HAK MENGUASAI HAK MENGUASAI NEGARA DALAM NEGARA DALAM

KEUANGAN KEUANGAN PUBLIKPUBLIK

KONSEP, TEORI, DAN PRAKTIKKONSEP, TEORI, DAN PRAKTIKOlehOlehDIAN PUJI N. SIMATUPANGDIAN PUJI N. SIMATUPANG

Bahan Perkuliahan Hukum Anggaran NegaraBahan Perkuliahan Hukum Anggaran NegaraFakultas Hukum Universitas IndonesiaFakultas Hukum Universitas Indonesia

2 0 0 72 0 0 7

KEUANGAN PUBLIKKEUANGAN PUBLIK

PEMBIAYAAN ATAU SEGALA SESUATU PEMBIAYAAN ATAU SEGALA SESUATU YANG DINILAI DENGAN UANG YANG DINILAI DENGAN UANG

SEBAGAI BAGIAN AKTIVITAS NEGARA, SEBAGAI BAGIAN AKTIVITAS NEGARA, BAIK SEBAGAI ORGANISASI BAIK SEBAGAI ORGANISASI

KEKUASAAN PUBLIK MAUPUN BADAN KEKUASAAN PUBLIK MAUPUN BADAN KEPERDATAAN, DENGAN MAKSUD KEPERDATAAN, DENGAN MAKSUD

MEMPEROLEH MANFAAT DAN TUJUAN MEMPEROLEH MANFAAT DAN TUJUAN TERTENTUTERTENTU

KEUANGAN NEGARA

Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang

maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang

Perbendaharaan Negara

PERTANYAAN YURIDIS

Apakah maksud pengertian hak menguasai oleh negara dalam konsep hukum memiliki kesamaan pengertian dengan hak memiliki

oleh negara?

Apakah pendefinisian keuangan negara yang diperluas menunjukkan rasionalitas

tanggung jawab kolektif negara dalam keuangan publik tidak memiliki batas-batas

tanggung jawabnya?

Ruang Lingkup Keuangan NegaraPasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003

a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;

b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

c. penerimaan negara;d. pengeluaran negara;e. penerimaan daerah;f. pengeluaran daerah;g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh

pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Konsep Keuangan Negara Indonesia

Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 menandakan negara memberikan proteksi yang berlebihan (overprotected) dan peraturan yang berlebihan (overregulated) dalam menata sektor keuangan publik, khususnya keuangan privat

LATAR BELAKANGLATAR BELAKANG

Perluasan pengertian keuangan negara yang Perluasan pengertian keuangan negara yang dianut dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 dianut dalam UU Nomor 17 Tahun 2003

Tentang Keuangan Negara, UU Nomor 31 Tentang Keuangan Negara, UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 19 Tahun 2003 Pidana Korupsi, UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang BUMN, UU Nomor 1 Tahun 2004

Tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor Tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang

BPK telah mengaburkan konsep keuangan BPK telah mengaburkan konsep keuangan publik dan pemahaman negara menguasai hakpublik dan pemahaman negara menguasai hak

KONSEPSI HUKUM KEUANGAN KONSEPSI HUKUM KEUANGAN PUBLIKPUBLIK

Konsep hukum keuangan publik Konsep hukum keuangan publik mengandung prinsip kehati-hatian mengandung prinsip kehati-hatian yang luar biasa dalam menentukan yang luar biasa dalam menentukan

pengelolaan dan tanggung jawabnya pengelolaan dan tanggung jawabnya terutama agar (1) negara tidak terutama agar (1) negara tidak

melalaikan kewajibannya, (2) warga melalaikan kewajibannya, (2) warga masyarakat tidak dirugikan haknya, masyarakat tidak dirugikan haknya,

serta (3) badan hukum tidak serta (3) badan hukum tidak diingkari kedudukannya diingkari kedudukannya

TEORI HUKUM PEMBEDAAN HAK KEPUNYAAN

Sejak abad ke-19, kepunyaan badan hukum memiliki ketegasan batasan apakah termasuk kepunyaan publik (domain public) atau kepunyaan privat (domain prive).

