hukum agraria indonesia

Benny Oewes, SH., M.Kn | Hukum Agraria Indonesia 1

BAB I PENDAHULUAN

1. Tanah sebagai sumber daya kehidupan, maka tidak ada

sekelompok masyarakat pada bangsa manapun yang tidak memiliki aturan-aturan atau norma-norma tertentu dalam penggunaan, penguasaaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah untuk hidupnya. Penduduk bertambah, pemikiran manusia berkembang dan berkembang pula system, struktur dan tata cara manusia menentukan sikapnya terhadap tanah, yang mana sikap ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti alamnya, geografisnya, sosial-budaya, adat-religi dan sebagainya.

Pengertian Tanah

Tanah adalah bagian dari bumi, air dan ruang angkasa

yang merupakan kekayaan alam sebagai rahmat Tuhan YME kepada bangsa Indonesia yang harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang sangat penting, baik dalam kehidupan bangsa Indonesia maupun dalam pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai upaya berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar tahun 1945, khususnya pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar tahun 1945 “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Menurut penulis prinsip-prinsip yang terkandung dalam

pasal 33 ayat (3) tersebut diatas bersifat imperatif, karena


mengandung suatu perintah kepada Negara dimana bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya berada pada penguasaan Negara yang dipergunakan untuk mewujudkan “Kesejahteraan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”

Tujuan Negara daripada kesejahteraan tersebut diatas

adalah kesejahteraan lahir batin yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk dapat mewujudkan tujuan Nasional Negara Republik Indonesia ditetapkanlah Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang diundangkan pada tanggal 24 September 1960 Lembaran Negara 1960-104.

2.

Bahwa untuk mengatur Hak-Hak Atas tanah baik sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 pada tanggal 24 September 1960 pada saat itu telah dikenal adanya Ilmu Hukum Agraria dan Ilmu Agraria perkataan “agraria” berasal dari bahasa latin “agrarius” yang mempunyai arti segala sesuatu perbuatan Hukum yang berhubungan dengan tanah, kata asalnya dari bahasa Yunani yaitu “ager”, dan dalam bahasa Belanda “akker” artinya dalam bahasa Indonesia adalah “ladang”, atau “tanah pertanian”

Pemahaman Ilmu Agraria & Ilmu Hukum Agraria

Ilmu Agraria adalah menurut artinya yang sekarang

semua hal-hal yang berhubungan dengan “tanah” pada umumnya seperti masalah penggunaan tanah, pengikisan, penghanyutan tanah (erosi), kesuburan tanah, kekeringan tanah dsb.


Ilmu Hukum Agraria adalah sebagian dari Ilmu Agraria

sedangkan Hukum Agraria adalah mengatur hubungan antara manusia dan tanah.

Salah satu pendapat Mr. Drs. E. Utrecht (dalam bukunya

pengantar dalam Hukum Indonesia, hal. 248) telah memberikan suatu definisi Hukum Agraria sebagai “bagian hukum administrasi yang menguji perhubungan hukum istimewa yang diadakan bagi para birokrat yang bertugas menyelesaikan dan mengurus soal-soal tentang Agraria dan melakukannya tugas-tugas tersebut”.

Sebagai latar belakang dari pada Hukum Agraria ini

pertama-tama kita harus mengetahui dasar hukumnya yang tertera didalam Undang-undang Dasar tahun 1945 mengenai azas Hukum Agraria pasal 33 ayat (3) “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Yang harus kita perhatikan makna “dikuasai” oleh

Negara tidak berarti bahwa semua tanah di Indonesia adalah “kepunyaan” Negara pemahaman lebih lanjut ialah bahwa Negara bila perlu dengan jalan peraturan-peraturan bisa mengatur tentang penggunaan tanah maka dengan demikian dapat dikemukakan bahwa Negara tidak mempunyai hak privat atas tanah tetapi mempunyai hak publik, hak publik ini harus dipergunakan oleh Negara agar dapat mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.


Azas ini adalah berbeda dengan apa yang disebut “domein verklaring” (pernyataan domein), yaitu yang disebutkan dalam pasal 1 dari Agrarisch-Besruit, yang memuat “pernyataan bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan ada Hak Eigendom atasnya oleh pihak lain, adalah domein (Eigendom) dari Negara”

Berdasarkan pernyataan domein ini dahulu Pemerintah

Hindia Belanda memberikan tanah dengan Hak-Hak Barat, dalam hal itu Pemerintah bertindak sebagai yang berwenang menurut Hukum Privat sebagai yang mempunyai tanah, Pemerintah mengadakan Perjanjian tentang Pemberian Eigendom, Erfacht, Opstal, Sewa dan sebagainya dengan tidak mengindahkan Hak-hak Adat, Hak Ulayat menurut Persekutuan Hukum Bangsa Indonesia.

Terhadap hal-hal tersebut diatas Pemerintah Republik

Indonesia tidak membutuhkan teori domein tersebut karena berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah memberi kekuasaan kepada Pemerintah untuk mengontrol pemakaian dan pembagian tanah bahkan dari pada itu Negara sebagai Negara tidak membutuhkan dasar Hukum Privat (privaatrechtelijk) guna campur tangan dalam soal tanah untuk kepentingan Negara dan masyarakat.

