gejala teologik islam dalam pembinaan aparatur sipil ...digilib.unila.ac.id/54975/3/skripsi tanpa...
TRANSCRIPT
GEJALA TEOLOGIK ISLAM DALAM PEMBINAAN
APARATUR SIPIL NEGARA
(Studi Di Kabupaten Lampung Selatan)
(Skripsi)
Oleh
ANDRI AGUNG SAPUTRA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018
ABSTRAK
GEJALA TEOLOGIK ISLAM DALAM PEMBINAAN
APARATUR SIPIL NEGARA (Studi Di Kabupaten Lampung Selatan)
Oleh
ANDRI AGUNG SAPUTRA
Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 50 orang
mendapatkan teguran lisan, 86 teguran tertulis dan 4 orang pemberhentian secara
tidak hormat. Hal tersebut menunjukkan perilaku indisipliner. Penelitian ini
bertujuan untuk (1) mengetahui isi kebijakan teologik islam, (2) mengetahui
proses perumusan dan sosialisasinya, (3) mengetahui pelaksanaan kebijakannya,
(4) mengetahui pengamalan programnya, (5) mengetahui implikasi hikmah
kebijakan teologik islam. Tipe penelitian menggunakan deskriptif kualitatif
melalui pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini
menemukan bahwa (1) Kebijakan teologik islam Bupati Lampung Selatan
meliputi himbauan iktikaf, pelaksanaan shalat dan penunaian wajib zakat pegawai.
(2) Proses perumusan dan sosialisasinya baik, dihimbau langsung oleh bupati
dibarengi diterbitkannnya surat perintah dan surat undangan iktikaf, ditempelnya
stiker-stiker ajakan shalat berjamaah serta diterbitkannya surat edaran wajib zakat
bagi pegawai. Pendistribusian surat undangan himbauan iktikaf hanya sampai
pada tingkat kecamatan tidak sampai desa. (3) Pelaksanaan program baik karena
himbauan iktikaf, pelaksanaan shalat berjamaah dan penunaian wajib zakat
pegawai dilaksanakan. Pengawasan tidak ada. Insentif tidak ada. Sanksi
kepegawaian tidak ada. (4) Pengamalan kebijakan baik karena himbauan iktikaf,
pelaksanaan shalat, dan wajib zakat pegawai disambut baik oleh masyarakat dan
dilaksanakan. Pihak-pihak yang terlibat mengajak kepada orang lain. (5)
Pengamalam program oleh aparatur sipil negara di Kabupaten Lampung Selatan
masuk ke dalam kajian teoritik kesadaran teologik dengan indikasi penerimaan
oleh para pegawai pemerintahan terhadap himbauan iktikaf, pelaksanaan shalat
dan penunaian wajib zakat pegawai. Dengan diamalkannya himbauan iktkaf,
pelaksanaan shalat dan penunaian wajib zakat pegawai oleh aparatur sipil negara
maka diharapkan akhlak aparatur sipil negara dimasa yang akan datang berakhlak
teologik.
Kata Kunci: Iktikaf, Shalat, Wajib Zakat Pegawai.
ABSTRACT
THEOLOGICAL SYMPTOMS OF ISLAM IN DEVELOPMENT
STATE CIVIL APARATURE (Study in South Lampung Regency)
By
ANDRI AGUNG SAPUTRA
50 State Civil Apparatus in South Lampung Regency received verbal reprimand,
86 written reprimands and 4 disrespectful dismissals. This shows disciplinary
behavior. This study aims to (1) know the contents of Islamic theological policies,
(2) know the process of formulation and socialization, (3) know the
implementation of its policies, (4) know the implementation of the program, (5)
know the implications of Islamic theological wisdom. The research type uses
descriptive qualitative data collection through interviews, observation and
documentation. This study found that (1) the theology of the Islamic Regent of
South Lampung covers the appeal, the implementation of prayer and the
obligatory fulfillment of employee zakat. (2) The process of formulation and
socialization is good, appealed directly by the regent accompanied by the issuance
of a warrant and invitation letter, attached to the stickers for the invitation to pray
in congregation and the issuance of mandatory zakat circular for employees. The
distribution of invitation letters appealed only to the sub-district level not to the
village. (3) The implementation of the program is either due to the appeal, the
implementation of congregational prayers and the obligatory fulfillment of
employee zakat is carried out. No supervision. There is no incentive. There is no
sanction. (4) The implementation of policies both because of the appeal, the
implementation of prayer, and the obligatory zakat of employees are welcomed by
the community and carried out. The parties involved invite others. (5) The
experience of the program by the state civil apparatus in South Lampung Regency
is included in the theoretical study of theological awareness with indications of
acceptance by government officials of the appeal, implementation of prayer and
compulsory settlement of employee zakat. By practicing the appeal, the
implementation of prayer and the obligatory fulfillment of employee zakat by the
state civil apparatus, it is expected that the morals of the state civil apparatus in
the future are theological in character.
Keywords: Iktikaf, Prayer, Cumpulsory Employee Zakat.
GEJALA TEOLOGIK ISLAM DALAM PEMBINAAN
APARATUR SIPIL NEGARA (Studi Di Kabupaten Lampung Selatan)
Oleh
ANDRI AGUNG SAPUTRA
Skripsi
Sebagai salah satu syarat mencapai gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN
Pada
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018
RIWAYAT HIDUP
Penulis bernama Andri Agung Saputra, dilahirkan pada 20
Maret 1996 di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan
Ratu Kabupaten Lampung Timur. Penulis merupakan anak
ketiga dari tiga bersaudara, putra dari Bapak Suwito dan Ibu
Sri Suyanti.
Jenjang pendidikan penulis dimulai dari tahun 2000-2002 di TK Pertiwi I
Rajabasa Lama. Tahun 2002-2008 di SDN 3 Rajabasa Lama. Penulis menempuh
pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Labuhan Ratu pada tahun
2008-2011. Melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di
SMAN 1 Labuhan Ratu pada tahun 2011-2014. Penulis melanjutkan pendidikan
tinggi di Universitas Lampung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu
Pemerintahan pada tahun 2014-2018.
MOTTO
“Orang boleh pandai setinggi langit. Tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang
di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian.”
(Pramoedya Ananta Toer)
“Saya menganggap orang yang bisa mengatasi keinginannya lebih berani dari
pada orang yang bisa menaklukan musuhnya. Karena kemenangan yang paling
sulit diraih adalah kemenangan atas diri sendiri.”
(Aristoteles)
“Siapapun bisa jadi apapun”
(Andri Agung Saputra)
PERSEMBAHAN
Bismillahirrahmanirrahiim
Alhamdulillahirabbilalamiin telah Engkau Ridhoi Ya Allah langkah hambaMu,
sehingga skripsi ini pada akhirnya dapat terselesaikan pada waktunya.
Teriring shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW
semoga kelak skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat.
dan
Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada:
“Bapak Ku Suwito dan Mamak Ku Sri Suyanti ” terima kasih atas segala doa dan
kasih yang tiada habisnya serta setiap perjuangan yang telah kalian curahkan
untuk seluruh anak-anaknya. Semoga karya ini dapat membuat bangga dan
memberikan kebahagiaan atas segala jerih dan payah yang telah Bapak dan
Mamak lakukan.
“Kedua Kakak Ku, Eka Susanti dan Idris Gunawan” serta “Kedua Kakak Ipar Ku,
Sugeng Sumarto dan Siti Nurkhasanah”. Terima kasih atas segala doa, kasih
sayang, nasihat dan semangat yang telah kalian berikan.
Terimakasih untuk teman-teman sejawat dan saudara-saudara seperjuangan di
Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, semoga amal
kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.
Almamater Tercinta Universitas Lampung
SANWACANA
Bismillahirrahmanirrahim
Puji syukur atas keridhoan Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan
hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam
tidak lupa penulis sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri
tauladan yang baik dan pemimpin bagi kaumnya.
Skripsi yang berjudul “Gejala Teologik Islam Dalam Pembinaan Aparatur Sipil
Negara (Studi Di Kabupaten Lampung Selatan)” sebagai salah satu syarat untuk
mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Lampung.
Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak
yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:
1. Bapak Drs. Piping Setia Priangga, M.Si., selaku pembimbing pertama
penulis. Terima kasih atas ilmu, saran, semangat dan motivasi dari awal
penulis kuliah hingga penulis menyelesaikan skripsi ini, terima kasih juga
atas kebaikan dan rasa pengertian yang tinggi terhadap penulis yang bapak
berikan. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk
bapak.
2. Bapak Darmawan Purba, S.I.P., M.I.P., selaku pembimbing kedua penulis.
Terima kasih atas kesabaran untuk meluangkan waktu dalam menghadapi
penulis, atas segala bimbingan ilmu, saran yang sangat bermanfaat serta
motivasi dan semangat untuk menghasilkan skripsi yang baik dan benar
sehingga atas kebaikan bapak, penulis mampu menyelesaikan skripsi dan
studi pada waktunya. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah
untuk bapak.
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P., selaku dosen pembahas penulis.
Terima kasih atas segala kritik dan saran yang membangun demi terciptanya
progress yang signifikan terhadap skripsi penulis hingga penulis mampu
menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu yang sangat
bermanfaat bagi penulis. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu
tercurah untuk bapak.
4. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D., selaku dosen pembimbing akademik
penulis. Terima kasih telah sudi menjadi orang tua penulis di jalan menuntut
ilmu.
5. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terima kasih
atas ilmu-ilmu yang diberikan sehingga mampu menjadi jendela wawasan
bagi penulis di masa kini dan di masa yang akan datang. Semoga segala
kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak dan ibu.
6. Seluruh informan penelitian yang telah mendukung penulis dalam menyusun
skripsi. Bapak Ahmad Rodhi, Joko, Sabihis, Solichen, Solihin, Suhermanto
dan Zulkifli. Terima kasih telah menjadi informan penulis. Semoga segala
kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak-bapak sekalian.
7. Instansi/Badan/Bagian/Lembaga/Desa terkait yang telah memperlancar
penulis dalam menjalankan proses penelitian: Badan Kesbangpol Provinsi
Lampung, Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Selatan, Sekretariat
Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Dinas Sosial Kabupaten Lampung
Selatan, Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Selatan, BAPPEDA
Kabupaten Lampung Selatan, BKD Kabupaten Lampung Selatan, BAZDA
Kabupaten Lampung Selatan, Bagian BMS SETDAKAB Lampung Selatan,
Desa Hara dan Pengurus Masjid Bani Hasan.
8. Teruntuk Bapak Yosaphat beserta rekan Bagian Umum SETDAKAB
Lampung Selatan yang telah berkenan dan susah payah mengantarkan serta
mengurus perizinan penelitian yang tetap sabar dan support dalam
pendampingan atas diizinkannya proses penelitian, peneliti mengucapkan
terima kasih yang tak terhingga. Semoga kabaikan yang bapak berikan
dibalas dengan jannah-Nya.
9. Sahabat-sahabatku Al Araaf Yusuf, Eliyas Yahya, Elyta, Meriyantika Eka
Fithri, M Gerry Zada Alem, Shohib Abdul Aziz, Theo Reynol Sandy, dan
Ulfa Umayasari. Sahabat Penulis dari awal masuk kuliah sampai sekarang.
Semoga persahabatan kita terus berjalan sampai kapan pun. Yakinkan kita
tidak melupakan satu sama lain setelah tamat kuliah nanti.
10. Organisasi intra maupun ekstra kampus yang penulis ikuti dan membuat
penulis berkembang dalam berorganisasi: HMJ Ilmu Pemerintahan, LSSP
Cendekia, IKAM Lampung Timur, PK KAMMI Universitas Lampung dan
LABPOLOTDA Jurusan Ilmu Pemerintahan, yang para anggotanya tidak
dapat penulis sebutkan satu persatu.
11. Kawan-kawan Kuliah Kerja Nyata Kelompok 1 Desa Kota Gajah Kecamatan
Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, Aulia Ulfa Raydian, Desi Deria
Safitri, M Pandu Wijaya, Netiana Sari, Ria Puspita Sari, dan Sandi Irawan.
Ingatlah “Anak Gajah” bahwa kita pernah senasib sepenanggungan dan
seatap.
12. Orang-orang yang penulis cintai dan yang mencintai penulis, orang-orang
yang penulis sayangi dan yang menyayangi penulis.
