hi - noth sea, asylum, nicaragua & nuclear

5/11/2018 HI - Noth Sea, Asylum, Nicaragua & Nuclear - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/hi-noth-sea-asylum-nicaragua-nuclear 1/23

P a g e | 1

North Sea Continental Shelf Case 1968

Fakta Hukum

1. Pihak yang bersengketa dalam kasus ini adalah Jerman melawan Belanda dan

Jerman melawan Denmark (Jerman melawan Denmark dan Belanda).

2. Pada tanggal 1 Desember 1964 telah terjadi suatu perjanjian internasional

antara Jerman dengan Denmark dan pada tanggal 9 Juni 1965 terjadi juga

suatu perjanjian internasional antara Jerman dengan Belanda. Kedua

perjanjian ini mengatur tentang perbatasan wilayah dalam landas kontinen di

North Sea (Laut Utara) yang berada di dalam wilayah kekuasaan ketiga negara

tersebut yang ditentukan dari batas pantai ketiga negara tersebut.

3. Perairan di dalam North Sea tersebut ternyata dangkal, di mana kedalaman

dasar laut tersebut kurang dari 200 meter (tidak termasuk di wilayah

Norwegia) dan ini semua sudah diatur pembatasannya oleh negara-negara

pantai di sekitar landas kontinen North Sea tersebut.

4. Pada tanggal 20 Februari 1967, Belanda dan Denmark mengajuka pengaturan

ulang dalam mengatur luas perbatasan di landas kontinen di North Sea. Akan

tetapi antara Jerman dengan Denmark dan Belanda tersebut, masih belum

terdapat kesepakatan mengenai perluasan perbatasan wilayah di North Sea

bagi Denmark dan Belanda dengan Jerman dikarenakan perluasan wilayah ini

dilakukan dengan prinsip equidistance (Pasal 6, Konvensi Jenewa tentang

Landas Kontinen 1958). Di mana prinsip ini telah dianggap sebagai Kebiasaan

Internasional.

5. Berdasarkan pada isi dari Pasal 6 Konvensi Jenewa 1958 tersebut, prinsip ini

dapat berlaku dalam suatu perjanjian internasional apabila tidak ada “special

circumtances” (kondisi khusus) yang mengakibatkan adanya pengaturan lain

mengenai masalah ini dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu, Denmark

dan Belanda menyatakan dikarenakan tidak adanya “special circumtances”

tersebut dalam perjanjian tersebut, maka prinsip ini equidistance ini dapat

diberlakukan



P a g e | 2

6. Jerman menyatakan prinsip ini dapat mengakibatkan ketimpangan dalam

pengaturan wilayah perbatasan di North Sea yang disesuaikan dengan proporsidari panjang garis pantai North Sea tersebut. Sehingga, pembagian wilayah di

landas kontinen tersebut harus disesuaikan dengan prinsip “just and equitable

share” (prinsip pembagian secara merata) yang pengaturannya ditentukan

berdasarkan jatah yang berhak dimiliki oleh setiap negara di landas kontinen

North Sea tersebut.

7. Apabila prinsip equidistance ini diterapkan, maka Jerman akan menyusun

kondisi khusus untuk diterapkan dalam pengaturan pembatasan wilayah untuk

kasus ini.

8. Dikarenakan belum ditemukannya kesepakatan di dalam permasalahan

penerapan prinsip kebiasaan internasional dalam perjanjian antara Jerman

dengan Denmark dan Belanda, maka pihak-pihak tersebut mengajukan

permasalahan ini kepada ICJ pada tanggal 26 April 1968.

Permasalahan Hukum

1. Apakah ketentuan dalam Pasal 6 Konvensi Jenewa tentang Landas Kontinen

mengikat bagi seluruh pihak dalam kasus tersebut?

2. Apakah prinsip equidistance yang merupakan kebiasaan internasional tersebut

dapat diterapkan di dalam kasus ini?

Putusan

ICJ mengeluarkan putusan dengan hasil voting 11 berbanding 6, bahwa :

1. Negara Jerman, yang belum meratifikasi Konvensi Jenewa tersebut, tidak

terikat secara hukum untuk mengikuti isi dari Pasal 6 Konvensi Jenewa

tentang Landas Kontinen tersebut.

Ketentuan dari Pasal 6 tersebut tidak dapat diterapkan dalam situasi hukum

dalam kasus ini baik sebagai ketentuan dari Konvensi Jenewa maupun sebagai

penetapan kebiasaaan internasional.



P a g e | 3

2. Prisip equidistance tersebut ditolak dan tidak harus diterapkan sebagai konsep

umum mengenai hak dalam landas kontinen maupun sebagai ketentuan darikebiasaan internasional.

Pertimbangan Putusan

1. ICJ tidak dapat menerima pendapat mengenai teori “just and equitable” yang

diajukan oleh Jerman terutama dalam hal untuk membentuk “special

circumtances”, yang berfungsi untuk mengatur perbatasan tersebut. Doktrin

ini tidak perlu dilaksanakan sebab prinsip dari doktrin ini dapat dijalankan

tanpa diperlukannya suatu ketentuan khusus. Hak bagi negara pantai yang

berhubungan dengan wilayah landas kontinen dalam hal perluasan wilayah

perbatasannya di bawah laut telah berlaku secara ipso facto dan ab initio.

2. Dalam Konvensi Jenewa tentang Landas Kontinen pada tahun 1958,

disebutkan bahwa isi dari konvensi tersebut akan mengikat bagi negara yang

telah menandatangani dan meratifikasi konvensi tersebut, sehingga ketentuan

dalam konvensi ini mengikat bagi Denmark dan Belanda. Akan tetapi, Jerman

hanya telah menandatangani konvensi tersebut dan belum meratifikasinya,

sehingga Jerman tidak terikat dengan ketentuan di dalam Konvensi Jenewa

tersebut. Ini mengakibatkan isi dari Pasal 6 Konvensi Jenewa tersebut tidak

dapat diterapkan dalam kasus ini.

