hukum bisnis indonesia
TRANSCRIPT
![Page 1: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/1.jpg)
HUKUM BISNISindonesia
Herman Adriansyah
![Page 2: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/2.jpg)
TUJUANTUJUAN
Setelah mendapat kuliah Hukum Bisnis, Setelah mendapat kuliah Hukum Bisnis, mahasiswa mengenal hukum secara umum mahasiswa mengenal hukum secara umum dan meningkat kemampuan dalam bidang dan meningkat kemampuan dalam bidang
ekonominya karena ditunjang pengetahuan ekonominya karena ditunjang pengetahuan ekonomi dipandang dari sudut hukum ekonomi dipandang dari sudut hukum
bisnis.bisnis.
![Page 3: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/3.jpg)
MATERI POKOK BAHASAN
1.Pendahuluan2.Subyek dan Obyek Hukum3.Hukum Perjanjian4.Hukum Benda5.Lembaga Pembiayaan6.Pasar Modal7.Hak atas Kekayaan Milik Intelektual8.Perlindungan Konsumen9.Kepailitan10.Hukum Asuransi11.Penyelesaian Sengketa Bisnis
![Page 4: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/4.jpg)
MANUSIA --------- KEPENTINGAN --------- MANUSIA
KONFLIK
KAEDAH/NILAI
![Page 5: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/5.jpg)
KaedahKaedah
kepercayaakepercayaann
Kaedah Kaedah KesusilaanKesusilaan
Kaedah Kaedah Sopan Sopan santunsantun
Kaedah Kaedah HukumHukum
TujuanTujuan Umat Manuasia; Umat Manuasia; Penyempurnaan Penyempurnaan
manusia; Jangan sampai manusia; Jangan sampai manusia jahatmanusia jahat
Perbuatan yang konkrit; Perbuatan yang konkrit; ketertiban masyarakat; ketertiban masyarakat;
Jangan sampai ada Jangan sampai ada korbankorban
IsiIsi Ditujukan kepada sikap Ditujukan kepada sikap batinbatin
Ditujukan kepada sikap Ditujukan kepada sikap lahirlahir
Asal UsulAsal Usul Dari Tuhan Dari Tuhan Diri sendiriDiri sendiri Kekuasaan luar yang Kekuasaan luar yang memaksamemaksa
SanksiSanksi Dari TuhanDari Tuhan Dari diri Dari diri sendirisendiri
Dari Dari masyarakat masyarakat secara tdk secara tdk
resmiresmi
Dari Dari masyarakat masyarakat
secara secara resmiresmi
Daya KerjaDaya Kerja Membebani Membebani kewajibankewajiban
Membebani Membebani kewajibankewajiban
Membebani Membebani kewajibankewajiban
Membebani Membebani kewajiban kewajiban
dan dan memberi memberi
hakhak
![Page 6: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/6.jpg)
APAKAH HUKUM ? ILMU PENGETAHUAN KAIDAH NILAI-NILAI KEPUTUSAN PENGUASA KEBIASAAN PETUGAS DISIPLIN
![Page 7: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/7.jpg)
Tujuan hukum:Tujuan hukum:Menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, Menciptakan tatanan masyarakat yang tertib,
menciptakan ketertiban dan keseimbangan dengan menciptakan ketertiban dan keseimbangan dengan harapan terlindungi kepentingan manusia.harapan terlindungi kepentingan manusia.
Hukum meliputi beberapa unsur:Hukum meliputi beberapa unsur:1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam
pergaulan masyarakatpergaulan masyarakat2. Peraturan itu bersifat mengikat dan memaksa2. Peraturan itu bersifat mengikat dan memaksa
3. Peraturan itu diadakan oleh badan hukum resmi3. Peraturan itu diadakan oleh badan hukum resmi4. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut 4. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut
dikenakan sanksi yang tegasdikenakan sanksi yang tegas
![Page 8: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/8.jpg)
Peristiwa
PeristiwaHukum
Bukan Peristiwa Hukum dengan Akibat Hukum
Perbuatan Subyek Hukum
Bukan Perbuatan Subyek Hukum
Perbuatan Hukum
Perbuatan Subyek Hukum Lainnya
Kejadian Keadaan Lampaunya Waktu
Sepihak
Ganda
Perjanjian
Lainnya
Sah
Melawan Hukum
![Page 9: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/9.jpg)
Hukum (berdasarkan isinya) diklasifikasi menjadi:
1.Hukum Publik2.Hukum Private
Hukum Publik: Mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat negara atau antara negara dengan warga negaranya.
Hukum Private (Perdata): Mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan atau pribadi.
![Page 10: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/10.jpg)
SUMBER HUKUM :
1. UNDANG-UNDANG2. PERATURAN LAIN
3. KEBIASAAN4. YURISPRUDENSI
5. PERJANJIAN6. DOKTRIN
Lex superiori derogat legi posteori
![Page 11: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/11.jpg)
Subyek Hukum:Segala sesuatu yang dapat memperoleh , mempunyai atau
menyandang hak dan kewajiban dari hukum
Subyek hukum terdiri dari:1. Manusia2. Badan Hukum
Kecakapan manusia dapat dilihat dari: (Pasal 1330 KUHPer)1. Dewasa (21 Th)2. Tidak dibawah pengampuan
Badan Hukum dibedakan menjadi:1. Badan hukum Publik (Pemerintah, BUMN/D, dll)2. Badan hukum Private (PT, Koperasi, yayasan, dll)
![Page 12: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/12.jpg)
Perusahaan Perusahaan adalah setiap adalah setiap bentuk badan usaha yang bentuk badan usaha yang
menjalankan setiap usaha yang menjalankan setiap usaha yang bersifat tetap dan terus menerus bersifat tetap dan terus menerus
didirikan, bekerja, serta didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah berkedudukan dalam wilayah
negara Indonesia dengan tujuan negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba.memperoleh keuntungan/laba.(UUno. 3/1982 ttg Wajib Daftar (UUno. 3/1982 ttg Wajib Daftar
Perusahaan)Perusahaan)
![Page 13: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/13.jpg)
Unsur-unsur PerusahaanUnsur-unsur Perusahaan
1.1. Terus menerusTerus menerus
2.2. Secara terang-teranganSecara terang-terangan
3.3. Dalam kualias tertentu Dalam kualias tertentu (perniagaan)(perniagaan)
4.4. Mengadakan perjanjian Mengadakan perjanjian perdaganganperdagangan
5.5. Memperoleh labaMemperoleh laba
dandan
6. Mengadakan pembukuan (KUHD)6. Mengadakan pembukuan (KUHD)
![Page 14: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/14.jpg)
Persekutuan Perdata: Persekutuan yang dibentuk atas suatu perjanjian, dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (inbreng) ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan.
