hanjar latihan manajemen kewilayahan untuk para kapolsek
TRANSCRIPT
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
LATIHAN MANAJEMEN KEWILAYAHAN (KAPOLSEK)
BAHAN BELAJAR (HANJAR)
Disusun dalam rangka Pelatihan Manajemen Kewilayahan Para Kapolsek
AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,SIP,SH,MH.GADIK MADYA CANDIDAT DOKTORAL ILMU PENDIDIKAN
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBIJAMBI 2016
KATA PENGANTAR
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 1
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
Alhamdulillah, Penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT.,
karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyusun materi
bahan belajar (hanjar) pelatihan manajemen kewilayahan bagi para kapolsek
yang berjudul “Pelatihan Manajemen Kewilayahan ( Kapolsek) ”.
Penulisan materi Hanjar ini bertujuan untuk memenuhi atau sebagai
prosedur, syarat dan ketentuan yang harus dilengkapi oleh tenaga pendidik
(Gadik) SPN Polda Jambi, sebelum menyampaikan program latihan
pembelajaran kepada siswa latihan para Kapolsek pada waktu yang telah
ditentukan. Perlu diketahui bersama bahwa materi ini adalah materi hanjar
perdana, artinya baru pertama kali diselenggarakan kegiatan pelatihan dan
pembelajaran manajemen kewilayahan bagi para Kapolsek, dan sebagai dasar
ataupun rujukan materi belum ada serta belum dibuat. Oleh karena itu sebagai
wujud rasa tanggung jawab dan pengabdian pada dunia pendidikan terutama
pendidikan Polri, maka penulis / penyusun memberanikan diri untuk tampil
mempersembahkan naskah bahan belajar (Hanjar) ini
Tersusunnya bahan belajar (hanjar) ini tidak terlepas dari bantuan dan
dukungan berbagai pihak, maka penulis mengucapkan ribuan terima kasih
kepada:
1. Kepala Sekolah Polisi Negara (KA SPN) Polda Jambi, AKBP TJUK
WINARKO,SH,MH. selalu motivator yang secara tulus dan ikhlas
memberikan bimbingan dan arahan dalam dalam penyelesaian penulisan
bahan belajar (Hanjar) ini;
2. Rekan para tenaga pendidik (Gadik) SPN Polda Jambi, yang turut
memberikan saran masukan untuk lebih berbobotnya bahan belajar ini;
Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada
kedua orang tua saya yaitu; Ayahanda Soedjati Djoko Santoso dan Ibunda
Karwati Tugiyarti (Alm) serta kedua mertua saya yaitu; Ayahanda Tri
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 2
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
Soewandono dan Ibunda Setyowati Wardani, yang telah memberikan semangat
dan motivasi yang diiringi doa tulus-ikhlas, sehingga kegiatan pendidikan Penulis
berjalan sesuai waktu yang telah ditentukan.
Secara khusus Penulis mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas
pengertiannya, buat yang tercinta istri saya; Woro Handayani, yang dengan
kesabaran dan ketulusannya selalu memberikan semangat agar segera
menyelesaikan studi tepat pada waktunya. Di samping itu buat buah hati yang
tersayang anak-anakku yaitu; Arumingtyas Khoni Dahlia, Wiradyo Adi Nugroho
dan Laksamana Widagdo, yang dengan keingintahuannya dan keluguannya
selalu menggoda dengan menanyakan kapan ayah menyelesaikan hanjar ini.
Dengan semua dorongan semangat dan doanya sehingga kegiatan
pembelajaran, pengajaran dan pelatihan yang Penulis selenggarakan berjalan
sesuai dengan rencana. Akhirnya materi bahan belajar (hanjar) pelatihan
manajemen kewilayahan bagi para kapolsek yang berjudul “Pelatihan
Manajemen Kewilayahan ( Kapolsek)” ini Penulis persembahkan kepada semua
pihak / rekan Gadik SPN Polda Jambi yang berkenan untuk menggunakan hanjar
ini.
Penulis berusaha berbuat nyata untuk dunia pendidikan Polri, dengan
semboyan “ Berbuat, dan berbuat daripada berdiam diri, lebih baik menghasilkan
sesuatu yang bermanfaat daripada merenungkan diri dan tidak bergerak alias
tidak menghasilkan sesuatu apapun”, “Tidak ada gading yang tak retak”, artinya
penulis merasa jauh dari kesempurnaan dan itulah apa adanya saya berusaha
untuk mempersembahkan karya Hanjar ini. Semoga amal dan partisipasi semua
pihak, baik yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dapat mendapatkan
keridhoan dari Allah SWT.
Akhir kata penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi
para pembaca walaupun hanya berupa pemikiran-pemikiran yang sederhana,
namun paling tidak dapat menambah cakrawala pemikiran, pandangan dalam
penyempurnaan materi bahan belajar (hanjar) pelatihan manajemen kewilayahan
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 3
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
bagi para kapolsek yang berjudul “Pelatihan Manajemen Kewilayahan
( Kapolsek) Amin.
Jambi, April 2016
Penulis
AKBP Dadang Djoko Karyanto
DAFTAR ISI
HALAMAN
JUDUL.........................................................................
..........................................1KATA PENGANTAR…....…........…….......……….....
…….....………...............2
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 4
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
DAFTAR ISI……………………………………….………..................................3
BAB I TUGAS POKOK FUNGSI DAN PERAN-PERAN KAPOLSEK DAN
PARA PEJABATNYA PADA LEVEL POLSEK/TAA. Kompetensi Dasar ...........................................................................11
B. Indikator Hasil Belajar ......................................................................11
C. Apa Tugas Pokok Kapolsek/ Ta?......................................................12
D. Apa fungsi Kapolsek?.....................................................................12
E. Apa saja kegiatan yang harus dilakukan oleh Kapolsek/Ta?...........13
BAB II PENJABARAN PEMAHAMAN KAPOLSEK TENTANG MANAJEMEN OPERASIONAL POLSEK
A. Kompetensi Dasar...........................................................................19
B. Indikator Hasil Belajar.....................................................................19
C. Jelaskan bagian-bagian apa saja yang menunjukkan Manajemen
Operasional Polsek tugas pokok dan fungsi Polsek/ta mendasari
Perkap No. 23 Tahun 2010,tentang Susunan Organisasi Dan Tata
Kerja(SOTK) : .................................................................................20
D. Apakah itu manajemen, Jelaskan fungsi dasar Menejemen (POAC)
menurut teori dan konsep George R Terry? .................................34
E. Pertanyaan berikutnya adalah jelaskan fungsi dasar Menejemen
(POAC) George R Terry terkait manajemen operasional polsek?..35
1. Planning (Perencanaan)...............................................................36
2. Organizing (Pengorganisasian)....................................................37
3. Actuating (Penggerakan)..............................................................39
4. Controlling (Pengendalian/ Pengawasan)....................................39
F. Jelaskan manajemen operasional Polri (MOP) mendasari Perkap
No.9 tahun 2011 tentang manajemen operasi kepolisian; ...............42
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 5
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
BAB III KEPEMIMPINAN A. Kompetensi Dasar.............................................................................78
B. Indikator Hasil Belajar.......................................................................78
C. Jelaskan teori, dan prinsip kepemimpinan .......................................79
1. Teori-teori kepemimpinan.............................................................79
2. Prinsip Kepemimpinan..................................................................81
E. Pendekatan Kepemimpinan................................................................82
F. Jelaskan tentang arti pemimpin dan kepemimpinan...........................83
1. Faktor-faktor penting....................................................................87
2. Unsur-unsur yang mendasari kepemimpinan.............................88
J. Jelaskan tugas, dan peranan pemimpin..............................................90
1. Tugas pemimpin.........................................................................90
2. Peranan Pemimpin.....................................................................91
BAB IV MANAJEMEN FUNGSI TEKNIS POLRIA. Kompetensi Dasar..............................................................................61
B. Indikator Hasil Belajar.........................................................................61
C. Jelaskan Tugas Pokok dan Fungsi Teknis Intelkam............................64
D. Jelaskan Tugas Pokok dan Fungsi Teknis Reskrim..........................65
E. Jelaskan Tugas Pokok dan Fungsi Teknis Lantas ...................66
BAB V KARAKTERISTIK WILAYAH TUGASB. Kompetensi Dasar............................................................................101
B. Indikator Hasil Belajar.......................................................................101
C. Jelaskan Profil dan Letak Wilayah dalam Provinsi Jambi, Letak
Wilayah dan Topografi, Klimatologi, Penggunaan Lahan, Potensi
Wilayah, Demografi Penduduk........................................................102
1. Profil dan Letak Wilayah dalam Provinsi Jambi................102
2. Letak Wilayah dan Topografi................................................103
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 6
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
3. Klimatologi...........................................................................105
4. Penggunaan Lahan..............................................................106
5. Potensi Wilayah....................................................................107
6. Demografi Penduduk............................................................108
D. Mengapa Polisi perlu mengetahui Adat Istiadat suatu daerah/tempat109
1. Pengertian Adat Istiadat........................................................110
2. Polisi perlu ( harus ) mengetahui Adat Istiadat suatu daerah /
setempat................................................................................110
3. Latar Belakang Hukum Adat Jambi........................................110
4. Tujuan Hukum Adat Jambi.....................................................112
5. Dasar-dasar Hukum Adat Jambi............................................113
6. Hukum Tanah Adat................................................................116
7. Tanah Margo.........................................................................117
8. Semboyan masing-masing daerah dalam wilayah Provinsi Jambi
...............................................................................................119
BAB VI TERAMPIL MELAKSANAKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KAPOLSEK
A. Kompetensi Dasar............................................................................120
B. Indikator Hasil Belajar.......................................................................121
C. Jelaskan apa itu Polsek dan mengapa perlu adanya komunikasi sosial
serta manajemen kesan..................................................................122
D. Polsek menerapkan Sistem manajemen bagi pelayanan umum.........126
E. Penerapan Analisa SWOTdalam Menganalisa Permasalahan127
1. Strenghts (kekuatan)..........................................................128
2. Weaknesses (Kelemahan).................................................128
3. Opportunity (kesempatan)..................................................129
4. Threat (ancaman)..............................................................129
5. SWOT untuk organisasi.....................................................130
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 7
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
F. Perihal Terampil dalam melaksanakan tupoksi Kapolsek....................131
1. Kapolsek.........................................................................................131
2. Kanit Intel Polsek............................................................................132
3. Kanit Binmas (Babinkamtibmas)....................................................132
4. Kanit Sabhara (Turjawali)...............................................................132
5. Kanit Reskrim (Upaya Pengalihan Hukum)..................................132
G. Studi kasus sebagai bahan diskusi......................................................133
1. Sengketa Lahan.............................................................................133
2. Sengketa Agama...........................................................................134
3. Sengketa Adat...............................................................................134
4. Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Sumber Mulya
Dengan Desa Kota Raja Kecamatan Pelepat Ilir, Bungo..............135
5. Konflik Agama Kehadiran Tarekat Naqsabandiah........................136
BAB V P E N U T U P
A. Kesimpulan..............................................................................137
B. Saran.......................................................................................137
DAFTAR PUSTAKA
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 8
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAMBI SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
LATIHAN MANAJEMEN KEWILAYAHAN (KAPOLSEK)
Umum
Bahwa berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Polres dan Polsek, kesatuan Polri tingkat Polsek/Ta
sebagai kesatuan tingkat kewilayahan menyelenggarakan tugas pokok Polri
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 9
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,
pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta
tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Terkait peran strategis Polsek/Ta sebagai salah satu unsur pelaksana
tugas tingkat Kewilayahan yang berada di bawah Kapolres/Ta, yang bertugas
menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan
ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain
dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, maka tugas Polsek saat ini dan kedepan dihadapkan kepada
tantangan tugas yang tidak semakin ringan namun sebaliknya semakin multi
kompleks sehingga menambah spektrum beban tugas Polres/Ta kedepan,
antara lain menyangkut peran Polsek/Ta sebagai pelaksana tugas pokok Polri
ditingkat kewilayahan.
Dalam rangka kesamaan visi persepsi dan pola tindak yang sama
terhadap implementasi penyelenggaraan dalam pemeliharaan keamanan dan
ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain
dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, maka dipandang perlu membuat/ menyusun naskah Latihan
Manajemen Kewilayahan (Kapolsek), artinya bagaimana tentang tata cara
menerapkan strategi manajemen dalam pengelolaan Polsek, bagaimana cara
bertindaknya Kapolsek, bagaimana personil seksi/fungsi polsek/ta, selain itu juga
membahas bagaimana cara mengatur secara tegas dan jelas reaktualisasi
kegiatan harkamtibmas dan pelayanan terhadap masyarakat secara terpadu,
tertib dan terkoordinasi setiap seksi dan fungsi/unit Polsek.
Dengan penyusunan membuat/ menyusun naskah Latihan Manajemen
Kewilayahan (Kapolsek), terkait manajemen operasional polsek (MOP)”
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 10
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
dimaksud adalah terkandung sebagai media pembelajaran dan pedoman dasar
manajemen untuk mengatur polsek/Ta , kemudian sebagai acuan / kerangka
kerja bagi unsur pelaksanaan dilapangan maupun staf pada tingkat Polsek
dalam melaksanakan berbagai kegiatan harkamtibmas dan pelayanan terhadap
masyarakat untuk menciptakan situasi yang kondusif dan meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat yang mempedomani kepada peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta terintegrasi.
Sebagai dasar dan pedoman implementasi bagi unsur pelaksana tugas
tingkat Kewilayahan Polsek/ Ta dalam pelaksanaan manajemen operasional
(MOP) dan tata cara bertindak bagi personil seksi/fungsi pada tingkat Polsek,
sehingga lebih terkoordinasi, efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan
kepada masyarakat umum di wilayah hukum Polsek/ta pada Polres/ta jajaran
Polda Jambi.
Selain itu untuk menjelaskan prinsip-prinsip dasar dari Manajemen
Operasional Polsek (MOP) ini agar dapat dengan mudah dipahami oleh seluruh
personil Polsek/ Ta.
Dengan diberikannya materi Pelatihan Manajemen Operasional Polsek
(MOP) diharapkan mampu menerapkan dasar manajemen untuk mengatur
polsek/Ta , kemudian sebagai acuan / kerangka kerja bagi unsur pelaksanaan
dilapangan maupun staf pada tingkat Polsek dalam melaksanakan berbagai
kegiatan harkamtibmas dan pelayanan terhadap masyarakat.
Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk menjamin pemahaman tentang
Manajemen Operasional Polsek (MOP) hubungan tata cara kerja dan bertindak
personil Seksi/Fungsi Polsek/ Ta, sehingga tidak ragu-ragu dalam melakukan
tindakan. Untuk memastikan penerapan Prinsip dasar Manajemen Operasional
Polsek (MOP) guna terwujudnya persamaaan Visi, Persepsi, Kesatuan Tindak
dan Keseragaman dalam tindakan dilapangan pada pelaksanaan Tata Cara
Bertindak Personil Seksi/Fungsi Polsek/ Ta.
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 11
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
Sebagai Pedoman atau kerangka kerja Polsek /Ta pada Polres/Ta
jajaran Polda Jambi agar selalu mendasari prinsip-prinsip yang terkandung di
dalam Naskah Latihan Manajemen Kewilayahan (Kapolsek) mendasari pedoman
manajemen operasional polsek (mop) dan hubungan tata cara kerja dan
bertindak personil Seksi/Fungsi Polsek/Ta ” dalam setiap kegiatan, tugas pokok,
fungsi dan perannya. Untuk mengintegrasikan berbagai kegiatan harkamtibmas
dan pelayanan yang diberikan oleh Polsek/ Ta yang sudah sesuai dengan
keinginan masyarakat dalam mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang
kondusif dan mendapatkan pelayanan yang prima.
Harapannya semoga dengan dibuatnya Bahan Ajar Latihan Manajemen
Kewilayahan (Kapolsek), ini dapat menghasilkan personel yang memiliki
kemampuan mengendalikan, menata, menjalankan manajemen operasional
polsek secara tertib dan profesional.
Standar Kompetensi
Standar kompetensi untuk lulusannya yang diharapkan adalah :
1. Memahami tugas pokok dan fungsi para Kapolsek.
2. Memahami dan mampu melaksanakan Manajemen Operasional Polri
(MOP), baik dalam kegiatan Kepolisian dan operasional Kepolisian;
3. Memahami teori dan prinsip kepemimpinan.
4. Memahami manajemen fungsi teknis Polri.
5. Memahami karakteristik wilayah tugas.
6. Terampil melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Kapolsek.
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 12
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
BAB I
TUGAS POKOK FUNGSI DAN PERAN-PERAN KAPOLSEK DAN PARA PEJABATNYA PADA LEVEL POLSEK/TA
A. Kompetensi DasarMemahami tentang memahami tugas pokok dan fungsi para
Kapolsek/Ta, artinya para Kapolsek harus mengetahui tupoksinya dan memiliki
kemampuan dasar Manajemen Operasional Polsek bagi para Kapolsek dalam
mengendalikan peran dan tugas personilnya serta harkamtibmas pada wilayah
hukumnya di tingkatan kewilayahan.
B. Indikator Hasil Belajar Indikator hasil belajar, merupakan penunjukkan pada batasan atas
rambu-rambu atau parameter yang telah dilaksanakan, terlihat hasil yang dicapai
(capaian dalam proses) dalam peristiwa belajar mengajar yang sudah dilakukan
dan telah ditentukan dalam program pendidikan dan pelatihan tahun anggaran
(prodiklat T.A.) antara lain :
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 13
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
1. Mampu menyebutkan, memahami dan menjelaskan, apa tugas pokok
Kapolsek/ Ta?
2. Mampu menyebutkan, memahami dan menjelaskan, apa fungsi Kapolsek?
3. Mampu menyebutkan, memahami dan menjelaskan, apa saja kegiatan
yang harus dilakukan oleh Kapolsek/Ta?
4. Mampu menyebutkan, memahami dan menjelaskan apa Tugas Pokok
Polsek/ Ta jajaran Polres/Ta diwilayah hukum Polda Jambi?
5. Mampu menyebutkan, memahami dan menjelaskan masing-masing Seksi
dan Unit?
Polsek adalah lini institusi Polri terdepan pada satuan kewilayahan,
yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, berkewajiban untuk
memberikan pelayanan terdepan setiap ada kejadian pelanggaran masyarakat,
kasus kriminal, permasalahan konflik sosial, sengketa lahan dan pertanahan,
termasuk segala aktifitas undangan dan perijinan yang menyangkut urusan
dinamika kegiatan masyarakat.
Polsek adalah institusi Polri yang berada pada tingkat kecamatan yang
berkewajiban memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat,
dan melalui perangkat Babinkamtibmas berperan untuk menampung segala
permasalahan dan memberikan solusinya sehingga situasi keamanan dan
ketertiban masyarakat (kamtibmas) dapat terjaga.
C. Apa Tugas Pokok Kapolsek/ Ta?Tugas pokok Kapolsek/Ta adalah bertugas memimpin, membina,
mengatur dan mengendalikan satuan Organisasi di lingkungan Polsek dan unsur
pelaksanaan kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan
markas serta memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres yang terkait
dengan pelaksanaan tugasnya.1
1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 14
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
D. Apa fungsi Kapolsek?Fungsi Kapolsek adalah Pengawasan, pengendalian, pemimpin dan
pembina satuan organisasi di lingkungan Polsek dan unsur pelaksana
kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas.
Kemudian memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres yang terkait
dengan pelaksanaan tugasnya.
E. Apa saja kegiatan yang harus dilakukan oleh Kapolsek/Ta?Kegiatan yang harus dilakukan oleh Kapolsek/Ta antara lain adalah sebagai
berikut:
1. Memberikan arahan dan kebijakan strategis Polsek di bidang pembinaan
maupun operasional di lingkungan unsur Pengawas dan pembantu
pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan unsur
pelaksana tugas kewilayahan.
2. Memberikan perintah/tugas kepada unsur pengawas dan pembantu
pelaksana pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan
unsur pelaksana tugas kewilayahan.
3. Menerima laporan pelaksanaan tugas baik di bidang pembinaan maupun di
bidang operasional dari unsur pengawas dan pembantu pimpinan, unsur
pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan unsur pelaksana tugas
kewilayahan.
4. Pimpinan Gelar Tingkat Polsek : Kapolsek/Waka/Kaunit (disesuaikan
dengan kebutuhan dan kepentingan gelar perkara).
F. Tugas Pokok Polsek/Ta jajaran Polres/Ta jajaran diwilayah hukum Polda Jambi.
Sektor, Mabes Polri, Jakarta.
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 15
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
Tugas pokok Polsek/Ta adalah bertugas menyelenggarakan tugas
pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan
kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.2
Secara umum pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi dan Peran Polsek/ Ta
Polres/Ta diwilayah hukum Polda Jambi tersebut diatas, diselenggarakan secara
terkoordinasi, terintegrasi dan efektif selaras dengan kewenangan yang telah
ditetapkan dalam pelaksanaan Tata Cara Bertindak Personil Seksi/Fungsi
Polsek /Ta dengan perincian tugas selektif di masing-masing Seksi dan Unit.
Pelaksanaan Tata Cara Bertindak Personil Seksi/Fungsi Polsek /Ta dengan
perincian tugas selektif di masing-masing Seksi dan Unit sebagai berikut :3
1. Unit Provos memiliki peran dan fungsi antara lain adalah:
a. Berfungsi sebagai unsur pelayanan pengaduan masyarakat
tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri.
b. Berfungsi sebagai unsur penegakan disiplin dan ketertiban
personel Polsek.
c. Berfungsi sebagai unsur pengamanan internal, dalam rangka
penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri.
d. Berfungsi sebagai unsur pelaksanaan pengawasan dan penilaian
terhadap personel Polsek yang sedang dan telah menjalankan
hukuman disiplin dan kode etik profesi.
e. pengusulan rehabilitasi personel Polsek yang telah
melaksanakan hukuman berdasarkan hasil pengawasan dan
penilaian yang dilakukan
2. Seksi Umum memiliki fungsi antara lain adalah:
2 Ibid, hal 32.3 Ibid, hal 36.
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 16
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
a. perencanaan kegiatan, pelayanan administrasi umum serta
ketatausahaan dan urusan dalam antara lain kesekretariatan dan
kearsipan di lingkungan Polsek.
b. pelayanan administrasi personel dan sarpras.
c. pelayanan markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat,
protokoler untuk upacara, dan urusan dalam di lingkungan di
lingkungan Polsek.
d. perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti.
3.Seksi Humas memiliki fungsi antara lain adalah: :
a. pengumpulan dan pengolahan data serta peliputan dan
dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas
Polsek.
b. pengelolaan dan penyajian informasi sebagai bahan publikasi
kegiatan Polsek.
6. Seksi Hukum :
a. pemberian pelayanan bantuan hukum kepada kesatuan dan
personel Polsek beserta keluarganya.
b. pemberian pendapat dan saran hukum.
c. penyuluhan hukum kepada personel Polsek dan masyarakat
serta pembinaan hukum di lingkungan Polsek.
5. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) :
a. pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara
lain dalam bentuk Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima
Laporan Polisi (STTLP), Surat Pemberitahuan Perkembangan
Hasil Penyidikan (SP2HP), Surat Keterangan Tanda Lapor
Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian
(SKCK), Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), dan Surat
Izin Keramaian.
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 17
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
b. pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan,
antara lain Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara
(TPTKP), Turjawali, dan pengamanan kegiatan masyarakat dan
instansi pemerintah.
c. pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi, antara
lain telepon, pesan singkat, faksimile, jejaring sosial (internet).
d. pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan
masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
e. penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian
laporan harian kepada Kapolsek.
6. Unit Intelkam :
a. pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan dan
produk intelijen di lingkungan Polsek.
b. pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna
terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan
dini (early warning), pengembangan jaringan informasi melalui
pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen.
c. pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh
formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan
pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan.
d. pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan
lingkungan serta penyusunan produk intelijen.
e. penyusunan intel dasar, prakiraan intelijen keamanan, dan
menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu
mendapat perhatian pimpinan.
f. pemberian pelayanan dalam bentuk izin keramaian umum dan
kegiatan masyarakat lainnya, penerbitan SKCK kepada
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 18
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
masyarakat yang memerlukan, serta melakukan pengawasan
dan pengamanan atas pelaksanaannya.
7. Unit Reskrim :
a. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
b. pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan
wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan.
8. Unit Binmas :
a. pelaksanaan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan
swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan
masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-
undangan.
b. pembinaan dan penyuluhan di bidang ketertiban masyarakat
terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda,
wanita, dan anak.
c. pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan Polmas
yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara
Polsek dengan masyarakat dan pemerintah tingkat
kecamatan/kelurahan serta organisasi non pemerintah.
9. Unit Sabhara :
a. pelaksanaan tugas Turjawali;
b. penyiapan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas
patroli, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa.
c. pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum
Tipiring dan pengamanan TPTKP.
d. penjagaan dan pengamanan markas.