3.

Bahwa mengenai Hukum Agraria yang ada di Indonesia pada saat yang lalu terdapat dua macam hukum yaitu masing-masing :

Hukum Tertulis & Hukum Tidak Tertulis


a. Hukum yang tertulis atau hukum Undang-undang, ialah hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Hukum Agraria yang tertulis sebagian tersebar terdapat didalam burgerlijkwetboek (BW) dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan BW atas dasar pasal 51 I.S yang berasal dari Pemerintah Belanda dalam praktek kita memakai pula istilah Hukum Barat atau hukum Eropa

b. Hukum yang tidak tertulis ialah Hukum Agraria yang

terdapat didalam Hukum Adat. Untuk bangsa Indonesia asli dalam lapangan Hukum Privaat berlaku terutama Hukum Adat penduduk Indonesia terbagi dalam 3 (tiga) golongan masing-masing :

Bangsa Eropa ; Bangsa Timur Asing dan Bangsa Indonesia (asli/pribumi)

Dimana Hukum Adat didalam penafsirannya seolah-olah sama di seluruh Indonesia padahal sesungguhnya coraknya adalah berbeda-beda di pelbagai daerah. Berdasarkan pendapat Prof. Van Vollen Hoven guru

besar dalam Hukum Adat dalam penyelidikannya di wilayah Negara Republik Indonesia terbagi atas 19 (sembilan belas) lingkungan Hukum Adat yang terdiri dari :

1. Aceh ; 2. Tanah Gayo, Alas dan Batak ; 3. Minangkabau ; 4. Sumatra Selatan ; 5. Sumatra Timur, Riau, Lingga, Sambas, Pontianak ; 6. Bangka dan Belitung ; 7. Kalimantan ;


8. Minahasa ; 9. Gorontalo ; 10. Toraja ; 11. Sulawesi Selatan ; 12. Ternate ; 13. Maluku ; 14. Irian Barat ; 15. Timor ; 16. Bali dan Lombok ; 17. Jawa Tengah, Jawa Timur dan Madura ; 18. Jogya dan Solo dan 19. Jawa Barat

Oleh karena beraneka ragam Hukum Adat, tambahan pula belum tertulis seluruhnya didalam pengertian tidak ditetapkan dalam Undang-undang maka sukarlah untuk menetapkan apakah sesuatu kebiasaan adalah adat atau telah menjadi Hukum Adat berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas untuk menempatkan hak-hak tanah menurut Hukum Adat dalam kedudukan yang selayaknya didalam system Hukum Agraria baru kiranya sebelum mempelajari hak-hak itu perlu dijelaskan dan diterangkan secara singkat apa Hukum Adat itu.


BAB II HAK-HAK TANAH MILIK ADAT

1. “Adat” berasal dari bahasa Arab “adah” ialah

“kebiasaan” maka pengertian Hukum Adat ialah “Hukum Kebiasaan”

Hukum Tanah Hak Milik Adat

Hukum Kebiasaan ialah meliputi kaidah-kaidah hukum

yang timbul karena didalam persekutuan (gemeenschap). Dimana orang dalam tindak tanduk yang sama pada umumnya selalu bertingkah laku menurut aturan yang sama.

Dalam kebiasaan untuk bertingkah laku menurut aturan

yang tertentu, selanjutnya harus ada keyakinan didalam persekutuan itu, bahwa orang itu memang selayaknya bertingkah laku menurut cara yang tertentu.

Aturan-aturan kebiasaan akhirnya menjadi aturan-aturan

hukum apabila pentaatannya dapat dipaksa dengan jalan keputusan yang memaksa dari orang-orang atau alat-alat perlengkapan yang berkuasa didalam persekutuan, akan tetapi istilah Hukum Kebiasaan tidak tepat untuk digunakan bagi arti hukum yang berlaku dalam golongan bangsa Indonesia asli (Hukum Adat).

Menurut pendapat Mr. Drs. E. Utrecht terdapat

perbedaan antara Hukum Adat dan Hukum Kebiasaan dimana pendapatnya adalah sebagai berikut :


a. Hukum Adat asalnya bersifat agak sakral ; Hukum Adat berasal dari kehendak nenek moyang, agama dan tradisi rakyat sedangkan Hukum Kebiasaan sebagian besar berasal dari kontak timur dengan barat

b. Hukum Adat sebagian besar terdiri dari kaidah-kaidah yang tidak tertulis, akan tetapi ada juga Hukum Adat yang tertulis misalnya didalam piagam raja atau kitab-kitab hukum, sedangkan Hukum Kebiasaan semuanya terdiri atas kaidah-kaidah yang tidak tertulis.

Disamping itu pula menurut pendapat Prof. Van Vollen Hoven Hukum Adat itu adalah sejumlah kaidah-kaidah yang berlaku : a. Ber-sanksi (karena itu disebut “hukum”) b. Tidak tertulis, didalam arti tidak ada undang-undang yang

menetapkannya (karena disebut “adat”) Maka oleh karena itu Hukum Adat ialah suatu bagian yang berasal dari adat istiadat rakyat, akan tetapi tidak semua yang terdapat didalam adat merupakan hukum jadi yang dimaksud dengan adat misalnya memberikan sesuatu pada upacara-upacara atau waktu-waktu tertentu sebaliknya Hukum Adat menunjukan pada bagian dari adat yang jika tidak ditaati menimbulkan akibat-akibat hukum.