Bandar Lampung, 15 Desember 2018
Andri Agung Saputra
GEJALA TEOLOGIK ISLAM DALAM PEMBINAAN
APARATUR SIPIL NEGARA
(Studi Di Kabupaten Lampung Selatan)
(Skripsi)
Oleh
ANDRI AGUNG SAPUTRA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR ISI ................................................................................................. i
DAFTAR TABEL ........................................................................................ iii
DAFTAR GAMBAR .................................................................................... iv
DAFTAR SINGKATAN .............................................................................. v
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ..................................................................... 1
B. Rumusan Masalah .............................................................................. 14
C. Tujuan Penelitian ............................................................................... 14
D. Manfaat Penelitian ............................................................................. 15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan tentang Teologi Pemerintahan ............................................ 16
1. Berbagai Pegangan ...................................................................... 16
2. Pegangan Teologik ...................................................................... 18
3. Pengalaman Teologik (al) ........................................................... 19
4. Kesadaran Teologik..................................................................... 20
5. Pernyataan-Pernyataan Teologik................................................. 20
6. Kepercayaan Teologik................................................................. 21
7. Situasi Teologik........................................................................... 21
8. Macam-Macam Gejala Teologik Pemerintahan .......................... 22
B. Tinjauan tentang Shalat dan Iktikaf ................................................... 26
1. Pengertian Shalat ......................................................................... 26
2. Dalil Wajib Shalat ....................................................................... 27
3. Hikmah Disyariatkannya Shalat .................................................. 29
4. Pengertian Iktikaf ........................................................................ 31
5. Tuntunan Iktikaf .......................................................................... 32
6. Hukum Iktikaf ............................................................................. 33
7. Hikmah Iktikaf ............................................................................ 33
C. Tinjauan tentang Revolusi Mental ..................................................... 35
1. Pengertian Revolusi Mental ......................................................... 36
ii
2. Konsep Lima PilarRevolusi Mental ............................................. 37
3. Kelompok Gerakan Revolusi Mental ........................................... 39
D. Kerangka Pikir ................................................................................... 45
BAB III METODE PENELITIAN
A. Tipe Penelitian ................................................................................... 49
B. Fokus Penelitian ................................................................................. 50
C. Lokasi Penelitian ................................................................................ 52
D. Teknik Penentuan Informan ............................................................... 52
E. Informan ............................................................................................. 53
F. Teknik Pengumpulan Data ................................................................. 54
G. Teknik Pengolahan Data .................................................................... 56
H. Teknik Analisis Data .......................................................................... 57
I. Teknik Keabsahan Data ..................................................................... 59
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Lampung Selatan ................................................................................ 61
B. Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2021 ................................ 64
C. Rekapitulasi Kepegawaian di Kabupaten Lampung Selatan ............. 66
D. Sarana dan Prasarana Keagamaan Kabupaten Lampung
Selatan ................................................................................................ 69
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Isi Kebijakan Teologik Islam ............................................................. 76
B. Proses Perumusan dan Sosialisasi Kebijakan .................................... 76
C. Pelaksanaan Kebijakan....................................................................... 83
D. Pengamalan Kebijakan ....................................................................... 93
E. Analisis Implikasi Hikmah Kebijakan Teologik Islam ...................... 107
BAB VI PENUTUP
A. Simpulan ........................................................................................... 113
B. Saran .................................................................................................. 114
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
1. Pihak yang Terlibat pada Program Iktikaf Bupati Lampung
Selatan Tahun 2018 ............................................................................ 7
2. Jenis Hukuman bagi Pegaai Negeri Sipil yang Indisipliner
Di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015-2016 ........................... 13
3. Jumlah Pegawai yang Melakukan Tindakan Indispliner
Di Dinas Pekerjaan Umum Lampung Selatan .................................... 13
4. Daftar Informan ................................................................................. 54
5. Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Menurut Agama ........................ 66
6. Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan Ruang ......... 67
7. Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Menurut Rentang Usia .............. 67
8. Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan Umum ...... 68
9. Jumlah Sarana dan Prasarana Ibadah Kabupaten Lampung
Selatan Tahun 2014 ............................................................................ 69
10. Triangulasi Data Penelitian ............................................................... 72
11. Pengguliran Program Teologik Islam Sebelum danSejak
Bupati Zainudin Hasan Menjabat ..................................................... 76
DAFTAR GAMBAR
Gambar Halaman
1. Kerangka Pikir .................................................................................... 48
2. Model Analisis Interaktif .................................................................... 58
3. Stiker Sosialisasi Pelaksanaan Shalat Wajib Berjamaah ................... 79
4. Pamflet Sosialisasi Penunaian Wajib Zakat Pegawai ........................ 81
5. Kegiatan Iktikaf Pegawai di Masjid Agung Bani Hasan ................... 84
6. Kegiatan Iktikaf Siswa Sekolah Menengah Pertama ......................... 85
7. Suasana Pelaksanaan Shalat Zuhur Berjamaah di Masjid
Agung Kubah Intan .............................................................................. 86
8. Kegiatan Kultum Selepas Shalat Dzuhur Berjamaah ........................ 87
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR ISI ................................................................................................. i
DAFTAR TABEL ........................................................................................ iii
DAFTAR GAMBAR .................................................................................... iv
DAFTAR SINGKATAN .............................................................................. v
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ..................................................................... 1
B. Rumusan Masalah .............................................................................. 14
C. Tujuan Penelitian ............................................................................... 14
D. Manfaat Penelitian ............................................................................. 15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan tentang Teologi Pemerintahan ............................................ 16
1. Berbagai Pegangan ...................................................................... 16
2. Pegangan Teologik ...................................................................... 18
3. Pengalaman Teologik (al) ........................................................... 19
4. Kesadaran Teologik..................................................................... 20
5. Pernyataan-Pernyataan Teologik................................................. 20
6. Kepercayaan Teologik................................................................. 21
7. Situasi Teologik........................................................................... 21
8. Macam-Macam Gejala Teologik Pemerintahan .......................... 22
B. Tinjauan tentang Shalat dan Iktikaf ................................................... 26
1. Pengertian Shalat ......................................................................... 26
2. Dalil Wajib Shalat ....................................................................... 27
3. Hikmah Disyariatkannya Shalat .................................................. 29
4. Pengertian Iktikaf ........................................................................ 31
5. Tuntunan Iktikaf .......................................................................... 32
6. Hukum Iktikaf ............................................................................. 33
7. Hikmah Iktikaf ............................................................................ 33
C. Tinjauan tentang Revolusi Mental ..................................................... 35
1. Pengertian Revolusi Mental ......................................................... 36
2. Konsep Lima PilarRevolusi Mental ............................................. 37
3. Kelompok Gerakan Revolusi Mental ........................................... 39
D. Kerangka Pikir ................................................................................... 45
BAB III METODE PENELITIAN
A. Tipe Penelitian ................................................................................... 49
B. Fokus Penelitian ................................................................................. 50
C. Lokasi Penelitian ................................................................................ 52
D. Teknik Penentuan Informan ............................................................... 52
E. Informan ............................................................................................. 53
F. Teknik Pengumpulan Data ................................................................. 54
G. Teknik Pengolahan Data .................................................................... 56
H. Teknik Analisis Data .......................................................................... 57
I. Teknik Keabsahan Data ..................................................................... 59
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Lampung Selatan ................................................................................ 61
B. Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2021 ................................ 64
C. Rekapitulasi Kepegawaian di Kabupaten Lampung Selatan ............. 66
D. Sarana dan Prasarana Keagamaan Kabupaten Lampung
Selatan ................................................................................................ 69
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Isi Kebijakan Teologik Islam ............................................................. 76
B. Proses Perumusan dan Sosialisasi Kebijakan .................................... 76
C. Pelaksanaan Kebijakan....................................................................... 83
D. Pengamalan Kebijakan ....................................................................... 93
E. Analisis Implikasi Hikmah Kebijakan Teologik Islam ...................... 107
BAB VI PENUTUP
A. Simpulan ........................................................................................... 113
B. Saran .................................................................................................. 114
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
1. Pihak yang Terlibat pada Program Iktikaf Bupati Lampung
Selatan Tahun 2018 ............................................................................ 7
2. Jenis Hukuman bagi Pegaai Negeri Sipil yang Indisipliner
Di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015-2016 ........................... 13
3. Jumlah Pegawai yang Melakukan Tindakan Indispliner
Di Dinas Pekerjaan Umum Lampung Selatan .................................... 13
4. Daftar Informan ................................................................................. 54
5. Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Menurut Agama ........................ 66
6. Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan Ruang ......... 67
7. Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Menurut Rentang Usia .............. 67
8. Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan Umum ...... 68
9. Jumlah Sarana dan Prasarana Ibadah Kabupaten Lampung
Selatan Tahun 2014 ............................................................................ 69
10. Triangulasi Data Penelitian ............................................................... 72
11. Pengguliran Program Teologik Islam Sebelum danSejak
Bupati Zainudin Hasan Menjabat ..................................................... 76
DAFTAR GAMBAR
Gambar Halaman
1. Kerangka Pikir .................................................................................... 48
2. Model Analisis Interaktif .................................................................... 58
3. Stiker Sosialisasi Pelaksanaan Shalat Wajib Berjamaah ................... 79
4. Pamflet Sosialisasi Penunaian Wajib Zakat Pegawai ........................ 81
5. Kegiatan Iktikaf Pegawai di Masjid Agung Bani Hasan ................... 84
6. Kegiatan Iktikaf Siswa Sekolah Menengah Pertama ......................... 85
7. Suasana Pelaksanaan Shalat Zuhur Berjamaah di Masjid
Agung Kubah Intan .............................................................................. 86
8. Kegiatan Kultum Selepas Shalat Dzuhur Berjamaah ........................ 87
DAFTAR SINGKATAN
APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BAPPEDA : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAZDA : Badan Amil Zakat Daerah
BKD : Badan Kepegawaian Daerah
BMS : Bina Mental dan Spiritual
Dandim : Komandan Distrik Militer
HR : Hadis Riwayat
Kapolresta : Kepala Kepolisian Resor Kota
Kasat : Kepala Satuan
Kompol : Komisaris Polisi
Md : Muda
Musrenbang : Musyawarah Rencana Pembangunan
Pemda : Pemerintah Daerah
Permendagri : Peraturan Menteri Dalam Negeri
PNS : Pegawai Negeri Sipil
Polres : Kepolisian Resor
QR : Alquran Surat
RKP : Rencana Kerja Pemerintah
RKPD : Rencana Kerja Perangkat Daerah
RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPD : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJPN : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
SAW : Shallallahu Alaihi Wasallam
SDN : Sekolah Dasar Negeri
SDM : Sumber Daya Manusia
Setdakab : Sekretariat Daerah Kabupaten
SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
SLTA : Sekolah Lanjut Tingkat Atas
SLTP : Sekolah Lanjut Tingkat Pertama
SP : Surat Peringatan
SWT : Subhanahu Wa Taala
THLS : Tenaga Harian Lepas Sukarela
Tk : Tingkat
UMKM : Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UUD : Undang-Undang Dasar
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Arus globalisasi membawa manfaat yakni mempermudah dalam segala bidang
kehidupan. Namun di sisi lain, arus globalisasi membawa dampak negatif. Di
antara akibat negatif dari era global ini, ialah nilai-nilai spiritualitas agama
menjadi momok dalam kehidupan, agama hanya untuk akhirat, sementara
urusan dunia tidak berkaitan dengan agama. Sebagian masyarakat menjauh
dari nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial budaya dan nilai-nilai falsafah bangsa.
Ketika nilai- nilai universalitas seperti nilai ketuhanan disetujui sebagai butir
pertama Pancasila maka tidak bisa disangkal bahwa negara Indonesia dijiwai
oleh nilai-nilai spiritualitas agama masing-masing yang dianut. Sila pertama
Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” adanya pengakuan bahwa bangsa ini
berpijak pada agama sebagai landasan pijak pengelolaan pemerintahan.
Marsono dalam Pristi (2012: 1) mengatakan pengelolaan pemerintahan yang
baik dapat berjalan jika mesin penggeraknya yaitu birokrasi memiliki karakter
yang baik, karakter yang bersumber pada nilai-nilai etis. Pegawai (birokrasi)
yang sempurna adalah pegawai yang penuh kesetiaan pada Pancasila, Undang-
Undang Dasar 1945 dan pemerintah serta bersatu padu, bermental baik,
berdisiplin tinggi, berwibawa, berdaya guna, berkualitas tinggi dan sadar akan
2
tanggung jawab sebagai unsur pertama aparatur sipil negara. Pendapat di atas
dapat disimpulkan bahwa disiplin yang tinggi merupakan salah satu unsur
untuk menjadi pegawai negeri yang sempurna, dengan disiplin yang tinggi
diharapkan semua kegiatan akan berjalan dengan baik.
Dunn (2003: 190) mengatakan informasi kebijakan diubah menjadi pernyataan
atas dasar asumsi tentang kebenaran atau kesalahan, kebaikan atau kejelekan
dari kebijakan berikut konsekuensinya. Pembenaran di dalam argumen etis
menyediakan alasan untuk menerima suatu alasan untuk menerima suatu
pernyataan dengan mengaitkannya dengan suatu prinsip moral atau aturan etis,
sedangkan informasi berisi pernyataan kebijakan yang telah ditegaskan dalam
argumen sebelumnya. Pernyataannya adalah bahwa orang, situasi atau kondisi
yang terdapat dalam informasi haruslah diterima sebagai sesuatu yang
berharga atau bermanfaat, atau bahwa sesuatu kebijakan yang dideskripsikan
dalam informasi itu harus atau jangan sampai di adopsi.
Bertens (2007: 35-36) mengatakan setiap agama mengandung suatu ajaran
moral yang menjadi pegangan bagi perilaku para penganutnya. Jika kita
membandingkan berbagai agama, ajaran moralnya barangkali sedikit berbeda,
tetapi secara menyeluruh perbedaannya tidak terlalu besar, ada aturan etis
yang lebih umum yang melampaui kepentingan salah satu agama saja, seperti
jangan membunuh, jangan berdusta, jangan berzinah, jangan mencuri, tidak
bisa diragukan, peraturan etis ini diterima oleh semua agama dengan cara yang
praktis sama, maka pandangan moral yang dianut oleh agama-agama besar
pada dasarnya sama.
3
Nasution (2016: ix) mengatakan pembahasan ajaran-ajaran dasar dari suatu
agama disebut sebagai teologi. Teologi yang dimaksud dalam penelitian ini
adalah teologi islam. Teologi islam yang diajarkan di Indonesia pada
umumnya adalah teologi dalam bentuk ilmu tauhid. Teologi islam sendiri
terdapat paham dari aliran-aliran yang ada dalam teologi islam. Pembahasan
mengenai ajaran moral khususnya pada aliran-aliran yang terdapat di dalam
teologi islam pun terdapat perbedaan pendapat sesuai dengan aliran-aliran
yang dianut.
Aliran-aliran teologi islam dalam memahami ajaran-ajaran moral terbagi
menjadi lima aliran. Pertama, Khawarij mengemukakan bahwa setiap orang
yang melakukan perbuatan dosa besar maka orang tersebut dipandang telah
keluar dari islam (kafir). Kedua, Murjiah memandang setiap orang yang
melakukan dosa besar tetap mukmin bukan kafir karena asumsinya yang
penting serta yang diutamakan adalah imannya sedang perbuatan soal kedua.
Ketiga, Qadariah dan Jabariah mengatakan bahwa seseorang melakukan
perbuatan dosa bukan timbul dari dirinya sendiri tetapi paksaan atas dirinya
atau dengan kata lain timbul karena adanya qada dan qadar.
Keempat, Mutazilah mengemukakan bahwa seseorang yang melakukan dosa
besar bukan mukmin dan bukan kafir tetapi mengambil posisi di antara dua
posisi. Kelima, Ahli Sunnah dan Jamaah mengatakan bahwa seseorang yang
berbuat dosa besar tetap mukmin, karena imannya masih ada, tetapi karena
dosa besar yang dilakukannya ia menjadi fasiq.
4
Ndraha (2003: 309) mengatakan bahwa pernyataan dan kenyataan tentang
Tuhan yang khas dan spesifik juga menyentuh pemerintahan. Futurology
tentang masa depan berpegang pada kesadaran dan kepercayaan teologik.
Kegiatan atau respon pemerintah terhadap nilai ajaran agama. Sentuhan antara
pernyataan dan kenyataan Tuhan dengan respon pemerintah dapat berbagai
macam bentuknya, tak tertinggal dengan kegiatan yang dijalankan oleh Bupati
Lampung Selatan Zainudin Hasan mewajibkan kepada seluruh elemen
aparatur sipil negara di berbagai dinas di Kabupaten Lampung Selatan untuk
melaksanakan shalat wajib di masjid dan himbauan iktikaf. Teologi atau
singkatnya kenyataan tentang tuhan tidak dapat terpisahkan lagi dengan suatu
negara.
Bupati Zainudin Hasan memberlakukan kepada seluruh aparatur sipil negara
di berbagai dinas di Lampung Selatan mewajibkan untuk melaksanakan shalat
berjamaah di masjid bagi muslim laki-laki dan himbauan iktikaf. Bupati
Zainudin Hasan selalu sampaikan di setiap momen, baik itu diacara kedinasan
atau disela-sela kegiatan lainnya, ia mengatakan agar orang yang beragama itu
harus menjalankan agama sesuai dengan agama yang dianutnya masing-
masing, misalnya, orang bergama Kristen menjalankan ibadahnya ke Gereja
dan orang Hindu Budha ke Pure.
Bupati Lampung Selatan juga menghimbau bagi orang Islam wajib
menjalankan ibadah shalat di Masjid. Bupati Zainudin Hasan mengatakan jika
mulai dari Bupati, Polres, Dandim, Kantor Kementerian Agama, para Camat,
Lurah hingga para Kepala Desa mau bahu-membahu merevolusi mental, sebab
5
tidak mungkin ahli tahajut mau maksiat. Dzikrullah itu umumnya
penerapannya dengan shalat dan iktikaf. Sesuai dengan penuturan Bupati
Zainudin Hasan bahwa pelaksanaan shalat wajib berjamaah dan himbauan
iktikaf dapat dijadikan sebuah media revolusi mental.