Unsur Persekutuan Perdata:1. Adanya inbreng (uang, barang atau tenaga/pikiran)2. Adanya pembagian keuntungan
Persekutuan Firma adalah persekutuan perdata dengan menggunakan nama bersama.
Hal penting dar Firma:1. Menjalankan usaha bersama2. Menggunakan nama bersama3. Tanggung jawab sekutu pribadi untuk keseluruhan
![Page 15: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/15.jpg)
Persekutuan komanditer (Comanditaire Venootschaaf= CV)Adalah Firma yang mempunyai satu atau beberapa
orang sekutu komanditer.
CV mempunyai 2 sekutu:1. Sekutu Komplementer (aktif)2. Sekutu Komanditer (pasif)
Perbedaan CV dan Firma:1. Syarat pembentukan dan pendirian2. Jumlah sekutu3. Tanggung jawab sekutu4. Kepailitan
![Page 16: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/16.jpg)
Perseroan Terbatas (PT) = Naamloze Vennootschap (NV)Badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham
PT adalah BADAN HUKUM• sebagai subyek hukum• kekayaan yang terpisah (modal)
Syarat pendirian:• Perjanjian 2 orang atau lebih• Dibuat dengan akta autentik• Modal dasar minimal 20 jt (25 % modal ditempatkan, 50 % modal disetor)• Pendiri ambil bagian dalam saham
![Page 17: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/17.jpg)
Prosedur pendirian PT:
•Akta pendirian di notaris
•Mengajukan permohonan ke Menteri Kehakiman
•Dalam jangka waktu 60 hari akan disahkan
•Setelah disahkan oleh Menteri Kehakiman
•Mendaftarkan dalam daftar perusahaan jangka waktu 30 hari
•Mengajukan pengumuman di Tambahan Berita Negara jangka waktu 30 hari
Konsekuensi terhadap tindakan hukum yang diambil sebelum diumumkan; segala perbuatan hukum dan akibatnya akan menjadi hak dan kewajiban mereka yang melakukannya sendiri atau tanggung jawabnya secara pribadi untuk keseluruhan
![Page 18: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/18.jpg)
Pengecualian dari konsekuensi tersebut diatas bila:(pasal 11 UU No. 1/1995)1. Perseroan secara tegas menerima2. Perseroan mengambil alih (walaupun tdk atas nama perseroan)3. Perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan
![Page 19: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/19.jpg)
KEWAJIBAN DIREKSIKEWAJIBAN DIREKSI
Wajib membuat dan memelihara daftar Wajib membuat dan memelihara daftar pemegang saham, Risalah RUPS dan risalah pemegang saham, Risalah RUPS dan risalah rapat direksi.rapat direksi.
Wajib menyelenggarakan pembukuan Wajib menyelenggarakan pembukuan perseroanperseroan
Wajib melaporkan kepada perseroan mengenai Wajib melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganyakepemilikan sahamnya dan atau keluarganya
Wajib meminta persetujuan RUPS untuk Wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroanperseroan
![Page 20: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/20.jpg)
PERSEROAN GO PUBLIKPERSEROAN GO PUBLIK
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Penunjukan Pejamin EmisiPenunjukan Pejamin Emisi Laporan keuangan diaudit akuntan publik Laporan keuangan diaudit akuntan publik
dal 2 tahun terakhirdal 2 tahun terakhir Hubungan dengan badan koordinasi Hubungan dengan badan koordinasi
penanam modal dan instansi terkaitpenanam modal dan instansi terkait Perubahan Anggaran DasarPerubahan Anggaran Dasar Masalah lain (merger)Masalah lain (merger) Pengajuan pernyataan kehendak (Leter of Pengajuan pernyataan kehendak (Leter of
intent) kepada BAPEPAMintent) kepada BAPEPAM
![Page 21: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/21.jpg)
KEUNTUNGAN GO PUBLIKKEUNTUNGAN GO PUBLIK
Masuknya dana segar Masuknya dana segar Network akan lebih baikNetwork akan lebih baikBisa ekspansi perseroanBisa ekspansi perseroanLebih terkenalLebih terkenalLikuiditas perseroan dan saham lebih Likuiditas perseroan dan saham lebih
baikbaikAdanya kontrol publik, perseroan Adanya kontrol publik, perseroan
lebih baiklebih baik
![Page 22: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/22.jpg)
KELEMAHAN GO PUBLIKKELEMAHAN GO PUBLIK
Semua informasi persero harus Semua informasi persero harus terbukaterbuka
Pemilik bisnis tidak leluasaPemilik bisnis tidak leluasaAlternatif bisnis menyempitAlternatif bisnis menyempitTambah pekerjaan dan biaya pada Tambah pekerjaan dan biaya pada
awal go publikawal go publikKecenderungan membayar deviden Kecenderungan membayar deviden
besar maka pajak tinggi dan besar maka pajak tinggi dan investmen perseroan mengecilinvestmen perseroan mengecil
![Page 23: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/23.jpg)
Bubarnya PTBubarnya PT
Keputusan RUPSKeputusan RUPS Jangka waktunya berakhirJangka waktunya berakhir Penetapan pengadilanPenetapan pengadilan
Pembubaran diiukuti dengan likuidasi Pembubaran diiukuti dengan likuidasi oleh likuidator, likuidator bertugas oleh likuidator, likuidator bertugas melakukan pemberesan.melakukan pemberesan.