Keduanya tidak mungkin tunduk pada peraturan perundang-undangan yang sama, baik dalam tata kelola, maupun dalam tata tanggung jawabnya

TEORI HUKUM TEORI HUKUM

Proudhon, Ahli Hukum Prancis menguraikan Proudhon, Ahli Hukum Prancis menguraikan teori kedudukan hukum hak kepunyaan teori kedudukan hukum hak kepunyaan publik dan hak kepunyaan privat.publik dan hak kepunyaan privat.

Kepunyaan publik negara adalah benda yang Kepunyaan publik negara adalah benda yang disediakan pemerintah untuk dipergunakan disediakan pemerintah untuk dipergunakan oleh pelayanan publik dan penyelenggaraan oleh pelayanan publik dan penyelenggaraan fungsi pemerintahan negara.fungsi pemerintahan negara.

Kekayaan atau hak kepunyaan publik tidak Kekayaan atau hak kepunyaan publik tidak diatur dalam hukum yang mengatur diatur dalam hukum yang mengatur kepunyaan perdata kepunyaan perdata

KONSEP MENGUASAI• Hak kepunyaan publik negara dikuasai

(beheren) negara dan dilakukan pengawasan (toezichtouden) oleh alat negara

• Benda kepunyaan publik negara tidak dapat menjadi obyek perjanjian perdata

• Sifat hukum (rechstkarakter) kepunyaan publik negara ditujukan pada benda atau kekayaan yang digunakan untuk penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik

• Hak kepunyaan perdata biasa yang tunduk pada peraturan perdata tidak dapat dapat diklasifikasikan sebagai kepunyaan atau dikuasai negara, apalagi diklasifikasikan sebagai milik negara (staatseigenaar)

KEADILAN KOMUTATIFKEADILAN KOMUTATIF

Kepunyaan publik negara Kepunyaan publik negara dimungkinkan mengalami dimungkinkan mengalami

transformasi menjadi menjadi transformasi menjadi menjadi kepunyaan privat jika para pihak kepunyaan privat jika para pihak

bersepakat dan berdasarkan bersepakat dan berdasarkan “kontrak.”“kontrak.”

Keadilan Komutatif

Kepunyaan publik negara dapat beralih statusnya menjadi kepunyaan privat ketika negara sebagai badan hukum publik melalui “kontrak” yaitu peraturan pemerintah mengenai pemisahan kekayaan negara mendirikan perseroan terbatas bumn yang tunduk pada ketentuan privat

TRANSFORMASI HUKUM UANG PUBLIKTRANSFORMASI HUKUM UANG PUBLIKMENJADI UANG PRIVATMENJADI UANG PRIVAT

NEGARABADAN HUKUM PUBLIK

UU 17/2003 jo. UU 1/2004 jis. UU 15/2004

Universaliteit BeginselBruto Systeem

Stelsel Kas

PERSERO (BUMN) SEBAGAI BADAN HUKUM PRIVAT,

STELSEL AKRUALUU No.1/1995, UU NO. 19/2003,

UU NO. 10/1998 (BANK)

Saham Milik Swasta

Saham Milik Swasta

KONSEP KEPEMILIKAN PUBLIKKONSEP KEPEMILIKAN PUBLIKVERSI HOBBESVERSI HOBBES

Barang publik adalah yang digunakan untuk Barang publik adalah yang digunakan untuk membiayai negara pengatur yang fungsi membiayai negara pengatur yang fungsi ekonominya terbatas pada fungsi memelihara ekonominya terbatas pada fungsi memelihara ketertiban umum dan keamanan nasional.ketertiban umum dan keamanan nasional.

Negara ‘membisu’ sepanjang menyangkut Negara ‘membisu’ sepanjang menyangkut subansi perdagangan dan kontrak antar-subansi perdagangan dan kontrak antar-individu.individu.

