· web viewtahun anggaran apbd sama dengan tahun anggaran apbn yaitu mulai 1 januari dan berakhir...

MODUL AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

DISUSUN OLE:DR. DAVID PANGARIBUAN, SE, M.SI

BINATRO, 2019

Modul Akuntansi Keuangan Daerah

Modul 1Struktur APBD dan Penyusunan APBD

Kompetensi:

Setelah mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan mampu:1. Mengidentifikasi komponen-komponen pembentuk struktur APBD2. Menjelaskan proses penyusunan APBD3. Menjelaskan pihak-pihak yang terlibat penyusunan APBD

1.1 Struktur APBDAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 8 tentang Keuangan Negara).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu.

Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut.

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: 1) Pendapatan Daerah 2) Belanja Daerah 3) Pembiayaan.

1.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh aerah. Pendapatan daerah terdiri atas:

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD); b) Dana perimbangan c) Lain‐lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh dan dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang‐undangan meliputi:

1) Pajak daerah 2) Retribusi daerah, termasuk hasil jasa pelayanan badan layanan umum daerah 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain bagian laba bumn/bumd, hasil

kerja sama dengan pihak ketiga 4) PAD lain‐lain yang sah.


Dana perimbangan bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi:

1) dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak 2) dana alokasi umum 3) dana alokasi khusus.

Pendapatan daerah lainnya yang sah terdiri dari: 1) hibah 2) dana darurat 3) dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya 4) dana penyesuaian dan otonomi khusus 5) bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya

1.1.2 Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja daerah digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang‐undangan.

Penggunaan belanja daerah untuk urusan wajib meliputi belanja untuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata, pemuda dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum dan kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, arsip, komunikasi dan informatika. Sedangkan penggunaan belanja daerah untuk urusan pilihan meliputi belanja untuk pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, perdagangan, dan perindustrian.

Di dalam operionalisasi penyusunan anggaran, belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Sedangkan belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan secara teknis sulit diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan.

13.3. Belanja Langsung

Belanja Langsung, yaitu belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan yang direncanakan. Jenis Belanja Langsung dapat berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja pegawai merupakan belanja untuk honorarium/upah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Sedangkan belanja barang dan jasa digunakan untuk pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan kegiatan Modul Akuntansi Keuangan Daerah

pemerintahan. Pembelian/pengadaan tersebut mencakup belanja barang habis pakai, bahan/material, jasa kantor, cetak/penggandaan, sewa keperluan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas, pakaian kerja, pakaian pada hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas dan pemulangan pegawai.

Sementara belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Nilai yang dianggarkan dalam pembelian/pengadaan atau pembangunan aset berwujud berdasarkan harga perolehan. Harga perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk

memperoleh suatu aset pada saat perolehan sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan tersebut mencakup harga beli/bangun aset, biaya administrasi pembelian/pembangunan aset, biaya pengiriman, biaya pajak dan biaya lainnya yang diperlukan sampai dengan aset tersebut digunakan.

Pengelompokan belanja ke dalam belanja modal pada umumnya dipengaruhi oleh masa manfaat dari aset yang diadakan dan nilai materialitas dari aset tersebut. Aset yang diadakan yang masa manfaatnya lebih dari dua belas bulan tidak serta merta dikelompokkan ke dalam belanja modal tetapi harus diperhatikan nilainya. Contoh aset yang demikian adalah pengadaan aset berupa kunci-kunci yang harganya tidak material tetapi masa manfaatnya bisa lebih dari dua belas bulan. Untuk diperlukan aturan tentang kapitalisasi ini. Pada pemerintahan daerah, kepala daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi (capitalization threshold) sebagai dasar pembebanan belanja modal

13.4. Belanja Tidak Langsung

Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Belanja tidak langsung pada dasarnya merupakan belanja yang digunakan secara bersama-sama (commmon cost) untuk melaksanakan seluruh program atau kegiatan Unit Kerja atau aktivitas umum lainnya.

Belanja gaji yang dibayarkan bulanan kepada pimpinan SKPD termasuk kelompok belanja tidak langsung karena belanja gaji dibayar per bulan tanpa dipengaruhi oleh tingkat aktivitas atau kegiatan yang lakukan. Secara umum, kelompok belanja tidak langsung pada instansi pemerintah daerah terdiri atas beberapa jenis belanja yang terdiri atas: belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, bantuan sosial, dan belanja tidak terduga.

Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil. Termasuk


dalam jenis belanja pegawai ini adalah Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan dalam belanja pegawai.

Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tambahan penghasilan tersebut diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja.

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal. Sedangkan tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.

Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi. Sementara tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka. Dan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja. Tambahan penghasilan pegawai negeri tersebut di atas termasuk juga kelompok belanja tidak langsung. Di dalam PMDN 13/2006, seorang pegawai negeri sipil daerah tidak diperkenankan menerima lebih dari 1 (satu) jenis tambahan penghasilan. Kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Belanja tidak langsung lainnya adalah belanja bunga. Belanja ini digunakan untuk menganggarkanpembayaran bunga utang yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding), yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek dan jangka panjang. Belanja subsidi adalah belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Perusahaan/lembaga tertentu adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa di bidang pelayanan dasar masyarakat. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada kepala daerah. Belanja subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam peraturan daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam peraturan kepala daerah.

Sementara belanja hibah adalah belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang dan atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, Badan Lembaga/Organisasi swasta dan atau kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ini bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam


naskah perjanjian hibah daerah yang mencakup penunjang peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum serta pemberdayaan aparatur daerah.

Sedangkan belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintahan desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bantuan keuangan tersebut digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dan pemerintahan desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan daerah lainnya. Bantuan keuangan yang bersifat umum diperuntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/desa penerima bantuan. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus diperuntukkan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

Pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBDpenerima bantuan.

Selanjutnya bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentukuang dan/atau barang kepada masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan. Bantuan sosial ini diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya. Besaran jumlah bantuan sosial paling tinggi 1% (satu persen) dari jumlah belanja langsung yang dianggarkan dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam bantuan sosial termasuk untuk menganggarkan bantuan kepada partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, organisasi penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan kepada kepala daerah. Tata cara pengelolaan dana bantuan diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Catatan: Khusus Hibah dan bantuan sosial, untuk penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,pelaporan dan pertanggungjawabannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD

1.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun‐tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari:

a) penerimaan pembiayaan b) pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan mencakup:

a) SiLPA tahun anggaran sebelumnya; b) pencairan dana cadangan; c) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;


d) penerimaan pinjaman; e) penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Pengeluaran pembiayaan mencakup: a) pembentukan dana cadangan; b) penyertaan modal pemerintah daerah; c) pembayaran pokok utang; d) pemberian pinjaman.

1.2 Penyusunan APBD

Proses perencanaan dan penyusunan APBD, mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara garis besar proses penyusunan dilakukan sebagai berikut:

1) Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, 2) Penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran3) Penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara, 4) Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD, 5) Penyusunan rancangan perda APBD, dan 6) Penetapan APBD.

1.2.1 Rencana Kerja Pemerintah

Bila dilihat dari perspektif waktunya, perencanaan di tingkat pemerintah daerah dibagi menjadi tiga kategori yaitu: 1) Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 20 tahun; 2) Rencana Jangka Menengah Daerah. (RPJMD) merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 5 tahun; dan 3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan perencanaan tahunan daerah.

Sedangkan perencanaan di tingkat SKPD terdiri dari: 1) Rencana Strategi (Renstra) SKPD, yaitu rencana untuk periode 5 tahun; dan 2) Rencana Kerja (Renja) SKPD yaitu rencana kerja tahunan SKPD.

Proses penyusunan perencanaan di tingkat SKPD dapat diuraikan sebagai berikut: 1) SKPD menyusun rencana strategis (Renstra-SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi,

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

2) Penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan.

3) Pemda menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu satu tahun yang mengacu kepada Renja Pemerintah. Renja SKPD merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

4) RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas, pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemda maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.


5) RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

6) Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya.

7) RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

1.2.2 Kebijakan Umum APBD Proses penyusunan KUA adalah sebagai berikut:

1) Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD (RKUA). 2) Penyusunan RKUA berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri

Dalam Negeri setiap tahun. Sebagai contoh untuk bahan penyusunan APBD Tahun 2007 Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tertanggal 1 September 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

3) Kepala daerah menyampaikan RKUA tahun anggaran berikutnya, sebagai landasan penyusunan RAPBD, kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan.

4) RKUA yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA).

1.2.3 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD. Proses penyusunan dan pembahasan PPAS menjadi PPA adalah sebagai berikut:

1) Berdasarkan KUA yang telah disepakati, pemda dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh kepala daerah.

2) Pembahasan PPAS dilakukan dengan langkah-langkah sbb : a. Menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan; b. Menentukan urutan program dalam masing-masing urusan; c. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.

3) KUA dan PPAS yang telah dibahas dan disepakati bersama kepala daerah dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD.

4) Kepala daerah berdasarkan nota kesepakatan menerbitkan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas bersama antara TAPD dan panitia anggaran DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli dari tahun anggaran berjalan. Setelah disepakati bersama PPAS tersebut ditetapkan sebagai Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

1.2.4 Penyusunan RKA SKPD

Menurut Pasal 89 ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, setelah ada Nota Kesepakatan tersebut, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyiapkan surat edaran kepala daerah Modul Akuntansi Keuangan Daerah

tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang harus diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

1.2.5 Penyusunan Raperda APBD

RKA-SKPD yang telah disusun, dibahas, dan disepakati bersama antara Kepala SKPD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) digunakan sebagai dasar untuk penyiapan Raperda APBD. Raperda ini disusun oleh pejabat pengelola keuangan daerah yang untuk selanjutnya disampaikan kepada kepala daerah.

Raperda tentang APBD harus dilengkapi dengan lampiran-lampiran berikut ini: a) ringkasan APBD menurut urusan wajib dan urusan pilihan; b) ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; c) rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan

pembiayaan; d) rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan; e) rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan

fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; f) daftar jumlah pegawai per-golongan dan per-jabatan; g) daftar piutang daerah; h) daftar penyertaan modal (investasi) daerah; i) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; j) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset-aset lain; k) daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan

kembali dalam tahun anggaran ini; l) dafar dana cadangan daerah; dan m) daftar penjaman daerah.

Sebelum disampaikan dan dibahas dengan DPRD, Raperda tersebut harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat yang bersifat memberikan informasi tentang hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD pada tahun anggaran yang direncanakan. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi tentang Raperda APBD ini dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.

1.2.6 Penetapan APBD

Proses penetapan APBD melalui tiga tahapan yaitu: 1) penyampaian dan pembahasan RAPBD, 2) Evaluasi Raperda APBD dan Raperkada Penjabaran APBD, dan 3) Penetapan Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD

1.2.6.1 Penyampaian dan Pembahasan Raperda tentang APBD

Menurut ketentuan dari Pasal 104 Permendagri No. 13 Tahun 2006, Raperda beserta lampiran-lampirannya yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat untuk selanjutnya disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan untuk mendapatkan Modul Akuntansi Keuangan Daerah

persetujuan bersama. Pengambilan keputusan bersama ini harus sudah terlaksana paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dimulai.

Atas dasar persetujuan bersama tersebut, kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD yang harus disertai dengan nota keuangan. Raperda APBD tersebut antara lain memuat rencana pengeluaran yang telah disepakati bersama. Raperda APBD ini baru dapat dilaksanakan oleh pemerintahan kabupaten/kota setelah mendapat pengesahan dari Gubernur terkait.

Menurut Pasal 108 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, apabila dalam waktu 30 (tiga puluh hari) setelah penyampaian Raperda APBD Gubernur tidak mengesahkan raperda tersebut, maka kepala daerah (Bupati/Walikota) berhak menetapkan Raperda tersebut menjadi Peraturan Kepala Daerah.

1.2.6.2 Evaluasi Raperda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Raperda APBD pemerintahan kabupaten/kota yang telah disetujui dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati.Walikota harus disampaikan kepada Gubernur untuk di-evaluasi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Evaluasi ini bertujuan demi tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten/kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya.

Hasil evaluasi ini sudah harus dituangkan dalam keputusan gubernur dan disampaikan kepada bupati/walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanaya Raperda APBD tersebut.

1.2.6.3 Penetapan Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Tahapan terakhir adalah penetapan raperda APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi tersebut menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Penetapan dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Setelah itu Perda dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD ini disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur terkait paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal ditetapkan.


Modul 2Kelembagaan Pengelola Keuangan Daerah

Kompetensi:

Setelah mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan mampu:1. Mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD)2. Menjelaskan tugas masing-masing pihak yang terlibat dalam PKD

2.1 Pemegang Kekuasaan Keuangan Daerah

Pasal 6 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.

Kekuasaan tersebut selanjutnya:

Dikuasakan kepada Diserahkan kepada

a) Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;

b) Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;

c) Gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Berdasarkan ketentuan di atas, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah (PKD) adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi, bupati bagi daerah kabupaten dan walikota bagi daerah kota.

Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan PKD, selanjutnya melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:

Sekretaris daerah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Selaku koordinator pengelola Selaku Pejabat Pengelola Selaku pejabat pengguna


keuangan daerah Keuangan Daerah (PPKD) anggaran/pengguna barang

Ilustrasi pelimpahan kekuasaan PKD dari kepala daerah kepada sekretaris daerah, PPKD, dan kepala SKPD dapat dijelaskan dalam gambar 2.1 di bawah ini

Gambar 2.1 Pelimpahan Kekuasaan Kewenangan PKD

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa telah terdapat pembagian kewenangan dan tanggungjawab pengelolaan keuangan daerah yaitu:

(a) Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah juga pemegang kekuasaan dalam PKD.

(b) Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh kepala SKPKD selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

(c) Posisi SKPD sebagai instansi pengguna anggaran dan pelaksana program. (d) Posisi SKPD sebagai Bendahara Umum Daerah yang berarti fungsi perbendaharaan dipusatkan di

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

2.2 Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Koordinator PKD adalah sekretaris daerah. Sekretaris daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang:

Penyusunan dan pelaksanaan

Penyusunan Tugas-tugas

1. Kebijakan pengelolaan APBD

2. Kebijakan pengelolaan barang daerah

3. Rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD

4. Raperda APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

6. Pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah


5. Laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Selain tugas-tugas di atas, koordinator PKD juga mempunyai tugas:

Memimpin Menyiapkan Memberikan persetujuan

Melaksanakan

1. Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD)

2. Pedoman pelaksanaan APBD;

3. Pedoman pengelolaan barang daerah

4. Pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran – SKPD (DPA- SKPD)

5. Tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah

Koordinator pengelolaan keuangan daerah mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah.

2.3 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala SKPKD, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah (BUD).

