PARADIKMA BARU KEHUMASAN dalam KETERBUKAAN INFORMASI

PUBLIK

HENNY S. WIDYANINGSIH, M.Si.

UU KIP KI Pusat

Badan Publik

PENDAHULUAN• Dasar hukum: adanya UU Nomor 14 Tahun

2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik• Sekitar 27 Kab/Kota di Indonesia yang

memiliki Perda yang mengatur tentang transparansi dan partisipasi.

• Ada sekitar 90 negara yang memiliki UU Keterbukaan Informasi, dan di Asia adalah India, Jepang, Nepal, Thailand, Indonesia dan Bangladesh.

Terbitnya UU ini dapat membawa perubahan dalam tata kelola institusi terutama dalam hal mengelola informasi.

UU KIP dilatarbelakangi : * UUD 45 pasal 28F * bergulirnya reformasi * tuntutan tata kelola kepemerintahan yang

baik (Good Governance) dengan syarat : adanya akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan tanggung jawab.

MANFAAT KETERBUKAAN INFORMASI

Badan Publik : Menciptakan tata pemerintahan yang baik Peningkatan fungsi, kualitas dan kinerja Badan

Publik Mencegah terjadinya praktik-praktik korupsiMasyarakat Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

menciptakan tata pemerintahan yang baik Meningkatnya kecerdasan dan kesejahteraan

masyarakat

UU No.14 th 2008

tentang KIP

Informasi Publik yangdikecualikan

Informasi publikBersifat terbuka, dapat

di akses cepat, tepatwaktu, biaya ringan

dan sederhana

Badan publik

Pengguna informasi publik

Adanya 2 hak yang berbeda antara pengguna informasi publik dan badan publik yaitu :

right to know dan right to tell menyebabkan rentannya hubungan antara badan publik yang bertanggung jawab menyediakan inofrmasi publik dan pengguna informasi publik.

Kewajiban Badan Publik (sesuai pasal 7 UU KIP) :

1. menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik

2. Menyediakan Informasi Publik yang akurat,benar, dan tidak menyesatkan

3. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien

Lanjutan:

4. membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik

5. Pertimbangan tersebut memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keaman negara

6. Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan noneletronik

Hak Badan Publik :

Badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan , yang mencakup:

1.Informasi yang dapat membahayakan negara2. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan

perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat

3. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi

4. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan

5. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan

KATEGORI INFORMASI menurut UU RI no 14 mengenai KIP :

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta

3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat

Informasi yang dikecualikan dalam UU No 14 tentang KIP :

Yaitu informasi yang jika dibuka dapat merugikan :

a. kepentingan penegakan hukum b. perlindungan persaingan usaha sehat dan HAKI c. kerahasiaan pribadi d. pertahanan dan keamanan nasional

Lanjutan: e. perlindungan kekayaan alam Indonesia f. ketahanan ekonomi nasional g hubungan luar negeri h.akta otentik yang bersifat pribadi atau pun wasiat seseorang i. memorandum/surat antar atau intra badan publik,yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali putusan Komisi Informasi atau peradilan j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU

Problem yang sering dihadapi oleh pengguna informasi :

1. Informasi publik tidak tersedia2. Informasi publik terlambat diberikan3. Informasi publik di klaim rahasia secara

sepihak4. Mekanisme palayanan informasi publik

yang buruk5. Akses informasi publik yang asimetris

Humas Badan Publik adalah aktivitas lembaga dan atau individu, yang

melakukan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi kepada

publik pemangku kepentingan dan sebaliknya

Momentum perubahan mindset tata kelola pemerintahan dari yang

memerintah dan dilayani menjadi “melayani”

Humas Badan Publik dalam melaksanakan pengelolaan informasi mulai dari :

Monitoring Pengolahan Penyusunan program Pendiseminasian Evaluasi

Siapa yang bertanggung Jawab terhadap pengelolaan informasi

tersebut ? Menurut UU KIP Badan Publik harus

menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan dibantu oleh pejabat fungsional

Pada prakteknya PPID dapat melekat pada fungsi unit kerja yang sudah ada (seperti pranata humas atau unit Kehumasan yang sudah ada)

Mekanisme Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi meliputi :

1.Pengumpulan Data dan Informasi : a. indentifikasi data dan informasi b. klasifikasi data dan informasi c. rekapitulasi data dan informasi

2.Pengolahan Data dan Informasi : a. seleksi data dan informasi b. validasi dan otentivikasi data dan informasi

Lanjutan :

c. Entri data dan informasi d. Unifikasi dan penomoran data dan informasi e. penyusunan daftar atau back up data base dari data dan informasi tersebut3. Penyimpanan dan Penyediaan Data dan

Informasi (sesuai dengan kategori informasi yang tersebut di atas)

Sanksi dalam UU KIP :

“Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberi, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik secara berkala, yang wajib tersedia setiap saat dan Informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan UU, mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (tahun) dan / atau pidana denda paling banyak Rp 5 juta rupiah.”

