golden coins graph...siklus apbn 1. penyusunan apbn (januari-juli tahun n-1) 2. penetapan apbn (16...
TRANSCRIPT
Siklus Anggaran
Pertemuan 6
Nurjati Widodo, S.AP, M.AP
Siklus APBN
1. Penyusunan APBN (Januari-Juli tahun n-1)
2. Penetapan APBN (16 Agustus-Oktober tahun n-1)
3. Pelaksanaan APBN (Januari-Desember tahun n)
4. Perubahan APBN (Nopember tahun n)
5. Pertanggungjawaban APBN (Juli tahun n+1)
Alur APBN
Penyusunan & Penetapan Anggaran
• 1 tahun
Pelaksanaan Anggaran
• 1 tahun
Pertanggung-jawaban Anggaran
• ½ tahun
RENSTRA-KL
PAGU INDIKATIF
RENJA-KL
PAGU SEMENTARA
RKA-KL
HIMPUNAN RKA-KL
NOTA KEU &
RAPBN
RPJM
APBN
RINCIAN APBN
RKP
DIPA
LKPP
BAPPENAS
KEMENTERIAN/LEMBAGA
BAPPENAS + KEMENKEU
KEMENTERIAN/LEMBAGA
BAPPENAS
KEMENTERIAN KEUANGAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
PEMERINTAH + DPR
KEMENTERIAN KEUANGAN
KEMENT./LEMB. + KEMKEU
PEMERINTAH + DPR
PERENCANAAN
PENGANGGARAN
PENGESAHAN
ANGGARAN
PELAKSANAAN
PERTNGGJWB
PP
SEB
PP
SE-MK
UU
Perpres
UU
Alur/Siklus APBN
Alur/Siklus Penganggaran
Alur/Siklus Penganggaran
Alur/Siklus Pengesahan APBN
Alur/Siklus Pengesahan APBN
Perubahan APBN (APBN-P)
Perubahan APBN dapat dilakukan bila:
• Perkembangan tidak sesuai dengan asumsi umum APBN
• Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
anggaran antar-unit organisasi, antar-kegiatan, dan
antar-jenis belanja.
• Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih (SILPA)
tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan
anggaran yang berjalan.
Glosary Alur/Siklus Pengelolaan KN
Surat Rincian Alokasi Anggaran yang selanjutnya disebut SRAA adalah dokumen yang dibuat
berdasarkan Peraturan Presiden tentang Rincian APBN yang memuat nama
kementerian/lembaga, propinsi, alokasi anggaran, sumber dana, kode, dan nama satuan kerja
yang digunakan sebagai dasar penelitian/pencocokan alokasi anggaran dalam konsep DIPA.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA atau dokumen lain yang
dipersamakan adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga atau Satuan kerja (Satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan
berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan.
Konsep DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disampaikan oleh Kementerian
Negara/Lembaga atau oleh Satker yang belum mendapat pengesahan dari Direktur Jenderal
Perbendaharaan untuk DIPA Pusat dan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk DIPA Daerah.
DIPA Sementara yang selanjutnya disebut DIPA-S adalah DIPA yang dibuat dan ditetapkan
dengan Surat Pengesahan oleh Direktur Jenderal PBN/Kakanwil Ditjen PBN, dalam hal
Kementerian Negara/Lembaga atau Satker terlambat menyampaikan konsep DIPA kepada Ditjen
PBN/Kanwil Ditjen PBN sampai dengan tanggal 23 Desember 2005.
Glosary Alur/Siklus Pengelolaan KN
RPJM dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
RKP Rencana Kerja Pemerintah untuk periode 1 (satu) tahun, disebut juga Rencana
Pembangunan Tahunan Nasional.
RKP-KL Rencana Kerja Pemerintah khusus bagi Kementerian/Lembaga Negara.
RKA Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-K/L,
adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut
Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya RKA-KL adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara
dan Lembaga yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah dan rencana strategis
Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta memuat
anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
MAK: Mata Anggaran Keluaran
SP2D: Surat Perintah Pencairan Dana
SPM: Surat Perintah Membayar
LRA Laporan Realisasi Anggaran
Glosary Alur/Siklus Pengelolaan KN
Pagu Indikatif adalah ancar-ancar/prakiraan pagu anggaran yang diberikan kepada
Kementerian/Lembaga untuk setiap program sebagai pedoman dalam penyusunan Renja-K/L.
Pagu Definitif batasan maksimal yang sudah disahkan dan didasarkan atas Undang Undang
APBN sebagai acuan penyusunan RKA.
Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Pagu Anggaran K/L, adalah
batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian/ Lembaga dalam rangka
penyusunan RKA-K/L.
Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Alokasi Anggaran K/L, adalah
batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga
berdasarkan hasil pembahasan Rancangan APBN yang dituangkan dalam berita acara hasil
kesepakatan Pembahasan Rancangan APBN antara Pemerintah dan DPR.
KPPN: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dulunya bernama KPKN (Kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara) merupakan unit kerja di bawah Ditjen Perbendaharaan Negara
Kemenkeu yang tersebar di daerah dan setingkat kanwil, mempunyai tugas utama melaksanakan
kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum, penyaluran pembiayaan atas beban
anggaran, dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas
negara berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Glosary Alur/Siklus Pengelolaan KN
DJA Direktorat Jenderal Anggaran, merupakan unit kerja di bawah Kementerian Keuangan
yang tugas pokoknya merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di
bidang penganggaran.
DJPb Direktorat Jenderal Perbendaharaan, unit kerja di bawah kementerian keuangan dengan
tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang
perbendaharaan negara.
Rocan Menunjuk pada biro atau bagian dalam suatu kementerian atau lembaga yang
bertugas perumusan rencana (khususnya dalam hal ini berkaitan dengan anggaran keuangan
kementerian/lembaga yang bersangkutan).
RoKeu Menunjuk pada biro atau bagian dalam suatu kementerian atau lembaga yang
bertugas mengelola keuangan (khususnya dalam hal ini berkaitan dengan anggaran keuangan
kementerian/lembaga yang bersangkutan).
SEB Surat Edaran Bersama kemeterian atau lembaga terkait.
SE-MK Surat Edaran Menteri Keuangan.
LKPP Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, wujud pertanggungjawaban satu periode APBD
Semoga Bermanfaat