Noor (2016: 9-10) mengatakan revolusi mental pertama kali dicetuskan oleh
Presiden Republik Indonesia pertama yaitu Soekarno dalam pidato kenegaraan
memperingati Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1957. Revolusi
mental adalah semacam gerakan hidup baru untuk menggembleng manusia
Indonesia menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja,
bersemangat Elang Rajawali, dan berjiwa Api.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menandatangani Instruksi Presiden
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, dalam
rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan
melaksanakan revolusi mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos
kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat,
modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila.
Maragustam (2015: 162-153) mengatakan jati diri manusia bermental baik
dalam perspektif islam adalah manusia yang menyadari esensi keberadaannya
sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk Tuhan. Artinya yang
sungguh menjadi manusia, tidak cukup saleh individu (personal), tetapi harus
juga saleh sosial. Itulah revolusi mental good character yang dibangun Nabi
Muhammad SAW kepada umatnya berbasis Islam menuju kedamaian
(rahmah) bagi seluruh alam semesta.
6
Arfiansyah (2015: 23) dalam jurnalnya yang berjudul “Implikasi
Pemberlakuan Perda Syariat Terhadap Ideologi Negara Indonesia”
mengatakan bahwa daerah yang meberlakukan peraturan bernuansa syariat
untuk menghidupkan kembali kebudayaan lokal masing-masing daerah.
Misalnya daerah lain yang memberlakukan peraturan bernuansa syariat selain
Lampung Selatan adalah Aceh dan Sumatera Barat. Aceh mengeluarkan
Peraturan Daerah Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh,
Peraturan Daerah ini dikeluarkan untuk merealisasikan kewenangan yang
diberikan Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
Daerah lain yang memberlakukan peraturan bernuansa syariat adalah Provinsi
Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terinspirasi dari Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 1999. Landasan Undang-Undang yang berbeda,
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1999, yang diamandemen melalui Undang-Undang Nomor. 32 Tahun
2004, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerbitkan Peraturan Daerah
tentang Pencegahan Perbuatan Maksiat dan Prostitusi.
Pra riset peneliti yang dilakukan pada tanggal 12 Februari 2018 yang menjadi
informan adalah Pak Solichen. Pak Solichen adalah Sekretaris Desa Fajar
Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Pak Solichen
pernah mengikuti program yang di gulirkan oleh Bupati Lampung Selatan
yaitu himbauan iktikaf.
7
Pak Solichen mengatakan bahwa guru PNS, seluruh kepala desa dan sekretaris
desa yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, Camat seluruh Kecamatan di
Lampung Selatan dan seluruh Kepala Dinas di Lampung Selatan telah
mengikuti program himbauan iktikaf. Para peserta iktikaf, khususnya tingkat
desa, diundang melalui koordinasi dari kecamatan, lalu ke desa-desa untuk
melaksanakan program himbauan iktikaf di Masjid Bani Hasan Lampung
Selatan selama tiga hari yaitu hari jumat, sabtu dan minggu.
Tabel 1. Pihak yang Terlibat pada Program Iktikaf Bupati Lampung
Selatan Tahun 2018
No Dinas Kecamatan Desa Satuan Pendidikan
1 Kepala Dinas Camat Kepala Desa Guru PNS
2 - - Sekretaris Desa -
Sumber: diolah peneliti 2018
Rencananya, program himbauan iktikaf turun ke desa-desa yang dilaksakan di
masjid yang ada di desa tersebut. Tepatnya, tim Bupati akan turun ke
kecamatan dan melaksanakan iktikaf selama tiga hari di masjid yang ada di
salah satu desa yang terdapat di kecamatan yang dituju. Semua kepala desa
dan sekretaris desa yang terdapat di kecamatan tersebut diundang untuk
menghadiri progam dari Bupati Lampung Selatan tentang himbauan iktikaf
dan pelaksanaan shalat wajib berjamaah di masjid. Menurut keterangan Pak
Solichen, di Lampung hanya Lampung Selatan yang menggagas program
tersebut dan tidak ada di kabupaten lain di Provinsi Lampung.
8
Pak Solichen mengatakan bahwa ketika berada dalam majelis tersebut Bupati
memberikan ceramah, bahwa Bupati Zainudin Hasan mengatakan bahwa
sudah menjadi tanggung jawab kepemimpinannya yang menjadi seorang
pemimpin untuk mengajak dan menyampaikan “amal ma’ruf nahi munkar”,
dan itu merupakan tanggung jawab seorang pemimpin karena kepemimpinan
akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Seperti dalam hadist
berikut:
“Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda: “setiap kalian adalah
pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.
Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta
pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya…” (HR. Bukhari
Muslim).
Pak Solichen mengatakan bahwa program himbauan iktikaf juga untuk lebih
mendekatkan hubungan antara Bupati dengan aparatur yang ada di lingkungan
kedinasan Kabupaten Lampung Selatan agar tidak ada jarak atau lebih kurang
meminimalisir jarak antara Bupati dengan aparatur pemerintahan. Bupati
Lampung Selatan mengatakan bahwa nasehat atau arahan lebih didengar di
majelis dari pada di dalam forum rapat. Bupati Lampung Selatan menyiarkan
bahwa pentingnya memakmurkan masjid dan mengenalkan idealnya masjid
9
adalah tempat ibadah serta siar agama, majelis ilmu guna untuk
menyampaikan kebaikan.
Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan punya cara tersendiri untuk menjalin
kebersamaan, keakraban dan kekompakan jajaran pemerintahan di Bumi
Khagom Mufakat. Cara yang dilakukan adalah dengan mengajak seluruh
pejabat esselon II untuk beriktikaf di Masjid Bani Hasan Desa Kedaton,
Kecamatan Kalianda selama tiga hari. Menurut Bupati Zainudin hal itu
semata-mata dilakukan untuk menyatukan visi dan misi demi kemajuan daerah
untuk kedepannya. Sehingga, berbagai program kegiatan pembangunan bisa
dilakukan seiring sejalan dan terencana (sumber:
https://www.radarlamsel.com/jalin-keakraban-antara-pejabat-zainudin-ajak-
kepala-skpd-ber-itikaf/ edisi 23 Desember 2016 diakses pada tanggal 13
Februari 2018 pukul 22.07 WIB).
Pak Solichen juga menerangkan bahwa Bupati Lampung Selatan
menyampaikan di dalam musrenbang di Kecamatan Jati Agung, bahwa
mengacu dengan salah satu slogan Lampung Selatan, yaitu aman, bahwa
ketika suatu daerah ingin menciptakan rasa aman maka kaum lelaki harus
shalat jamaah di masjid. Terdapat surat edaran yang dikeluarkan oleh Bupati
ke kepala desa se Lampung Selatan untuk mengumumkan setiap hari jumat di
pengeras suara yang ada di masjid setempat untuk memberitahukan bahwa
shalat jumat sudah tiba.
10
Menurut Pak Sholichen ketika berada di lingkungan kedinasan, terdapat
sebuah informasi melalui pengeras suara yang memberitahukan shalat telah
tiba, contonya ketika shalat zuhur dan ashar maka terdapat pemberitahuan dari
pengeras suara bahwa shalat zuhur dan ashar akan segera tiba dan mengajak
shalat berjamaah di masjid. Dengan demikian kegiatan tersebut memang
sebuah kegiatan yang terprogram yang digagas oleh Bupati Lampung Selatan
yang telah diturunkan ke desa-desa.
Nur Islam dalam Tesisnya yang berjudul “Shalat Berjamaah Sebagai
Landasan Etika Dalam Berpolitik (Suatu Kajian Filsafat Politik)” (2010: i-ii)
mencari makna politik yang terkandung dalam shalat berjamaah. Penelitian
yang dilakukan oleh Nur Islam merupakan kajian filsafat politik dengan
menggunakan metode penelitian kualitatif dan deskriptif. Metode
pengumpulan data menggunakan metode perpustakaan dan wawancara
mendalam. Analisis data menggunakan hermeneutika.
Hasil penelitiannya menunjukan bahwa shalat dan politik tidak dapat
dipisahkan. Berpolitik tanpa menjadikan shalat sebagai etika, politiknya akan
“liar” dan membawa dampak negatif dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Politik dalam penelitian ini adalah yang di sampaikan oleh
Budiardjo (2013: 15) yaitu usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang
dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat
kearah kehidupan yang harmonis.
11
Perbedaan penelitian oleh Nur Islam dengan penelitian ini adalah bahwa
dalam melihat kegiatan shalat berjamaah, Nur Islam melihat dari segi politik
sedangkan penelitian ini melihat pelaksanaan shalat sebagai sebuah program
yang digulirkan oleh Kepala Daerah. Ditambah dengan program himbauan
iktikaf yang menjadikan pelaksanaan shalat wajib berjamaah di masjid dan
himbauan iktikaf sebagai program yang saling berkaitan.
Terkait dengan permasalahan birokrasi, terdapat berbagai patologi birokrasi
seperti disiplin pegawai rendah, semangat kerja yang kurang, kualitas
pelayanan publik yang buruk, tingkat korupsi tinggi dan produktivitas yang
rendah. Seperti kasus indisipliner aparatur sipil negara yang terdapat di
Kabupaten Lampung Selatan, dua orang PNS diamankan oleh Kapolresta
Bandar Lampung Komisaris Besar Murbani Budi Pitono di hotel Gemini,
keduanya bertugas di Dinas Kesehatan Lampung Selatan berinisial RE dan PS
yang melakukan tindakan asusila (sumber:
http://suarahanura.co/1796/kapolresta-sepasang-oknum-pns-lamsel-
tertangkap-selingkuh-sudah-diperiksa-intensif edisi 30 Juni 2017 diakses pada
tanggal 06 November 2017 pukul 10.54 WIB).
Kasus lain, Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan Kompol Aden
Kristiantonomo menangkap dua PNS yang terbukti mengonsumsi Narkoba
jenis sabu, keduanya berinisial M menjabat sebagai pegawai Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung Selatan dan W menjabat
sebagai staf Dinas Kesehatan Lampung Selatan (sumber:
https://news.detik.com/berita/d-2136744/dua-pns-lampung-selatan-ditangkap-
12
saat-pesta-sabu-di-rumah-kontrakan edisi 09 Januari 2013 diakses pada
tanggal 06 November 2017 pukul 10.56 WIB).
Data yang penulis himpun dari berbagai sumber media online, di Kantor
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan (BKPL) Lampung Selatan,
terdapat dua pegawai negeri sipil yang diberhentikan secara tidak hormat yang
keduanya dengan inisial RTS seorang guru di SDN 1 Way Urang Kecamatan
Kalianda dan AS seorang pegawai UPT Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana (BPP dan KB) Kecamatan Rajabasa (sumber:
http://lnews.co/tak-disiplin-4-pns-lamsel-dipecat/ edisi 17 Februari 2016
diakses pada tanggal 06 November 2017 pukul 11.03 WIB).
Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan melakukan inspeksi mendadak di
Dinas Pekerjaan Umum Lampung Selatan saat Rapat Koordinasi (Rakor)
Pengamanan Barang Milik Daerah di Aula Krakatau, Bupati Zainudin Hasan
menemukan bahwa 50% lebih dari seluruh jumlah pegawai Dinas Pekerjaan
Umum Lampung Selatan tidak hadir termasuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Lampung Selatan.
Tercatat dari 108 jumlah total keseluruhan PNS yang bekerja di kantor Dinas
Pekerjaan Umum Lampung Selatan, hanya 44 pegawai yang hadir pada saat
Bupati Zainudin melakukan sidak. Sementara untuk jumlah THLS yang
berjumlah 27 Orang, hanya 6 orang saja yang hadir. Bupati Zainudin Hasan
akan memanggil untuk menghadap dirinya dan memberikan Surat Peringatan
(SP1) kepada seluruh pegawai yang tidak hadir (sumber:
http://www.kaliandanews.com/2016/12/bupati-zainudin-marah-pegawai-
13
dinas-pu_23.html edisi 23 Desember 2016 diakses pada tanggal 06 November
2017 pukul 11.05 WIB).
Tabel 2. Jenis Hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil yang Indisipliner di
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015-2016
No
Hukuman
Ringan
Hukuman Sedang Hukuman Berat
Teguran
Lisan
Tegura
n
Tertuli
s
Penund
aan
Kenaik
an Gaji
Penur
unan
Gaji
Penundaan
Kenaikan
Pangkat
Penuru
nan
Pangka
t
Pemberhe
ntian
Secara
Tidak
Hormat
1 50
orang
86
orang
- - - - 4 orang
Sumber: diolah peneliti dari berbagai media massa 2018
Tabel 3. Jumlah Pegawai yang Melakukan Tindakan Indisipliner di
Dinas Pekerjaan Umum Lampung Selatan
No Keterangan
Jabatan
Jumlah
Pegawai
Jumlah Pegawai yang
Melakukan Tindakan
Indisipliner
1 Pegawai Negeri Sipil
(PNS)
108 64
2 Tenaga Harian Lepas
Sukarela (THLS)
27 21
Sumber: diolah peneliti dari berbagai media massa 2018
Berbagai data yang telah didapatkan dari berbagai media massa dapat
dikatakan bahwa beberapa aparatur sipil negara di Kabupaten Lampung
Selatan berperilaku indisipliner. Indonesia sebagai umat beragama bukan
sebagai negara agama, seringkali dipertanyakan bahwa seakan-akan perilaku
agamawi tidak ada korelasinya dengan perbuatan korupsi, kinerja, disiplin,
dan sebagainya. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti berpikir perlu dilakukan
14
penelitian yang menunjukkan program pengguliran ajaran agama dalam
merevolusi mental aparatur sipil negara.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa poin
sebagai berikut.
1. Indonesia adalah negara beragama bukan sebagai negara agama;
2. Aparatur sipil negara berperilaku indisipliner;
3. Bupati Zainudin Hasan berani menggulirkan program penunaian ajaran
agama.
Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Bagaimana proses perumusan dan sosialisasi kebijakan teologik islam di
Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana pelaksanaan kebijakan teologik islam di Kabupaten Lampung
Selatan?
3. Bagaimana pengamalan program oleh aparatur sipil negara di Kabupaten
Lampung Selatan?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari
penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Mengetahui isi kebijakan teologik islam.
2. Mengetahui proses perumusan dan sosialisasi kebijakan teologik islam di
Kabupaten Lampung Selatan.
15
3. Mengetahui pelaksanaan kebijakan teologik islam di Kabupaten Lampung
Selatan.
4. Mengetahui pengamalan program oleh Aparatur Sipil Negara di
Kabupaten Lampung Selatan.
5. Mengetahui implikasi hikmah kebijakan teologik islam.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat dalam penulisan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu secara
teoritis dan praktis.
1. Secara Teoritis
Hasil dari penelitian secara umum dapat menyatakan respon pemerintah di
negara bukan negara islam terhadap ajaran agama. Secara khusus, dapat
menyatakan pemberdayaan ajaran islam dalam solusi masalah moral
aparatur pemerintahan di negara bukan negara islam.
2. Secara Praktis
a. Akademisi/Peneliti
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan penelitian
selanjutnya bagi peneliti lain yang akan meneliti mengenai gejala
pemerintahan dengan menggunakan teologi.
b. Pemerintah
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi
pemangku kebijakan yang mengambil kebijakan dalam merevolusi
mental pegawai pemerintahan dengan menggunakan ajaran agama
islam.