Permohonan Informasi

Informasi Publik yang ada di badan publik

Pejabat Informasi & Dokumentasi

Dokumentasi dan Klasifikasi Informasi

Informasi Publik yang di umumkan berkala

Informasi Publik yang di umumkan serta merta

Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat

Informasi Publik yang di umumkan serta merta

Penolakan (disertai alasan)

Pencatatan Informasi

Pemberian Tanda Bukti (No. Pendaftaran) Kepada Pemohon

Informasi

a. Nama pemohon Informasib. Alamat pemohon Informasic. Subjek Informasid. Format Pengiriman Informasie. Alasan Permintaan Informasi

Pemberian Informasi yang diminta

Penerimaan Permintaan Informasi, disertai Penjelasan :a. Materi Informasi yang akan diberikanb. Alat penyampai & format informasi yang diberikanc. Biaya dan cara pembayarand. Jika badan publik sudah memiliki informasi

sebagian atau seluruhnya maka informasi dapat diberikan

Perpanjangan waktu Pemberitahuan (disertai

alasan Maksimum 7 hari)

Tertulis(Elektronik/non elektronik

Tidak Tertulis

BAGAN MEKANISME PEMBERIAN INFORMASI

Apa tugas Komisi Informasi Pusat :

1. Melaksanakan UU No 14 tentang KIP2. Merumuskan petunjuk teknis Standart

Layanan Informasi Publik3. Menyelesaikan sengketa Informasi Publik

melalui mediasi dan ajudikasi nonlitigasi

PPID menolak permohonan informasi

Pemohon Informasi mengajukan KEBERATAN (paling lambat

30 hari kerja)

Atasan PPID memberikan alasan tertulis disertai tanggapan (paling

lambat 30 hari kerja)

PUASTIDAK PUAS

KOMISI INFORMASI

MEDIASI

BERHASIL TIDAK BERHASIL

AJUDIKASI

Putusan Komisi Informasi

TERIMATIDAK

TERIMA

Gugatan Ke Pengadilan (paling lambat 14 hari kerja)

Pengadilan Negeri

Pengadilan Tata Usaha Negara

Terima Tidak Terima

Terima Tidak Terima

MAHKAMAH AGUNG

Putusan Akhir

PenyelesaianSengketa InformasiKepada Komisi Informasi(paling lambat 14 hari kerja)

Paling lambat 100 hari kerja

(Paling lambat 14 hari kerja)Permohonan Informasi menggugat ke pengadilan (paling lambat 14 hari kerja)

Praktisi Humas Indonesia1. Humas yang melaksanakan fungsi manajemen

strategis :ditempatkan dekat dengan pimpinan. Komunikasi yang umum diterapkan adalah komunikasi dua arah simetrik

2. Humas sebagai pekerja teknis:selain ditempatkan jauh dengan pimpinan, juga hanya menjalankan peran dan fungsinya secara pragmatis. Umumnya menerapkan sistim komunikasi satu arah atau dua arah asimetrik dalam setiap kebijakannya

Peraturan Lembaga Strategi Pengguna

UU RI no 14 tentang KIP Badan Publik

To informTo explain

To persuadeTo suggestTo invite

To convince

Kognitif

Afektif

Konatif

Keterbukaan & akuntabilitas Lembaga/badan pulik

Citra positif badan publik

Peran Humas BP dalam KIP: Mendorong adanya ketersediaan informasi publik dan

mengemas informasi tersebut ke dalam bentuk yang dapat dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat termasuk jurnalis.

Mempublikasikan klasifikasi informasi publik yang ada di lembaganya termasuk informasi yang dikecualikan yang tidak dapat diakses oleh publik.

Jika posisi humas BP diberikan otoritas sebagai PPID maka adanya tuntutan peningkatan pemahaman staf humas mengenai isi Undang-Undang KIP.

PPID adalah Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik.

Dalam anatasi hukum UU KIP dibahas bahwa PPID sebaiknya dijabat oleh Pejabat dengan kualifikasi sekurang-kurangnya Esselon 2. Badan publik dapat menunjuk pejabat yang sudah ada sepeti pejabat Humas, Pejabat IT, Pejabat Perpustakaan, dan Perjabat kearsipan.

Membenahi Website BP sesuai dengan ketentuan klasifikasi informasi dan sesuai dengan azas informasi dapat diakses secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana

Mengkomunikasikan cara mengakses informasi publik di badan publik dengan mencantumkan seluruh nama pejabat publik yang bertanggung jawab dan bagaimana menghubungi mereka untuk kebutuhan akses informasi yang mudah.

Peran Humas BP dalam KIP

Badan publik memiliki wewenang untuk uji konsekuensi dan mempertimbangan kepentingan publik untuk menetapkan informasi yang dikecualikan dengan mengedepankan prinsip akses maksimum pengecualian terbatas.

Memerlukan dukungan dan goodwill yang penuh dari pimpinan untuk menjadi motivator dan lokomotif dalam Keterbukaan Informasi

Peran humas BP dalam KIP

Menyediakan sarana prasarana, seperti IT, media center, perpustakaan, meja informasi dan ruang2 pengaduan

Mengalokasikan anggaran yang cukup untuk operasional tersebut

Membuat jaringan antar unit dan antar departement atau interdept dalam konteks informasi yang terkait

Membantu dalam pembuatan sistem monitoring dan evaluasi kualitas dari layanan informasi serta pengaduan atau respon atas permintaan informasi yang tidak memuaskan.

Peran Humas BP dalam KIP

Metode penyampaian informasi :1. Mediated, seperti : - papan pengumuman - website MA - buletin - newsletters - press release - peliputan media - press conference - talkshow di media TV dan radio

Lanjutan….

2. Nonmediated : - rapat - dialog - special events (ajang khusus), seperti open house, pameran dan acara-acara khusus lain nya

“Public Relations is Planned Persuasive Communication Designed to Influence

Significant Public”

What is Public Relations?

“Public Relations is a Planned Process to Influence Public Opinion, through Sound

Character and Proper Performance, based on Mutually Satisfactory Two-way

Communication”(Fraser P. Seitel)

Hasil Riset di AS

Personal experience 64 %

Major business magazines 37 %

Articles in national newspaper 35 %

Word of mouth 31 %

Television news 14 %

Articles in local newspaper 14 %

Television current affairs programs 13 %

TERIMA KASIH