Menurut Hukum Adat hak atas tanah itu dapat kita bagi

sebagai berikut : a. Hak persekutuan hukum yaitu Hak Ulayat, termasuk

didalamnya : Hak pembukaan tanah Hak untuk mengumpulkan hasil hutan (verzamel atau

kaprecht)


b. Hak-hak perseorangan diantaranya : Hak Milik Hak memungut hasil tanah Hak wenang pilih atau hak pilih lebih dahulu Hak wenang beli Hak pejabat adat

c. Perbuatan-perbuatan hukum yang berwujud : Pemindahan hak :

• Menjual (lepas, gadai, tahunan) • Menukarkan • Memberikan

Perjanjian ; • Tanam bagi, bagi hasil (deelbouw) • Sewa • Tanggungan, dsb.

Dari apa yang diuraikan diatas ternyata bahwa di Indonesia sekarang peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tentang Agraria khususnya masih belum sama dan berbeda-beda.

Hukum tanah Hak Milik Adat Adalah hak-hak atas tanah yang bentuknya bermacam-macam tergantung bentuk berlakunya adat dimasing-masing daerah dimana di Indonesia terdiri dari banyak pulau yang masing-masing dihuni oleh suku yang berbeda dimana tiap suku mempunyai adat istiadat sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya mempunyai perbedaan.

Hukum Adat adalah Hukum yang berkonsepsi

Komunalistik yang memungkinkan penguasaaan tanah secara individual dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi sekaligus mengandung unsur kebersamaan, didalam Hukum


Tanah Adat hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah Hak Ulayat masyarakat Hukum Adat dimana hak ini adalah hak bersama dan tanahnya kepunyaan bersama para anggota masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan yang mana pengelolaan Tanah Ulayat diserahkan dan ditugaskan kepada Kepala Adat dan Para Tetua Adat.

Dengan demikian apa yang dimaksud dengan Hukum

Adat adalah : Hukum aslinya golongan rakyat pribumi yang merupakan Hukum dan hidup dalam bentuk tidak tertulis serta mengandung unsur-unsur yang mempunyai sifat kemasyarakatan, kekeluargaan yang berazaskan keseimbangan serta diliputi suasana keagamaan.

Bahwa menurut prof. Mr. C van Vollenhoven hak milik

bumi putera disebut “Inland Bezirtrecht”. Apabila hak ini ada pada masyarakat hukum maka disebut “Communal Bezirtrecht” atau hak milik komunal, dan jika hak ini pada hak perseorangan disebut “Erferlijk Individueel Bezirtrecht” yang memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk mnguasai tanah sebagai miliknya sendiri dengan pembatasan yang berlaku. Terhadap Hukum Adat dan Hukum Barat tidak membedakan hak kebendaan dalam (Zakelijke rechten) dengan hak perseorangan (Persoonlijke rechten) yang mana dalam penafsirannya hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaaan langsung atau sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap orang lain dan setiap orang harus menghormati kekuasaan itu.


1.1 Bukti-bukti Hak Tanah Milik Adat sebelum

berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terdiri dari :

Bukti-bukti Tanah Hak Milik Adat

a. Segel Jual Beli tentang perbuatan peralihan hak yang dilakukan secara terang dan tunai yang disaksikan oleh Kepala Desa atau Lurah atau Juru Tulis. (contoh terlampir)

b. Pajak Bumi / Landrente, Girik, Pipil, Kikitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. (contoh-contoh terlampir)

c. Keterangan-keterangan lain yang diterangkan dalam bentuk surat keterangan yang diterbitkan oleh Lurah / Kepala Desa dan diketahui oleh Camat dan/atau Keterangan Camat dimana lokasi tanah itu berada. (contoh terlampir dan contoh keterangan IPEDA terlampir)

d. Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (contoh terlampir dan contoh keterangan IPEDA terlampir)

Bahwa keempat alat bukti tersebut yang menyangkut suatu objek tanah dimana objek tanah itu berada dalam suatu kecamatan harus tercatat atau teradministrasikan dalam suatu system administratif tanah-tanah milik adat yang tersedia pada Kantor Lurah / Kecamatan / Kepala Desa yang mencatat bukti-bukti tersebut.