10. Unit Lantas :
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 19
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
a. pembinaan partisipasi masyarakat di bidang lalu lintas melalui
kerja sama lintas sektoral dan Dikmaslantas.
b. pelaksanaan Turjawali lalu lintas dalam rangka
Kamseltibcarlantas
c. pelaksanaan penindakan pelanggaran serta penanganan
kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.
11. Unitpolair :
a. menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan, yang meliputi
patroli perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan
masyarakat pantai dan perairan lainnya.
b. Unitpolair menyelenggarakan fungsi pelaksanaan patroli,
pengawalan, penegakan hukum di wilayah perairan, dan
pembinaan masyarakat pantai di daerah hukum Polsek, dan
pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan. Unitpolair
dipimpin oleh Kanitpolair yang bertanggung jawab kepada
Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah
kendali Wakapolsek.
BAB II
PENJABARAN PEMAHAMAN KAPOLSEK TENTANG MANAJEMEN OPERASIONAL POLSEK
A. Kompetensi DasarPara Kapolsek harus memahami dan mampu melaksanakan
Manajemen Operasional Polri (MOP), baik dalam kegiatan Kepolisian dan
operasional Kepolisian. Artinya para Kapolsek wajib memahami dan memiliki
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 20
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
kemampuan dasar Manajemen Operasional Polri serta mampu melaksanakan
dalam mengendalikan peran dan tugas personilnya serta harkamtibmas pada
wilayah hukumnya di tingkatan kewilayahan baik dalam kegiatan Kepolisian dan
operasional Kepolisian.
B. Indikator Hasil Belajar. Indikator hasil belajar, merupakan penunjukkan pada batasan atas
rambu-rambu atau parameter yang telah dilaksanakan, terlihat hasil yang dicapai
(capaian dalam proses) dalam peristiwa belajar mengajar yang sudah dilakukan
dan telah ditentukan dalam program pendidikan dan pelatihan tahun anggaran
(prodiklat T.A.) antara lain :
1. Mampu menjelaskan bagian-bagian yang menunjukkan Manajemen
Operasional Polsek, tugas pokok dan fungsi Polsek/ta mendasari Perkap
No. 23 Tahun 2010,tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja(SOTK)?
2. Mampu menjelaskan fungsi dasar Manajemen (POAC) George R Terry,
terkait manajemen operasional polsek(MOP);
3. Mampu menjelaskan manajemen operasional Kepolisian (MOK) mendasari
Perkap No.9 tahun 2011 tentang manajemen operasi kepolisian;
Polsek merupakan lini institusi Polri terdepan pada satuan
kewilayahan, yang bertugas bersentuhan langsung dengan masyarakat,
berkewajiban untuk memberikan pelayanan terdepan setiap ada kejadian
pelanggaran masyarakat, kasus kriminal, permasalahan konflik sosial, sengketa
lahan dan pertanahan, termasuk segala aktifitas undangan dan perijinan yang
menyangkut urusan dinamika kegiatan masyarakat. Sehubungan perihal diatas
maka Polsek sengaja dibentuk dan patut berada di tengah kehidupan masyarakat
pada tingkatan kecamatan, maka Polsek tersebut memiliki perangkat organisasi.
Karena Polsek adalah sebuah organisasi pada tataran kewilayahan
tingkat kecamatan, maka Polsek harus diisi dengan personil yang memiliki
kualifikasi kemampuan komunikasi sosial (komsos).
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 21
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
Polsek merupakan institusi Polri yang berada pada tingkat kecamatan
yang berkewajiban memberikan perlindungan dan pengayoman kepada
masyarakat, dan melalui perangkat Babinkamtibmas berperan untuk
menampung segala permasalahan dan memberikan solusinya sehingga situasi
keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehubungan dengan bahasan tersebut
diatas, maka keberadaan organisasi Polsek juga memiliki dasar yang tertera di
dalam Peraturan Kaplri Nomor. 23 Tahun 2010,tentang Susunan Organisasi Dan
Tata Kerja(SOTK) tingkat Polres.
C. Jelaskan bagian-bagian apa saja yang menunjukkan Manajemen Operasional Polsek tugas pokok dan fungsi Polsek/ta mendasari Perkap No. 23 Tahun 2010,tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja(SOTK) :
Bagian yang menunjukkan Manajemen Operasional Polsek tugas
pokok dan fungsi Polsek/ta mendasari Perkap No. 23 Tahun 2010,tentang
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) adalah sebagai berikut Manajemen
Operasional Polsek/ta tertera di dalam Bagian Kedua, tentang Susunan
Organisasi pada pasal 80, susunan organisasi Polsek terdiri dari, unsur
pimpinan, unsur pengawas, unsur pelayanan dan pembantu pimpinan, unsur
pelaksana tugas pokok, dan unsur pelaksana tugas Kewilayahan.
Pada pasal 81, unsur pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a,
terdiri dari Kepala Polsek (Kapolsek) dan Wakil Kepala Polsek (Wakapolsek).
Pasal 82 unsur pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b, yaitu
Unit Provos.
Pasal 83, unsur pelayanan dan pembantu pimpinan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 80 huruf c, terdiri dari, Seksi Umum (Sium), Seksi Hukum (Sikum),
dan Seksi Hubungan Masyarakat (Sihumas).
Pasal 84 unsur pelaksana tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80
huruf d, terdiri dari SPKT, Unit Intelijen Keamanan (Unitintelkam), Unit Reserse
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 22
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
Kriminal (Unitreskrim), Unit Pembinaan Masyarakat (Unitbinmas), Unit Samapta
Bhayangkara (Unitsabhara), Unit Lalu Lintas (Unitlantas), dan Unit Polisi Perairan
(Unitpolair).
Pasal 85 unsur pelaksana tugas Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 80 huruf e yaitu Kepolisian Subsektor (Polsubsektor).
Bagian ketiga unsur pimpinan paragraf 1 Kapolsek pasal 87(1) Kapolsek
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a merupakan pimpinan Polsek
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres. (2) Kapolsek
bertugas memimpin, membina, mengawasi, mengatur dan mengendalikan
satuan organisasi di lingkungan Polsek dan unsur pelaksana kewilayahan dalam
jajarannya termasuk kegiatan pengamanan
markas, dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres yang terkait
dengan pelaksanaan tugasnya.
Paragraf 2 Wakapolsek pasal 88 (1) Wakapolsek sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 81 huruf b merupakan unsur pimpinan Polsek yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kapolsek. (2) Wakapolsek bertugas membantu
Kapolsek dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengatur,
mengendalikan, dan mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi
Polsek, dalam batas kewenangannya memimpin Polsek dalam hal Kapolsek
berhalangan, dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolsek dalam hal
pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polsek.
Pasal 89 menyebutkan tipe polsek antara lain Polsek Tipe Metropolitan, Polsek
Tipe Urban, dan Polsek Tipe Rural, Kapolsek
dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakapolsek.
Bagian Keempat adalah unsur pengawas yaitu Unit Provos pasal 90 (1) Unit
Provos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 merupakan unsur pengawas
yang berada di bawah Kapolsek. (2) Unit Provos bertugas melaksanakan
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 23
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, termasuk pengamanan internal,
dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri dan pelayanan
pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel
Polri, (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit
Provos menyelenggarakan fungsi pelayanan pengaduan masyarakat tentang
penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri, penegakan disiplin dan
ketertiban personel Polsek, pengamanan internal, dalam rangka penegakan
disiplin dan kode etik profesi Polri, pelaksanaan pengawasan dan penilaian
terhadap personel Polsek yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin
dan kode etik profesi, dan pengusulan rehabilitasi personel Polsek yang telah
melaksanakan hukuman berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian yang
dilakukan.
Pasal 91Unit Provos dipimpin oleh Kanit Provos yang bertanggung jawab kepada
Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali
Wakapolsek.
Pasal 93 Unit Provos dalam melaksanakan tugas dibantu oleh perwira, Unit
Pengamanan Internal (Unitpaminal), yang bertugas melakukan pengamanan
internal dalam rangka penegakan disiplin dan/atau kode etik profesi Polri,
pengusulan rehabilitasi personel Polsek yang telah melaksanakan hukuman
berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian, dan Unit Provos, yang bertugas
melakukan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku
dan tindakan personel Polri, penegakan
disiplin dan ketertiban personel Polsek, serta pelaksanaan pengawasan dan
penilaian terhadap personel Polsek yang sedang dan telah menjalankan
hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi Polri. Pasal 94 Unit Paminal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a, hanya terdapat pada Polsek
Tipe Metropolitan.
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 24
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
Bagian Kelima unsur Pelayanan dan Pembantu Pimpinan Paragraf 1 Sium Pasal
95 (1) Sium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a merupakan unsur
staf pembantu pimpinan dan pelayanan yang berada di bawah Kapolsek. (2)
Sium bertugas menyelenggarakan perencanaan, pelayanan administrasi umum,
ketatausahaan dan urusan dalam, pelayanan markas, perawatan
tahanan serta pengelolaan barang bukti di lingkungan Polsek. (3) Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sium
menyelenggarakan fungsi perencanaan kegiatan, pelayanan administrasi umum
serta ketatausahaan dan urusan dalam antara lain kesekretariatan dan kearsipan
di lingkungan Polsek, pelayanan administrasi personel dan sarpras, pelayanan
markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat, protokoler untuk upacara,
dan urusan dalam di lingkungan di lingkungan Polsek; dan perawatan tahanan
dan pengelolaan barang bukti. Pasal 96 Sium dipimpin oleh Kasium yang
bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di
bawah kendali Wakapolsek.
Pasal 97 Sium dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Urusan Perencanaan
Administrasi (Urrenmin), yang bertugas melakukan
perencanaan kegiatan dan administrasi personel serta sarpras, Urusan Tata
Urusan Dalam (Urtaud), yang bertugas melakukan pelayanan administrasi umum,
ketatausahaan dan urusan dalam, kearsipan, dan pelayanan markas di
lingkungan Polsek. Kemudian Urusan Tahanan dan Barang Bukti (Urtahti), yang
bertugas melakukan perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti.
Paragraf 2 Sikum Pasal 98 (1) Sikum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83
huruf b merupakan unsur pelayanan dan pembantu pimpinan yang berada di
bawah Kapolsek. (2) Sikum bertugas memberikan pelayanan bantuan hukum,
pendapat dan
saran hukum, penyuluhan hukum serta pembinaan hukum di lingkungan Polsek.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sikum
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 25
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
menyelenggarakan fungsi pemberian pelayanan bantuan hukum kepada
kesatuan dan personel Polsek beserta keluarganya, pemberian pendapat dan
saran hukum, dan penyuluhan hukum kepada personel Polsek dan masyarakat
serta pembinaan hukum di lingkungan Polsek. Pasal 99 Sikum dipimpin oleh
Kasikum yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan
tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek.
Pasal 100 Sikum dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Seksi Bantuan
Hukum (Subsibankum), yang bertugas memberikan
pelayanan bantuan hukum kepada kesatuan dan personel Polsek beserta
keluarganya, dan Sub Seksi Penerapan Hukum (Subsirapkum), yang bertugas
memberikan pendapat dan saran hukum, pembinaan serta penyuluhan hukum.
Pasal 101 Sikum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b, hanya terdapat
pada Polsek Tipe Metropolitan dan Polsek Tipe Urban.
Paragraf 3 Sihumas Pasal 102 (1) Sihumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
83 huruf c merupakan unsur pelayanan dan pembantu pimpinan yang berada di
bawah Kapolsek. (2) Sihumas bertugas mengumpulkan, mengolah data dan
menyajikan informasi serta dokumentasi yang berkaitan dengan tugas Polsek.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sihumas
menyelenggarakan fungsi pengumpulan dan pengolahan data serta peliputan
dan dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polsek;
dan pengelolaan dan penyajian informasi sebagai bahan publikasi kegiatan
Polsek.
Pasal 103 Sihumas dipimpin oleh Kasihumas yang bertanggung jawab kepada
Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali
Wakapolsek.
Pasal 104 Sihumas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Seksi
Dokumentasi dan Peliputan (Subsidokliput), yang bertugas mendokumentasikan
dan meliput informasi yang berkaitan dengan tugas Polsek, dan Sub Seksi
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 26
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
Publikasi (Subsipublikasi), yang bertugas melaksanakan pengelolaan informasi
dan mempublikasikan informasi kegiatan yang berkaitan dengan penyampaian
berita di lingkungan Polsek. Pasal 105 Sihumas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 83 huruf c, hanya terdapat pada Polsek Tipe Metropolitan, Polsek Tipe
Urban dan Polsek Tipe Rural.
Bagian Keenam unsur Pelaksana Tugas Pokok Paragraf 1 SPKT Pasal 106 (1)
SPKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a merupakan unsur
pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. (2) SPKT bertugas
memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan
masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan
informasi. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
SPKT menyelenggarakan fungsi pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara
terpadu, antara lain dalam bentuk Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima
Laporan Polisi (STTLP), Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan
(SP2HP), Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan
Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), dan
Surat Izin Keramaian, pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta
pertolongan, antara lain Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP),
Turjawali, dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, c.
pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi, antara lain telepon,
pesan singkat, faksimile, jejaring sosial (internet), pelayanan informasi yang
berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, dan penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan
penyampaian laporan harian kepada Kapolsek. Pasal 107 SPKT dipimpin oleh Ka
SPKT yang bertanggung jawab kepada Kapolsek, dan dalam pelaksanaan tugas
sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek.
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 27
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
Paragraf 2 Unitintelkam Pasal 108 (1) Unitintelkam sebagaimana dimaksud Pasal
84 huruf b merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah
Kapolsek. (2) Unitintelkam bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen di bidang
keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan
deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning), dalam rangka
pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta
pelayanan perizinan, (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Unitintelkam menyelenggarakan fungsi pembinaan kegiatan
intelijen dalam bidang keamanan dan produk intelijen di lingkungan Polsek,
pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya
deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning), pengembangan
jaringan informasi melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen,
pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau
informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah tingkat
kecamatan/kelurahan, pendokumentasian dan penganalisisan terhadap
perkembangan lingkungan serta penyusunan produk intelijen, penyusunan intel
dasar, prakiraan intelijen keamanan, dan menyajikan hasil analisis setiap
perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan, dan pemberian
pelayanan dalam bentuk izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya,
penerbitan SKCK kepada masyarakat yang memerlukan, serta melakukan
pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya. Pasal 109 Unitintelkam
dipimpin oleh Kanitintelkam yang bertanggung jawab kepada Kapolsek, dan
dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek.
Pasal 110 khusus untuk Polsek Tipe Metropolitan, Unitintelkam dalam
melaksanakan tugas dibantu oleh Perwira Unit Operasional (Panitopsnal), yang
bertugas melakukan pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, dan
mengumpulkan, menyimpan, dan melakukan pemutakhiran biodata tokoh formal
atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah tingkat
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 28
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
kecamatan/kelurahan, pendokumentasian dan penganalisisan terhadap
perkembangan lingkungan serta penyusunan produk intelijen untuk mendukung
kegiatan Polsek, dan pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen Perwira
Unit Administrasi (Panitmin), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan
administrasi dan ketatausahaan, memberikan pelayanan dalam bentuk izin
keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, surat pemberitahuan
kegiatan politik, dan SKCK kepada masyarakat yang membutuhkan, dan
melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya, dan Sub Unit
(Subnit), yang bertugas melaksanakan tugas-tugas operasional meliputi kegiatan
operasional intelijen dasar guna terselenggaranya deteksi dini (early detection)
dan peringatan dini (early warning), pengembangan jaringan informasi dan
penyusunan prakiraan intelijen dan menyajikan hasil analisis setiap
perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan.
Paragraf 3 Unitreskrim Pasal 111 (1) Unitreskrim sebagaimana dimaksud Pasal
84 huruf c merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah
Kapolsek. (2) Unitreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan
tindakpidana, termasuk fungsi identifikasi. (3) Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unitreskrim menyelenggarakan fungsi,
pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pelayanan dan
perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku
maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan. Pasal 112 Unitreskrim dipimpin
oleh Kanitreskrim yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam
pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek.
Pasal 113 Khusus untuk Polsek Tipe Metropolitan, Unitreskrim dalam
melaksanakan tugas dibantu oleh Perwira Unit Operasional (Panitopsnal), yang
bertugas melakukan pembinaan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 29
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
pidana, menganalisis kasus beserta penanganannya, Perwira Unit Administrasi
(Panitmin), yang bertugas melaksanakan kegiatan administrasi penyidikan dan
ketatausahaan, Sub Unit Identifikasi (Subnitident), yang bertugas melakukan
identifikasi untuk kepentingan penyidikan, dan Sub Unit, yang bertugas
melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di daerah hukum Polsek,
dan memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan
wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Paragraf 4 Unitbinmas Pasal 114 (1) Unitbinmas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 84 huruf d merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah
Kapolsek. (2) Unitbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat
meliputi kegiatan pemberdayaan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan
koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, serta kegiatan kerja
sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. (3) Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unitbinmas
menyelenggarakan fungsi a. pelaksanaan koordinasi dengan bentuk-bentuk
pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan
masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, pembinaan
dan penyuluhan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat
antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak, dan pemberdayaan peran serta
masyarakat dalam kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan
kerja sama antara Polsek dengan masyarakat dan pemerintah tingkat
kecamatan/kelurahan serta organisasi non pemerintah.
Pasal 115 Unitbinmas dipimpin oleh Kanitbinmas yang bertanggung jawab
kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali
Wakapolsek.
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 30
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
Pasal 116 Khusus untuk Polsek Tipe Metropolitan, Unitbinmas dalam
melaksanakan tugas dibantu oleh Perwira Unit Operasional (Panitopsnal), yang
bertugas merencanakan dan menyelenggarakan administrasi kegiatan
operasional pembinaan Masyarakat, Sub Unit Pembinaan Perpolisian Masyarakat
(Subnitbinpolmas), yang bertugas memberdayakan peran serta masyarakat dan
kegiatan Polmas, yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara
Polsek dengan masyarakat dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan serta
organisasi non pemerintah dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah sosial
yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sub Unit Pembinaan Ketertiban
Masyarakat (Subnitbintibmas), yang bertugas melakukan pembinaan di bidang
ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja,
pemuda, wanita, dan anak; dan Sub Unit Pembinaan Keamanan Swakarsa
(Subnitbinkamsa), yang bertugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan
teknis terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka
meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan
peraturan perundang-undangan.
Paragraf 5 Unitsabhara Pasal 117 (1) Unitsabhara sebagaimana dimaksud Pasal
84 huruf e merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah
Kapolsek. (2) Unitsabhara bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan
kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan
Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan
dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas. (3) Dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unitsabhara menyelenggarakan
fungsi pelaksanaan tugas Turjawali, penyiapan personel dan peralatan untuk
kepentingan tugas patroli, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa,
pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring dan
pengamanan TPTKP, dan penjagaan dan pengamanan markas. Pasal 118
Unitsabhara dipimpin oleh Kanitsabhara yang bertanggung jawab kepada
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 31
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali
Wakapolsek.
Pasal 119 Khusus untuk Polsek Tipe Metropolitan, Unitsabhara dalam
melaksanakan tugas dibantu oleh Perwira Unit Operasional (Panitopsnal), yang
bertugas mengendalikan kegiatan Turjawali, penegakan hukum Tipiring, TPTKP
dan pengamanan markas, Perwira Unit Administrasi (Panitmin), yang bertugas
merencanakan dan menyelenggarakan administrasi umum yang berkaitan
dengan pelaksanaan kegiatan Unitsabhara, Sub Unit Patroli (Subnitpatroli), yang
bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali, penegakkan hukum Tipiring dan
TPTKP, dan Sub Unit Pengendalian Massa (Subnitdalmas), yang bertugas
melaksanakan pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa serta
melaksanakan kegiatan penjagaan dan pengamanan markas.
Paragraf 6 Unitlantas Pasal 120 (1) Unitlantas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 84 huruf f merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah
Kapolsek. (2) Unitlantas bertugas melaksanakan Turjawali bidang lalu lintas,
penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. (3)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unitlantas
menyelenggarakan fungsi, pembinaan partisipasi masyarakat di bidang lalu lintas
melalui kerja sama lintas sektoral dan Dikmaslantas, pelaksanaan Turjawali lalu
lintas dalam rangka Kamseltibcarlantas, dan pelaksanaan penindakan
pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan
hukum. Pasal 121 Unitlantas dipimpin oleh Kanitlantas yang bertanggung jawab
kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali
Wakapolsek.
Pasal 122 Khusus untuk Polsek Tipe Metropolitan, Unitlantas dalam
melaksanakan tugas dibantu oleh, Perwira Unit Operasional (Panitopsnal), yang
bertugas melaksanakan dan mengendalikan Dikmaslantas dan kerja sama di
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 32
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
bidang lalu lintas, Perwira Unit Administrasi (Panitmin) yang bertugas
merencanakan dan menyelenggarakan administrasi umum yang berkaitan
dengan pelaksanaan kegiatan Unitlantas, Sub Unit Kecelakaan (Subnitlaka),
yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan
hukum, dan Sub Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli
(Subnitturjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan
penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum
dan Kamseltibcarlantas.
Paragraf 7 Unitpolair Pasal 123 Unitpolair sebagaimana dimaksud dalam Pasal
84 huruf g merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah
Kapolsek. Unitpolair bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan, yang
meliputi patroli perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat
pantai dan perairan lainnya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Unitpolair menyelenggarakan fungsi pelaksanaan patroli,
pengawalan, penegakan hukum di wilayah perairan, dan pembinaan masyarakat
pantai di daerah hukum Polsek, dan pelaksanaan transportasi kepolisian di
perairan. Pasal 124 Unitpolair dipimpin oleh Kanitpolair yang bertanggung jawab
kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali
Wakapolsek.
Bagian Ketujuh unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan Pasal 125
Polsubsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 merupakan unsur
pelaksana tugas kewilayahan yang berada di bawah Kapolsek. Pasal 126
Polsubsektor bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan
keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan pemberian
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-
tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Pasal 127 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 33
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
dimaksud dalam Pasal 126, Polsubsektor berfungsi penyelenggaraan patroli dan
pengamanan kegiatan masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan
ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum Tipiring, pemberian pelayanan
kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan
laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan
kegiatan masyarakat, pemberdayaan peran serta masyarakat melalui Polmas
dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna
terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap
Polri, dan penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan. Pasal 128
Polsubsektor dipimpin oleh Kapolsubsektor yang bertanggung jawab kepada
Kapolsek.
Pasal 129 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126,
Polsubsektor dibantu oleh Urusan Administrasi (Urmin), yang bertugas
menyelenggarakan administrasi umum dan ketatausahaan di lingkungan
Polsubsektor. Unit Patroli, yang bertugas melaksanakan patroli dan pengamanan
kegiatan masyarakat, serta penegakan hukum tindak pidana ringan, dan Unit
Pelayanan Masyarakat (Unityanmas), yang bertugas memberikan pelayanan
kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan
laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan
kegiatan masyarakat, serta melakukan pemberdayaan peran serta masyarakat
melalui Polmas dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban
masyarakat, guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan
masyarakat terhadap Polri.
D. Apakah itu manajemen, Jelaskan fungsi dasar Menejemen (POAC) menurut teori dan konsep George R Terry?
Manajemen adalah suatu proses pengaturan atau ketatalaksanaan
untuk mencapai suatu tujuan dengan melibatkan orang lain. Manajemen adalah
ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber – sumber lainnya secara
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 34
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
efektif dan efesien untuk mencapai tujuan tertentu. Ada banyak fungsi
manajemen yang diungkapkan oleh para ahli manajemen, seperti : Planning
(Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Commanding (Pemberian
Komando), Coordinating (Pengkoordinasian), Controlling (Pengawasan) oleh
Henry Fayol; Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Staffing
(Penyusunan Pegawai), Directing (Pembinaan Kerja), Coordinating
(Pengkoordinasian), Reporting (Pelaporan), Budgeting (Anggaran) oleh Luther
Gullick; Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Staffing
(Penyusunan Pegawai),Directing (Pembinaan Kerja), Controlling (Pengawasan)
oleh Harold Koontz dan Cyril O’Donnel; dan beberapa ahli manajemen lagi.
Namun dalam materi ini akan memuat fungsi manajemen yang lebih sederhana
dan bersifat menyeluruh oleh George R. Terry, yakni POAC (Planning,
Organizing, Actuating & Controlling). Mengapa POAC ? Karena POAC
merupakan fungsi manajemen yang bersifat umum dan meliputi keseluruhan
proses manajerial. Banyak para ahli yang menambah banyak pengertian dari
fungsi-fungsi manajemen, namun diantara banyak tambahan tersebut,
didalamnya sudah termasuk keempat fungsi yang diperkenalkan oleh George R
Terry, yakni Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerak dan Pengawasan.