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan tentang Teologi Pemerintahan
Ndraha (2003: 300) mengatakan istilah teologi terjadi dari dua akar kata, yaitu
theos (God) dan logos (rational utterance). Menurut Encyclopedia Americana,
teologi diartikan sebagai “discourse about God or gods”. Istilah itu mula-
mula dipakai oleh Plato (427-327) di dalam bukunya Republic (Book II; Bab
18). Dari tinjauan etimologi dan ensiklopedia itu dapat ditarik sebuah
kesimpulan bahwa teologi adalah suatu studi atau ilmu yang mempelajari
pernyataan-pernyataan dan kenyataan-kenyataan Tuhan menurut metodologi
ilmu pengetahuan.
1. Berbagai Pegangan
Ndraha (2003: 300-304) mengatakan setiap orang memerlukan pegangan,
baik dalam berpikir (metodologi) maupun dalam bertindak dan bersikap
(sistem nilai, norma, pola, aturan, tradisi, kebiasaan, prinsip, harapan, dan
sebangsanya). Beberapa pegangan menurut sebagai berikut:
a. Pegangan Administratif
Uraian tugas, tata kerja, prosedur, adalah contoh-contoh pegangan
administratif, yang dapat dijadikan pegangan oleh pegawai dalam
menjalankan tugasnya. Pegangan itu dapat digunakannya, baik sebagai
17
pedoman kerja, maupun sebagai alasan untuk menolak jika ia diberi
tugas yang menyimpang dari uraian tugasnya. Jika ia melakukan
tugasnya dan berhasil, ia mendapatkan pujian (reward). Sebaliknya,
jika ia tidak melakukan tugas dengan semestinya, ia dikenakan
tindakan-tindakan administratif pula (punishment).
b. Pegangan Juristik
Pegangan juristik bersifat formal, berasal dari lembaga-lembaga
kekuasaan resmi. Sumbernya adalah kesadaran dan ketaatan pada
ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kepastian hukum dan sanksi
terhadap pelanggarannya ditetapkan oleh pengadilan dan dijatuhkan
oleh hakim. Sanksi hukum. Pegangan ini lemah jika tingkat
sosialisasinya yang rendah. Lagi pula, ketentuan perundang-undangan
dengan mudah dapat disalahgunakan oleh pejabat atau penguasa.
c. Pegangan Tradisional
Pegangan tradisional (termasuk adat dan lain sebagainya) bersifat
turun-temurun, seringkali berbau sakral. Sumbernya adalah kepatuhan,
dan jika sakral, kepercayaan anggota masyarakat terhadap tradisi
tersebut. Sanksinya bersifat sosial dan dijatuhkan oleh masyarakat.
oleh sifat sakral tersebut, sanksi juga dapat dianggap berasal dari dunia
gaib (supranatural).
d. Pegangan Etik
Berbagai sumber yang diperoleh informasi bahwa etika identik dengan
moral. Etika diartikan sebagai sistem prinsip-prinsip moral. Moral
sendiri dapat disalingtukarkan dengan kesusilaan.
18
e. Pegangan Moral
Moral terlihat sebagai pola perilaku kolektif, dan lebih akrab dengan
tradisi dan kebiasaan, ketimbang etika yang merupakan hati nurani
pribadi dan tidak mudah berubah. Moralitas lebih merupakan peristiwa
sosial sementara tindakan etik lebih merupakan peristiwa psikologikal.
Perbedaan yang tajam antara keduanya terletak pada sanksi. Sanksi
moral datang dari masyarakat, tetapi sanksi etik datang dari hati nurani
atau diri sendiri.
f. Hukum Alam
Hukum alam disini diartikan sebagai (1) hukum alam (natural laws)
yang ditemukan menurut metodologi penelitian ilmiah; hukum
gravitasi, misalnya, dan (2) “hukum alam” yang dipetik dari sejarah,
diperoleh dari pengalaman bahkan kepercayaan dasar (basic belief),
misalnya hukum karma. Sudah barang tentu pegangan ini bersumber
dari pengetahuan, pengalaman, dan kepercayaan. Sanksi pelanggaran
datang dari alam berupa bencana alam dan bencana sosial.
2. Pegangan Teologik
Ndraha (2003: 304-305) mengatakan sebelum seseorang dalam keadaan
buruk, ia dapat mengandalkan perasaan, pengalaman, atau
pengetahuaannya sebagai sumber informasi dan pertimbangan, sehingga ia
dapat terhindar dari bahaya, tetapi jika ia keliru dan jatuh, ia tidak
mungkin selamat bila hanya memegang lutut atau dadanya sendiri,
19
melainkan harus meraih sesuatu pertolongan diluar dirinya dan yang lebih
kuat ketimbang dirinya.
Teologi menunjukkan bahwa pegangan sesungguhnya bagi manusia tidak
immanent, melainkan transcendent: manusia berpegang pada sesuatu yang
bukan dimilikinya melainkan yang memilikinya, sesuatu yang lain dari
dirinya dan yang lebih ketimbang dia. Sesuatu itu adalah Theos, Tuhan.
3. Pengalaman Teologik (al)
Ndraha (2003: 305) mengatakan setiap orang mengalami dan ingin hidup,
sesungguhnya ia orang yang tidak beruntung sekalipun, asalkan saja ia
seorang yang waras. Namun sikap terhadap hidup pada garis besarnya
sebagai berikut:
Pertama, sikap yang memandang hidup itu sebagai sesuatu yang wajar,
sebagaimana adanya. Orang yang bersikap demikian mengalami dan
menerima hidup dengan pasrah, tanpa mempersoalkannya lebih dalam. Ia
hanya melihat sejauh mata memandang, lebih-lebih mengingat kenyataan
bahwa pada suatu saat setiap orang mati, dan semuanya akan lenyap.
Kedua, sikap yang didasarkan pada anggapan dasar bahwa hidup itu
sesuatu yang aneh, heran, ajaib, luar biasa, penuh rahasia, tidak terjangkau
nalar. Sikap seperti itu bisa meningkat menjadi hidup itu suci adanya.
Sudah barang tentu, hidup yang dipandang secara demikian tidak lagi
terlihat sebagai sesuatu yang wajar sebagaimana adanya, melainkan
sebagai sesuatu yang menakjubkan.
20
4. Kesadaran Teologik
Ndraha (2003: 305-306) mengatakan Pengalaman teologik bersangkut paut
dengan kesadaran teologik. Pengalaman teologik tentang hidup meluas
menjadi (ke dalam) kesadaran teologik yang universal. Saint Anselm telah
menyusun bukti-bukti apriori dengan jalan mengajukan argumen-argumen
yang berbeda dengan argumennya adalah keliru. Ia mulai dengan konsep
aksiomatik yang berbunyi: “ada sesuatu yang benar”. Dari aksioma itu
dideduksinya: “adalah benar bahwa Tuhan itu ada”. Tuhan adalah sesuatu
yang tiada suatu pun yang dapat dipahami sebagai melebihinya”, demikian
Saint Anselm dalam Proslogium, 1910.
5. Pernyataan-Pernyataan Teologik
Daftar Thomas Aquinas dan Notonagoro dalam Ndraha (2003: 308)
menunjukkan tiga kolom: kiri, tengah, kanan. Sebelah kiri disebut dengan
pernyataan-pennyataan teologik, konklusi di tengah disebut kenyataan-
kenyataan teologik (theological realities), yang disebut dengan seperti
kolom yang di kanan. Kenyataan teologik menunjukkan realitas Tuhan,
sedangkan pernyataan-pernyataan teologik melukiskan hal-hal yang dapat
dialami dan diketahui tentang kenyataan teologik. Dengan rumusan lain:
melalui penyataan-pernyataan teologik, Tuhan berkenan menyatakan diri-
Nya kepada manusia berdosa.
21
6. Kepercayaan Teologik
Ndraha (2003: 308) mengatakan pengalaman dan kesadaran teologik yang
terbatas itu orang menarik kesimpulan akan adanya sesuatu yang tak
terbatas, yaitu Tuhan. Hal percaya dalam konteks itulah yang disebut
kepercayaan teologik. Pembukaan UUD RI 1945 mengandung
kepercayaan teologik. Hal itu tercantum di dalam alinea ketiga
pembukaan, berbunyi: “Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan
dengan didorongkan oleh keinginan luhur…”.
Kutipan “Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan
didorongkan oleh keinginan luhur…” menunjukkan cara berpikir deduktif
mengenai realitas Tuhan sebagai yang mahakuasa, yang menjadi dasar
kepercayaan teologik, bahwa kemerdekaan yang diperoleh itu datang dari
rahmat Allah. Dalam konteks itu Allah diakui sebagai sesuatu yang
pribadi, berkehendak sendiri, dan mengendalikan dunia, dan oleh karena
itu juga mengendalikan pemerintahan.
7. Situasi Teologik
Ndraha (2003: 309) mengatakan situasi teologik adalah situasi yang paling
luas, di dalamnya segenap situasi-situasi lainnya berada. Situasi teologik
tidak terbatas pada waktu dan tempat dan serba meliputi; namun
didalamnya orang berdasar dengan pegangan, harapan, yaitu pegangan
teologik. Hal seseorang beroleh pegangan itu adalah anugerah Tuhan
semata-mata. Situasi teologik ini mengendalikan situasi-situasi lainnya,
juga situasi pemerintahan. Orang yang bersikap indifferent atau acuh tak
22
acuh, apalagi yang apathetic terhadap hidup, tidak akan pernah memiliki
pengalaman teologik, dan selanjutnya tidak akan pernah mampu
menempatkan dirinya dalam situasi teologik.
8. Macam-Macam Gejala Teologik Pemerintahan
Ndraha (2003: 310-311) mengatakan bahwa pernyataan dan kenyataan
teologik, manusia dalam pemerintahan, atau lebih luas lagi, bangsa
Indonesia, memberikan respon positif melalui penempatan dirinya di
dalam situasi teologik. Sentuhan antara pernyataan dan kenyataan Tuhan
dengan respon pemerintahan tersebut menimbulkan gejala teologik di
dalam lingkungan pemerintahan. Adapun respon pemerintahan terhadap
pernyataan dan kenyataan teologik itu demikian:
a. Ajaran tentang teokrasi, negara—agama, agama—negara, dan lain
sebagainya;
b. Ajaran tentang jabatan agama seperti wali, rasul dan nabi, yang
digabungkan dengan jabatan raja menjadi rasul—raja (presiden, sultan)
atau nabi—raja, seperti ungkapan “philosopher—king”, nabi—filsuf—
raja, rasul—filsuf—raja, atau wali—filsuf—raja, guna menerangkan
gejala tersebut di Indonesia;
c. Pengakuan terhadap berkat dan rahmat Tuhan seperti tercantum di
dalam alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 “Atas berkat rahmat Allah
Yang Maha Kuasa…”;
23
d. Keimanan kepada Tuhan, seperti alinea keempat Pembukaan UUD
1945 “…dengan berdasarkan kepada (sic!) Ketuhanan Yang Maha
Esa…”;
e. Penempatan Ketuhanan sebagai dasar pengelolaan negara, seperti
Pasal 29 UUD 1945: “(1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang
Maha Esa.”;
f. Doa atau harapan sebelum suatu kebijakan pemerintah ditetapkan,
misalnya, Undang-Undang selalu dibuka dengan kalimat: “Dengan
Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.”;
g. Syarat pertama dan utama rekrutmen jabatan adalah ketaqwaan kepada
Tuhan Yang Maha Esa;
h. Komitmen pribadi. Pemangkuan jabatan kenegaraan atau kepegawaian
selalu diawali dengan sumpah jabatan: “saya bersumpah/berjanji…”
dengan memegang kitab suci:
i. Pemberlakuan syariat agama, disamping hukum positif (negara);
j. Justifikasi, motivasi, dan legitimasi pemikiran dan kegiatan
berdasarkan agama seperti laskar jihad;
k. Lembaga-lembaga keagamaan dan organisasi-organisasi keagamaan di
dalam masyarakat;
l. Penerapan nilai-nilai agama di dalam kehidupan masyarakat, misalnya
“bersih itu sebagian dari iman”, “bekerja adalah ibadah”, “pahala
diakhirat”, dan sebagainya;
m. Politisasi dan ideologisasi agama; penggunaan agama sebagai simbol
politik;
24
n. Penguatan kesaksian, misalnya, lembaga peradilan mengenal sumpah
berdasarkan agama dan kepercayaan pihak yang bersangkutan:
kesaksian di bawah sumpah;
o. Permohonan berkat. acara resmi maupun tidak resmi selalu diakhiri
dengan doa;
p. Ucapan salam, jika seseorang memberi salam kepada orang lain, ia
mengucapkan: “assalamualaikum wr. wb”;
q. Melakukan sesuatu, menerima sesuatu, mengharapkan sesuatu mudah-
mudahan terjadi, atau kaget menyaksikan sesuatu, didahului atau
diiringi dengan ucapan berturut-turut: “bismillah”, “alhamdulillah”,
“insya allah” dan “astaghfirullah”;
r. Sumpah pribadi: “…biar disambar gledek”, makna Ketuhanan di situ
terletak pada pengakuan bahwa geledek itu adalah hukuman dari
Tuhan jua.
Ndraha (2003: 315) mengatakan teologi pemerintahan dapat diartikan sebagai
produk penggunaan teologi untuk mempelajari gejala-gejala pemerintahan.
Teologi Pemerintahan dapat juga disebut sebagai Teologi (tentang) Ilmu
Pemerintahan, yang produknya adalah ilmu pemerintahan yang bersifat
(menurut pendekatan) teologik. Ilmu Pemerintahan seperti itu diwarnai oleh
berbagai anggapan dasar teologi.
Labolo (2007: 30-31) mengatakan Perspektif teologi, kebutuhan
pemerintahan pada hakikatnya lahir dari kontrak Tuhan dengan makhluknya.
Akan tetapi, dalam kaitan itu, Tuhan sama sekali tidaklah dapat diposisikan
25
sebagai zat yang membutuhkan manfaat dari kontrak yang dilakukan dengan
manusia sebab ketidakbergantungan (berdiri sendiri) sebagai salah satu sifat-
Nya menunjukkan bahwa hanya makhluk sajalah yang membutuhkan
manfaat dari kontrak tersebut.
Kaitannya dengan penelitian ini merujuk pada beberapa poin. Pertama,
adalah pemberlakuan syariat agama, di samping hukum positif. Setiap daerah
otonom dan kepala daerahnya berhak menerbitkan atau menggagas peraturan
daerah hingga instruksi yang dikeluarkan oleh pihak eksekutif dengan
berlandaskan syariat agama. Tak ubahnya dengan Kepala Daerah Kabupaten
Lampung Selatan yaitu Zainudin Hasan yang menggulirkan sebuah program
pelaksanaan shalat wajib berjamaah di masjid dan himbauan iktikaf. Semua
regulasi dan atau peraturan yang dibuat tentu tidak boleh menyimpang dari
sumber hukum di atasnya.
Kedua, penerapan nilai-nilai agama di dalam kehidupan bermasyarakat.