1.2 Bahwa mengenai system administratif Tanah Hak

Milik Adat sejak dahulu telah dilakukan secara sistematis dimana disetiap Desa/Kelurahan/Kecamatan telah tersedia buku-buku dan peta-peta bidang atas objek tanah untuk suatu Kelurahan atau Desa sehingga dengan demikian system adiministratif tersebut telah diatur didalam Tata Laksana Pencatatan tanah-tanah Hak Milik Adat yang meliputi :

Sistem Administratif Tanah Hak Milik Adat

a. Peta Desa/Kelurahan adalah merupakan peta atas bidang tanah yang telah tergambar dalam suatu peta yang berada di wilayah Desa/Kelurahan yang bersangkutan

b. Leter A menggabarkan hasik pemetaan seluruh tanah-tanah di Desa tersebut lengkap dengan batas-batasnya atau istilah lain disebut peta rincikan

c. Leter B memuat persil-persil yang dikuasai dan atau digarap lengkap dengan batas-batas, luas, besarnya pajak dan nama pemilik

d. Leter C adalah daftar tanah dan pemilik tanah nomor urut dan besarnya pajak sebagai bukti wajib pajak yang menikmati atas tanah tersebut

1.3 Dalam Hukum Adat perolehan tanah dapat

diperoleh melalui perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah melalui jual-beli, hibah, wasiat dan warisan.

Proses Perolehan Tanah Hak Milik Adat

Didalam jual-beli tanah yang mempunyai sifat tunai

dan terang dimana jual-beli tanah tersebut adalah


merupakan perbuatan hukum berupa penyerahan atas tanah oleh penjual kepada pembeli dan pada saat yang sama pembeli membayar harganya secara penuh kepada penjual, namun demikian sebelum dilakukan jual-beli atas tanah tersebut terlebih dahulu telah terdapat kesepakatan (perjanjian) antara pemilik tanah dengan pihak yang memerlukan tanah (pembeli) yang pada pokoknya pembeli tanah bersedia menjual tanahnya kepada yang memerlukan tanah (pembeli) dengan harga yang disepakati bersama dan kapan jual-beli akan dilakukan kesepakatan itu kita sebut Perjanjian akan melakukan jual-beli.

Dalam Hukum Adat jual-beli dilakukan dihadapan

Kepala Desa/Adat yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Bukti Segel Jual Beli yang ditandatangani oleh penjual dan pembeli serta dijelaskan objek tanah yang dijual berikut data-datanya baik yang menyangkut pemilikan, kikitir, persil, luas lebih kurang, berikut letaknya, batas-batasnya dan nilai jualnya yang disaksikan oleh Kepala Desa dimana objek tanah itu berada sehingga sejak saat dibuat Surat Segel Jual Beli tersebut bahwa hak pemilik tanah telah berlaih kepada pembeli sehingga hak atas tanah yang bersangkutan berpindah kepada pembeli, maka dengan demikian bukti perolehan dan pemilikan tanah sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 adalah “Surat Segel Jual Beli”


2. Hak Ulayat adalah Hak dari Persekutuan Hukum untuk

menggunakan dengan bebas tanah-tanah yang masih merupakan hutan belukar didalam lingkungan wilayahnya, guna kepentingan persekutuan Hukum itu sendiri dan anggota-anggotanya atau guna kepentingan orang luar (pendatang atau orangasing) akan tetapi dengan ijinnya dan senantiasa dengan pembayaran pengakuan rekognisi dalam pada itu persekutuan hukum tetap campur tangan juga atas tanah-tanah yang telah diusahakan orang yang terletak di dalam lingkungannya.

Hak Ulayat

Menurut Prof. Mr. C Van Hollen Hoven, Sarjana Hukum

Adat menerangkan dan menjelaskan hak dari persekutuan hukum ini menamakan “Beschikkingsrecht” yang mempunyai pengertian “Hak untuk mengurusi tanah” tetapi harus diartikan penguasaan tersebut tidak secara mutlak sebab apabila tanah tersebut hendak dijual tidaklah ada dalam “kekuasaan persekutuan hukum itu” nama yang khusus untuk menunjukan hubungan hukum antara tanah dengan persekutuan hukum sampai saat ini tidak dikenal dalam Bahasa Indonesia atau bahasa daerah akan tetapi mengenai wilayahnya dimana hak persekutuan itu berlaku terdapat nama-nama seperti dibawah ini :

a. Patuanan artinya “Lingkungan kepunyaan” di Ambon ; b. Panjampeto artinya “daerah bahan makanan” di

Kalimantan ; c. Panjanturui, panetapan di Kalimantan ; d. Pawatasan di Kalimantan, wewengkon di Djawa,

prabumian di Bali artinya “daerah yang berbatas” ; e. Totabuan ialah “tanah yang terlarang bagi orang lain” di

Bolaang Mongdow ;


f. Pertuwanan di Batak Simelungun Sumatera Timur ; g. Kawasan di Indragiri ; h. Torluk di Angkola ; i. Limpo di Sulawesi Selatan ; j. Nuru di Buru ; k. Paja, paer di Bali, Lombok ; l. Ulajat di Minangkabau, berasal dari kata bahasa Arab

“wilayah” yang artinya “daerah kekuasan wali, pengurus, kepala daerah” dan lain sebagainya.