Konsep Negara minimalis dalam kekayaan Konsep Negara minimalis dalam kekayaan privatprivat

HAK MENURUT JOHN LOCKE Proses penciptaan hak milik privat berjalan

terpisah dengan hak milik pemerintah (negara).

Negara pada dasarnya adalah perseroan terbatas dengan pemegang saham terdiri dari pemilik tanah.

Hak adalah kemampuan melakukan tindakan secara otonom, hukum adalah pembatasan dari luar.

KONSEKUENSI YURIDIS PASAL 2 KONSEKUENSI YURIDIS PASAL 2 UU NOMOR 17 TAHUN 2003UU NOMOR 17 TAHUN 2003

►MENGESAMPINGKAN ESENSI OTONOMI MENGESAMPINGKAN ESENSI OTONOMI DAERAH, JIKA PENERIMAAN DAN DAERAH, JIKA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH MENJADI PENGELUARAN DAERAH MENJADI KEUANGAN NEGARAKEUANGAN NEGARA

►MENGESAMPINGKAN SYARAT SEBAGAI MENGESAMPINGKAN SYARAT SEBAGAI BADAN HUKUM, JIKA KEUANGAN BADAN HUKUM, JIKA KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA/DAERAH PERUSAHAAN NEGARA/DAERAH DINYATAKAN SEBAGAI KEUANGAN DINYATAKAN SEBAGAI KEUANGAN NEGARA NEGARA

Filosofis tentang Filosofis tentang Perluasan Hak NegaraPerluasan Hak Negara

• Klaim mengenai sektor publik yang diperluas Klaim mengenai sektor publik yang diperluas sangat mungkin muncul dari kesepakatan sangat mungkin muncul dari kesepakatan bilateral antara semua anggota masyarakat bilateral antara semua anggota masyarakat dengan berdasarkan prinsip hak milik privat dengan berdasarkan prinsip hak milik privat merupakan suatu klaim moral yang sangat merupakan suatu klaim moral yang sangat berbedaberbeda

• Kesepakatan bilateral = DPR dan pemerintah Kesepakatan bilateral = DPR dan pemerintah dalam merumuskan UU Nomor 17 Tahun dalam merumuskan UU Nomor 17 Tahun 2003.2003.

• Prinsip John Rawls yang menyatakan, “ Prinsip John Rawls yang menyatakan, “ demokrasi berlandaskan hak milik pribadi.” demokrasi berlandaskan hak milik pribadi.”

HAK NEGARAHAK NEGARA

Hans Kelsen menyatakan negara bisa Hans Kelsen menyatakan negara bisa mempunyai hak dalam pengertian mempunyai hak dalam pengertian layaknya orang perseorangan. layaknya orang perseorangan.

Negara dalam lapangan hukum privat Negara dalam lapangan hukum privat hadir, tetapi kehadirannya hanya sebagai hadir, tetapi kehadirannya hanya sebagai penengah dari hak dan kewajiban yang penengah dari hak dan kewajiban yang ada di antara subyek yang lain.ada di antara subyek yang lain.

Dalam hukum publik, negara bukan hanya Dalam hukum publik, negara bukan hanya penengah, tetapi salah satu pihak yang penengah, tetapi salah satu pihak yang berkepentingan. berkepentingan.

Negara sebagai Subyek Hukum privat

• Negara sebagai badan hukum privat dapat menjelmakan sebagai salah satu pemegang saham dalam perseroan terbatas badan usaha milik negara

• Hans Kelsen menyatakan negara memiliki norma yang sama berlaku bagi orang perseorangan dalam lapangan hukum privat.

• Hans Kelsen menyatakan meskipun ada negara sebagai salah satu pihak dalam urusan privat, bukan berarti penyelesaian aturannya dikecualikan dari lapangan hukum privat.