Antara agama dan dunia tentu tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, setiap
kehidupan yang dijalani oleh setiap masyarakat berpedoman oleh ajaran
agama. Penerapan nilai-nilai kehidupan di dalam masyarakat sangat baik jika
adanya kekuatan mengikat atau legal formal. Penerapan nilai-nilai agama
dalam kehidapun bermasyarakat yang terprogram secara legal dapat dilihat
dengan adanya program pelaksanaan shalat wajib berjamaah di masjid dan
himbauan iktikaf. Kegiatan ini berlangsung di ranah kedinasan atau di
lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Selatan
.
26
B. Tinjauan tentang Shalat dan Iktikaf
Fathurrohman (2012: 1) mengatakan bila tidak ada ketakutan dan hati terasa
tenteram, hendaklah dilakukan shalat yang sempurna rukun dan syaratnya,
karena shalat adalah suatu kewajiban bagi orang mukmin dan mereka wajib
memelihara waktunya yang sudah ditetapkan. Paling kurang lima kali dalam
sehari semalam umat islam melakukan shalat agar dia selalu ingat kepada
Allah, sehingga meniadakan kemungkinan terjerumus ke dalam kejahatan dan
kesesatan
1. Pengertian Salat
Shalat menurut Mahfani (2009: 45) secara etimologi berasal dari
bahasa Arab shalla—yushalli—shalaatan, mengandung makna doa
atau pujian. Pengertian shalat dari segi bahasa tersebut dalam firman
Allah:
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu
kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk
mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa
bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
Tidakkah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima tobat
dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat, dan bahwa Allah
Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang (QS. At-Taubah: 103-
104).
27
Shalat menurut syariat islam adalah ibadah yang terdiri dari perkataan
dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam
dengan syarat dan rukun tertentu. Sedangkan menurut ahli tasawuf,
shalat merupakan upaya menghadapkan hati kepada Allah hingga
menumbuhkan rasa takut dan tunduk kepada-Nya, serta menumbuhkan
kesadaran akan keagungan dan kebesaran-Nya, serta kesempurnaan
kekuasaan-Nya.
Mahfani (2009: 47) mengatakan shalat merupakan ibadah istimewa
yang disyariatkan untuk ummat islam. Istimewa karena perintah shalat
diterima langsung oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah. Istimewa
karena shalat merupakan amalan yang disyariatkan hanya untuk
ummat Muhammad SAW. Istimewa karena shalat merupakan media
komunikasi yang canggih bagi seorang hamba kepada Allah. Dengan
shalat ia bisa menundukkan jiwa dan raganya dihadapan Allah Yang
Maha Perkasa. Dengan shalat ia merasakan betapa keagungan dan
kekuasan-Nya meliputi segala ciptaan-Nya.
2. Dalil Wajib Shalat
Mahfani (2009: 48) mengatakan bahwa para ulama telah sepakat
bahwa shalat adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang
islam yang telah baligh. Hukumannya adalah fardhu’ain. Selama ia
masih dapat menghirup udara, selama itu pula kewajiban shalat masih
melekat pada dirinya. Kewajiban shalat bagi setiap muslim yang sudah
28
baligh telah ditegaskan dalam dalil-dalail qath’i dari Al Quran antara
lain:
“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu,
sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu
mendapat kemenangan” (QS. Al-Hajj: 77).
“Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat (mu), ingatlah
Allah diwaktu berdiri, diwaktu duduk, dan diwaktu berbaring.
Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah
shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah
kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang
beriman” (QS. An Nisa: 103).
“Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu al-kitab
(Al-Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu
mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan
sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar
(keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah
mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al Ankabut: 45).
29
3. Hikmah Disyariatkannya Shalat
Mahfani (2009: 55-61) mengatakan shalat adalah ibadah yang
istimewa dan mempunyai kedudukan yang amat tinggi dalam syariat
islam. Shalat juga merupakan wujud iman dan takwa seseorang kepada
Allah. Sudah barang tentu, banyak sekali hikmah dibalik perintah
Hikmah-hikmah yang terkandung dalam ibadah shalat antara lain:
a. Mencegah Perbuatan Mungkar
Shalat yang khusyuk akan dapat membentuk pribadi yang mampu
mencegah dirinya dari perbuatan yang mungkar, tidak patut, atau
asusila. Orang yang melaksanakan shalat namun tetap saja
bermaksiat kepada Allah, berarti dia belum khusyuk, belum
sungguh-sungguh, dan belum merasakan kehadiran Allah dalam
hatinya.
b. Mendidik Menjadi Pribadi Disiplin
Shalat dapat mendidik pribadi muslim menjadi disiplin. Karena
dengan shalat, setiap pribadi muslim dididik untuk menghargai
waktu dengan sebaik-baiknya, mengoptimalkan setiap kesempatan
yang ada untuk memacu kreativitas diri, mengembangkan
kompetensi diri, dan mempertahankan eksistensi diri sebagai
seorang khalifah di muka bumi.
Pasalnya, shalat adalah ibadah yang dilakukan pada waktu-waktu
tertentu. Bila tiba waktu shalat, harus segera dilaksanakan tanpa
ditunda-tunda. Sehingga secara tidak langsung, shalat mengajari
30
sikap manusia disiplin waktu dan tanggung jawab akan tugas
secara tepat waktu.
c. Melatih Menjadi Pribadi Tanggguh
Shalat dapat melatih diri untuk menjadi pribadi yang tangguh, tidak
cengeng dan tidak mudah berkeluh kesah ketika menghadapi
cobaan dan musibah kehidupan.
d. Meninggikan Derajat
Allah akan meninggikan derajat dan menghapuskan kesalahan
seseorang yang melaksanakan shalat.
e. Diampuni Dosanya
Dengan shalat, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang ada
diantara satu shalat dengan shalat berikutnya.
f. Membersihkan Kesalahan dan Dosa
Shalat dapat membersihkan diri dari kesalahan dan dosa yang
dilakukan baik disengaja atau tidak.
g. Shalat Melatih Hidup Secara Tertib dan Teratur
Gerakan Shalat dilakukan secara tertib mulai dari “takbir” hingga
“salam”. Bayangkan apa yang terjadi jika kita shalat menggunakan
gaya masing-masing. Bukan keteraturan yang ada, namun
kekacauan. Kita tidak boleh melaksanakan yang demikian, karena
gerakan shalat sudah ada urutannya.
h. Sahalat Mengajarkan Sifat Tawadhu dan Rendah Hati
Shalat memiliki gerakan yang dinamis, sujud adalah gerakan yang
paling mengesankan dari dinamika shalat. Orang menganggap
31
bahwa kepala merupakan sumber kemuliaan. Tapi ketika sujud,
kepala dan kaki sama derajatnya. Bahkan setiap orang sama
derajatnya ketika shalat. Ini mengandung makna bahwa dalam
hidup kita harus tawadhu.
i. Shalat Meningkatkan Kesehatan Jasmani Secara Optimal
Dr. H. Ali Saboe, seorang professor medis menjelaskan, bila
ditinjau dari segi kesehatan, setiap gerakan, sikap, serta setiap
perubahan dalam gerak tubuh seseorang pada saat melaksakan
shalat merupakan suatu rangkaian dari butir-butir ritmis yang
mengandung nilai kesehatan tiada terhingga.
j. Mukjizat Gerakan Shalat
Drs. Madyo Wratsongko MBA, dalam buku “Mikjizat Gerakan
Shalat” mengungkapkan bahwa gerakan shalat dapat melenturkan
urat syaraf, mengaktifkan sistem keringat, dan system pemanas
tubuh. Selain itu juga membuka pintu oksigen ke otak,
mengeluarkan muatan listrik negatif dari dalam tubuh,
membiasakan pembuluh darah halus diotak mendapatkan tekanan
tinggi, dan membuka pembuluh darah di bagian dalam tubuh (arteri
jantung).
4. Pengertian Iktikaf
Ayub (2009: 98) menjelaskan bahwa pengertian iktikaf dari segi
bahasa adalah diam dan duduk berhenti pada suatu tempat, tanpa
memperhatikan tempat itu baik atau tidak. Sedangkan menurut syara’,
32
iktikaf adalah duduk berdiam diri di masjid tempat orang berjamaah
dengan niat beribadah karena Allah
5. Tuntunan Iktikaf
Iktikaf ditetapkan dalam islam melalui Al-Quran, Hadits, dan ijma
ulama. Seperti dalam firman Allah:
“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur
dengan istri-istri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan
kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui
bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu
Allah Mengampuni kamu dan Memberi Maaf kepadamu. Maka
sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah
Ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang
bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian
sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi)
janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beriktikaf
dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu
mendekatinya. Demikianlah Allah Menerangkan Ayat-ayat-Nya
kepada manusia, supaya mereka bertaqwa (QS. Al Baqarah: 187).
33
6. Hukum Iktikaf
Ayub (2009: 99) mengatakan iktikaf menjadi wajib, jika seseorang
bernazar atau bersumpah untuk melakukannya. Sunnah melakukan
iktikaf pada sepuluh hari terakhir pada bulan ramadhan, seperti yang
diamalkan oleh Rasulullah SAW. Pada umumnya iktikaf merupakan
ibadah sunah. Ini adalah pendapat semua ulama.
7. Hikmah Iktikaf
Ayub (2009: 98) mengatakan iktikaf mendorong seseorang
mengarahkan hatinya agar senantiasa mengingat Allah. Amalan ini
juga mengasah dan membersihkan rohani ketika berhadapan dengan
Allah, dengan cara berpuasa, berzikir, serta mengheningkan pikiran
untuk mengingat nikmat Allah dan hari kiamat, guna memohon
ampunan dan rahmat-Nya.
Ayub (2009: 98) mengatakan iktikaf juga dapat menanamkan dan
memupuk perasaan cinta dan senantiasa mengingat masjid. Dengan
cara ini, orang islam akan masuk ke dalam golongan orang yang
dinaungi Allah SWT. di padang mahsyar kelak. Di samping itu, iktikaf
juga akan dapat mempererat hubungan antar umat islam, karena
mereka mempunyai kesempatan saling berkenalan satu sama lain,
saling menasihati, serta bertambah lagi cinta kepada Allah. Rasulullah
SAW bersabda:
34
“Dari Aisyah, semoga Allah ridha kepadanya, “Sesungguhnya
Nabi saw. beri’tikaf sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan
sampai Allah mewafatkannya. Kemudian istri-istri beliau beri’tikaf
sepeninggalnya” (HR. Imam Al Bukhari, Muslim, Abu Dawud,
Tirmidzi, Ahmad dan Malik).
Menurut Quraish Shihab (1992) Shalat pada hakikatnya merupakan kebutuhan
mutlak untuk mewujudkan manusia seutuhnya, kebutuhan akal pikiran dan
jiwa manusia, sebagaimana ia merupakan kebutuhan untuk mewujudkan
masyarakat yang diharapkan oleh manusia seutuhnya. Shalat dibutuhkan oleh
pikiran dan akal manusia, karena ia merupakan pengejawantahan dari
hubungan dengan Allah SWT
Suparman (2015: 53) mengatakan hubungan yang menggambarkan
pengetahuan tentang tata kerja alam raya ini, yang berjalan dalam kesatuan
sistem, shalat juga menggambarkan tata intelegensi semesta yang total yang
sepenuhnya diawasi dan dikendalikan oleh suatu kekuatan yang Maha Dahsyat
dan Maha Mengetahui, Tuhan Yang Maha Esa, dan bila demikian, maka
tidaklah keliru bila dikatakan bahwa semakin mendalam pengetahuan
seseorang tentang tata kerja alam raya ini, akan semakin tekun dan khusyuk
pula ia melaksanakan shalat.
35
Kaitannya dengan penelitian ini adalah pelaksanaan shalat wajib dan
himbauan iktikaf sebagai media dalam mendisiplinkan pegawai negeri sipil di
lingkungan dinas Lampung Selatan. Hal ini sejalan dengan salah satu hikmah
dari mengerjakan shalat yaitu menciptakan kedisiplinan shalat dan hikamah
dari iktikaf yaitu hatinya senantiasa mengingat Allah sehingga setiap apa yang
dikerjakan selalu merasa dilihat Allah dan termotivasi selalu melakukan hal
yang baik dan menjauhi hal yang dilarang oleh Allah.
Shalat dan iktikaf membawa kita sebagai manusia dapat menghargai waktu
dan bertanggung jawab dalam menggunkan waktu yang kita punya. Hal ini
akan menimbulkan karakter yang memiliki budi pekerti yang luhur, pegawai
yang tetap berpegang teguh pada ajaran atau nilai-nilai yang terkandung dalam
ajaran agama (islam).
C. Tinjauan tentang Revolusi Mental
Revolusi mental pertama kali dicetuskan oleh Presiden Republik Indonesia
yang pertama sekaligus Bapak Proklamator yaitu Soekarno dalam pidato
kenegaraan memperingati Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1957.
Kemudian Presiden Republik Indoneia Joko Widodo menandatangani
Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi
Mental. Dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa
Indonesia dengan melaksanakan Revolusi Mental yang mengacu pada nilai-
nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya
bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan
Pancasila.
36
1. Pengertian Revolusi Mental
Zakaria (2017: ix) mengatakan revolusi mental adalah perubahan secara
cepat, masif, dan menyeluruh terhadap paradigma, interaksi sosial dan
budaya, dari setiap insan dan komunitas, sehingga dapat meningkatkan
kesadaran, kepedulian dan langkah nyata menuju karakter yang berbudi
luhur, untuk percepatan program Pembangunan Nasional berfalsafah
Pancasila dan UUD 45. Reformasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia
sejak tahun 1998, baru sebatas menyentuh reformasi kelembagaan atau
institusi, namun masih belum berhasil mengubah paradigma, mind set,
atau budaya politik kita dalam rangka pembangunan bangsa, atau “nation
building”.
Agar perubahan benar-benar bermakna dan berkesinambungan, dan sesuai
dengan cita-cita Proklamasi Indonesia yang merdeka, adil dan makmur,
kita perlu melakukan revolusi mental. Nation building tidak mungkin maju
kalau sekadar mengandalkan perombakan institusional, tanpa melakukan
perombakan manusianya atau sifat dari mereka yang menjalankan sistem
ini. Sehebat apapun kelembagaan yang kita ciptakan, selama ia ditangani
oleh manusia dengan salah kaprah, maka tidak akan membawa
kesejahteraan.
Sejarah Indonesia merdeka penuh dengan contoh dimana salah
pengelolaan atau mismanagement negara, telah membawa bencana besar
nasinoal. Maka Gerakan Nasional Revolusi Mental ini adalah suatu
37
strategi untuk dapat “berlari” membawa bangsa Indonesia menuju
tercapainya Nawa Cita, Trisakti, dan Cita-cita Indonesia.
2. Konsep Lima Pilar Revolusi Mental
Zakaria (2017: vi-vii) mengatakan pemerintah harus mengaplikasikan
suatu konsep perubahan mental bagi SDM aparatur negara, yang
mengandung pendekatan sosial, pendekatan fungsional, dan pendekatan
struktural, secara komprehensif, gamblang, dan detail, serta dilakukan
dengan penuh totalitas, terus menerus tanpa henti. Oleh karena itu, adanya
konsep Lima Pilar Revolusi Mental bagi aparatur negara di canangkan,
yang mengandung substansi dan ketiga dimensi perubahan bagi SDM
aparatur negara, meliputi revolusi kultural, revolusi fungsional dan
revolusi struktural.