3. ICJ memutuskan untuk menolak prinsip equidistance yang diajukan oleh

Denmark dan Belanda, sebab prinsip tersebut tidak ada dalam doktrin dasar

landas kontinen. Sebab penerapan dari teori ini dapat mengakibatkan adanya

pencampuran antara wilayah yang diperluas dalam landas kontinen dengan

wilayah kekuasaan negara lainnya di dalam landas kontinen tersebut dan ini

berarti tidak sesuai dengan doktrin dasar dalam aturan mengenai landas

kontinen.

4. ICJ menyatakan bahwa prinsip equidistance bukanlah suatu kebiasaan

internasional, sebab hal ini juga belum diajukan oleh International Law

Commission sebagai hal yang demikian. Hal ini dikarenakan isi dari Pasal 6

tersebut berkaitan langsung dengan hak-hak dalam landas kontinen yang



P a g e | 4

membutuhkan peraturan lebih di dalamnya, sehingga tidak dapat dianggap

sebagai suatu kebiasaan internasional.5. ICJ menyatakan bahwa aturan dan norma hukum secara umum masih berlaku

di dalam kasus ini, walaupun pihak-pihak dalam sengketa ini tidak terikat

dengan Konvensi Jenewa 1958 atau suatu kebiasaan internasional. Sehingga

untuk menyelesaikan masalah ini ICJ menganjurkan supaya Jerman dengan

Denmark dan Belanda melakukan negosiasi untuk membahas permasalahan

perbatasan wilayah di landas kontinen ini.

Analisis Putusan

1. Dalam kasus North Sea Continental Shelf ini, dapat kita lihat bagaimana

penentuan suatu kebiasaan internasional dapat diterapkan dalam suatu

perjanjian internasional yang berkaitan dengan pengaturan perbatasan di

landas kontinen.

2. Apabila suatu prinsip yang ditentukan dalam suatu konvensi ingin

diberlakukan sebagai suatu kebiasaan internasional, maka prinsip tersebut

harus dapat diterapkan secara umum sehingga dapat menjadi pedoman dalam

penyelesaian suatu permasalahan hukum yang berhubungan langsung dengan

prinsip tersebut.

3. Pasal 6 Konvensi Jenewa tentang Landas Kontinen memiliki isi sebagai

berikut.

Article 6

1. Where the same continental shelf is adjacent to the territories of two or

more States whose coasts are opposite each other, the boundary of the

continental shelf appertaining to such States shall be determined by

agreement between them. In the absence of agreement, and unless another

boundary line is justified by special circumstances, the boundary is the

median line, every point of which is equidistant from the nearest points of

the baselines from which the breadth of the territorial sea of each State is

measured.



P a g e | 5

2. Where the same continental shelf is adjacent to the territories of two

adjacent States, the boundary of the continental shelf shall be determined by agreement between them. In the absence of agreement, and unless

another boundary line is justified by special circumstances, the boundary

shall be determined by application of the principle of equidistance from

the nearest points of the baselines from which the breadth of the territorial

sea of each State is measured.

3. In delimiting the boundaries of the continental shelf, any lines which are

drawn in accordance with the principles set out in paragraphs 1 and 2 of

this article should be defined with reference to charts and geographical

features as they exist at a particular date, and reference should be made to

fixed permanent identifiable points on the land.

4. Prinsip equidistance yang disebutkan dalam Pasal 6 Konvensi Jenewa tentang

Landas Kontinen 1958, tidak dapat diterapkan sebagai suatu kebiasaan

internasional dikarenakan isi dari pasal tersebut berkaitan langsung dengan

pengaturan landas kontinen secara khusus. Hal ini dikarenakan prinsip

tersebut hanya dapat diterapkan tergantung pada kondisi yang ada yang dapat

memberlakukan ketentuan tersebut sehingga prinsip ini tidak dapat diterapkan

secara umum.

5. Selain itu, prinsip equidistance ini tidak dapat diterapkan dalam semua

permasalahan landas kontinen. Wilayah di dasar laut tidak dapat dianggap

sebagai bagian dari negara pantai dikarenakan wilayah tersebut berada di

dekat negara tersebut. Wilayah di dasar laut tersebut hanya kemungkinan

merupakan bagian dari wilayah negara pantai secara geografis. Apabila

prinsip ini diterapkan begitu saja, dapat mengakibatkan adanya permasalahan

dalam pembagian wilayah landas kontinen ini dengan negara lain, dimana

wilayah yang seharusnya milik suatu negara dapat menjadi bagian dari negara

lain.



P a g e | 6

Sumber-Sumber

•

International Court of Justice, North Sea Continental Shelf Case ICJ Reports1969. http://www.uio.no/. Diakses tanggal 24 April 2009.

• North Sea Continental Shelf Case, Judgment of 20 February 1969.

http://www.icj-cij.org. Diakses tanggal 24 April 2009.

Asylum Case, Colombia v. Peru, ICJ Rep. 1950

Fakta Hukum

1. Para pihak dalam sengketa ini adalah Kolombia dan Peru.

2. Pada 3 Oktober 1948 sebuah pemberontakan militer terjadi di Peru. Sebuah

partai politik American People’s Revolutionary Party dituduh merancang dan

memimpin pemberontakan tersebut.

3. Victor Raul Haya de la Torre, pimpinan partai tersebut dinyatakan

bertanggung jawab atas terjadinya pemberontakan. Pada 16 November keluar

perintah agar de la Torre hadir ke hadapan Examining Magistrate.