![Page 24: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/24.jpg)
Tindakan pemberesan Tindakan pemberesan meliputi:meliputi:
Pencatatan dan pengumpulan Pencatatan dan pengumpulan kekayaankekayaan
Penentuan tata cara pembagian Penentuan tata cara pembagian kekayaankekayaan
Pembayaran kepada para kreditorPembayaran kepada para kreditor Pembayaran kepada pemegang sahamPembayaran kepada pemegang saham Tindakan lain dalam rangka Tindakan lain dalam rangka
pemberesanpemberesan
![Page 25: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/25.jpg)
YAYASANYAYASAN
PERSYARATAN SBG BADAN HUKUM PERSYARATAN SBG BADAN HUKUM
(UU NO. 16/2001)(UU NO. 16/2001)
1.1. Terdiri atas kekayaan yg dipisahkanTerdiri atas kekayaan yg dipisahkan
2.2. Kekayaan untuk mencapai tujuan yayasanKekayaan untuk mencapai tujuan yayasan
3.3. Tujuan bidang sosial, keagamaan dan Tujuan bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaankemanusiaan
4.4. Yayasan tidak memiliki anggotaYayasan tidak memiliki anggota
![Page 26: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/26.jpg)
ORGAN YAYASANORGAN YAYASAN
PEMBINAPEMBINA PENGURUS PENGURUS PENGAWASPENGAWAS
![Page 27: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/27.jpg)
PEMBINAPEMBINA
Keputusan Anggaran DasarKeputusan Anggaran Dasar Mengangkat dan henti pengurus dan pengawasMengangkat dan henti pengurus dan pengawas Menetapkan kebijakan umumMenetapkan kebijakan umum Pengesahan program kerja dan anggaranPengesahan program kerja dan anggaran Keputusan pengabungan, pembubaran yayasanKeputusan pengabungan, pembubaran yayasan
![Page 28: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/28.jpg)
PENGURUSPENGURUS
MELAKSANAKAN PENGURUSAN MELAKSANAKAN PENGURUSAN YAYASANYAYASAN
MEWAKILI YAYASAN DIDALAM DAN MEWAKILI YAYASAN DIDALAM DAN LUAR PENGADILANLUAR PENGADILAN
![Page 29: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/29.jpg)
PEMBUBARAN YAYASANPEMBUBARAN YAYASAN
Jangka waktu AD berakhirJangka waktu AD berakhir Tujuan tercapai atau tidak tercapaiTujuan tercapai atau tidak tercapai Putusan pengadilan denganalasan:Putusan pengadilan denganalasan:
o Melanggar ketertiban umum dan kesusilaanMelanggar ketertiban umum dan kesusilaano Dinyatakan pailitDinyatakan pailit
![Page 30: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/30.jpg)
KOPERASI
Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan.
UU Nomor 25 tahun 1992
![Page 31: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/31.jpg)
PRINSIP KOPERASI Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka Pengelolaan dilakukan secara demokratis Pembagian SHU secara adil Pemberian balas jasa sesuai modal Kemandirian
![Page 32: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/32.jpg)
PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI
RAPAT ANGGOTA
pemegang kekuasaan tertinggi
dilaksanakan min 1 kali setahun
keputusan scr musyawarah mufakat PENGURUS KOPERASI PENGAWAS
![Page 33: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/33.jpg)
MODAL KOPERASI SIMPANAN POKOK SIMPANAN WAJIB DANA CADANGAN HIBAH
SISA HASIL USAHA = pendapat koperasi yg diperoleh dlm satu tahun buku dikurangi dgn biaya, penyusutan dan kewajiban lain dlm tahun buku ybs.
![Page 34: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/34.jpg)
NO UNSUR KOPERASI BADAN USAHA LAIN
1. Para Pihak Orang-orang yang tidak bermodal sehingga untuk mendapatkan modal yang besar harus banyak anggotanya
Tidak perlu banyak jumlahnya, masing-masing mempunyai modal yang besar
2. Tujuan Untuk kemakmuran bersama, kebutuhan masing anggota
Untuk mencari keuntungan
3. Modal Dikumpulkan dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan hasil usaha, termasuk dana cadangan, serta sumber lain yang sah
Terdiri atas masukan-masukan para sekutu yang dilakukan sekali saja dengan jumlah yang besar
4. Pembagian hasil usaha
Pembagian SHU dibagikan kepada semua anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota setelah dikurangi dengan dana cadangan
Pembagian hasil usaha atau keuntungan akan dibagi sebanding dengan jumlah pemasukan modal
PERBEDAAN KOPERASI DGN BADAN USAHA LAIN
![Page 35: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/35.jpg)
Pengertian BendaBenda adalah obyek hukum. Sesuai pasal 499
KUHPerdata, benda merupakan segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik.
Jenis benda dibedakan menjadi;1.Benda berwujud dan benda tak berwujud2.Benda bergerak dan benda tak bergerak3.Benda yang dipakai habis dan tidak dapat
dipakai habis4.Benda yang sudah ada dan benda yang
masih akan ada.
![Page 36: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/36.jpg)
Benda bergerak, dibedakan menjadi;a. Benda bergerak karena sifatnya (pasal 509 KUHPer) artinya
benda yang dapat dipindahkan atau pindah dengan sendirinya. Contoh: Meja, kursi, mobil, dll.
b. Benda bergerak karena Undang-Undang (pasal 511 KUHPer) artinya hak-hak atas benda yang bergerak. Contoh : Hak memungut hasil atas benda bergerak, hak pemakaian, dll.
Benda tak bergerak, dibedakan menjadi;a. Benda tak bergerak karena sifatnya. Contohnya: Tanah dan
yang melekat diatasnya.b. Benda tak bergerak karena tujuannya. Contohnya mesin
alat-alat yang dipakai oleh pabrik.c. Benda tak bergerak menurut Undang-Undang, maksudnya
berwujud hak-hak atas benda yang tak bergerak. Contoh: Hak memungut hasil atas benda tak bergerak, hak memakai benda tak bergerak, hipotik, dll.
![Page 37: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/37.jpg)
Arti penting pembedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak
Benda bergerak Benda tak bergerak
Bezit (kedudukan berkuasa)
Beziter adalah pemilik Bukan
Levering (penyerahan)
Penyerahan nyata Balik nama
Verjaring (kadaluarsa) Tidak ada Dapat terjadi
Bezwaring (pembebanan)
Gadai Hipotik
![Page 38: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/38.jpg)
Hak Kebendaan (Zakelijkrecht): Hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.
Sifat hak kebendaan, yaitu;1. Merupakan hak yang mutlak, artinya dapat
dipertahankan terhadap siapapun juga.2. Merupakan hak yang mengikuti, artinya hak itu
mengikuti bendanya.3. Hak yang lebih dulu ada, tingkatnya lebih tinggi.4. Hak terlebih dahulu (droit de preference).5. Hak untuk memindahkan hak kebendaan dapat secara
sepenuhnya.
![Page 39: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/39.jpg)
Asas Hukum Benda, antara lain;1.Merupakan hukum pemaksa, artinya tidak
dapat disimpangi.2.Dapat dipindahkan.3.Asas Individuliteit, obyeknya adalah barang
yang dapat ditentukan.4.Asas Totaliteit, hak melekat atas seluruh
bendanya.5.Asas prioriteit, artinya kewenangan penuh.6.Asas publiciteit, artinya penyerahan benda tak
bergerak dengan pendaftaran
![Page 40: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/40.jpg)
Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asal tidak dipergunakan dengan sebebas-bebasnya, asal tidak dipergunakan
bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum (pasal 570 KUHPer).ketertiban umum (pasal 570 KUHPer).