Menurut Zakaria (2017: xxx) revolusi mental harus dapat diukur, sejauh
mana penerapan keberhasilannya. Untuk itulah, Lima Pilar Revolusi
Mental hadir dengan kerangka dan substansi yang jelas, memiliki langkah
yang konkret dan relevan, dan dapat diukur keberhasilannya, sehingga
dapat menjadi solusi yang komprehensif dan aplikatif. Lima Pilar Revolusi
mental sebagai berikut.
a. Revolusi Pola Pikir, merupakan cara untuk mengubah pola pikir dari
para aparatur negara, yang akan melahirkan budaya kerja (culture set)
yang lebih produktif. Revolusi pola pikir terdiri dari tiga sub pilar
yaitu; Berintegritas Tinggi, Etos Kerja Keras, dan Gotong Royong.
38
b. Revolusi Asas Kemandirian, sesuai komitmen tegas Presiden Joko
Widodo; “Bangsa Indonesia tidak ingin menjadi macan, melainkan
menaklukkan macan!”. Oleh karena itu, seluruh program pada setiap
Kementerian/Lembaga/Pemda, harus merepresentasikan penerapan
asas kemandirian bagi bangsa dan negara. Revolusi asas kemandirian
tersusun atas tiga sub pilar, yaitu; Revolusi Pola Penganggaran
APBN/APBD, Mewujudkan Aparatur Negara yang Mandiri, dan
Mewujudkan Bangsa dan Negara yang Mandiri.
c. Revolusi Strategi, untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dengan
bangsa lain, maka setiap Kementerian/Lembaga/Pemda wajib
merancang suatu strategi yang komprehensif, antisipatif,
berkesinambungan, dan out of box. Revolusi strategi memiliki tiga sub
pilar, yaitu; Tembak Target yang Tinggi, Menentukan Batas Waktu,
dan Banyak Jalan Menuju Roma.
d. Revolusi Sistem, yang diharapkan dapat merubah wajah birokrasi
Indonesia, dengan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada
hasil (result oriented government), yang lebih efektif, dan efisien.
Revolusi sistem mencakup tiga sub pilar, yaitu; Melaksanakan
Revormasi Birokrasi (RB), Membangun Sistem Akuntabilitas Instansi
Pemerintahan, (SAKIP), dan Menerapkan Zona Integritas (ZI).
e. Revolusi Evaluasi, yang diterapkan melalui tiga sub pilar, yaitu;
Evaluasi Reformasi Birokrasi, Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi
Pemerintah, dan Evaluasi Zona Integritas, yang akan mengoptimalkan
39
terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good
government and clean government).
3. Kelompok Gerakan Revolusi Mental
Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional
Revolusi Mental memuat atau mengelompokkan program atau gerakan
revolusi mental agar menjadi tolok ukur dalam merevolusi mental di
bidangnya masing-masing. Ada 5 poin yang terkandung didalamnya antara
lain:
a. Program Gerakan Indonesia Melayani
1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil
Negara;
2. Peningkatan penegakan disiplin Aparatur Pemerintah dan Penegak
Hukum;
3. Penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang
inovatif (e-government);
4. Penyempurnaan sistem manajemen kinerja (performance-based
management system) Aparatur Sipil Negara;
5. Peningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan,
akuntabel, dan responsif;
6. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi);
7. Penyederhanaan pelayanan birokrasi (debirokratisasi);
8. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang
pelayanan publik;
40
9. Peningkatan penegakan hukum dan aturan di bidang pelayanan
publik; dan
10. Penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan
pimpinan.
b. Program Gerakan Indonesia Bersih
1. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat lingkungan keluarga,
satuan pendidikan, satuan kerja, dan komunitas;
2. Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang
menunjang perilaku hidup bersih dan sehat;
3. Pengembangan sistem pengelolaan sampah yang holistik dan
terintegrasi termasuk kali bersih, sarana dan prasarana pelayanan
publik;
4. Penyempurnaan peraturan perundangundangan (deregulasi);
5. Pemberian kemudahan bagi perusahaan/ swasta/ lembaga yang
melakukan pengelolaan sampah;
6. Mengutamakan peran serta masyarakat di dalam menunjang
perilaku bersih dan sehat; dan
7. Peningkatan penegakan hukum di bidang kebersihan dan kesehatan
lingkungan.
c. Program Gerakan Indonesia Tertib
1. Peningkatan perilaku tertib penggunaan ruang publik;
2. Peningkatan perilaku tertib pengelolaan pengaduan;
3. Peningkatan perilaku tertib administrasi kependudukan;
4. Peningkatan perilaku tertib berlalu lintas;
41
5. Peningkatan perilaku antre;
6. Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana penunjang
perilaku tertib;
7. Peningkatan penegakan hukum perilaku tertib; dan
8. Menumbuhkan lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan
kerja, dan komunitas yang ramah dan bebas kekerasan.
d. Program Gerakan Indonesia Mandiri
1. Peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya kemandirian
bangsa dalam berbagai sektor kehidupan;
2. Peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya pertumbuhan
kewirausahaan dan ekonomi kreatif;
3. Peningkatan peran koperasi dan UMKM terhadap ekonomi
nasional;
4. Peningkatan apresiasi seni, kreativitas karya budaya dan warisan
budaya;
5. Peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya pemerataan
ekonomi dan pengembangan potensi daerah tertinggal;
6. Peningkatan perilaku yang mendukung penggunaan produk dan
sebesar-besarnya komponen dalam negeri;
7. Peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja;
8. Peningkatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi,
pangan, dan energi;
9. Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang
menunjang kemandirian di bidang ekonomi, pangan, dan energi;
42
10. Peningkatan penggunaan hasil penelitian dan pengembangan
teknologi dalam negeri;
11. Pemberian kemudahan bagi perseorangan atau perusahaan dalam
negeri untuk mendaftarkan dan pemeliharaan Hak Kekayaan
Intelektual;
12. Peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat;
13. Peningkatan pengakuan dan pemberian dukungan terhadap hasil
karya atau prestasi anak bangsa;
14. Penyempurnaan peraturan perundangundangan (deregulasi); dan
15. Peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran Hak
Kekayaan Intelektual dan perilaku usaha yang tidak sehat.
e. Program Gerakan Indonesia Bersatu
1. Peningkatan perilaku yang mendukung kehidupan demokrasi
Pancasila;
2. Peningkatan perilaku toleran dan kerukunan inter dan antar umat
beragama;
3. Peningkatan perilaku yang mendukung kesadaran nasionalisme,
patriotisme, dan kesetiakawanan sosial;
4. Peningkatan kebijakan yang mendukung persatuan dan kesatuan
bangsa;
5. Peningkatan perilaku yang memberikan pengakuan dan
perlindungan terhadap kaum minoritas, marjinal, dan berkebutuhan
khusus;
43
6. Peningkatan dukungan terhadap inisiatif dan peran masyarakat
dalam pembangunan;
7. Peningkatan perilaku kerja sama inter dan antar lembaga,
komponen masyarakat dan lintas sektor;
8. Peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran yang
mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa;
9. Penyelenggaraan pendidikan agama yang mengajarkan keragaman,
toleransi, dan budi pekerti; dan
10. Peningkatan peran lembaga agama, keluarga, dan media publik
dalam persemaian nilai-nilai budi pekerti, toleransi, dan hidup
rukun.
Zakaria (2017: 5-7) mengatakan ada sebuah filosofi ibadah yaitu “beli sapi
pasti dapat talinya”. Saat kita membeli sapi, sudah pasti akan mendapatkan tali
pengikat sapi. Hal yang sama berlaku pada seluruh sendi kehidupan kita. Saat
kita melakukan seluruh aktivitas, baik pribadi dan tugas negara,
mengedepankan nilai-nilai ibadah, kejujuran, kebaikan, keihklasan, dan
ditujukan demi kemaslahatan umat, maka Tuhan Yang Maha Esa akan
mencukupkan segala keperluan kita.
Nilai-nilai ibadah tersebut diibaratkan seperti “sapi” yang merupakan nilai
ibadah yang merupakan substansi utama dan tujuan utama hidup kita.
Sedangkan harta benda yang kita miliki di dunia ini, yang “kecil” dan bisa
sewaktu-waktu kita tinggalkan, diibaratkan seperti “tali” yang selalu melekat
44
pada leher “sapi”. Maka mari kita fokus untuk membeli “sapinya” karena
otomatis akan mendapatkan “talinya”.
Merujuk pada salah satu lima pilar revolusi mental yaitu revolusi pola pikir
yang berintegritas tinggi. Dimana kita memegang teguh nilai-nilai agama dan
melaksanakan sesuai tuntunan agama. Baik kita sebagai manusia hingga
aparatur negara yang mengemban tugas untuk menjalankan tata kelola
pemerintahan yang tentu berlandaskan agama yaitu islam. Founding father
kita pun menyadari sepenuhnya filosofi ibadah tersebut, sehingga Sila Pertama
dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menempatkan nilai-
nilai ibadah kepada Tuhan, sebagai dasar atas segala tujuan dari pola pikir,
perkataan, dan perbuatan bangsa kita dari seluruh komponen.
Kaitannya dengan penelitian ini adalah merujuk pada kelompok gerakan
revolusi mental pada Gerakan Indonesia Melayani pada poin Peningkatan
kapasitas sumber daya manusia aparatur sipil negara; peningkatan penegakan
disiplin aparatur pemerintah dan penegak hukum. Hal ini sejalan dengan
program Bupati Zainudin Hasan yaitu pelaksanaan shalat wajib berjamaah di
masjid, himbauan Iktikaf dan penunaian zakat pegawai yang mengandung
nilai atau hikmah yaitu tertib dan disiplinnya serta harus tepat pada waktunya
dalam melaksanakan ibadah shalat wajib berjamaah, karena jika tidak
demikian, maka seseorang akan tertinggal dalam melaksanakan shalat wajib
berjamaah dimasjid.
45
D. Kerangka Pikir
Nilai- nilai universalitas seperti nilai ketuhanan disetujui sebagai butir pertama
Pancasila maka tidak bisa disangkal bahwa negara Indonesia dijiwai oleh
nilai-nilai spiritualitas agama masing-masing yang dianut. Sila pertama
Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” adanya pengakuan bahwa bangsa ini
berpijak pada agama sebagai landasan pijak pengelolaan pemerintahan.
Sofyan (2012: 48) mengatakan pengelolaan pemerintahan yang dibangun tentu
dapat bercermin pada kepemimpinan Rasulullah SAW, jika dilihat dari segi
praktis dan diukur dengan variabel-variabel politik modern—dapat dikatakan
sebagai sistem politik par excellent, dalam waktu yang sama, sistem tersebut
juga dapat disebut sebagai sistem religius, jika dilihat dari tujuan-tujuannya,
motif-motifnya, dan fundamental maknawi tempat sistem itu berpijak.
Perpaduan sistem ini disebut sebagai “Negara Akhlak”, yang seluruh politik
negara dan pekerjaan pemerintahan diliputi oleh semangat akhlak dan jiwa
agama.
Hal ini berbanding lurus dengan fenomena yang ada di Kabupaten Lampung
Selatan dimana Bupati Zainudin Hasan mewajibkan pegawai di lingkungan
Kedinasan di Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan hingga Desa untuk
melaksanakan shalat wajib berjamaah dan himbauan iktikaf. Bupati Lampung
Selatan menunjukkan sikap dan tindakan baik sebagai contoh bagi bawahan-
bawahannya untuk melakukan tindakan yang tidak bertentangan dengan moral
dan nilai agama. Tindakan tersebut dinamakan sebagai energize.
46
Wibowo (2016: 119) menyebutkan energize adalah apa yang dilakukan
pemimpin ketika mereka menetapkan contoh yang benar, mengomunikasikan
dengan jelas, dan menantang dengan cara yang tepat. Dengan demikian,
energize mengandung makna memberi energi atau tenaga tambahan kepada
bawahan. Respon pemerintah terhadap nilai ajaran agama yang dalam
penelitian ini Bupati Lampung Selatan mewajibkan pelaksanaan shalat wajib
dan himbauan iktikaf dilaksanakan dimasjid tidak lain adalah untuk
membentuk budi pekerti pejabat pemerintahan.
Syafii (2011: 3) mengatakan budi pekerti, moral atau akhlak adalah berusaha
mencari kebaikan sesuai dengan nilai-nilai luhur agama, adat istiadat, atau
bahkan lahir dari kata hati yang suci dan nurani yang jujur. Hal ini akan
menimbulkan etika yang menjadikan kita seseorang moralis (budiman) karena
dapat membedakan antara mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan
yang buruk. Program yang digulirkan oleh Bupati Zainudin Hasan dalam
penelitian ini di lihat sebagai sebuah kebijakan. Bupati Zainudin Hasan
dipandang sebagai elit. Dalam sebuah kebijakan yang digagas oleh elit, maka
dapat dilihat menggunakan model kebijakan elit.
Nugroho (2017: 563) mengatakan teori model elit ini mengembangkan diri
kepada kenyataan bahwa sedemokratis apapun, selalu ada bias di dalam
formulasi kebijakan, karena pada akhirnya kebijakan-kebijakan yang
dilahirkan merupakan preferensi politik dari para elit—tidak lebih. Pandangan
positif bahwa pemimpin (atau elit) pasti memiliki visi tentang
kepemimpinannya, dan kebijakan publik adalah bagian dari karyanya untuk
47
mewujudnyatakan visi tersebut menjadi kenyataan. Soekarno memilih politik
sebagai panglima sementara Soeharto memilih ekonomi sebagai panglima.
Peneliti dapat mengatakan bahwa Bupati Zainudin Hasan memilih nilai-nilai
atau ajaran agama sebagai panglima.
Ndraha (2011: 681) mengatakan begitu nilai-nilai etika, filsafat, agama, dan
sebagainya dijadikan hukum positif maka nilai-nilai tersebut terputus dari
sumbernya dan dengan mudah dapat dijadikan alat politik praktik dan alat bagi
rezim yang berkuasa untuk menekan pihak lain. Dalam penelitian ini, pihak
yang ditekan adalah pihak aparatur sipil negara yang melakukan tindakan
indisipliner seperti yang telah di jelaskan pada latar belakang masalah yang
terdapat di latar belakang yang telah diuraikan lebih kurang pada BAB I yang
dapat merugikan dirinya hingga dapat merugikan pihak lain.
Zainal, dkk (2014: 184) mengatakan keterampilan menangani orang menjadi
bagian yang penting bagi keefektifan manajerial, keterampilan menangani
orang salah satunya adalah bagaimana mendelegasikan otoritas. Bupati
Lampung Selatan mendelagasikan otoritasnya untuk mendidik para pegawai
yang melakukan tindakan indisipliner pekerjaan sebagai pejabat pemerintahan
dengan melaksanakan shalat wajib berjamaah di masjid dan himbauan iktikaf.
Bagaimanapun juga pemimpin dituntut untuk bisa menangani orang atau
bawahannya.
Upaya tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016
tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, dengan salah satu butir yang
termaktub di dalamnya adalah Program Gerakan Indonesia Melayani, yang
48
difokuskan kepada peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur
Sipil Negara dan peningkatan penegakan disiplin Aparatur Pemerintahan dan
Penegak Hukum.