4. Pada 3 Januari 1949 de la Torre diberikan suaka oleh Kedutaan Besar

Kolombia di Lima, Peru. Pada 4 Januari kedutaan besar Kolombia

mengumumkan pemberian suaka tersebut kepada pemerintah Peru dan pada

saat yang sama meminta diberikannya jaminan berupa safe-conduct agar

pengungsi dapat meninggalkan Peru. Kolombia menegaskan bahwa pengungsi

tersebut merupakan pengungsi politik.

5. Peru mempertanyakan penggolongan (kualifikasi) yang dilakukan oleh

Kolombia yang menggolongkan de la Torre sebagai pengungsi politik. Peru

juga menolak memberikan safe-conduct . Menurut Peru, de la Torre

melakukan kejahatan umum (common crime), bukan kejahatan politik

sehingga tidak berhak mendapatkan suaka.

6. Pada 31 Agustus 1949 para pihak sepakat mengajukan sengketa ke Mahkamah

Internasional.



P a g e | 7

Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum yang diajukan oleh Kolombia:1. Bahwa Kolombia sebagai negara pemberi suaka berhak melakukan kualifikasi

secara sepihak mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh de la Torre;

2. Bahwa Peru sebagai negara tempat si pencari suaka berada (territorial state),

wajib memberikan jaminan yang diperlukan untuk memastikan si pencari

suaka dapat keluar dari Peru.

Permasalahan hukum yang diajukan oleh Peru:

1. Bahwa pemberian suaka oleh Kolombia kepada de la Torre telah dilakukan

secara melanggar ketentuan Konvensi Havana pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 ayat

2.

Putusan

1. Dengan suara 14 berbanding 2, Mahkamah memutuskan bahwa Kolombia

tidak berhak menentukan secara sepihak mengenai sifat asal dari pelanggaran

tersebut.

2. Dengan suara 15 berbanding 1, Mahkamah memutuskan bahwa Pemerintah

Peru tidak berkewajiban untuk memberikan jaminan kepada pengungsi.

3. Dengan suara 15 berbanding 1, Mahkamah memutuskan menolak keberatan

Pemerintah Peru sepanjang mengenai pasal 1 ayat 1 Konvensi Havana. Akan

tetapi dengan suara 10 berbanding 6, Mahkamah menerima keberatan Peru

yang berdasarkan pada pasal 2 ayat 2 Konvensi Havana.


1. Kolombia menyatakan bahwa de la Torre melakukan kejahatan politik

( political offense) dan karenanya memberikan suaka pada de la Torre.

Kolombia mendasarkan tindakannya ini pada tiga perjanjian internasional

yaitu Persetujuan Bolivarian 1911 tentang Ekstradisi, Konvensi Havana 1928

tentang Suaka, dan Konvensi Montevideo 1933 tentang Suaka Politik, serta

hukum internasional Amerika. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut

Kolombia menyatakan bahwa ia berhak menentukan sifat dari kejahatan



P a g e | 8

tersebut, apakah kejahatan politik atau kejahatan biasa, sebagai dasar

pemberian suaka. Mahkamah kemudian melihat apakah ketentuan-ketentuantersebut memang memberikan hak yang demikian kepada Kolombia.

2. Mahkamah melihat bahwa Persetujuan Bolivarian 1911 memang mengakui

pemberian suaka sesuai prinsip-prinsip hukum internasional. Akan tetapi

prinsip ini tidak memberikan suatu hak untuk melakukan kualifikasi secara

sepihak (unilateral qualification).

3. Sedangkan dalam Konvensi Havana 1928, Mahkamah berpendapat bahwa

Konvensi tersebut baik secara eksplisit maupun implisit tidak mengakui

dimungkinkannya suatu kualifikasi secara sepihak. Sedangkan dalam

Konvensi Montevideo 1933, Konvensi ini tidak diratifikasi oleh Peru dan

karenanya tidak dapat diterapkan kepada Peru. Selain itu Konvensi 1933 ini

hanya diratifikasi oleh 11 negara.

4. Kemudian berdasarkan hukum internasional Amerika, Kolombia tidak bisa

membuktikan adanya suatu praktek yang konstan dan seragam, secara lokal

maupun regional, mengenai kualifikasi unilateral sebagai hak negara penerima

pengungsi. Kalaupun Kolombia dapat membuktikan bahwa kebiasaan tersebut

ada di kalangan negara-negara Amerika Latin, maka kebiasaan tersebut tidak

dapat diterapkan kepada Peru. Karena tindakan-tindakan yang dilakukan Peru

tidak menunjukkan sikap penerimaannya terhadap kebiasaan tersebut.

Sebaliknya, sikap yang ditunjukkan Peru justru menandakan penolakan

terhadap kebiasaan tersebut dengan tidak meratifikasi Konvensi Montevideo

1933 sebagai instrumen hukum yang memuat ketentuan tentang kualifikasi

secara sepihak tersebut.

5. Menyangkut keberatan Peru yang pertama, yaitu bahwa kejahatan yang

dilakukan oleh de la Torre merupakan tindak kriminal sehingga tidak dapat

diberikan suaka sesuai pasal 1 ayat 1 Konvensi Havana. Mahkamah melihat

bahwa kejahatan yang dituduhkan dilakukan oleh de la Torre adalah

pemberontakan militer. Akan tetapi Peru tidak dapat menunjukkan bahwa

pemberontakan militer merupakan suatu common crime. Bahkan ketentuan

hukum nasional Peru justru menunjukkan yang sebaliknya. Oleh karena itu



P a g e | 9

Mahkamah berpendapat bahwa pemberontakan militer bukan common crime

dan menolak keberatan Peru tersebut.6. Tetapi mengenai keberatan Peru yang didasarkan pada pasal 2 ayat 2

Konvensi Havana, Mahkamah menerimanya. Mahkamah berpendapat bahwa

pemberian suaka oleh Kolombia kepada de la Torre tidak didasarkan pada

suatu kebutuhan yang urgen dan mendesak dalam jangka waktunya. Oleh

karena itu pemberian suaka tersebut tidak sesuai dengan pasal 2 ayat 2

Konvensi.