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, PPKD mempunyai tugas sebagai berikut:

Menyusun dan Melaksanakan

Menyusun Melaksanakan

1. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah

2. Rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD

3. Laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

4. Pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah

5. Fungsi bendahara umum daerah

6. Tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah

Sebagai pengelola APBD, PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

1) Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD2) Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD3) Melaksanakan pemungutan pajak daerah4) Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah5) Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah6) Menyajikan informasi keuangan daerah7) Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.


PPKD juga bertindak sebagai bendahara umum daerah (BUD). PP Nomor 58 Tahun 2005 mengatur 18 kewenangan sebagai BUD. yang meliputi:

1) Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 2) Mengesahkan DPA-SKPD; 3) Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 4) Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah; 5) Melaksanakan pemungutan pajak daerah; 6) Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga

keuangan lainnya yang telah ditunjuk; 7) Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; 8) Menyimpan uang daerah; 9) Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);10) Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi; 11) Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban

rekening kas umum daerah; 12) Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah; 13) Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; 14) Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; 15) Melakukan penagihan piutang daerah; 16) Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;17) Menyajikan informasi keuangan daerah; 18) Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan SKPKD selaku kuasa BUD, yang melaksanakan sebagian tugas BUD. Penunjukan kuasa BUD tersebut ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. Kuasa BUD mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugasnya kepada PPKD. Kuasa BUD mempunyai tugas:

Menyiapkan Menerbitkan Menyimpan

1. Anggaran kas2. SPD;

3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

4. Seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah

PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

2.4. Pejabat Pengguna Anggaran/Barang

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang. SKPD dikepalai oleh kepala SKPD yang merupakan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang bagi SKPD yang dipimpinnya. Kepala SKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.


Dalam kapasitasnya sebagai Pengguna Anggaran (PA), kepala SKPD merupakan pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya, sedang dalam kapasitasnya sebagai Pengguna Barang, kepala SKPD merupakan pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

Selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah, kepala SKPD mempunyai tugas sebagai berikut:

Menyusun Melaksanakan Mengelola

1. RKA-SKPD yang dipimpinnya

2. DPA-SKPD3. dan menyampaikan

laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya

4. Anggaran SKPD yang dipimpinnya

5. Pemungutan penerimaan bukan pajak

6. Tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah

7. Utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya

8. Barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

Dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kepala SKPD berwenang:

Melakukan Menggunakan Mengawasi Mengadakan Menandatangani

1) Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja

2) Pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran

3) Barang milik daerah

4) Pelaksanaan anggaran

5) Ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan

6) Surat Perintah Membayar (SPM)

Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang (kepala SKPD) dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. Pelimpahan sebagian kewenangan pengguna anggaran tersebut ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD, dan didasarkan pada: pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang

2.5. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPDModul Akuntansi Keuangan Daerah

Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam dokumen pelaksanaan anggaran DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPD (PPK-SKPD).

PPK-SKPD bertugas untuk:

Meneliti Melakukan Menyiapkan Melaksanakan

1) Kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP) yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran

2) Verifikasi SPP

3) Verifikasi harian atas penerimaan

4) Surat Perintah Membayar (SPM)

5) Laporan Keuangan SKPD

6) Akuntansi SKPD

2.6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

PPTK mempunyai tugas berikut:

Mengendalikan Melaporkan Menyiapkan

Pelaksanaan kegiatan

Perkembangan pelaksanaan kegiatan

Dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Penunjukan pejabat tersebut didasarkan pada pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang, sedang PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

2.7. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ditetapkan oleh Kepala daerah atas usul PPKD untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD maupun PPKD.

Sebutan bendahara penerimaan umumnya diartikan sebagai bendahara penerimaan di SKPD, sedang bendahara penerimaan di PPKD biasanya disebut Bendahara Penerimaan PPKD. Demikian juga, sebutan bendahara pengeluaran umumnya diartikan sebagai bendahara pengeluaran di SKPD, sedang bendahara pengeluaran di PPKD biasanya disebut Bendahara Pengeluaran PPKD.


Dalam hal pengguna anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran, ditunjuk bendahara pengeluaran maupun bendahara penerimaan pembantu SKPD untuk melaksanakan sebagian tugas dan wewenang bendahara pengeluaran atau penerimaan SKPD.

Jabatan bendahara penerimaan/pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh pejabat yang terlibat di dalam pengelolaan keuangan daerah, misalnya PPK SKPD, PPTK, Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Bendahara Umum Daerah. Selain itu, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD. Sedangkan secara administratif, keduanya bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PA (kepala SKPD) atau KPA.

Gambar 1.2 Ilustrasi Hubungan Kerja Pengelola Keuangan dalam Struktur SKPD Berbentuk Dinas

2.8. Bendahara & Sistem Perbendaharaan Negara


Pihak-pihak yang terkait proses sistem perbendaharan negara/daerah disebut dengan pejabat perbendaharaan. Pejabat Perbendaharaan daerah sebagaimana yang diatur pada Bab II UU perbendaharaan negara terdiri atas 3 bagian yaitu Pengguna Anggaran, Bendahara Umum Negara/Daerah dan Bendahara Penerimaan / Pengeluaran

Kepala SKPD Kepala SKPKD Bendahara terdiri dari:

Adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi SKPD yang dipimpinnya

Bertanggungjawab dalam pelaksanaan anggaran di SKPD yang dipimpinnya

Merupakan Bendahara Umum Daerah

• Bendahara penerimaan: melaksanakan tugas kebendaharaan anggaran pendapatan di SKPD

• Bendahara pengeluaran: melaksanakan tugas kebendaharaan anggaran belanja di SKPD

Dengan demikian hubungan antara pejabat perbendaharan daerah dalam kerangka pelaksanaan sistim perbendaharan dapat digambarkan secara ringkas sebagai berikut

Gambar 1.3 Pola Hubungan Pejabat Perbendaharaan Daerah

Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan PKD melimpahkan kewenangan kepada SKPD untuk suatu bidang pemerintahan tertentu atas kewenangan tersebut dialokasi dana untuk pelaksanaan kewengan tersebut yang disebut juga dengan istilah Chief Operational Officer (COO). Sedangkan pada aspek pengelolaan keuangan dilimpahkan kepada Kepala SKPKD yang juga disebut dengan Chief Financial Officer (CFO) yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban daerah.

Konsekuensi pembagian tugas antara PPKD dan para Kepala SKPD selaku pengguna anggaran tercermin dalam pelaksanaan anggaran.Untuk meningkatkan akuntabilitas dan menjamin terselenggaranya saling-uji (check and balance) dalam proses pelaksanaan anggaran perlu


dilakukan pemisahan secara tegas antara pemegang kewenangan administratif dengan pemegang kewenangan kebendaharaan.

Penyelenggaraan kewenangan administratif diserahkan kepada SKPD, sementara penyelenggaraan kewenangan kebendaharaan diserahkan kepada PPKD/BUD. Kewenangan administratif tersebut meliputi melakukan perikatan atau tindakan-tindakan lainnya yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran daerah, melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada pengguna anggaran/kepala SKPD sehubungan dengan realisasi perikatan tersebut serta memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran. Dalam kerangka pelaksanaan program kegiatan di SKPD pengguna anggaran dibantu oleh Bendahara dalam melaksanakan fungsi perbendaharaan di SKPD .

Modul 3Penyusunan Dokumen Pelaksanaan APBD

Kompetensi:

Setelah mempelajari modul ini mahasiswa diharapkan mampu untuk:

1. Menjelaskan proses penyusunan DPA-SKPD.2. Menjelaskan proses penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah3. Menjelaskan proses penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD).4. Menyebutkan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan DPA-SKPD, Anggaran Kas dan

Surat Penyediaan Dana serta menjelaskan tugas masing-masing pihak tersebut.5. Menyebutkan dokumen-dokumen yang digunakan dan dihasilkan dalam kegiatan

penyusunan DPA-SKPD, Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana.

3.1 Gambaran UmumRancangan APBD ditetapkan menjadi APBD melalui Peraturan Daerah tentang APBD dan penjabaran APBD ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Namun demikian APBD tersebut belum dapat digunakan sebagai dasar melaksanakan kegiatan.

Proses berikutnya adalah setiap SKPD akan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yaitu dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. Dokumen ini nantinya akan menjadi dasar setiap SKPD untuk melaksanakan kegiatan.

Berdasarkan DPA-SKPD setiap SKPD juga menyusun anggaran kas setiap SKPD. Rancangan anggaran kas setiap SKPD kemudian akan digunakan sebagai dasar penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah oleh SKPD. Anggaran kas adalah dokumen perkiraan kas masuk yang bersumber daripenerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan setiap periode


Berdasarkan anggaran kas pemerintah daerah, PPKD kemudian menyiapkan dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) yaitu dokumen yang menyatakantersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

Pada modul ini dijelaskan prosedur penyusunan tiga dokumen yang akan digunakan sebelum APBD dilaksanakan yaitu DPA-SKPD, Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana.

3.2 Alur Kegiatan Secara ringkas kegiatan terkait dengan penyusunan dokumen pelaksanaan APBD meliputi kegiatan:

1) Penyiapan DPA-SKPD 2) Penyediaan dana.

Hasil akhir kegiatan penyiapan DPA-SKPD adalah dokumen DPA-SKPD dan Anggaran Kas, sedangkan hasil dari kegiatan penyiapan dana adalah dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD). Alur kegiatan pelaksanaan APBD dapat digambarkan pada gambar 3.1 di bawah ini:

Gambar 3.1: Alur Penyiapan DPA-SKPD dan SPD

3.3 Format DPA-SKPDFormat DPA-SKPD sesuai dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 terdiri dari lima bagian yaitu:

No Kode Nama Formulir

1 DPA-SKPD Ringkasan Anggaran SKPD2 DPA-SKPD 1 Rincian Anggaran Pendapatan SKPD3 DPA-SKPD 2.1 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung SKPD 4 DPA-SKPD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan SKPD5 DPA-SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan SKPD

3.4 Penyusunan DPA-SKPDPenyusunan rancangan DPA-SKPD dimulai dari diterimanya surat edaran yang diterbitkan oleh PPKD. Setelah menerima surat edaran setiap SKPD kemudian akan menyusun rancangan DPA-SKPD. Dokumen yang disiapkan terdiri dari :

1) DPA-SKPD 2) DPA-SKPD 1 3) DPA-SKPD 2.1


Penyiapan DPA-SKPD

DPA-SKPD

Anggaran Kas

SPDPenyediaan Dana

4) DPA-SKPD 2.2 5) DPA-SKPD 2.2.1

DPA-SKPD kemudian dilakukan verifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) bersama-sama dengan kepala SKPD paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

DPA-SKPD yang telah diverifikasi kemudian disahkan oleh PPKD dengan mendapat persetujuan dari sekretaris daerah. DPA-SKPD yang telah disahkan tersebut kemudian disampaikan kepada kepala SKPD, satuan kerja pengawasan daerah, dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.

Setelah diserahkan kepada kepala SKPD maka DPA-SKPD tersebut telah dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/barang.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diambil kesimpulan tentang pembagian tugas dan masing-masing kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut:

SKPD PPKD Sekda TAPD

Menyiapkan Mengesahkan Memberi persetujuan pengesahan Memverifikasi

Secara rinci prosedur penyiapan DPA-SKPD meliputi tiga tahapan yaitu:

1) Penyiapan rancangan DPA-SKPD dan rancangan anggaran kas, 2) Pengesahan rancangan DPA-SKPD menjadi DPA-SKPD dan 3) Penyediaan dana.

3.4.1 Penyiapan Rancangan DPA-SKPD dan Rancangan Anggaran KasAlur kegiatan dan dokumen dalam penyiapan rancangan DPA-SKPD dan anggaran kas adalah sebagai berikut:1. PPKD membuat Surat Pemberitahuan berdasarkan Perda APBD dan Per KDH tentang Penjabaran

APBD paling lambat 3 hari kerja sejak APBD ditetapkan. PPKD kemudian menyerahkan Surat Pemberitahuan tersebut kepada SKPD.

2. Berdasarkan Surat Pemberitahuan dari PPKD, Perda APBD dan Per KDH Penjabaran APBD, SKPD kemudian menyusun Rancangan DPA-SKPD, yang meliputi:

1) DPA-SKPD 2) DPA-SKPD 13) DPA-SKPD 2.14) DPA-SKPD 2.2

5) DPA-SKPD 2.2.1

3. Berdasarkan Rancangan DPA-SKPD, SKPD menyusun Rancangan Anggaran Kas SKPD

4. SKPD menyerahkan Rancangan DPA-SKPD dan Rancangan Anggaran Kas SKPD kepada PPKD, paling lambat 6 hari kerja setelah adanya pemberitahuan.

5. PPKD mengotorisasi Rancangan DPA-SKPD dan Rancangan Anggaran Kas SKPD dan kemudian diserahkan kepada TAPD.


Tahapan berikutnya adalah TAPD akan melakukan verifikasi Rancangan DPA-SKPD dan Rancangan Anggaran Kas SKPD bersama Kepala SKPD, berdasarkan Per KDH tentang Penjabaran APBD, paling lambat 15 hari kerja sejak ditetapkannya Per KDH Penjabaran APBD.

Berdasarkan penjelasan di atas maka bila dilihat dari skedul waktu untuk masing-masing tahapan dapat disimpulkan sebagai berikut:

Penyiapan surat pemberitahuan oleh PPKD Penyiapan DPA-SKPD Verifikasi DPA-SKPDMaksimal 3 hari Maksimal 6 hari Maksimal 15 hari

Bagan alir dokumen dan kegiatan menurut buku pedoman Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah yang diterbitkan Departemen Dalam Negeri digambarkan sebagai berikut


3.4.2 Pengesahan Rancangan DPA-SKPDHasil akhir kegiatan penyusunan DPA-SKPD oleh setiap SKPD adalah dua dokumen yaitu DPA SKPD dan Anggaran Kas SKPD. Dua dokumen kemudian akan diverifikasi oleh TAPD bersama kepala SKPD. Setelah lolos verifikasi, DPA SKPD akan diserahkan kepada Sekda untuk dimintakan persetujuan pengesahan sedangkan Anggaran Kas SKPD diserahkan kepada PPKD untuk dijadikan dasar pembuatan anggaran kas pemerintah daerah.

Alur kegiatan dan dokumen yang digunakan pada tahap pengesahan rancangan DPA-SKPD adalah sebagai berikut:

1. TAPD menyerahkan Rancangan DPA-SKPD yang telah lolos verifikasi kepada Sekda dan Rancangan Anggaran Kas SKPD yang lolos verifikasi kepada PPKD

2. SEKDA menyetujui Rancangan DPA-SKPD dan menyerahkan kepada PPKD.3. PPKD mengesahkan Rancangan DPA-SKPD menjadi DPA-SKPD.4. PPKD menyusun Rancangan Anggaran Kas SKPD menjadi Anggaran Kas Pemerintah Daerah.5. PPKD menyerahkan DPA-SKPD kepada SKPD, pengawas daerah, dan BPK. Penyerahan kepada

SPKD selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak disahkan.