Hubungan antara tanah dengan persekutuan manusia dimana-mana hubungannya sangat erat sekali ialah dimana tempat orang berdiam sumber yang menghasilkan bahan makanan, tempat dimana orang kelak akan dikubur setelah meninggal dunia dan oleh karena tanah dan pohon-pohonnya memberi tempat kepada “machluk gaib” yang melindungi persekutuan itu didalam masyarakat bangsa Indonesia hubungannya mempunyai 3 (tiga) macam dasar : Keinsapan bathin, Kemasyarakatan dan Perekonomian.

a. Pengertian dasar keinsapan bathin

atau apa yang dikatakan ahli ethologie : Magic Religius, Kepercayaan kepada yang gaib atau tersembunyi dimana kita dapat melihat cara-cara orang berbakti dalam lingkungan masyarakat yang primitive misalnya bila akan membuka atau mengusahakan tanah bersama-sama. Didaerah-daerah yang lebih maju yang telah ada rasionalisasi, hubungan bathin antara persekutuan manusia dan tanah itu lambat-laun menjadi lemah atau berubah sedemikian hingga merupakan ikatan sesorang antara tanah dan individu saja sebagai hal ini tampil dalam perjanjian-perjanjian mengenai tanah.


b. Pengertian dasar kemasyarakatan

Ternyata dalam adanya rasa tanggung jawab yang harus dipikul oleh persekutuan manusia seluruhnya atas kejahatan yang terjadi didalam lingkungan wilayahnya.

c. Pengertian dasar perekonomian Berwujud dalam kekuasaan persekutuan hukum ialah sekalian anggotanya untuk mempergunakan tanah milik bersama secara bebas dengan mengecualikan atau melarang orang yang bukan anggota. Hubungan-hubungan yang kokoh ini akhirnya menjelma menjadi hak persekutuan hukum atas tanah di daerah lingkungannya, hak tanah yang luas dan penting artinya dalam system Hukum Agraria menurut adat itu disebut Hak Ulayat.

Persekutuan hukum (rechtsgemeenschap) ialah “lingkungan-lingkungan teratur yang bersifat kekal” yang mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik berupa jasmani ataupun rohani. Setiap lingkungan itu berisi sejumlah manusia yang hidup secara bersama-sama dan terikat antara yang satu dan yang lainnya dalam perikehidupan dan pergaulannya sedemikian rupa sehingga ditinjau dari luar merupakan satu kesatuan.


2.1 Dari adanya hak ini : Tanda-tanda Hak Ulayat

a. Persekutuan hukum itu dan anggota-anggotanya dapat mempergunakan tanah hutan belukar didalam wilayahnya dengan bebas, seperti membuka tanah, mendirikan perkampungan, memungut hasilnya, berburu, menggembala dsb.

b. Yang bukan anggota dari persekutuan hukum dapat pula mempergunakan hak itu tetapi hanya atas pemberian ijin dari persekutuan hukum itu ; tanpa ijin ia telah membuat kesalahan.

c. Dalam mepergunakan tanah itu, bagi anggota hanya kadang-kadang, tapi bagi yang bukan anggota selalu harus membayar sesuatu baik hasil bumi atau uang sebagai tanda dan menyatakan bahwa orang itu sadar akan mengusahakan tanah kepunyaan orang lain (recognitie).

d. Persekutuan hukum mempunyai tanggung jawab atas beberapa kejahatan yang tertentu, yang terjadi didalam lingkungan wilayahnya, bilamana orang yang melakukan kejahatan itu sendiri tidak dapat digugat, tidak dikenal.

e. Persekutuan hukum tidak boleh memindah tangankan haknya (menjual, menukarkan, memberikan) untuk selama-lamanya kepada siapapun juga.

f. Persekutuan hukum mempunyai hak percampuran tangan juga terhadap tanah-tanah yang telah digarap, seperti dalam pembagian pekarangan, dalam jual-beli tanah dsb.


2.2 Bahwa yang dimaksud dengan tanah pengangonan

berdasarkan Bb. 6536 jis. S 1854 No. 51, 1925 No. 434, 1931 No. 373 Residen Jawa Madura di kuasakan untuk memberikan Tanah Negara yang bebas kepada Desa sebagai milik Desa (gemeentelijk-bezit) bagi keperluan pangonan (padang gembala) dalam pemberian tanah tersebut hendaknya ditentukan :

Tanah Pengangonan (weidevelden)

a. Hak milik itu dianggap berakhir, bila menurut keputusan Residen ternyata bahwa tanah itu tidak lagi dipergunakan untuk maksudnya atau tidak dipelihara sesuai dengan peruntukannya ; dalam keputusan tersebut bila perlu ditetapkan pula dalam tempo berapa lama bangunan-bangunan dan tanaman-tanaman yang ada diatas tanah itu harus dihilangkan, apabila hal ini tidak dipenuhi maka Bupati menajalankan pekerjaan itu atas biaya yang berkpentingan.

b. Untuk membuat dan memelihara tanah pangonan itu tidak boleh mempergunakan kerja desa selain dari yang dimaksud dalam pasal 17 I.G.O (S.1906 No. 83) untuk jelasnya pasal 17 I.G.O berbunyi “peraturan untuk memenuhi keperluan desa yang dimaksud dalam ayat (1) dari pasal 16 (diatas) atau semacam lainnya lain daripada menuntut mengerjakan semua penduduk desa atau kampung yang wajib kerja secara bergilir-giliran sepanjang bukan perintah dari pemerintahan negeri tidak boleh dijalankan sebelum mendapat persetujuan lebih dahulu dari bagian yang terbanyak dari penduduk desa yang berhak memilik Kepala Desa.”

c. Pasal 16 ayat (1) berbunyi “Kepala Desa berkuasa dengan mengingat adat kebiasaan setempat dan


pertauran yang diadakan oleh DPRD Kabupaten untuk membatasi pemungutan-pemungutan dalam batas-batas yang layak berhubung dengan ketentuan pasal 3, 4 dan 7 untuk memanggil penduduk desa bagi melakukan kerja desa.”

d. Menurut pasal 5 ayat (2) Grondhuurordonnatie S. 1918 No. 88, maka tanah pagongan itu tidak boleh disewakan.