Analisis Putusan

1. Salah satu prinsip penting yang terdapat dalam kasus ini adalah bahwa hukum

kebiasaan harus didasarkan pada suatu praktek yang konstan dan seragam di

antara negara-negara yang bersangkutan. Hukum kebiasaan internasional yang

dipermasalahkan dalam kasus ini bukanlah mengenai kebiasaan dalam

pemberian suaka, karena pemberian suaka sudah diakui oleh negara-negara.

Yang dipermasalahkan adalah mengenai kompetensi negara pemberi suaka

untuk menentukan apakah kejahatan yang dilakukan oleh pencari suaka

merupakan kejahatan kriminal atau kejahatan politik, yang mana hal ini

menjadi dasar pemberian suaka. Karena pemberian suaka hanya dapat

dilakukan terhadap seseorang yang dituduh melakukan kejahatan politik,

bukan kejahatan kriminal. Kolombia menyatakan bahwa kompetensi tersebut

merupakan kebiasaan internasional sementara Peru tidak mengakuinya.

2. Kebiasaan internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional

yang diakui dalam Statuta ICJ. Supaya suatu kebiasaan internasional dapat

dikatakan sebagai sumber hukum internasional, ada dua unsur yang harus

dipenuhi yaitu unsur material dan unsur psikologis. Unsur material yaitu

kenyataan adanya kebiasaan yang bersifat umum. Ada dua hal yang

menandakan suatu kebiasaan internasional merupakan suatu kebiasaan umum.

Pertama, perlu adanya suatu pola tindak yang berlangsung lama yang

merupakan serangkaian tindakan yang serupa mengenai hal dan kebiasaan



P a g e | 10

yang serupa pula. Kedua, kebiasaan atau pola tindak tersebut harus bersifat

umum dan bertalian dengan hubungan internasional.3. Unsur psikologis yaitu diterimanya kebiasaan internasional itu sebagai hukum.

Unsur psikologis menghendaki bahwa kebiasaan internasional dirasakan

memenuhi suruhan kaidah atau kewajiban hukum, atau dalam bahasa latin

disebut “opinio juris sive necessitatis”. Dilihat secara praktis suatu kebiasaan

internasional dapat dikatakan diterima sebagai hukum apabila negara-negara

itu tidak menyatakan keberatan terhadapnya. Meski kebanyakan kebiasaan

harus berlangsung dalam waktu yang lama, terkadang ditemukan suatu hukum

kebiasaan yang bersifat instan. Kebiasaan semacam ini dapat menjadi hukum

tanpa harus melalui praktek dalam jangka waktu yang lama.

4. Pasal 1 ayat 1 Konvensi Havana “ It is not permissible for States to grant

asylum … to persons accused or condemned for common crimes …”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut maka beban pembuktian bahwa de la Torre

telah didakwa atau dihukum atas kejahatan biasa berada pada Peru. Dalam hal

ini maka ada dua hal yang perlu dibuktikan yaitu adanya tuntutan atau putusan

penghukuman, dan kejahatan biasa (common crime). Tidak sulit untuk

membuktikan adanya dakwaan terhadap de la Torre, hal ini dapat ditunjukkan

dari perintah yang dikeluarkan pejabat setempat Peru untuk membawa de la

Torre ke hadapan Examining Magistrate. Akan tetapi yang masih perlu untuk

dibuktikan adalah mengenai apakah kejahatan yang dituduhkan itu merupakan

common crime atau bukan. Dalam kasus de la Torre, kejahatan yang

dituduhkan kepadanya oleh pemerintah Peru sebelum pemberian suaka adalah

pemberontakan militer dan Peru tidak bisa membuktikan bahwa

pemberontakan militer merupakan common crime. Pasal 248 Peruvian Code

of Military Justice tahun 1939 bahkan cenderung menunjukkan yang

sebaliknya. Ketentuan pasal tersebut memisahkan antara pemberontakan

militer dan common crimes lainnya. Ini menunjukkan bahwa pemberontakan

militer bukanlah suatu common crime, setidaknya menurut hukum Peru.

5. Pasal 2 ayat 2 Konvensi Havana “ Asylum may not be granted except in urgent

cases and for the period of time strictly indispensable for the person who has



P a g e | 11

sought asylum to ensure in some other way his safety”. Berdasarkan pasal

tersebut maka pemberian suaka dapat dibenarkan atas adanya suatu bahayayang bersifat segera dan terus menerus (imminence and persistence) yang

mengancam si pencari suaka. Dalam hal ini maka beban pembuktian

mengenai apakah keadaan bahaya yang semacam itu memang ada, dibebankan

kepada Kolombia sebagai negara pemberi suaka. Mengenai bahaya yang

mengancam de la Torre, tidak diragukan lagi bahwa pasca pemberontakan

militer tersebut banyak tindakan tak terkendali oleh kelompok-kelompok tidak

bertanggung jawab yang ditujukan kepada de la Torre. Yang perlu dibuktikan

sekarang adalah mengenai urgensi dalam pemberian suaka tersebut.

Berdasarkan fakta yang telah disebutkan, ada jeda waktu yang cukup panjang

antara tanggal terjadinya pemberontakan dengan tanggal keluarnya perintah

penangkapan dan tanggal diberikannya suaka kepada de la Torre. Ini

menghilangkan unsur urgensi yang diperlukan dalam pemberian suaka.

Sumber Kepustakaan

• Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional , PT Alumni,

Bandung, 2003.

• Shaw, Malcolm N., International Law, Cambridge Univesity Press,

Cambridge, 2003.