DPA-SKPD yang telah disahkan kemudian akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Sedangkan anggaran kas daerah akan digunakan sebagai dasar pembuatan dokumen penyediaan dana. Anggaran kas adalah dokumen perkiraan kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan setiap periode. Seluruh DPA-SKPD diserahkan kepada PPKD dalam rangka penyusunan anggaran kas daerah sesuai dengan tugas PPKD sebagai bendahara umum daerah.

Secara ringkas alur dokumen dapat digambarkan sebagai berikut:

TAPD Sekda PPKD SKPD



Rancangan DPA-SKPD

Rancangan DPA-SKPD (disetujui)

DPA-SKPD (disahkan)

DPA-SKPD (digunakan)

Rancangan Anggaran Kas SKPD

Rancangan Anggaran Kas SKPD

Anggaran Kas Daerah

3.5.3 Penyediaan DanaHasil akhir kegiatan pengesahan DPA-SKPD adalah dokumen DPA-SKPD yang telah disahkan oleh PPKD. Berdasarkan DPA-SKPD dan anggaran kas daerah, PPKD kemudian menyiapkan dokuman SPD sebagai dasar penyediaan dana untuk pelaksanaan anggaran. Dokumen SPD ini nantinya akan digunakan sebagai dasar permintaan pembayaran untuk melaksanakan suatu kegiatan SKPD.

Secara rinci kegiatan-kegiatan pada tahapan penyediaan dana adalah sebagai berikut:1. PPKD menyerahkan dokumen Anggaran Kas Pemerintah Daerah dan DPA-SKPD kepada Kuasa

BUD. Dalam pelaksanaan teknis pengelolaan Keuangan Daerah, PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan SKPKD selaku kuasa BUD.

2. Berdasarkan dua dokumen tersebut, Kuasa BUD menyiapkan Rancangan Surat Penyediaan Dana (SPD).

3. Kuasa BUD menyerahkan Rancangan SPD kepada PPKD.

4. PPKD mengotorisasi Rancangan SPD dan menyerahkan SPD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa PA yaitu kepala SKPD.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Sesuai dengan definisi SPD yaitu dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), maka setelah SKPD menerima SPD berarti telah dinyatakan bahwa dana untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPD telah tersedia.

Terdapat pembagian tugas antara kepala SKPKD selaku PPKD dengan kuasa BUD. Tugas PPKD adalah menetapkan SPD sedangkan tugas kuasa BUD adalah menyiapkan SPD.



Modul 4Penatausahaan Pengeluaran APBD

Kompetensi

Setelah mempelajari modul ini maka diharapkan mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan gambaran umum proses pembayaran pengeluaran APBD.2. Menjelaskan proses pembuatan SPP dan SPM.3. Menjelaskan jenis-jenis SPP4. Menjelaskan proses pembuatan SP2D.5. Mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan SPP, SPM dan SP2D

serta menjelaskan tugas masing-masing pihak tersebut. 6. Menyebutkan dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pembuatan SPP, SPM dan

SP2D.

5.1 Gambaran UmumHasil akhir kegiatan penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran adalah dokumen DPA-SKPD dan anggaran kas daerah. Dua dokumen tersebut kemudian dijadikan dasar pembuatan dokumen Surat Penyediaan Dana oleh PPKD selaku BUD. Dokumen SPD kemudian akan diserahkan oleh BUD kepada setiap SKPD untuk digunakan sebagai dasar pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).

Kepala SKPD kemudian akan menyerahkan dokumen SPD tersebut kepada Bendahara Pengeluaran dan PPK-SKPD dalam rangka pembuatan dokumen SPP dan SPM. Dokumen SPP dan SPM dibuat dalam rangka melaksanakan pembayaran belanja.

SPP dibuat oleh Bendahara pengeluaran dan diajukan kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD. Ada empat jenis SPP yang dapat diajukan oleh bendahara pengeluaran kepada PA/KPA yaitu (1) SPP-UP, (2) SPP-GU, (3) SPP-TU dan (4) SPP-LS.

Berdasarkan SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, PPK-SKPD kemudian akan menguji dan/atau memverifikasi SPP, antara lain menyangkut syarat kelengkapan dokumen SPP dan lampirannya, kebenaran dalam tulisan, ketersediaan pagu anggaran.

Setelah semua persyaratan terpenuhi, PPK-SKPD kemudian menyiapkan SPM dan diajukan kepada PA/KPA untuk dimintakan otorisasi persetujuan. SPM yang telah ditandatangani oleh PA/KPA kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD.

Jika SPM yang diajukan memenuhi persyaratan, Kuasa BUD kemudian akan menerbitkan SP2D. Dokumen ini akan digunakan oleh SKPD sebagai dasar pencairan dana ke bank.

Secara ringkas alur dokumen dapat digambarkan sebagai berikut:


PA BENDAHARA PENGELUARAN

PPK SKPD KUASA BUD

5.2 Pengertian Dokumen-dokumen Yang DigunakanPengertian dokumen-dokumen yang digunakan dalam modul ini mengacu pada pengertian yang tertuang dalam Permendagri No 13/2006, Permendagri No 59/2007 dan Permendagri No 55/2008.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran

Surat Perintah Membayar (SPM)

dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

5.3 Jenis-Jenis SPPAda empat jenis Surat Permintaan Pembayaran yaitu (1) SPP Uang Persediaan (SPP-UP), (2) SPP Ganti Uang Persediaan (SPP-GU), (3) SPP Tambahan Uang (SPP-TU), dan (4) SPP Langsung.

Secara singkat dapat dibedakan penggunaan masing-masing jenis SPP adalah sebagai berikut:

Dokumen Untuk meminta:

SPP-UP uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving)

SPP-GU pengganti uang persediaan

SPP-TU tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak

SPP-LS pembayaran melalui transfer dari rekening kas daerah ke rekening pihak ketiga dan


SPD

SPP

SPPSPD

SPM SP2D

SPM

gaji

SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU diajukan oleh Bendahara Pengeluaran karena pengeluaran tersebut tidak dapat didanai dari mekanisme SPP-LS.

5.3.1 SPP Uang PersediaanSPP Uang Persediaan (SPP-UP) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

SPP-UP diajukan sekali dalam setahun yakni pada awal tahun anggaran setelah dikeluarkannya surat keputusan Kepala Daerah tentang besaran UP. SPP-UP dipergunakan untuk mengisi uang persediaan tiap-tiap SKPD.

Pengajuan SPP-UP harus dilampiri dengan dokumen-dokumen antara lain: salinan SPD, Draf Surat Pernyataan PA, lampiran lain yang diperlukan.

Berdasarkan definisi UP, karakteristik UP adalah sebagai berikut:

1) Uang muka kerja. Uang persediaan diberikan kepada bendahara pengeluaran pada awal periode pelaksanaan anggaran untuk digunakan membayar pengeluaran yang akan dilaksanakan pada jangka waktu tertentu. Permintaan uang persediaan sebagai uang muka kerja hanya dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran.

2) Berdaur ulang (Revolving). Uang persediaan yang telah digunakan dapat diminta penggantian sejumlah belanja yang telah dilakukan dengan batasan minimal belanja yang telah ditetapkan.

3) Belum membebani anggaran.Uang persediaan belum dibebankan pada kode rekening tertentu sampai dengan uang persediaan tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran atas beban rekening pada DPA-SKPD

4) Untuk keperluan operasional kantor.Untuk menghindari adanya idle cash/money pada bendahara maka uang persediaan pada dasarnya adalah pilihan yang dapat diambil oleh bendahara sebagai cara untuk melakukan pembayaran keperluan sehari-hari perkantoran yang tidak dapat dilaksanakan dengan mekanisme langsung.

5) Jumlahnya tertentu. Besarana jumlah uang ditentukan kebijakan daerah.

Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian uang persediaan yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan. Pelimpahan tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan pengguna anggaran.

5.3.2 SPP-GU


Menurut Permendagri Nomor 13/2006 SPP Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada PPK-SKPD untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

Di awal tahun setiap SKPD memperoleh dana Uang Persediaan. Uang tersebut kemudian akan digunakan untuk membiayai keperluan kantor. Setelah uang persediaan telah terpakai, Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan SPP GU sebagai pengganti dana yang telah terpakai. Dana yang akan diterima oleh SKPD akan sebesar yang tercantum dalam surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan uang persediaan yang telah disahkan pada periode waktu tertentu.

5.3.3 SPP- TUMenurut Permendagri Nomor 13/2006 SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan. Sedangkan menurut Mermendagri Nomor 55/2008 disamping bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu juga dapat mengajukan SPP-TU.

Apabila terdapat kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak, yang harus dikelola oleh bendahara pengeluaran, dan uang persediaan tidak mencukupi karena sudah direncanakan untuk kegiatan yang lain, maka bendahara pengeluaran dapat mengajukan SPP-TU.

Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan. Jumlah dana yang dimintakan dalam SPP-TU ini harus dipertanggung-jawabkan tersendiri dan bila tidak habis, harus disetorkan kembali.

Dalam permintaan tambahan uang persediaan, batas jumlah pengajuan kebutuhan dana harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan. Disamping itu tambahan uang persediaan dibatasi hanya untuk keperluan satu bulan, apabila terdapat sisa maka harus disetor ke rekening kas umum daerah. Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang dikecualikan untuk:

a) kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan

b) kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali PA/KPA.

5.3.4 SPP Langsung

Menurut Permendagri Nomor 13/2006, SPP Langsung (SPP-LS) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

Pembayaran langsung adalah mekanisme pembayaran untuk keperluan belanja daerah melalui transfer dari rekening kas daerah ke rekening pihak ketiga.

Pembayaran langsung dapat dipergunakan untuk membayar semua jenis belanja daerah dalam jumlah yang tidak dibatasi baik minimal maupun maksimal. Artinya pembayaran langsung dapat


dilakukan untuk keperluan belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan lain-lain. Disamping itu pembayaran langsung dapat dilakukan terhadap belanja dengan nilai minimal, seperti sepuluh ribu, dan nilai maksimal yang tidak terbatas sesuai dengan pagu yang tersedia.

Menurut Permendagri Nomor 55 tahun 2008 SPP LS meliputi SPP LS untuk gaji dan tunjangan dan untuk barang dan jasa.

SPP Langsung untuk pengadaan Barang dan Jasa (SPP-LS untuk pengadaan Barang dan Jasa) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

SPP Langsung untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan (SPP-LS untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran gaji dan tunjangan dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.

5.4 Prosedur Pengajuan SPP dan SPMPengguna Anggaran menerima dokumen SPD dari BUD. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran kemudian menyerahkan SPD kepada Bendahara Pengeluaran untuk digunakan sebagai dasar pengajuan SPP dan pembuatan SPM.

Prosedur pengajuan SPP dan pembuatan SPM adalah sebagai berikut:1) Pengguna Anggaran menyerahkan SPD kepada Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD.2) Berdasarkan SPD, Bendahara pengeluaran membuat SPP beserta dokumen lainnya kemudian

menyerahkan SPP beserta dokumen lampirannya kepada PPK SKPD.3) PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP dan kesesuaiannya dengan SPD dan DPA-SKPD.4) SPP yang dinyatakan lengkap akan dibuatkan Rancangan SPM oleh PPK-SKPD. 5) Rancangan SPM ini kemudian oleh PPK-SKPD diberikan kepada Pengguna Anggaran untuk

diotorisasi.

Jika SPP dinyatakan tidak lengkap, PPK-SKPD akan menerbitkan Surat Penolakan SPM yang kemudian akan diberikan kepada Pengguna Anggaran (PA) untuk diotorisasi. Oleh PA, Surat Penolakan Penerbitan SPM kemudian diberikan kepada Bendahara Pengeluaran agar dilakukan penyempurnaan SPP

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang terkait dengan prosedur pengajuan SPP meliputi Bendahara Pengeluaran, PPK SKPD, dan Pengguna Anggaran/KPA.

Bendahara Pengeluaran PPK SKPD Pengguna Anggaran/KPA

Membuat SPP beserta dokumen lainnya

Meneliti kelengkapan dokumen SPP

Membuat SPM

Mengotorisasi SPM

Proses pengajuan semua SPP hampir sama, yang membedakan adalah dokumen-dokumen lampiran yang harus disiapkan. Modul Akuntansi Keuangan Daerah

5.4.1 Prosedur Pengajuan SPP

Bagan alir dokumen dan kegiatan menurut buku pedoman Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah yang diterbitkan Departemen Dalam Negeri ditunjukkan melalui gambar-gambar berikut:

Gambar 4.1: Prosedur pengajuan SPP-UPGambar 4.2: Prosedur pengajuan SPP-GUGambar 4.3: Prosedur pengajuan SPP-TUGambar 4.4: Prosedur pengajuan SPP-LS Gaji dan TunjanganGambar 4.5: Prosedur pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa

Gambar 4.1: Prosedur Pengajuan SPP-UP


Gambar 4.2: Prosedur Pengajuan SPP-GU

Gambar 4.3: Prosedur Pengajuan SPP-TU


Gambar 4.4: Prosedur Pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan

Gambar 4.5 Prosedur Pengajuan SPP LS Barang dan jasa

5.5 Penerbitan SP2D


Hasil akhir dari kegiatan penyusunan SPP dan SPM adalah dokumen SPM. Dokumen SPM kemudian akan diajukan oleh kepala SKPD kepada PPKD selaku BUD untuk dimintakan pencairan dana. BUD melalui Kuasa BUD kemudian akan melakukan penelitian atas SPM. Penelitian mencakup kelengkapan dokumen yang disertakan dan pengujian kesesuaian antara SPM yang diajukan dengan DPA-SKPD yang terkait dengan alokasi dana untuk jenis-jenis pengeluaran. Disamping itu Kuasa BUD juga menguji batasan jumlah dana yang tertuang dalam SPD agar tidak terjadi kelebihan dalam pembayaran.

Setelah dilakukan verifikasi/pengujian, apabila dokumen SPM dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D. Sedangkan jika dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karakteristik Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) meliputi antara lain: a) dokumen yang diterbitkan oleh Kuasa BUD, b) berdasarkan perintah pembayaran yang diajukan oleh Pengguna Anggaran, c) diterbitkan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran lampiran SPM.

