hanjar reformasi birokrasi kemhan dan tni
TRANSCRIPT
-
8/18/2019 Hanjar Reformasi Birokrasi Kemhan Dan Tni
1/41
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sejak awal pelaksanaan pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu telah bertekad
dan berkomitmen untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan
berwibawa. Upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan
berwibawa antara lain dilaksanakan melalui reformasi birokrasi. Dalam upaya
memperjelas arah reformasi birokrasi, maka dalam UndangUndang !omor 1"
#ahun $%%" tentang &en'ana (embangunan )angka (anjang !asional #ahun
$%%*$%$*, pada Bab I+ Butir 1.$ telah digariskan bahwa -pembangunan aparatur
negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme
aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat
maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang
bidang lainnya. #ekad dan komitmen tersebut antara lain ditandai dengan
dikeluarkannya Instruksi (residen !omor * #ahun $%%/ tentang (er'epatan
(emberantasan Korupsi.
&eformasi birokrasi sesungguhnya merupakan tuntutan bagi aparatur negara yang
profesional untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik 0good goernan'e2.
&eformasi birokrasi juga merupakan prasyarat men'apai keberhasilan program
kerja pemerintah. #erlebih lagi, dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan
komunikasi, serta persaingan global yang semakin ketat, masyarakat semakin
peka terhadap kinerja birokrasi pemerintahan. Kinerja birokrasi pemerintahan akan
sangat menentukan tingkat keper'ayaan masyarakat terhadap pemerintahnya.
&eformasi birokrasi yang merupakan bagian integral dari reformasi bidang politik,
hukum, dan ekonomi, pada dasarnya merupakan proses menata ulang, mengubah,
memperbaiki, dan menyempurnakan agar birokrasi menjadi lebih profesional,
bersih, efektif, efisien, transparan, dan produktif.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kementerian34embaga !on
Kementerian terus berupaya meningkatkan kinerjanya sesuai dengan prinsip
prinsip manajemen modern untuk mendukung ter'iptanya kepemerintahan yang
-
8/18/2019 Hanjar Reformasi Birokrasi Kemhan Dan Tni
2/41
$
baik. &eformasi birokrasi di lingkungan Kementerian34embaga !on Kementerian
dilakukan sebagai sebuah proses atau rangkaian kegiatan dan tindakan yang
dilandasi konsep dan sistem yang rasional dan realistis. Dasar pelaksanaan
&eformasi Birokrasi adalah (eraturan (residen !o. 51#ahun $%1% tentang 6rand
Design &eformasi Birokrasi $%1%$%$* dan (eraturan 7enteri (endayagunaan
8paratur !egara dan &eformasi Birokrasi !o. $% #ahun $%1% tentang &oad 7ap
&eformasi Birokrasi $%1%$%1/. Se'ara teknis kedua kebijakan tersebut dilengkapi
dengan berbagai pedoman yang termuat dalam (eraturan 7enteri (endayagunaan
8paratur !egara dan &eformasi Birokrasi !o. " sampai dengan !o.1*. #ahun
$%11.
B. Deskripsi Singkat
&eformasi birokrasi 0Selanjutnya disingkat &B2 diyakini berbagai pihak sebagai
strategi efektif menyelesaikan berbagai permasalahan terkait penyelenggaraan
pemerintahan di Indonesia. 9leh karenanya seluruh Kementerian3
4embaga3(emerintah Daerah harus segera mengambil langkahlangkah yang
mendasar dan komprehensif untuk mengimplementasikan reformasi birokrasi.
Untuk memandu implementasi &B tersebut, pemerintah sudah mengeluarkan
beberapa kebijakan sebagai sumber petunjuk pelaksanaan berbagai agenda &B.
(emahaman terhadap kebijakan merupakan langkah awal pengembangan disain
&B dan juga berkontribusi pada kemudahan implementasinya.
7odul &eformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian (ertahanan ini membahas
tentang pengertian birokrasi, good goernan'e dan &eformasi Birokrasi, kebijakan
&eformasi Birokrasi yang meliputi latar belakang, isi dan misi &eformasi Birokrasi,
pelaksanaan &eformasi Birokrasi serta pelaksanaan &eformasi Birokrasi
di lingkungan Kementerian (ertahanan.
C. Manfaat Modul
Berbekal hasil belajar pada 7odul &eformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian
(ertahanan ini, peserta diharapkan mengerti, dan memahami teori dan kebijakan
&eformasi Birokrasi serta mampu meningkatkan kompetensi dan kinerjanya dalam
-
8/18/2019 Hanjar Reformasi Birokrasi Kemhan Dan Tni
3/41
:
rangka mendukung keberhasilan &eformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian
(ertahanan.
D. Tuuan Pe!"elaaran
1. Kompetensi Dasar Setelah mempelajari modul ini, diharapkan peserta
diklat mengerti, dan memahami teori dan kebijakan &eformasi Birokrasi
serta mampu meningkatkan kompetensi dan kinerjanya dalam rangka
mendukung keberhasilan &eformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian
(ertahanan.
$. Indikator Keberhasilan Belajar
Setelah mempelajari modul ini diharapkan peserta diklat dapat
a. 7emahami pengertian Birokrasi dan good goernan'e;
b. 7emahami latar belakang diadakannya &eformasi Birokrasi;
'. 7emahami proses dan prosedur penyelenggaraan &eformasi
Birokrasi se'ara umum;
d. 7emahami berbagai kebijakan tentang &eformasi Birokrasi;
e. 7emahami isi, misi dan tujuan &eformasi Birokrasi;
f. 7emahami pelaksanaan &eformasi Birokrasi di lingkungan
Kementerian (ertahanan
g. 7ampu meningkatkan kompetensi dan kinerja dalam rangka
mendukung &eformasi Birokrasi.
E. Pokok Pe!"a#asan.
7odul mata diklat &eformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian (ertahanan ini,
membahas tentang
1. Birokrasi dan good goernan'e.
$. Kebijakan &eformasi Birokrasi;
:. +isi, 7isi, #ujuan dan Sasaran &eformasi Birokrasi;
/. (elaksanaan &eformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian (ertahanan.
-
8/18/2019 Hanjar Reformasi Birokrasi Kemhan Dan Tni
4/41
/
$. Petunuk Belaar
Dalam mempelajari modul mata diklat ini yang perlu dilakukan peserta adalah
1. Banyak memba'a berbagai ma'am buku tentang teori Birokrasi dan good
goernan'e;
$. Banyak memba'a berbagai ma'am kebijakan dan peraturan perundang
undangan yang berkaitan dengan &eformasi Birokrasi di Indonesia;
:. Banyak memba'a berbagai ma'am buku tentang 7anajemen dan
8dministrasi pemerintahan.
-
8/18/2019 Hanjar Reformasi Birokrasi Kemhan Dan Tni
5/41
*
BAB II
BI%&'%ASI DAN (&&D (&)E%NANCE
A. Pengertian Birokrasi
Birokrasi, sesungguhnya sudah lama dikenal, baik dalam masyarakat maupun
dunia akademis dan telah lama menjadi suatu bahasan khusus yang 'ukup
menarik. Birokrasi umumnya sangat erat kaitannya dengan konsepsi
pengorganisasian dalam pelaksanaan kekuasaan politik yang meliputi
kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumberdaya manusianya.
Istilah birokrasi berasal dari bahasa (eran'is, yaitu bureau yang berarti kantor atau
meja tulis, dan kata
-
8/18/2019 Hanjar Reformasi Birokrasi Kemhan Dan Tni
6/41
?
gaji dan pendapatan yang diterimanya dan tidak didasarkan se'ara langsung atas
dasar kinerja mereka.
Sementara itu, 7as@ud Said 0$%%"2 dalam bukunya memberikan batasan tentang
pengertian birokrasi sebagai tata kerja pemerintahan agar tujuan negara bisa
ter'apai se'ara efektif dan efisien. Sebagai suatu 'ara atau metode, maka sikap
kita terhadap birokrasi haruslah objektif, terbuka terhadap inoasi sesuai dengan
kebutuhan konteks ruang dan waktunya. Sebagai sebuah 'ara atau metode
pengorganisasian kerja, birokrasi tidak boleh menjadi tujuan dalam dirinya sendiri.
Birokrasi ada untuk men'apai tujuan bersama. Birokrasi adalah organisasi yang
melayani tujuan dan 'ara untuk men'apai tujuan itu ialah dengan mengkoordinasi
se'ara sistematis.
Sementara (fiffner dan (resthus mendefinisikan birokrasi sebagai suatu sistem
kewenangan, kepegawaian, jabatan dan metode yang dipergunakan pemerintah
untuk melaksanakan programprogramnya 0Said, $%%" /2.
Dalam pemikiran 7a= >eber, birokrasi ditempatkan dalam kerangka proses
rasionalisasi dunia modern. Bahkan, >eber memandang birokrasi rasional sebagai
unsur pokok dalam proses rasionalisasi dunia modern, yang baginya jauh lebih
penting dari seluruh proses sosial. (roses rasionalisasi ini men'akup ketepatan
dan kejelasan yang dikembangkan dalam prinsipprinsip kepemimpinan organisasi
sosial.
Berdasarkan konsep legitimasi ini, >eber kemudian merumuskan delapan 052
proposisi tentang penyusunan sistem otoritas legal, yakni
1. #ugastugas pejabat diorganisir atas dasar aturan yang berkesinambungan.
$. #ugastugas tersebut dibagi atas bidang yang berbeda sesuai denganfungsinya, yang masingmasing dilengkapi dengan syarat tertentu.
:. )abatan tersusun se'ara hirarkis, yang disertai dengan rin'ian hakhak
kontrol dan pengaduan 0'omplaint2.
/. 8turan disesuaikan dengan pekerjaan, diarahkan baik se'ara teknis maupun
se'ara legal. Dalam hal tersebut, manusia yang terlatih menjadi diperlukan.
