hasil kajian terhadap keterbukaan informasi publik di 4 badan publik

15
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Kilas Balik Permohonan Informasi Publik Pada Empat SKPA Provinsi Aceh Banda Aceh, 26 September 2014

Upload: baihaqi-ibr

Post on 14-Jul-2015

205 views

Category:

Government & Nonprofit


0 download

TRANSCRIPT

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIKKilas Balik Permohonan Informasi Publik

Pada Empat SKPA Provinsi Aceh

Banda Aceh, 26 September 2014

REKAM JEJAK PERMOHONAN INFORMASI

Informasi Apa yang Dimintakan?

1. Dokumen Rencana Strategis [Renstra];2. Dokumen Rencana Kerja [Renja] Tahun 2012-2014;3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran [DPA] Tahun 2012-2014;4. Rencana Kerja dan Anggaran [RKA] Tahun 2012-2014;5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran [DPA] Perubahan Tahun 2012-2013;6. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2012-2013;7. Daftar Izin yang berlaku untuk pemanfaatan hutan di Aceh [khusus

Dinas Kehutanan Aceh].8. Penjabaran APBA 2014 [khusus Dinas Keuangan Aceh]9. Daftar Penerima Bantuan Hibah dan Bansos Tahun 2014 [khusus

Dinas Keuangan Aceh]

Untuk Apa Informasi Ini?

1. MaTA sedang melakukan kajian alokasi anggaran sektor tambang, perkebunan dan kehutanan di Aceh yang bersumber dari APBA.

2. Analisis ini untuk melihat trend alokasi anggaran dan membandingkan dengan beberapa isu strategis selama ini.

Dinas Keuangan Aceh

PERMOHONAN INFORMASI KETERANGAN28 Mei 2014 1. Selesai segera dalam 3 hari masa

permohonan. 2. Dinas Keuangan Aceh sangat kooperatif.

Setelah surat disampaikan langsung dihubungi dan disebutkan data yang dimintakan tersedia kecuali Dokumen Daftar Penerima Bantuan Hibah dan Bansos Tahun 2014 dengan alasan tidak diakuasi oleh Dinas Tersebut.

Dinas Pertambangan dan Energi Aceh

PERMOHONAN KEBERATAN28 Mei 2014 16 Juni 2014

Catatan:1. Dalam masa permohonan, MaTA diminta bertemu dengan pihak terkait di

Distanben Aceh. Namun tidak titik temu sehingga mengajukan Keberatan kepada Sekda Aceh pada tanggal 16 Juni 2014.

2. Pada pertemuan di Kantor di Distanben Aceh terjadi “diskusi yang alot” soal sejumlah data yang dimintakan tersebut.

3. Dalam masa Keberatan tersebut, kemudian Kadistanben dan stafnya datang ke MaTA secara langsung untuk memberikan data yang dimintakan.

4. Permohonan informasi selesai, tidak sampai ke tahap sengketa.

Dinas Kehutanan Aceh

Permohonan Keberatan Sengketa ke KIA Pemeriksaan Awal Mediasi I30 Mei 16 Juni 13 Agustus 2014 9 Sept 2014 9 Sept 2014

CATATAN:1. Respon atas permohonan terlambat, keberatan diajukan.2. Data pembangunan kehutanan Aceh nantinya daat dibuka ketika ditayangkan dalam Website

Dinas Kehutaan Aceh Kadis Kehutanan Aceh, 17 Juni 20143. Meminta MaTA untuk berkoordinasi kembali –> Kadis Kehutanan Aceh, 20 Agustus 20144. Akta Registrasi Sengketa : No. 24 pada tanggal 27 Agustus 2014.5. Pembacaan Putusan: 9 Sept 20146. Penyerahan data: 18 September 2013 di Dinas Kehutanan Aceh.