Menejemen adalah tindakan memikirkan dan mencapai hasil-hasil yang
diinginkan melalui usaha kelompok yang terdiri dari tindakan mendayagunakan
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 35
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
bakat-bakat manusia dan sumber-sumber daya. Dengan kata lain menejemen
tidak lain daripada usaha meleksanakan hal-hal tertentu melalui manusia.4
Kapolsek harus berperan menjalankan manajemen dibidang
pengorganisasian antara lain berkewajiban menyatukan berbagai tipikal
pemikiran manusia dalam hal ini adalah anggota dan staf polsek yang
dipimpinnya, Kapolsek harus mampu menumbuhkan pemikiran loyalitas bawahan
terhadap pekerjaannya, institusi dimana mereka bekerja (polsek), tumbuhnya
loyalitas anggota /staf kepada atasan/ Kapolsek, kemudian Kapolsek harus
mampu membuat situasi harmoni dalam kehidupan organisasi polsek.
E. Pertanyaan berikutnya adalah jelaskan fungsi dasar Menejemen (POAC) George R Terry terkait manajemen operasional polsek?
Secara umum pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi dan Peran Polsek/ Ta
Polres/Ta diwilayah hukum Polda Jambi tersebut diatas, diselenggarakan secara
terkoordinasi, terintegrasi dan efektif selaras dengan kewenangan yang telah
ditetapkan dalam pelaksanaan Tata Cara Bertindak Personil Seksi/Fungsi
Polsek /Ta dengan perincian tugas selektif di masing-masing Seksi dan Unit.
Pelaksanaan Tata Cara Bertindak Personil Seksi/Fungsi Polsek /Ta dengan
perincian tugas selektif di masing-masing Seksi dan Unit sebagai berikut :
1. PLANNING (PERENCANAAN)Perencanaan merupakan susunan langkah-langkah secara sistematik
dan teratur untuk mencapai tujuan organisasi atau memecahkan masalah
tertentu. Perencanaan juga diartikan sebagai upaya memanfaatkan sumber-
sumber yang tersedia dengan memperhatikan segala keterbatasan guna
mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Perencanaan merupakan langkah
awal dalam proses manajemen, karena dengan merencanakan aktivitas 4 George R.Terry alih bahasa DR.Winardi,SE. by Richard D Irwin, Asas-Asas
Menejemen, Edisi Kedelapan, Penerbit Alumni/1986/Bandung Kota Pos 272.Bandung,
1977,hal.4
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 36
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
organisasi kedepan, maka segala sumber daya dalam organisasi polsek
difokuskan pada pencapaian tujuan organisasi.
Seksi Umum memiliki fungsi antara lain adalah: perencanaan kegiatan,
artinya Sium berupaya membantu Kapolsek/ Wakapolsek didalam menyusun
rencana kebutuhan dan kegiatan dan sebagai bahan laporan masukan tentang
berbagai rencana kebutuhan tingkat polsek ke Kapolres terutama kepada Kabag
perencanaan (Bagren Polres yang memiliki peran sebagai subbagian Program
dan Anggaran (Subbagprogar) membantu menyusun rencana jangka sedang dan
jangka pendek Polres, antara lain Renstra, Rancangan Renja, dan Renja; dan
membantu menyusun rencana kebutuhan anggaran Polres dalam bentuk RKA-
KL, DIPA, penyusunan penetapan kinerja, KAK atau TOR, dan RAB. Subbagian
Pengendalian Anggaran (Subbagdalgar), berperan membantu dalam membuat
administrasi otorisasi anggaran tingkat Polres dan menyusun LRA dan membuat
laporan akuntabilitas kinerja Satker). Sium dipimpin oleh Kasium yang
bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di
bawah kendali Wakapolsek
2. ORGANIZING (PENGORGANISASIAN)Pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan pembagian tugas-tugas
pada orang yang terlibat dalam aktivitas organisasi, sesuai dengan kompetensi
SDM yang dimiliki. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kegiatan ini
merupakan keseluruhan proses memilih orang-orang serta mengalokasikannya
sarana dan prasarana untuk menunjang tugas orang-orang itu dalam organisasi,
serta mengatur mekanisme kerjanya sehingga dapat menjamin pencapaian
tujuan program dan tujuan organisasi. Menurut George R. Terry, tugas
pengorganisasian adalah mengharmonisasikan kelompok orang yang berbeda,
mempertemukan macam-macam kepentingan dan
memanfaatkan seluruh kemampuan kesuatu arah tertentu.
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 37
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
Artinya seorang pemimpin dalam hal ini adalah Kapolsek harus
mampu mengorganisir dan mengakomodir seluruh kepentingan-kepentingan
anggota, staf Polsek, baik yang sejalan/ kooperatif ataupun personil yang
berseberangan dengan kebijakan Kapolsek, memberdayakan segenap
kemampuan, mengatur mekanisme kerjanya, sehingga seluruh komponen
menjadi guyup, selaras, teratur, bersedia diperintah dan harmonis.
Tugas Kapolsek/Ta adalah memimpin, membina, mengatur dan
mengendalikan satuan Organisasi di lingkungan Polsek dan unsur pelaksanaan
kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas. Artinya
Kapolsek menjalankan peran pengorganisasian (Organizing), hal ini dapat dilihat
secara rinci berbagai kegiatan yang harus dilakukan oleh Kapolsek/Ta antara lain
adalah sebagai berikut:
1. Mempedomani dan melaksanakan Perkap No. 23 Tahun 2010,tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja(SOTK) adalah sebagai berikut
Manajemen Operasional Polsek/ta tertera di dalam bagian Kedua, tentang
Susunan Organisasi pada pasal 80, susunan organisasi Polsek terdiri dari,
unsur pimpinan, unsur pengawas, unsur pelayanan dan pembantu
pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, dan unsur pelaksana tugas
Kewilayahan. Aplikasi dan wujud nyata dalam pelaksanaan tugas
kesehariannya mendasari SOTK Perkap No. 23 tahun 2010 yang
merupakan cerminan pelaksanaan struktur organisasi polsek yang terpajang
di dinding Mapolsek/Ta;
Pada pasal 81, unsur pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80
huruf a, terdiri dari Kepala Polsek (Kapolsek) dan Wakil Kepala Polsek
(Wakapolsek);
2. Memberikan arahan dan kebijakan strategis Polsek di bidang pembinaan
maupun operasional di lingkungan unsur Pengawas dan pembantu
pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan unsur
pelaksana tugas kewilayahan.
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 38
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
3. Memberikan perintah/tugas kepada unsur pengawas dan pembantu
pelaksana pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan
unsur pelaksana tugas kewilayahan.
4. Menerima laporan pelaksanaan tugas baik di bidang pembinaan maupun di
bidang operasional dari unsur pengawas dan pembantu pimpinan, unsur
pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan unsur pelaksana tugas
kewilayahan.
5. Pimpinan Gelar Tingkat Polsek : Kapolsek/Waka/Kaunit (disesuaikan
dengan kebutuhan dan kepentingan gelar perkara).
3. ACTUATING (PENGGERAKAN)Perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak
diikuti dengan pelaksanaan kerja organisasi yang bertanggung jawab. Untuk itu
maka semua Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada harus dioptimalkan untuk
mencapai visi, misi dan program kerja organisasi. Pelaksanaan kerja harus
sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun. Setiap pelaku organisasi harus
bekerja sesuai dengan tugas, fungsi dan peran, keahlian dan kompetensi masing-
masing SDM untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi yang telah
ditetapkan. Inti dari Actuating adalah menggerakkan semua anggota kelompok
untuk bekerja agar mencapai tujuan organisasi.
Kegiatan yang harus dilakukan oleh Kapolsek/Ta yang sejalan dengan
fungsi actuating (penggerak) antara lain adalah Memberikan perintah/tugas
kepada unsur pengawas dan pembantu pelaksana pimpinan, unsur pelaksana
tugas pokok, unsur pendukung dan unsur pelaksana tugas kewilayahan.
Kapolsek menggerakkan unit-unit opsnal dalam menciptakan situasi yang
kondusif di wilayah hukum polsek tersebut.
4. CONTROLLING (PENGENDALIAN/ PENGAWASAN)
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 39
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
Controlling bukanlah hanya sekedar mengendalikan pelaksanaan
program dan aktivitas organisasi, namun juga mengawasi sehingga bila
diperlukan dapat mengadakan koreksi. Dengan demikian apa yang dilakukan
staff dapat diarahkan kejalan yang tepat dengan maksud pencapaian tujuan yang
telah direncanakan. Inti dari controlling adalah proses memastikan pelaksanaan
agar sesuai dengan rencana.
Agar pekerjaan berjalan sesuai dengan tujuan organisasi dan program
kerja maka dibutuhkan pengontrolan, baik dalam bentuk pengawasan, inspeksi
hingga audit. Kata-kata tersebut memang memiliki makna yang berbeda, tapi
yang terpenting adalah bagaimana sejak dini dapat diketahui penyimpangan-
penyimpangan yang terjadi, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan
maupun pengorganisasian. Sehingga dengan hal tersebut dapat segera
dilakukan antisipasi, koreksi dan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan
situasi, kondisi dan perkembangan lingkungan sekitar organisasi.
Proses pengawasan sebagai bagian dari pengendalian akan mencatat
perkembangan organisasi kearah tujuan yang diharapkan dan memungkinkan
pemimpin mendeteksi penyimpangan dari perencanaan tepat pada waktunya
untuk mengambil tindakan korektif sebelum terlambat. Melalui pengawasan yang
efektif, terhadap aktivitas organisasi, maka upaya pengendalian mutu dapat
dilaksanakan dengan lebih baik.
Polsek/Ta adalah sebuah organisasi, tugas Kapolsek adalah
mengakomodir fungsi pengawasan/ pengendalian (controlling) antara lain adalah
Kapolsek menerima laporan pelaksanaan tugas baik di bidang pembinaan
maupun di bidang operasional dari unsur pengawas dan pembantu pimpinan,
unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan unsur pelaksana tugas
kewilayahan. Melalui fungsi Unit Provos, Kapolsek melaksanakan peran dan
tugasnya antara lain adalah:
1. Berfungsi sebagai unsur pelayanan pengaduan masyarakat tentang
penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri.
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 40
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
2. Berfungsi sebagai unsur penegakan disiplin dan ketertiban personel Polsek.
3. Berfungsi sebagai unsur pengamanan internal, dalam rangka penegakan
disiplin dan kode etik profesi Polri.
4. Berfungsi sebagai unsur pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap
personel Polsek yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan
kode etik profesi.
5. pengusulan rehabilitasi personel Polsek yang telah melaksanakan hukuman
berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian yang dilakukan
Melalui tugas dan fungsi Unit Intelkam, Kapolsek berperan :
1. pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan dan produk intelijen di
lingkungan Polsek.
2. pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna
terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early
warning), pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personel
pengemban fungsi intelijen.
3. pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau
informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah tingkat
kecamatan/kelurahan.
4. pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan
serta penyusunan produk intelijen.
5. penyusunan intel dasar, prakiraan intelijen keamanan, dan menyajikan hasil
analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan.
6. pemberian pelayanan dalam bentuk izin keramaian umum dan kegiatan
masyarakat lainnya, penerbitan SKCK kepada masyarakat yang
memerlukan, serta melakukan pengawasan dan pengamanan atas
pelaksanaannya.
Petunjuk bagi suksesnya menejerial terkait 4 (empat) macam saran
sederhana antara lain adalah sebagai berikut: 1. Ketahuilah tujuan-tujuan
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 41
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
institusi/organisasi, 2.pilihlah bawahan yang efektif, 3. Lakukan tindakan delegasi
dengan jalan menyuruh para bawahan mengambil keputusan-keputusan dalam
bidang pekerjaan mereka masing-masing dan, 4. Lakukanlah penelitian untuk
memastikan bahwa hasil-hasil yang dicapai, memuaskan.
Daftar lain meliputi tindakan-tindakan antara lain adalah sebagai
berikut:1. Pilihlah anggota-anggota kelompok saudara dengan cermat ,
2.memotivasikan mereka,3.kembangkanlah komunikasi yang baik, 4.
Usahakanlah untuk mencapai hubungan antar perorangan yang efektif antar
mereka, 5. Usahakanlah agar konflik-konflik antara para anggota kelompok
seminimal mungkin.5
Kapolsek juga berperan menggerakkan unit-unit opsnal yang dimiliki oleh Polsek
dalam melakukan kegiatan pengawasan/ pengendalian (controlling) kegiatan
masyarakat, artinya pengawasan/ pengendalian (controlling) yang dilakukan oleh
Kapolsek dan perangkat unit-unit Polsek adalah dalam rangka cipta kondisi
kamtibmas yang kondusif.
F. Jelaskan manajemen operasional Polri (MOP) mendasari Perkap No.9 tahun 2011 tentang manajemen operasi kepolisian;
Perkap Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Manajemen Operasi Kepolisian
(Mok), Bab I (satu) Ketentuan Umum Pasal 1 (ayat 2-16), dalam peraturan ini
yang dimaksud dengan:
2. Manajemen Operasi Kepolisian adalah suatu proses penyusunan
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dalam
rangka melaksanakan operasi kepolisian untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan secara efektif dan efisien.
3. Rencana Operasi yang selanjutnya disingkat Renops adalah suatu produk
perencanaan yang akan dijadikan pedoman dalam melakukan operasi
5 Ibid, hal.10
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 42
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
kepolisian yang berisi situasi, tugas pokok, pelaksanaan, pengendalian,
administrasi, personel, sarana prasarana dan anggaran.
Operasi Kepolisian adalah serangkaian tindakan Polri dalam rangka
pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan
dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta penanganan bencana yang
diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak (CB),
pelibatan kekuatan dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa
fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas (Satgas).
4. Sasaran Operasi Kepolisian adalah bentuk potensi gangguan, ambang
gangguan dan gangguan nyata tertentu yang ditanggulangi dengan operasi
kepolisian.
5. Potensi Gangguan yang selanjutnya disingkat PG adalah situasi/kondisi
yang merupakan akar masalah dan/atau faktor stimulan/pencetus yang
berkorelasi erat terhadap timbulnya AG atau gangguan Kamtibmas.
6. Ambang Gangguan yang selanjutnya disingkat AG adalah suatu
situasi/kondisi Kamtibmas yang apabila tidak dilakukan tindakan
kepolisian, dikhawatirkan akan menimbulkan GN.
7. Gangguan Nyata yang selanjutnya disingkat GN adalah gangguan berupa
kejahatan, pelanggaran hukum atau bencana yang dapat menimbulkan
kerugian harta benda, jiwa-raga maupun kehormatan.
8. Target Operasi yang selanjutnya disingkat TO adalah sasaran yang
dipertajam berdasarkan skala prioritas dan dapat diukur untuk ditangani,
dicapai dalam penyelenggaraan operasi kepolisian.
10. Kontinjensi adalah suatu kejadian yang muncul secara tiba-tiba yang tidak
dapat diprediksikan (unpredictable), dapat menimbulkan gangguan
Kamtibmas yang disebabkan oleh faktor alam, manusia dan hewan.
11. Kuratif adalah CB yang dilakukan dalam operasi kepolisian berbentuk
pertolongan dan penyelamatan.
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 43
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
12. Rehabilitasi adalah suatu upaya yang dilakukan dalam operasi kepolisian
untuk memulihkan atau mengembalikan keadaan atau situasi keamanan
dan ketertiban seperti keadaan semula.
13. Direktif adalah persetujuan, petunjuk dan arahan dari penanggung jawab
kebijakan operasi mengenai bentuk operasi, sandi operasi, waktu operasi
dan sumber anggaran yang akan digunakan untuk menyelenggarakan
operasi kepolisian.
14. Perintah Operasi yang selanjutnya disingkat PO adalah dokumen
administrasi operasi kepolisian yang berisikan jenis, sandi dan waktu
dimulainya operasi kepolisian.
15. Surat perintah pelaksanaan operasi yang selanjutnya disingkat Sprinlakops
adalah perintah kepada para petugas yang dilibatkan dalam operasi
kepolisian untuk melaksanakan operasi kepolisian dengan sandi, waktu
dan rincian tugas tertentu.
16. Latihan Praoperasi yang selanjutnya disingkat Latpraops adalah pelatihan
yang berupa teori dan praktek dalam rangka kesiapan sebelum
pelaksanaan operasi kepolisian.
Tujuan peraturan MOK tertera di Pasal 2, Dapat kita lihat Tujuan peraturan MOK
antara lain adalah sebagai berikut:
a. sebagai pedoman bagi pelaksana fungsi operasional Polri dalam operasi
kepolisian;
b. agar operasi kepolisian dapat terselenggara secara efektif dan efisien; dan
c. agar sasaran dan TO dapat dicapai sesuai rencana operasi.
Prinsip-prinsip dalam Manajemen Operasi Kepolisian tertera di dalam Pasal 3. Prinsip-prinsip dalam Manajemen Operasi Kepolisian, meliputi:
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 44
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
a. integratif, yaitu melibatkan beberapa fungsi kepolisian dan unsur-unsur di
luar Polri yang dilandasi sikap saling memahami peran dan tugas masing-
masing;
b. proporsional, yaitu segala upaya dan tindakan yang dilakukan harus
seimbang dengan tugas, sasaran dan target dalam operasi kepolisian;
c. akuntabilitas, yaitu segala upaya dan tindakan yang dilaksanakan harus
dapat dipertanggungjawabkan;
d. efektif dan efisien, yaitu segala upaya dan tindakan yang dilaksanakan
dengan mempertimbangkan keseimbangan yang wajar antara hasil yang
akan dicapai dengan upaya, sarana prasarana dan anggaran yang
digunakan;
e. proaktif, yaitu pelaksanaan tugas operasi kepolisian dilakukan secara lebih
aktif untuk menuntaskan TO yang telah ditentukan; dan
f. non diskriminatif, yaitu setiap anggota Polri wajib menghormati dan
menjunjung tinggi hak asasi manusia dan perlakuan yang sama kepada
setiap orang yang dilayani.
Pedoman dasar manajemen operasi kepolisian, tertera didalam Bab 2
Manajemen Operasi Kepolisian, Bagian Kesatu tentang , Pedoman Dasar , Pasal
4. Pedoman dasar manajemen operasi kepolisian, meliputi:
a. penetapan sasaran;
b. waktu operasi;
c. penentuan CB;
d. pelibatan kekuatan;
e. dukungan anggaran; dan
f. pengawasan dan pengendalian.
Di dalam Pasal 5, ayat 1-4 antara lain adalah sebagai berikut:
(1) Penetapan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a,
merupakan kegiatan yang direncanakan berdasarkan perkiraan khusus
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 45
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
(Kirsus) intelijen, selanjutnya ditetapkan sasaran atau objek yang akan
dihadapi.
(2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui analisis
bentuk sasaran, waktu, tempat dan aspek-aspek yang menyertainya,
selanjutnya dipertajam dalam TO.
(3) TO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. orang;
b. benda atau barang;
c. lokasi atau tempat;
d. kegiatan;
e. perkara; dan
(4) TO sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. perkiraan keadaan khusus intelijen;
b. TO dapat dicapai dan dituntaskan selama operasi berlangsung; dan
c. TO dapat diukur secara kuantitatif dan/atau kualitatif.
Pasal 6, menjelaskan tentang waktu operasi, dan penetapan lama waktu operasi
kepolisian, antara lain tertera di dalam ayat :
(1) Waktu operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan
jumlah hari yang ditetapkan dalam penyelenggaraan operasi kepolisian.
(2) Penetapan lama waktu operasi kepolisian disesuaikan dengan bentuk,
sasaran, TO dan anggaran yang tersedia.
Di dalam Pasal 7 membahas tentang penentuan CB, CB digolongkan dalam
bentuk CB tehnis, CB taktis antara lain adalah sebagai berikut:
(1) Penentuan CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan
urutan tindakan yang dipilih dalam pelaksanaan operasi kepolisian dengan
memperhatikan resiko kegagalan yang paling kecil.
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 46
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
(2) CB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. preemtif;
b. preventif;
c. represif;
d. kuratif; dan/atau
e. rehabilitasi.
(3) Cara Bertindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digolongkan
dalam bentuk :
a. Cara Bertindak tehnis; dan
b. Cara Bertindak taktis.
(4) CB tehnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan CB
yang telah diatur dalam masing-masing Peraturan Fungsi Kepolisian.
(5) CB taktis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan CB dari
Satgas yang bersifat taktis kepolisian terhadap TO yang ditangani dan
penerapannya disesuaikan dengan situasi di lapangan.
Di dalam Pasal 8 menyatakan bahwa, Pelibatan kekuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yang diorganisir dalam setiap operasi kepolisian,
harus memperhatikan:
a. Sasaran atau TO;
b. Cara Bertindak (CB);
c. kemampuan personel;
d. sarana dan prasarana; dan
e. anggaran.
Di dalam Pasal 9 menyebutkan bahwa:
(1) Dukungan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e,
merupakan anggaran yang mendukung kebutuhan operasi kepolisian.
(2) Anggaran penyelenggaraan operasi kepolisian sudah tersedia sebelum
operasi dilaksanakan (cash on hand).
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 47
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
Didalam Pasal 10 menyebutkan bahwa : Pengawasan dan pengendalian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, merupakan bagian dari kegiatan
manajemen operasi agar dinamika operasi kepolisian dapat terselenggara sesuai
dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Bagian Kedua, adalah Jenis, pada Pasal 11, menyatakan bahwa Jenis operasi
kepolisian, terdiri dari:
a. operasi kepolisian terpusat; dan
b. operasi kepolisian kewilayahan.
Didalam Pasal 12 menjelaskan bahwa
(1) Operasi Kepolisian Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf
a merupakan operasi kepolisian yang manajemen operasinya
diselenggarakan oleh Mabes Polri.
(2) Operasi Kepolisian Terpusat meliputi operasi yang dilaksanakan oleh:
a. Mabes Polri secara mandiri;
b. Mabes Polri yang melibatkan personel satuan kewilayahan (Satwil);
dan
c. Mabes Polri dan Satwil.
(3) Operasi Kepolisian Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
merupakan operasi yang diselenggarakan oleh Mabes Polri tanpa
melibatkan Satwil.
(4) Operasi Kepolisian Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
merupakan operasi yang diselenggarakan dan dikendalikan oleh Mabes
Polri dengan melibatkan personel dari Satwil sebagai anggota Satgas.
(5) Operasi Kepolisian Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
merupakan operasi yang diselenggarakan oleh Mabes Polri dan Satwil,
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 48
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
yang masing-masing melaksanakan fungsi manajemen dengan bentuk dan
waktu operasi ditetapkan oleh Mabes Polri.
Pada Pasal 13 menyebutkan bahwa:
(1) Operasi Kepolisian Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf b dilaksanakan pada tingkat:
a. Polda; dan
b. Polres.
(2) Operasi Kepolisian Kewilayahan merupakan operasi kepolisian yang
manajemen operasinya diselenggarakan oleh Polda dan Polres.
(3) Operasi Kepolisian Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, meliputi operasi yang dilaksanakan oleh:
a. Polda secara mandiri;
b. Polda yang diback up Mabes Polri dan/atau melibatkan personel
Polres; dan
c. Polda dan Polres.
(4) Operasi Kepolisian Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a merupakan operasi yang diselenggarakan secara mandiri oleh
Polda.
(5) Operasi Kepolisian Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b merupakan operasi yang diselenggarakan dan dikendalikan oleh
Polda dengan back up dari Mabes Polri dan/atau melibatkan personel
Polres sebagai anggota Satgas.
(6) Operasi Kepolisian Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf c merupakan operasi kepolisian yang manajemen operasinya
diselenggarakan oleh Polda dan Polres.
Pasal 14 menyebutkan bahwa :
(1) Operasi Kepolisian Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (1) huruf b meliputi operasi yang dilaksanakan oleh:
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 49
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
a. Polres secara mandiri; dan
b. Polres yang diback up Polda.
(2) Operasi Kepolisian Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan operasi yang diselenggarakan secara mandiri oleh
Polres.
(3) Operasi Kepolisian Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan operasi yang diselenggarakan dan dikendalikan oleh
Polres dengan back up dari Polda sebagai anggota Satgas.
Sifat, Pasal 15, artinya pada pasal tersebut menyatakan “Sifat operasi
kepolisian”:
a. terbuka; atau
b. tertutup.
Didalam Pasal 16 menyebutkan bahwa:
(1) Operasi Kepolisian Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf
a merupakan operasi kepolisian yang dapat dipublikasikan dan
mengedepankan tindakan preemtif dan preventif.
(2) Operasi Kepolisian Tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf
b merupakan operasi kepolisian yang dapat dipublikasikan secara terbatas
dengan mengedepankan tindakan intelijen dan/atau represif.
Bagian Keempat, ,Bentuk, Pasal 17 menyebutkan bahwa:
(1) Bentuk operasi kepolisian, meliputi:
a. operasi intelijen;
b. operasi pengamanan kegiatan;
c. operasi pemeliharaan keamanan;
d. operasi penegakan hukum;
e. operasi pemulihan keamanan; dan
f. operasi kontinjensi.
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 50
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
(2) Operasi intelejen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
tersendiri.
Didalam Pasal 18, menyebutkan bahwa :
(1) Operasi pengamanan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1) huruf b merupakan operasi kepolisian yang diselenggarakan oleh
Polri berkaitan dengan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah yang
berpotensi menimbulkan gangguan keamanan secara nyata dan dapat
mengganggu/menghambat perekonomian dan/atau sistem pemerintahan.