Ciri-ciri hak milik, antara lain;Ciri-ciri hak milik, antara lain;1.1. Hak induk dari hak kebendaan lain.Hak induk dari hak kebendaan lain.2.2. Hak yang selengkap-lengkapnya.Hak yang selengkap-lengkapnya.3.3. Tetap sifatnya, tidak kalah karena hak kebendaan lain.Tetap sifatnya, tidak kalah karena hak kebendaan lain.4.4. Mengandung inti dari semua hak kebendaan yang Mengandung inti dari semua hak kebendaan yang
lain, hak kebendaan lain hanya bagian dari hak milik.lain, hak kebendaan lain hanya bagian dari hak milik.
![Page 41: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/41.jpg)
Cara memperoleh hak milik (pasal Cara memperoleh hak milik (pasal 584 KUHPer), antara lain;584 KUHPer), antara lain;
1.1. Pendakuan (toeiigening)Pendakuan (toeiigening)
2.2. Ikutan (natrekking)Ikutan (natrekking)
3.3. Kadaluarsa (verjaring)Kadaluarsa (verjaring)
4.4. Pewarisan (erfopvolging)Pewarisan (erfopvolging)
5.5. Penyerahan (levering)Penyerahan (levering)
![Page 42: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/42.jpg)
Sifat memperoleh hak milik, yaitu;1. Dapat secara asli (originair)2. Dapat secara derivatief (berasal dari orang lain).
Cara hilangnya hak milik, karena;1.Pindah pada orang lain.2.Hapusnya benda.3.Pemilik melepas haknya.
Hak milik bersama (medeeigendom), dibedakan1. Hak milik bersama yang bebas, misalnya harta
perkawinan.2. Hak milik bersama yang terikat, misalnya dalam badan
hukum.
![Page 43: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/43.jpg)
Hak gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diberikan oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu (pasal 1150 KUHPer).
Hak gadai mempunyai beberapa sifat antara lain;1. Hak gadai bersifat accessoir (tambahan dari perjanjian pokok).2. Hak gadai bersifat memberi jaminan.
Hak gadai tidak termasuk hak memakai, hak menikmati atau memungut hasil barang.
Syarat mengadakan hak gadai untuk benda berwujud dan hak piutang atas bawa, yaitu;
1. Ada perjanjiannya, baik tertulis maupun lisan.2. Barang yang digadaikan harus lepas atau di luar kekuasaan pemberi
gadai.
![Page 44: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/44.jpg)
Hak pemegang hak gadai;1. Apabila debitur wanprestasi, pemegang gadai dapat menjual
benda gadai dengan cara di muka umum, dan syarat yang lazim. Kemudian dari hasil penjualan itu diambil sebagian untuk melunasi hutang debitur dan sisanya dikembalikan kepada debitur.
2. Pemegang gadai berhak atas biaya pemeliharaan.3. Hak untuk menahan barang apabila ada beberapa piutang atas
barang tersebut (hak retentie).
Kewajiban pemegang gadai adalah;1. Bertanggungjawab atas hilangnya barang, merosotnya nilai jual
barang apabila akibat kelalaiannya.2. Tidak boleh menyalahgunakan barang gadai.
Gadai bisa terhapus jika;1. Hutang pokoknya telah dibayar/lunas.2. Barang gadai telah keluar dari kekuasaan pemegang gadai.
![Page 45: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/45.jpg)
PERJANJIANSUATU PERISTIWA DIMANA SESEORANG BERJANJI
KEPADA SESEORANG LAIN ATAU DIMANA DUA ORANG ITU SALING BERJANJI UNTUK
MELAKSANAKAN SESUATU HAL.(pasal 1313 KUHPer)
SESUATU HAL ITU ADALAH PRESTASI
PRESTASI dapat berupa:1. Menyerahkan sesuatu2. Melakukan sesuatu3. Tidak melakukan sesuatu
![Page 46: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/46.jpg)
Unsur Perjanjian 1. Essentialia, artinya syarat sahnya perjanjian.
2. Naturalia, artinya lazimnya melekat pada perjanjian.3. Accidentalia, artinya yang harus disebut tegas
SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (pasal 1320 KUHPer)1.Kesepakatan kedua belah pihak2.Kecakapan kedua belah pihak3.Sesuatu hal yang tertentu4.Sebab yang halal (UU, ketertiban umum, kesusilaan)
![Page 47: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/47.jpg)
Asas dalam perjanjian, antara lain;•konsensualisme, artinya persesuaian kehendak.
•Kekuatan mengikat.•Kebebasan berkontrak.
Hapusnya perjanjian;1. Pembayaran.2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan konsignasi atau
penitipan.3. Novasi.4. Kompensasi.5. Percampuran Hutang.6. Penghapusan Hutang.7. Lenyapnya barang yang menjadi hutang.8. Hapusnya perjanjian karena lapau waktu.
![Page 48: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/48.jpg)
Ingkar janji (Wanprestasi)•Debitur sama sekali tidak penuhi perikatan.
•Debitur terlambat memenuhi.•Debitur keliru/tidak pantas memenuhi perikatan
FORCE MAJEUR atau OVERMACHT atau keadaan memaksa, yaitu;
1. Bencana alam.2. Kehilangan3. Keadaan di luar kemampuan
![Page 49: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/49.jpg)
Keadaan memaksa (force majeur)Tiga unsur yang harus dipenuhi;1.Tidak penuhi prestasi.2.Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur.3.Faktor penyebab tidak diduga sebelumnya dan tidak
dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.
Akibat keadaan memaksa;1.Kreditur tidak dapat menuntut perikatan dipenuhi.2.Tidak dapat dinyatakan dalam keadaan lalai dan tidak
dapat menuntut.3.Kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian.4.Prestasi gugur (pada perjanjian timbal balik).