Secara rinci prosedur penerbitan SP2D dapat dijelaskan sebagai berikut:1) Pengguna Anggaran menyerahkan SPM kepada Kuasa BUD.2) Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM yang diajukan.3) Apabila SPM dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan SP2D, paling lambat 2(dua) hari kerja

sejak diterimanya pengajuan SPM4) SP2D ini diserahkan kepada Bank dan Pengguna Anggaran.5) Pengguna Anggaran menyerahkan SP2D kepada Bendahara.6) Kuasa BUD harus mencatat SP2D dan Nota Debet dari Bank pada dokumen Penatausahaan, yang

terdiri dari: - a. Buku Kas Penerimaanb. Buku Kas Pengeluaran

7) Bendahara pengeluaran mencatat SP2D pada dokumen Penatausahaan, yang terdiri dari:a. BKU Pengeluaranb. Buku Pembantu Simpanan Bankc. Buku Pembantu Pajakd. Buku Pembantu Panjare. Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek

Apabila SPM dinyatakan tidak lengkap, Kuasa BUD menerbitkan surat penolakan penerbitan SP2D. Penolakan penerbitan SP2D paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM. Hal ini untuk memberi kepastian kepada SKPD terhadap proses penyelesaian SP2D. Surat Penolakan Penerbitan SP2D ini diserahkan kepada Pengguna Anggaran agar dilakukan penyempurnaan SPM.

Hasil akhir kegiatan ini adalah dokumen SP2D yang diterima oleh Pengguna Anggaran yang kemudian nantinya akan digunakan sebagai dokumen mencairkan dana ke bank. Sesuai dengan tugas Bendahara Pengeluaran SKPD yaitu bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD maka dana yang diterima akan disimpan dan dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.


Dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang terkait dengan prosedur penerbitan SP2D meliputi Bendahara Pengeluaran, Kuasa BUD dan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Masing-masing mempunya tugas utama sebagai berikut:

Kuasa BUD Bendahara Pengeluaran PA/KPA

Meneliti SPM yang diajukan PA/KPA

Menerbitkan SP2D

Menerbitkan Surat Penolakan Penerbitan SP2D bila ditolak

Menyerahkan SP2D kepada bank

Mencatat SP2D yang diterima dari PA/KPA

Mengajukan SPM kepada Kuasa BUD

Menerima SP2D dari kuasa BUD

5.5.1 Prosedur Penerbitan SP2D Bagan alir dokumen dan kegiatan prosedur penerbitan SP2D menurut buku pedoman Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah yang diterbitkan Departemen Dalam Negeri ditunjukkan melalui gambar-gambar berikut:

Gambar 4.6: Prosedur penerbitan SP2D-UPGambar 4.7: Prosedur penerbitan SP2D-GUGambar 4.8: Prosedur penerbitan SP2D-TUGambar 4.9: Prosedur penerbitan SP2D -LS Gaji dan TunjanganGambar 4.10: Prosedur penerbitan SP2D-LS Barang dan Jasa

Gambar 4.6. Penerbitan SP2D UP


Gambar 4.7: Prosedur penerbitan SP2D-GU

Gambar 4.8: Prosedur penerbitan SP2D-TU


Gambar 4.9: Prosedur penerbitan SP2D -LS Gaji dan Tunjangan

Gambar 4.10: Prosedur penerbitan SP2D-LS Barang dan Jasa


Modul 5Penatausahaan Penerimaan Daerah

Kompetensi

Setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan proses penatausahaan penerimaan SKPD 2. Mengidentifikasi dokumen-dokumen yang digunakan3. Menyebutkan dan menjelaskan tugas pihak-pihak yang terlibat

5.1 Gambaran Umum Berdasarkan Permendagri Nomor 13/2006, Permendagri 50/2007 dan Permendagri 21/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Sistem dan prosedur (Sisdur) tersebut mencakup tata cara penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban kepala daerah.

Sisdur tersebut dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi pejabat penatausahaan keuangan daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengelola keuangan daerah, serta seluruh pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Setelah DPA‐SKPD ditetapkan, kepala SKPD melaksanakan kegiatan‐kegiatan berdasarkan dokumen tersebut. Bagi setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah maka wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang‐undangan.

5.2 Prinsip umum PenerimaanBeberapa prinsip umum terkait dengan penerimaan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:1. Setiap pendapatan yang diterima oleh Bendahara penerimaan SKPD harus disetor ke rekening Kas Umum

Daerah paling lambat 1(satu) hari kerja berikutnya.Untuk daerah yang kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran, maka hal ini akan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah (SE-900/316/BAKD Tahun 2007).

2. Penyetoran penerimaan pendapatan ke rekening Kas Umum Daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit dari bank.

3. Penerimaan SKPD tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran.4. Bendahara penerimaan SKPD:

a. dilarang menyimpan uang, cek atau surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada bank atau giro pos.

b. wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.

c. wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya


5.3. Sistem dan Prosedur Penerimaan PendapatanAda tiga sistem dan prosedur penerimaan yaitu 1) penerimaan pendapatan tunai, 2) penerimaan melalui kas daerah, dan 3) penerimaan melalui bank lain

5.3.1 Sisdur Penerimaan Pendapatan Tunai

Secara ringkas prosedur yang dilakukan sehubungan dengan penerimaan pendapatan tunai sebagai berikut:

1) Pengguna Anggaran menyerahkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang telah diterbitkan kepada Bendahara Penerimaan dan Wajib Pajak/Retribusi. Bagi Bendahara Penerimaan, SKP Daerah dan SKR tersebut nantinya digunakan untuk keperluan melakukan verifikasi pada saat penerimaan pendapatan

2) Wajib Pajak/Retribusi membayarkan sejumlah uang sesuai dengan yang tertera dalam SKP Daerah/SKR kepada Bendahara Penerimaan

3) Bendahara Penerimaan memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterima dari WajibPajak/Retribusi dengan dokumen SKP Daerah/SKR

4) Jika hasil verifikasi diperoleh kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dari Wajib Pajak/Retribusi dengan SKP Daerah/SKR, maka Bendahara Penerimaan menerbitkan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti lain yang sah dan membuat Surat Tanda Setoran (STS)

5) Bendahara Penerimaan menyerahkan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti lain yang sah kepada Wajib Pajak/Retribusi dan menyetorkan uang yang diterima dari Wajib Pajak/Retribusi dengan disertai STS ke Bank yang ditetapkan

6) Bank mengotorisasi STS dan membuat Nota Kredit. STS yang telah diotorisasi diserahkan kembali ke Bendahara Penerimaan sedangkan Nota Kredit diserahkan ke BUD.

5.3.2 Sisdur Penerimaan Pendapatan melalui Kas Umum DaerahModul Akuntansi Keuangan Daerah

Secara ringkas prosedur yang dilakukan sehubungan dengan penerimaan pendapatan melalui Kas Umum Daerah sebagai berikut:

1) Pengguna Anggaran menyerahkanSurat Ketetapan Retribusi (SKR) yang telah diterbitkan kepada Bendahara Penerimaan dan Wajib Pajak/Retribusi. Bagi Bendahara Penerimaan, SKP Daerah dan SKR tersebut nantinya digunakan untuk keperluan melakukan verifikasi pada saat penerimaan pendapatan

2) Wajib Pajak/Retribusi membayarkan sejumlah uang sesuai dengan yang tertera dalam SKP Daerah/SKR ke rekening Kas Umum Daerah

3) Bank menerbitkan Slip Setoran/Bukti lain yang sah dan Nota Kredit4) Bank menyerahkan slip setoran/bukti lain yang sah kepada Wajib Pajak/Retribusi dan Nota Kredit kepada

BUD5) Wajib Pajak/Retribusi menyerahkan slip setoran/bukti lain yang sah kepada Bendahara Penerimaan.


5.3.3 Sisdur Penerimaan Pendapatan melalui rekening bank lain

Secara ringkas prosedur yang dilakukan sehubungan dengan penerimaan pendapatan melalui Bank Lain sebagai berikut:

1) Pengguna Anggaran menyerahkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang telah diterbitkan kepada Bendahara Penerimaan dan Wajib Pajak/Retribusi. Bagi Bendahara Penerimaan, SKP Daerah dan SKR tersebut nantinya digunakan untuk keperluan melakukan verifikasi pada saat penerimaan pendapatan

2) Wajib Pajak/Retribusi membayarkan sejumlah uang sesuai dengan yang tertera dalam SKP Daerah/SKR ke bank lain


3) Bank lain membuat Slip Setoran/Bukti lain yang sah dan Nota Kredit. Slip setoran/bukti lain yang sah diserahkan ke Wajib Pajak/Retribusi sedangkan uang beserta Nota Kredit diserahkan ke Bank Kas Umum Daerah

4) Bank Kas Umum Daerah menyerahkan Nota Kredit kepada BUD5) Wajib Pajak/Retribusi menyerahkan slip setoran/bukti lain yang sah kepada Bendahara Penerimaan.



MODUL 6

SISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH

PENGERTIAN KEUANGAN DAERAH

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :“Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.Berdasarkan pengertian tersebut pada prinsipnya keuangan daerah mengandung unsur pokok yaitu:

• Hak Daerah yang dapat dinilai• Kewajiban Daerah dengan uang• Kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.

Hak daerah dalam rangka keuangan daerah adalah segala hak yang melekat pada Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam usaha pemerintah daerah mengisi kas daerah.

Hak Daerah tersebut meliputi antara lain :1. Hak menarik pajak daerah dan Retribusi Daerah (UU No. 28 Tahun 2009).2. Hak mengadakan pinjaman (UU No. 33 tahun 2004 ).3. Hak untuk memperoleh dana perimbangan dari pusat (UU No. 33 tahun 2004).

Kewajiban daerah juga merupakan bagian pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan pusat sesuai pembukaan UUD 1945 yaitu:1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,2. memajukan kesejahteraan umum,3. mencerdaskan kehidupan bangsa,4. ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

HUBUNGAN ANTARA KEUANGAN DAERAH DENGAN KEUANGAN NEGARA

Pasal 1 UUD 1945 menetapkan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selanjutnya dalam pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya menyatakan bahwa daerah Indonesia terbagi dalam daerah yang bersifat otonom dan bersifat daerah administrasi.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber¬sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Penyelenggaraan pemerintahan daerah juga merupakan subsistem dari pemerintahan negara sehingga antara keuangan daerah dengan keuangan negara Modul Akuntansi Keuangan Daerah

akan mempunyai hubungan yang erat dan saling mempengaruhi.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah serta secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Setiap penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi dan dekonsentrasi disertai dengan pengalihan sumber daya manusia dan sarana serta pengalokasian anggaran yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyerahan dan pelimpahan kewenangan tersebut. Sedangkan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka tugas pembantuan disertai pengalokasian anggaran.

Dari ketiga jenis pelimpahan wewenang tersebut, hanya pelimpahan wewenang dalam rangka pelaksanaan desentralisasi saja yang merupakan sumber keuangan daerah melalui alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sedangkan alokasi dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka dekonsentrasi dan tugas pembantuan tidak merupakan sumber penerimaan APBD dan diadministrasikan serta dipertanggungjawabkan secara terpisah dari administrasi keuangan dalam pembiayaan pelaksanaan desentralisasi.

PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah. Kepala Daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Kepala Daerah perlu menetapkan pejabat-pejabat tertentu dan para bendahara untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Para pengelola keuangan daerah tersebut adalah:1. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (Koordinator PKD).2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).3. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (PPA/PB).4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).5. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), dan6. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

Berikut ini adalah uraian tentang tugas-tugas para pejabat pengelola keuangan daerah tersebut.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kepala Daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan:a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD).b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah.c. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang.


d. Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran.e. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah.f. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.g. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah.h. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:

a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.b. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.

Pelimpahan tersebut ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang, yang merupakan unsur penting dalam sistem pengendalian intern.

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang:a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah.c. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.d. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.e. Tugas-tugas pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan pejabat pengawas keuangan daerah.f. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.Selain mempunyai tugas koordinasi, Sekretaris Daerah mempunyai tugas:a. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah,b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD,c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah,d. memberikan persetujuan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) / Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), dane. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas tersebut kepada kepala daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah


(PPKD) mempunyai tugas:a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah,b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD,c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah,d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD),e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangkapertanggungjawaban pelaksanaan APBD; danf. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berwenang:a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;f. menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;i. menyajikan informasi keuangan daerah; danj. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD). PPKD mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.Penunjukan Kuasa BUD oleh PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Kuasa BUD mempunyai tugas:a. menyiapkan anggaran kas;b. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);c. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;g. menyimpan uang daerah;h. melaksanakan penempatan uang daerah danmengelola/menatausahakan investasi daerah;i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; danl. melakukan penagihan piutang daerah.

Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD.

PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:a. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;b. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;


c. melaksanakan pemungutan pajak daerah;d. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;e. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;f. menyajikan informasi keuangan daerah; dang. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

4. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna BarangKepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna Barang (PPA/PB) mempunyai tugas:a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD);b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD);c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;h. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; dan

m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

Dalam hal pengadaan Barang/Jasa Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai ketentuan peraturan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang. Pelimpahan sebagian kewenangan tersebut berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. Pelimpahan sebagian kewenangan tersebut ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD. Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada pengguna anggaran/ pengguna barang.

5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Penunjukan pejabat tersebut berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif


lainnya.

PPTK bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang atau kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang yang telah menunjuknya. Tugas¬tugas tersebut adalah:a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; danc. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

6. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD), Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK¬SKPD). PPK-SKPD mempunyai tugas:a. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;b. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Persediaan (SPP-TU) dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;c. melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);d. menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;f. melaksanakan akuntansi SKPD; dang. menyiapkan laporan keuangan SKPD.PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

7. Bendahara Penerimaan dan Bendahara PengeluaranKepala daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran tersebut adalah pejabat fungsional. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Bendahara Penerimaan Pembantu dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.


DAFTAR ISTILAH/SINGKATANDALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang¬Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan/atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

7. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

8. Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah, termasuk Qanun yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan peraturan daerah provinsi (perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua.

9. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.

10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

11. PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

12. BUD (Bendahara Umum Daerah) adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

13. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah.

14. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.

15. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.


16. PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

17. PPK-SKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD) adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

18. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

19. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

20. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.21. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah

untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.22. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh

kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

23. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

24. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata -usahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

25. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi, yang menurut ketentuan peraturan perundang¬undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

26. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

27. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.28. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.29. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan

bersih.30. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan

bersih.31. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.32. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.33. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang

akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

34. SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

35. SiKPA (Sisa Kurang Perhitungan Anggaran) adalah selisih kurang realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

36. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

37. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu


tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

38. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

39. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

40. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.

41. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

42. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

43. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

44. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

45. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

46. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

47. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) adalah dokumen perencanaan untuk periode lima tahun.

48. RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun.

49. TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

50. RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

51. KUA (Kebijakan Umum APBD) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

52. PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA¬SKPD.

53. DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD) merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

54. SPP (Surat Permintaan Pembayaran) adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/ bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

55. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.


56. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

57. SPM-LS (Surat Perintah Membayar Langsung) adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

58. UP (Uang Persediaan) adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.

59. SPM-UP (Surat Perintah Membayar Uang Persediaan) adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari.

60. SPM-GU (Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan) adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.

61. SPM-TU (Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan) adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA¬SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

62. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

63. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

64. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

65. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

66. Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang¬undangan.

67. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

68. BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

69. SPD (Surat Penyediaan Dana) adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

70. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

71. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.


72. SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.

73. SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

74. SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

75. SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

76. SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh kepala daerah.

77. SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

78. STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

79. SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

80. SKRDLB (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar) adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

****


MODUL 7

TEHNIK AKUNTANSI KEUANGAN

SEKTOR PUBLIK

1. P e n d a h u l u a n

a. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari pokok bahasan ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami dan

menjelaskan secara detail tentang masalah-masalah berikut ini.

1) Memahami konsep dan teori Akuntansi Keuangan Sektor Publik.

2) Memahami dan menjelaskan standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik,

3) Dapat memahami dan menjelaskan Tehnik Akuntansi Keuangan Sektor Publik

4) Dapat memahami dan menjelaskan Sistem Akuntansi Keuangan Sektor Publik

5) Mampu memberikan ringkasan dan rangkuman secara rinci dari seluruh pokok bahasan pada

bab ini,

6) Mampu menyelesaikan soal dan kasus yang berkaitan Akuntansi Keuangan Sektor Publik.

b. Pokok Bahasan

1) Teori Akuntansi Sektor Publik

2) Standar Akuntansi Sektor Publik

3) Tehnik Akuntansi Sektor Publik

4) Sistem Akuntansi Sektor Publik

5) Rangkuman

6) Latihan Soal dan kasus


c. Metode Pembelajaran

1) Metode ceramah ;

2) Metode diskusi,

3) Metode aplikasi pada Pemerntah Daerah / Pusat.

2. Pokok Bahasan

a. Pengantar

Teknik Akuntansi keuangan sector public dibahas pada Bahan Ajar ke 9, dan

Laporan Keuangan Sektor Publik pada Bahan Ajar ke 10.

Dalam bagian ini, pembahasan difokuskan pada akuntansi keuangan, setelah bagian

sebelumnya dibahas akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan sector publik sangat erat

kaitannya dengan fungsi akuntansi sebagai penyedia informasi keuangan untuk pihak

eksternal organisasi.

Disektor public, kebutuhan akan infprmasi akuntansi semakin tinggi seiring

dengan semakin meningkatnya akuntabilitas publik dan transparansi oleh lembaga –

lembaga publik. Laporan keuangan sector publik menjadi instrument utama untuk

menciptakan akuntabilitas publik. Untuk menghasilkan laporan keuangan sector publik

yang relevan dan handal, maka diperlukan standar akuntansi keuangan sector publik dan

system akuntansi sector publik. Pengembangan standar akuntansi keuangan sector publik

merupakan suatu yang sangat krusial, karena kualitas srndar akuntansi secara langsung

akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Dengan demikian pada bahan ajar ini perlu dikembangkan system akuntansi yang

handal yang mampu memfasilitasi dihasilkannya laporan keuangan yang dapat dipercaya.

b. Teori Akuntansi Sektor Publik

Teori akuntansi memiliki kaitan yang erat dengan akuntansi, terutama pelaporan

keuangan pada pihak eksternal. Teori akuntansi sector publik sendiri sebenarnya masih

dipertanyakan apakah memang ad teori akuntansi sector publik. Sektor swasta yang

perkembangan akuntansinya lebih pesat saja oleh beberapa ilmuwan masih dipertanyakan

apakah sampai saat ini benar – benar memiliki teori akuntansi yang mapan. Suatu teori perlu Modul Akuntansi Keuangan Daerah

didukung oleh berbagai riset yang didalamnya terdapat hipotesa – hipotesa yang diuji

kebenarannya. Teori memiliki tiga karakteristik dasar, yaitu:

1) Kemampuan untuk menerangkan atau menjelaskan fenomena yang ada (the ability to

explain),

2) Kemampuan untuk memorediksi (the ability to predict),

3) Kemampuan mengendalikan fenomena (the ability to control given phenomena).

Pada dasarnya terdapat tiga tujuan mempelajari teori akuntansi, yaitu:

1) untuk memahami praktik akuntansi yang ada saat ini,

2) mempelajari kelemahan dan kekurangan dari praktik akuntansi yang saat ini dilakukan, dan

3) memperbaiki praktik akkuntansi di masa datang.

Suatu disiplin ilmu dapat diklasifikasikan dalam lima kelompok yaitu:

(1) ilmu murni atau abstrak (abstract science),

(2) ilmu deskriptif (general descriptive science),

(3) ilmu derivative (special derivative science),

(4) ilmu sinoptik (synoptic science),

(5) ilmu terapan (applied science).

Ilmu abstrak misalnya adalah matematika, ilmu logika, dan metafisik. Disiplin ilmu yang

termasuk kategori ilmu deskriptif mendasarkan pengetahuannya melalui observasi dan

pendeskripsian suatu fenomena actual, misalnya ilmu kimia,sosiologi dan biologi.

Ilmu derivative merupakan turunan dari ilmu lain, misalnya botani, zoology, minerologi dan

etnologi.

Synoptic science adalah turunan dari derivative special science yang merupakan gabungan dari

beberapa disiplin ilmu, contohnya adalah auditing geologi dan geografi.


Ilmu trepan adalah disiplin ilmu yang secara khusu terpisah dari disiplin ilmu lain yang

disesuaikan dengan kebutuhan praktis ilmu tersebut, contonhya ilmu akuntansi.

Untuk menghasilkan Laporan Keuangan sector publik yang relevan dan dapat diandalkan,

terdapat beberapa kendala (constraints) yang dihadapi akuntansi sector publik.

Hambatan tersebut adalah:

1. Objektivitas

2. Konsistensi

3. Daya banding

4. Tepat waktu

5. Ekonomis dalam penyajian laporan

6. Materialitas

Objektivitas

Objektivitas merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang

relevan. Laporan keuangan disajikan oleh manajemen untuk melaporkan kinerja yang telah

dicapai oleh manajemen selama periode waktu tertentu kepada pihak eksternal yang menjadi

Stakeholder organisasi.

Seringkali terjadi masalah objektivitas laporan kinerja disebabkan oleh adanya benturan

kepentingan antara kepentingan manajemen dengan kepentingan stakeholder. Manajemen

tidak selalu bertindak untuk kepentingan stakeholder, namun seringkali ia bertindak untuk

memaksimumkan kesejahteraan mereka dan mengamankan posisi mereka tanpa memandang

bahaya yang ditimbulkan terhadap stakeholder yang lain, misalnya karyawan, investor, kreditor

dan masyarakat.

Masalah objektivitas juga dapat dijelaskan melalui teori kontrak (contracting theory).

Proses kontrak menghasilkan hubungan keagenan (agency relationship). Hubungan keagenan

muncul ketika salah satu pihak (principal) mengontak pihak lain (agen) untuk melakukan

tindakan yang diinginkan oleh principal. Dengan kontrak tersebut principal mendelegasikan

wewenang pengambilan keputusan pada agen. Karena baik agen maupun principal keduanya

adalah utility maximize, maka tidak ada alasan yang dapat diyakini bahwa agen akan selalu


bertindak untuk kepentingan principal. Masalah keagenan (agency problem) kemudian muncul

karena adanya perilaku opurtunis (opurtunistic behaviour) dari agen, yaitu perilaku manajemen

(agen) untuk memaksimumkan kesejahteraannya sendiri yang mungkin berlawanan dengan

kepentingan principal.

Konsistensi

Konsistensi mengacu pada penggunaan metode atau teknik akuntansi yang sama untuk

menghasilkan laporan keuangan organisasi selama beberapa periode waktu secara berturut –

turut. Tujuannya adalah agar laporan keuangan dapat diperbandingkan kinerjanya dari tahun ke

tahun. Konsitensi penerapan metode akuntansi merupakan hal yang sangat penting karena

organisasi memiliki orientasi jangka panjang (going concern), sedangkan laporan keuangan

hanya melaporkan kinerja selama satu periode. Oleh karena itu, agar tidak terjadi keterputusan

proses evaluasi kinerja organisasi oleh pihak eksternal, maka organisasi perlu konsisten dalam

menerpakan metode akuntansinya.

Daya banding

Laporan keuangan sector publik hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu

dan dengan instansi lain yang sejenis. Dengan demikian, daya banding berartyi bahwa laporan

keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain

yang sejenis. Kendala daya banding terkait dengan objeltivitas karena semakin objektif suatu

laporan keuangan maka akan semakin tinggi daya bandingnya karena dengan dasar yang sama

akan dapat dihasilkan laporan yang berbeda. Selain itu, daya banding juga terkait dengan

konsitensi. Adanya beberapa alternative penggunaan metode akuntansi juga dapat menyulitkan

tercapainya daya banding

Tepat waktu

Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar

pengambilan keputusan ekonomi, social, dan politik serta untuk menhindari tertundanya

pengambilan keputusan tersebut. Kendala ketepatan waktu penyajian laporan terkait dengan

lama waktu yang dibutuhkan oleh organisasi untuk menghasilkan laporan keuangan. Semakin

cepat waktu penyajian laporan keuangan, maka akan semakin baik untuk pengambilan

keputusan. Permasalahannya adalah semakin banyak kebutuhan informasi, maka akan semakin


banyak pula waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan berbagai informasi tersebut. Laporan

keuangan mungkin disajikan tidak tepat waktu sehingga tidak relevan untuk pengambilan

keputusan meskipun disajikan lebih awal.

Ekonomis dalam Penyajian Laporan

Penyajian laporan keuangan membutuhkan biaya. Semakin banyak informasi yang

dibutuhkan semakin besar pula biaya yang dibutuhkan. Kendala ekonomis dalam penyajian

laporan keuangan bisa berarti bahwa manfaat yang diperoleh harus lebih besar dari biaya yang

dikeluarkan untuk menghasilkan laporan tersebut.

Materialitas

Suatu informasi dianggap material bila mempengruhi keputusan, atau jika informasi

tersebut dihilangkan akan menghasilkan keputusan yang berbeda. Penentuan materialitas

memang bersifat pertimbangan subjektif (subjective judgement), namun pertimbangan tersebut

tidak dapat dilakukan menurut selera pribadi. Pertimbangan yang digunakan merupakan

Professional judgement yang mendasarkan pada teknik tertentu.

c. Standar Akuntansi Sektor Publik

Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip – prinsip yang mengatur perlakuan

akuntansi dalam penyusunan laoran keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna

laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang digunakan

untuk mengimplementasikan standar. Untuk memastikan diikutinya prosedur yang telah

ditetapkan, system akuntansi sector publik harus dilengkapi dengan system pengendalian intern

atas penerimaan dan pengeluaran dana publik.

Standar akuntasi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporsan

keuangan. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan impilkasi negative

berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dl

pelaporna keuangan serta menyulitkan dalam pengauditan.

Proses penetapan dan pelaksanaan standar akuntansi sector publik merupakan masalah

yang serius bagi praktik akuntansi, profesi akuntansi, dan bagi pihak – pihak yang

berkepentingan. Pembuatan suatu standar mungkin dapat bermanfaat bagi satu pihak, namun

dapat juga merugikan bagi pihak lain. Penentuan mekanisme yang terbaikdlm menetapkan


keseragaman standar akuntansi merupakan factor penting agar standar akuntansi dapat

diterima pihak – pihak yang berkepentingan dan bermanfaat bagi pengembangan akuntansi

sector publik itu sendiri.

Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi,

antara lain:

a) Standar memberikan dokumen tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan

keuangan posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna

informasi

b) Standar memberika petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan

pengujian secara hati – hati dan independen saat menggunakan keahlian dan

integritasnya dalam mengaudit laporan suatu organisasi serta saat membuktikan

kewajarannya.

c) Standar memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan yang berkaitan

dengan berbagai variable yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi,

perencanaan seta regulasi ekonomi dan penigkatan efisiensi ekonomi serta tujuan social

lainnya.

d) Standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang

berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dan penetapan standar adalah sedapat

mungkin menghindari terjadinya standar yang overload. Standar yang overload terjadi ketika:

a) Standar terlalu banyak

b) Standar terlalu rumit

c) Tidak ada standar yang tegas (rigid) sehingga sulit untuk membuat pilihan dalam

penerapannya

d) Standar mempunyai tujuan yang sifatnya umum (general purpose standards), sehingga

gagal dalam menyajikan pebedaan kebutuhan diantara para penyaji dan pengguna.

e) Standar kurang spesifik sehingga gagal dalam mengidentifikasi perbedaan antara:

- Entitas publik dan entitas non publik

- Laporan keuangan tahunan dan interim


- Organisasi besar dan kecil

- Laporan keuangan auditan dan non auditan

f) Pengungkapan yang berlebihan, pengukuran yang terlalu kompleks, atau keduanya.

d. Tehnik Akuntansi Sektor Publik

Beberapa teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi oleh sector publik ::

1) Akuntansi Anggaran

2) Akuntansi Komitmen

3) Akuntansi Dana

4) Akuntansi Kas

5) Akuntansi Akrual

Akuntansi kas, akuntansi akrual, dan akuntansi komitemen berbeda satu dengan lainnya karena

adanya perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya. Dalam hal pengakuan pendapatan,

pada dasarnya terdapat dua langkah yang mempengaruhi pencatatan, yaitu pada saat barang

dikirim dan faktur dikeluarkan, dan pada saat barang dikirim dan faktur dibayar.

Akuntansi Anggaran

Teknik akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang

dianggarkan dengan jumlah actual dan dicatat secara berpasangan (double entry). Akuntansi

anggaran merupakan praktik akuntansi yang banyak digunakan organisasi sector publik, khususnya

pemerintahan, yang mencatat dan menyajikan akun operasi dalam format yang sama dan sejajar

dengan anggarannya. Jumlah belanja yang dianggarkan dikreditkan terhadap akun yang sesuai

kemudian apabila belanja tersebut direalisasikan, maka akun tersebut didebit kembali. Saldo yang

ada dengan demikian menunjukkan jumlah anggaran yang belum dibelanjakan. Teknik akuntansi

anggaran dapat membandingkan secara sistematik dan kontinu jumlah anggaran dan realisasi

anggaran. Tujuan utama teknik ini adalah untuk menekankan peran anggaran dalam siklus

perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas.


Alasan yang melatarbelakangi teknik akuntansi anggaran adalah bahwa anggaran dan

realisasi harus selalu dibandingkan sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi apabila terdapat

varians (selisih). Namun akuntansi anggaran lebih menekankan pada bemtuk dari akun-akun

keuangan bukan isi (content) dari akun itu sendiri.

Salah satu kelemahan teknik akuntansi anggaran adalah bahwa teknik ini sangat kompleks.

Akan lebih mudah dan lebih komprhensif apabila akun – akun yang ada menunjukkan pendapatan

dan biaya dianggarkan.