(2) Operasi pengamanan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan operasi kepolisian yang bersifat terbuka dengan
mengedepankan polisi berseragam, diarahkan pada sasaran AG,
penentuan TO secara kualitatif dan/atau kuantitatif, dengan CB preventif.
Didalam Pasal 19 menyebutkan bahwa:
(1) Operasi pemeliharaan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1) huruf c merupakan operasi kepolisian yang kegiatannya
mengedepankan tindakan pencegahan dan penangkalan, melalui kegiatan
pembinaan masyarakat, simpatik, dalam rangka meningkatkan kesadaran
dan partisipasi masyarakat.
(2) Operasi pemeliharaan keamanan merupakan operasi kepolisian yang
bersifat terbuka dengan mengedepankan polisi berseragam, diarahkan
pada sasaran PG, AG, dan TO kualitatif dan/atau kuantitatif dengan CB
preemtif, preventif, represif dan represif non yustisial (persuasif edukatif).
Didalam Pasal 20 menyebutkan bahwa:
(1) Operasi penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(1) huruf d merupakan operasi kepolisian yang dilaksanakan berkaitan
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 51
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
dengan penanggulangan berbagai gangguan keamanan berupa kejahatan
konvensional, transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara serta
kejahatan yang berimplikasi kontinjensi.
(2) Operasi penegakan hukum merupakan operasi kepolisian yang bersifat
tertutup dengan mengedepankan polisi tidak berseragam, diarahkan pada
sasaran GN, TO kuantitatif, dengan CB represif (penegakan hukum).
Didalam Pasal 21 menyebutkan bahwa:
(1) Operasi pemulihan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1) huruf e merupakan operasi kepolisian yang diselenggarakan untuk
pemulihan situasi Kamtibmas yang terganggu akibat konflik sosial yang
meluas, kejahatan yang berintensitas tinggi dan dapat mengganggu
stabilitas Kamtibmas.
(2) Operasi pemulihan keamanan merupakan operasi kepolisian yang
bersifat terbuka dengan mengedepankan polisi berseragam, diarahkan
pada sasaran AG dan GN, TO kualitatif dan/atau kuantitatif dengan CB
preventif dan represif (penegakan hukum).
Didalam Pasal 22 menyebutkan bahwa:
(1) Operasi kontinjensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f
merupakan operasi kepolisian yang dilaksanakan untuk menangani
kejadian/ peristiwa yang muncul secara mendadak, berkembang secara
cepat dan meluas sehingga mengganggu stabilitas keamanan dalam
negeri.
(2) Operasi kontinjensi merupakan operasi kepolisian yang bersifat terbuka
dan/atau tertutup, diarahkan pada sasaran AG, GN, TO kualitatif dan/atau
kuantitatif dengan CB preventif, represif, kuratif dan rehabilitatif.
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 52
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
Pada Bagian Kelima, terdapat Fungsi Manajemen Operasi, Pasal 23
menyebutkan bahwa: “Fungsi Manajemen Operasi Kepolisian diselenggarakan
melalui tahap (Renorlakdal)”:
a. perencanaan;
b. pengorganisasian;
c. pelaksanaan; dan
d. pengendalian.
Pada Bab III Operasi Kepolisian Terpusat Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 24
yang menyebutkan bahwa:
Perencanaan dalam penyelenggaraan operasi kepolisian terpusat yang
dilaksanakan oleh Mabes Polri secara mandiri, dilakukan dengan tahapan
kegiatan sebagai berikut:
a. penyusunan direktif Kapolri tentang rencana penyelenggaraan operasi
kepolisian;
b. penyusunan Kirsus intelijen dibuat oleh Baintelkam Polri;
c. rapat koordinasi dengan fungsi-fungsi yang dilibatkan atau instansi terkait;
d. penyusunan rencana Teknologi Informasi (TI) dibuat oleh Divisi TI Polri;
e. penyusunan Renops atau Renops Kontinjensi;
f. penyusunan surat perintah pelaksanaan operasi (Sprinlakops);
g. penyusunan rencana latihan (Renlat) dan penyelenggaraan latihan
praoperasi (Latpraops);
h. penyusunan dan pengiriman PO;
i. penyiapan format dan/atau belangko dan dokumen lain yang diperlukan;
j. penyusunan hubungan dan tata cara kerja (HTCK) operasi kepolisian;
k. penyiapan tanda pengenal operasi kepolisian, bila diperlukan;
l. penyaluran anggaran kepada yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku;
m. pengecekan akhir dan pembagian dukungan sarana prasarana operasi
kepolisian sesuai kebutuhan; dan
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 53
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
n. penyiapan ruang posko operasi yang berisi piranti lunak, piranti keras dan
panel data dalam bentuk digital.
Didalam Pasal 25 menyebutkan bahwa:
Perencanaan dalam penyelenggaraan operasi kepolisian terpusat yang
dilaksanakan oleh Mabes Polri dengan melibatkan personel kewilayahan,
dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:
a. melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
b. memerintahkan Kapolda untuk menyiapkan kebutuhan personel, sarana
dan prasarana yang akan dilibatkan dalam operasi;
c. menerima penyerahan personel kewilayahan yang dilibatkan dalam
operasi kepolisian dari Kapolda; dan
d. menetapkan personel yang dilibatkan dalam operasi kepolisian terpusat
dengan surat perintah yang ditandatangani oleh Asops Kapolri.
Didalam Pasal 26 menyebutkan bahwa:
Perencanaan dalam penyelenggaraan operasi kepolisian terpusat yang
dilaksanakan oleh Mabes Polri dan Satwil, dilakukan dengan mekanisme sebagai
berikut:
a. Mabes Polri melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24;
b. Satwil melaksanakan tahapan kegiatan sebagai berikut:
1. penyusunan Kirsus intelijen oleh Dit Intelkam Polda dan/atau
Satintelkam Polres;
2. rapat koordinasi dengan fungsi-fungsi yang dilibatkan atau instansi
terkait;
3. penyusunan rencana TI dibuat oleh Bid TI Polda dan TI Polres;
4. penyusunan Renops atau Renops Kontinjensi;
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 54
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
5. penyusunan Sprinlakops;
6. penyusunan Renlat dan penyelenggaraan Latpraops;
7. penyusunan dan pengiriman PO;
8. penyiapan format dan/atau belangko dan dokumen lain yang
diperlukan;
9. penyusunan HTCK operasi kepolisian;
10. penyiapan tanda pengenal operasi kepolisian, bila diperlukan;
11. penyaluran anggaran kepada yang berhak sesuai ketentuan yang
berlaku;
12. pengecekan akhir dan pembagian dukungan sarana prasarana
operasi kepolisian sesuai kebutuhan; dan
13. penyiapan ruang posko operasi yang berisi piranti lunak, piranti
keras dan panel data dalam bentuk digital.
Didalam Pasal 27 menyebutkan bahwa :
Format-format mengenai administrasi operasi kepolisian terpusat tercantum
dalam lampiran “A” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
Pada Bagian Kedua, adalah Pengorganisasian Pasal 28 menyebutkan bahwa:Pengorganisasian penyelenggaraan operasi kepolisian terpusat meliputi:
a. Penanggung Jawab Kebijakan Operasi;
b. Wakil Penanggung Jawab Kebijakan Operasi;
c. Kepala Perencanaan dan Pengendalian Operasi (Karendalops);
d. Kepala Operasi (Kaops);
e. Wakil Kepala Operasi (Wakaops);
f. Kepala Sekretariat Operasi (Kasetops);
g. Kepala Pusat Data Operasi (Kapusdataops); dan
h. Kepala Satuan Tugas (Kasatgas).
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 55
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
Didalam Pasal 29 menyebutkan bahwa:
Pejabat yang mengawaki operasi terpusat yang dilaksanakan oleh Mabes Polri
secara mandiri dan/atau melibatkan personel kewilayahan, sebagai berikut:
a. Penanggung Jawab Kebijakan Operasi dijabat oleh Kapolri;
b. Wakil Penanggung Jawab Kebijakan Operasi dijabat oleh Wakapolri;
c. Karendalops dijabat oleh Asops Kapolri;
d. Kaops dijabat oleh fungsi yang dikedepankan pada tingkat Mabes Polri;
dan
e. Wakaops, Kasetops, Kapusdataops, dan Kasatgas dijabat oleh pejabat
fungsi yang dikedepankan atau perwira Polri yang ditunjuk.
Didalam Pasal 30 menyebutkan bahwa:
(1) Sebutan pejabat operasi kepolisian terpusat yang dilaksanakan oleh
Mabes Polri dan Satwil, untuk membedakannya di belakang nama jabatan
dalam struktur organisasi operasi ditambahkan pusat (pus), daerah (da),
atau Polres (res).
(2) Pejabat operasi tingkat Mabes Polri dan Satwil pada operasi kepolisian
terpusat sebagai berikut:
a. tingkat Mabes Polri:
1. Penanggung jawab kebijakan operasi dijabat oleh Kapolri;
2. Wakil penanggung jawab kebijakan operasi dijabat oleh
Wakapolri;
3. Karendalopspus dijabat oleh Asops Kapolri;
4. Kaopspus dijabat oleh pejabat fungsi yang dikedepankan; dan
5. Wakaopspus, Kasetopspus, Kapusdataopspus dan
Kasatgaspus dijabat oleh pejabat fungsi yang dikedepankan
atau perwira Polri yang ditunjuk.
b. tingkat Polda:
1. Kaopsda dijabat oleh Kapolda;
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 56
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
2. Wakaopsda dijabat oleh Wakapolda;
3. Karendalopsda dijabat oleh Karoops Polda; dan
4. Kasetopsda, Kapusdataopsda dan Kasatgasda dijabat oleh
pejabat fungsi yang dikedepankan atau perwira Polri yang
ditunjuk.
c. tingkat Polres:
1. Kaopsres dijabat oleh Kapolres;
2. Wakaopsres dijabat oleh Wakapolres;
3. Karendalopsres dijabat oleh Kabagopsres; dan
4. Kasetopsres, Kapusdataopsres dan Kasatgasres dijabat oleh
pejabat fungsi yang dikedepankan atau perwira Polri yang
ditunjuk.
Pada Pasal 31 menyatakan:
Struktur organisasi operasi kepolisian terpusat tercantum dalam lampiran ”B”
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
Pada Bagian Ketiga Pelaksanaan Pasal 32, menyebutkan bahwa
Pelaksanaan dalam penyelenggaraan operasi kepolisian terpusat dilaksanakan
dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:
a. gelar pasukan untuk operasi kepolisian yang bersifat terbuka;
b. membuat rencana kegiatan (Rengiat) Satgas operasi kepolisian;
c. menggerakkan Satgas operasi kepolisian untuk menangani TO yang telah
ditetapkan;
d. memonitor, memetakan, dan ploting kegiatan operasi kepolisian;
e. menghimpun dan mendata laporan harian hasil operasi kepolisian;
f. membuat perkiraan cepat (Kirpat) apabila terjadi perubahan TO, yang
diikuti perubahan CB dan pelibatan kekuatan bila diperlukan;
g. membuat analisa dan evaluasi (Anev) harian atau mingguan; dan
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 57
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
h. melaporkan pelaksanaan dan hasil operasi secara berjenjang kepada
penanggung jawab kebijakan operasi kepolisian melalui Karendalops.
Pada Bagian Keempat, Pengendalian, Pasal 33 menyebutkan bahwa:
Pengendalian dalam penyelenggaraan operasi kepolisian terpusat dilaksanakan
dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:
a. pemantauan setiap pentahapan operasi dan hasil yang dicapai;
b. pemberian petunjuk dan arahan secara langsung, melalui surat atau voice data video (teleconfrence);
c. supervisi dan/atau asistensi;
d. konsolidasi sumber daya yang digunakan dalam operasi kepolisian;
e. penilaian yang berpedoman pada standar keberhasilan operasi kepolisian;
dan
f. pelaporan hasil akhir operasi kepolisian kepada penanggung jawab operasi
melalui Karendalops dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari
setelah operasi berakhir, dengan memuat:
1. pendahuluan;
2. pelaksanaan;
3. hasil yang dicapai; dan
4. penutup.
Pada Bab IV, Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polda, Bagian Kesatu,
Perencanaan, Pasal 34 menyebutkan bahwa:
Perencanaan dalam penyelenggaraan operasi kepolisian kewilayahan yang
dilaksanakan oleh Polda secara mandiri dengan tahapan kegiatan sebagai
berikut:
a. melaporkan kepada Kapolri tentang rencana penyelenggaraan operasi
kepolisian;
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 58
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
b. penyusunan dan pengiriman direktif Kapolda kepada Kasatwil dan/atau
Kasatker yang akan dilibatkan dalam operasi kepolisian;
c. penyusunan Kirsus intelijen dibuat oleh Ditintelkam Polda;
d. rapat koordinasi dengan fungsi-fungsi yang dilibatkan atau instansi terkait;
e. penyusunan rencana TI dibuat oleh Bidang TI Polda
f. penyusunan Renops atau Renops kontinjensi;
g. penyusunan Sprinlakops;
h. penyusunan Renlat dan penyelenggaraan Latpraops;
i. penyusunan dan pengiriman PO;
j. penyiapan format dan/atau belangko dan dokumen lain yang diperlukan;
k. penyusunan HTCK operasi kepolisian;
l. penyiapan tanda pengenal operasi kepolisian, bila diperlukan;
m. penyaluran anggaran kepada yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku;
n. pengecekan akhir dan pembagian dukungan sarana prasarana operasi
kepolisian sesuai kebutuhan; dan
o. penyiapan ruang posko operasi yang berisi piranti lunak, piranti keras dan
panel data dalam bentuk digital.
Pada Pasal 35, menyebutkan bahwa:
Perencanaan dalam penyelenggaraan operasi kepolisian kewilayahan yang
dilaksanakan oleh Polda yang diback up Mabes Polri dan/atau melibatkan
personel Polres, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:
a. operasi kepolisian kewilayahan yang dilaksanakan oleh Polda yang diback up Mabes Polri:
1. Kapolda mengajukan permohonan bantuan kekuatan kepada
Kapolri, terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Asops Kapolri;
2. permohonan disampaikan secara tertulis yang ditandatangani oleh
Kapolda;
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 59
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
3. dalam hal permohonan disampaikan secara lisan, segera
ditindaklanjuti dengan permohonan secara tertulis;
4. menerima penyerahan personel Mabes Polri yang dilibatkan dalam
operasi kepolisian dari Asops Kapolri; dan
5. menetapkan personel yang dilibatkan dalam operasi kepolisian
dengan surat perintah yang ditandatangani oleh Kapolda.
b. operasi kepolisian kewilayahan yang dilaksanakan oleh Polda dengan
melibatkan personel Polres:
1. Kapolda memerintahkan Kapolres untuk menyiapkan sarana
prasarana dan personel yang akan dilibatkan;
2. menerima penyerahan personel Polres yang dilibatkan dalam
operasi kepolisian dari Kapolres; dan
3. menetapkan personel yang dilibatkan dalam operasi kepolisian
dengan surat perintah yang ditandatangani oleh Kapolda.
Pada Pasal 36, menyebutkan bahwa:
Perencanaan dalam penyelenggaraan operasi kepolisian kewilayahan yang
dilaksanakan oleh Polda dan Polres dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:
a. Polda melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34;
b. Polres melaksanakan kegiatan:
1. penyusunan Kirsus intelijen oleh Satintelkam Polres;
2. rapat koordinasi dengan fungsi-fungsi yang dilibatkan atau instansi
terkait;
3. penyusunan rencana TI oleh Seksi Teknologi Informasi Kepolisian
(SITIPOL);
4. penyusunan Renops atau Renops Kontinjensi;
5. penyusunan Sprinlakops;
6. penyusunan Renlat dan penyelenggaraan Latpraops;
7. penyusunan dan pengiriman PO;
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 60
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
8. penyiapan format dan/atau belangko dan dokumen lain yang
diperlukan;
9. penyusunan HTCK operasi kepolisian;
10. penyiapan tanda pengenal operasi kepolisian, bila diperlukan;
11. penyaluran anggaran kepada yang berhak sesuai ketentuan yang
berlaku;
12. pengecekan akhir dan pembagian dukungan sarana prasarana
operasi kepolisian sesuai kebutuhan; dan
13. penyiapan ruang posko operasi yang berisi piranti lunak, piranti
keras dan panel data dalam bentuk digital.
Pasal 37
Format-format mengenai administrasi operasi kepolisian kewilayahan tingkat
Polda tercantum dalam lampiran “C” yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari peraturan ini.
Pada Bagian Kedua, Pengorganisasian, Pasal 38 menyebutkan bahwa:
Pengorganisasian dalam penyelenggaraan operasi kepolisian kewilayahan
meliputi:
a. Penanggung Jawab Kebijakan Operasi;
b. Wakil Penanggung Jawab Kebijakan Operasi;
c. Karendalops;
d. Kaops;
e. Wakaops;
f. Kasetops;
g. Kapusdataops; dan
h. Kasatgas.
Pada Pasal 39 menyebutkan bahwa:
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 61
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
Pejabat operasi tingkat Polda pada operasi kepolisian kewilayahan yang
dilaksanakan oleh Polda secara mandiri dan Polda yang diback up Mabes Polri
dan/atau melibatkan personel Polres sebagai berikut:
a. Penanggung Jawab Kebijakan Operasi dijabat oleh Kapolda;
b. Wakil penanggung Jawab Kebijakan Operasi dijabat oleh Wakapolda;
c. Karendalops dijabat oleh Karoops Polda;
d. Kaops dijabat oleh pejabat fungsi yang dikedepankan pada tingkat Polda;
dan
e. Wakaops, Kasetops, Kapusdataops, dan Kasatgas dijabat oleh pejabat
fungsi yang dikedepankan atau perwira Polri yang ditunjuk.
Pada Pasal 40, menyebutkan bahwa :
(1) Sebutan pejabat operasi kepolisian kewilayahan yang dilaksanakan oleh
Polda dan Polres, untuk membedakannya di belakang nama jabatan dalam
struktur organisasi operasi ditambahkan daerah (da) atau Polres (res).
(2) Pejabat operasi tingkat Polda dan Polres pada operasi kepolisian
kewilayahan sebagai berikut:
a. tingkat Polda, meliputi:
1. Penanggung Jawab Kebijakan Operasi dijabat oleh Kapolda;
2. Wakil Penanggung Jawab Kebijakan Operasi dijabat oleh
Wakapolda;
3. Karendalopsda dijabat oleh Karoops Polda;
4. Kaopsda dijabat oleh pejabat fungsi yang dikedepankan; dan
5. Wakaopsda, Kasetopsda, Kapusdataopsda dan Kasatgasda
dijabat oleh pejabat fungsi yang dikedepankan atau perwira
Polri yang ditunjuk.
b. tingkat Polres, meliputi:
1. Kaopsres dijabat oleh Kapolres;
2. Wakaopsres dijabat oleh Wakapolres;
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 62
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
3. Karendalopsres dijabat oleh Kabagopsres; dan
4. Kasetopsres, Kapusdataopsres dan Kasatgasres dijabat oleh
pejabat fungsi yang dikedepankan atau perwira Polri yang
ditunjuk.
Pasal 41
Struktur organisasi operasi kepolisian kewilayahan tingkat Polda tercantum dalam
lampiran ”D” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
Pada Bagian Ketiga, Pelaksanaan, Pasal 42 menyebutkan bahwa :
Pelaksanaan dalam penyelenggaraan operasi kepolisian kewilayahan
dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:
a. gelar pasukan untuk operasi kepolisian yang bersifat terbuka;
b. membuat Rengiat Satgas operasi kepolisian;
c. menggerakkan Satgas operasi kepolisian untuk menangani TO yang telah
ditentukan;
d. memonitor, memetakan, dan ploting semua kegiatan operasi kepolisian;
e. menghimpun dan mendata laporan harian hasil operasi kepolisian;
f. membuat Kirpat apabila terjadi perubahan TO, yang diikuti perubahan CB
dan pelibatan kekuatan, bila diperlukan;
g. membuat Anev harian atau mingguan; dan
h. melaporkan pelaksanaan dan hasil operasi secara berjenjang kepada
penanggung jawab kebijakan operasi kepolisian melalui Karendalops.
Pada Bagian Keempat, Pengendalian, Pasal 43 menyatakan bahwa:
Pengendalian dalam penyelenggaraan operasi kepolisian kewilayahan
dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:
a. pemantauan setiap pentahapan operasi dan hasil yang dicapai;
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 63
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
b. pemberian petunjuk dan arahan secara langsung melalui surat dan/atau
voice data video (teleconference);
c. supervisi dan/atau asistensi;
d. konsolidasi kekuatan yang digunakan dalam operasi kepolisian;
e. penilaian keberhasilan operasi kepolisian berpedoman pada standar
keberhasilan operasi kepolisian; dan
f. pelaporan hasil akhir operasi kepolisian kepada Kapolri melalui Asops
Kapolri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah operasi
berakhir, dengan memuat:
1. pendahuluan;
2. pelaksanaan;
3. hasil yang dicapai; dan
4. penutup.
Pada Bab V, Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polres, Bagian Kesatu,
Perencanaan, Pasal 44, menyatakan bahwa:
Perencanaan dalam penyelenggaraan operasi kepolisian kewilayahan yang
dilaksanakan oleh Polres secara mandiri dengan tahapan kegiatan sebagai
berikut:
a. pemberitahuan kepada Polda tentang rencana penyelenggaraan operasi
kepolisian;
b. penyusunan Kirsus intelijen dibuat oleh Satintelkam Polres;
c. rapat koordinasi dengan fungsi-fungsi yang dilibatkan atau instansi terkait;
d. penyusunan rencana TI dibuat oleh Seksi TI Polres
e. penyusunan Renops atau Renops Kontinjensi;
f. penyusunan Sprinlakops;
g. penyusunan Renlat dan penyelenggaraan Latpraops;
h. penyusunan dan pengiriman PO;
i. penyiapan format dan/atau belangko dan dokumen lain yang diperlukan;
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 64
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
j. penyusunan HTCK operasi kepolisian;
k. penyiapan tanda pengenal operasi kepolisian, bila diperlukan;
l. penyaluran anggaran kepada yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku;
m. pengecekan akhir dan pembagian dukungan sarana prasarana operasi
kepolisian sesuai kebutuhan; dan
n. penyiapan ruang posko operasi yang berisi piranti lunak, piranti keras dan
panel data dalam bentuk digital.
Pasal 45
Perencanaan dalam penyelenggaraan operasi kepolisian kewilayahan yang
dilaksanakan oleh Polres yang diback up Polda, dengan tahapan kegiatan
sebagai berikut:
a. Kapolres mengajukan permohonan bantuan kekuatan kepada Kapolda,
yang terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Karoops Polda;
b. permohonan disampaikan secara tertulis yang ditandatangani oleh
Kapolres;
c. dalam hal permohonan disampaikan secara lisan, segera ditindaklanjuti
dengan permohonan secara tertulis;
d. menerima penyerahan personel Polda yang dilibatkan dalam operasi
kepolisian dari Karoops Polda; dan
e. menetapkan personel Polda yang dilibatkan, dengan surat perintah yang
ditandatangani oleh Kapolres.
Pasal 46
Format-format mengenai administrasi operasi kepolisian kewilayahan tingkat
Polres tercantum dalam lampiran “E” yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari peraturan ini.
Pada Bagian Kedua, Pengorganisasian, Pasal 47, menyatakan bahwa:
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 65
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
Pengorganisasian dalam penyelenggaraan operasi kepolisian kewilayahan
tingkat Polres:
a. Penanggung Jawab Kebijakan Operasi;
b. Wakil Penanggung Jawab Kebijakan Operasi;
c. Kaops;
d. Wakaops;
e. Karendalops;
f. Kasetops;
g. Kapusdataops; dan
h. Kasatgas.
Pada Pasal 48, menyebutkan bahwa:
Pejabat operasi tingkat Polres pada operasi kepolisian kewilayahan yang
dilaksanakan oleh Polres secara mandiri dan Polres yang diback up Polda
sebagai berikut:
a. Penanggung jawab kebijakan operasi dijabat oleh Kapolda;
b. Wakil penanggung jawab kebijakan operasi dijabat oleh Wakapolda;
c. Kaops dijabat oleh Kapolres;
d. Karendalops dijabat oleh Kabagops; dan
e. Kasetops, Kapusdataops, dan Kasatgas dijabat oleh pejabat fungsi yang
dikedepankan atau perwira Polri yang ditunjuk.
Pada Pasal 49, menyebutkan bahwa:
Struktur organisasi operasi kepolisian kewilayahan tingkat Polres tercantum
dalam lampiran ”F” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
Pada Bagian Ketiga, Pelaksanaan, Pasal 50 menyebutkan bahwa:
Pelaksanaan dalam penyelenggaraan operasi kepolisian kewilayahan tingkat
Polres dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 66
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
a. gelar pasukan untuk operasi kepolisian yang bersifat terbuka;
b. membuat Rengiat Satgas operasi kepolisian;
c. menggerakkan Satgas operasi kepolisian untuk menangani TO yang telah
ditentukan;
d. memonitor, memetakan dan ploting semua kegiatan operasi kepolisian;
e. menghimpun dan mendata laporan harian hasil operasi kepolisian;
f. membuat Kirpat apabila terjadi perubahan TO, yang diikuti perubahan CB
dan pelibatan kekuatan, bila diperlukan;
g. membuat Anev harian/mingguan; dan
h. melaporkan pelaksanaan dan hasil operasi secara berjenjang kepada
penanggung jawab kebijakan operasi kepolisian melalui Karoops Polda.