SYARAT BADAN HUKUM

Pasal 1653 KUHPerdata, badan memiliki syarat, yaitu (1) memiliki kekayaan/keuangan terpisah, (2) memiliki tujuan tertentu, (3) memiliki kepentingan tertentu, dan (4) mempunyai kepentingan tertentu

PERBANDINGAN UU PERBANDINGAN UU KEUANGAN PUBLIKKEUANGAN PUBLIK

UU BUMNUU BUMN UU Keuangan UU Keuangan NegaraNegara

UU Perbendaharaan UU Perbendaharaan NegaraNegara

11 Posisi Kekayaan Posisi Kekayaan Negara yang Negara yang DipisahkanDipisahkan

Modal BUMN berasal Modal BUMN berasal dari APBN, dari APBN, kapitalisasi cadangan, kapitalisasi cadangan, sumber lainsumber lain

Kekayaan negara yang Kekayaan negara yang dipisahkan atau dipisahkan atau dikelola pihak lain dikelola pihak lain sebagai keuangan sebagai keuangan negaranegara

Investasi dan kekayaan Investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang dipisahkan termasuk dalam lingkup termasuk dalam lingkup perbendaharaan negaraperbendaharaan negara

22 Pengertian Pengertian Perusahaan NegaraPerusahaan Negara

Badan usaha yang Badan usaha yang seluruh atau sebagian seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki sahamnya dimiliki negara melalui negara melalui penyertaan langsung penyertaan langsung yang berasal dari yang berasal dari kekayaan negara yang kekayaan negara yang dipisahkandipisahkan

Badan usaha yang Badan usaha yang seluruh atau sebagian seluruh atau sebagian dimiliki negaradimiliki negara

Tidak dijelaskanTidak dijelaskan

33 Campur tangan Campur tangan Negara/Pemerintah/Negara/Pemerintah/Pihak LainPihak Lain

Selain Organ BUMN, Selain Organ BUMN, tidak boleh tidak boleh mencampuri mencampuri pengurusan BUMNpengurusan BUMN

Pemerintah/Negara Pemerintah/Negara menyatakan menyatakan kekayaan/keuangan kekayaan/keuangan terpisah sbg keuangan terpisah sbg keuangan negara negara

Piutang negara, Piutang negara, termasuk di dalamnya termasuk di dalamnya piutang BUMN/BUMD piutang BUMN/BUMD harus seizin pemerintahharus seizin pemerintah

PERSEPSI HAK MENGUASAIPERSEPSI HAK MENGUASAI

Hak Menguasai yang dimiliki negara Hak Menguasai yang dimiliki negara dalam keuangan publik tidak dapat dalam keuangan publik tidak dapat dimaknai sebagai Hak Memiliki negara.dimaknai sebagai Hak Memiliki negara.

Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 negara Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 negara menguasai sekaligus memiliki keuangan menguasai sekaligus memiliki keuangan publik, bahkan keuangan privat publik, bahkan keuangan privat sekalipun.sekalipun.

HAK MENGUASAIHAK MENGUASAI

• HAK MENGUASAI NEGARA DALAM HAK MENGUASAI NEGARA DALAM KEUANGAN PUBLIK SECARA KEUANGAN PUBLIK SECARA YURIDIS DIMAKNAI “HAK NEGARA YURIDIS DIMAKNAI “HAK NEGARA UNTUK MENGATUR DAN UNTUK MENGATUR DAN MENCIPTAKAN KEKUASAAN UNTUK MENCIPTAKAN KEKUASAAN UNTUK MENGAKUI HAK MEMILIKI.”MENGAKUI HAK MEMILIKI.”

• PEMERINTAH SEBAGAI PEMERINTAH SEBAGAI REPRESENTASI NEGARA BERTUGAS REPRESENTASI NEGARA BERTUGAS MEMPERLANCAR DAN MENGATUR MEMPERLANCAR DAN MENGATUR PROSES ITU. PROSES ITU.

TERIMA KASIH