Sumber lainnya

• ICJ Report of Judgment 1950, “Asylum Case” Judgment of 20 th November

1950

Nicaragua Case, 1986

Fakta Hukum

1. Pihak yang terlibat di dalam kasus ini adalah Nicaragua melawan Amerika

Serikat.



P a g e | 12

2. Pemerintah Republik Nicaragua pada saat itu tengah mengalami bentrokan

senjata dengan pemberontak gerilya di negaranya, yang berbatasan dengan ElSalvador, Honduras, dan Costa Rica. Selama bentrokan senjata tersebut

berlangsung, Amerika Serikat telah ikut campur dalam bentrokan senjata

tersebut dan mengganggu kedaulatan dari Nicaragua.

3. Pada tanggal 9 April 1984 Duta Besar dari Republik Nicaragua pergi menuju

Belanda untuk mengajukan gugatan di ICJ kepada Amerika Serikat atas

adanya aktivitas militer dan paramiliter terhadap Nicaragua. Nicaragua

mengajukan gugatan ini dengan berdasarkan pada Pasal 36 Piagam PBB.

4. Pada saat kasus ini diajukan, Nicaragua juga mengajukan adanya

pertimbangan dalam Pasal 41 Piagam PBB. Pada tanggal 10 Mei 1984, ICJ

menolak permintaan dari Amerika Serikat untuk penghapusan kasus ini dari

daftar.

5. Pada tanggal 15 Agustus 1948, Republik El Salvador mengajukan intervensi

dengan berdasarkan pada Pasal 63 Piagam PBB., yang kemudian ditolak oleh

ICJ.

6. Nicaragua mengajukan gugatan kepada Amerika Serikat dikarenakan adanya

tindakan perekrutan, pelatihan, mempersenjatai, dan memberikan persediaan

dari Amerika Serikat kepada kelompok militer dan paramiliter di Nicaragua.

Tindakan Amerika tersebut telah melanggar ketentuan dari Piagam PBB,

Charter of the Organization of American States, Convention on Rights and

Duties of States, dan Convention concerning the Duties and Rights of States

dalam Peristiwa Civil Strife.

7. Nicaragua menyatakan bahwa Amerika Serikat telah melanggar kedaulatan

Nicaragua, melanggar norma dan kebiasaan internasional dengan cara

penggunaa kekerasan, mengganggu permasalahan dalam negeri Nicaragua,

melanggar kebebasan di lautan dan menggangu perdagangan maritim

Nicaragua, dan telah menimbulkan korban dalam masyarakat Nicaragua.

8. Berdasarkan pada pelanggaran-pelanggaran tersebut, Nicaragua menuntut

adanya ganti rugi terhadap segala kerugian yang telah ditimbulkan oleh

Amerika Serikat terhadap Nicaragua.



P a g e | 13

9. Pada tanggal 21 Januari 1956, Nicaragua dan Amerika Serikat pernah

mengadakan perjanjian internasional yang bernama Treaty of Friendship,Commerce and Navigation. Ketentuan dari perjanjian ini telah dilanggar oleh

Amerika Serikat menurut Nicaragua dan Nicaragua memohon penerapannya

dalam kasus ini.

Permasalahan Hukum

1. Apakah ICJ harus menerapkan “multilateral treaty reservation” berdasarkan

pada gugatan yang diajukan oleh Republik Nicaragua?

2. Apakah Amerika Serikat harus bertanggung jawab sepenuhnya atas segala

kerugian yang dialami oleh Republik Nicaragua yang berhubungan langsung

dengan aktivitas Amerika Serikat, yang telah melanggar prinsip kebiasaan

internasional dan Treaty of Friendship, Commerce and Navigation antara

Amerika Serikat dan Republik Nicaragua yang ditanda tangani pada tanggal

21 Januari 1956?

Putusan

Pada tanggal 27 Juni 1986, ICJ mengeluarkan putusannya.

1. Dengan hasil voting 11 berbanding 4, ICJ memutuskan untuk menerapkan

“multilateral treaty reservation” berdasarkan pada gugatan yang diajukan oleh

Republik Nicaragua

2. Dengan hasil voting 12 berbanding 3, ICJ memutuskan bahwa pembelaan diri

Amerika Serikat terhadap hubungannya dengan aktivitas militer dan

paramiliter di Nicaragua ditolak.

3. Dengan hasil voting 12 berbanding 3, ICJ memutuskan bahwa Amerika

Serikat telah melanggar kebiasaan internasional terkait dengan tindakannya

dalam melatih, mempersenjatai, mendanai, dan memberikan persediaan

kepada kelompok militer dan paramiliter di Nicaragua.


Serikat telah melanggar kebiasaan internasional terkait dengan penyerangan di

wilayah Nicaragua pada tahun 1983-1984, yaitu penyerangan di wilayah



P a g e | 14

Puerto Sandino pada tanggal 13 September dan 14 Oktober 1983;

penyerangan di Corinto pada tanggal 10 Oktober 1983; penyerangan diMarkas Angkatan Laut Potosi padang tanggal 4/5 Januari 1984; penyerangan

di San Juan del Sur pada tanggal 7 Maert 1984; penyerangan kapal patroli di

Puerto Sandino pada tanggal 28 dan 30 Maret 1984; dan penyerangan di San

Juan del Norte 9 April 1984.


Serikat telah melanggar kedaulatan Nicaragua terkait dengan penerbangan

yang diatur oleh Amerika Serikat yang melewati wilayah Nicaragua.


Serikat telah melanggar kebiasaan internasional terkait dengan pemasangan

ranjau di wilayah perairan teritorial Republik Nicaragua.


Serikat telah melanggar Pasal XIX dari Treaty of Friendship, Commerce and

Navigation antara Amerika Serikat dan Republik Nicaragua yang ditanda

tangani pada tanggal 21 Januari 1956 atas tindakannya terhadap penerbangan

yang melintasi wilayah Nicaragua.