Pada Bagian Keempat, Pengendalian, Pasal 51 menyebutkan bahwa:
Pengendalian dalam penyelenggaraan operasi kepolisian kewilayahan tingkat
Polres dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:
a. pemantauan setiap pentahapan operasi dan hasil yang dicapai;
b. pemberian petunjuk dan arahan secara langsung, melalui surat dan/atau
voice data video (teleconference);
c. supervisi dan/atau asistensi;
d. konsolidasi sumber daya yang digunakan dalam operasi kepolisian;
e. penilaian keberhasilan operasi kepolisian berpedoman pada standar
keberhasilan operasi kepolisian; dan
f. pelaporan hasil akhir operasi kepolisian kepada Kapolda melalui Karoops
Polda dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah operasi berakhir,
dengan memuat:
1. pendahuluan;
2. pelaksanaan;
3. hasil yang dicapai; dan
4. penutup.
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 67
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
Pada Bab VI, Tugas Dan Tanggung Jawab, Bagian Kesatu, Penanggung
Jawab Kebijakan Operasi, Pasal 52, menyebutkan bahwa:
Penanggung jawab kebijakan operasi kepolisian terpusat dan kewilayahan
mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. menetapkan arah kebijakan operasi kepolisian; dan
b. memberikan direktif penyelenggaraan operasi kepolisian.
Bagian Kedua, Wakil Penanggung Jawab Kebijakan Operasi, Pasal 53:
Wakil penanggung jawab kebijakan operasi kepolisian terpusat dan kewilayahan
mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. membantu tugas penanggung jawab kebijakan operasi dalam penetapan
arah kebijakan operasi kepolisian;
b. memberikan saran pertimbangan dan membantu pelaksanaan tugas
penanggung jawab kebijakan operasi; dan
c. mewakili tugas penanggung jawab kebijakan operasi apabila berhalangan
dan melaporkan hasilnya pada kesempatan pertama.
Pada Bagian Ketiga, Karendalops, Pasal 54, menyebutkan bahwa:
Karendalops operasi kepolisian terpusat dan kewilayahan bertugas:
a. menerima arahan atau petunjuk dari penanggung jawab operasi untuk
diteruskan kepada jajaran pelaksana operasi;
b. membantu penanggung jawab operasi dalam pengendalian operasi;
c. melaksanakan rapat koordinasi dengan fungsi yang dilibatkan/instansi
terkait;
d. menyusun Renops;
e. menyusun Sprinlakops;
f. menyusun Renlat dan menyelenggarakan Latpraops;
g. menyusun dan mengirim PO;
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 68
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
h. menyiapkan format dan/atau belangko dan dokumen lain yang diperlukan;
i. menyusun HTCK operasi kepolisian;
j. menyiapkan tanda pengenal operasi kepolisian, bila diperlukan;
k. menyalurkan anggaran kepada yang berhak sesuai ketentuan yang
berlaku;
l. melaksanakan pengecekan akhir dan pembagian dukungan sarana
prasarana operasi kepolisian sesuai kebutuhan;
m. melaksanakan supervisi dan/atau asistensi;
n. memantau setiap pentahapan operasi dan hasil yang dicapai;
o. memberikan petunjuk dan arahan secara langsung, melalui surat dan/atau
voice data video (teleconference);
p. melakukan konsolidasi sumber daya yang digunakan dalam operasi
kepolisian;
q. melakukan penilaian terhadap keberhasilan operasi kepolisian dengan
berpedoman pada standar keberhasilan operasi kepolisian; dan
r. melaporkan hasil kepada penanggung jawab kebijakan operasi/ Kaops
sesuai struktur organisasi.
Pada Pasal 55, menyebutkan bahwa:
(1) Karendalops tingkat Mabes Polri bertanggung jawab kepada penanggung
jawab kebijakan operasi Mabes Polri.
(2) Karendalops tingkat Polda bertanggung jawab kepada penanggung jawab
kebijakan operasi Polda atau Kaopsda.
(3) Karendalops tingkat Polres bertanggung jawab kepada Kaops atau
Kaopres.
Pada Bagian Keempat, Kaops, Pasal 56, menyebutkan bahwa:
(1) Kaops pada operasi kepolisian terpusat dan kewilayahan bertugas:
a. melaksanakan Latpraops;
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 69
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
b. menyiapkan ruang pengendalian operasi yang berisi tentang peta
situasi, tugas pokok, pelaksanaan, administrasi, dan Kodal operasi
kepolisian yang ditempatkan di ruang pengendalian operasi dalam
bentuk digital;
c. melaksanakan dan mengendalikan operasi; dan
d. memimpin kegiatan Anev dan melaporkan hasilnya kepada
penanggung jawab kebijakan operasi.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kaops
dibantu oleh Kasetops, Kapusdataops, dan Kasatgas.
Pada Pasal 57, menyebutkan bahwa:
(1) Kaops tingkat Mabes Polri bertanggung jawab kepada penanggung jawab
kebijakan operasi Mabes Polri.
(2) Pada operasi kepolisian terpusat yang dilaksanakan Mabes Polri dan
Satwil, Kaops tingkat Polda bertanggung jawab kepada Kaopspus, dan
Kaopsres bertanggung jawab kepada Kaopsda atau Kapolda.
(3) Pada operasi kepolisian kewilayahan tingkat Polda yang dilaksanakan
secara bersama oleh Polda dan Polres, Kaopsda bertanggung jawab
kepada penanggung jawab kebijakan operasi Polda atau Kapolda, dan
Kaopsres bertanggung jawab kepada Kaopsda.
(4) Pada operasi kepolisian kewilayahan secara mandiri yang dilaksanakan
oleh Polres, dan Polres yang diback up oleh Polda, Kaops tingkat Polres
bertanggung jawab kepada penanggung jawab kebijakan operasi Polda
atau Kapolda.
Pada Bagian Kelima, Wakaops, Pasal 58, menyebutkan bahwa:
(1) Wakaops pada operasi kepolisian terpusat dan kewilayahan bertugas:
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 70
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
a. memberikan saran pertimbangan dan membantu pelaksanaan
tugas Kaops;
b. mewakili dan mengendalikan pelaksanaan operasi, bila Kaops
berhalangan dan melaporkan hasilnya kepada Kaops pada
kesempatan pertama;dan
c. mengkoordinir tugas yang dilaksanakan Karendalops, Kasetops dan
Kapusdataops.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Wakaops bertanggung jawab kepada
Kaops.
Pada Bagian Keenam, Kasetops, Pasal 59, menyebutkan bahwa:
(1) Kasetops pada operasi kepolisian terpusat dan kewilayahan bertugas:
a. menyelenggarakan administrasi operasi;
b. menyusun Rengiat harian dan mingguan Kaops;
c. menghimpun Rengiat harian dan mingguan Kasatgas; dan
d. membuat laporan Anev harian/mingguan dan laporan akhir hasil
operasi.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kasetops dibantu oleh unsur administrasi
dan sarpras, dan bertanggung jawab kepada Kaops.
Pada Bagian Ketujuh, Kapusdataops, Pasal 60, menyebutkan bahwa:
(1) Kapusdataops pada operasi kepolisian terpusat dan kewilayahan
bertugas:
a. menyiapkan posko dan perlengkapannya;
b. menghimpun dan mencatat laporan harian dari para Kasatgas;
c. memantau perkembangan situasi; dan
d. menyiapkan akses komunikasi (voice data video/teleconference, internet, faximile, handy talky dan telepon).
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 71
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kapusdataops bertanggung jawab kepada
Kaops.
Pada Pasal 61, menyebutkan bahwa:
Kelengkapan ruang posko operasi kepolisian tercantum dalam lampiran “G” yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
Pada Bagian Kedelapan, Kasatgas, Pasal 62, menyebutkan bahwa:
(1) Kasatgas pada operasi kepolisian terpusat dan kewilayahan bertugas:
a. membuat Rengiat;
b. menetapkan CB teknis dan taktis;
c. memimpin pelaksanaan operasi dalam pengungkapan atau
penyelesaian TO;
d. mengendalikan operasional Satgas; dan
e. melaporkan kegiatan dan hasil operasi.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kasatgas bertanggung jawab kepada
Kaops.
Pada Bab VII, Sarana Prasarana Dan Anggaran, Bagian Kesatu, Sarana
Prasarana, Pasal 63, menyebutkan bahwa:
(1) Sarana prasarana menggunakan inventaris yang ada dan sarana
prasarana lain sesuai kebutuhan rencana operasi kepolisian.
(2) Sarana prasarana operasi kepolisian disiapkan oleh pengemban fungsi
pendukung bidang sarana prasarana yang dikoordinasikan dengan
Karendalops.
(3) Penetapan spesifikasi teknis sarana prasarana ditentukan oleh pengguna
akhir yang dikoordinasikan dengan Karendalops.
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 72
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
(4) Pembiayaan operasionalisasi sarana prasarana khusus untuk operasi
kepolisian dibebankan pada anggaran operasi kepolisian.
Pada Bagian Kedua, Anggaran, Pasal 64, menyebutkan bahwa :
(1) Dukungan anggaran operasi kepolisian bersumber dari:
a. anggaran bersyarat Kapolri;
b. anggaran kontinjensi Satker Mabes atau Polda;atau
c. DIPA.
(2) Dalam hal satuan kewilayahan menerima bantuan kekuatan personel
dari kesatuan atas, anggarannya ditanggung oleh :
a. yang memberikan bantuan; dan/atau
b. yang menerima bantuan.
(3) Mekanisme penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dan ditetapkan sesuai alokasi anggaran yang tersedia.
(4) Dukungan anggaran operasi kepolisian meliputi:
a. latihan pra operasi;
b. penggelaran personel operasi;
c. dukungan operasional perorangan berupa uang saku, uang
makan/ektra puding, dana satuan, jasa angkutan, bekal
kesehatan dan kodal;
d. supervisi dan/atau asistensi;
e. perencanaan operasi;
f. pergeseran personel operasi;
g. operasional Satgas;
h. BBM;
i. akomodasi dan transportasi;
j. operasional kapal, pesawat dan/atau satwa;
k Kodal penanggung jawab kebijakan operasi;
l. administrasi operasi;
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 73
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
m. Anev operasi kepolisian;
n. penyelidikan dan penyidikan;
o. dukungan operasional TI;
p. penggelaran peralatan;
q. dokumentasi dan publikasi; dan
r. sarana kontak.
Pada ketentuan Bab VIII, Ketentuan Penutup, Pasal 65, menyebutkan bahwa:
Pada saat peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan yang berkaitan dengan
Manajemen Operasi Kepolisiaan dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan ini.
Pada Pasal 66 menyebutkan bahwa:
Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, Peraturan Kapolri diundangkan dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 22 Juni 2011, oleh Kapolri
Jenderal Drs. Timur Pradopo. Dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor . Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 2011, oleh
Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia, Patrialis Akbar
BAB IIIKEPEMIMPINAN
A. Kompetensi DasarPara Kapolsek harus memahami teori dan prinsip kepemimpinan dalam
mengendalikan peran dan tugas personilnya serta harkamtibmas pada wilayah
hukumnya di tingkatan kewilayahan.
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 74
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
Para Kapolsek berkewajiban memahami konsep pemimpin dan
kepemimpinan, memahami teori, pendekatan, tipe-tipe dan syarat-syarat
kepemimpinan, memahami karakteristik pemimpin, memahami tugas, fungsi dan
peranan pemimpin.
B. Indikator Hasil Belajar Indikator hasil belajar, merupakan penunjukkan pada batasan atas
rambu-rambu atau parameter yang telah dilaksanakan, terlihat hasil yang dicapai
(capaian dalam proses) dalam peristiwa belajar mengajar yang sudah dilakukan
dan telah ditentukan dalam program pendidikan dan pelatihan tahun anggaran
(prodiklat T.A.) antara lain :
1. Mampu memahami dan menjelaskan teori, dan prinsip kepemimpinan
2. Mampu memahami dan menjelaskan tipe-tipe dan pendekatan
kepemimpinan;
3. Mampu memahami dan menjelaskan arti pemimpin dan kepemimpinan
4. Mampu memahami dan menjelaskan faktor-faktor penting dan Unsur-Unsur
Mendasar kepemimpinan, serta Kepemimpinan berdasarkan pendapat para
ahli;
5. Mampu memahami dan menjelaskan tugas, fungsi dan peranan pemimpin
Kebanyakan pemimpin-pemimpin efektif merupakan orang-orang
yang bermotivasi tinggi. Mereka dengan sukarela berusaha mencapai sasaran-
sasaran tinggi dan menetapkan standard-standard prestasi tinggi bagi mereka
sendiri. Mereka ingin mengetahui banyak hal, bersifat enersik dan ditantang oleh
problem-problem yang terpecahkan sekitar mereka.
Seseorang pemimpin menggugah keinginan seseorang untuk
melaksanakan sesuatu hal , ia menunjukkan arah yang harus ditempuh dan ia
membina anggota kelompok kearah penyelesaian hasil kerja kelompok. 6
6 Ibid, hal 343.
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 75
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
Seorang Kapolsek adalah seorang pemimpin, maka sudah seharusnya
kapolsek berusaha dan berjuang untuk menjadi pemimpin yang efektif, memiliki
sasaran yang tinggi, berupaya untuk menetapkan standard prestasi tinggi dan
berani menghadapi berbagai tantangan problem yang menghadangnya.
C. Jelaskan teori, dan prinsip kepemimpinan !1.Teori-teori kepemimpinan
Teori-teori kepemimpinan, yang sering dipergunakan dan dikenal
dilingkungan akademisi, disajikan dalam proses pembelajaran terdiri dari :
a. Teori sifat ( Traits Theory )
b. Kepemimpinan memerlukan serangkaian sifat-sifat atau perangai
tertentu yang menjamin keberhasilan pada setiap situasi. Oleh karena
itu pemimpin dianggap memilik sifat-sifat yang dibawa sejak lahir dan
ia menjadi pemimpin karena memiliki bakat-bakat kepemimpinan.
c. Teori lingkungan ( Environmental theory )
d. Pemimpin akan timbul dalam situasi tertentu, dimana sekelompok
orang sangat memerlukan seseorang yang memilki kelebihan dan
ketrampilan tertentu untuk dapat mengatasi masalah-masalah yang
ada pada situasi tertentu.
e. Teori pribadi dan situasi ( Personal-situational theory )
f. Kepemimpinan seseorang ditentukan oleh kepribadiannya dengan
menyesuaikan kepada situasi yang dihadapi.
g. Teori interaksi dan harapan ( Interaction-Expectation theory )
h. Teori ini mendasarkan diri pada variabel-variabel : aksi, reaksi,
interaksi dan perasaan. Seorang pemimpin menggerakkan pengikut
dengan harapan bahwa ia akan berhasil, ia akan mencapai tujuan
organisasi, ia akan mendapatkan keuntungan, penghargaan dan
sebagainya.
i. Teori humanistik ( Humanistic theory )
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 76
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
j. Teori berdasarkan bahwa “ manusia karena sifatnya adalah
organisme yang dimotivasi, sedangkan organisasi karena sifatnya
tersusun dan terkendali “. Teori ini memberi kelonggaran kepada
individu untuk mewujudkan motivasinya sendiri yang potensial untuk
memenuhi kebutuhannya dan memberikan sumbangan bagi
pencapaian tujuan organisasi.
k. Teori tukar-menukar ( Exchange theory )
l. Antara pemimpin dan yang dipimpin harus saling menerima dan
memberi(tukar-menukar pendapat ), sehingga akan selalu terjadi
gerak, yaitu gerak dari pengikutnya yang digerakkan oleh pemimpin.
Kemudian teori kepemimpinan yang terkenal yang sering ditampilkan
oleh George R Terry antara lain adalah Teori keadaan (The Situasional Theory),
teori kelakuan pribadi (The personal behavior theory), teori supportif (The
supportive theory, teori sosiologi (The sociological theory), teori psikologi (The
psichological theory), teori otokratis (The autocratic theory).7
2. Prinsip Kepemimpinan.
Prinsip Kepemimpinan yang sering disebut dan disampaikan di
dalam kegiatan seminar kepemimpinan sebagai pada saat ini antara lain
adalah berikut :
a. Prinsip pelayanan, bahwa kepemimpinan sekolah harus menerapkan
unsur-unsur pelayanan dalam kegiatan operasional organisasinya.
b. Prinsip persuasi, pemimpin dalam menjalankan tugasnya harus
memperhatikan situasi dan kondisi setempat demi keberhasilan
keberhasilan kepemimpinannya yang sedang dan yang akan
dilaksanakan.
c. Prinsip bimbingan, pemimpin organisasi hendaknya membimbing
personilnya kearah tujuan yang ingin dicapai dalam organisasi.
7 Ibid, hal 352.
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 77
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
d. Prinsip efisiensi, mengarah pada cara hidup yang ekonomis dengan
pengeluaran sedikit untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-
besarnya.
e. Prinsip berkesinambungan, agar pemimpin pendidikan ini diterapkan
tidak hanya pada satu waktu saja, tetapi perlu secara terus menerus.
D. Jelaskan tipe-tipe dan pendekatan kepemimpinan!Tipe-Tipe Kepemimpinan adalah sebagai berikut:
1. Kepemimpinan yang otokratis
Seorang pemimpin yang otokratis ingin memperlihatkan kekuasaan dan
tanggung jawabnya, sehingga maju mundurnya organisasi tergantung pada
kepemimpinannya. Oleh sebab itu pengawasan terhadap bawahannya
sangat ketat, karena ia khawatir kalau pekerjaan bawahannya tidak sesuai
dengan apa yang diharapkan.
2. Kepemimpinan yang pseudo-demokratis
Pemimpin memperlihatkan kesan demokratis dalam kepemimpinanya
namun sebenarnya bersifat otokratis. Pemimpin memberi hak dan kuasa
kepada staff dibawahnya untuk menetapkan dan memutuskan sesuatu,
tetapi sesungguhnya ia bekerja dengan perhitungan, ia mengatur siasat agar
supaya kemauannya juga yang terwujud.
3. Kepemimpinan yang “ Laissez-faire “
Kepemimpinan ini menghendaki supaya pada bawahannya diberikan banyak
kebebasan. Pemimpin membiarkan para staff dibawahnya bekerja sesuka
hati, berinisiatif dan tidak diawasi dalam melaksanakan tugasnya. Pemimpin
ini bekerja tanpa rencana sehingga pekerjaan secara keseluruhan
diorganisasinya tersebut menjadi tidak teratur dan kacau balau.
4. Kepemimpinan yang demokratis
Pemimpin demokratis menganggap dirinya sebagai bagian dari
kelompoknya, yang bersama-sama dengan kelompoknya berusaha dan
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 78
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
bertanggung jawab tentang tercapainya tujuan bersama. Staff organisasinya
bekerja dengan secara suka cita untuk memajukan program-program kerja
lembaganya. Semua program organisasinya dilaksanakan sesuai rencana,
yang disusun dan disepakati bersama, akhirnya tercapailah suasana
kekeluargaan yang harmonis dan menyenangkan.
E. Pendekatan Kepemimpinan;Kepemimpinan adalah suatu konsep yang kompleks sehingga para ahli
mengkaji masalah ini dari aneka sisi. Masing-masing sisi memiliki keunggulan
dan kelemahan masing-masing. Peter G. Northouse membagi pendekatan
kepemimpinan menjadi beberapa pendekatan antara lain adalah sebagaiberikut :
1. Pendekatan Sifat (Trait);2. Pendekatan Keahlian (Skill);3. Pendekatan Gaya (Style);
4. Pendekatan Situasional;
5. Pendekatan Kontijensi;
6. Teori Path-Goal;7. Teori Pertukaran Leader-Member;8. Pendekatan Transformasional;
9. Pendekatan Otentik;
10. Pendekatan Tim;
11. Pendekatan Psikodinamik.
F. Jelaskan tentang arti pemimpin dan difinisi kepemimpinan! 1. Arti pemimpin
Arti pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan
kelebihan, khususnya kecakapan/ kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu
mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-
aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Pemimpin adalah
seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan - khususnya kecakapan-
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 79
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
kelebihan di satu bidang , sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk
bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu untuk pencapaian satu
beberapa tujuan. (Kartini Kartono, 1994 : 181). Dalam bahasa Indonesia
"pemimpin" sering disebut penghulu, pemuka, pelopor, pembina, panutan,
pembimbing, pengurus, penggerak, ketua, kepala, penuntun, raja, tua-tua, dan
sebagainya. Sedangkan istilah Memimpin digunakan dalam konteks hasil
penggunaan peran seseorang berkaitan dengan kemampuannya mempengaruhi
orang lain dengan berbagai cara. Istilah pemimpin, kemimpinan, dan memimpin
pada mulanya berasal dari kata dasar yang sama "pimpin". Namun demikian
ketiganya digunakan dalam konteks yang berbeda.
2. Difinisi kepemimpinan
Difinisi kepemimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi
dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk
mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya.
Selain itu juga untuk mempengaruhi interprestasi mengenai peristiwa-peristiwa
para pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai
sasaran, memelihara hubungan kerjasama dan kerja kelompok, perolehan
dukungan, dan kerjasama dari orang-orang diluar kelompok atau organisasi.
Kepemimpinan terkadang dipahami sebagai kekuatan untuk
menggerakkan dan memengaruhi orang. Kepemimpinan sebagai sebuah alat,
sarana atau proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu
secara sukarela/ sukacita. Ada beberapa faktor yang dapat menggerakkan
orang yaitu karena ancaman, penghargaan, otoritas, dan bujukan.8
Pemimpin adalah suatu lakon/peran dalam sistem tertentu; karenanya
seseorang dalam peran formal belum tentu memiliki ketrampilan kepemimpinan
dan belum tentu mampu memimpin. Istilah Kepemimpinan pada dasarnya
berhubungan dengan ketrampilan, kecakapan, dan tingkat pengaruh yang dimiliki 8 Prof.Dr.Veithzal Rivai,MBA, Prof.Dr.Deddy Mulyadi,Msi, Kepemimpinan dan Perilaku
Organisasi. Edisi Ketiga. Rajawali Pers. Jakarta, 2012, hal. 2.
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 80
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
seseorang; oleh sebab itu kepemimpinan bisa dimiliki oleh orang yang bukan
"pemimpin".
Pemimpin jika dialihbahasakan ke dalam bahasa Inggris menjadi
"LEADER", yang mempunyai tugas untuk me-LEAD anggota disekitarnya adalah
pemimpin, maka seorang pemimpin pastilah leader. Sedangkan makna LEAD
sendiri adalah
Loyality, seorang pemimpin harus mampu membangkitkan loyalitas rekan
kerjanya, artinya seorang pemimpin harus memiliki kemampuan menumbuhkan
kesetiaan kepada organisasi atau kesatuan dan pekerjaannya, bawahan menjadi
loyal kepada atasan, kemudian
memberikan loyalitasnya dalam kebaikan.
Educate, seorang pemimpin harus mampu untuk mengedukasi rekan-rekannya
dan mewariskan tacit knowledge pada rekan-rekannya.
Advice, memberikan saran dan nasehat dari permasalahan yang ada.
Discipline, yaitu seorang pemimpin harus mampu memberikan keteladanan
dalam berdisiplin dan menegakkan kedisiplinan
dalam setiap aktivitasnya. Tacit Knowledge adalah pengetahuan yang terdapat di
dalam otak/pikiran kita sesuai dengan pemahaman, keahlian dan pengalaman
seseorang biasanya pengetahuan ini tidak terstruktur, susah untuk didefinisikan
dengan bahasa formal dan isinya mencakup pemahaman pribadi. Pengetahuan
ini umumnya belum terdokumentasikan karena pengetahuan ini masih ada pada
keahlian atau pengalaman seseorang.
G. Pengertian KepemimpinanKepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang
lain agar supaya mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu (Thoha,
1983:123). Sedangkan menurut Robbins (2002:163) Kepemimpian adalah
kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan.
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 81
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
Sedangkan menurut Ngalim Purwanto (1991:26) Kepemimpinan adalah
sekumpulan dari serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian, termasuk
didalamnya kewibawaan untuk dijadikan sebagai sarana dalam rangka
meyakinkan yang dipimpinnya agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-
tugas yang dibebankan kepadanya dengan rela, penuh semangat, ada
kegembiraan batin, serta merasa tidak terpaksa.
Dalam suatu organisasi kepemimpinan merupakan faktor yang sangat
penting dalam menentukan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh
organisasi. Kepemimpinan merupakan titik sentral dan penentu kebijakan dari
kegiatan yang akan dilaksanakan dalam organisasi.