2.3 Yang dimaksud dengan Tanah Bengkok menurut Bb. 6535 jis. S. 1854 No. 51, 1925 No. 434, 1931 No. 373 Itr.C 6, 1939 No. 287, Residen di Jawa dan Madura di kuasakan untuk memberikan Tanah Negara yang bebas kepada desa bagi keperluan Tanah Bengkok untuk penghasilan Pamong Desa.

Tanah Bengkok (ambtsveld) / Titisara

Yang dinamai “ambtelijkgrond-bezit” atau “ambtsveld” ialah tanah pertanian atau empang yang diberikan untuk “dipakai“ (tengebruike) kepada Kepala Desa atau anggota desa lainnya karena jabatannya pasal 1 Bb. 5558 di pelbagai daerah dipakai nama-nama seperti tanah kejaroan banten, sawah cari (priangan timur), kalungguhan (ciamis), kalungguhan, lungguh, carik lungguh, sawah bengkok (Cirebon), caton Madura, sawah petingen, sawah bekelan dan umumnya di Jawa : bengkok. Bb. 5558 berisi petunjuk-petunjuk untuk memberikan Tanah Bengkok itu yaitu : a. Ketetapan Tanah Bengkok, berapa maksimum luasnya,

harus diatur dalam peraturan daerah kabupaten.


b. Sedapat-dapatnya untuk masing-masing jabatan Pamong Desa harus ada ketetapan pula.

c. Letak dan luasnya Tanah Bengkok itu tidak boleh berubah.

Maksimum luasnya tanah itu ditetapkan dengan longsar sekali maksudnya hanyalah akan mencegah pemberian Tanah Bengkok yang berlebih-lebihan sekali luasnya. Luas Tanah Bengkok itu ditetapkan dengan mengingat keadaan setempat dan pentingnya satu persatu jabatan, sehingga tanah yang diperuntukan bagi jabatan yang penting tidak boleh diberikan kepada jabatan yang kurang penting/berat.

Dalam pemberian Hak Tanah Bengkok harus ditentukan bahwa : a. Hak tanah itu dianggap berakhir, bila menurut

Keputusan Residen ternyata tanah itu tidak lagi dipergunakan untuk maksudnya (S. 1931 No. 373)

b. Untuk membuat dan memelihara Tanah Bengkok tidak boleh mempergunakan kerja desa, selain dari yang dimaksud dalam pasal 17 I.G.O berbunyi “peraturan untuk memenuhi keperluan desa yang dimaksud dalam ayat (1) dari pasal 16 (diatas) atau semacam lainnya lain daripada menuntut mengerjakan semua penduduk desa atau kampung yang wajib kerja secara bergilir-giliran sepanjang bukan perintah dari Pemerintahan Negeri tidak boleh dijalankan sebelum mendapat persetujuan lebih dahulu dari bagian yang terbanyak dari penduduk desa yang berhak memilik Kepala Desa.”


Bahwa Tanah Bengkok selain tanah darat ataupun sawah dapat juga berupa empang atau tambang dan apabila menurut anggapan rakyat bentuk Tanah Bengkok sewaktu-waktu ternyata tidak ada tempatnya lagi, maka diubah menjadi Titisara (titsrama, tititama, suksasra, bondodesa, sawah krocokan, sawah kas desa, sanggan, sawah celengan) hasilnya dapat untuk memperkuat kas desa sehingga beban kewajiban rakyat terhadap desa dalam hal ini uruan atau iuran menjadi ringan, sebaiknya Tanah Bengkok atau titisara itu berada didalam desa yang berkepentingan sendiri supaya dapat diurus dan diawasi oleh Kepala Desa dengan sebaik-baiknya seperti yang dimaksud pasal 5 ayat (1) I.G.O dimana pasal tersebut berbunyi “Kepala Desa harus menjaga supaya pengurusan perusahaan-perusahaan harta benda, milik dan kepunyaan desa lainnya dijalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang diputuskan oleh DPRD Kabupaten dan pada umumnya wajib mengganti kerugian desa yang timbul langsung atau tidak langsung karena satu kesalahan atau kealfaanya”

Pada umumnya Tanah Bengkok diperlukan adanya untuk penghasilan Pamong Desa yang tidak mendapat gaji tetap dari pemerintah yang diatur dalam pasal 3 I.G.O

Pamong Desa dapat memakai Tanah Bengkok dan menerima hasilnnya untuk diri sendiri dan keluarganya dan atas Tanah Bengkok tersebut tidak boleh dijual, diberikan, ditukarkan atau digadaikan tidak dapat disewakan atau ditanam bagikan, walaupun dalam kenyataannya dimana-mana di Jawa Barat sewa dan tanah bagi (maparo) sudah biasa dilakukan menurut grondhuurordonnantie (S. 1918


No. 88) Tanah Bengkok itu diperkenankan untuk disewakan juga kepada yang bukan bangsa Indonesia.