*. 8nggota sebagai sumber daya organisasi berbeda dengan anggota sebagai
indiidu pribadi.
-
8/18/2019 Hanjar Reformasi Birokrasi Kemhan Dan Tni
7/41
"
?. (emegang jabatan tidaklah sama dengan jabatannya.
". 8dministrasi didasarkan pada dokumen tertulis dan hal ini 'enderung
kamenjadikan kantor 0biro2 sebagai pusat organisasi modern.
5. Sistem otoritas legal memiliki berbagai bentuk, tetapi dilihat pada aslinya,
sistem tersebut tetap berada dalam suatu staff administrasi birokratik 0Said,
$%%" *2.
Birokrasi dapat dibagi menjadi dua klasifikasi yaitu sebagai proses administrasi
pemerintahan, dan juga sebagai struktur atau fungsi yang bersifat statis, dimana
disitu ada pejabat yang menjalankan struktur yang biasa disebut sebagai birokrat.
Birokrat, pejabat dan staf administrasi selalu terkait dengan pemerintahan dan
menjadi aktor penting dalam sebuah negara baik dalam urusan politik, administrasi
dan pembuatan kebijakan negara.
Dalam pemahaman kita, birokrasi juga dapat dimaknai sebagai proses
penyelenggaraan pemerintahan dengan mengadopsi sistem tertentu dimana di
dalamnya terdapat pembagian kerja dan tugas yang jelas antar diisi, terdapat nilai
impersonal dimana -orang mengikuti aturan, bukan aturan mengikuti orang,
penyusunan jabatan dan karir berdasarkan kompetensi dan bukan preferensi,
terdapatnya otoritas pengawasan dan juga terdapatnya hirarki 07as@ud Said,
$%%"1%2.
!egara modern tentu membutuhkan birokrasi yang modern. Birokratlah yang
mengimplementasikan politik dan kebijakan negara. Seorang menteri 0sebagai
pejabat politik2 memiliki waktu yan g terbatas dan tak mungkin bisa ada di semua
tempat pada saat yang bersamaan. Aal tersebut dikarenakan rentang kendali
mereka yang terbatas. Dalam kaitan ini, birokrat memiliki posisi unik. Keterjaminan
posisi pegawai negeri sipil misalnya, lebih besar ketimbang yang dimiliki oleh para
politisi.
#erutama sekali pada pemerintahan parlemeter, menteri akan dipindah jabatankan,
dipromosikan, diturunkan dan digantikan begitu kepemimpinan berubah. Aal ini
memberikan daya insentif kepada birokrat untuk menolak perubahan. 7ereka
hanya perlu tidak berbuat sesuatu sampai sang menteri tak lagi menduduki
jabatannya. )adi ada dua sumber kekuatan dari birokrasi di sini, yaitu pengawasan
atas implementasi kebijakan dan perbandingan antara struktur karir pegawai negeri
sipil dan para politisi yang terpilih 07as@ud Said, $%%" 112.
-
8/18/2019 Hanjar Reformasi Birokrasi Kemhan Dan Tni
8/41
5
Sumber kekuatan birokrasi tersebut bisa menjadi sesuatu yang positif dan juga
bisa menjadi sesuatu yang negatif. 7enjadi sesuatu yang positif jika dijalankan
dalam kerangka pen'apaian tujuan negara. !amun, akan menjadi sesuatu yang
negatif apabila dijalankan demi mendapatkan kepentingan birokrat itu sendiri.
7odel birokrasi >eber memuat asumsi bahwa birokrasi menjalankan fungsi
-administratif, yaitu menerapkan kebijakan publik yang dibuat melalui mekanisme
proses -politik yang dilakukan oleh pejabat politik, bukan birokrat karier. Dengan
pemisahan administrasi dari proses politik itu, maka birokrat diharap bisa bersikap
netral dalam hal politik. (ejabat yang bersikap netral dalam politik diharapkan akan
dengan patuh mengabdi pada rakyat, bukan demi kepentingan sekelompok orang
atau kelompok politik tertentu.
#eori birokrasi >eber tidak lepas dari kelemahan. Kelemahan teori >eber adalah
tidak mengakui adanya konflik antara otorita yang telah dibangun se'ara hirarkhis.
Kelemahan lainnya adalah tidak mudahnya menghubungkan proses birokrasi dan
modernisasi di kalangan negaranegara sedang berkembang. 8papun yang
dikatakan orang mengenai teori birokrasinya, >eber dengan segala kehebatan
pemikirannya tetap merupakan sumber gagasan yang tidak pernah habis. Setiap
tipe yang dikembangkan >eber dikaitkan dengan tipe staf administrasi.
(ara pengkritik banyak mengemukakan pendapat bahwa struktur dan manajemen
model pemerintahan tradisional ala >eber sudah usang dan membutuhkan
perubahan yang drastis. Birokrasi yang mengutamakan formalitas misalnya hanya
akan menjadikan aparatnya bersikap pasif dan -robotic daripada menjadi seorang
inoator yang kreatif, menjadi risk-avers daripada risk-taking .
Struktur yang berjenjang hanya membuat pemborosan 0high cost economy 2,
inefficiency , dan bahkan pelen'engan tujuan 0displacement of goals2. Struktur yang
kaku juga tidak memenuhi aspek keadilan bagi pegawai, karena selalu menggaji
lebih banyak terhadap mereka yang ada di struktur yang lebih tinggi, walaupun
mungkin kualitas dan kuantitas pekerjaannya lebih sedikit dibanding dengan
pegawai yang lebih rendah 0Setiyono, $%%/ 1/*2.
Kelemahan ini menyebabkan kinerja birokrasi 'enderung berada pada posisi yang
statis, berkutat pada rutinitas, dan tidak responsie terhadap perkembangan jaman.
Bahkan para birokrat 'enderung men'ari keuntungan bagi diri dan organisasinya
-
8/18/2019 Hanjar Reformasi Birokrasi Kemhan Dan Tni
9/41
sendiri daripada kepentingan masyarakat se'ara umum. Kesuksesan seorang
birokrat seringkali diukur dari sudut apakah dia mampu mempertahankan atau
menaikkan anggaran bagi instansinya. Aal tersebut jelas bertentangan dengan
prinsipprinsip pasar, yang pada umumnya mengutamakan proses yang
'ompetitie, menyukai pemberian insentif, menghargai inoasi, mengutamakan
pelanggan, memberikan gaji sesuai proporsi kerja dan sebagainya.
7elihat begitu kompleksnya perkembangan peradaban manusia, banyak yang
berpendapat bahwa filosofi dan model pemerintahan lama yang dikembangkan
pada waktu lampau dinilai sudah tidak mampu lagi mengantisipasi kebutuhan
masyarakat. Struktur yang hirarkis telah kehilangan releansi bila dilihat dari sudut
efisiensi. Sistem formalitas birokrasi tidak 'o'ok bagi keluwesan gerak dan inoasi.
Kemudian, banyaknya jumlah pegawai juga tidak lagi diperlukan karena adanya
mekanisasi pekerjaan melalui aplikasi teknologi informasi.
(erwujudan dari prinsip birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sering
dikenal dengan tata pemerintahan. Sejalan dengan tuntutan utama adanya
reformasi, serta adanya pengaruh globalisasi dan meningkatnya tingkat
pengetahuan masyarakat, maka pemerintah dituntut untuk terus melakukan
perubahanperubahan yang mengarah pada terwujudnya penyelenggaraan
kepemerintahan yang baik 0good goernan'e2.
B. Pengertian (ood (o*ernan+e
Se'ara konseptual pengertian kata baik 0good2 dalam istilah kepemerintahan yang
b aik 0good goernan'e2 mengandung dua pemahaman (ertama, nilainilai yang
menjunjung tinggi keinginan3kehendak rakyat, dan nilainilai yang dapat
meningkatkan kemampuan rakyat dalam pen'apaian tujuan 0nasional2,
kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial; dan Kedua, aspek
aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan
tugasnya untuk men'apai tujuantujuan tersebut.
Berdasarkan pengertian ini berarti kepemerintahan yang baik tergantung pada dua
hal
-
8/18/2019 Hanjar Reformasi Birokrasi Kemhan Dan Tni
10/41
1%
1. (ertama, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pen'apaian tujuan
bernegara. 9rientasi ideal negara menga'u pada demokratisasi dalam
kehidupan bernegara dengan komponenkomponen konstituen atau
pemilihnya seperti legitima'y, yaitu tingkat keper'ayaan dari rakyat
terhadap pemerintahnya; a''ountability atau akuntabilitas, yaitu kewajiban
untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan
kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan suatu
organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban.
$. Kedua, (emerintahan yang berfungsi se'ara ideal, yaitu se'ara efektif dan
efisien sanggup melakukan upaya untuk ter'apainya tujuan bernegara.
Konsep goernan'e sebenarnya lebih kompleks jika dibandingkan dengan
goernment, karena dalam goernan'e terdapat tiga komponen3pilar, yaitu
pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Aubungan diantara ketiganya harus
dalam posisi sejajar, setara, dan saling mengontrol, untuk menghindari pe
nguasaan atau eksploitasi oleh satu komponen terhadap komponen lainnya.
7embangun good goernan'e, bukan sebatas memperbaiki kondisi institusi
pemerintah. Kondisi dari pelakupelaku dalam masyarakat juga harus mendapat
perhatian. 7asyarakat itu sendiri, sebagai institusi, juga memiliki berbagai ma'am
kelompok sosial dengan kondisi dan kepentingan yang berbeda. 9leh karena itu,
good goernan'e membutuhkan suatu 'ara agar keragaman itu diperhitungkan.