Akuntansi Komitmen

Akuntansi Komitmen adalah system akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya

pada saat order dikelurkan. Sistem akuntansi akrual mengakui biaya pada saat faktur diterima dan

mengakui pendapatan pada saat faktur dikeliurkan. Akuntansi komitmen dapat digunakan bersama

– sama dengan akuntansi kas atau akuntansi akrual. Akuntansi komitmen terkadang hanya menjadi

subsistem dari system akuntansi utama yang dipakai organisasi. Akuntansi komitmen mengakui

transaksi ketika organisasi melakukan transaksi tersebut. Hal ini berarti transaksi tidak diakui ketika

kas telah dibayarkan atau diterima, tidak juga ketika faktur diterima atau dikeluarkan, akan tetapi

pada waktu yang lebih awal, yaitu ketika order dikeluarkan atau diterima.

Tujuan utama akuntansi komitmen adalah untuk pengendalian anggaran. Agar manajer dapat

mengendalikan anggaran, ia perlu mengetahui berapa besar anggaran yang telah dilaksanakan atau

dikeluarkan jika dihitung berdasarkan order yang telah dikeluarkan. Dengan menerima akun atas

faktur yang diterima atau dibayarkan, ia dapat dengan mudah menghabiskan anggaran

(overcommit). Tentu saja manajer yang teliti akan tahu bahwa akun – akun tidak memasukkan order

yang dikeluarkan yang mana faktur belum diterima dan oleh karena itu ia membuat catatan sendiri

agar ia tidak melakukan pemborosan anggaran (over commit the budget).

Akuntansi komitmen berfokus pada order yang dikeluarkan. Order yang diterima yang terkait

dengan pendapatan tidak akan dicatat sebelum faktur dikirimkan. Meskipun akuntansi komitmen

dapat memperbaiki pengendalian terhadap anggaran, namun terdapat masalah dalam

pengadopsian system tersebut ke dalam akun – akun keuangan. Akun yang dicatat hanya didukung

oleh order yang dikeluarkan. Pada umunya tidak ada kewajiban hokum (legal liability) untuk patuh

terhadap order yang terjadi dan order tersebut dapat dengan mudah dibatalkan.


Akuntansi Dana (Fund Accounting)

Pada organisasi sector publik masalah utama yang dihadapi adalah pencarian sumber dana

dan alokasi dana. Penggunaan dana dan peran anggaran sangat penting dalam organisasi sector

publik. Dalam tahap awal perkembangan akuntansi dana, pengertian “dana” dimaknai sebagai dana

kas (cash fund). Tiap – tiap dana tersebut harus ditempatkan pada laci (cash drawer) secara terpisah;

beberapa tagihan harus diambilkan dari satu laci dan tagihan lainnya diambil dari laci lainnya.

Namun saat ini “ dana” dimaknai sebagai entitas anggaran dan entitas akuntansi yang terpisah,

termasuk sumber daya nonkas dan utang diperhitungkan didalamnya.

Teori akuntansi dana pada awalnya dikembangkan oleh Vatter (1947) untuk tujuan organisasi

bisnis. Pada waktu itu ia melihat bahwa antara perusahaan pribadi dengan perusahaan badan

memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut adalah, pertama perusahaan perorangan (milik

pribadi) kurang menguntungkan bila dibandingkan dengan perusahaan yang dimiliki publik

(perseroan terbatas). Kedua, adanya kesalahan dalam memahami makna entitas. Berdasarkan kedua

hal tersebut Vatter berpendapat bahwa reporting unit harus diperlakukan sebagai dana (fund) dan

organisasi dilihat sebagai satu rangkaian dana (series of fund), maka laporan keuangan organisasi

tersebut merupakan penggabungan (konsolidasi) dari laporan keuangan dana yang menjadi bagian

organisasi.

Pengertian dana berdasarkan GASB (1999 par.208) adalah:

“A fiscal and accounting entity with a self balancing set of accounts recording cash and other

financial resources, together with all related liabilities ang residual equitities or balances, and

change therein, which are segregated for the purposes of carrying on specific activities or attaining

ceratin objectives in accordance with special regulations, restrictions, and limitations.”

e. Sistem Akuntansi Sektor Publik

Sistem akuntansi pemerintah yang dilakukan dengan menggunakan konsep dana,

memperlakukan suatu unit kerja sebagai entitas akuntansi (accounting entity) dan entitas anggaran

(budget entity) yang berdiri sendiri. Penggunaan akuntansi dana merupakan salah satu perbedaan

utama antara akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis. Sistem akuntansi dana dibuat untuk

memastikan bahwa uang publik dibelanjakan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Dana dapat

dikeluarkan apabila terdapat otorisasi dari dewan legislative, pihak eksekutif atau karena tuntutan


perundangan. Sistem akuntansi dana adalah metode akuntansi yang menekankan pada pelaporan

pemanfaatan dana bukan pelaporan organisasi itu sendiri.

Terdapat dua jenis dana yang digunakan pada organisasi sector publik,yaitu:

1. Dana yang dapat dibelanjakan (expendable fund): dicatat untuk mancatat nilai aktiva, utang,

perubahan aktiva bersih, dan saldo dana yang dapat dibelanjakan untuk kegiatan yang tidak

bertujuan untuk mencari laba. Jenis akuntansi dana ini digunakan pada organisasi pemerintahan

(governmental funds).

2. Dana yang tidak dapat dibelanjakan (nonexpendable funds): untuk mencatat biaya pendapatan,

aktiva,utang dan modal untuk kegiatan yang sifatnya mencari laba. Jenis dana ini digunakan

pada organisasi bisnis (proprietary funds).

Akuntansi Kas

Penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima, dan pengeluaran

dicatat ketika kas dikeluarkan. Kelebihan cash basis adalah mencerminkan pengeluaran yang actual,

riil dan obyectif. Namun demikian GAAP tidak menganjurkan pencatatan dengan dasar kas karena

tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Dengan cash basis, tingkat efisiensi dan

efektifitas suatu kegiatan, program atau aktifitas tidak dapat diukur dengan baik. Sebagai contoh,

penerimaan kas dari pinjaman akan dicatat sebagai pendapatan (revenue) bukan sebagai utang.

Untuk mengoreksi hal tersebut kebanyakan system akuntansi kas tidak hanya mengakui kas saja,

akan tetapi juga aktiva dan hutang yang timbul sebelum terjadi transaksi kas. Namun demikian,

koreksi semacam ini tidak dapat mengubah kenyataan bahwa pada setiap waktu, obligasi yang

beredar dalam bentuk kontrak atau order pembelian yang dikeluarkan tidak tampak dalam catatan

akuntansi. Konsekuensinya adalah saldo yang tercatat akan dicatat lebih (overstated). Hal ini dapat

menyebabkan pemborosan anggaran (unwise expenditure atau overspending).

Akuntansi Akrual

Akuntansi akrual dianggap lebih baik dibandingkan akuntansi kas. Teknik akuntansi berbasis

akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dipercaya, lebih akurat,

komprehensif dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, social dan politik. Basis akrual

diterapkan agak berbeda antar Proprietary fund (full accrual) dengan Governmental fund (modified

accrual) karena biaya (expenses) diukur dalam Proprietary fund, sedangkan expenditure difokuskan

pada general fund. Expense adalah sumber daya yang dikonsumsi selama periode akuntansi. Modul Akuntansi Keuangan Daerah

Expenditure adalah jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan selama periode akuntansi.

Karena Governmental fund tidak memiliki catatan modal dan utang (dicatat/dikategorikan dalam

aktiva tetap dan utang jangka panjang), expenditure yang diukur bukan expense.

Pada Governmental fund, hendaknya digunakan modified accrual basis. Expenditure di

accrued, tetapi revenue dicatat berdasarkan kas basis, yaitu pada saat diterima bukan saat

diperoleh. Pendapatan seperti PPN,PPh dan fee (retribusi)dihitung pada saat diterima kasnya. Salah

satu pengecualian adalah property tax (PBB) yang di accrued karena jumlahnya dapat diestimasi

secara lebih pasti.

Pengaplikasian accrual basis dalam akuntansi sector publik pada dasarnya adalah untuk

menentukan cost of services dan charging for services, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang

dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang

dibebankan kepada publik. Hal ini berbeda dengan tujuan pengaplikasian accrual basis dalam sector

swasta yang digunakan untuk mengetahui dan membandingkan besarnya biaya terhadap

pendapatan (proper matching cost against revenue). Perbedaan ini disebabkan karena pada sector

swasta orientasi lebih difokuskan pada usaha untuk memaksimumkan laba (profit oriented),

sedangkan dalam sector publik orientasi difokuskan pada optimalisasi pelayanan publik (public

service oriented).

3. Evaluasi

a. R a n g k u m a n

Fokus akuntansi keuangan sector publik adalah pemberian laporan keuangan kepada pihak

eksternal organisasi. Dimensi kualitas laporan keuangan sector publik menjadi sangat penting

bagi pihak – pihak yang menajdikan laporan keuangan sebagai dasar untuk pembuatan

keputusan ekonomi, social dan politik. Namun demikian, untuk menghasilkan laporan keuangan

sector publik yang relevan dan handal terdapat beberapa kendala (constraint), yiatu:

objektivitas, konsistensi, daya banding, tepat waktu, ekonomis dalam penyajian laporan, dan

materialitas.

Pada dasarnya terdapat beberapa teknik akuntansi keuangan yang dpat diadopsi oleh organisasi

sector publik untuk memfasilitasi dihasilkannya laporan keuangan. Teknik akuntansi keuangan

tersebut adalah: akuntansi anggaran, akuntansi komitmen, akuntansi kas, akuntansi akrual, dan


akuntansi dana. Masing – masing teknik akuntansi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan,

dan sebenarnya diantar kelima teknik tersebut tidak bersifat mutually exclusive. Teknik

akuntansi keuangan yang cukup mudah dan sederhana serta banyak digunakan adalah akuntansi

kas. Akan tetapi, seiring dengan adanya reformasi sektro publik, terjadi pula pergeseran dari

system akuntansi kas menjadi system akuntansi akrual atau akrual modifikasian. GASB bahkan

merekomendasikan untuk tidak lagi menggunakan akuntansi kas dan menggantinya dengan

akuntansi dana.


MODUL 8

KONSEP DASARA. PUBLIK

Istilah publik berasal dari kata dalam Bahasa Inggris yaitu public. Di dalam Bahasa Indonesia, istilah public diterjemahkan ke dalam berbagai istilah yaitu :

Tabel 1. Berbagai Terjemahan Istilah Public

No.

Terjemahan Kata Public

Contoh Penggunaan Kata Public dan Terjemahannya

1. Masyarakat Public Health = Kesehatan Masyarakat2. Rakyat Public Welfare = Kesejahteraan Rakyat3. Negara Public Administration = Administrasi Negara

Public Policy = Kebijakan Negara4. Pemerintah Public Policy = Kebijakan Pemerintah5. Negeri Public School = Sekolah Negeri6. Umum Public Telephone = Telepon Umum

Public Transportation = Transportasi/Angkutan UmumPublic Interest = Kepentingan Umum

Berdasarkan uraian di atas, maka kata public diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan beragam istilah. Istilah-istilah itu bahkan satu sama lain bertolak belakang yaitu di satu pihak diterjemahkan menjadi negara dan pemerintah tetapi di pihak lain diterjemahkan menjadi masyarakat dan rakyat. Padahal, negara dan pemerintah dengan masyarakat dan rakyat adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Karena berbagai terjemahan istilah public tersebut tidak ada satupun yang mengena, maka istilah public dalam Bahasa Inggris lazim diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi publik.

Apa sebenarnya arti publik ? Publik adalah sekelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama terhadap sesuatu hal. Publik dapat berkumpul atau berada pada satu tempat tetapi dapat juga tidak. Tiap-tiap organisasi memiliki publik yang berbeda-beda. Publik dari PT.Jasa Marga adalah pengguna jalan tol, publik dari PT. PLN adalah pelanggan listrik, publik dari PDAM adalah pelanggan PDAM, publik dari PT. KAI adalah penumpang kereta api, publik dari PT. Telekomunikasi Indonesia adalah pelanggan telepon, publik dari Kantor Camat adalah masyarakat di kecamatan itu, publik dari suatu bank adalah nasabah bank itu, publik dari suatu stasiun televisi adalah pemirsa televisi itu, publik dari suatu supermarket adalah pelanggan


supermarket itu, dan lain-lain. Dengan demikian, seseorang dapat menjadi publik dari banyak organisasi.B. SEKTOR PUBLIK

Sektor publik adalah bidang-bidang yang menyangkut kepentingan publik atau yang menyangkut hajat hidup orang banyak, misalnya pemerintahan, pendidikan, kesehatan, telekomunikasi, transportasi, perdagangan, energi listrik, air minum, perumahan, dan lain-lain.

Sektor publik dapat dilihat dari arti luas dan arti sempit yaitu :1. Sektor publik dalam arti luas, yaitu semua bidang yang menyangkut kepentingan publik

dan organisasi yang melaksanakannya adalah organisasi pemerintah, BUMN, BUMD dan organisasi swasta yang bergerak di sektor publik.

2. Sektor publik dalam arti sempit, yaitu semua bidang yang menyangkut kepentingan publik dan organisasi yang melaksanakannya adalah instansi pemerintah.

Beberapa tugas dan fungsi sektor publik dapat juga dilakukan oleh sektor swasta, misalnya tugas untuk memberikan pelayanan publik seperti telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, transportasi dan sebagainya. Sektor-sektor itu banyak dilakukan dan dilayani oleh sector swasta. Meskipun demikian untuk tugas dan fungsi tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan.

C. ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang tujuannya tidak mencari laba/ keuntungan atau nirlaba (non profit motive). Organisasi sektor publik dapat dilihat dari arti luas dan arti sempit yaitu :

1. Organisasi sektor publik dalam arti luas, yaitu organisasi yang tujuannya tidak mencari laba/keuntungan atau nirlaba yang meliputi instansi pemerintah, organisasi nirlaba milik pemerintah, dan organisasi nirlaba milik swasta.

2. Organisasi sektor publik dalam arti sempit atau arti khusus, yaitu instansi pemerintah saja.

Organisasi sektor publik dapat dengan mudah dikenali dari ciri utamanya yaitu nirlaba (tidak mencari laba/keuntungan) atau nonprofit motive. Secara umum, organisasi sektor publik dengan ciri utama nirlaba itu dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu :

1. Instansi pemerintah, yang meliputi :a. Instansi pemerintah pusat, terdiri dari ; - Kementerian.- Lembaga dan badan-badan negara, seperti MPR, DPR, MA, BPK, KPU, KPK, LIPI,

LAN, BKN, dan sebagainya.b. Instansi pemerintah daerah, terdiri dari ;


- SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) ; Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor dan Lembaga Teknis Daerah.

- Lembaga dan badan-badan daerah, seperti DPRD.

2. Organisasi nirlaba milik pemerintah, yang meliputi :a. Perguruan Tinggi Negeri/PTN BHMN (Badan Hukum Milik Negara).b. Rumah Sakit Milik Pemerintah Pusat dan Daerah (RSUP = Rumah Sakit Umum Pusat

dan RSUD = Rumah Sakit Umum Daerah).c. Yayasan-yayasan milik pemerintah.