![Page 50: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/50.jpg)
PASAR MODALPASAR MODAL Kegiatan yg berkaitan dgn penawaran Kegiatan yg berkaitan dgn penawaran
umum dan perdagangan efekumum dan perdagangan efek Perusahaan publik yg berkaitan dengan Perusahaan publik yg berkaitan dengan
efek yg diterbitkannyaefek yg diterbitkannya Lembaga profesi yg berkaitan dgn efek utk Lembaga profesi yg berkaitan dgn efek utk
melakukan transaksi jual beli melakukan transaksi jual beli
TEMPAT BERTEMUNYA PENJUAL DAN TEMPAT BERTEMUNYA PENJUAL DAN PEMBELI MODAL/DANAPEMBELI MODAL/DANA
![Page 51: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/51.jpg)
PERANAN PASAR MODALPERANAN PASAR MODAL
Untuk membiayai atau menunjang Untuk membiayai atau menunjang pembangunan dunia usaha umumnya pembangunan dunia usaha umumnya
biaya pembanguan nasionalbiaya pembanguan nasional
TUJUAN PASAR MODALTUJUAN PASAR MODAL
Pengembangan fungsi perbankanPengembangan fungsi perbankan Pengembangan dunia usahaPengembangan dunia usaha Pemerataan pendapatanPemerataan pendapatan Indikator krisis keuanganIndikator krisis keuangan Patokan kebijakan suku bungaPatokan kebijakan suku bunga
![Page 52: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/52.jpg)
EFEK
Surat berharga: Surat pengakuan hutang Surat berharga komersial Saham Obligasi Tanda bukti hutang Right issue
![Page 53: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/53.jpg)
4 UNSUR PASAR MODAL
Peminta modal (EMITEN)Penawar modalLembaga penunjang pasar modalMekanisme pasar modal
![Page 54: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/54.jpg)
EMITENEMITEN
• Badan hukum berbentuk PT dan Badan hukum berbentuk PT dan berkedudukan di Indonesiaberkedudukan di Indonesia
• Modal yg disetor penuh min. 200 juta.Modal yg disetor penuh min. 200 juta.• 2 th terakhir berturut PT laba min 10 2 th terakhir berturut PT laba min 10
%%• Laporan keuangan 2 th terakhir di Laporan keuangan 2 th terakhir di
auditaudit• Mengeluarkan buku prospektusMengeluarkan buku prospektus
![Page 55: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/55.jpg)
PENAWAR MODALPENAWAR MODAL
• MASYARAKAT/PERORANGAN WNIMASYARAKAT/PERORANGAN WNI• INVESTORINVESTOR• LEMBAGA KEUANGANLEMBAGA KEUANGAN
LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL• KUSTODIAN
• BIRO ADMINISTRASI EFEK
• WALI AMANAT
![Page 56: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/56.jpg)
PROFESI PENUNJANGPROFESI PENUNJANG
1.1. NOTARISNOTARIS
2.2. KONSULTAN HUKUMKONSULTAN HUKUM
3.3. APRAISALAPRAISAL
4.4. AKUNTAN PUBLIKAKUNTAN PUBLIK
MEKANISME PASAR MEKANISME PASAR MODALMODAL
1.1. PROSES EMISIPROSES EMISI
2.2. PERDAGANGAN DI BURSA EFEKPERDAGANGAN DI BURSA EFEK
![Page 57: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/57.jpg)
HAK ATAS KEKAYAAN MILIK INTELEKTUAL
Perlindungan terhadap hasil karya manusia baik hasil karya yang
berupa aktivitas dalam ilmu pengetahuan, industri,
kesusasteraan maupun seni
![Page 58: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/58.jpg)
PRINSIP HAKI
PRINSIP EKONOMIPRINSIP KEADILANPRINSIP KEBUDAYAANPRINSIP SOSIAL
![Page 59: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/59.jpg)
HAK CIPTAUntuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan
hasil karya bidang ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan bangsa
(UU no. 19 tahun 2002)
SIFAT HAK CIPTA
> Benda bergerak immateriel> Dapat dibagi> Tidak dapat disita
![Page 60: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/60.jpg)
HAK CIPTA TERDIRI ATAS HAK EKONOMI: untuk mendapatkan manfaat
ekonomi dari hasil ciptaannya
HAK MORAL: hak yang melekat secara pribadi dan tidak dapat dilepas dengan alasan apapun
![Page 61: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/61.jpg)
CIPTA YANG DILINDUNGI
Buku, program, dan semua hasil karya tulis
Ceramah, kuliah, pidato Alat peraga Lagu/musik, drama, seni rupa Arsitektur, peta Fotografi, sinematografi terjemahan
![Page 62: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/62.jpg)
Yang tidak ada hak cipta
Hasil rapat terbuka lembaga negara Peraturan perundang-undangan Pidato kenegaraan Putusan pengadilan Keputusan badan arbitrase
![Page 63: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/63.jpg)
HAK PATENHak eksklusif yg diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi
(UU No. 14 Tahun 2001)
![Page 64: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/64.jpg)
JANGKA WAKTU PATEN20 TAHUN
PATEN SEDERHANA 10 TAHUN
![Page 65: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/65.jpg)
Penyelesaian SengketaTingkat I: Pengadilan NiagaTingkat II: Mahkamah Agung
Arbitrase/Alternative Dispute Resolution
Pelanggaran Hak adalah Delik Aduan
![Page 66: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/66.jpg)
MEREK
Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka,
susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau
jasa.UU no. 15 Tahun 2001
![Page 67: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/67.jpg)
JENIS MEREK MEREK DAGANG MEREK JASA MEREK KOLEKTIF
Merek tidak dapat didaftar karena;1.Bertentangan dengan UU, moralitas agama, kesusilaan
dan ketertiban umum.2.Tidak memiliki pembeda.3.Telah menjadi milik umum.4.Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang
atau jasa yg dimohonkan paten.