Dalam kaitan itu, keterkaitan antara unsurunsur kepemerintahan yang baik dengan
penyelenggaraan negara, sebagaimana dikemukakan oleh United !ations
Deelopment (rogamme 0U!D(2 048!, $%%/1"2, goernan'e digambarkan
dengan tiga kaki, yaitu
1. Economic governance, meliputi prosesproses pembuatan keputusan
0de'isionmaking pro'esess2 yang memfasilitasi aktifitas ekonomi di dalam
negeri dan interaksi di antara penyelenggara ekonomi. (enyelenggara
ekonomi yang dimaksud di sini adalah legislatif sebagai pengambil
keputusan politik, pemerintah di samping pelaksana 0BU7!3D2 juga sebagai
fasilitator terhadap pihak swasta3masyarakat sebagai pelaku ekonomi.
-
8/18/2019 Hanjar Reformasi Birokrasi Kemhan Dan Tni
11/41
11
C'onomi' goernan'e mempunyai implikasi terhadap euity, poerty, and
uality of life;
$. Political governance merupakan prosesproses pembuatan keputusan
untuk formulasi kebijakan. 8ktifitas ini merupakan fungsi legislatif suatu
kebijakan tertentu 0peraturan perundangundangan2 yang dihasilkan oleh
badan legislatif 0pengujian material2 dari peraturan perundangundangan;
:. Administrative governance adalah suatu sistem implementasi kebijakan.
9leh karena itu, institusi dari goernan'e meliputi tiga domain yaitu, state
0negara atau pemerintahan2, priate se'tor 0sektor swasta atau dunia
usaha2, dan so'iety 0masyarakat2, yang saling berinteraksi dan menjalankan
fungsinya masingmasing.
Institusi pemerintahan berfungsi men'iptakan lingkungan politik dan hukum yang
kondusif, sektor swasta men'iptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan
masyarakat berperan aktif dan positif dalam interaksi sosial melalui lembaga
lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan lainlain.
C. %efor!asi Birokrasi
Sejarah birokrasi di Indonesia memiliki rapor buruk, khususnya semasa orde baru,
yang menjadikan birokrasi sebagai mesin politik. Imbas dari itu semua, masyarakat
harus membayar biaya yang mahal. Ketidakpastian waktu, ketidakpastian biaya,
dan ketidakpastian siapa yang bertanggung jawab adalah beberapa fakta empiris
rusaknya layanan birokrasi. 4ebih dari itu, layanan birokrasi justru menjadi salah
satu penyebab utama terhadap maraknya Korupsi, Kolusi dan !epotisme 0KK!2.
(ejabat politik yang mengisi birokrasi pemerintahan sangat dominan. Kondisi ini
'ukup lama terbangun sehingga membentuk sikap, perilaku, dan opini bahwa
pejabat politik dan pejabat birokrat tidak dapat dibedakan.
&amlan Surbakti 0Santoso, $%%5 11?2 mengatakan, kewenangan besar dimiliki
birokrat sehingga hampir semua aspek kehidupan masyarakat ditangani birokrasi.
Kewenangan yang terlalu besar itu, bahkan akhirnya menonjolkan peran birokrasi
sebagai pembuat kebijakan ketimbang pelaksana kebijakan, lebih bersifat
menguasai daripada melayani masyarakat. 8khirnya, wajar saja jika kemudian
birokrasi dianggap sebagai sumber masalah atau beban masyarakat ketimbang
-
8/18/2019 Hanjar Reformasi Birokrasi Kemhan Dan Tni
12/41
1$
sumber solusi bagi masalah yang dihadapi masyarakat. Eenomena itu terjadi
karena tradisi birokrasi yang dibentuk lebih sebagai alat penguasa untuk
menguasai masyarakat dan segala sumber dayanya. Dengan kata lain, birokrasi
lebih bertindak sebagai pangreh praja daripada pamong praja.
(emerintah bisa saja sebenarnya mengawali reformasi birokrasi dengan
mengubah budaya aparatur negara yang menganut tradisi lisan, suka omong
omong di seminar atau di berbagai forum tanpa ada keputusan yang konkret.
8kibatnya tidak ada satupun yang bisa diminta pertanggungjawabannya. !amun
untuk mengubah budaya birokrasi memang tidak mudah dan membutuhkan waktu
yang lama, sehingga pemerintah pun dituntut untuk segera memulainya.
Bila kita kembali menyimak perkataan 7a= >eber, birokrasi merupakan organisasi
formal bersifat hirarki, yang ditetapkan oleh aturanaturan legal rasional untuk
mengoordinasikan pekerjaan orangorang untuk kepentingan pelaksanaan tugas
administrasi agar men'apai tujuan dengan lebih efektif dan efisien. Birokrasi
ditandai dengan hirarki, tugastugas, wewenang, tanggung jawab, sistem reward
dan sistem kontrol. Birokrasi diperlukan kehadirannya dalam suatu negara modern
sebagai penghubung antara pemerintah dengan rakyat, untuk memberikan layanan
terbaik kepada publik. Dalam kenyataannya, tidak ada organisasi yang menyerupai
tipe birokrasi ideal. Sedikit sekali organisasi yang mendekati tipe birokrasi ideal,
sedangkan sebagian besar organisasi jauh dari tipe ideal birokrasi >eber.
#ahun 15 adalah pintu gerbang reformasi Indonesia. &eformasi ini dimaknai
sebagai reformasi yang menyentuh berbagai aspek kehidupan berbangsa dan
bernegara di Indonesia, seperti politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam
aspek politik dan hukum pemerintahan, reformasi birokrasi menjadi isu yang sangatkuat untuk direalisasikan. #erlebih lagi karena birokrasi pemerintah Indonesia telah
memberikan sumbangsih yang sangat besar terhadap kondisi keterpurukan bangsa
Indonesia dalam krisis multidimensi yang berkepanjangan. Birokrasi yang telah
dibangun oleh pemerintah sebelum era reformasi telah membangun budaya
birokrasi yang kental dengan KK!. #etapi, pemerintahan pas'a reformasi pun tidak
menjamin keberlangsungan reformasi birokrasi terealisasi se'ara baik. Kurangnya
komitmen pemerintah pas'a reformasi terhadap reformasi birokrasi ini 'enderung
berbanding lurus dengan kurangnya komitmen pemerintah terhadap
-
8/18/2019 Hanjar Reformasi Birokrasi Kemhan Dan Tni
13/41
1:
pemberantasan KK! yang sudah menjadi penyakit akut dalam birokrasi
pemerintah kita.
Daid 9sborne dan #ed 6aebler dalam bukunya 7ewirausahakan Birokrasi
7entransformasi Semangat >irausaha ke dalam Sektor (ublik 01?2 atau 6eorge
Eederi'kson dalam bukunya #he Spirit of 8dministration 01"2 menyatakan bahwa
dalam masyarakat yang berubah 0'hanging so'iety2, aparatur negara harus
merubah perilakunya ke arah yang lebih kondusif seiring dengan perkembangan
masyarakat. 8rtinya, pemerintah baik se'ara institusional maupun aparatur se'ara
personal diharapkan beradaptasi melalui perampingan struktur, fleksibilitas,
ketanggapan serta kemampuan untuk bekerjasama dengan semua pihak.
Sementara itu menurut 7iftah #hoha 0$%%5 1%?1%"2, faktorfaktor yang bisa
mendorong timbulnya reformasi birokrasi pemerintah adalah
1. 8danya kebutuhan melakukan perubahan dan pembaharuan;$. 7emahami perubahan yang terjadi di lingkungan strategis nasional;:. 7emahami perubahan yang terjadi di lingkungan strategis global;/. 7emahami perubahan yang terjadi dalam paradigma manajeman
pemerintahan.
(emikiran untuk mereformasi birokrasi dari bentuk lama 09ld (ubli' 7anagement2ke suatu bentuk yang lebih baik lantas memun'ulkan beberapa konsep atau
kerangka kerja baru. Di dalam buku (urwanto, dkk 0$%%* "?2, ada beberapa
formula yang dapat digunakan untuk membenahi manajemen pelayanan publik.
Aardjosoekarto mengusulkan tiga strategi pembenahan yaitu priatisasi, pelayanan
prima, dan membangun isi maupun orientasi baru. 8tmosudirdjo mengusulkan
perlunya semangat kewirausahaan dan peningkatan kinerja pelayanan aparatur
daerah. Sementara itu Kristiadi mengusulkan perlunya penerapan manajemenmodern di daerah.
Usulan lain yang lebih lengkap menuntut manajemen pelayanan publik untuk lebih
profesional, memiliki jiwa entrepreneur, dan mampu bertindak sebagai fasilitator.
7anajemen pelayanan publik diharapkan dapat menjadi lebih bersifat administratif.
Konsep atau formula tersebut dikenal sebagai New Public Management 0!(72,
yaitu manajemen pelayanan yang berwatak entrepreneurship 0wirausaha2.
-
8/18/2019 Hanjar Reformasi Birokrasi Kemhan Dan Tni
14/41
1/
Doktrin New Public Management 0!(72 dan &einenting 6oernment ini
didasarkan pengalaman reformasi pemerintahan di 8merika, Cropa dan !ew
Fealand, yang dipasarkan melalui kebijakan Bank Dunia ke negaranegara
berkembang. !(7 dari satu sisi dianggap sebagai upaya pembebasan manajemen
pemerintahan dari konseratisme administrasi klasik dengan jalan memasukkan
'ara bekerja sektor swasta ke dalam sektor pemerintahan. Dengan demikian
sejalan dengan pandangan 9sborne dan 6aebler 01:2, !(7 mengubah
perspektif kerja pemerintah menjadi sejajar dengan sektor swasta 0Denhardt dan
Denhardt, $%%:2.