Serikat telah gagal dalam memberitahukan keberadaan dari ranjau yang

dipasangnya di wilayah perairan Nicaragua.

9. Dengan hasil voting 14 berbanding 1, ICJ memutuskan bahwa pedoman yang

dipublikasikan Amerika Serikat pada tahun 1983 yang berjudul “Operaciones

sicologicas en guerra de guerrilas” yang diberikan kepada pasukan Contra,

merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan.

10.Dengan hasil voting 12 berbanding 3, ICJ memutuskan bahwa Amerika

Serikat telah melanggar objek dan tujuan dari Treaty of Friendship,

Commerce and Navigation antara kedua pihak tersebut yang ditandatangani di

Managua pada tanggal 21 January 1956 berkaitan dengan penyerangan di

wilayah Nicaragua dan embargo perdagangan dengan Nicaragua pada tanggal

1 Mei 1985.



P a g e | 15


Serikat telah melanggar Pasal XIX dari Treaty of Friendship, Commerce and Navigation antara kedua pihak tersebut yang ditandatangani di Managua pada

tanggal 21 January 1956 berkaitan dengan penyerangan di wilayah Nicaragua

dan embargo perdagangan di Nicaragua pada tanggal 1 Mei 1985.


Serikat harus bertanggung jawab untuk mencegah kerugian lebih lanjut atas

pelanggaran-pelanggarannya pada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi

olehnya.


Serikat harus bertanggung jawab atas reparasi dari segala kerugian Republik

Nicaragua terkait dengan pelanggaran dari kebiasaan internasional yang

berlaku.


Serikat harus bertanggung jawab atas reparasi dari segala kerugian Republik

Nicaragua terkait dengan pelanggaran dari Treaty of Friendship, Commerce

and Navigation antara kedua pihak tersebut yang ditandatangani di Managua

pada tahun 21 January 1956.

15.Dengan hasil voting 14 berbanding 1, ICJ memutuskan untuk menentukan

bentuk dan biaya reparasi yang dibutuhkan, apabila kedua pihak tersebut tidak

mencapai kesepakatan atas ganti rugi yang dilakukan.

16. ICJ menyarankan agar kedua belah pihak menyelesaikan permasalahan di

antara mereka dengan damai sesuai dengan hukum internasional.


1. Dalam pembelaan yang diberikan oleh Amerika Serikat, Amerika menyatakan

bahwa tindakannya dalam membantu aktivitas militer dan paramiliter ini

semata-mata demi kepentingan El Salvador, agar dapat terlindungi dari

serangan Nicaragua sehingga Amerika Serikat telah menerapkan hak untuk

membela diri dari serangan Nicaragua. Amerika Serikat juga menyatakan

bahwa ICJ tidak memiliki yurisdiksi untuk menangani kasus ini.



P a g e | 16

2. ICJ menyatakan bahwa kasus ini tetap berada dalam yurisdiksi ICJ.

Dikarenakan ketentuan yang telah dilanggar oleh Amerika Serikat berjumlahlebih dari satu, yaitu kebiasaan internasional dan Treaty of Friendship,

Commerce and Navigation antara kedua negara tersebut, maka prinsip

“multilateral treaty reservation” dapat diberlakukan.

3. ICJ juga menyatakan bahwa pendapat Amerika Serikat dalam memberikan

batuan terhadap aktivitas militer dan paramiliter di Nicaragua tidak

berdasarkan pada tindakan membela diri, sebab El Salvador tersebut tidak

pernah memohon bantuan dari Amerika Serikat.

4. Putusan yang dikeluarkan oleh ICJ ini semua berdasarkan pada pelanggaran

dari Amerika Serikat dalam menyediakan persenjataan dan pelatihan kepada

pasukan pemberontak di Nicaragua yang berkaitan dengan panduan

peperangan yang bernama Operaciones sicologicas en guerra de guerrillas. Ini

merupakan bukti adanya campur tangan dari Amerika Serikat dalam aktivitas

militer dan paramiliter di Nicaragua.

5. Adanya penyebaran Operaciones sicologicas en guerra de guerrillas dan

pemasangan ranjau di wilayah perairan di Nicaragua merupakan bukti bahwa

Amerikas Serikat telah melanggar kedaulatan dari Nicaragua dengan cara

mengganggu permasalahan dalam negeri dari negara yang bersangkutan.

Tindakan lainnya yang berupa penerbangan tanpa izin yang melintasi wilayah

Nicaragua, pemasangan ranjau di perairan Nicaragua, dan penambangan di

wilayah Nicaragua juga merupakan pelanggaran terhadap kebiasaan

internasional ini.

6. Adanya embargo perdagangan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat

terhadap Nicaragua juga merupakan bentuk pelanggan dari perjanjian yang

telah mereka bentuk sebelumnya, yaitu Treaty of Friendship, Commerce and

Navigation yang dibentuk pada tanggal 21 Januari 1956 di Managua.

Analisis Putusan

1. Dalam kasus ini dapat kita lihat bagaimana penerapan kebiasaan internasional

dan perjanjian imternasional dalam melindugi kepentingan dari suatu negara



P a g e | 17

yang telah dilanggar kepentingannya oleh negara lain yang merupakan

anggota dari perjanjian tersebut.2. Pada dasarnya, dari seluruh putusan yang dikeluarkan oleh ICJ terhadap

pelanggaran Amerika Serikat yang berupa bantuan militer terhadap kelompok

pemberontak gerilya di Nicaragya, semuanya berdasarkan pada prinsip umum

yang berlaku dalam hukum internasional yang telah menjadi suatu kebiasaan

internsional, yaitu prinsip untuk tidak mengganggu kedaulatan dari negara

lain.