Pengertian kepemimpinan, kepemimpinan juga dikatakan sebagai
proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada
hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok. 3(Tiga) implikasi
penting yang terkandung dalam hal ini yaitu: (1) kepemimpinan itu melibatkan
orang lain baik itu bawahan maupun pengikut, (2) kepemimpinan melibatkan
pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok secara
seimbang, karena anggota kelompok bukanlah tanpa daya, (3) adanya
kemampuan untuk menggunakan bentuk kekuasaan yang berbeda untuk
mempengaruhi tingkah laku pengikutnya melalui berbagai cara.9
H. Jelaskan faktor-faktor penting dan Unsur-Unsur Mendasari kepemimpinan!
1. Faktor-faktor penting
Faktor-faktor penting yang terdapat dalam pengertian kepemimpinan
antara lain adalah sebagai berikut:
a. Pendayagunaan Pengaruh;
b. Hubungan Antar Manusia;
c. Proses Komunikasi dan;
9 Ibid, hal.2.
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 82
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
d. Pencapaian Suatu Tujuan.
2. Unsur-unsur yang mendasari kepemimpinan
Unsur-unsur yang mendasari kepemimpinan dari definisi-definisi yang
dikemukakan di atas, adalah sebagai berikut:
a. Kemampuan mempengaruhi orang lain (kelompok/bawahan);
b. Kemampuan mengarahkan atau memotivasi tingkah laku orang lain
atau kelompok;
c. Adanya unsur kerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
I. Tentang Kepemimpinan berdasarkan pendapat para ahli :1. “Perilaku individu ketika dia mengarahkan kegiatan kelompok untuk
mencapai tujuan bersama kelompok tersebut.” (Hemphill & Coons, 1957)2. “Pengaruh antarpersonal, dilakukan dalam suatu situasi, dan diarahkan
melalui proses komunikasi, untuk pencapaian suatu tujuan atau lebih.”
(Tannenbaum, Weshler & Masarik, 1961).3. “Suatu interaksi di antara sejumlah persona. salah seorang persona
memberikan informasi sedemikian rupa sehingga orang lain merasa
yakin terhadap apa yang disarankan atau diinginkan.” (Jacob, 1970)4. Adalah aktivitas para pemegang kekuasaan dan membuat keputusan
(Dubin, 1951) 5. Adalah langkah pertama yang hasilnya berupa pola interaksi kelompok
yang konsisten dan bertujuan menyelesaikan problem-problem yang
berkaitan (Humphill, 1954) 6. Adalah suatu proses mempengaruhi aktivitas kelompok dalam rangka
perumusan dan pencapaian tujuan (Stogdill, 1948)7. Adalah kegiatan dalam mempengaruhi orang lain untuk bekerja keras
dengan penuh kemauan untuk tujuan kelompok (George Terry) 8. Adalah mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan
umum. (Koontz Dan O’donnell)
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 83
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
9. Adalah proses dalam mempengaruhi kegiatan-kegiatan seseorang atau
kelompok dalam usahanya mencapai tujuan di dalam suatu situasi
tertentu (Blanchard) 10. Adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama
untuk mencapai beberapa tujuan yang mereka inginkan (Ordway Tead) 11. Adalah suatu kemampuan untuk mengajak atau mengarahkan orang-
orang tanpa memakai perlawanan atau kekuatan formal jabatan atau
keadaan luar (Reuter).12. Adalah kemampuan untuk menciptakan kegiatan kelompok mencapai
tujuan organisasi dengan efektivitas maksimum dan kerja sama dari tiap-
tiap individu (G.L. Freeman & E.K. Taylor).13. Adalah mempengaruhi kegiatan orang-orang lain (F.A. Nigro) 14. Adalah kemampuan mengajak orang-orang lain untuk mencapai tujuan
tertentu dengan penuh semangat (Keith Davis) 15. Beberapa istilah (terms) yang selama ini dikenal adalah : pemimpin
(leader), pimpinan, manajer. pemimpin (leader) adalah orang yang
melakukan atau menjalankan kepemimpinan (leadership). Sedangkan
“Pimpinan” mencerminkan kedudukan seseorang atau sekelompok pada
hierarki tertentu dalam suatu organisasi, yang mempunyai bawahan,
karena kedudukannya dimana yang bersangkutan mendapatkan atau
mempunyai kekuasaan formal (wewenang, authority), dan tanggung
jawab. istilah lain yang mempunyai makna sama dengan pimpinan
adalah “atasan” atau “kepala” dan sebagaimana telah banyak dikenal
“manajer”. sedangkan khusus dalam lingkup publik/pemerintahan,
pimpinan dikenal dengan sebutan “pejabat” yaitu seseorang yang
diangkat untuk menduduki/ memangku suatu jabatan.
J. Jelaskan tugas, dan peranan pemimpin!1. Tugas pemimpin
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 84
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
Tugas pemimpin antara lain menurut James A.F Stonen, tugas utama
seorang pemimpin adalahsebagai berikut:
a. Pemimpin bekerja dengan orang lain. Seorang pemimpin
bertanggung jawab untuk bekerja dengan orang lain, salah satu
dengan atasannya, staf, teman sekerja atau atasan lain dalam
organjsasi sebaik orang diluar organisasi;
b. Pemimpin adalah tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan
(akuntabilitas);
c. Seorang pemimpin bertanggungjawab untuk menyusun tugas
menjalankan tugas, mengadakan evaluasi, untuk mencapai outcome
yang terbaik. Pemimpin bertanggung jawab untuk kesuksesan
stafhya tanpa kegagalan;
d. Pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas. Proses
kepemimpinan dibatasi sumber, jadi pemimpin hanya dapat
menyusun tugas dengan mendahulukan
prioritas. Dalam upaya pencapaian tujuan pemimpin harus dapat
mendelegasikan tugas-
tugasnya kepada staf;
e. Kemudian pemimpin harus dapat mengatur waktu secara
efektif,dan menyelesaikan masalah secara efektif;
f. Pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual : Seorang
pemimpin harus menjadi seorang pemikir yang analitis dan
konseptual. Selanjutnya dapat mengidentifikasi masalah dengan
akurat. Pemimpin harus dapat menguraikan seluruh pekerjaan
menjadf lebih jelas dan kaitannya dengan pekerjaan lain;
g. Manajer adalah forcing mediator : Konflik selalu terjadi pada setiap
tim dan organisasi. Oleh karena itu, pemimpin harus dapat menjadi
seorang mediator (penengah);
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 85
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
h. Pemimpin adalah politisi dan diplomat: Seorang pemimpin harus
mampu mengajak dan melakukan kompromi. Sebagai seorang
diplomat, seorang pemimpin harus dapat mewakili tim atau
organisasinya;
i. Pemimpin membuat keputusan yang sulit : Seorang pemimpin
harus dapat memecahkan masalah.
2. Peranan Pemimpin
Peranan pemimpin menurut Henry Mintzberg, Peran Pemimpin adalah
sebagai berikut:
a. Peran hubungan antar perorangan, dalam kasus ini fungsinya
sebagai pemimpin yang dicontoh, pembangun tim, pelatih, direktur,
mentor konsultasi;
b. Fungsi peran informal sebagai monitor, penyebar informasi dan juru
bicara;
c. Peran pembuat keputusan, berfungsi sebagai pengusaha,
penanganan gangguan, sumber alokasi, dan negosiator.
BAB IVMANAJEMEN FUNGSI TEKNIS POLRI
A. Kompetensi DasarPara Kapolsek harus memahami tentang manajemen fungsi teknis
Polri. Kemampuan untuk menguasai manajemen fungsi teknis Polri sangat
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 86
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
diperlukan oleh seluruh personil Polri terutama yang bertugas pada
kewilayahan. Permasalahannya adalah keterbatasan jumlah personil pada jajaran
polsek, oleh karena itu seluruh personil polsek harus mampu dan menguasai
seluruh fungsi teknis Polri, mereka harus saling membantu (back up) seluruh unit
operasional yang ada.
B. Indikator Hasil Belajar Indikator hasil belajar, merupakan penunjukkan pada batasan atas
rambu-rambu atau parameter yang telah dilaksanakan, terlihat hasil yang dicapai
(capaian dalam proses) dalam peristiwa belajar mengajar yang sudah dilakukan
dan telah ditentukan dalam program pendidikan dan pelatihan tahun anggaran
(prodiklat T.A.) antara lain adalah sebagai berikut:
1. Mampu memahami dan menjelaskan fungsi teknis Shabara;
2. Mampu memahami dan menjelaskan fungsi teknis Binmas ;
3. Mampu memahami dan memjelaskan fungsi teknis Intelkam
4. Mampu memahami dan menjelaskan fungsi teknis reskrim;
5. Mampu memahami dan menjelaskan fungsi teknis lantas.
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri
adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman,
dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam
negeri.10
Oleh karena itu berkaitan dengan program latihan manajemen
kewilayahan dimana para Kapolsek sebagai sasaran dalam prolat maka sudah
barang tentu materi dan pokok bahasannya tidak terlepas dari keberadaan peran
10 Jenderal Polisi Drs. Timur Pradopo. 2011. Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Manajemen Operasi Kepolisian. Mabes
Polri, Jakarta, 2011, hal 2.
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 87
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
Polres kewilayahan. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas maka perlu
diketahui tentang apa tugas Polres? Maka dapat dijelaskan bahwa Polres
bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas
Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dijelaskan diatas, maka Polres
menyelenggarakan fungsinya yaitu memberikan pelayanan kepolisian kepada
masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan,
dengan kata lain pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu,
antara lain dalam bentuk Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan Polisi
(STTLP), Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Surat
Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan Catatan
Kepolisian (SKCK), Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), dan Surat Izin
Keramaian.
Polsek juga memiliki unit intelkam sebagai pelaksanaan fungsi intelijen dalam
bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan
peringatan dini (early warning) di wilayah hukum polsek terutama tingkat
kecamatan.
Polsek juga mengemban tugas penyelidikan dan penyidikan tindak
pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam
rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); pembinaan masyarakat, yang meliputi
pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan
pengembangan bentuk–bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka
peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan
ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri
dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus;
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 88
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan
pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan
pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan
unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata
dan Very Important Person (VIP); pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi
kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan
kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam
rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban,
dan kelancaran lalu lintas; pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi
kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan,
pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan
masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan
keamanan di wilayah perairan.
Dari uraian dan penjelasan diatas maka dapat dijabarkan bahwa tugas
pokok dan 5 (lima) fungsi teknis kepolisian yang mana ruang lingkup dan
tugasnya, Polres berkewajiban menjalan fungsi tersebut. Kemudian peranan
jajaran kewilayahan termasuk di dalamnya polsek secara total harus
melaksanakan peran tugas dan 5 (lima) fungsi teknis kepolisian itu.
A. Jelaskan tugas pokok dan fungsi teknis Shabara! 1. Tugas Pokok Sabhara
a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan
masyarakat.
b. Mencegah dan menangkal seagala bentuk gangguan kamtibmas
baik berupa kejahatan maupun pelanggaran serta gangguan
ketertiban umum lainnya.
c. Melaksanakan tindakan Refresif Tahap Awal ( Repawal ) terhadap
semua bentuk gangguan kamtibmas lainnya guna memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat.
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 89
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
d. Melindungi keselamatan orang, harta benda dan masyarakat.
e. Melakukan tindakan refresif terbatas (Tipiring dan pengakan
Perda)
f. Pemberdayaan dukungan satwa dalam tugas operasional Polri.
g. Melaksanakan SAR terbatas.
2. Fungsi Sabhara
Fungsi Sabhara merupakan sebagian Fungsi Kepolisian yang
bersifat preventif yang memerlukan keahlian dan keterampilan khusus
yang telah dikembangkan lagi mengingat masing-masing tugas yang
tergabung dalam fungsi Samapta perlu menyesuaikan dengan tuntutan
perkembangan masyarakat. Perumusan dan pengembangan Fungsi
Samapta meliputi pelaksanaan tugas polisi umum, menyangkut segala
upaya pekerjaan dan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan,
patroli, pengamanan terhadap hak Penyampaian Pendapat Dimuka Umum
(PPDU), Pembinaan polisi pariwisata, pembinaan badan usaha jasa
pengamanan ( BUJP ), SAR terbatas, TPTKP, TIPIRING dan GAK
PERDA, pengendalian massa ( dalmas ), negosiasi, pengamanan
terhadap proyek vital / obyek vital dan pemberdayaan masyarakat,
pemberian bantuan satwa untuk kepentingan perlindungan, pengayoman
dan pelayanan. pertolongan dan penertiban masyarakat.
B. Jelaskan Tugas Pokok dan Fungsi Teknis Binmas!1. Tugas Pokok Binmas
Tugas pokok Binmas adalah menyelenggarakan pembinaan
masyarakat yang meliputi pembinaan teknis Polmas dan kerja sama dengan
instansi pemerintah / lembaga / organisasi masyarakat, pembinaan bentuk-
bentuk pengamanan swakarsa serta pembinaan keamanan dan ketertiban
masyarakat dalam rangka memberdayakan upaya pencegahan masyarakat
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 90
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
terhadap kejahatan serta meningkatkan hubungan sinergitas Polri-
masyarakat
2. Fungsi Binmas.
Fungsi Binmas antara lain adalah sebagai berikut:
a. Penyelenggaraan pembinaan teknis Polmas
b. Penyenggaraan kerjasama dengan instansi pemerintah / lembaga /
organisasi masyarakat
c. Pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
d. Pemberdayaan upaya pencegahan masyarakat terhadap kejahatan
e. Peningkatan hubungan sinergitas Polri – masyarakat
C. Jelaskan Tugas Pokok Dan Fungsi Teknis Intelkam!1. Tugas Pokok Intelkam adalah sebagai berikut:
a. Menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen bidang keamanan,
termasuk perkiraan intelijen, persandian, pemberian pelayanan dalam
bentuk surat izin/keterangan yang menyangkut orang asing, senjata
api dan bahan peledak, kegiatan sosial politik masyarakat dan Surat
Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) kepada masyarakat serta
melakukan pengamanan, pengawasan terhadap pelaksanaannya.
b. Membina dan menyelenggarakan kegiatan intelijen dalam bidang
keamanan, termasuk persandian dan produk intelijen, pembentukan
dan pembinaan jaringan intelijen Kepolisian baik sebagai bagian dari
kegiatan Satuan Intelkam maupun sebagai bahan masukan
penyusunan rencana kegiatan opreasional dan peringatan dini ( Early
Warning ).
c. Memberikan pelayanan administrasi dan pengawasan senjata api
atau bahan peledak, orang asing dan kegiatan sosial atau politik
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 91
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
d. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan
dokumentasi kegiatan Satuan Intelkam.
2. Fungsi Intelkam adalah sebagai berikut:
a. Penyelenggaraan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan antara
lain persandian dan produk intelijen di lingkungan polres.
b. Pelaksanaan kegiatan opreasional intelijen kemanan guna
terselenggaranya deteksi dini ( Early Detection ) dan peringatan dini
(Early Warning) melalui pemberdayaan personil pengemban fungsi
Intelijen.
c. Pengumpulan, penyimpanan dan pemutakhiran biodata tokoh formal
atau informan organisasi social masyarakat, politik dan pemerintah.
d. Pengdokumentasian dan penganalisaan terhadap perkembangan
lingkungan strategi serta penyusunan produk intelijen untuk
mendukung kegiatan polres.
e. Penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil
analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian
pimpinan.
f. Pemberian pelayanan dalam bentuk surat ijin atau keterangan yang
menyangkut, orang asing, senjata api dan bahan peledak serta
kegiatan sosial atau politik masyarakat dan SKCK kepada masyarakat
yang membutuhkan serta melakukan pengawasan dan pengamanan
atas pelaksanaan.
D. Jelaskan Tugas Pokok Dan Fungsi Teknis Reskrim !
1. Tugas pokok Reskrim
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 92
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
Tugas pokok Reskrim adalah sebagai berikut:Reskrim bertugas
membina fungsi dan menyelengarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan
penyidikan tindak pidana termasuk fungsi Identifikasi dalam rangka
penegakan hukum, koordinasi dan operasional dan adminitrasi penyidikan
PPNS sesuai ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Fungsi Teknis Reskrim
Fungsi Teknis Reskrim menyelengarakan fungsi antara lain
adalah sebagai berikut :
a. Pembinaan fungsi / penyelidikan tindak pidana, termasuk fungsi
Identifikasi serta kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas Sat Reskrim
dalam lingkungan Polres.
b. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyelidikan / penyidikan tindak
pidana umum dan tertentu, dengan memberikan pelayanan /
perlindungan khusus kepada korban / pelaku remaja, anak dan wanita
dalam rangka penegakan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
c. penyelenggaraan Fungsi Identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan
maupun pelayanan umum.
d. Penyelenggaraan pembinaan teknis dan koordinasi dan pengawasan
operasional dan administrasi penyidik PPNS.
e. Pelaksanaan analisis setiap kasus dan isu-isu menonjol besetra
penanganannya dan mempelajari / mengkaji efektifitas pelaksanaan
tugas-tugas fungsi Reskrim
E. Jelaskan Tugas Pokok Dan Fungsi Teknis Lantas !1. Tugas Pokok Lantas
Tugas Pokok Lantas melaksanakan Turjawali (pengaturan, penjagaan,
pengawalan, dan patroli) lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas
(Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 93
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas (sidik lakalantas) dan
penegakan hukum (gakkum) di bidang lalu lintas.
2. Fungsi Teknis Lantas
Fungsi Teknis Lantas adalah Penyelenggaraan tugas pokok Polri di bidang
Lalu Lintas dan merupakan penjabaran kemampuan teknis professional khas
Kepolisian, yang meliputi :
a. Penegakan Hukum Lantas ( Police traffic Law Enforcement )
b. Pendidikan Masyarakat tentang Lantas ( Police Traffic Education )
c. Ketekhnikan Lantas ( Police traffic Engineering )
d. Registrasi/Identifikasi Pengemudi dan Kendaraan ( Driver and Vehicle
Identification )
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 94
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
BAB V KARAKTERISTIK WILAYAH TUGAS
A. Kompetensi DasarPara Kapolsek harus memahami karakteristik wilayah tugas.
Kompetensi ini diharapkan agar para Kapolsek beserta seluruh anggota unit
operasional dan staf polsek mampu menyesuaikan diri, tumbuhnya sikap
kewaspadaan dan antisipasi terhadap segala ancaman yang akan muncul terkait
gangguan kamtibmas diwilayahnya, memahami berbagai kendala yang akan
dihadapi sedini mungkin, harapannya berupaya mencari solusinya dan tidak
mengeluh terhadap berbagai tugas yang diembannya dalam melayani dan
mengayomi masyarakat.
B. Indikator Hasil Belajar Indikator hasil belajar, merupakan penunjukkan pada batasan atas
rambu-rambu atau parameter yang telah dilaksanakan, terlihat hasil yang dicapai
(capaian dalam proses) dalam peristiwa belajar mengajar yang sudah dilakukan
dan telah ditentukan dalam program pendidikan dan pelatihan tahun anggaran
(prodiklat T.A.) antara lain adalah sebagai berikut:
1. Mampu memahami dan menjelaskan Profil dan Letak Wilayah dalam
Provinsi Jambi, Letak Wilayah dan Topografi, Klimatologi, Penggunaan
Lahan, Potensi Wilayah, Demografi Penduduk;
2. Mampu memahami dan menjelaskan perlunya Polisi mengetahui Adat
Istiadat suatu daerah / tempat?
;
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 95
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
C. Jelaskan Profil dan Letak Wilayah dalam Provinsi Jambi, Letak Wilayah dan Topografi, Klimatologi, Penggunaan Lahan, Potensi Wilayah, Demografi Penduduk!
Situasi klimatologi, profil dan letak wilayah dalam provinsi jambi,
letak wilayah dan topografi permasalahan penggunaan lahan, potensi wilayah,
demografi penduduk, adalah kondisi yang sangat mempengaruhi kemampuan
personil Polisi dalam mengemban tugas dikewilayahan
1. Profil dan Letak Wilayah dalam Provinsi JambiProvinsi Jambi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor
19 tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I
Sumatera Barat, Jambi dan Riau, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-
Undang Nomor 61 tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112), yang
terdiri dari 5 Kabupaten dan 1 Kota. Pada tahun 1999, dilakukan pemekaran
terhadap beberapa wilayah administratif di Provinsi Jambi melalui Undang-
undang Nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun,
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur. Selanjutnya melalui Undang-undang nomor 25 tahun 2008, tentang
Pembentukan Kota Sungai Penuh, sehingga sampai tahun 2010, secara
administratif Provinsi Jambi menjadi 9 Kabupaten dan 2 Kota.
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah di
ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2011, maka Gubernur juga
berkewajiban menyampaikan informasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi
Vertikal yang berada pada wilayah Pemerintah Provinsi Jambi.
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 96
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
2. Letak Wilayah dan Topografi.Secara geografis Provinsi Jambi terletak pada 0o45’-2o45’ Lintang
Selatan, dan 101o10’-104o55’ Bujur Timur di bagian tengah Pulau Sumatera,
sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau. Sebelah Timur dengan Laut
Cina Selatan Provinsi Kepulauan Riau, sebelah Selatan berbatasan dengan
Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi
Sumatera Barat. Posisi Provinsi Jambi cukup strategis karena langsung
berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia,
Malaysia, Singapura Growth Triangle). Luas wilayah Provinsi Jambi sesuai
dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, yang kemudian
ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 (Lembaran Negara
Tahun 1958 Nomor 112) adalah seluas 53.435,72 km2 dengan luas daratan
50.160,05 km2 dan luas perairan 3.274,95 Km2 yang terdiri atas :
a. Kabupaten Kerinci 3.355,27 Km2 (6,67%)
b. Kabupaten Bungo 4.659 Km2 (9,25%)
c. Kabupaten Merangin 7.679 Km2 (15,25%)
d. Kabupaten Sarolangun 6.184 Km2 (12,28%)
e. Kabupaten Batanghari 5.804 Km2 (11,53%)
f. Kabupaten Muaro Jambi 5.326 Km2 (10,58%)
g. Kabupaten Tanjab Barat 4.649,85 Km2 (9,24%)
h. Kabupaten Tanjab Timur 5.445 Km2 (10,82%)
i. Kabupaten Tebo 6.641 Km2 (13,19%)
j. Kota Jambi 205,43 Km2 (0,41%)
k. Kota Sungai Penuh 391,5 Km2 (0,78%)
Secara administratif, jumlah kecamatan dan desa/kelurahan di Provinsi
Jambi tahun 2010 sebanyak 131 Kecamatan dan 1.372 Desa/Kelurahan, dimana
jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan terbanyak di Kabupaten Merangin yaitu
24 Kecamatan dan 212 Desa/Kelurahan.
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 97
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
Secara topografis, Provinsi Jambi terdiri atas 3 (tiga) kelompok variasi ketinggian
(Bappeda, 2010):
a. Daerah dataran rendah 0-100 m (69,1%), berada di wilayah timur sampai
tengah. Daerah dataran rendah ini terdapat di Kota Jambi, Kabupaten
Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagian
Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten
Sarolangun dan Kabupaten Merangin
b. Daerah dataran dengan ketinggian sedang 100-500 m (16,4%), pada
wilayah tengah. Daerah dengan ketinggian sedang ini terdapat di Kabupaten
Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin
serta sebagian Kabupaten Batanghari; dan
c. 3) Daerah dataran tinggi >500 m (14,5%), pada wilayah barat. Daerah
pegunungan ini terdapat di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh serta
sebagian Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan
Kabupaten Merangin.
Provinsi Jambi memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari
ketinggian 0 meter dpl di bagian timur sampai pada ketingian di atas 1.000 meter
dpl, ke arah barat morfologi lahannya semakin tinggi dimana di bagian barat
merupakan kawasan pegunungan Bukit Barisan yang berbatasan dengan
Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat yang merupakan bagian dari kawasan
Taman Nasional Kerinci Seblat.
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 98
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
3. KlimatologiProvinsi Jambi sebagai salah satu Provinsi di Sumatera yang terkenal
dengan iklim tropis dan kaya akan sumberdaya alam dan keanekaragaman
hayati, namun juga tetap menjadi kerentanan terjadi perubahan iklim. Gejala
perubahan iklim seperti kenaikan temperatur, perubahan intensitas dan periode
hujan, pergeseran musim hujan/kemarau, dan kenaikan muka air laut, akan
mengancam daya dukung lingkungan dan kegiatan seluruh sektor pembangunan.
Sepanjang tahun 2011, Provinsi Jambi memiliki karakteristik curah
hujan sedang dan lembab, sehingga Jambi termasuk daerah yang beriklim tropis.
Rata-rata curah hujan pada tahun 2010 mencapai 3.030 mm, sedangkan jumlah
penyinaran matahari 4,2 jam perhari dengan kelembaban udara rata-rata sebesar
97%. Suhu udara rata-rata mencapai 27 derajat Celsius, sedangkan untuk
dataran tinggi di Wilayah Barat mencapai 22 derajat celcius.