Konsep reinventing government yang diperkenalkan oleh 9sborne dan 6aebler ini
sebenarnya adalah sebuah kritikan yang dialamatkan kepada konsep hirarkibirokrasi milik >eber. 7enurut mereka, pandangan >eber mengenai birokrasi
dinilai sudah tidak lagi efisien dan efektif dalam rangka memberikan pelayanan
publik apalagi jika dikaitkan dengan perkembangan jaman. 9sborne dan 6aebler
01? $:/12 merumuskan sepuluh prinsip birokasi yang memiliki jiwa
entrepreneur, yaitu
1. (emerintahan katalis, mengarahkan ketimbang mengayuh;
$. (emerintahan milik masyarakat, memberi wewenang ketimbang melayani;
:. (emerintahan yang kompetitif, menyuntikkan persaingan ke dalam
pemberian pelayanan;
/. (emerintahan yang digerakkan oleh misi, mengubah organisasi yang
digerakkan oleh peraturan;
*. (emerintahan yang berorientasi hasil, membiayai hasil dibandingkan
dengan masukan;
?. (emerintahan berorientasi pelanggan, memenuhi kebutuhan pelanggan
bukan birokrasi;
". (emerintahan wirausaha, menghasilkan dibandingkan dengan
membelanjakan;
5. (emerintahan antisipatif, men'egah daripada mengobati;
. (emerintahan desentralisasi;
1%. (emerintahan berorientasi pasar, mendongkrak perubahan melalui pasar.
-
8/18/2019 Hanjar Reformasi Birokrasi Kemhan Dan Tni
15/41
1*
New Public Management 0!(72 ini adalah model manajemen pelayanan publik
yang memiliki 'iri yang lebih mengarah pada - inside the organisation, yaitu
1. 7emfokuskan aktiitasnya hanya pada kegiatan manajemen, tidak pada
aktiitas kebijakan;
$. !(7 men'oba melihat manajemen pelayanan publik pada segi kinerja
0performan'e2 dan efisiensi, dan tidak dari segi politis;
:. (eme'ahan manajemen pelayanan publik menjadi badanbadan ke'il dan
sederhana yang berkaitan langsung dengan kepentingan dasar pengguna
jasa 0user-pay bases2;
/. 7enggunakan landasan pasar sebagai daya dorong bagi ter'iptanya
kompetensi;
*. (emangkasan ekonomi biaya tinggi sehingga ongkos untuk memperoleh
pelayanan menjadi lebih murah 0(urwanto, dkk, $%%* ""2.
!(7 menurut &hodes juga ditandai dengan gaya manajemen yang berorientasi
pada output, 'ara tersingkat, penggunaan insentif moneter dan kebebasan
pengelolaan 0(urwanto, dkk, $%%* ""2. Gara pengelolaan ini dinilai sesuai dengan
semangat desentralisasi. !(7 juga diasumsikan bahwa semangat yang ada di
dalam tubuh birokrasi publik ketika berhadapan dengan pengguna jasanya
bukanlah -how to steer tetapi -how to serve, dan birokrasi publik haruslah berpikir
se'ara strategis 0think strategically 2 dan bertindak se'ara demokratis 0act
democratically 2 dalam mewujudkan pelayanan yang baik terhadap warga negara
0(urwanto, dkk, $%%*5%2
Sedangkan Reinventing government itu sendiri oleh 9sborne dan (lastrik dalam
7emangkas Birokrasi 0$%%12 dimaknai sebagai pen'iptaan kembali birokrasi
dengan mendasarkan pada sistem wirausaha, yaitu men'iptakan organisasi
organisasi dan sistem publik yang terbiasa memperbarui dan berkelanjutan,
memperbaiki kualitasnya tanpa harus memperoleh dorongan dari luar. Dengan
demikian, reinventing berarti men'iptakan sektor publik yang memiliki dorongan
dari dalam untuk memperbaiki apa yang disebut dengan -sistem yang
memperbarui kembali se'ara sendiri. Dengan kata lain, r einventing menjadikan
pemerintah siap menghadapi tantangan yang mungkin tidak dapat diantisipasi. Di
samping itu, reinenting tidak hanya memperbaiki keefektifan pemerintah sekarang
-
8/18/2019 Hanjar Reformasi Birokrasi Kemhan Dan Tni
16/41
1?
ini, tetapi juga dapat membangun organisasiorganisasi yang mampu memperbaiki
keefektifannya di masa mendatang pada waktu lingkungan organisasi mengalami
perubahan.
D. Pen,elenggaraan %efor!asi Birokrasi
Birokrasi, dunia usaha, dan masyarakat merupakan tiga pilar utama dalam upaya
mewujudkan pelaksanaan kepemerintahan yang baik 0good 6oernan'e2. Birokrasi
sebagai organisasi formal memiliki kedudukan dan 'ara kerja yang terikat dengan
peraturan, memiliki kompetensi sesuai jabatan dan pekerjaan, memiliki semangat
pelayanan publi', pemisahan yang tegas antara milik organisasi dan indiidu, serta
sumber daya organisasi yang tidak bebas dari pengawasan eksternal. 9leh karena
itu, birokrasi yang konsisten seperti itu, dan dapat bekerja dengan baik dan bersih
dalam mengemban perjuangan mewujudkan keseluruhan 'ita'ita dan tujuan
bernegara sebagaimana diamanatkan dalam (embukaan UndangUndang Dasar
1/*, yang merupakan harapan seluruh bangsa Indonesia.
Dalam konteks pemahaman seperti ini, maka eksistensi birokrasi yang dapat
diandalkan memiliki implikasi pada peluang yang lebih besar dalam mengemban
misi perjuangan bangsa men'apai tujuan bernegara sesuai dengan amanat UUD
1/*, yaitu -memajukan kesejahteraan umum, men'erdaskan kehidupan bangsa,
dan mewujudkan keadilan sosial. (engertian ini dimaksudkan bahwa birokrasi
harus dipahami dalam konteks peran dan kemampuannya dalam menunjang tugas
tugas pemerintahan, baik dalam merespon berbagai permasalahan maupun dalam
memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan warga dunia. Dengan demikian
birokrasi yang mampu merespon dinamika global se'ara positif, berpeluang akan
mampu memfasilitasi keper'ayaan dunia internasional untuk menjadikan Indonesia
sebagai salah satu tujuan inestasi. Implikasinya inestasi yang tertuju pada
negara Indonesia se'ara langsung akan memberikan efek dinamis yang baik bagi
perekonomian Indonesia.
(enyelenggaraan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian34embaga !on
Kementerian menyangkut semua upaya pembaharuan dan penyesuaian untuk
membentuk dan menegakkan kembali prinsipprinsip ideal dari diadakannyabirokrasi pemerintahan. Birokrasi pemerintah ideal di negara demokratis adalah
-
8/18/2019 Hanjar Reformasi Birokrasi Kemhan Dan Tni
17/41
1"
yang betulbetul bekerja se'ara baik, berorientasi kepada kepentingan publik
melalui penerapan manajemen yang makin modern, dengan landasan pengabdian
yang total dan sepenuh hati untuk publik yang wajib dilayani.
&eformasi birokrasi di lingkungan Kementerian34embaga !on Kementerian
berlandaskan pada prinsip reforming on being reformed ; upaya untuk menegakan
hukum dan konstitusi; a change for better in morals, habits, methods; langkah
langkah pembaharuan sektor publik 0 public sector reform2 dalam upaya
mewujudkan tata pemerintahan yang baik 0good governance2 dan pemerintahan
yang bersih 0clean government 2; serta mendukung terwujudnya masyarakat
madani yang modern, demokratis dan multikultural. #entu saja reformasi birokrasi
di lingkungan Kementerian34embaga !on Kementerian dilaksanakan se'araberkelanjutan dengan terus melakukan perbaikan atau pembentukan sesuatu yang
baru; serta penyempurnaan tiada henti.
Dilaksanakannya reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian34embaga !on
Kementerian men'akup orientasi keluar 0outward looking2 maupun orientasi ke
dalam 0inward looking2. 9rientasi keluar mengandung maksud untuk mewujudkan
birokrasi yang makin baik, sesuai dengan prinsipprinsip manajemen modern
dalam melayani masyarakat yang memang merupakan subjek kegiatan umum
pemerintahan dan pembangunan. 9rientasi kedalam dimaksudkan untuk mampu
terus menerus mengadakan perbaikanperbaikan dalam proses reorientasi internal
di lingkungan Kementerian34embaga !on Kementerian guna terwujudnya public
bureaucracy/public governance yang makin berkualitas.
-. Unsurunsur %efor!asi Birokrasi
(ada pelaksanaanya reformasi birokrasi di lingkungan
Kementerian34embaga !on Kementerian terdiri dari ? 0enam2 pekerjaan
yang meliputi
a. Caluasi,b. (enataan,'. (enertiban,d. (erbaikan,e. (enyempurnaan, dan
f. (embaharuan.
/. &"ek %efor!asi Birokrasi
-
8/18/2019 Hanjar Reformasi Birokrasi Kemhan Dan Tni
18/41
15
9byeknya adalah semua jajaran Kementerian34embaga !on Kementerian
meliputi bidangbidang
a. Kelembagaan,
b. Sumber Daya 7anusia 8paratur,'. Ketatalaksanaan,d. 8kuntabilitas, dane. (elayanan publik.
0. Proses dan Prinsip %efor!asi Birokrasi
(roses reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian34embaga !on
Kementerian dilaksanakan se'ara sungguhsungguh berdasarkan asas danketentuan perundangundangan dan akhlak moral. &eformasi birokrasi di
lingkungan Kementerian34embaga !on Kementerian merupakan upaya
yang strategis, karena birokrasi Kementerian34embaga !on Kementerian
adalah salah satu tulang punggung eksistensi dan keberhasilan
penyelenggaraan pemerintahan.
&eformasi birokrasi di lingkungan Kementerian34embaga !on Kementerian
harus berhasil, bersifat segera dan berlangsung tajam, namun tentunya ada
tenggangnya, ada antaranya, agar segala ren'ana yang telah matang dapat
berproses mulus tahap demi tahap. Keberhasilan reformasi birokrasi di
lingkungan Kementerian34embaga !on Kementerian akan berdampak positif
pada makin meluas dan melebarnya kelan'aran komponen pelaku dalam
berbagai aspek pembangunan bangsa di seluruh pelosok tanah air.