![Page 68: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/68.jpg)
PERLINDUNGAN KONSUMENPERLINDUNGAN KONSUMEN
KONSUMENKONSUMEN
Setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang Setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi tersedia dalam masyarakat, baik bagi
kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk lain, dan tidak untuk maupun mahluk lain, dan tidak untuk
diperdagangkandiperdagangkan
UU No. 18 Tahun 1999 UU No. 18 Tahun 1999
![Page 69: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/69.jpg)
Asas Perlindungan KonsumenAsas Perlindungan Konsumen
1.1. Asas ManfaatAsas Manfaat
2.2. Asas KeadilanAsas Keadilan
3.3. Asas KeseimbanganAsas Keseimbangan
4.4. Asas Keamanan dan keselamatan Asas Keamanan dan keselamatan konsumenkonsumen
5.5. Asas Kepastian HukumAsas Kepastian Hukum
![Page 70: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/70.jpg)
Hak KonsumenHak Konsumen
Kenyamanan, keamanan & keselamatanKenyamanan, keamanan & keselamatan Dpt barang/jasa sebanding dgn nilai tukar atau Dpt barang/jasa sebanding dgn nilai tukar atau
yg dijanjikanyg dijanjikan Dpt pendidikan konsumenDpt pendidikan konsumen Didengar pendapat/keluhanDidengar pendapat/keluhan Dpt kompensasi, ganti rugi atau penggantianDpt kompensasi, ganti rugi atau penggantian
![Page 71: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/71.jpg)
Kewajiban KonsumenKewajiban Konsumen
Membaca, mengikuti petunjuk/prosedurMembaca, mengikuti petunjuk/prosedur Beritikad baik dalam transaksiBeritikad baik dalam transaksi Membayar sesuai dgn nilai tukarMembayar sesuai dgn nilai tukar Mengikuti upaya penyelesaian hukum Mengikuti upaya penyelesaian hukum
sengketa perlindungan konsumen secara patutsengketa perlindungan konsumen secara patut
![Page 72: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/72.jpg)
Hak Pelaku UsahaHak Pelaku Usaha
Menerima pembayaranMenerima pembayaran Perlindungan hukumPerlindungan hukum RehabilitasiRehabilitasi
![Page 73: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/73.jpg)
Kewajiban PelakuKewajiban Pelaku
Beritikad baik Beritikad baik Memberi info yg benarMemberi info yg benar Melayani konsumen yg benarMelayani konsumen yg benar Menjamin mutu barangMenjamin mutu barang Memberi kesempatan konsumen mengujiMemberi kesempatan konsumen menguji Memberi kompensasi, ganti rugiMemberi kompensasi, ganti rugi
![Page 74: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/74.jpg)
Larangan dalam MemproduksiLarangan dalam Memproduksi
Tidak sesuai standar bakuTidak sesuai standar baku Tidak sesuai dengan janjiTidak sesuai dengan janji Tidak ada keterangan produkTidak ada keterangan produk
Larangan dalam MempromosikanLarangan dalam Mempromosikan Menggunakan kalimat yg berlebihanMenggunakan kalimat yg berlebihan Janji yg belum pastiJanji yg belum pasti Menjatuhkan produk lainMenjatuhkan produk lain
![Page 75: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/75.jpg)
Larangan dalam ObralLarangan dalam Obral
Barang/jasa tsb tdk sesuai standarBarang/jasa tsb tdk sesuai standar Seolah tidak mengandung cacat tersembunyiSeolah tidak mengandung cacat tersembunyi Tidak bermaksud menjualTidak bermaksud menjual Jumlah barang hanya tertentuJumlah barang hanya tertentu Menaikkan harga sebelum melakukan obralMenaikkan harga sebelum melakukan obral
![Page 76: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/76.jpg)
Dilarang Mencantumkan Klausul BakuDilarang Mencantumkan Klausul Baku
Menyatakan pengalihan tanggung jawabMenyatakan pengalihan tanggung jawab Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak
menolak penyerahan kembali barang yang menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumendibeli konsumen
Menolak menyerahkan uangMenolak menyerahkan uang Memaksa akan aturan tambahanMemaksa akan aturan tambahan Melakukan perbuatan sepihakMelakukan perbuatan sepihak
![Page 77: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/77.jpg)
Tanggungjawab Pelaku UsahaTanggungjawab Pelaku Usaha
Ganti kerugian atas; kerusakan, pencemaran dan Ganti kerugian atas; kerusakan, pencemaran dan kerugian konsumenkerugian konsumen
BENTUK GANTI RUGI:BENTUK GANTI RUGI:Pengembalian uang, penggantian barang, atau Pengembalian uang, penggantian barang, atau
jasa yang sejenis atau setara nilainya, jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan dan/atau pemberian perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yg sesuai dgn peraturan perundang-santunan yg sesuai dgn peraturan perundang-undanganundangan
![Page 78: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/78.jpg)
HAL-HAL YG MEMBEBASKANHAL-HAL YG MEMBEBASKAN
1.1. Barang tdk untuk diedarkanBarang tdk untuk diedarkan
2.2. Cacat barang dikemudian hariCacat barang dikemudian hari
3.3. Cacat akibat prosedur dilanggarCacat akibat prosedur dilanggar
4.4. Kelalaian konsumenKelalaian konsumen
5.5. Lewat jangka waktu penuntutan 4 th sejak Lewat jangka waktu penuntutan 4 th sejak barang dibelibarang dibeli
![Page 79: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/79.jpg)
KEPAILITANKEPAILITAN
KEADAAN BERHENTI MEMBAYARKEADAAN BERHENTI MEMBAYAR
SYARAT PAILIT:SYARAT PAILIT:
1.1. Adanya debitur yg tidak membayar utangAdanya debitur yg tidak membayar utang
2.2. Adanya lebih dari satu krediturAdanya lebih dari satu kreditur
3.3. Adanya lebih dari satu utangAdanya lebih dari satu utang
4.4. Minimal satu utang sudah jatuh tempoMinimal satu utang sudah jatuh tempo
5.5. Minimal satu utang sudah dapat ditagihMinimal satu utang sudah dapat ditagih
![Page 80: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/80.jpg)
KEPAILITANKEPAILITANUU No. 1 Tahun 1998UU No. 1 Tahun 1998
Kepailitan dapat diajukan apabila:Kepailitan dapat diajukan apabila: Dalam keadaan berhenti Dalam keadaan berhenti
membayarmembayar Lebih dari satu kreditur, dan 1 Lebih dari satu kreditur, dan 1
kreditur piutangnya dapat kreditur piutangnya dapat ditagihditagih