Pada perkembangannya, sebagian organisasi dalam kelompok ini dikategorikan dalam kelompok yang lebih khusus yaitu Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

3. Organisasi nirlaba milik swasta, yang meliputi :a. Yayasan milik swasta, seperti Sampoerna Foundation, Djarum Foundation, Dompet

Dhuafa Republika, Rumah Yatim Indonesia, dan sebagainya.b. Sekolah dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).c. Rumah sakit milik swasta.

Ciri atau karakteristik dari organisasi sektor publik dalam arti sempit atau arti khusus (yaitu instansi pemerintah) dalam banyak hal berbeda dengan organisasi sektor swasta (perusahaan). Perbedaan tersebut yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. Perbedaan Organisasi Sektor Publik (Instansi Pemerintah) dengan Organisasi Sektor Swasta (Perusahaan)

Aspek Perbedaan Organisasi Sektor Publik (Pemerintah)

Organisasi Sektor Swasta (Perusahaan)

Tujuan organisasi Nirlaba/tidak mencari laba/ keuntungan (nonprofit motive)

Mencari laba/keuntungan (profit motive)

Sumber pendanaan Pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/ BUMD, penjualan aset negara, dan sebagainya

Pembiayaan internal : modal, laba ditahan, penjualan aktiva.Pembiayaan eksternal : utang bank, obligasi, penerbitan saham

Pertanggungjawaban

Kepada masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/DPRD)

Kepada pemegang saham dan kreditor

Struktur organisasi Birokratis, kaku dan hirarkhis

Fleksibel, datar, piramid, lintas sektoral

Karakteristik anggaran

Terbuka untuk publik Tertutup untuk publik

Sistem akuntansi Cash accounting Accrual accounting


D. AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah. Akuntansi adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi dan menginterpretasikan aktivitas keuangan. Secara luas, akuntansi juga dikenal sebagai "bahasa bisnis".

Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer, pengambil kebijakan dan pihak berkepentingan lainnya, seperti pemegang saham, kreditur atau pemilik. Pencatatan harian yang terlibat dalam proses ini dikenal dengan istilah pembukuan. Salah satu cabang dari akuntansi yang banyak dikenal adalah akuntansi keuangan di mana informasi keuangan pada suatu bisnis dicatat, diklasifikasi, diringkas, diinterpretasikan dan dikomunikasikan. Sedangkan Auditing atau pemeriksaan merupakan suatu disiplin ilmu yang terkait tapi tetap terpisah dari akuntansi. Auditing adalah suatu proses di mana pemeriksa independen memeriksa laporan keuangan suatu organisasi untuk memberikan suatu pendapat atau opini - yang masuk akal tapi tak dijamin sepenuhnya - mengenai kewajaran dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang diterima umum.

Akuntansi sektor publik secara sederhana dapat dikatakan sebagai penerapan dan perlakuan akuntansi pada sektor publik. Sektor publik sendiri memiliki wilayah dan ruang lingkup yang lebih luas dan lebih kompleks dibandingkan dengan sektor swasta.

Dari berbagai buku Anglo Amerika, akuntansi sektor publik diartikan sebagai mekanisme akuntansi swasta yang diberlakukan dalam praktik-praktik organisasi publik. Dari berbagai buku lama terbitan Eropa Barat, akuntansi sektor publik disebut akuntansi pemerintahan. Di berbagai kesempatan disebut juga sebagai akuntansi keuangan publik. Berbagai perkembangan terakhir, sebagai dampak penerapan accrual accounting di Selandia Baru, pemahaman ini telah berubah. Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai akuntansi dana masyarakat. Akuntansi dana masyarakat dapat diartikan sebagai: mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat. Dana masyarakat perlu diartikan sebagai dana yang dimiliki oleh masyarakat - bukan individual, dan yang biasanya dikelola oleh organisasi-organisasi sektor publik, dan juga pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Di Indonesia, akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Salah satu bentuk penerapan teknik akuntansi sektor publik adalah di organisasi BUMN. Pada tahun 1959 pemerintahan orde lama mulai melakukan kebijakan-kebijakan berupa nasionalisasi perusahaan asing yang dialihkan statusnya menjadi


BUMN. Tetapi karena tidak dikelola oleh manajer profesional dan terlalu banyaknya politisasi atau campur tangan pemerintah, mengakibatkan BUMN tersebut hanya dijadikan ‘sapi perah’ oleh para birokrat. Dengan demikian, sejarah kehadiran akuntansi sektor publik tidak memperlihatkan hasil yang baik dan tidak menggembirakan.

Kondisi itu terus berlangsung pada masa orde baru. Lebih bertolak belakang lagi pada saat dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang fungsi dari BUMN. Dengan memperhatikan beberapa fungsi tersebut, konsekuensi yang harus ditanggung oleh BUMN sebagai perusahaan publik adalah menonjolkan keberadaannya sebagai agent of development daripada sebagai business entity. Terlepas dari itu semua, bahwa keberadaan praktik akuntansi sektor publik di Indonesia dengan status hukum yang jelas telah ada sejak beberapa tahun bergulir dari pemerintahan yang sah. Salah satunya adalah Perusahaan Umum Telekomunikasi (1989).

REGULASI DAN STANDAR DI SEKTOR PUBLIKA. PENTINGNYA REGULASI DAN STANDAR DI SEKTOR PUBLIK

Regulasi artinya pengaturan yang ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Keberadaan regulasi di sektor publik sangat penting karena sektor publik adalah bidang-bidang yang menyangkut kepentingan publik atau yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan demikian, aktivitas organisasi sektor publik sudah pasti akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak tersebut. Oleh karena itu, organisasi sektor publik harus diatur dengan berbagai peraturan untuk mencegah penyalahgunaan yang merugikan masyarakat (publik).

Adapun standar adalah patokan atau acuan yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Keberadaan standar di sektor publik sangat penting untuk menyeragamkan hasil pekerjaan. Salah satu contohnya adalah standar akuntansi. Sebagai organisasi yang mengelola dana publik (masyarakat), organisasi sektor publik seharusnya mampu memberikan pertanggungjawaban kepada publik (masyarakat) itu melalui laporan keuangannya.

Seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan komersial, informasi berupa laporan keuangan itu seharusnya merupakan hasil dari sebuah proses akuntansi. Untuk keperluan tersebut diperlukan standar akuntansi yang menjadi acuan dan pedoman bagi para akuntan yang bekerja pada organisasi sektor publik. Standar akuntansi merupakan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU). Berlaku umum artinya bahwa laporan keuangan suatu organisasi dapat dimengerti oleh siapapun dengan latar belakang apapun. Jika tidak ada PABU maka organisasi-organisasi harus membuat laporan keuangan dalam banyak format karena banyaknya pihak yang berkepentingan.

B. BERBAGAI REGULASI DAN STANDAR DI SEKTOR PUBLIK

Regulasi di sektor publik dapat dibagi ke dalam dua bagian besar yaitu regulasi yang terkait dengan organisasi nirlaba dan regulasi yang terkait dengan instansi pemerintah. Kedua jenis regulasi ini dibedakan karena sifat regulasi di sektor publik


bersifat spesifik untuk setiap jenis organisasi. Selain itu, di instansi pemerintah, regulasi yang digunakan juga cenderung lebih rumit dan rinci.

Beberapa regulasi di sektor publik antara lain :1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.5. Berbagai Peraturan Pemerintah tentang penetapan Perguruan Tinggi Negeri (PTN)

sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN).6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum.

Adapun beberapa standar di sektor publik misalnya :1. Standar Internasional Akuntansi Sektor Publik atau International Public Sector

Accounting Standards (IPSAS).2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Organisasi

Nirlaba.3. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).4. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Akuntansi sektor publik memiliki standar yang sedikit berbeda dengan akuntansi biasa. Hal ini disebabkan karena akuntansi biasa belum mencakup pertanggungjawaban kepada masyarakat yang ada di sektor publik.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebenarnya telah memasukan standar untuk organisasi nirlaba di Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Standar ini tercantum pada PSAK Nomor 45 tentang Organisasi Nirlaba. Namun, standar ini belum mengakomodasi praktik-praktik lembaga pemerintahan ataupun organisasi nirlaba yang dimilikinya. Oleh karena itu, pemerintah mencoba menyusun suatu standar yang disebut dengan Standar Ak untansi Pemerintahan (SAP).

Standar akuntansi sektor publik juga telah diatur secara internasional. Organisasi yang merancang standar ini adalah Federasi Akuntan Internasional atau International Federation of Accountants atau (IFAC). Mereka membuat suatu standar akuntansi sektor publik yang disebut Standar Internasional Akuntansi Sektor Publik atau Internation Public Sector Accounting Standards (IPSAS). Standar ini menjadi pedoman bagi perancangan standar akuntansi pemerintahan di setiap negara di dunia. Kebutuhan atas standar akuntansi sektor publik terus berkembang akibat kedinamisan regulasi pemerintah. Kedinamisan ini ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah dan reformasi keuangan.

Otonomi daerah berlaku akibat diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini menjelaskan bahwa pemerintah melaksanakan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemeirntah yang lebih efisien, efektif, dan bertanggun jawab.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mulai berlaku sejak tahun 2001. Namun dalam perkembangannya, pemerintah merasa Undang-Undang itu tidak lagi sesuai


dengan perkembangan yang ada. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang baru yaitu :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang di atas menjadikan pedoman pelaksanaan otonomi daerah lebih jelas dan terperinci, khususnya tentang pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawaban. Perubahan Undang-Undang tersebut merupakan salah satu hal yang signifikan dalam perkembangan otonomi daerah.

Perubahan itu sendiri dilandasi oleh beberapa hal, antara lain :1. Adanya semangat desentralisasi yang menekankan pada upaya efektivitas dan

efisiensi pengelolaan sumber daya daerah.2. Adanya semangat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).3. Adanya konsekuensi berupa penyerahan urusan dan pendanaan (money follows

function) yang mengatur hak dan kewajiban daerah terkait dengan keuangan daerah.4. Perlunya penyelarasan dengan paket Undang-undang (UU) Keuangan Negara, yaitu :a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.c. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara.d. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan perundang-undangan terus bergerak dinamis khususnya Peraturan Pemerintahan (PP) sebagai turunan berbagai Undang-Undang di atas, antara lain :

1. PP Nomor 23 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum2. PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.3. PP Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah.4. PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.5. PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.6. PP Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah.7. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeloalaan Keuangan Daerah.8. PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar

Pelayanan Minimal.

ANGGARAN SEKTOR PUBLIKA. PENGERTIAN ANGGARAN

Anggaran (budget) merupakan istilah yang sangat erat hubungannya dengan akuntansi sektor publik. Mengenai pengertian anggaran, telah banyak pakar yang mengemukakannya, antara lain :

1. Freeman dan shoulders mendefinisikan anggaran sebagai rencana kerja dalam suatu periode yang telah ditetapkan dalam satuan mata uang.

2. Lee dan Johnson mengemukakan bahwa anggaran merupakan suatu dokumen yang menjelaskan kondisi keuangan organisasi yang mencakup informasi keuangan, belanja, aktivitas dan tujuan organisasi.


3. Mardiasmo mengartikan anggaran sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

4. Indra Bastian mengemukakan bahwa anggaran merupakan paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang.

Dalam pengertian lain, anggaran dapat dikatakan sebagai sebuah rencana finansial yang berisi :

1. Rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan.

2. Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut.

3. Perkiraan sumber-sumber yang akan menghasilkan pemasukan serta besarnya pemasukan tersebut.

Berdasarkan pengertian-pengertian anggaran di atas, maka dapat diketahui bahwa anggaran memiliki peran strategis dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik. Organisasi sektor publik tentunya berkeinginan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, tetapi keinginan tersebut seringkali terkendala oleh terbatasnya sumber-sumber daya yang dimiliki. Di sinilah fungsi dan peran penting anggaran yaitu mengatur sumber-sumber daya yang terbatas tersebut dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.

B. FUNGSI ANGGARAN

Dalam ruang lingkup akuntansi sektor publik, anggaran berada dalam lingkup akuntansi manajemen. Beberapa fungsi anggaran dalam manajemen organisasi sektor publik yaitu :

1. Anggaran sebagai alat perencanaan.Dengan anggaran maka organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan yang dibuat.

2. Anggaran sebagai alat pengendalian.Dengan anggaran dapat menghindari pengeluaran yang terlalu besar (overspending) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya (misspending).

3. Anggaran sebagai alat kebijakan.Dengan anggaran dapat diketahui arah dari suatu kebijakan tertentu.

4. Anggaran sebagai alat politik.Melalui anggaran dapat dilihat komitmen pemerintah dan pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan.

5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi.Melalui anggaran maka suatu unit kerja dapat mengetahui apa yang harus dan akan dilakukan oleh unit kerja lain yang terkait.

6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja.Melalui anggaran dapat diketahui apakah suatu unit kerja telah memenuhi target kinerjanya.

7. Anggaran sebagai alat motivasi.Modul Akuntansi Keuangan Daerah

Anggaran dapat menjadi alat motivasi bagi para pelaksana jika target-target dalam anggaran itu bersifat menantang yaitu tidak terlalu tinggi sehingga tidak dapat tercapai dan juga tidak terlalu rendah sehingga mudah sekali tercapai.

C. JENIS-JENIS ANGGARAN

Secara garis besar, anggaran dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis yaitu :

1. Dilihat dari jenis aktivitasnya :a. Anggaran Operasional (Current Budget), yaitu anggaran yang digunakan untuk

merencanakan kebutuhan dalam menjalankan operasi sehari-hari dalam jangka pendek (kurun waktu satu tahun). Anggaran Operasional ini disebut juga Anggaran Rutin.

b. Anggaran Modal (Capital Budget), yaitu anggaran yang menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan aktiva tetap seperti tanah, gedung, kendaraan, mesin, perabot, dan sebagainya.