&eformasi birokrasi di lingkungan Kementerian34embaga !on Kementerian
dilaksanakan dengan prinsip -harus tajam dan segera. Aarus tajam,
mengandung arti reformasi birokrasi itu dilakukan karena tuntutan Haman
yang membutuhkan kreatifitas agar bangsa dan negara mempunyai
kemampuan yang selalu unggul dalam kompetisi global. Intinya keharusan
adanya kultur birokrasi di lingkungan Kementerian34embaga !on
Kementerian yang sehat, agar mampu mendukung berbagai tuntutan
kemajuan peradaban.
a. Harus taa!1 mengandung arti bahwa reformasi birokrasi di
lingkungan Kementerian34embaga !on Kementerian harus dilakukan
-
8/18/2019 Hanjar Reformasi Birokrasi Kemhan Dan Tni
19/41
1
sepenuh hati dan benarbenar atas kehendak bersama. Kehendak
dan komitmen seluruh jajaran Kementerian34embaga !on
Kementerian dari tingkatan tertinggi sampai terendah. Semua
dilangsungkan sematamata demi kepentingan bangsa dan negara
yang jauh lebih besar.
b. Harus segera, mengandung arti bahwa reformasi birokrasi di
lingkungan Kementerian34embaga !on Kementerian harus
dilaksanakan dengan 'epat, tepat, dan berpa'u dengan waktu.
&eformasi birokrasi di Kementerian34embaga !on Kementerian harus
dilakukan sesuai dengan dinamika dan perkembangan tantangan
pembangunan.
E. %angku!an
Dalam bab ini peserta diklat diajarkan tentang pengertian Birokrasi dan 6ood
6oernan'e, alasan perlunya &eformasi Birokrasi dan penyelenggaraan &eformasi
Birokrasi se'ara akademik.
$. Lati#an
1. )elaskan pengertian Birokrasi dan 6ood 6oernan'e$. )elaskan alasan perlunya &eformasi Birokrasi :. Sebutkan unsurunsur dan objek penyelenggaraan &eformasi Birokrasi di
Indonesia.
BAB III
'EBI2A'AN %E$&%MASI BI%&'%ASI
Setelah mempelajari bab ini, peserta diklat dapat mengerti
dan memahami arah kebijakan &eformasi Birokrasi yang
meliputi 4atar Belakang &eformasi Birokrasi, (elaksanaan
&eformasi Birokrasi, 8spek (elaksanaan &eformasi
Birokrasi, +isi, 7isi dan #ujuan &eformasi Birokrasi.
-
8/18/2019 Hanjar Reformasi Birokrasi Kemhan Dan Tni
20/41
$%
A. Latar Belakang %efor!asi Birokrasi
&eformasi Birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan
pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan
pemerintahan terutama menyangkut aspek Kelembagaan 0organisasi2, aspek
Ketatalaksanaan 0business process2 dan aspek Sumber Daya 7anusia 8paratur.
Berbagai permasalahan3hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan
pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik
harus ditata ulang atau diperbaharui. &eformasi Birokrasi dilaksanakan dalamrangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 0good goernan'e2.
Dengan kata lain, &eformasi Birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun
aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban
tugas umu pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan pesatnya
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan kamunikasi serta
perubahan lingstra menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan
disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. 9leh karena itu harus diambillangkahlangkah yang bersifat mendasar, komprehensif dan sistemik, sehingga
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat di'apai dengan efektif dan efisien.
&eformasi Birokrasi merupakan proses pembaharuan yang dilakukan se'ara
bertahap dan berlanjut, sehingga tidak termasuk upaya3atau tindakan yang bersifat
radikal dan reolusioner.
(ada intinya latar belakang &eformasi Birokrasi ini adalah sebagai berikut
1. (raktek Korupsi, Kolusi dan !epotisme 0KK!2 masih berlangsung hingga
saat ini.$. #ingkat kualitas pelayanan publik belum mampu memenuhi harapan publik.:. #ingkat efisiensi, efektiitas dan produktiitas yang belum optimal dari
birokrasi pemerintahan./. #ingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan yang masih
rendah.*. #ingkat disiplin dan etos kerja pegawai yang masih rendah.
-
8/18/2019 Hanjar Reformasi Birokrasi Kemhan Dan Tni
21/41
$1
Sesuai Undangundang !o 1" #ahun $%%" tentang &en'ana (embangunan
)angka (anjang !asional $%%*$%$* mengamanatkan bahwa pembangunan
aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk mendukung
keberhasilan pembangunan bidang lainnya. Sebagai wujud komitmen nasional
untuk melakukan reformasi birokrasi, pemerintah telah menetapkan reformasi
birokrasi dan tata kelola pemerintahan menjadi prioritas utama dalam (erpres
!omor * #ahun $%1% tentang &en'ana (embangunan )angka 7enengah !asional
$%1% J $%1/.
7akna reformasi birokrasi adalah (erubahan besar dalam paradigma dan tata
kelola pemerintahan Indonesia; (ertaruhan besar bagi bangsa Indonesia dalam
menghadapi tantangan abad ke$1; Berkaitan dengan ribuan proses tumpangtindih antar fungsifungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan
memerlukan anggaran yang tidak sedikit; Upaya menata ulang proses birokrasi
dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan
langkahlangkah bertahap, konkret, realistis, sungguhsungguh, berfikir di luar
kebiasaan3rutinitas yang ada, dan dengan upaya luar biasa; Upaya mereisi dan
membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek
manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi
pemerintah dengan paradigma dan peran baru.
8tas dasar makna tersebut, pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan dapat
1. 7engurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan
kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan;$. 7enjadikan negara yang memiliki birokrasi yang bersih, mampu, dan
melayani;:. 7eningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;
/. 7eningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan3program
instansi;*. 7eningkatkan efisiensi 0biaya dan waktu2 dalam pelaksanaan semua segi
tugas organisasi;?. 7enjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam
menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.
B. Pelaksanaan %efor!asi Birokrasi
-
8/18/2019 Hanjar Reformasi Birokrasi Kemhan Dan Tni
22/41
$$
(elaksanaan &eformasi Birokrasi (emerintah di Indonesia pada dasarnya dimulai
sejak akhir tahun $%%? yang dilakukan melalui pilot proje't di Kementerian
Keuangan, 7ahkamah 8gung, dan Badan (emeriksa Keuangan. Sejak itu,
dikembangkan konsep dan kebijakan &eformasi Birokrasi yang komprehensif yang
ditetapkan dengan (eraturan (residen !o.51 #ahun $%1% tentang 6rand Design
&eformasi Birokrasi $%1%$%$*, dan (ermenpanrb !o. $% #ahun $%1% tentang
&oad 7ap &eformasi Birokrasi $%1%$%1/. Selain itu, diterbitkan pula 0sembilan2
(edoman dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditetapkan dengan
(ermenpanrb !o. " sampai dengan !o. 1* yang meliputi pedoman tentang
(engajuan dokumen usulan sampai dengan mekanisme persetujuan pelaksanaan
reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja.
(elaksanaan reformasi birokrasi di masingmasing instansi pemerintah dilakukan
berdasarkan kebijakan3program3kegiatan yang telah digariskan dalam 6rand
Design &eformasi Birokrasi dan &oad 7ap reformasi Birokrasi, serta berbagai
pedoman pelaksanaannya. Selanjutnya, pelaksanaan reformasi birokrasi
memerlukan sistem monitoring dan ealuasi yang solid dan kredibel dan dapat
men'erminkan suatu sistem pengukuran yang objektif, dan pengguna dapat
menerima dan menindaklanjuti hasil dari sistem tersebut. Dalam rangka itu,
ditetapkan (ermenpanrb !o. 1 #ahun $%1$ tentang (enilaian 7andiri (elaksanaan
&eformasi Birokrasi, dan untuk operasionalisasinya ditetapkan (ermenpanrb !o.
:1 #ahun $%1$ tentang (etunjuk #eknis (enilaian 7andiri (elaksanaan &eformasi
Birokrasi Se'ara 9nline.
(edoman dan (etunjuk #eknis (enilaian 7andiri (elaksanaan &eformasi Birokrasi
0(7(&B2 tersebut merupakan a'uan bagi instansi pemerintah untuk melakukan
penilaian upaya pen'apaian program &eformasi Birokrasi sejalan denganpen'apaian sasaran, indikator dan target nasional. (7(&B mengkaitkan penilaian
atas output dan out'ome pelaksanaan program reformasi birokrasi di instansi
pemerintah, serta pen'apaian Indikator Kinerja Utama masingmasing instansi
pemerintah dengan indikator keberhasilan reformasi birokrasi se'ara nasional.
Sistem (enilaian 7andiri (elaksanaan &eformasi Birokrasi 0(7(&B2, berperan
sangat penting dalam mengetahui dan menilai serta mengawal pen'apaian
reformasi birokrasi sebagaimana diharapkan.
-
8/18/2019 Hanjar Reformasi Birokrasi Kemhan Dan Tni
23/41
$:
Sedangkan arah kebijakan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian34embaga
!on Kementerian pada prinsipnya sesuai dengan &en'ana (embangunan )angka
7enengah !asional $%%/$%% yaitu untuk meningkatkan kualitas
penyelenggaraan administrasi negara melalui
1. (enataan kembali fungsifungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat
berfungsi se'ara lebih memadai, efektif, dengan struktur lebih proporsional,
ramping, luwes dan responsif;
$. (eningkatkan efektifitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada
semua tingkat dan lini pemerintahan;
:. (enataan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia aparatur, agar
lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan
pelayanan yang terbaik bagi masyarakat;
/. (eningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier
berdasarkan prestasi;
*. 9ptimalisasi pengembangan dan pemanfaatan e@goernment dan
dokumen3arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan.
