Perum) proses likuidasi merujuk pada PP 45/05 (Pasal 2 dan Pasal 80 PP 45/05).Kami kurang mendapat informasi mengenai jenis anak perusahaan BUMN tersebut, apakah perseroan terbatas atau perum. Oleh karena itu kami berasumsi anak perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang tunduk pada UU 40/2007.Dalam hal syarat pembubaran perusahaan telah terpenuhi, maka proses likuidasi diawali dengan ditunjuknya seorang atau lebih likuidator. Jika tidak ditentukan likuidator dalam proses likuidasi tersebut maka direksi bertindak sebagai likuidator (Pasal 142 ayat (3) UU 40/2007). Dalam praktiknya likuidator yang ditunjuk bisa orang profesional yang ahli di bidangnya (dalam arti seseorang di luar struktur manajemen perusahaan), namun banyak juga likuidator yang ditunjuk adalah direksi dari perusahaan tersebut. Dalam melakukan tugasnya likuidator diberikan kewenangan luas termasuk membentuk tim likuidator dan menunjuk konsultan-konsultan lainnya guna membantu proses likuidasi.Prosedur likuidasi dalam UU 40/2007 diatur dalamPasal 142 152 UU 40/07khususnya Pasal 147 s/d 152 UU 40/07, dimana saya membagi tahapan proses likuidasi tersebut menjadi tiga tahapan:1.Tahap Pertama:Melakukan pengumuman surat kabar dan Berita Negara Indonesia (BNRI) dilanjutkan dengan pemberitahuan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan bahwa perseroan dalam likuidasi (pemberitahuan kepada Menteri ini dilakukan Notaris melalui sisminbakum). Dalam pengumuman tersebut diterangkan mengenai dasar hukum pembubaran, tata cara pengajuan tagihan, jangka waktu pengajuan tagihan dan juga nama dan alamat likuidator. Sejalan dengan itu, likuidator juga melakukan pencatatan terhadap harta-harta dari perusahan (aktiva dan pasiva) termasuk di dalamnya pencatatan nama-nama dari kreditor berserta tingkatannya dan hal lainnya terkait tindakan pengurusan dalam proses likuidasi (Pasal 147 UU 40/2007).Perlu diingat dalam korespondensi keluar atas nama Perseroan ini harus menambahkan frasa dalam likuidasi di belakang nama Perseroan yang dilikuidasi (ex: PT A dalam likuidasi) (Pasal 143 ayat (2) UU 40/2007)2.Tahap Kedua:Melakukan pengumuman surat kabar dan BNRI, dalam pengumuman kedua ini likuidator juga wajib memberitahukan kepada Menteri tentang rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi (laporan ini dilakukan oleh likuidator dengan cara memberitahukan dengan surat tercatat kepada Menteri terkait) (Pasal 149 ayat (1) UU 40/2007).Setelah lewat waktu 90 hari pengumuman kedua ini maka likuidator dapat melakukan pemberesan dengan menjual aset yang sebelumnya sudah dinilai dengan jasa penilai independen dilanjutkan dengan melakukan pembagian atas aset tersebut kepada para kreditornya dengan dengan asaspari passu pro rata parte(vide1131 jo. 1132Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dan dalam hal masih adanya sisa kekayaan dari hasil likuidasi maka sisa tersebut harus dikembalikan kepada para pemegang saham.3.Tahap Ketiga dan Terakhir:Melakukan RUPS tentang pertanggungjawaban proses likuidasi yang sudah dilakukan (Pasal 152 ayat (1) UU 40/2007). Dalam hal RUPS menerima pertanggungjawaban proses likuidasi yang sudah dilakukan maka dilanjutkan dengan pengumuman kepada surat kabar yang kemudian disusul dengan pemberitahuan kepada Menteri bahwa proses likudasi sudah berakhir (pemberitahuan kepada Menteri ini dilakukan Notaris melalui sisminbakum) (Pasal 152 ayat (3) UU 40/2007).Dalam hal sudah dilakukan pengumuman tersebut maka Menteri akan mencatat berakhirnya status badan hukum perseroan dan menghapus nama perseroan dari daftar perseroan yang diikuti dengan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia (Pasal 152 ayat (5) jo. Pasal 152 ayat (8) UU 40/2007).Jadi pada dasarnya, dalam hal pembubaran perseroan berdasarkan keputusan RUPS, likuidator ditentukan oleh RUPS. Dalam hal likuidator tidak ditentukan oleh RUPS, Direksi yang akan bertindak selaku likuidator..