Dinas Perkebunan Aceh

Permohonan Keberatan Sengketa ke KIA Pemeriksaan Awal Mediasi I Mediasi II28 Mei 16 Juni 13 Agustus 2014 9 Sept 2014 11 Sept 2014 18 Sept 2014

Catatan:1. Tidak ada respon sama sekali2. Akta Registrasi Sengketa : No. 25 pada tanggal 27 Agustus 2014.3. Dokumen DPA Tahun 2014 Diminta sebaiknya ditunda dulu karena

sedang perubahan.4. Pembacaan Putusan: 23 Sept 20145. Penyerahan data: 25 September 2013 [via PPID Utama]

“Surat Sakti” SEKDA Aceh

DINAS KEHUTANAN ACEH DINAS PERKEBUNAN ACEHTanggal 20 Agustus meyampaikan surat ke MaTA yang menjelaskan agar berkoordinasi kembali dengan instansi tersebut.

Tidak menindaklanjutinya dengan pertimbangan bahwa Dinas Perkebunan sudah menyampaikan surat permohonan arahan ke Sekda selaku Atasan PPID Aceh. Karena tidak ada balasan maka tidak ada kelanjutannya. Tidak berani mengambil kebijakan atas permohonan informasi yang diajukan oleh MaTA

1. Surat No. 180/28358 tertanggal 10 Juli 2014 dengan perihal“Koordinasi Informasi Publik” ditujukan kepada KadisKomintel Aceh cq. PPID Aceh;

2. Menegaskan bahwa terkait permohoan Informasi yangdiajukan oleh MaTA dan Rumoh Transparansi untuk dapatdiberikan pelayanannya sesuai dengan perundang-undangan.

3. Dinas Kehutanan Aceh dan Dinas Perkebunan Aceh sebagaipihak yang mendapatkan tembusan surat tersebutmengambil sikap yang berbeda.

Selesai dengan Proses yang Berbeda

NO NAMA SKPA KETERANGAN

1 Dinas Keuangan AcehRespon cepat saat masa Permohonan, semua data diberikan.

2 Dinas Pertambangan dan Energi Aceh

Respon dengan diskusi yang alot saat Permohonan, menyerahkan dokumen saat masa Keberatan.

3 Dinas Kehutanan Aceh

Respon atas permohonan terlambat, keberatan diajukan. Dalam masa Keberatan, meminta MaTA untuk berkoordinasi kembali. Sengketa diajukan, selesai dengan 1 kali Mediasi

4 Dinas Perkebunan AcehTanpa respon saat masa Permohonan dan masa Keberatan. Sengketa diajukan, selesai dengan 2 Mediasi.

Rangking “Komitmen Keterbukaan”

•3•4

•2•1Dinas

Keuangan Aceh

Dinas Pertambagan

dan Energi Aceh

Dinas Kehutanan

Aceh

Dinas Perkebunan

Aceh

MEMETIK PEMBELAJARAN

1. Pelembagaan Keterbukaan Informasi Publik di SKPA belum memiliki derajat yang sama.

2. Dokumen-dokumen yang nyatanya memang bukan termasuk dalam kategori dikecualikan, belum seluruhnya diperlakukan sebagaimana mestinya.

3. Komitmen keterbukaan informasi publik berbeda antara Pimpinan dengan staf di bawahnya.

4. “Koordinasi” antara PPID Pembantu dengan PPID Utama dan Atas PPID Aceh belum terajut dengan optimal.

MEMETIK PEMBELAJARAN

1. Pemerintah Aceh [Atas PPID Aceh] perlu secara terus menerus membangun “komitmen keterbukaan” di level pimpinan SKPA;

2. Penguatan PPID Pembantu di level SKPA perlu terus dilakukan;

3. Perlu dorongan publik untuk membangun keterbukaaan informasi publik di sektor tambang, kehutanan dan perkebunan memastikan tata kelolanya benar-benar transparan dan akuntabel;

4. Perlu ada penegasan kembali bahwa dokumen-dokumen yang sudah jelas hak publik seperti RKA dan DPA tidak perlu lagi meminta arahan.

Menata Perubahan

TERIMA KASIHLSM Masyarakat Transparansi Aceh [MaTA]

Jln. Kebun Raja No. 27 Gampong Ie Masen Kayee AdangUlee Kareng, Banda Aceh

Email : [email protected]