Tanah Bengkok tidak dapat diwariskan apabila pemakaiannya dalam hal ini Kepala Desa meninggal dunia atau berhenti pada jabatannya dimana tanah ini kembali kepada desa untuk diserahkan kembali kepada penggantinya.

Bahwa disamping faidah-faidah tersebut diatas terhadap Tanah Bengkok terdapat pula kelemahan-kelemahannya seperti hal-hal sebagai berikut :

1. Pengahasilan Pamong Desa yang tidak tetap (Wisslielvallig) dan sangat berbeda banyaknya di pelbagai daerah.

2. Mudah menimbulkan tindakan atau kompeten yang kurang jujur.

3. Setiap kali penggarapan harus diserahkan kepada orang lain.

Bahwa terhadap Tanah Bengkok seperti yang telah diuraikan diatas menurut ketentuan Bab Kedua pasal VI Undang-undnag Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 jo. Pasal 22 Peraturan Menteri Agraria No. 62 tahun 1960 maka Tanah Hak Bengkok dapat dikonversi menjadi tanah Hak Pakai.


2.4 Agrarisch Eigendom

Bahwa peraturan mengenai Agrarisch Eigendom yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Belanda begitu pula pelaksanaannya dalam ketentuan Koninklijk besluit tanggal 16 April 1872 No. 29 (S. 1872-117) telah dicabut dengan diundangkannya Undang-undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 selanjutnya berdasarkan pasal 19 Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1960 telah ditetapkan atas tanah konversi tanah hak-hak Agrarisch Eigendom dikonversi menjadi Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Guna Usaha sebagaimana yang dimaksud dalam pasal II ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria dan dilaksanakan oleh pejabat yang bertugas pada waktu itu menyelenggarakan pendaftaran tanah menurut Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1959 setelah diterimanya salinan Surat Keputusan Penegasan dari Kepala Inspeksi Agraria yang bersangkutan atas dasar hasil pemeriksaan dibuat Surat Keputusan menegaskan apakah suatu hak Agrarisch Eigendom dikonversi menjadi Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Guna Usaha. Terjadinya Hak Agrarisch Eigendom : Bahwa peraturan mengenai Agrarisch Eigendom sejak tanggal 24 september 1960 tidak berlaku lagi tetapi alangkah baiknya akan diuraikan bagaimana maksud dan terjadinya hak Agrarisch Eigendom itu : Menurut ketentuan keempat dari Agrarisch Weet (pasal 51 ayat (7) I.S apabila sebidang tanah dengan hak milik kepunyaan bangsa Indonesia atas permintaan yang berhak dapat diberikan kepada nya dengan Hak Eigendom sesuai


dengan syarat-syarat yang ditetapkan dengan undang-undang (ordonnantie) dan yang akan dinyatakan didalam Surat Eigendomnya dan mengenai kewajiban-kewajiban terhadap negeri dan desa serta kewenangannya untuk menjual kepada yang bukan bangsa Indonesia. Yang dimaksud ordonnantie dalam ketentuan tersebut hingga kini belum pernah ada akan tetapi sebelum tahun 1925 berhubung dengan pasal 4 ayat (1) Agrarisch Besluit tentang perubahan milik menjadi Eigendom telah ditetapkan dalam K.B tanggal 16 April 1872 No. 29 (S. 1872 No. 117), (S.1872 No. 234), (S. 1931 No. 163 jo 423 dan pasal 2 ayat (1) S. 1925 No. 415) peraturan ini berlaku bagi Jawa dan Madura (pasal 24); sehingga di luar Jawa dan Madura hak Agrarisch Eigendom itu tidak ada. Tujuan pembentukan Undang-undang di Negeri Belanda dalam tahun 1870 bermaksud memberikan kesempatan kepada orang bumi putera untuk memperoleh hak atas tanah baru yang disebut “Eigendom” atas tanah “yang dipakainya” dimana pemberian hak atas tanah baru itu adalah fakultatip (bebas) pemberian hak atas tanah baru tersebut diatas dalam prakteknya disebut Agrarisch Eigendom hal ini untuk menunjukan perbedaanya dengan Hak Eigendom yang diatur dalam B.W


BAB III TANAH HAK BARAT

1. Hukum Tanah Hak Barat

Hukum Tanah Hak Barat adalah merupakan bagian dari Hukum Barat yang pokok-pokoknya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum ini berkonsepsi Individualistis Liberal dalam hukum Tanah Hak Barat penguasaan atas tanah yang tertinggi berada pada hak individu yang besrsifat pribadi semata-mata yang disebut Hak Eigendom. Dimana hak-hak perorangan didalam hukum Tanah Hak Barat ini semula berpedoman kepada kepetingan pribadi dan dalam perkembangannya kemuadian dimasukan juga unsur-unsur kepentingan bersama yang dirumuskan dengan kata-kata, hak-hak individu mempunyai fungsi sosial namun sifat dasarnya tetap individualistis.