C. Aspek3Sasaran Pelaksanaan %efor!asi Birokrasi
-. Aspek 'ele!"agaan
(ostur oganisasi Kementerian34embaga !on Kementerian saat ini relatif
lebih ramping dan flat 0tidak terlalu hirarkis2, miskin struktur tetapi makin
kaya fungsi, sehingga satuansatuan organisasi3unitunit kerja dapat
melaksanakan tugas dan fungsinya se'ara makin 'epat, fleksibel, efektif dan
efisien, yang pada akhirnya dapat menghasilkan kinerja organisasi yang
tinggi. #idak ada lagi tugas dan fungsi satuansatuan organisasi3unitunit
kerja di lingkungan Kementerian34embaga !on Kementerian yang tumpang
tindih 0oerlappping2, sehingga tidak terjadi lagi adanya duplikasi dalam
melaksanakan tugas3pekerjaan. Setiap satuan organisasi3unit kerja memiliki
tugas fungsi yang makin jelas, yang telah dibagi habis ke dalam tugas dan
fungsi jabatanjabatan yang ada di dalamnya
-
8/18/2019 Hanjar Reformasi Birokrasi Kemhan Dan Tni
24/41
$/
/. Aspek 'etatalaksanaan
Satuansatuan organisasi3unitunit kerja di lingkungan
Kementerian34embaga !on Kementerian saat ini telah memiliki dan
menerapkan sistem, prosedur, dan mekanisme kerja, serta standar
pelayanan yang makin baku, jelas, efisien, dan efektif, dengan didukung
makin optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang
memadai. Sehingga pelaksanaan tugas pekerjaan dapat diselesaikan dalam
waktu yang lebih 'epat, terukur, dan transparan, serta makin mengurangi
peluang untuk terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme 0KK!2.
0. Aspek Su!"er Da,a Manusia
Kementerian34embaga !on Kementerian telah berhasil menyediakan sistem
pembinaan karier pegawai yang berdasarkan sistem merit berbasis
kompetensi, yang didukung antara lain dengan adanya
a. (eta jabatan, uraian jabatan 0job des'ription2, dan spesifikasi jabatan
0job spesifi'ation2 berdasarkan hasil analisis jabatan;
b. Sistem rekruitmen pegawai yang terbuka, adil, obyektif, dan
tranparan;
'. Sistem pengangkatan dalam jabatan yang obyektif, transparan, yang
didasarkan standar kompetensi jabatan, disertai pola karier atau pola
mutasi yang jelas;
d. Sistem penilaian kinerja indiidu3unit organisasi yang obyektif;
e. Sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sesuaikebutuhan jabatan;
f. Sistem remunerasi yang layak dan adil sesuai bobot tugas dan
tanggung jawabnya, disertai dengan penegakan disiplin yang tegas;
g. Sistem informasi manajemen kepegawaian yang terintegrasi, data
base yang lengkap, berbasis web, user friendly, dan dapat
dikembangkan sesuai kebutuhan.
Keberadaan sistem pembinaan yang berdasarkan sistem merit berbasis
kompetensi, se'ara bertahap telah berhasil men'etak SD7
-
8/18/2019 Hanjar Reformasi Birokrasi Kemhan Dan Tni
25/41
$*
Kementerian34embaga !on Kementerian yang makin profesional, makin
kompeten, makin memiliki integritas, makin produktif, makin tanggap atas
perubahan lingkungan strategis, serta makin berwawasan global. Ke depan,
kelanjutan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian34embaga !on
Kementerian akan diteruskan, utamanya untuk mengembangkan budaya
kerja yang dapat mendorong pegawai untuk berprestasi, produktif, dan
berdisiplin tinggi, serta menjunjung tinggi etika profesi.
4. Aspek Siste! Infor!asi Manae!en
(enyelenggaraan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian34embaga
!on Kementerian telah berhasil mewujudkan sistem informasi manajemen
berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terpadu dan terintegrasi,
yang dapat menyajikan data dan informasi se'ara 'epat, akurat dan andal
untuk mendukung ketatalaksanaan, proses pengambilan keputusan,
perumusan kebijakan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan, serta
penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
&eformasi birokrasi juga telah berhasil mewujudkan jaringan komunikasi dan
informasi terpadu baik intranet maupun internet di Kementerian34embaga
!on Kementerian dalam rangka mendukung penerapan aplikasiaplikasi
sistem baik aplikasi sistem yang bersifat kebijakan, manajerial, otomasi
perkantoran, dan layanan masyarakat.
#entu saja reformasi birokrasi juga telah berhasil mewujudkan tersedianya
sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi jabatan masingmasing, serta berkembangnya budaya kerja
berbasis teknologi dan informasi.
(enyelenggaraan reformasi birokrasi yang dilaksanakan se'ara bertahap di
lingkungan Kementerian34embaga !on Kementerian telah berhasil
menjadikan pelaksanaan proses penyelesaian produk hukum menjadi lebih
'epat, dan lebih sistematis. #er'atat sampai dengan bulan )uli $%%
Kementerian34embaga !on Kementerian antara lain, telah berhasil
menyelesaikan :%$ produk hukum.
-
8/18/2019 Hanjar Reformasi Birokrasi Kemhan Dan Tni
26/41
$?
Ke depan, segenap jajaran Kementerian34embaga !on Kementerian akan terus
melanjutkan rangkaian kegiatan reformasi birokrasi untuk kepentingan tata
pemerintahan yang baik 0good goernan'e2 dan demokratis, serta reinenting
goernment 0perbaikan kinerja pemerintahan2. Kementerian34embaga !on
Kementerian akan melanjutkan upaya yang makin sinergis dan produktif pada
penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pengawasan serta pembinaan
sumber daya manusia untuk dapat mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan
dan pembangunan se'ara lebih efektif dan efisien. Kementerian34embaga !on
Kementerian juga akan melanjutkan semua upaya pen'egahan tindak pidana
korupsi melalui peningkatan kualitas pengawasan dan akuntabilitas aparatnya.
#entu saja, Kementerian34embaga !on Kementerian juga akan melanjutkan
peningkatan kualitas pelayanan publik, utamanya dalam mendukung proses
penyusunan produk hukum dan perundangundangan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.
D. )isi1 Misi dan Tuuan %efor!asi Birokrasi
1. )isi %efor!asi Birokrasi. +isi &eformasi Birokrasi adalah ter'iptanya tata
kelola pemerintahan yang baik tahun $%$*.
$. Misi %efor!asi Birokrasi
a. 7embentuk dan atau menyempurnakan peraturan perundang
undangan sebagai landasan hukum tata kelola pemerintahan yang
baik.b. 7emodernisasi birokrasi pemerintahan dengan optimalisasi
pemakaian #eknologi Informasi dan Komunikasi.'. 7engembangkan budaya, nilainilai kerja dan perilaku yang positif.
d. 7engadakan restrukturisasi organisasi0kelembagaan2 pemerintahan.e. 7engadakan relokasi dan meningkatkan kualitas Sumber Daya
7anusia 8paratur termasuk perbaikan sistem remunerasi.
f. 7enyederhanakan mekanisme kontrol yang efektif.
:. Tuuan U!u! %efor!asi Birokrasi
#ujuan Umum &eformasi Birokrasi adalah membangun3membentuk profil
dan perilaku aparatur negara dengan
-
8/18/2019 Hanjar Reformasi Birokrasi Kemhan Dan Tni
27/41
$"
a. Integritas Tinggi.
-
8/18/2019 Hanjar Reformasi Birokrasi Kemhan Dan Tni
28/41
$5
BAB I)
%E$&%MASI BI%&'%ASI
DI LIN('UN(AN 'EMENTE%IAN PE%TAHANAN
A. Pelaksanaan %efor!asi Birokrasi
&eformasi nasional telah mengubah sendisendi kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Dalam perkembangan pelaksanaan reformasi
gelombang pertama, reformasi di bidang birokrasi mengalami ketertinggalan
dibanding reformasi di bidang politik, ekonomi, dan hukum. 9leh karena itu pada
Setelah mempelajari bab ini, peserta diklat dapat mengerti
dan memahami &eformasi Birokrasi yang telah
dilaksanakan oleh Kementerian (ertahanan, langkah
langkah yang telah dilaksanakan dan permasalahan kritis
yang dihadapi Kementerian (ertahanan.
-
8/18/2019 Hanjar Reformasi Birokrasi Kemhan Dan Tni
29/41
$
tahun $%%/, pemerintah telah menegaskan kembali akan pentingnya penerapan
prinsipprinsip 'lean goernment dan good goernan'e yang se'ara uniersal
diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima
kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, program utama yang
dilakukan pemerintah adalah membangun aparatur negara melalui penerapan
reformasi birokrasi. Kementerian (ertahanan selaku unsur pelaksana
pemerintahan di bidang pertahanan berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada (residen &epublik Indonesia, telah melaksanakan
&eformasi Birokrasi sejalan dengan program reformasi yang di'anangkan
pemerintah.
(ada tahun $%%5, Kementerian (ertahanan telah melaksanakan reformasibirokrasi internal dengan agenda reformasi birokrasi men'akup : 0tiga2 aspek yaitu
aspek penataan3penyempurnaan kelembagaan 0organisasi2, penataan
ketatalaksanaan 0manajemen2 serta penataan sumber daya manusia 0SD72.