![Page 81: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/81.jpg)
PIHAK YG DAPAT PIHAK YG DAPAT MENGAJUKAN KEPAILITANMENGAJUKAN KEPAILITAN
1.1. Debitur sendiriDebitur sendiri
2.2. Seorang atau lebih krediturSeorang atau lebih kreditur
3.3. Kejaksaan mewakili kepentingan umumKejaksaan mewakili kepentingan umum
4.4. Bank Indonesia apabila debiturnya Bank Indonesia apabila debiturnya bankbank
5.5. BapepamBapepam
![Page 82: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/82.jpg)
UTANGUTANG
ARTI SEMPIT: suatu kewajiban yang ARTI SEMPIT: suatu kewajiban yang timbul hanya dari adanya perjanjian timbul hanya dari adanya perjanjian utang piutangutang piutang
ARTI LUAS: seluruh kewajiban yg ada ARTI LUAS: seluruh kewajiban yg ada dalam suatu perikatan baik yg timbul dalam suatu perikatan baik yg timbul karena UU atau perjanjiankarena UU atau perjanjian
UTANG adalah utang pokok dan bunganyaUTANG adalah utang pokok dan bunganya
![Page 83: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/83.jpg)
PROSES PENYELESAIAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETASENGKETA
Tingkat I: Pengadilan NiagaTingkat I: Pengadilan Niaga Tingkat II: Mahkamah AgungTingkat II: Mahkamah Agung Peninjauan Kembali: Mahkamah AgungPeninjauan Kembali: Mahkamah Agung
Pasal 6 (4) UU KepailitanPasal 6 (4) UU Kepailitan
Putusan diambil maks. 30 hari setelah Putusan diambil maks. 30 hari setelah permohonan didaftarkanpermohonan didaftarkan
![Page 84: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/84.jpg)
SEBELUM PUTUSANSEBELUM PUTUSAN
Kreditur dapat mengajukan permohonan:Kreditur dapat mengajukan permohonan:
1.1. Meletakkan sita jaminan terhadap Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitursebagian atau seluruh kekayaan debitur
2.2. Menunjuk kurator sementara untuk:Menunjuk kurator sementara untuk: Mengawasi pengelolaan usaha debiturMengawasi pengelolaan usaha debitur Mengawasi pembubaranMengawasi pembubaran
![Page 85: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/85.jpg)
AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILITAKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT
DEMI HUKUM DEBITUR KEHILANGAN DEMI HUKUM DEBITUR KEHILANGAN HAKNYA UNTUK BERBUAT SESUATU HAKNYA UNTUK BERBUAT SESUATU
TERHADAP PENGUASAAN DAN TERHADAP PENGUASAAN DAN PENGURUSAN HARTA PENGURUSAN HARTA
KEKAYAANNYA YANG TERMASUK KEKAYAANNYA YANG TERMASUK DALAM KEPAILITANDALAM KEPAILITAN
![Page 86: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/86.jpg)
HARTA KEKAYAAN :HARTA KEKAYAAN :SELURUH KEKAYAAN DEBITUR PADA SAAT SELURUH KEKAYAAN DEBITUR PADA SAAT PERNYATAAN PAILIT SERTA SEGALA APA PERNYATAAN PAILIT SERTA SEGALA APA YANG DIPEROLEH SELAMA KEPAILITANYANG DIPEROLEH SELAMA KEPAILITAN
Tidak termasuk:Tidak termasuk:1.1. Perlengkapan tidurPerlengkapan tidur2.2. Perlengkapan dinas dan kerjaPerlengkapan dinas dan kerja3.3. Persediaan makanan kurang lebih sebulanPersediaan makanan kurang lebih sebulan4.4. Gaji, upah, uang jasa dan honorGaji, upah, uang jasa dan honor5.5. Hak ciptaHak cipta6.6. Uang untuk nafkah (ditetapkan hakim)Uang untuk nafkah (ditetapkan hakim)7.7. Buku-buku untuk bekerjaBuku-buku untuk bekerja
![Page 87: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/87.jpg)
PARA PIHAKPARA PIHAK
HAKIM PENGAWASHAKIM PENGAWAS KURATORKURATOR PANITIA PARA KREDITORPANITIA PARA KREDITOR RAPAT PARA KREDITORRAPAT PARA KREDITOR
![Page 88: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/88.jpg)
AKIBAT HUKUM AKIBAT HUKUM PERNYATAAN PAILITPERNYATAAN PAILIT
Terjadi sitaan umum kekayaan debiturTerjadi sitaan umum kekayaan debitur Kepailitan hanya kekayaan bukan pribadiKepailitan hanya kekayaan bukan pribadi Harta dikuasai kuratorHarta dikuasai kurator Tuntutan dan gugatan ke kuratorTuntutan dan gugatan ke kurator Kreditur preference tetap dpt laksanakan Kreditur preference tetap dpt laksanakan
haknyahaknya
![Page 89: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/89.jpg)
UPAYA DLM KEPAILITANUPAYA DLM KEPAILITAN
1.1. Penundaan pembayaranPenundaan pembayaran
2.2. Verifikasi piutangVerifikasi piutang
3.3. Perdamaian (Akkoord)Perdamaian (Akkoord)
4.4. InsolvensiInsolvensi
5.5. RehabilitasiRehabilitasi
![Page 90: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/90.jpg)
HUKUM ASURANSIHUKUM ASURANSI
ASURANSI: (Ps 246 KUHD)ASURANSI: (Ps 246 KUHD)
- Suatu perjanjian di mana seorang - Suatu perjanjian di mana seorang penanggung dengan menikmati suatu penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya kepada premi mengikatkan dirinya kepada tertanggung untuk membebaskannya tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian, karena kehilangan, dari kerugian, karena kehilangan, kerusakan, ketiadaan keuntungan yg kerusakan, ketiadaan keuntungan yg diharapkan, yg akan dideritanya karena diharapkan, yg akan dideritanya karena kejadian yg tidak pastikejadian yg tidak pasti
![Page 91: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/91.jpg)
4 unsur dalam asuransi4 unsur dalam asuransi
1.1. Pihak tertanggungPihak tertanggung
2.2. Pihak penanggungPihak penanggung
3.3. Peristiwa yg tidak tertentu Peristiwa yg tidak tertentu (evenement)(evenement)
4.4. Kepentingan yg mungkin akan Kepentingan yg mungkin akan mengalami kerugianmengalami kerugian
![Page 92: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/92.jpg)
MANFAAT ASURANSIMANFAAT ASURANSI
1.1. Memberikan rasa aman dan Memberikan rasa aman dan perlindunganperlindungan
2.2. Sebagai tabungan dan sumber Sebagai tabungan dan sumber pendapat lainpendapat lain
3.3. Merupakan alat penyebaran risikoMerupakan alat penyebaran risiko
4.4. Pendistribusian biaya dan manfaat Pendistribusian biaya dan manfaat yg lebih adilyg lebih adil
![Page 93: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/93.jpg)
PENGGOLONGAN ASURANSIPENGGOLONGAN ASURANSI
Berdasarkan Perjanjian:Berdasarkan Perjanjian: Asuransi Kerugian Asuransi Kerugian Asuransi JumlahAsuransi Jumlah Asuransi VariaAsuransi Varia