2. Hak-hak Tanah menurut Hukum Barat

a. Pengertian dari Hak Eigendom adalah hak yang paling luas dan sempurna yang dapat dimiliki sesorang terhadap benda yang memberi kewenangan paling luas kepada pemegangnya dibandingkan dengan hak-hak lainnya yang diatur didalam pasal 570 s.d 624 B.W disamping itu pula telah dikenal istilah Verponding Eigendom, pengertiaannya adalah verponding itu merupakan pajak pemilikan tanah Hak-hak Barat yang diatur didalam STB. 1923 No. 425, STB.

Hak Eigendom


1927 No. 151 dan STB. 1931 No. 168 sehingga dengan demikian Eigendom Verponding adalah bekas Hak Milik Barat yang menjadi objek pajak yang dipungut oleh Inspeksi Pajak Departemen Keuangan (rechviskal) yang dilakukan duhulu oleh Kantor Kadaster dimana Kantor Kadaster adalah lembaga yang semula tugasnya memungut pajak yang didata dalam kumpulan kartu-kartu/daftar-daftar yang mana setiap persil mempunyai nomor dengan memuat kota, luas beserta sifat dari tanah tersebut.

b. Terjadinya Hak Eigendom pertama-tama adalah pemohon harus mengajukan pengukuran tanah untuk mendapatkan surat ukur (meetbrief) dengan memasang tanda-tanda batas bidang tanah yang dimohon dari Kantor Kadaster (sekarang seksi Pendaftaran Tanah), yang selanjutnya pemohon Eigendom melampirkan Surat Ukur yang dimaksud mengajukan permohonan kepada Gubernur Jenderal cq. Direktur Binenenlands Beestuur (sekarang Pimpinan Depatemen dalam Negeri) kemudian dilakukan penelitian oleh 1 (satu) panitia yang terdiri dari : Kepala Distrik/Kabupaten dan Wakil Kepala Distrik/Wedana.

Terjadinya Hak Eigendom

Dalam menyusun Surat Keputusan pemberian eigendom selain persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan pertaturan lainnya juga harus memperhatikan Direktur Ekonomi dan Dinas Kehutanan serta dinas-dinas lainnya, setelah pemohon memenuhi semua persyaratan yang tercantum dalam Surat Keputusan pemberian eigendom termasuk uang pembayaran pemasukan (koopsoom) barulah Surat Keputusan itu


didaftarkan di Kantor Kadaster untuk mendapatkan Acte Van Eigendom tanda bukti hak Acte Van Eigendom tersebut adalah merupakan alat bukti pemilikan yang mana dokumen pemilikan tersebut ada dua yaitu : - Akta Eigendom yang pertama dibukukan di Grondbook

(buku Tanah) sebagai asli Eigendom yang disimpan di Kantor Kadaster

- Akta Eigendom diberikan kepada pemegang atau pemilik Hak Eigendom sebagai tanda bukti pemilikan

c. Bahwa Hak Eigendom dapat dialihkan karena perbuatan hukum melalui : Jual Beli, Hibah, tukar-menukar, pemasukan modal ke dalam perusahaan dan pembebanan Hak Eigendom dengan Hypoteek yang harus dibuat dengan Akta Notaris

Apakah Hak Eigendom dapat dialihkan

Perbuatan hukum tersebut disebut veitelijkelevering (penyerahan nyata) dan harus dilengkapi dengan lanmeterscannis yang merupakan surat pemberitahuan dari Kantor Kadaster yang menyatakan tentang peralihan hak serta pula dilengkapi dengan surat ukur serta tanda telah melunasi pajak balik nama, yang mana selajutnya harus didaftarkan di griffer v/h grechtsshof Panitera Pengadilan Negeri setelah itu barulah diterbitkabn Akta Van Eigendom atas nama pembeli perbuatan hukum tersebut dinamakan yuridischlevering (penyerahan yuridis) terhadap peralihan-peralihan karena peristiwa hukum seperti warisan, testamen,


perkawinan dsb. terlebih dahulu diperlukan persyaratan berupa keterangan meninggalnya pewaris, testamen dari Notaris, keterangan waris dari Notaris/balai harta peninggalan. Veitelijkelevering (penyerahan nyata) adalah suatu penyerahan nyata atas tanah akan tetapi belum dilakukan pencatatan (overschrijvings) akta dalam register umur (Akta Van Transfor) yang mengakibatkan terjadinya perbuatan hukum dengan mana Hak Eigendomnya diserahkan (penyerahan yuridis atau yuridischlevering) Jadi Hak Milik atas tanah baru beralih kepada pembeli/penerima peralihan jika telah dilakukan penyerahan yuridis yang wajib diselenggarakan dengan pembuatan akta dimuka oleh dan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah selaku Overschrijvings Ambtenaar menurut Overschrijvings Ordonnantie STB. 1834 No. 27 atau pasal 1459 BW.

hukum agraria indonesia

Documents