4. Penggunaan Lahan
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 99
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
Di luar hutan, penggunaan lahan Provinsi Jambi masih didominasi oleh
perkebunan karet dengan kontribusi sebesar 26,20%. Diikuti oleh perkebunan
sawit sebanyak 19,22%. Sebagian besar lahan di Provinsi Jambi digunakan
untuk kegiatan budidaya pertanian, baik pertanian lahan sawah maupun
pertanian lahan bukan sawah. Berdasarkan karakter komplek ekologinya,
perkembangan kawasan budidaya khususnya untuk pertanian terbagi atas tiga
daerah yaitu kelompok ekologi hulu, tengah dan hilir. Masing-masing memiliki
karakter khusus, dimana pada komplek ekologi hulu merupakan daerah yang
terdapat kawasan lindung, ekologi tengah merupakan kawasan budidaya dengan
ragam kegiatan yang sangat bervariasi dan komplek ekologi hilir merupakan
kawasan budidaya dengan penerapan teknologi tata air untuk perikanan
budidaya dan perikanan tangkap.
5. Potensi Wilayah
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK)100
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Strategis Nasional adalah
wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh
sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan
keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau Iingkungan, termasuk
wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis nasional yang
berada di Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan
fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Adapun Kawasan Strategis Nasional
yang termasuk dalam kawasan wilayah Provinsi Jambi meliputi :
a. Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (Provinsi Jambi, Sumatera Barat,
Bengkulu dan Sumatera Selatan);
b. Kawasan Taman Nasional Berbak (Provinsi Jambi);
c. Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Provinsi Jambi dan Riau);
d. Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (Provinsi Jambi);
6. Demografi PendudukMenurut BPS (2010), penduduk Provinsi Jambi tahun 2010 berjumlah
3.092.265 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata sebesar 61,65 jiwa/km2
kecuali Kota Jambi sebesar 2.588,99 jiwa/km2 dan Kota Sungai Penuh sebesar
210,20 jiwa/km2. Sebagaimana karakter ibukota Provinsi pada umumnya yaitu
sebagai pusat pemerintahan, industri dan perdagangan, maka Kota Jambi juga
merupakan daerah tujuan arus migrasi.
Dilihat dari posisi kewilayahan barat dan timur, maka prosentase
distribusi penduduk di kedua wilayah tersebut terlihat relative seimbang, yaitu
52% untuk wilayah timur (Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat,
Tanjung Jabung Timur dan Kota Jambi), dan 48% untuk wilayah barat (Kerinci,
Sungai Penuh, Merangin, Sarolangun, Bungo dan Tebo).
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK)101
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
D. Mengapa Polisi perlu mengetahui Adat Istiadat suatu daerah / tempat?Polisi berperan sebagai pemecah masalah (solving problem) dalam
berbagai permasalahan yang menimpa masyarakat yang terjadi di wilayah
penugasan, oleh karena itu pada saat personil Polri berada di wilayah polsek
maka yang perlu mendapat perhatian utama adalah ketentuan yang berkaitan
adat istiadat dalam rangka menerapkan menejemen kesan. Hal ini diperlukan
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK)102
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
dalam rangka penyesuaian diri dan penegasan kepada diri pribadi pada masing-
masing personil Polsek untuk berusaha beradaptasi dengan masyarakat dan
lingkungannya. Kecepatan dan kemampuan beradaptasi terhadap situasi,
kondisi masyarakat, pada wilayah penugasan bertujuan meminimalisir konflik,
meminimalisir permasalahan sebagai akibat ketidaktahuan personil Polisi itu
terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian mencegah
pelanggaran yang sering dilakukan oleh personil Polsek, dan mengurangi sikap
arogansi ataupun kesewenang-wenangan terkait pelaksanaan tupoksi Polri.
Polres/Ta beserta Polsek/Ta dan komunitas Babinkamtibmasnya
memiliki peran dalam penguasaan karakteristik, teritorial, dan wilayah hukumnya.
Oleh karena itu perlu bagi personil kepolisian yang bertugas dikewilayahan
hendaknya memahami apa itu adat istiadat masyarakat wilayah setempat.
1. Pengertian Adat IstiadatAdat Istiadat adalah tingkah laku yang telah menjadi kebiasaan dan
telah terstruktur dalam kehidupan suatu masyarakat. Tingkah laku
tersebut senantiasa dijunjung tinggi dan ditaati oleh seluruh
masyarakat yang berada dalam lingkungan daerah tersebut.
2. Polisi perlu ( harus ) mengetahui Adat Istiadat suatu daerah / setempat.Polisi perlu melakukan pendekatan secara humanis kepada
masyarakatnya, terkandung tujuan supaya dapat diterima oleh
masyarakat setempat secara tulus dan ikhlas, oleh karena itu, polisi
harus memahami adat istiadat masyarakat dimana polisi tersebut
bertugas. Adapun tujuannya adalah untuk mendapatkan dukungan /
simpati dari kelompok masyarakat setempat. Pendekatan yang harus
dilakukan oleh polisi terutama diarahkan kepada Tokoh Masyarakat
(tokoh agama/alim ulama, tokoh pemuda, cendekiawan dan lain-lain ).
Kegiatan pendekatan oleh polisi terhadap masyarakat adalah
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK)103
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
merupakan keharusan sebagai upaya beradaptasi / membaur dengan
masyarakat dimana polisi yang bersangkutan bertugas, sebagaimana
pepatah mengatakan : ” Dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung ”.
3. Latar Belakang Hukum Adat Jambia. Hukum Adat Jambi telah ada sejak dahulu kala yang lahir
bersama-sama dengan Adat Jambi yang didalamnya
mengandung Hukum Adat, berkembang sejalan dengan
perkembangan masyarakat Jambi itu sendiri.
b. Sejak Rangkayo Hitam selaku penguasa kerajaan Jambi
membawa rakyat memeluk agama Islam, kemudian Adat Jambi
mulai menyesuaikan dengan kaidah agama serta sepanjang tidak
merusak iman dan taqwa menurut agama ada ketentuan-
ketentuan Hukum Syarak yang disesuaikan dengan ketentuan
Hukum Adat.
c. Keadaan Demografi / Kependudukan
Penduduk Jambi terdiri atas beberapa suku atau etnis baik
penduduk asli maupun penduduk pendatang, yaitu :
1). Penduduk Asli, terdiri dari :a) Suku Kubu yang dikenal dengan Suku Anak Dalam
( SAD )
b) Suku Bajau
c) Suku Kerinci dan Orang Batin
d) Suku Melayu Jambi
2). Penduduk PendatangPenduduk pendatang dari daerah lain juga sangat
mempengaruhi pertumbuhan jumlah penduduk Jambi dari
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK)104
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
tahun ke tahun, dimana penduduk pendatang dimaksud
antara lain :
a) Suku Minangkabau, yang disebut masyarakat adat ” Penghulu ”
b) Palembang ( Sumatera Selatan ), yang disebut
masyarakat ”suku Pindah ”
c) Suku Jawa
d) Suku Sunda
e) Suku Bugis
f) Suku Banjar
g) Suku Batak
h) Suku Aceh
i) Suku/Etnis keturunan ( Cina, Arab dan India)
d. Penduduk asli Suku Kubu yang terkenal dengan sebutan “ Suku Anak Dalam ( SAD ) adalah juga bagian dari masyarakat /
penduduk “ Pucuk Jambi Sembilan Lurah “, namun mereka
tidak tunduk pada Hukum Adat Jambi karena mereka
mempunyai hukum adat sendiri.
e. Sebagai bagian dari masyarakat Jambi, penduduk pendatang
senantiasa tunduk pada Hukum Adat Jambi, seperti kata pepatah
: “ Dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung, Dimana Tembilang dicacak, disitu tanaman tumbuh, Dimana Air disauk disitu ranting dipatah “. Daerah Hukum Adat Jambi
disebut juga “ Pucuk Jambi Sembilan Lurah “.
f. Masyarakat Jambi ( Penduduk Asli ) seluruhnya beragama
Islam dan mereka sepakat menetapkan azas yang berbunyi : “ Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah “ artinya :
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK)105
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
Adat Jambi harus sesuai dengan Syari’at ajaran Islam
berdasarkan Al Qur’an dan Hadist.
4. Tujuan Hukum Adat Jambia. Para ahli hukum sebahagian berpendapat bahwa Hukum Adat
adalah Hukum yang tidak tertulis / tidak memiliki Naskah, namun
pendapat tersebut tidak selamanya benar karena Hukum Adat
Jambi dibuat dalam bentuk naskah sebagaimana hukum positif,
bentuk naskah dimaksud disebut pantun, seloko, pepatah-petitih yang hidup dalam masyarakat secara turun temurun dan
disepakati, diakui dan dipatuhi oleh warga masyarakat tersebut.
b. Sebagai pelaksana Hukum Adat tersebut adalah para Tua
Tengganai, cerdik pandai, alim ulama dan tokoh-tokoh adat yang
diumpamakan sebagai Daging Negeri ( pemimpin-pemimpin
adat yang keberadaannya diakui oleh masyarakat adat ). Hukum
Adat merupakan Hukum Perdamaian yang tegak kokoh ditengah
masyarakat. Sanksi hukum yang paling berat bagi pelanggar
Hukum Adat ini adalah “ sanksi moral “ dari masyarakat, yaitu
diasingkan dari masyarakat ( dari Mukonando ).
c. Hukum Adat Jambi sebagai hukum perdamaian, putusannya
selalu berdasar rasa keadilan dan oleh karena itu warga
masyarakat yang bersalah lebih mengutamakan penyelesaian
dengan Hukum Adat daripada hukum Positif.
Dalam Hukum Adat antara orang yang berperkara selalu
diupayakan : “ keruh dijernihkan, bengkok diluruskan “,
maksudnya dikembalikan kepada keadaan semula sebagaimana pepatah : “ Semak dihulu dikehulukan, semak dihilir dikehilirkan, semak ditengah, dikampungkan “. Dari
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK)106
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
pepatah tersebut jelas bahwa semua sanksi Hukum Adat,
kembali kepada rasa keadilan dan kepatutan.
5. Dasar-dasar Hukum Adat Jambia Hukum Adat Jambi memiliki dasar / sendi yang kuat, karena
walaupun dalam rentan waktu panjang dan hidup dalam
kekuasaan permerintahan silih berganti namun keberadaan
hukum adat tersebut tetap kokoh ditengah – tengah masyarakat
hingga saat ini.
b Hukum Adat Jambi ternyata mengatur segi-segi kehidupan
perorangan maupun kemasyarakatan ( sosial ), sampai pada
persoalan yang sekecil-kecilnya dengan perangkat hukum yang
sederhana berupa ” pepatah – petitih dan seloko adat ”. Hukum Adat Jambi senantiasa dilaksanakan dengan jujur dan
penuh rasa tanggung jawab oleh para pelaksananya yaitu “
pemangku adat “ hal tersebut dilakukan demi terwujudnya
ketertiban dan rasa aman ditengah-tengah kehidupan
masyarakat.
c Adapun yang menjadi dasar / landasan hukum adat Jambi adalah
apa yang disebut dengan “Induk Undang” yang sekaligus
sebagai pandangan hidup yang membentuk watak dan
kepribadian anggota masyarakat Jambi yang dikenal dengan
semboya ” Pucuk Jambi Sembilan Lurah ”, terdiri dari 5 ( lima )
macam :
1) Titian Teras Bertangga Batu
2) Cermin Nan Tidak Kabur
3) Lantak Nan Tidak Goyah
4) Nan tidak Lapuk karena Hujan, tidak Lekang karena Panas
5) Kato Seiyo
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK)107
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
Kelima dasar / landasan Hukum Adat Jambi tersebut
dinamakan : “Induk Undang Nan Lima”. Sesuai dengan
kedudukannya maka dalam menetapkan Hukum Adat atau
menyelesaikan persoalan yang timbul harus berdalilkan pada
prinsip-prinsip yang terkandung dalam Induk Undang tersebut.
” PRINSIP-PRINSIP INDUK NAN LIMA ” dimaksud adalah :Dasar Pertama : “Titian Teras Bertangga Batu”,
maksudnya : ketentuan yang bersumber
hadist Nabi dengan Firman Allah yang
tercantum dalam Al Qur’an yang disebut
“Syarak” dijadikan tuntunan utama.
Dasar Kedua : “Cermin Nan tidak Kabur”, maksudnya :
ketentuan yang sudah ada berasal dari
masa berabad – abad silam yang telah
terbukti kebenarannya dan kebaikannya
dalam mengayomi masyarakat.
Dasar Ketiga : “Lantak Nan Tak Goyah”, maksudnya :
dalam menentukan hukum dan
melaksanakannya orang berwenang
harus memiliki mental dan tekad yang
teguh sehingga keadilan bagi semua
orang dapat ditegakkan.
Dasar Keempat : “Nan Tidak Lapuk karena Hujan, tidak Lekang karena Panas”, maksudnya :
berpegang pada kebenaran yang tidak
berubah “Dianjak Layu, dianggu mati”.
Dasar Kelima : “Kato Seiyo”, maksudnya :
pembicaraan yang sudah
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK)108
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
dimusyawarahkan / dimufakati. Kato
Seiyo diperoleh melalui perundingan
dengan mendengarkan pendapat orang
yang patut didengar sehingga dicapai
kesepakatan yang harus diakui dan
dipatuhi bersama, sebagaimana bunyi
seloko adat berikut ini :
- Elok air karena pembuluh- Elok kato karena mufakat- Bulat boleh digulingkan- Pipih boleh dilayangkan
6. Hukum Tanah Adata. Tanah Adat
1). Pada Zaman pemerintahan Sultan, daerah jambi dibagi
menjadi beberapa daerah yang disebut kalbu. Kalbu
dipimpin oleh seorang wakil Raja dengan nama
“Temenggung”. Setiap daerah / kalbu mempunyai daerah
bawahan, segala sesuatu persoalan diselesaikan dengan
musyawarah dalam kerapatan adat yang dipimpin Raja.
2). Pemerintahan Hindia Belanda sekitar tahun 1927
mengadakan pembagian daerah administratif sebagai
daerah bawahan yang disebut marga. Marga dikepalai oleh
seorang Pesirah yaitu sebagai kepala Pemerintahan juga
kepala Adat Marga tersebut.
3). Kelompok masyarakat hukum adat yang ada pada kalbu dan
marga, secara bersama-sama atau individu mempunyai
hubungan hukum dengan tanah yang berada dikawasan
masyarakat tersebut. Demikian juga dengan tanah warisan
leluhur berisikan wewenang untuk mempergunakan /
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK)109
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
mengolah tanah dan segala yang ada di atas / bawahnya
termasuk perairan, sungai dan danau serta isinya.
4). Hubungan hukum antara masyarakat dengan tanah
lingkungan serta penggunaannya menjadi wewenang
kepala Adat setempat dan menurut konsepsi hukum dalam
wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan
merupakan kekuasaan dari pada masyarakat itu sendiri
sehingga mereka dapat mengatur segala urusan yang
berkenaan dengan tanah yang ada dalam wilayah
persekutuannya.
7. Tanah Margoa. Status tanah dalam hukum adat disamping hak margo juga dikenal
hak milik perorangan.
- Tanah hak Margo, adalah hak yang dipunyai oleh semua anggota
masyarakat Margo, untuk menguasai seluruh tanah dalam
lingkungan wilayahnya.
- Tanah perorangan, adalah suatu hak yang diberikan kepada
warga desa atau orang luar atas sebidang tanah yang berada
dalam wilayah hak Margo.
b. Berdasar Hukum Adat, tanah bagi masyarakat Jambi mempunyai arti
luas dan status yang tersendiri dibanding dengan harta benda yang
lainnya. Masalah tanah berkaitan erat dengan kewenangan dari
masyarakat Hukum Adat untuk menguasai tanah yang ada dalam
lingkungannya, maupun dalam hubungannya dengan penguasaan
tanah oleh warga masyarakat dan untuk memanfaatkannya maupun
memungut hasil dari tanam tumbuh yang hidup diatasnya.
c. Proses terjadinya penguasaan dan milik perorangan atas Tanah hak Margo, adalah :
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK)110
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
1) Membuka HutanMasyarakat Margo dalam membuka hutan dapat dilakukan
secara perseorangan ataupun secara bersama-sama. Jika
membuka lahan dilakukan secara perseorangan, maka tanah
tersebut menjadi hak milik perseorangan, tetapi jika dikerjakan
secara bersama-sama akan menjadi hak milik bersama yang
disebut dengan “ punyo besama “ misalnya kebun karet, kebun
durian, kebun duku, sawah atau tanaman lainnya.
2) Melalui perwarisan dan hibahSebagai kelangsungan pemilikan tanah oleh ahli waris dari tanah
yang bersumber dari Hak Margo melalui pewarisan, yaitu jika
yang empunya meninggal dunia maka harta berupa tanah
menurut hukum waris akan jatuh kepada ahli waris. Sementara
pemberian tanah melalui hibah seorang kepada orang lain yang
disukainya, hibah tersebut kadang-kadang tidak memakai surat
hanya dengan lisan dan diberitahukan kepada anggota keluarga.
3) Transaksi tanahTransaksi tanah terjadi melalui pembelian atau jual beli, hak atas
tanah telah beralih dari pemilik asal kepada si pembeli.
4) Perjajian bagi tanaman ( paroan )5) Penguasaan tanah melalui hubungan sewa menyewa.
d. Keadaan tanah hak Margo dapat diukur dengan 3 (tiga) unsur, yaitu :
1) Unsur masyarakat adat, yaitu kelompok orang yang masih
terikan tatanan hukum adatnya sebagai warga suatu
persekutuan.
2) Unsur wilayah, terdapatnya wilayah atau milik masyarakat
hukum adat yang menjadi lingkungan hidup para warga
persekutuan hukum tersebut.
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK)111
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
3) Unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan
wilayahnya, yaitu terdapatnya tatanan hukum adat mengenai
perngurusan, penguasaan dan penggunaan tanah tersebut.
8. Semboyan masing-masing daerah dalam wilayah Provinsi Jambi :a. Provinsi Jambi : “Sepucuk Jambi Sembilan lurah”
b. Muaro Jambi : “Bumi Sailun Salimbai”
c. Batang Hari : “Serentak Bak Regam”
d. Tanjabbarat : “Bumi Serengkuh Dayung Serentak
Ketujuan”
e. Tanjabtimur: :“Sepucuk Nipah Serumpun Nibung”
f. Bungo : :“Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun”
g. Tebo : “Serentak Galah Serengkuh Dayung”
h. Merangin : “Tali Undang Tambang Jeleti”
i. Sarolangun : “Sepucuk Adat Serumpun Peseko”
j. Kerinci : “Sepenggal Tanah Surga, Bumi Sakti Alam
Kerinci”
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK)112
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
BAB VITERAMPIL MELAKSANAKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
KAPOLSEK
A. Kompetensi DasarPara Kapolsek harus mampu dan terampil dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsi sebagai Kapolsek. Pada pokok bahasan ini diharapkan
peserta didik/ siswa para Kapolsek mampu mengambil sikap, berbuat, berupaya
melalui tindakan nyata, menguasai prinsip dasar, asas-asas dan teori
manajemen dalam mengendalikan Polsek/Ta. Cepat tanggap darurat dalam
situasi kontijensi, Mahir dalam penguasaan manajemen operasional Kepolisian
dalam menjalankan kegiatan operasi dan menggerakkan unit operasional pada
struktur organisasi Polsek. Mumpuni, cepat, tanggap dalam berkomunikasi pada
tingkatan satuan atas Polres, bahkan tingkat Polda.
B. Indikator Hasil Belajar Indikator hasil belajar, merupakan penunjukkan pada batasan atas
rambu-rambu atau parameter yang telah dilaksanakan, terlihat hasil yang dicapai
(capaian dalam proses) dalam peristiwa belajar mengajar yang sudah dilakukan
dan telah ditentukan dalam program pendidikan dan pelatihan tahun anggaran
(prodiklat T.A.) antara lain adalah sebagai berikut:
1. Mampu memahami dan menjelaskan apa itu Polsek dan perlunya
komunikasi sosial serta manajemen kesan
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK)113
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
2. Mampu memahami dan menjelaskan peran Polsek menerapkan Sistem
manajemen bagi pelayanan umum
3. Mampu menerapan analisa SWOTdalam menganalisa permasalahan
4. Perihal Terampil dalam melaksanakan tupoksi Kapolsek artinya mampu
memahami dan menjelaskan langkah-langkah Kapolsek;
5. Mampu mendiskusikan permasalahan dengan segera, mengambil inisiatif
cepat dalam kontijensi, menjalankan peran problem solving, memahami dan
memjelaskan kejadian dan permasalahan dengan runtut, teratur, dan
sistematis, menerapkan analisa Swot;
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK)114
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
Polsek merupakan institusi Polri yang berada pada tingkat kecamatan
yang berkewajiban memberikan perlindungan dan pengayoman kepada
masyarakat, dan melalui perangkat Babinkamtibmas berperan untuk
menampung segala permasalahan dan memberikan solusinya sehingga situasi
keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehubungan dengan bahasan tersebut
diatas, maka keberadaan organisasi Polsek juga memiliki dasar yang tertera di
dalam Peraturan Kapolri Nomor. 23 Tahun 2010,tentang Susunan Organisasi
Dan Tata Kerja(SOTK) pada tingkat Polres dan Polsek.
C. Jelaskan apa itu Polsek dan mengapa perlu adanya komunikasi sosial serta manajemen kesan!
Polsek dan Babinkamtibmasnya merupakan lini institusi Polri terdepan
pada satuan kewilayahan, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,
berkewajiban untuk memberikan pelayanan terdepan setiap ada kejadian
pelanggaran norma-norma masyarakat, kasus kriminal, permasalahan konflik
sosial, sengketa lahan dan pertanahan, termasuk segala aktifitas undangan dan
perijinan yang menyangkut urusan dinamika kegiatan masyarakat. Sehubungan
perihal diatas maka Polsek sengaja dibentuk dan patut berada di tengah
kehidupan masyarakat pada tingkatan kecamatan, maka Polsek tersebut
memiliki perangkat organisasi.
Karena Polsek merupakan sebuah organisasi pada tataran kewilayahan
tingkat kecamatan, maka Polsek harus diisi dengan personil yang memiliki
kualifikasi kemampuan komunikasi sosial (komsos) yang baik kepada
masyarakat. Kemudian yang menjadi pertanyaan kita adalah wajibkah Kapolsek
dan perangkat personilnya memiliki kemampuan dan penguasaan hukum adat,
segala norma-norma yang hidup dan timbul ditengah masyarakat?
Supaya terbangun komunikasi sosial yang baik, maka setiap personil
Polsek wajib mempelajari, memahami, menguasai segala norma-norma yang
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK)115
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
telah terbangun dan ada di masyarakat. Dimanapun personil polsek itu bertugas
wajib menguasai karakteristik, perilaku masyarakat dan segala halnya terkait
dinamika kehidupan warganya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah
penguasaan terhadap diri pribadi personil tersebut, dengan kata lain
pengendalian diri yang tentunya dibekali pemahaman karakter masyarakat,
aturan institusi dan norma yang terbangun ditengah kehidupan masyarakat dan
norma agama. Selain itu kuasailah dan dapatkan segala data para pelaku
kriminal, para pelaku sumber permasalahan yang selalu meresahkan
masyarakat (penyebab timbulnya pemasalahan / trouble maker) dan kuasai
masyarakatnya.
Segala permasalahan yang timbul, pastilah diawali dengan munculnya
suatu komunikasi yang kurang baik, termasuk segala permasalahan yang
terbangun terkait perilaku adab dari personil Polsek. Solusinya adalah timbulkan
Manajemen Kesan yang terbaik, mengapa kita perlu tahu tentang manajemen
kesan? Manajemen kesan meliputi kesan pertama yang harus dimunculkan
ketika kita bertugas dan tampil perdana ditengah publik, wajib hadir ketika
mendapatkan undangan masyarakat, berikan kesan yang terampil, mumpuni, dan
sikap yang baik ketika tampil dalam penyelesaian setiap konflik yang muncul
ditengah masyarakat, bangun sikap yang tegas namun humanis sehingga rasa
keadilan akan selalu muncul pada saat kita menyelesaikan setiap konflik yang
ada dilingkungan kita.
Manajemen Kesan membahas kesan pertama pada saat muncul
perdana diwilayah tugasnya, personil polsek hendaknya menjauhkan sikap /
gestur sombong, angkuh, merasa sok hebat sekali, merasa paling pintar atau
mumpuni sendiri, sehingga tidak mau berkoordinasi dengan pihak manapun.
Pedomani istilah diatas langit masih ada langit lagi. Manajemen Kesan
mendorong kita untuk selalu bersikap ramah, welcome ketika warga ingin
mendekat. Manajemen Kesan mendorong kita untuk bersedia datang kepada
para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidik masyarakat,
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK)116
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
dan segala hal dimana keberadaan tetua atau orang yang disegani warganya
wajib kita hormati, kita dekati dan selayaknya untuk didatangi. Sebagai personil
Polsek bersedia untuk menggalang tokoh pemuda, menggerakkan seluruh
kegiatan dan segenap potensi generasi pemuda dalam bidang kepramukaan,
bela diri (Karate, pencak silat dll), melakukan pendekatan kepada seluruh
pengurus cabang (pengcap) cabang olah raga, menggerakkan potensi
perpolisian melalui sekolah-sekolah dan perkampungan atau pedesaan yang ada
diwilayah tugasnya. Sikap welcome yang kita munculkan, tentunya dibarengi
dengan kewaspadaan dan penguasaan karakter wilayah tugas, penguasaan
masyarakat dan segala halnya, serta penguasaan terhadap perilaku diri pribadi
masing-masing personil polsek.