2. Dilihat dari status hukumnya :a. Anggaran Tentatif (Tentative Budget), yaitu anggaran yang tidak memerlukan

pengesahan dari lembaga legislatif karena kemunculan anggaran itu dipicu oleh hal-hal yang tidak direncanakan sebelumnya.

b. Anggaran Enacted (Enacted Budget), yaitu anggaran yang direncanakan kemudian dibahas dan disetujui oleh lembaga legislatif. Anggaran ini memerlukan persetujuan dan pengesahan dari lembaga legislatif karena anggaran ini sudah direncanakan sebelumnya.

c. Dilihat dari penggunaannya :a. Anggaran Dana Umum (General Budget), yaitu anggaran yang digunakan untuk

membiayai kegiatan pemerintahan yang bersifat umum dan sehari-hari (rutin). b. Anggaran Dana Khusus (Special Budget), yaitu anggaran yang dicadangkan/

dialokasikan khusus untuk tujuan tertentu.

c. Dilihat dari sifat keluwesannya :a. Anggaran Tetap (Fixed Budget), yaitu anggaran di mana perkiraan belanja sudah

ditentukan di awal tahun anggaran dan jumlah tersebut tidak boleh dilampaui meskipun ada penambahan kegiatan yang dilakukan. Demikian juga kegiatan-kegiatan yang tidak tercantum dalam anggaran maka kegiatan-kegiatan itu tidak boleh dilakukan pada tahun anggaran yang sedang berjalan.

b. Anggaran Fleksibel (Flexible Budget), yaitu anggaran di mana harga barang/jasa per unit telah ditetapkan tetapi jumlah anggaran secara keseluruhan akan berfluktuasi atau naik-turun tergantung dari banyaknya kegiatan yang dilakukan.

c. Dilihat dari penyusunnya :a. Anggaran Eksekutif (Executive Budget), yaitu anggaran yang disusun oleh lembaga

eksekutif.b. Anggaran Legislatif (Legislative Budget), yaitu anggaran yang disusun oleh lembaga

legislatif.


c. Anggaran Bersama (Joint Budget), yaitu anggaran yang disusun bersama oleh lembaga eksekutif dan legislatif.

d. Anggaran Komite.(Committee Budget), yaitu anggaran yang disusun oleh suatu komite khusus.

PENYUSUNAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

A. PENYUSUNAN ANGGARAN/PENGANGGARAN (BUDGETING)

Proses penyusunan anggaran atau penganggaran (budgeting) merupakan sebuah proses penting yang seringkali menjadi perhatian tersendiri bagi sebuah organisasi sektor publik, terutama pemerintah. Tidak seperti di sektor swasta yang menempatkan penyusunan anggaran sebagai hal yang bersifat optional (bersifat pilihan), proses penyusunan anggaran di sektor publik, khususnya pemerintah, merupakan hal yang mutlak.

Mardiasmo mengemukakan bahwa penyusunan anggaran merupakan proses atau metode untuk menyiapkan suatu anggaran. Dengan demikian, penyusunan anggaran (penganggaran atau budgeting) adalah proses membuat atau menyusun anggaran, sedangkan hasil atau produk dari proses penyusunan anggaran itu tidak lain adalah anggaran (budget).

Freeman dan Shoulders mendefinisikan penyusunan anggaran sebagai suatu proses pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya tidak terbatas (unlimited demands). Dengan demikian, dalam penyusunan anggaran ini pemerintah akan selalu dihadapkan pada sumber-sumber yang terbatas. Sedangkan di lain pihak, pemerintah harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas. Dalam hal ini pemerintah harus menentukan skala prioritas dengan cara mengedepankan kebutuhan-kebutuhan yang penting dan mendesak terlebih dahulu.

Penyusunan anggaran dalam organisasi sektor publik, khususnya pemerintah, merupakan sebuah proses yang cukup rumit dan banyak mengandung muatan politis yang signifikan di dalamnya yaitu kepentingan individu dan kelompok atau golongan tertentu yang berkepentingan dengan anggaran tersebut. Hal ini berbeda dengan penyusunan anggaran di sektor swasta yang muatan politisnya relatif kecil. B. SIKLUS ANGGARAN

Siklus anggaran berbeda dengan penyusunan anggaran yang telah dijelaskan di muka. Jika penyusunan anggaran hanya proses membuat anggaran, maka siklus anggaran ini lebih luas karena bukan hanya membuat anggaran tetapi juga menyangkut pelaksanaan anggaran sampai pelaporannya. Siklus anggaran adalah suatu proses yang berkelanjutan yang terdiri dari lima tahapan yaitu :

1. Persiapan (preparation)Pada tahap persiapan, bagian anggaran di lingkungan eksekutif (pemerintah) menyiapkan format anggaran yang akan dipakai. Selanjutnya setiap unit kerja di lingkungan pemerintahan mengajukan anggaran, kemudian dikonsolidasikan oleh bagian anggaran. Setelah di-review dan diadakan dengar pendapat ke semua unit kerja, anggaran ini disetujui oleh kepala pemerintahan (presiden atau kepala daerah). Anggaran dalam tahap ini masih berupa rancangan yang disebut RAPBN (Rencana


Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau RAPBD (Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah).

2. Persetujuan lembaga legislatif (legislative enactment)Setelah anggaran berupa RAPBN atau RAPBD disetujui oleh kepala pemerintahan, kemudian diajukan ke lembaga legislatif (DPR atau DPRD) untuk mendapat persetujuan. Dalam hal ini lembaga legislatif (terutama komite anggaran) akan mengadakan pembahasan guna memperoleh pertimbangan-pertimbangan untuk menyetujui atau menolak anggaran yang diajukan lembaga eksekutif tersebut. Selain itu, akan diadakan juga dengar pendapat (public hearing) sebelum lembaga legislatif menyetujui atau menolak anggaran tersebut. RAPBN dan RAPBD yang telah disetujui menjadi APBN dan APBD.

3. Administrasi (administration)Setelah anggaran disahkan oleh lembaga legislatif, kepala pemerintahan (presiden atau kepala daerah) beserta jajarannya mulai melaksanakan anggaran (APBN atau APBD) tersebut. Pelaksanaan anggaran meliputi kegiatan pengumpulan pendapatan yang ditargetkan maupun pelakskanaan belanja yang telah direncanakan. Dalam tahap pelaksanaan ini juga dilakukan pula proses administrasi anggaran berupa pencatatan dan pembukuan pendapatan dan belanja yang terjadi.

4. Pelaporan (reporting)Pelaporan pelaksanaan anggaran dilakukan pada akhir periode atau pada waktu-waktu tertentu yang ditetapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses akuntansi sektor publik yang telah berlangsung selama proses pelaksanaan.

5. Pemeriksaan (auditing)Laporan yang diberikan oleh pelaksana anggaran kemudian diperiksa (diaudit) oleh sebuah lembaga pemeriksa yang bersifat independen (BPK atau Inspektorat). Hasil pemeriksaan (audit) ini akan menjadi masukan atau umpan balik (feedback) bagi pemerintah untuk proses penyusunan anggaran pada periode berikutnya. Berdasarkan uraian di atas, maka tahap-tahap proses pembuatan anggaran di sektor publik, khususnya di pemerintahan, membentuk siklus berupa lingkaran yang akan selalu berulang. Siklus itu terdiri dari : persiapan persetujuan lembaga legislatif administrasi pelaporan pemeriksaan kembali lagi ke awal yaitu persiapan dan seterusnya akan berputar membentuk siklus berupa lingkaran yang tiada akhir.

Dalam kaitannya dengan siklus anggaran, maka suatu anggaran dapat dipandang dari berbagai aspek yaitu :

1. Anggaran sebagai rencana, dalam hal ini anggaran itu masih berupa rencana anggaran yang disebut RAPBN atau RAPBD. Apabila sudah disetujui oleh lembaga legislatif (DPR atau DPRD), maka RAPBN atau RAPBD itu akan menjadi APBN atau APBD.

2. Anggaran sebagai pelaksanaan, yaitu pelaksanaan dari APBN atau APBD itu oleh pemerintah (lembaga eksekutif) beserta unit-unit kerja pemerintah.

3. Anggaran sebagai hasil atau realisasi, di mana dalam hal ini anggaran itu berupa realisasi anggaran dan laporan anggaran.C. PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN

Ada dua pendekatan yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia dalam penyusunan anggaran yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan kinerja.


1. Pendekatan Tradisional (Traditional Approach)

Anggaran yang disusun dengan menggunakan pendekatan tradisional disebut anggaran tradisional (traditional budget). Ciri-ciri anggaran tradisional yaitu :

a. Bersifat line items yaitu anggaran disusun berdasarkan daftar belanja yang akan dilakukan oleh organisasi, sehingga bentuknya terlihat seperti daftar pos-pos belanja dari suatu organisasi.

b. Bertujuan membatasi pengeluaran atau mengendalikan belanja organisasi. Karena besarnya anggaran sudah ditentukan sesuai plafond/pagu, maka pimpinan dapat mencegah dan mengendalikan agar tidak terjadi overspending yaitu pengeluaran yang terlalu besar atau melebihi plafond/pagu yang telah ditetapkan.

c. Umumnya bersifat incremental, yaitu anggaran tahun sekarang disusun berdasarkan anggaran tahun sebelumnya, ditambah dengan persentase kenaikan karena adanya kenaikan inflasi, kenaikan harga BBM, kenaikan harga-harga, dan lain-lain.

Contoh bentuk anggaran tradisional yaitu :

Anggaran Belanja Rutin Dinas A Kota B Tahun 2014 :

No.

Uraian Besarnya (Rp)

1. Belanja gaji 1.000.000.000,-2. Belanja barang 200.000.000,-3. Belanja makanan dan

minuman50.000.000,-

4. Belanja perjalanan dinas 100.000.000,-5. Belanja rapat 75.000.000,-6. Belanja lain-lain 25.000.000,-

Jumlah 1.450.000.000,-

Dalam anggaran tradisional, suatu organisasi dianggap berhasil jika pada akhir tahun anggaran mampu menghabiskan anggaran karena jika anggaran habis (terserap), maka artinya semua kegiatan yang telah direncanakan telah berhasil dilaksanakan. Sebaliknya jika pada akhir tahun anggaran masih banyak anggaran yang tersisa, maka organisasi itu dianggap tidak berhasil karena banyaknya anggaran yang tersisa artinya banyak kegiatan yang belum dilakukan. Kondisi di atas akan memacu organisasi untuk menghabiskan anggaran. Dengan kata lain, anggaran tradisional ini mendorong pengeluaran daripada penghematan. Oleh karena itu, menjelang akhir tahun anggaran (bulan November-Desember) akan nampak jelas upaya-upaya yang dilakukan oleh organisasi-organisasi di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah untuk menghabiskan anggaran agar pada akhir tahun anggaran (31 Desember) anggaran yang telah ditetapkan dapat habis.

Keuntungan bentuk anggaran tradisional yaitu bentuknya sederhana dan mudah dalam penyusunannya. Namun, anggaran tradisional ini banyak memiliki kelemahan. Salah satu kelemahan yang paling utama dari anggaran tradisional ini yaitu mendorong pengeluaran daripada penghematan. Organisasi-organisasi akan terdorong untuk


membelanjakan seluruh anggarannya, baik yang dibutuhkan maupun yang tidak dibutuhkan. Hal ini timbul karena :

a. Penilaian kinerja dalam anggaran tradisional cenderung berfokus pada belanja, dan organisasi yang membelanjakan anggarannya sesuai plafond/pagu atau di bawah plafond/pagu akan dianggap baik.

b. Jika organisasi membelanjakan jauh di bawah plafond/pagu, maka dianggap kurang/tidak baik, yang dapat berakibat jatah anggaran untuk tahun berikutnya dikurangi atau bahkan tidak mendapat anggaran lagi.

2. Pendekatan Kinerja (Performance Approach)

Anggaran yang disusun dengan menggunakan pendekatan kinerja disebut anggaran kinerja (performance budget) atau anggaran berbasis kinerja (performance based budget). Anggaran kinerja ini lahir untuk mengatasi kelemahan anggaran tradisional. Anggaran kinerja ini diberlakukan secara efektif di Indonesia mulai tahun 2005 berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Ciri-ciri anggaran kinerja yaitu :a. Mengelompokkan anggaran berdasarkan program atau aktivitas.b. Setiap program atau aktivitas dilengkapi dengan indikator kinerja yang menjadi tolok

ukur keberhasilan program atau aktivitas tersebut. Jadi, keberhasilan suatu organisasi bukan dilihat dari habisnya anggaran seperti pada anggaran tradisional, tetapi pada pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Anggaran kinerja ini menekankan pada aktivitas pemakai anggaran, bukan pada besarnya anggaran yang dipakai.

Contoh bentuk anggaran kinerja yaitu :

Anggaran Belanja Dinas PU Kota X Tahun 2014 ; Program Perbaikan Drainase di Jalan A untuk Penanggulangan Banjir :

No.

Uraian Besarnya (Rp)

Indikator Kinerja

1. Belanja pegawai 75.000.000,- Ketinggian genangan air di jalan A pada saat hujan lebat berkurang hingga 75 %

2. Belanja jasa 100.000.000,-3. Belanja barang/peralatan 250.000.000,-4. Belanja makanan dan

minuman50.000.000,-

5. Belanja perjalanan dinas 15.000.000,-6. Belanja lain-lain 25.000.000,-

Jumlah 515.000.000,-

Pada contoh anggaran di atas, keberhasilan Dinas PU dalam melaksanakan program perbaikan drainase di Jalan A, bukan dilihat dari habisnya anggaran, tetapi dilihat dari pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, Dinas PU dinilai berhasil melaksanakan program perbaikan drainase di Jalan A jika ketinggian


genangan air di Jalan A pada saat hujan lebat berkurang hingga 75 %. Pada anggaran kinerja, tidak menjadi masalah jika masih ada sisa anggaran, yang penting indikator kinerja tercapai. Jadi kriteria keberhasilan organisasi bukan dilihat dari habisnya anggaran tetapi dari tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Anggaran kinerja ini memiliki beberapa keuntungan, antara lain :a. Mengalihkan perhatian dari pengendalian anggaran ke pengendalian manajerial.b. Manajemen memiliki alat pengendalian yang lebih baik terhadap bawahannya karena

tidak hanya melihat banyaknya uang yang dibelanjakan, tetapi juga menilai kinerja bawahan dalam melaksanakan suatu program atau aktivitas.

c. Dianggap lebih sesuai dengan organisasi pemerintah sebagai organisasi sektor publik yang bersifat nirlaba (tidak mengejar keuntungan) tetapi lebih berorientasi pada kualitas pelayanan.

Selain keuntungan-keuntungan tersebut, anggaran kinerja juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain :

a. Tidak banyak pegawai di bagian anggaran atau akuntansi yang memiliki kemampuan memadai untuk menyusun indikator kinerja untuk setiap program atau aktivitas.

b. Tidak semua program atau aktivitas dapat ditetapkan indikator kinerjanya secara akurat dalam bentuk angka.

Latihan Soal dan kasus

1) Jelaskan karakteristik kualitas laporan keuangan sektorr publik

1) Jelaskan batasan dalam menghasilkan laporan keuangan sector publik yang relevan dan

handal

2) Jelaskan konsep akuntansi anggaran. Apakah kelebihan dan kelemahannya?

3) Jelaskan konsep akuntansi komitmen. Apakah kelebihan dan kelemahannya?

4) Jelaskan konsep akuntansi kas. Apakah kelebihan dan kelemahannya?

5) Jelaskan konsep akuntansi akrual. Apakah kelebihan dan kelemahannya?

6) Jelaskan konsep akuntansi akuntansi dana. Apakah kelebihan dan kelemahannya?


· web viewtahun anggaran apbd sama dengan tahun anggaran apbn yaitu mulai 1 januari dan berakhir...

Documents