Ketiga aspek tersebut dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan anggaran
sejalan dengan kebijakan anggaran berbasis kinerja. (ada tahun $%%,
Kementerian (ertahanan telah melaksanakan Eo'used 6roup Dis'ussion 0E6D2
dengan seluruh Satker3Subsatker untuk merumuskan permasalahan yang
dihadapi, khususnya berhubungan dengan birokrasi, yang merupakan langkah
awal dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
(ermasalahan yang dihasilkan pada E6D di atas dapat dikelompokkan ke dalam 5
0delapan2 area perubahan yang meliputi
1. (eraturan (erundangundangan yang tumpang tindih;$. 9rganisasi Kementerian (ertahanan masih terlalu gemuk sehingga kurang
efektif dan efisien;:. #atalaksana belum optimal dalam implementasi S9( dan pemanfaatan e
goernment;/. Sistem 7anajemen SD7 8paratur belum optimal, karena penempatan
pegawai belum sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan;*. (engawasan, peran 8parat (engawasan Intern (emerintah 08(I(2 masih
perlu ditingkatkan kualitasnya;
?. 8kuntabilitas Kinerja belum optimal dan perlu ditingkatkan;
-
8/18/2019 Hanjar Reformasi Birokrasi Kemhan Dan Tni
30/41
:%
". (elayanan (ublik perlu ditingkatkan dengan mensosialisasikan standar
pelayanan publik; serta5. #im 7onitoring dan Caluasi 07one2 perlu dibentuk.
Dalam mengatasi permasalahan di atas, Kementerian (ertahanan
mengagendakan &eformasi Birokrasi men'akup 0sembilan2 program yaitu
1. 7anajemen (erubahan,$. (enataan (eraturan (erundangundangan,:. (enataan dan (enguatan 9rganisasi,/. (enataan #atalaksana,*. (enataan Sistem 7anajemen SD7 8paratur,?. (enguatan (engawasan,". (enguatan 8kuntabilitas Kinerja,
5. (eningkatan (elayanan (ublik, serta. 7onitoring dan Caluasi.
#ahapan kerja dilakukan se'ara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan guna
pembenahan birokrasi, meliputi identifikasi, pembangunan3 pengembangan,
sosialisasi serta ealuasi dan laporan.
Konsolidasi ren'ana aksi program dan kegiatan reformasi birokrasi dilaksanakan
melalui identifikasi pen'apaian, penyusunan ren'ana aksi, penentuan kriteria
keberhasilan, penetapan agenda prioritas, penanggungjawab, waktu pelaksanaan,tahapan kerja, dan penyusunan ren'ana anggaran serta penetapan ui'k wins.
&en'ana anggaran dan kegiatan &eformasi Birokrasi #ahun $%1% J $%1/
Kementerian (ertahanan sebesar &p. 1$."5:.1$%.%%%, 0seratus sembilan
puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh ribu rupiah2.
Salah satu langkah konsolidasi untuk men'apai reformasi birokrasi Kementerian
(ertahanan dilakukan dengan menetapkan ui'k wins, yaitu bidang organisasi,
menyusun struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran 0right siHing2;
bidang tatalaksana, menyusun S9( pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat; serta
bidang SD7, menerapkan sistem rekruitmen yang terbuka dan transparan untuk
mendapatkan pegawai yang memiliki kompetensi.
&eformasi Birokrasi Kementerian (ertahanan pada tahun $%1/ diharapkan
terpenuhinya organisasi tepat fungsi dan tepat ukuran; sistem, proses dan
prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip
prinsip good goernan'e; peraturan perundangundangan tidak tumpang tindih,
kondusif dan lebih tertib; SD7 aparatur berintegritas, netral, kompeten, 'apable,
-
8/18/2019 Hanjar Reformasi Birokrasi Kemhan Dan Tni
31/41
:1
profesional, berkinerja tinggi dan peningkatan kesejahteraan; meningkatnya
penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KK!, mempunyai kapasitas dan
kapabilitas kinerja birokrasi, pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan
masyarakat.
B. Per!asala#an 'ritis ,ang di#adapi
-. Peraturan perundangundangan
7asih ada peraturan perundangundangan yang tumpang tindih.
a. (eraturan perundangundangan masih belum dipahami se'ara
menyeluruh.b. (enerapan peraturan perundangundangan masih banyak yang
belum dijabarkan ke dalam peraturan pelaksanaan dan teknis.'. (eraturan pelaksanaan yang dipedomani saat ini masih ada
beberapa yang menga'u (eraturan (erundangundangan yang
lama.d. Banyak terdapat draft &UU yang sudah disusun tetapi terkendala
dalam pembahasan di D(&.e. (elaksanaan sosialisasi produk (eraturan (erundangundangan
masih belum dilaksanakan se'ara optimal.
/. Penataan dan penguataan organisasi
a. 7asih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi antar
Satker3Subsatker.b. 9rganisasi Kementerian (ertahanan masih terlalu gemuk, sehingga
kurang efektif dan efisien.'. 7asih ada Subsatker selaku pelaksana kegiatan 0eksekutor2
mempunyai tugas dan fungsi sebagai peren'ana dan pengawas
kegiatan.d. 7asih ada Satker3Subsatker yang seharusnya sebagai pelaksana
kegiatan, namun ikut serta merumuskan kebijakan di luar tugas dan
fungsinya.
0. Penataan Tatalaksana
-
8/18/2019 Hanjar Reformasi Birokrasi Kemhan Dan Tni
32/41
:$
a. Standard 9perating (ro'edure 0S9(2 telah disusun dan diuji 'oba,
serta sudah ditetapkan sebagai pedoman dengan Keputusan
7enteri untuk tiap Satker, tetapi belum dilaksanakan se'ara optimal.b. Struktur jaringan intranet belum terbangun se'ara terintegrasi,
sehingga sistem aplikasi baik yang dibangun3dikembangkan oleh
(usdatin maupun Satker3Subsatker, belum dapat dimanfaatkan
se'ara optimal.'. egoernment masih perlu dikembangkan, mengingat masih adanya
kendala dalam mengintegrasikan peren'anaan maupun
operasionalisasi dari berbagai sistem aplikasi yang ada di
Satker3Subsatker.
4. Penataan Siste! Manae!en SDM Aparatur
a. (egawai Kementerian (ertahanan se'ara umum melebihi DS(
9rganisasi.b. Di dalam struktur organisasi masih terdapat kekosongan jabatan
tidak dapat diisi, karena tidak memenuhi kompetensi jabatan yang
dipersyaratkan.'. Kualitas SD7 Kementerian (ertahanan masih perlu ditingkatkan
untuk mendukung kegiatan organisasi.d. (elaksanaan rekruitmen pegawai belum dilaksanakan sepenuhnya
se'ara terbuka dan transparan.e. (erumusan dan penyusunan Standar Kompetensi )abatan sudah
dibuat, tetapi belum diterapkan se'ara optimal.f. Dalam penempatan suatu jabatan masih ada yang tidak sesuai
dengan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai tersebut.
6. Dala! "idang Penga5asan
a. #erjadi temuan berulang dalam pemeriksaan pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan di Satker3Subsatker.b. (enempatan jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensi yang
dibutuhkan.'. (eran 8parat (engawasan Intern (emerintah 08(I(2 masih perlu
ditingkatkan kualitasnya untuk menjadi uality assuran'e dan
'onsulting.d. (enerapan Sistem (engendalian Intern (emerintah 0S(I(2 belum
berjalan dengan baik, karena proses sosialisasi belum tuntas.
-
8/18/2019 Hanjar Reformasi Birokrasi Kemhan Dan Tni
33/41
::
e. (elaksanaan pertanggungjawaban keuangan belum seragam karena
ketentuan pertanggungjawaban keuangan belum tersosialisasi
dengan baik.f. 7asih ada pemindahan sasaran kegiatan yang mengakibatkan
pelaksanaan tidak sesuai dengan ren'ana.
7. Penguatan akunta"ilitas kinera.
a. Dokumen &enstra belum sepenuhnya digunakan sebagai a'uan
dalam penyusunan dokumen peren'anaan tahunan maupun ren'ana
kerja dan anggaran.b. &umusan tujuan dan sasaran dalam dokumen peren'anaan belum
seluruhnya berorientasi pada hasil 0out'ome2.'. &umusan indikator kinerja dalam &enstra dan &en'ana Kinerja
#ahunan 0&K#2 belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.d. Dokumen &K# belum sepenuhnya digunakan dalam penyusunan
dokumen penganggaran 3 &en'ana Kerja dan 8nggaran 0&K82.e. Dokumen (enetapan Kinerja 0(K2 belum menga'u sepenuhnya
dengan dokumen &K# dan belum dilakukan pemantauan terhadap
pen'apaiannya se'ara berkala.f. &umusan IKU belum seluruhnya spesifik, terukur, dan berorientasi
pada hasil.g. IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen peren'anaan
dan penganggaran.h. Sebagian besar indikator kinerja sasaran, belum terukur se'ara
obyektif dan belum berorientasi pada hasil.i. Aasil pengukuran kinerja belum digunakan untuk pengendalian dan
pemantauan kinerja se'ara berkala. j. Sistem pengumpulan data kinerja yang ada belum 'ukup untuk
mengumpulkan data mengenai 'apaian indikator kinerja.k. 4aporan akuntabilitas kinerja belum menyajikan informasi mengenai
'apaian sasaran yang berorientasi out'ome, hasil ealuasi dan
analisis, serta pembandingan data kinerja se'ara memadai.l. 4aporan akuntabilitas kinerja belum menyajikan informasi mengenai
pen'apaian target jangka menengah, pen'apaian tentang IKU dan
kinerja yang telah diperjanjikan, serta informasi keuangan yang
terkait dengan pen'apaian kinerja.
m. Informasi kinerja belum digunakan dalam peren'anaan danpeningkatan kinerja.
-
8/18/2019 Hanjar Reformasi Birokrasi Kemhan Dan Tni
34/41
:/
n. Caluasi belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan terhadap
programprogram &enstra yang merupakan strategi atau 'ara untuk
men'apai tujuan dan sasaran, pemantauan mengenai kemajuan
pen'apaian kinerja beserta hambatannya belum dilakukan.o. Aasil ealuasi belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang telah
diealuasi dan belum ditindaklanjuti untuk perbaikan peren'anaan
dan perbaikan penerapan manajemen kinerja.p. (erlu dilakukan perbaikan dalam merumuskan dan melaporkan
'apaian out'omenya.