Manajemen Kesan mendorong personil Polsek untuk selalu
mengedepankan penampilan yang rapi dendi, jauh dari kesan kucel, kurang rapi,
dan penggunaan baju dinas dan atribut yang usang /lama sehingga terkesan
kurang semangat dalam menekuni profesi Polri dengan kata lain telah bosan
untuk menjadi anggota kepolisian kewilayahan.
Manajemen Kesan mendorong individu Polri agar di dalam
kesehariannya mencerminkan perilaku patuh kepada aturan artinya tidak
mengangkangi peraturan pemerintah yang telah ditetap oleh eksekutif dan badan
legislatif. Contoh sederhana di dalam keseharian wajib memberikan keteladanan
selama berkendaraan. Kalaupun menggunakan motor R-2 hendaknya
mengenakan helm keselamatan, kelengkapan motor R-2 sesuai dengan standar
pabrikan, jangan menggunakan knalopot resing sehingga berakibat kebisingan
dan terkesan mengganggu ketertiban umum. Cerminan kepatuhan kepada
hukum wajib kita tampilkan dan diperlihatkan kepada masyarakat.
D. Polsek menerapkan Sistem manajemen bagi pelayanan umum Polsek mengemban pelayanan umum, artinya polsek secara nyata
bertugas dan berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK)117
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
berkaitan dengan pelayanan SKCK, perijinan keramaian masyarakat, menerima
pengaduan dan laporan kejadian terkait permasalahan kriminalitas yang telah
terjadi dan memberikan surat tanda penerimaan laporan dan sebagainya. Selain
itu Polsek juga mendukung kebijakan pemerintahan sekarang untuk
menegakkan disiplin nasional yang dipelopori oleh aparatur negara, termasuk
juga Polri yang bersih dan berwibawa dan memberikan pelayanan kepada
masyarakat
Berkaitan dengan peningkatan disiplin nasional yang dipelopori oleh
aparatur negara yang bersih dan berwibawa dan memberikan pelayanan
kepada masyarakat memerlukan peningkatan profesi administrasi, mutu, dan
perilaku para pegawai negeri. Peningkatan efisiensi pelayanan umum dan
penetapan sistem-sistem administrasi lainnya yang mendukung . Untuk itu
diperlukan upaya-upaya sebagai berikut:11
1. Pemasyarakatan budaya kerja agar pegawai negeri beretos kerja dan
menyukai kerja dan menghasilkan kinerja yang bermutu;
2. Pelaksanaan melekat, yang benar-benar dilakukan secara nyata oleh
setiap atasan, baik dalam rangka pemasyarakatan budaya kerja,
peningkatan mutu manajemen adminstrasi unit kerja masing-masing atau
pelaksanan tugas rutin sehari-hari;
3. Peningkatan mutu kepemimpinan melalui seleksi pengangkatan, dalam
pangkat dan jabatan serta pengiriman mengikuti dikalat;
4. Penilaian dan penetapan terhadap kurikulum dan silabi pendidikan dan
pelatihan;
5. Peningkatan efisiensi manajemen pelayanan umum, dengan
menghilangkan sampul dan pos yang boros dan tidak diperlukan dalam
implementasinya, upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi, integrasi
dan sinkronisasi11 Achmad Batinggi. H. Badu Ahmad. Manajemen Pelayanan Umum, Edisi 2.Cetakan
keenam, Penerbit H Universitas Terbuka,Jakarta, 2011.hal.1.22.
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK)118
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
Polsek mulai sekarang berkewajiban untuk melakukan berbagai
perubahan dan pembenahan terkait manajemen pelayanan umum. Oleh karena
itu pembenahan manajemen pelayanan umum perlu segera dilakukan antara
lain dibidang-bidang berikut ini:12
1. Keterbukaan dan kemudahan prosedur;
2. Penetapan tarif yang jelas dan terjangkau;
3. Keterampilan aparatur dalam teknik pelayanan;
4. Penyediaan penampungan keluhan masyarakat;
5. Penciptaan sistem pengawasan berganda terhadap pelaksanaan prosedur;
6. Pemasyarakatan budaya kerja yang berorientasi pada kebutuhan
masyarakat.
E. Penerapan Analisa SWOTdalam Menganalisa PermasalahanAnalisa SWOT adalah sebuah analisa yang dicetuskan oleh Albert
Humprey pada dasawarsa 1960-1970an. Analisa ini merupakan sebuah
akronim dari huruf awalnya
yaitu Strenghts(kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunity (kesempatan) dan Threat (Ancaman). Metoda analisa SWOT ini bisa
dianggap sebagai metoda analisa yang paling dasar, yang berguna untuk
melihat suatu topik atau permasalahan dari 4 sisi yang berbeda. Hasil
analisa biasanya adalah arahan/rekomendasi untuk mempertahankan
kekuatan dan menambah keuntungan dari peluang yang ada, sambil
mengurangi kekurangan dan menghindari ancaman. Jika digunakan
dengan benar, analisa SWOT akan membantu kita untuk melihat sisi-sisi
yang terlupakan atau tidak terlihat selama ini.
Analisa ini bersifat deskriptif dan terkadang akan sangat subjektif, karena
bisa menjadi dua orang yang menganalisis pada sebuah organisasi akan
memandang berbeda pada ke empat bagian tersebut. Hal ini diwajarkan,
12 Ibid hal.1.23.
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK)119
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
karena analisis SWOT adalah sebuah analisis yang akan memberikan
output berupa arahan dan tidak memberikan solusi “ajaib dalam sebuah
permasalahan. “Luck is a matter of preparation meeting opportunity ?
Keberuntungan adalah sesuatu dimana persiapan bertemu dengan
kesempatan (Oprah Winfrey). Konsep teori analisa SWOT yaitu penilaian
terhadap hasil identifikasi situasi untuk menentukan kategori suatu kondisi
sebagai kekuatan, kelemahan, peluang atau ancaman yang selanjutnya
diidentifikasikan guna menentukan cara-cara solusi atau alternatif pemecahan
masalah (Problem Solving) yang dihadapi sehingga tercipta suatu kondisi
sebagaimana yang diharapkan. Adapun dalam melakukan analisa SWOT, maka
akan diformulasikan suatu identifikasi situasi terhadap setiap permasalahan yang
ada dengan melakukan analisa dari penggabungan beberapa faktor yang
mempengaruhi antara lain:13
1. Strenghts (kekuatan)Strenghts (kekuatan) adalah situasi atau kondisi yang merupakan
kekuatan dari organisasi atau program pada saat ini. Strenght ini bersifat
internal dari organisasi atau sebuah program. Contoh Jumlah anggota
yang lebih dari cukup (kuantitatif), Berpengalaman dalam beberapa
kegiatan (kualitatif). Kenali kekurangan diri sendiri agar tidak sombong
dan ketahui kelebihan diri sendiri agar tidak rendah diri.
2. Weaknesses (Kelemahan) Weaknesses (Kelemahan) adalah kegiatan-kegiatan organisasi
yang tidak berjalan dengan baik atau sumber daya yang dibutuhkan oleh
organisasi tetapi tidak dimiliki oleh organisasi. Kelemahan itu terkadang
lebih mudah dilihat daripada sebuah kekuatan, namun ada beberapa hal
13 Freddy, Rangkuti, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis: Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis Untuk Menghaapi Abad 21, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 19.
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK)120
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
yang menjadikan kelemahan itu tidak diberikan solusi yang tepat
dikarenakan tidak dimaksimalkan kekuatan yang sudah ada.Contoh Kurang
terbinanya komunikasi antar anggota, Jaringan yang telah terbangun tidak
dimaksimalkan oleh seluruh anggota.
3. Opportunity (kesempatan)Opportunity (kesempatan) adalah faktor positif yang muncul dari
lingkungan dan memberikan kesempatan bagi organisasi atau program kita
untuk memanfaatkannya. Opportunity tidak hanya berupa kebijakan atau
peluang dalam hal mendapatkan modal berupa uang, akan tetapi bisa juga
berupa respon masyarakat atau isu yang sedang diangkat. Contoh
Masyarakat sedang menyukai tentang hal-hal yang bersifat reboisasi
lingkungan, Isu yang sedang diangkat merupakan isu yang sedang menjadi
topik utama.
4. Threat (ancaman)Threat (ancaman) adalah faktor negatif dari lingkungan yang
memberikan hambatan bagi berkembangnya atau berjalannya sebuah
organisasi dan program. Ancaman ini adalah hal yang terkadang selalu
terlewat dikarenakan banyak yang ingin mencoba untuk kontroversi
atau out of stream (melawan arus) namun pada kenyataannya organisasi
tersebut lebih banyak layu sebelum berkembang. Contoh Masyarakat
sudah jenuh dengan pilkada, Isu agama yang berupa ritual telah membuat
masyarakat bosan. Dalam contoh-contoh tersebut maka kita dapat melihat
apa yang dapat kita lakukan dan kita gunakan, serta apa yang tidak dapat
kita lakukan serta harus kita lengkapi.
Yang perlu diperhatikan dalam pembuatan analisis SWOT adalah :
SWOT analisis bisa sangat-sangat subjektif. Bisa saja terjadi 2(dua) orang
menganalisa 1(satu) lembaga/ institusi/organisasi yang sama
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK)121
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
menghasilkan SWOT yang berbeda. Dengan demikian, hasil analisa SWOT
hanya boleh digunakan sebagai arahan dan bukan pemecahan masalah.
a. Pembuat analisa harus sangat-sangat realistis dalam menjabarkan
kekuatan dan kelemahan internal. Kelemahan yang disembunyikan
atau kekuatan yang tidak terjabarkan akan membuat arahan
strategi menjadi tidak bisa digunakan
b. Analisa harus didasarkan atas kondisi yang sedang terjadi dan
bukan situasi yang seharusnya terjadi
c. Hindari grey areas .
d. Hindari kerumitan yang tidak perlu dan analisa yang berlebihan.
Buatlah analisa SWOT sesingkat dan sesederhana mungkin.
5. SWOT untuk organisasiSWOT untuk organisasi. Dalam sebuah organisasi biasanya
setiap awal periode kepengurusan akan dilaksanakan pembuatan rencana
program kerja, untuk itu biasanya akan dilakukan sebuah analisis kondisi
mengenai suatu organisasi tersebut. Analisis SWOT biasanya dicantumkan
dalam GBHK (Garis-garis Besar Haluan Kerja) yang menjelaskan tentang
kondisi lingkungan organisasi baik kondisi internal maupun external.
Setelah dilakukan analisis SWOT maka jadi mengetahui kondisi
nyata apa yang terjadi di lingkungan internal dan external organisasi, maka
dapat mulai membuat rencana program kerja yang sesuai dengan kondisi
yang dibutuhkan dan mampu untuk dilaksanakan oleh pengurus tersebut.
Sebagai alat analisa, analisa SWOT berfungsi sebagai panduan
pembuatan peta. Ketika telah berhasil membuat peta, langkah tidak boleh
berhenti karena peta tidak menunjukkan kemana harus pergi, tetapi peta
dapat menggambarkan banyak jalan yang dapat ditempuh jika ingin
mencapai tujuan tertentu. Peta baru akan berguna jika tujuan telah
ditetapkan. Dan yang menjadi tujuan dari sebuah organisasi adalah Visi
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK)122
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
dan Misi dari organisasi tersebut. Sehingga analisa SWOT dapat berjalan
dengan baik apabila visi dan misi organisasi telah terbangun.
F. Perihal Terampil dalam melaksanakan tupoksi Kapolsek , adapun langkah Polsek adalah sebagai berikut:1. Kapolsek
- Ketika menerima laporan Informasi Polsek Sebagai Baris Deteksi Dini
(PSBD);
- Mendisposisikan Ke Unit Jajaran / Membagi Tugas;
- Mengirimkan Laporan Info Khusus Ke Polres Tembusan Kasat Intel;
- Meminta Bantuan Polsek terdekat;
- Meminta perbantuan perkuatan BKO Polres;
- Koordinasi Tripika atau dengan istilah terkini Forkopimda;
2. Kanit Intel Polsek (sebagai Penyajian Intel Dasar)
- Mendalami kembali laporan informasi dengan materi :
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK)
KAPOLSEK
BAPULBAKET
SABHARA POLMAS
RESKRIM
JUMLAH RATIO
JUMLAH POLRI : JUMLAH PENDUDUKJUMLAH POLRI : JUMLAH MASA YG KONFLIK
JUMLAH RATIO
BABINKAMTIBMAS : JUMLAH PENDUDUKBABINKAMTIBMAS : JUMLAH MASA YG KONFLIK
123
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
- Merancang, merencanakan, dan mengakomodir titik-titik kumpul
3. Kanit Binmas (Babinkamtibmas)- Fokus Group Diskusi
- Tokoh-tokoh Berpengaruh
- Pejabat Pemda tingkat Polsek
- Jaringan Babinkamtibmas
- Kepala Desa
4. Kanit Sabhara (TURJAWALI)- Lakukan Patroli
- Menempatkan personel terbuka di lokasi
- Mengatur penempatan personel BKO
- Melakukan Pengawalan / permintaan Pengawalan
5. Kanit Reskrim (Upaya Pengalihan Hukum)
- Lakukan Upaya Gakkum Dengan Polres
- Koordinasi Dengan Satuan Intel Polsek
- Pantau Dan Tangkap Keberadaan Pelaku
- Titipkan Tahanan Ke Tingkat Polres
Kapolsek harus mampu mendiskusikan permasalahan dengan segera,
mengambil inisiatif cepat dalam situasi kontijensi, menjalankan peran problem
solving, memahami dan menjelaskan kejadian dan permasalahan dengan runtut,
teratur, dan sistematis;
G. Studi kasus sebagai bahan diskusiPelaksanaan studi kasus yang akan dilaksanakan oleh para Kapolsek ,
diawali dengan langkah-langkah pembagian jumlah siswa secara berimbang,
kemudian gadik memberikan berbagai kegiatan diskusi dan simulasi tentang
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK)124
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
berbagai langkah yang harus dilakukan terkait permasalahan yang timbul secara
tiba-tiba, ataupun telah diantisiapasi bakalan terjadi melalui kegiatan intelijen
tentang berbagai ancaman kamtibmas, sesuai dengan karakteristik daerah.
1. Sengketa LahanDikembangkan isu ke beberapa tokoh masyarakat yang berpotensi
konflik mengenai ditemukannya titik lokasi yang mengandung barang
tambang seperti intan, batubara atau biji besi. Titik lokasi tersebut berada 3
KM dari perbatasan hutan lindung. Kepada tokoh masyarakat
diyakinkankalau batas 3 KM ke tengah hutan lindung itu adalah lahan warga
yang potensial. Digalanglah masa khusus untuk mengalih pancang batas
hutan lindung sepanjang 3 KM ke arah dalam.
Ketiga pihak kehutanan mengetahui, terjadilah perseturuan (konflik
agrarian). Disamping itu, beberapa investor sudah tanda tangan akan
menggarap lahan yang dimaksudkan mengandung barang tambang.
Wartawan didatangkan. Berita mengenai potensi local ditayangkan.
Seterusnya berita konflik dan langkah – langkah pemerintah dalam
mengenainya. Keributan menjadi – jadi ketika di sekitar lahan tersebut
terdapat pula unsure masyarakat yang heterogen. Konflik utama muncul
antara warga asli dengan warga transmigrasi. Dan seterusnya ……
2. Sengketa AgamaDimulai dari isu pembelian sebidang tanah yang disana akan
dibangun rumah ibadah agama minoritas. Lahan tersebut sudah dikapling
dan diberi tanda papanisasi akan didirikan rumah ibadah agama minoritas.
Protes dikemukakan tokoh agama mayoritas atas pemberian izin
membangun rumah ibadah di lokasi mereka.
Sejumlah LSM ikut memperkeruh keadaan dengan melakukan
kegiatan yang bersifat membela keberadaan pembangunan rumah ibadah
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK)125
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
tersebut. Beberapa kali telah terjadi bentrok antar pihak yang merasa
berkepentingan. Dan seterusnya.
3. Sengketa AdatDimulai dengan eksekusi penggusuran perkampungan tradisional
yang di sana juga terdapat pasar rakyat dengan dalil hukum, lokasi tersebut
merupakan tanah Pemda. Pemda sudah menyampaikan teguran tertulis
kepada tetua suku yang bertempat dilokasi bahwa akan dilakukan
penggusuran terkait akan dibangunnya pusat perbelanjaan yang lebih
modern.
Terjadi kekisruhan soal mana tanah Pemda, mana pula tanah kaum
adat. Masyarakat adat berdemontrasi ke Pemda. Bentrok dengan orang tak
dikenal. Dan seterusnya ……
4. Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Sumber Mulya Dengan Desa Kota Raja Kecamatan Pelepat Ilir, Bungo
Saya selaku Kades Sumber Mulya menghimbau kepada seluruh
masyarakat, pemuda agar bersatu untuk menduduki lahan perkebunan yang
telah digarap oleh PT. SAL.2 dimana lahan LU.2 milik kita dari transmigrasi
sudah di klaim Desa Kota Raja dan kita harus mengusir warga yang
mengaku dan menduduki lahan tersebut karena ini sudah tidak benar. Oleh
karena itu kami menghimbau kepada para tokoh, pemuda bapak-bapak agar
mempersiapkan segala sesuatunya perlengkapan seperti dodo sawit,
parang, tombak dan bendera serta kecepet laras panjang dan cuka getah,
bensin dll. Karena saatnya kita harus merebut dan membela harga diri kita,
haram hukumnya mundur. Karena sertifikat LU.2 yang dikumpulkan adalah
milik kita bukan milik warga Kota Raja dan biang kerok dari semua ini adalah
PT.SAL.2 kalau perlu nanti PT.SAL.2 kita bakar karena telah menjajah hak-
hak warga masyarakat. Rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas. Maju
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK)126
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
terus pantang mundur. Kepada ibu-ibu dan anak-anak, orang tua agar
mengungsi dulu ke desa tetangga dan para kerabat terdekat. .
5. Konflik Agama Kehadiran Tarekat NaqsabandiahPara alim ulama, tokoh adat, pemuda kami menghimbau agar
keberadaan aliran tarekat Naqsabandiah ini musnahkan dan mari kami tolak
dan bakar bangunan mesjid yang akan dibangun di wilayah desa kita Dusun
Daya Murni karena sudah jauh menyimpang dari ajaran Islam yang benar
dan tidak lagi sesuai dengan Al-Qura’an dan Sunnah Rasul. Mari bakar dan
penggal kepala mereka orang-orang kafir karena telah menyesatkan ajaran
Islam murni, halal darahnya para orang-orang kafir dan kami minta tepat jam
12 malam nanti kita ramai-ramai mendatangi lokasi mesjid mereka, bawa
bensin, parang dan lain-lain. Seluruh masyarakat berkumpul di kantor balai
Desa dipimpim Ketua Pemuda.
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK)127
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
BAB VII
PENUTUP
A. KESIMPULANSetelah dicermati, disusun, dirancang, dan diupayakan penyusunan
bahan belajar latihan manajemen kewilayahan untuk para Kapolsek ini, maka
disimpulkan bahwa standar kompetensi untuk lulusannya yang akan diraih dan
diharapkan oleh institusi Polri, agar para Kapolsek antara lain adalah :
1. Memahami tugas pokok dan fungsi para Kapolsek.
2. Memahami dan mampu melaksanakan Manajemen Operasional Polri
(MOP), baik dalam kegiatan Kepolisian dan operasional Kepolisian;
3. Memahami teori dan prinsip kepemimpinan.
4. Memahami manajemen fungsi teknis Polri.
5. Memahami karakteristik wilayah tugas.
6. Terampil melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Kapolsek.
Capaian yang demikian tidaklah semudah seperti membalikkan kedua
telapak tangan, oleh karena itu perlunya upaya kuat dari semua pihak
(lembaga/SPN, siswa, tenaga pendidik) dalam menciptakan situasi dan iklim
pembelajaran yang kondusif dan penguasaan materi yang lengkap, situasi
kelas yang nyaman, terkini /up to date, terampil dan mumpuni serta profesional
dalam memberi pelatihan.
B. SARANSaran perlu disampaikan terkait keinginan pimpinan agar tercipta
komunikasi 2(dua) arah antara gadik dan siswa untuk memperoleh kemajuan
bersama dalam rangka mendidik dan memajukan personil Polri yang bertugas di
kewilayahan. Kemudian terkondisikan suasana belajar mengajar yang nyaman,
sesuai dengan kompetensinya. Oleh karena itu disarankan antara lain adalah :
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK)128
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
1. Disarankan hanjar pelatihan manajemen kewilayahan (para kapolsek )
yang ada ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas para Kapolsek
dan berkelanjutan;
2. Disarankan hanjar pelatihan manajemen kewilayahan (para kapolsek )
apabila dirasa perlu untuk mendapatkan muatan yang lebih terkini
sekiranya semua pihak membantu memperkaya isi atau muatan keilmuan
sehingga penulis bangga hasil karyanya mendapatkan apresiasi dari
siapapun.
3. Penguasaan keilmuan yang mendorong agar siswanya terampil dalam
mengemban tugas kepolisian terutama ilmu manajemen, kepemimpinan,
penguasaan peraturan perundangan adalah urgent dan utama, akan tetap
yang paling pokok, prinsip dan terpenting adalah perihal pengendalian diri,
berupaya meningkatkan mutu adab, akhlakul karimah/ akhlak yang baik
dan terpuji sebagai cerminan aparatur negara yang mencerminkan
perilaku Pancasila dan beragama. Artinya negara mengharapkan terbentuk
sosok personil Polri yang berakhlak mulia/ terpuji yang memiliki
pengetahuan.
Demikian Bahan Belajar (Hanjar) Manajemen Kewilayahan (Kapolsek)
yang perdana ini disusun sebagai pedoman, dengan harapan para Kapolsek
menjadi terpola teliti, praktis, efektif, efisien, dan waspada serta terampil dalam
memberikan pelayan dan pengayoman kepada masyarakat sebagaimana yang
tertera di dalam peraturan Kapolri yang mengatur tentang manajemen
operasional kepolisian dan susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat
kepolisian resort dan kepolisian sektor, serta bagamana mengelola suatu
gangguan kamtibmas dan penanganan permasalahan yang muncul, kemudian
mengatur, mengendalikan anggota unit operasional dan staf polsek secara
efektif dan efisien.
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK)129
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mabes Polri, Jakarta.
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK)130
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor. Mabes Polri, Jakarta.
Jenderal Polisi Drs. Timur Pradopo. 2011. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Manajemen Operasi Kepolisian. Mabes Polri, Jakarta.
George R.Terry alih bahasa DR.Winardi,SE. by Richard D Irwin.1977. Asas-Asas Menejemen. Edisi Kedelapan. Penerbit Alumni/1986/Bandung Kota Pos 272.Bandung.
Prof.Dr.Veithzal Rivai,MBA, Prof.Dr.Deddy Mulyadi,Msi. 2012. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Edisi Ketiga. Rajawali Pers. Jakarta.
Bahder Johan Nasution. 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Cetakan Pertama. Mandar Maju, Bandung.
Jenderal Polisi Drs. Timur Pradopo. 2013. Pedoman Teknis tentang Penanganan Konflik Sosial (Konsep). Mabes Polri, Jakarta.
Letnan jenderal Polisi Anto Soedjarwo. 1982. Petunjuk Pelaksanaan Nopol Juklak/14/1982 tentang Sistem Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Data Lingkungan Operasi Polri. ABRI Mabes Polri. Jakarta.
H. Achmad Batinggi. H. Badu Ahmad.2011. Manajemen Pelayanan Umum. Edisi 2.Cetakan keenam.Penerbit Universitas Terbuka.Jakarta.
Tim Dosen Administrasi Pendidikan. 2012. Manajemen Pendidikan. Cetakan ke-5. Alfabeta. Bandung.
Dadang Djoko Karyanto.2013.Optimalisasi Kemampuan Bagdalops dalam Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Penyajian Informasi dan Dokumentasi kegiatan Operasi dalam Rangka Terwujudnya Stabilitas Kamtibmas. Edisi ke-1. Biro Operasi Polda Jambi. Jambi.
Tim Dosen Administrasi Pendidikan. 2008. Manajemen Pendidikan. Cetakan ke-1. Penerbit Alfabeta. Bandung.
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK)131
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
Tim Biro Operasi.2010. Prosedur Tetap Sistim Pengamanan Markas Komando Kepolisian Daerah Jambi.Biro Ops Polda Jambi.Jambi
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam penyelenggaraan Tugas Polri. Mabes Polri, Jakarta.
Tim Biro Operasi.2009. Rencana Kontijensi Menghadapi Bencana Alam di Polda Jambi.Biro Ops Polda Jambi.Jambi.
Tim Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PusdalOpsPB).2010. Standart Operational Procedure (SOP) Provinsi Jambi..Jambi.
Freddy, Rangkuti.2013 Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis: Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis Untuk Menghaapi Abad 21, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK)132