3. Suatu negara tidak boleh turut campur dalam urusan dalam negeri dari negara

yang lain tanpa adanya dasar perbuatan yang jelas. Oleh karena itu, tindakan

Amerika Serikat ini merupakan pelanggaran dar prinsip tersebut terkait

dengan bantuannya terhadap aktivtitas militer dan paramiliter di Nicaragua,

pemasangan ranjau di perairan Nicaragua tanpa sepengetahuan Nicaragua itu

sendiri, pelanggaran perbatasan Nicaragua atas penerbangan yang diatur dan

dilakukan oleh Amerika Serikat, dan penambangan di wilayah Nicaragua.

4. Dikarenakan campur tangan Amerika Serikat tersebut Nicaragua telah

mengalami kerugia besar, sudah seharusnya bagi Amerika Serikat untuk

bertanggung jawab atas segala kerugian yang telah ditimbulkan diakibatkan

adanya campur tangan dari Amerika Serikat.

5. Treaty of Friendship, Commerce and Navigation antara Amerika Serikat dan

Republik Nicaragua yang ditanda tangani pada tanggal 21 Januari 1956

tersebut, juga telah dilanggar oleh Amerika Serikat terkait dengan tindakannya

di dalam pemerintahan Nicaragua. Dikarenakan Amerika Serikat telah

melanggar dua ketentuan yang mengikat dirinya dengan Nicaragua, yaitu

kebiasaaninternasional dan Treaty of Friendship, Commerce and Navigation,

maka kedua ketentuan terssebut dapat diterapkan untuk mengatasi

permasalahan yang dialami oleh Nicaragua ini.

Sumber-Sumber

• Nicaragua v. United States of America, International Court of Justice, June

27, 1986, Merits. http://lawofwar.org/. Diakses pada tanggal 25 April 2009.



P a g e | 18

• Nicaragua v. United States. http://en.wikipedia.org/. Diakses pada tanggal 24

April 2009

Case Concerning Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, ICJ

1996

Fakta Hukum

1. Perkara ini adalah mengenai permintaan pendapat hukum kepada Mahkamah

Internasional tentang legalitas pemilikan dan penggunaan senjata nuklir oleh

negara.

2. Sejak 1945 tidak ada penggunaan senjata nuklir oleh negara-negara. Selain itu

beberapa resolusi yang dikeluarkan Majelis Umum PBB diantaranya resolusi

1653 (XVI) tanggal 24 November 1961 mengenai senjata nuklir,

menunjukkan adanya suatu bentuk pelarangan senjata nuklir.

3. Meskipun tidak pernah menggunakannya, beberapa negara masih memiliki

senjata nuklir. Selain itu beberapa kebijakan internal negara-negara tersebut

juga cenderung menolak adanya pelarangan terhadap pemilikan senjata nuklir.

4. Pada tanggal 3 September 1993, yang pertama sekali mengajukan permohonan

kepada ICJ untuk membuat Advisory Opinion atas “Legality of The Threat or

Use of Nuclear Weapon” adalah WHO (World Health Organization).

5. WHO menyadari bahwa bahaya penggunaan senjata nuklir mengancam

kehidupan manusia. Karena itu satu-satunya jalan untuk menanganinya adalah

dengan melarang penggunaan maupun pemilikan senjata nuklir.

6. WHO kemudian mengajukan masalah ini kepada Majelis Umum PBB. Majelis

Umum PBB kemudian mengajukan suatu permintaan pendapat hukum kepada

Mahkamah Internasional.

7. Dalam proses di Mahkamah, ada partisipasi dari beberapa negara yang

mewakili negara pemilik senjata nuklir dan negara penentang pemilikan

senjata nuklir.



P a g e | 19

Permasalahan Hukum

1. Dari sudut pandang efek terhadap kesehatan dan lingkungan, apakah penggunaan senjata nuklir oleh suatu negara dalam perang atau konflik

bersenjatata lainnya merupakan pelanggaran terhadap kewajiban negara dalam

hukum internasional termasuk Konstitusi WHO?

Putusan

1. Dengan suara 11 berbanding 3, Mahkamah berpendapat bahwa tidak ada

hukum perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional dan

pelarangan universal mengenai ancaman atau penggunaan senjata nuklir.


1. Mahkamah melihat masih adanya pertentangan yang kuat antara negara-

negara yang pemilik senjata nuklir dengan negara-negara penentangnya.

Fakta-fakta tersebut membuat Mahkamah berpendapat bahwa ia tidak dapat

menemukan adanya suatu opinio juris.

2. Mengenai resolusi 1653 (XVI) yang menjadi salah satu rujukan tentang

pelarangan senjata nuklir, para negara pemilik senjata nuklir menyatakan

bahwa resolusi tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat. Resolusi tersebut

juga tidak dianggap sebagai suatu pernyataan kebiasaan internasional

mengenai pelarangan senjata nuklir. Negara-negara pemilik senjata nuklir

tersebut juga menganggap bahwa resolusi tersebut tidak hanya tidak mendapat

persetujuan dari negara pemilik senjata nuklir tapi juga dari negara lainnya.

3. Mahkamah berpendapat bahwa meskipun resolusi Majelis Umum PBB tidak

mengikat, terkadang resolusi tersebut memiliki nilai normatif. Resolusi

tersebut dapat menjadi bukti yang penting untuk membuktikan keberadaan

suatu ketentuan atau munculnya suatu opinio juris. Untuk mengetahui apakah

kondisi tersebut dialami oleh resolusi Majelis Umum ini, maka perlu

diperhatikan isi dan kondisi resolusi tersebut saat dibuat. Selain itu juga

penting untuk melihat apakah ada suatu opinio juris sebagai karakter

normatifnya. Atau apakah serangkaian resolusi yang menunjukkan perubahan



P a g e | 20

secara gradual terhadap opinio juris yang dibutuhkan untuk membentuk suatu

hukum kebiasaan.4. Secara umum, resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB

menunjukkan bahwa penggunaan senjata nuklir merupakan pelanggaran

langsung terhadap Piagam PBB dan penggunaan senjata itu harus dilarang.