Berdasarkan sifat pelaksanaannya:Berdasarkan sifat pelaksanaannya: Asuransi SukarelaAsuransi Sukarela Asuransi WajibAsuransi Wajib Asuransi KreditAsuransi Kredit
![Page 94: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/94.jpg)
Berdasarkan UU No. 2 Tahun 1992Berdasarkan UU No. 2 Tahun 1992
1.1. Usaha Asuransi terbagi:Usaha Asuransi terbagi:a. Asuransi Kerugiana. Asuransi Kerugianb. Asuransi Jiwab. Asuransi Jiwac. Reasuransic. Reasuransi
2. Usaha Penunjang:2. Usaha Penunjang:a. Pialang Asuransia. Pialang Asuransib. Pialang Reasuransib. Pialang Reasuransic. Penilai Kerugian Asuransic. Penilai Kerugian Asuransid. Agen Asuransid. Agen Asuransi
![Page 95: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/95.jpg)
PRINSIP-PRINSIP ASURANSIPRINSIP-PRINSIP ASURANSI
INSURABLE INTEREST (adanya INSURABLE INTEREST (adanya kepentingan)kepentingan)
INDEMNITY (penempatan posisi semula)INDEMNITY (penempatan posisi semula) UTMOST GOOD FAITH (Itikad baik)UTMOST GOOD FAITH (Itikad baik) SUBROGRATION (pengganti kedudukan)SUBROGRATION (pengganti kedudukan) PROXIMA CAUSA (sebab kerugian)PROXIMA CAUSA (sebab kerugian) CONTRIBUTION (saling menutup)CONTRIBUTION (saling menutup)
![Page 96: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/96.jpg)
PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS
NEGOSIASI
MEDIASI
ARBITRASE
![Page 97: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/97.jpg)
MEDIASI NEGOSIASI DGN MELIBATKAN PIHAK
KETIGA MEDIATOR DITUJUK OLEH PARA PIHAK
YG BERSENGKETA PUTUSANNYA BERUPA NILAI ATAU
NORMA PUTUSAN TIDAK PUNYA TITEL
EXECUTORIAL
![Page 98: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/98.jpg)
ARBITRASE PENYELESAIAN SENGKETA DILUAR
PENGADILAN PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN
WASIT PUTUSAN DPT MEMILIKI TITEL
EXECUTORIAL BERSIFAT RAHASIA, CEPAT, MUDAH
DAN MURAH
![Page 99: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/99.jpg)
ARBITRASE INDONESIA
1. BANI = BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA
2. BAMUI = BADAN ARBITRASE MUAMALAT INDONESIA
![Page 100: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/100.jpg)
LEMBAGA PEMBIAYAANLEMBAGA PEMBIAYAAN
BADAN USAHA YANG MELAKUKAN KEGIATAN PEMBIAYAAN DALAM BENTUK PENYEDIAAN DANA ATAU BARANG MODAL DENGAN TIDAK MENARIK DANA SECARA LANGSUNG DARI MASYARAKAT
(Kepres no.61 Tahun 1988)
![Page 101: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/101.jpg)
Perbedaan dgn bankPerbedaan dgn bank
• Pendanaan dari masyarakat
• Penyediaan dana atau barang modal
• Tidak memerlukan jaminan
![Page 102: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/102.jpg)
LEMBAGA PEMBIAYAANLEMBAGA PEMBIAYAAN
1. LEASING
2. FACTORING
3. MODAL VENTURA
4. PEMBIAYAAN KONSUMEN
5. KARTU KREDIT
![Page 103: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/103.jpg)
LEASINGLEASING(sewa guna usaha)(sewa guna usaha)
Ciri-ciri leasing:• Ada 3 pihak Lesse, lessor, supplier• Pembayaran sewa dilakukan berkala• Masa sewa guna usaha ditentukan• Disertai dgn hak opsi• Hak milik ada pada lessor• Obyek leasing = benda-benda yg
digunakan untuk menjalankan perusahaan
![Page 104: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/104.jpg)
KEUNTUNGAN LEASINGKEUNTUNGAN LEASING
• Proses pengadaan barang lebih cepat dan tidak memerlukan jaminan
• Pengadaan barang yg mahal lebih meringankan dari sisi cash flow karena pembayaran jangka panjang
• Posisi cash flow lebih baik dan biaya modal lebih menarik
• Perencanaan keuangan lebih mudah dan sederhana
![Page 105: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/105.jpg)
PERBEDAAN DGN SEWAPERBEDAAN DGN SEWA
• JANGKA WAKTU MENJADI FOKUS
• PARA PIHAK ADL BADAN USAHA
• PERLU JAMINAN TERTENTU
• ADANYA HAK OPSI
![Page 106: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/106.jpg)
BEDA DGN SEWA BELI DAN JUAL BEDA DGN SEWA BELI DAN JUAL BELIBELI
• PERALIHAN HAK MILIK
• JENIS LEMBAGA PEMBIAYAAN
• PARA PIHAK YANG TERLIBAT
![Page 107: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/107.jpg)
FACTORINGFACTORING(ANJAK PIUTANG)(ANJAK PIUTANG)
USAHA PEMBIAYAAN DALAM BENTUK PEMBELIAN DAN/ATAU PENGALIHAN ATAU PENGURUSAN PIUTANG ATAU TAGIHAN JANGKA PENDEK SUATU PERUSAHAAN DARI TRANSAKSI DALAM DAN LUAR NEGERI
![Page 108: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/108.jpg)
CIRI-CIRI FACTORINGCIRI-CIRI FACTORING
• BERUPA PENGURUSAN PIUTANG
• TAGIHAN JANGKA PENDEK DAN BELUM JATUH TEMPO
• ADA 3 PIHAK :– FAKTORING COMPANY– KLIEN (PENJUAL PIUTANG)– NASABAH
![Page 109: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/109.jpg)
KEUNTUNGAN FACTORINGKEUNTUNGAN FACTORING
• PEMBAYARAN PIUTANG LEBIH CEPAT DARI JATUH TEMPO
• MENAMBAH DANA SEGAR
• DAPAT MEMBANTU PENINGKATAN KEUNTUNGAN ATAU LABA
• MENGALIHKAN RISIKO PIUTANG
![Page 110: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/110.jpg)
MODAL VENTURAMODAL VENTURA
BADAN USAHA YG MELAKUKAN PEMBIAYAAN MELALUI PENYERTAAN MODAL KE DALAM SUATU USAHA PERUSAHAAN PASANGAN USAHA UNTUK JANGKA WAKTU TERTENTU
![Page 111: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/111.jpg)
KEUNTUNGAN MODAL VENTURAKEUNTUNGAN MODAL VENTURA
• SUMBER DANA SELAIN BANK
• BANTUAN MANAJEMEN
• MEMPERLUAS JARINGAN USAHA
![Page 112: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/112.jpg)
JENIS MODAL VENTURAJENIS MODAL VENTURA
• CONVENTIONAL LOAN
• CONDITIONAL LOAN (UNTUNG RUGI)
• EQUITY INVESTMENT (ADA BANTUAN MANAJEMEN)
![Page 113: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/113.jpg)
PEMBIAYAAN KONSUMENPEMBIAYAAN KONSUMEN
LEMBAGA PEMBIAYAAN PENGADAAN BARANG UNTUK KEBUTUHAN KONSUMEN DILAKUKAN DGN PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN ATAU BERKALA
![Page 114: Hukum Bisnis Indonesia](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081718/5571f28449795947648cac3c/html5/thumbnails/114.jpg)
KARTU KREDITKARTU KREDIT
BADAN USAHA YG MELAKUKAN PEMBIAYAAN UNTUK MEMBELI BARANG DAN JASA DENGAN MENGGUNAKAN KARTU KREDIT