8. Per!asala#an Pela,anan Pu"lik
a. Standar pelayanan publik telah disusun, namun masih perlu
disosialisasikan dan diimplementasikan di lingkungan Kementerian
(ertahanan.b. #ata 'ara penyebar luasan informasi pertahanan, daftar informasi
pertahanan negara, dan daftar informasi pertahanan negara yang
dike'ualikan belum ditetapkan.'. Sistem pengadaan barang dan jasa masih perlu dioptimalkan
pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
d. Caluasi dan indikator kualitas pelayanan publik masih perludikembangkan
9. Monitoring dan E*aluasi :Mone*; %efor!asi Birokrasi. Data dan
informasi 7one belum tersedia, sehingga perlu disusun pedoman
pelaksanaan 7one, dan pembentukan tim pelaksana 7one.
C. %angku!an
Dalam bab ini peserta diklat diajarkan tentang &eformasi Birokrasi yang telah
dilaksanakan oleh Kementerian (ertahanan, langkahlangkah yang telah
dilaksanakan dan permasalahan kritis yang dihadapi Kementerian (ertahanan.
-
8/18/2019 Hanjar Reformasi Birokrasi Kemhan Dan Tni
35/41
:*
D. Lati#an
1. )elaskan kapan &eformasi Birokrasi dilaksanakan di Kemhan$. )elaskan se'ara ringkas permasalahan kritis yang dihadapi Kemhan
-
8/18/2019 Hanjar Reformasi Birokrasi Kemhan Dan Tni
36/41
:?
BAB )
PENUTUP
A. 'esi!pulan
&eformasi birokrasi atau dengan kata lain administratie reform, goernment
reorganiHation, penyempurnaan administrasi dan aparatur negara, merupakan
upaya terpadu untuk menata kembali kondisi aparatur negara pada kedudukan
yang sesuai dengan kondisi ideal sebagai abdi negara, abdi masyarakat, dan
aparatur pemerintah. 8paratur negara yang makin sanggup dan makinberkomitmen untuk melaksanakan tugas pemerintahan se'ara jujur, bersih,
berwibawa, dan bertanggungjawab, dilandasi oleh asasasas ideal dari
penyelenggaraan negara.
7elalui reformasi birokrasi, kita ingin men'etak para penyelenggara negara yang
makin menyadari dan mendukung penegakan dari nilainilai hakiki adanya sistem
birokrasi. Sistem birokrasi pemerintah yang mampu mengantisipasi dan
menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat yang makin modern dan dalam
hubungan antar negara yang makin mengglobal. 7elalui reformasi birokrasi kita
ingin men'etak aparatur negara yang memiliki budaya kerja positif. Budaya kerja
yang mengedepankan nilainilai moral, profesionalitas, menjunjung tinggi nama
baik dan reputasi institusi, produktif, dan bertanggung jawab.
(ada modul ini diuraikan proses reformasi birokrasi yang telah dan akan masih
terus berlangsung di Kementerian34embaga !on Kementerian. Sebagai institusi
yang memberikan pelayanan teknis dan administratif se'ara langsung kepada
(residen dan >akil (residen, maka menjadi kenis'ayaan bagi
Kementerian34embaga !on Kementerian untuk menjadikan reformasi birokrasi
sebagai prioritas utama dalam menyempurnakan kualitas kinerja organisasinya.
(enyelenggaraan reformasi birokrasi se'ara berkelanjutan di
Kementerian34embaga !on Kementerian, Insya 8llah akan mampu mewujudkan
birokrasi yang makin bersih, efektif, efisien, profesional, dan transparan, serta
makin mampu memberikan dukungan kepada (residen dan >akil (residen, dalam
-
8/18/2019 Hanjar Reformasi Birokrasi Kemhan Dan Tni
37/41
:"
menyelenggarakan kekuasaan negara dan pemerintahan, se'ara 'epat, tepat,
akurat, dan akuntabel.
&eformasi birokrasi merupakan transformasi segenap aspek dalam manajemen
pemerintahan menuju pemerintahan berkelas dunia. Dalam pelaksanaannya
reformasi birokrasi dilaksanakan pada aparatur pemerintah melalui pelaksanaan
berbagai program dan kegiatan sebagaimana dituangkan dalam 6rand Design
&eformasi Birokrasi dan &oadmap &eformasi Birokrasi.
(rogramprogram reformasi birokrasi tersebut ada yang berhubungan se'ara
langsung dan ada yang tidak se'ara langsung dengan pen'apaian keberhasilan
reformasi birokrasi. (eningkatan jumlah opini audit B(K Kementerian34embaga
dan (emerintah Daerah yang berpredikat >ajar #anpa (enge'ualian 0>#(2 se'ara
langsung dapat meningkatkan pen'apaian target jumlah opini audit B(K
berpredikat >#(. Selain itu, peningkatan kualitas S8KI( dan 48KI( akan
berpengaruh langsung pada pen'apaian target jumlah instansi pemerintah yang
akuntabel.
Sedangkan untuk meningkatkan pen'apaian indikator Indeks (ersepsi Korupsi,
Indeks Integritas (elayanan (ublik, (eringkat Kemudahan Berusaha dan Indeks
Cfektifitas (emerintahan memerlukan kontribusi tidak hanya dari aparatur
pemerintah, tapi juga masyarakat dan dunia usaha. 8rtinya, banyak faktorfaktor
yang mempengaruhi keberhasilan pen'apaian indikator tersebut.
B. E*aluasi
Buatlah skenario S9( untuk Sub Satker (usdiklat #ekfunghan Badiklat Kemhan.
C. Tindak Lanut
Berbekal hasil belajar pada 7odul ini, para peserta diklat diharapkan mengerti,
dan memahami serta mampu meningkatkan kompetensi dan kinerjanya dalam
rangka mendukung keberhasilan &eformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian
(ertahanan.
-
8/18/2019 Hanjar Reformasi Birokrasi Kemhan Dan Tni
38/41
:5
DA$TA% PUSTA'A
8inur &ohman, 8hmad dkk., $%%5, &eformasi (elayanan (ublik, 7alang 8erroes (ress.
8lbrow, 7artin, 1?, Birokrasi, a'ana . 7eyer, $%%%, Birokrasi Dalam 7asyarakat 7odern, 8lih
bahasa Slamet &iyanto, (restasi (ustakaraya, )akarta.
Dialogue, $%%/, )urnal Ilmu 8dministrasi dan Kebijakan (ublik +ol. 1, !o. $, 7ei $%%/
01"*:*%2.
Dwiyanto, 8gus dkk., $%%:, &eformasi #ata (emerintahan dan 9tonomi Daerah,
idiasarana Indonesia.
9sborne, Daid dan #ed 6aebler, 1?, 7ewirausahakan Birokrasi, )akarta (ustaka
Binaman (ressindo.
(eters, B. 6uy, $%%1, #he Euture of 6oerning se'ond edition, reised, US8 Uniersity
(ress of Kansas.
(ramusinto, Dr. 8gus dan Dr. Crwan 8gus (urwanto, $%%, &eformasi Birokrasi,
Kepemimpinan, dan (elayanan (ublik,
-
8/18/2019 Hanjar Reformasi Birokrasi Kemhan Dan Tni
39/41
:
(uriyadi, $%%", Siasat 8nggaran 0 (osisi 7asyarakat Dalam (erumusan 8nggaran
Daerah2, a'ana 6roup.
(urwanto, Crwan 8gus dan >ahyudi Kumorotomo, $%%*, Birokrasi (ublik dalam Sistem
(olitik Semi(arlementer, ibawa, $%%*, &eformasi 8dministrasi Bunga &ai (emikiran 8dministrasi
!egara3(ublik, 6aa 7edia,
-
8/18/2019 Hanjar Reformasi Birokrasi Kemhan Dan Tni
40/41
/%
>awan Sobari, 7o'h. i'aksono, Kristian >idya, $%%?, 8dministrasi dan Birokrasi (emerintah, iley, )ohn and Sons, 15:, 4o'al 6oernment in #he #hird >orld, (itman (ress.
PE%ATU%AN PE%UNDAN(UNDAN(AN
UndangUndang !omor 1" #ahun $%%" tentang &en'ana
(embangunan )angka (anjang !asional #ahun $%%*$%$*
04embaran !egara &epublik Indonesia #ahun $%%" !omor ::,#ambahan
4embaran !egara &epublik Indonesia !omor /"%%2;
(eraturan (residen !omor * #ahun $%1% tentang &en'ana (embangunan )angka
7enengah !asional #ahun $%1%$%1/;
(eraturan (residen !omor 51 #ahun $%1% tentang 6rand Design &eformasi Birokrasi
$%1%$%$*;
Keputusan (residen &epublik Indonesia !omor 1/ #ahun $%1% tentang (embentukan
Komite (engarah &eformasi Birokrasi !asional dan #im &eformasi Birokrasi
!asional sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan (residen !omor $:
#ahun $%1%
Instruksi (residen !omor 1 #ahun $%1% tentang (er'epatan (elaksanaan (rioritas
(embangunan !asional #ahun $%1%;
(eraturan 7enteri !egara (endayagunaan 8paratur !egara !omor
(C&31*37.(8!3"3$%%5 tentang (edoman Umum &eformasi
Birokrasi;
(eraturan 7enteri (ertahanan !omor 1? #ahun $%1% tentang 9rganisasi dan #ata Kerja
Kementerian (ertahanan 0Berita !egara &epublik Indonesia #ahun $%1%
!omor /?2;
(eraturan 7enteri !egara (endayagunaan 8paratur !egara dan &eformasi Birokrasi!omor $% #ahun $%1% tentang &oad 7ap &eformasi Birokrasi $%1% $%1/;
-
8/18/2019 Hanjar Reformasi Birokrasi Kemhan Dan Tni
41/41
/1
(eraturan 7enteri (endayagunaan 8paratur !egara !omor #ahun $%11 tentang
(edoman (enyusunan &oad 7ap &eformasi Birokrasi Kementerian34embaga
dan (emerintah Daerah $%1%$%1/
;