Akan tetapi perlu diingat fakta bahwa dalam pembuatan dan ketika diadopsi

oleh Majelis Umum, resolusi-resolusi tersebut mendapat voting negatif dan

abstain dari negara-negara anggota. Selain itu meskipun resolusi-resolusi

tersebut menitikberatkan pada masalah senjata nuklir, resolusi tersebut masih

belum cukup menunjukkan adanya suatu opinio juris mengenai ilegalitas dari

penggunaan senjata tersebut.

Analisis Putusan

1. Negara yang menghendaki pelarangan senjata nuklir menyatakan bahwa

pelarangan tersebut bersumber salah satunya dari hukum kebiasaan

internasional. Mereka berpendapat bahwa tidak adanya penggunaan senjata

nuklir sejak perang dunia ke 2 tahun 1945 telah membentuk suatu kebiasaan

internasional. Fakta tersebut, menurut mereka juga menunjukkan adanya suatu

opinio juris mengenai pelarangan senjata nuklir.

2. Sementara negara yang tetap mendukung pemilikan senjata nuklir menyatakan

bahwa tidak adanya penggunaan senjata nuklir tidak berarti bahwa hal itu

telah menciptakan suatu kebiasaan internasional. Tidak adanya penggunaan

senjata nuklir lebih dikarenakan belum munculnya keadaan-keadaan yang

dapat memicu ataupun membenarkan penggunaan senjata nuklir. Mereka

menyatakan tetap membutuhkan pemilikan senjata nuklir dalam keadaan

darurat menyangkut kepentingan vital negaranya. Menurut negara-negara ini

fakta tersebut juga tidak mencerminkan adanya suatu opinio juris.

3. Agar suatu kebiasaan internasional dapat menjadi hukum kebiasaan

internasional, ada dua syarat yang harus dipenuhi yaitu states practice dan

opinio juris. Dalam kasus ini states practice tidak terpenuhi karena masih

banyak negara-negara yang menolak pelarangan pemilikan senjata nuklir.



P a g e | 21

Opinio juris juga tidak terpenuhi karena resolusi-resolusi yang dijadikan

rujukan ternyata tidak menunjukkan adanya hal tersebut. Penolakan terhadapresolusi tersebut juga mengurangi legitimasinya dalam mengatur senjata

nuklir. Karena syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka tidak ada suatu

hukum kewajiban internasional yang melarang pemilikan senjata nuklir.

4. Dengan tidak adanya kewajiban internasional yang melarang pemilikan

senjata nuklir tersebut, maka satu-satunya hal yang mempengaruhi bagaimana

penggunaan dari teknologi nuklir tersebut adalah kebijakan dari negara yang

memiliki teknologi tersebut. Lagipula suatu pelanggaran penggunann senjata

nuklir baru dapat dilihat apabila di dalam penggunaan tersebut terdapat

pelanggaran terhadap ketentuan yang ada yang berlaku secara internsional

atau adanya pelanggaran terhadap kebiasaan internasional yang telah diakui.

5. Jika kita lihat dari sudut pandang Kemanusiaan, dimana senjata Nuklir

dipandang sebagai senjata penghancur missal,dan hal ini secara umum dan

universal dilarang oleh kebiasaan Internasional. Jika dipandang dari

kegunaannya, yaitu untuk membunuh mahluk hidup secara missal, maka

Hukum internasional melarang itu, dan demi perdamaian Dunia di masa yang

akan datang.

Sumber-Sumber

• Shaw, Malcolm N., International Law, Cambridge University Press,

Cambridge, 2003

• ICJ Report of Advisory Opinion, Legality of the Use by a State of Nuclear

Weapon in Armed Conflict, Advisory Opinion of 8 July 1996



P a g e | 22

Studi Kasus Hukum Internasional

Studi Kasus atas Kebiasaan Internasional

1. North Sea Continental Shelf cases

2. Asylum Case, Colombia v. Peru, ICJ Rep. 1950

3. Nicaragua Case, 1986

4. Case Concerning Legality of the Threat of Use of

Nuclear Weapons, ICJ, 1996

Studi Kasus

Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Studi Kasus Hukum

Internasional

Disusun Oleh :

Sandy Ramadhan 110110060054

Jonathan Adityo L. 110110060219

Fadli Yuliansyah 110110060240

Theo Agustinus 110110060243Chandra 110110060402

Mario A.F. Sianipar 110110060368

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PADJADJARAN

BANDUNG

2009



P a g e | 23

Factory at Chorzow Case

1) Pihak yang bersengketa :

Jerman vs Polandia

2) Latar Belakang Persengketaan

Kasus ini dimulai pada akhir dari Perang Dunia 1, ketika Upper Silesia

yang sebelumnya merupakan wilayah Jerman, menjadi bagian dari Polandia.

Sebuah perusahaan Jerman telah mendirikan pabrik nitrat di Chorzow di Upper

Silesia yang terikat kontrak dengan Pemerintahan Jerman. Tetapi, Pemerintahan

Polandia yang baru mengambil alih kepemilikan pabrik tersebut. Jerman pun

menuntut kompensasi.

3) Putusan Pengadilan

Pengadilan menyimpulkan kompensasi ini sebagai suatu pelanggaran dari

obligasi yang merupakan hasil dari perjanjian antara Negara. Adalah prinsip dari

hukum internasional bahwa suatu kompensasi yang salah dapat mengandung

kompensasi yang bergantung pada kerusakan di mana negara yang dirugikan telah

mengalami kerugian sebagai hasil dari tindakan yang berlawanan dengan prinsip

hukum internasional.

4) Sumber Hukum yang Digunakan :

Kompensasi

hi - noth sea, asylum, nicaragua & nuclear

Documents