Peneliti melihat dan/atau mendalami tentang gejala teologik islam dimana
terdapat respon pemerintah terhadap ajaran agama sebagai suatu bentuk
revolusi mental dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah respon Bupati
Lampung Selatan Zainudin Hasan dengan himbauan iktikaf, pelaksanaan
shalat wajib berjamaah dan zakat pegawai bagi para pegawai yang ada di
lingkup desa, kecamatan hingga dinas di Lampung Selatan. Berikut adalah
gambar dari kerangka berpikir:
Gambar 1. Kerangka Pikir
Kepala Daerah Kabupaten Lampung
Selatan menggulirkan program
teologik islam meliputi:
1. Himbauan iktikaf;
2. Pelaksanaan shalat;
3. Penunaian zakat pegawai.
Gejala Teologik Pemerintahan
meliputi:
1. Pemberlakuan syariat agama,
di samping hukum positif
(negara);
2. Penerapan nilai-nilai agama
di dalam kehidupan
masyarakat.
Peningkatan kapasitas sumber daya
manusia aparatur sipil negara dengan
pengamalan program teologik islam.
III. METODE PENELITIAN
A. Tipe Penelitian
Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian
deskriptif kualitatif. Bahwa deskriptif kualitatif menganut paham
fenomenologis dan post-positivism. Pandangan Edmund Husserl, Martin
Heiddeger, dan Marleau Ponty, pelopor aliran fenomenologi, sebuah aliran
filsafat yang mengkaji penampakan atau fenomena yang mana antara
fenomena dan kesadaran tidak terisolasi satu sama lain melainkan selalu
berhubungan secara dialektis.
Bungin (2011: 68) mengatakan pandangan post-positivism yang mengkritik
positivism sebagai suatu filsafat ilmu yang harus dapat dikritik karena hanya
melihat fenomena sebagai kenyataan nyata sesuai hukum alam. Positivism
juga terlalu percaya pada metode observasi, bahkan positivism terlalu
memisahkan antara peneliti dan objek yang diteliti.
Penelitian ini menggunakan format deskriptif kualitatif bertujuan untuk
menggambarkan, meringkaskan suatu kondisi, berbagai situasi, atau berbagai
fenomena realitas sosial yang ada di dalam masyarakat yang menjadi objek
penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri,
karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun
50
fenomena tertentu. Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif
dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini juga mendeskriptifkan dan
menggambarkan mengenai Gejala Teologik Islam Dalam Pembinaan Aparatur
Sipil Negara (Studi Di Kabupaten Lampung Selatan).
B. Fokus Penelitian
Moleong (2015: 93-94) mengatakan bahwa masalah dalam penelitian
kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Penetapan fokus dapat membatasi
studi. Dalam hal ini, fokus akan membatasi bidang inkuiri. Penetapan fokus
berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau kriteria masuk-keluar
(inclusion-exclusion criteria). Dengan penetapan fokus, yang jelas dan
mantap, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data
mana yang dikumpulkan dan mana yang tidak perlu ataupun mana yang akan
dibuang.
Pembatasan masalah merupakan tahap yang sangat menentukan dalam
penelitian kualitatif walaupun sifatnya masih tentatif. Dalam penelitian ini
terdapat fenomena respon pemerintah terhadap nilai-nilai agama yang dalam
penelitian ini agama yang dimaksud adalah agama Islam yaitu Bupati
Lampung Selatan melaksanakan dan mengajak aparat pemerintahan di Dinas-
Dinas Lampung Selatan untuk melaksanakan shalat wajib berjamaah di masjid
dan himbauan iktikaf.
51
Gejala Teologik Islam dalam penelitian ini adalah action teologik Bupati
Zainudin Hasan dalam penerapan ajaran agama dalam membina pegawai
daerah. Maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah berbagai produk
turunan, diberdayakan berbagai instrumen dan gerakan dalam rangka
implementasi dari kebijakan atau program teologik oleh Bupati Zainudin
Hasan. Fokus penelitiannya dapat dirinci sebagai berikut:
1. Proses perumusan dan sosialisasi kebijakan
- Latar belakang dalam menggulirkan program pelaksanaan shalat,
himbauan iktikaf dan penunaian zakat pegawai;
- Sosialisasi program pelaksanaan shalat, himbauan iktikaf dan
penunaian zakat pegawai;
- Pendistribusian atau pengguliran penegakan program pelaksanaan
shalat, himbauan iktikaf dan penunaian zakat pegawai.
2. Pelaksanaan kebijakan
- Pelaksanaan program pelaksanaan shalat, himbauan iktikaf dan
penunaian zakat pegawai;
- Pengawasan program pelaksanaan shalat, himbauan iktikaf dan
penunaian zakat pegawai;
- Insentif/reward yang diberikan kepada pegawai yang taat melaksanaan
program;
- Hukuman sebagai sanksi bagi pegawai yang tidak mematuhi program.
3. Pengamalan kebijakan
- Peningkatan sumber daya manusia aparatur sipil negara
52
C. Lokasi Penelitian
Menurut Moleong (2015: 128) cara terbaik yang perlu ditempuh dalam
penentuan lapangan penelitian ialah dengan jalan mempertimbangkan teori
subtantif dan dengan mempelajari serta mendalami fokus serta rumusan
masalah penelitian, untuk dapat melihat apakah terdapat kesesuaian dengan
kenyataan yang ada dilapangan maka peneliti pun harus menjajaki lapangan
tersebut.
Lokasi yang diambil di penelitian ini ditentukan dengan sengaja yaitu di
Kabupaten Lampung Selatan, karena dalam gejala teologik yang terlihat dan
terlaksana di lingkungan Kabupaten Lampung Selatan tepatnya di Masjid Bani
Hasan yang merupakan sentral pelaksanaan program himbauan iktikaf juga
tempat melaksanakan atau yang terdapat gejala teologik islam yaitu respon
pemerintah terhadap ajaran agama yang dimana Bupati Zainudin Hasan
mewajibkan Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan shalat wajib
berjamaah dan himbauan iktikaf tersebut.
D. Teknik Penentuan Informan
Silalahi (2012: 316-317) mengatakan ada beberapa faktor yang
mempengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung, dalam pelaksanaan
wawancara dan menentukan kualitas informasi yang diperoleh. Faktor-faktor
yang mempengaruhi langsung ialah pewawancara, yang diwawancara,
permasalahan yang hendak dicapai, dan proses pencatatan. Sedangkan, faktor-
53
faktor yang berpengaruh tidak langsung ialah lingkungan tempat wawancara,
berlangsung
Kriteria informan dalam penelitian ini adalah responden atau informan yang
diwawancarai menguasai informasi yang berhubungan dengan permasalahan
yang sedang diselidiki yaitu yang berkaitan dengan program pelaksanaan
shalat, himbauan iktikaf dan penunaian zakat pegawai, mampu
mengungkapkan pikiran-pikirannya dalam bahasa dan makna yang mudah
dimengerti. Kesediaan responden atau informan untuk diwawancarai dan
memberi atau mengungkapkan secara tuntas dan objektif informasi yang
berhubungan dengan masalah juga menentukan mutu wawancara.
E. Informan
Bungin (2011: 78) menjelaskan objek dan informan penelitian kualitatif
adalah menjelaskan objek penelitian yang fokus dan lokus penelitian, yaitu
apa yang menjadi sasaran. Sasaran penelitian tidak tergantung pada judul dan
topik penelitian, tetapi secara konkret tergambarkan dalam rumusan masalah
penelitian. Sedangkan informan penelitian adalah subjek yang memahami
objek penelitian.
Informan adalah orang-orang yang memahami langsung dalam penelitian ini.
Yaitu informan-informan yang peneliti tentukan merupakan orang-orang yang
menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.,
karena mereka, informan, dalam kesehariannya berurusan dengan
permasalahan yang sedang peniliti teliti. Berdasarkan permasalahan tersebut,
54
maka sumber data dari peneliti ini adalah yang mampu memberikan informasi,
menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan informasi
berhubungan dengan permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:
Tabel 4. Daftar Informan
No Nama Jabatan
1 Ahmad Rodhi Sekretaris Dinas Sosial Lampung Selatan
2 Suhermanto Pelaksana BAZDA Lampung Selatan
3 Solihin Imam Masjid Jami Bani Hasan
4 Sabihis Staf Bagian BMS Setdakab Lampung
Selatan
5 Zulkifli Kepala Desa Hara Kecamatan Kalianda
Lampung Selatan
Joko Pegawai Dinas Peternakan Lampung Selatan
Sumber: diolah Peneliti 2018
F. Teknik Pengumpulan Data
Arikunto (2016: 100) mengatakan dalam teknik pengumpulan data ada
macam-macam cara dalam tahap pengumpulan data, sesuai dengan tipe
penelitian serta tersedianya waktu, biaya, dan tenaga. Metode Pengumpulan
data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk
mengumpulkan data
Zainal (2014: 92) dan Sugiyono (2015: 187&327) mengatakan pengumpulan
data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai
cara. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat
digunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah
sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan
sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data
55
kepada pengumpul data. Berikut adalah cara peneliti dalam mengumpulkan
data:
1. Wawancara Mendalam
Bungin (2011: 111) mengatakan wawancara mendalam secara umum
adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara
tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau
orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman
wawancara. Wawancara mendalam dilakukan berkali-kali dan
membutuhkan waktu yang lama bersama informan dilokasi penelitian.
2. Observasi
Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik
bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Merupakan proses yang
kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses pengamatan
dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila
penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala
alam dan bila informan yang diamati tidak terlalu besar. Adapun
pengamatan yang peneliti lakukan adalah keberadaan shalat jamaah dan
iktikaf.
3. Dokumentasi
Dokumen adalah catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen dapat
berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
Catatan yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan
(life history), kriteria, biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang
berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.
56
Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa
gambar, patung, film, dan lain-lain. Adapun dokumen-dokumen yang akan
diambil dalam penelitian ini adalah arsip visi-misi Bupati Zainudin Hasan,
surat-surat, keputusan-keputusan Bupati, persetujuan-persetujuan Bupati
dengan DPRD, petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis, dan presensi
kegiatan Iktikaf.
G. Teknik Pengolahan Data
Sugiyono dalam Hasanah (2015: 43-44) mengatakan pengolahan data
merupakan bagian yang penting dalam metode ilmiah karena dengan
pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna
dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah dikumpulkan
perlu dipecah-pecahkan dalam kelompok-kelompok, diadakan kategorisasi,
dilakukan manipulasi sedemikian rupa sehingga data tersebut memiliki makna
untuk menjawab masalah dari pertanyaan penelitian. Teknik pengolahan data
merupakan teknik operasional setelah data terkumpul.
Silalahi (2012: 320&342) mengatakan ada tahap-tahap pengolahan data, pada
penelitian ini pengolahan datanya adalah:
1. Penyuntingan (Editing)
Data harus diperiksa lagi kualitasnya. Proses memeriksa kembali kualitas
data dalam instrumen dinamakan penyuntingan (editing). Diperiksa
kembali kelengkapan, konsistensi, ketepatan, keseragaman, dan relevansi.
Jika data yang didapat menunjukkan ada cacat yang disebabkan oleh tidak
dipenuhinya satu atau beberapa dari syarat data (lengkap, relevan,
57
konsisten, akurat, seragam) harus dilakukan pengumpulan data ulang
sesuai dengan kebutuhan dan harapan.
2. Interpretasi
Interpretasi atau menafsir berarti menjelaskan dan menemukan makna
hasil analisis. Mustahil bagi seorang peneliti untuk menerangkan atau
membuat tafsiran atas data mentah. Interpretasi atau penafsiran menggarap
hasil-hasil analisis itu, membuat inferensi yang relevan dengan relasi
penelitian yang dikaji, serta membuat kesimpulan tentang relasi tersebut.
Peneliti yang menafsir hasil penelitian berupaya menemukan arti dan
implikasi hasil-hasil itu.
H. Teknik Analisis Data
Analisis data pada penelitian yang bersifat kualitatif berlandasakan pada
penggunaan keterangan secara lengkap dan mendalam dalam
menginterpretasikan data tentang variabel, bersifat non-kuantitatif dan
dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi mendalam dan tidak meluas
terhadap fenomena.
Hubberman dan Miles dalam Fuad dan Nugroho (2014: 63-64) dimana ada
tiga hal utama dalam analisis interaktif yakni reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada saat
sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar,
untuk membangun wawasan umum yang disebut “analisis”. Kegiatan analisis
data dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain:
58
1. Reduksi Data (data reduction)
Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian
pada penyederhanaan, pengabstrakan informasi data kasar yang muncul
dari catatan-catatan tulisan di lapangan (field note), dimana reduksi data
berlangsung secara terus menerus selama penelitian yang berorientasi
kualitatif berlangsung.
2. Penyajian Data (data display)
Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan
yang terus berkembang menjadi sebuah siklus dan penyajian data bisa
dilakukan dalam sebuah matriks.
3. Penarikan kesimpulan (verification)
Verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan sebagian dari suatu
kegiatan dan konfigurasi yang utuh, dimana kesimpulan-kesimpulan
diverifikasi selama penelitian berlangsung. Berikut gambar proses
kegiatan analisis data seperti terlihat pada gambar berikut:
Gambar 2. Model Analisis Interaktif
Data Collection Data Display
Data Reduction
Conclution:
Drawing/
Verifying
59
I. Teknik Keabsahan Data
Moleong (2015: 330) mengatakan pengertian triangulasi adalah teknik
pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data
itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.
Teknik yang paling banyak digunakan ialah pemerikasaan melalui sumber
lainnya. Empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang
memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.
Penjelasannya sebagai berikut.
1. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik
derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat
yang berbeda dalam penelitian kualitatif;
2. Triangulasi dengan metode terdapat dua strategi yaitu pengecekan derajat
kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data
dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan sumber
yang sama;
3. Triangulasi penyidik, dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat
lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data.
Mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data;
4. Triangulasi dengan teori, fakta tidak dapat diperiksa derajat
kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Hal itu dapat dilakukan dan
hal itu dapat dinamakannya penjelasan banding. Sangat penting untuk
mencari tema atau penjelasan pembanding atau penyaing.
60
Triangulasi data dilakukan untuk menguji kebenaran dan keabsahan data.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Hal itu dapat
ditempuh dengan tahapan:
1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
berbagai pihak, seperti Bupati selaku penggagas program pelaksanaan
shalat, himbauan iktikaf dan penunaian zakat pegawai, Camat hingga
Kepala Desa yang nyata telah ikut serta dalam program tersebut;
2. Mengonfirmasi kebenaran data dengan cara melakukan observasi di
lapangan guna memperoleh kecocokan dengan data lain. Keterangan lain
yang dimaksud adalah keterangan dari informan penelitian dilapangan
yang meliputi keterangan dari satu atau lebih aparatur sipil negara sebagai
peserta yang terlibat dalam program Iktikaf;
3. Membandingkan wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung
Selatan
UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada
daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalui pembangunan daerah, peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan
peran serta masyarakat. Melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis
globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan
kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang
kini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Daerah sesuai dengan
kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu
62
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dirumuskan
secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur,
berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Rencana pembangunan daerah
tersebut meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD.
RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran
pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang
disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.
RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah
yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah
dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat
Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD
dan RPJMN.
RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka
ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan
pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis
nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu dari daerah
kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang telah melaksanakan Pemilihan
Umum Kepala Daerah (Pemilukada) pada Tahun 2015 yang lalu. Dengan
telah dilantiknya Bapak Dr. H. Zainudin Hasan, M.Hum dan Bapak Nanang
Ermanto sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada
63
tanggal 17 Februari 2016, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
menyusun RPJMD sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah
untuk periode Tahun 2016-2021.
RPJMD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah
terpilih dilantik. RPJMD yang telah ditetapkan tersebut selanjutnya akan
dijabarkan ke dalam RKPD dan menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat
Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra
PD). sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
Sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah dapat dicapai dalam
empat tahap pembangunan daerah, yaitu tahap-1: 2005-2010, tahap-2: 2011-
2015, tahap-3: 2016-2021, tahap-4: 2021-2025. Berlandaskan pelaksanaan,
pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJPD Tahap Kedua, RPJPD Tahap
Ketiga (2016-2021) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara
menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada hal-hal sebagai
berikut:
1. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Lampung Selatan yang berakhlak
mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab;
2. Terwujudnya masyarakat yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat
yang lebih makmur dan sejahtera;
64
3. Terwujudnya Kabupaten Lampung Selatan yang demokratis, berlandaskan
hukum dan berkeadilan;
4. Terwujudnya Kabupaten Lampung Selatan yang aman dan damai;
5. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan;
6. Terwujudnya Kabupaten Lampung Selatan yang asri dan lestari;
7. Terwujudnya Kabupaten Lampung Selatan sebagai wilayah pantai dan
pegunungan yang maju;
8. Terwujudnya peran aktif Kabupaten Lampung Selatan dalam pergaulan
antar regional, nasional.
B. Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2021
Visi RPJMD Kabupaten Lampung Selatan merupakan cerminan dari kondisi
masa depan Kabupaten Lampung Selatan yang ingin dicapai (desired future)
dalam masa 5 (lima) tahun, seperti yang telah disampaikan sebelumnya
bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala
daerah maka Visi RPJMD Kabupaten Lampung Selatan mencerminkan
kondisi Kabupaten Lampung Selatan yang ingin dicapai dalam masa jabatan
Kepala Daerah selama 5 (lima) tahun.
Visi kepala daerah Kabupaten Lampung Selatan terpilih untuk masa jabatan
tahun 2016-2021 adalah (telah disesuaikan dengan kaidah dan prinsip
perencanaan pembangunan daerah) “Terwujudnya Kabupaten Lampung
Selatan Yang Sejahtera, Berdaya Saing, Mandiri dan Berakhlak Mulia”. Visi
65
tersebut akan diwujudkan hingga akhir periode jabatan Kepala Daerah dengan
semangat “Ayo Bangun Desa”. Dalam RPJPD Kabupaten Lampung Selatan
2005-2025, sejahtera berarti terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani
masyarakat.
Kebutuhan jasmani ditunjukkan dengan terpenuhinya kebutuhan sosial dan
ekonomi masyarakat, kemampuan pendayagunaan segenap sumber daya
alam, ketersediaan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, yang dimanfaatkan
dan dikelola secara bijaksana. Kebutuhan rohani ditunjukkan oleh kondisi
masyarakat yang memahami, menyadari dan melaksanakan ajaran agama
masing-masing.
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi, dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi
menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta
arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh
untuk mencapai visi, dengan memperhatikan sasaran pokok pembangunan
jangka menengah daerah periode 2016-2021, rumusan misi pembangunan
daerah dapat formulasikan sebagai berikut:
1. Membangun infrastruktur untuk mempercepat kemajuan desa sesuai
dengan tata ruang wilayah;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan
pendidikan dan kesehatan yang baik, terjangkau dan proaktif;
66
3. Membangun perekonomian daerah dengan memperkuat ekonomi berbasis
kerakyatan dan perdesaan yang berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan;
4. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai, menjunjung tinggi
hukum, demokratis dan memberdayakan perempuan berlandaskan nilai
agama dan budaya;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan
professional.
C. Rekapitulasi Kepegawaian di Kabupaten Lampung Selatan
Tabel 5. Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Menurut Agama
No Agama Laki-laki Perempuan Jumalah
1 Islam 3227 4382 7609
2 Protestan 67 147 214
3 Khatolik 69 77 146
4 Hindu 64 46 110
5 Budha 2 1 3
Jumlah 3429 4653 8082
Sumber: Buku Saku BKD Tahun 2018
67
Tabel 6. Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan Ruang
No Golongan Ruang Laki-laki Perempuan Jumlah
1 Juru Muda (I/a) 2 1 3
2 Juru Muda Tk.I (I/b) - - -
3 Juru (I/c) 15 2 17
4 Juru Tk.I (I/d) 7 - 7
5 Pengatur Muda (II/a) 170 172 342
6 Pengatur Md. Tk.I (II/b) 118 42 160
7 Pengatur (II/c) 305 433 738
8 Pengatur Tk.I (II/d) 97 106 203
9 Penata Muda (III/a) 390 601 991
10 Penata Muda Tk.I (III/b) 384 584 968
11 Penata (III/c) 355 476 831
12 Penata Tk.I (III/d) 538 611 1149
13 Pembina (IV/a) 679 979 1658
14 Pembina Tk.I (IV/b) 342 643 985
15 Pemb. Utama Mud (IV/c) 26 3 29
16 Pemb. Utama Mad (IV/d) 1 - 1
Jumlah 3429 4653 8082
Sumber: Buku Saku BKD Tahun 2018
Tabel 7. Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Menurut Rentang Usia
No Rentang Usia Laki-laki Perempuan Jumlah
1 56 – 60 577 589 1056
2 51 – 55 1087 1261 2400
3 46 – 50 633 936 1611
68
4 41 – 45 385 519 912
5 36 – 40 381 556 948
6 31 – 35 304 556 889
7 26 – 30 59 229 313
8 21 – 25 3 7 14
Jumlah 3429 4653 8082
Sumber: Buku Saku BKD Tahun 2018
Tabel 8. Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan Umum
No Tingkat Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah
1 SD/SEDERAJAT 51 6 57
2 SLTP 72 10 82
3 SLTA 936 742 1678
4 DIPLOMA I 25 82 107
5 DIPLOMA II 294 630 924
6 DIPLOMA III 197 655 852
7 DIPLOMA IV 23 65 88
8 SARJANA 1633 2358 3991
9 PASCA SARJANA 190 104 294
10 DOKTOR 3 - 3
11 SPESIALIS 5 1 6
Jumlah 3429 4653 8082
Sumber: Buku Saku BKD Tahun 2018
69
D. Sarana dan Prasarana Keagamaan di Kabupaten Lampung Selatan
Kualitas kehidupan beragama di Kabupaten Lampung Selatan terus
mengalami peningkatan, antara lain ditandai dengan semakin bertambahnya
penyediaan sarana dan fasilitas keagamaan, sarana pendidikan keagamaan,
meningkatnya peringatan hari-hari besar keagamaan dan senantiasa
terpeliharanya kerukunan hidup antar umat beragama, intern umat beragama
dan antara umat beragama dengan pemerintah.
Pembangunan keagamaan juga memberikan andil yang cukup besar dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain: ditandai dengan
meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar Zakat Infak Sodaqoh
(ZIS), hibah/wakaf dan dana keagamaan lainnya. Walaupun masih belum
optimal, namun hal itu cukup mendukung upaya penanggulangan kemiskinan,
pembiayaan yatim piatu, bantuan bencana alam dan kegiatan kemasyarakatan
lainnya. Berikut ini jumlah sarana dan prasarana ibadah antar umat beragama
di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2014:
Tabel 9. Jumlah Sarana dan Prasarana Ibadah Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2014
Kecamatan Masjid Surau/
Langgar
Gereja
Kristen
Gereja
Katolik
Natar 204 230 13 6
Jati Agung 140 210 10 5
Tanjung Bintang 96 130 9 5
Tanjung Sari 36 84 6 4
Katibung 120 126 5 1
70
Merbau
Mataram
97 122 5 2
Way Sulan 28 113 - -
Sido Mulyo 102 134 4 4
Candipuro 59 167 16 8
Way Panji 21 42 3 2
Kalianda 160 103 3 2
Rajabasa 33 29 - -
Palas 115 126 12 1
Sragi 58 100 3 -
Penengahan 58 58 1 1
Ketapang 66 109 3 3
Bakauheni 46 30 3 1
Jumlah 1.439 1.913 96 45
Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015
VI. PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan bab hasil dan pembahasan, maka simpulan pada bab ini adalah
sebagai berikut.
1. Kebijakan teologik islam Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan periode
2016-2021 meliputi: himbauan iktikaf, pelaksanaan shalat wajib
berjamaah, dan penunaian wajib zakat pegawai.
2. Proses perumusan dan sosialisasi kebijakan baik, program dihimbau
langsung oleh Bupati, diterbitkannnya surat perintah dan surat undangan
himbauan iktikaf, ditempelnya stiker-stiker ajakan untuk shalat berjamaah
di masjid, diterbitkannya surat edaran wajib zakat bagi pegawai.
Pendistribusian terkait surat undangan himbauan iktikaf hanya sampai
pada tingkat kecamatan tidak sampai desa.
3. Pelaksanaan kebijakan baik karena himbauan iktikaf dilaksanakan rutin
setiap bulannya dan juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan
Kabupaten Lampung Selatan. Pengawasan program tidak ada.
Insentif/reward tidak ada. Sanksi tidak ada.
4. Pengamalan kebijakan baik karena program kebijakan teologik islam di
yang diantaranya himbauan iktikaf, pelaksanaan shalat wajib berjamaah,
114
dan penunaian zakat pegawai disambut baik dan dilaksanakan oleh
pegawai pemerintahan Kabupaten lampung selatan khususnya dan
masyarakat umumnya. Pihak-pihak yang terlibatpun juga mengajak kepada
orang lain untuk melaksanakan iktikaf.
5. Bupati Zainudin Hasan dalam menggulirkan program-program teologik
islam berpegang pada pegangan teologik. Dengan diamalkannya program
oleh aparatur sipil negara di Kabupaten Lampung Selatan masuk ke dalam
kajian teoritik kesadaran teologik. Dengan indikasi penerimaan oleh para
pegawai pemerintahan terhadap himbauan iktikaf, pelaksanaan shalat dan
penunaian wajib zakat pegawai. Program ini dalam jangka panjnag
diharapkan terjadinya perbaikan akhlak aparatur sipil negara.
B. Saran
1. Akademisi/peneliti, bahwa program teologik efektif karena sesuai dengan
kemampuan daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah aparatur
sipil negara mayoritas beragama islam, dilanjutkan pengukuran empirik
tentang perilaku teologik dalam pelaksanaan pemerintahan.
2. Masyarakat atau organisasi masyarakat islam yang menganggap perlunya
aktivitas keagamaan ditingkatkan di dalam pemerintahan dapat
mengajukan rancangan usulan.kepada aktor pemerintahan.
3. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, pengguliran kebijakan teologik
islam agar ditambahkan bersumber dari rukun islam seperti puasa dan haji.
115
4. Kepala daerah lainnya, kebijakan teologik islam Kabupaten Lampung
Selatan dapat menjadi acuan bagi daerah-daerah lainnya yang memiliki
jumlah aparatur sipil negara dengan mayoritas beragama islam.
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Al Mahfani, M Khalilurrahman. 2009. Buku Pintar Shalat: Pedoman Shalat
Lengkap Menuju Shalat Khusyuk. Jakarta: Wahyu Media.
Arikunto, Suharsimi. 2016. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
Ayub, Hassan Muhammad. 2009. Puasa dan Iktikaf dalam Islam. Jakarta: Amzah.
Bertens, K. 2007. Etika. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Budiardjo, Miriam. 2013. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka
Media.
Bungin, M. Burhan. 2011. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan
Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya, Edisi Kedua. Jakarta: Kencana.
Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua.
Yogyakarta: UGM Press.
Faturrohman, M Masudi. 2012. Risalah Shalat. Yogyakarta: Elmatera Publishing.
Fuad, Anis dan Kandung Sapto Nugroho. 2014. Panduan Praktis Penelitian
Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Ikhwani, Fadlan Al. 2018. Dahsyatnya 7 Sunah. Surakarta: Ziyad Visi Media.
Labolo, Muhadam. 2007. Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori,
Konsep, dan Pengembangannya. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Moleong, Lexy J. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda.
Nasution, Harun. 2016. Teologi Islam Aliran-Aliran Sejarah Analisa
Perbandingan. Jakarta: UI Press.
Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1. Jakarta:
Rineka Cipta.
Ndraha, Taliziduhu. 2011. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 2. Jakarta:
Rineka Cipta.
Nugroho, Riant. 2017. Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Rifai, Muhammad. 2013. Risalah Tuntunan Shalat lengkap. Semarang: PT Karya
Toha Putra.
Silalahi, Ulber. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Reflika Aditama.
Sofyan, Ayi. 2012. Etika Politik Islam. Bandung: Pustaka Setia.
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung:
Alfabeta.
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung:
Alfabeta.
Sutanto. Teguh. 2015. The Power of 33 Sunah Nabi Muhammad saw. Yogyakarta:
Pustaka Baru Press.
Syafiie, Inu Kencana. 2011. Etika Pemerintahan: Dari Keseimbangan Good
Governance Dengan Cleant Government Sampai Pada State Of The Art
Ilmu Pemerintahan Dalam Mengubah Pemerintah Biadab Menjadi
Pemerintah Beradab. Jakarta: Rineka Cipta.
Wibisono, Yusuf. 2016. Mengelola Zakat Indonesia (Diskusi Pengelolaan Zakat
Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011) Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.
Wibowo. 2016. Perilaku Dalam Organisasi, Edisi Kedua. Jakarta: Rajawali Pers.
Zainal, Veithzal Rivai, dkk. 2014. Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi, Edisi
Keempat. Jakarta: Rajawali Pers.
Zakaria, Hamry Gusman. 2017. 5 Pilar Revolusi Mental Untuk Apartur Negara:
Pedoman Revolusi Mental Yang Konkret dan Aplikatif, Disertai Contoh
dari Kepala Negara/Kementerian/Lembaga/Daerah Terbaik Indonesia
dan Dunia. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Kitab Suci
Departemen Agama Repubik Indonesia Alquran dan Terjemahnya.
Jurnal:
Maragustam. 2015. Paradigma Revolusi Mental Dalam Pembentukan Karakter
Bangsa Berbasis Sinergitas Islam Dan Filsafat Pendidikan. Jurnal
Pendidikan Agama Islam, Vol. XII, No. 2.
Noor, Ady Ferdian. 2016. Gerakan Revolusi Mental Untuk Meningkatkan
Pendidikan Kepribadian Warga Negara. Pedagogik Jurnal Pendidikan,
Maret 2016, Vol. 11 Nomor ( 7 – 13 ).
Suparman, Deden. 2015. Pembelajaran Ibadah Shalat Dalam Perpektif Psikis Dan
Medis. Volume IX No. 2.
Suwondo, Diah Indriani dan Eddy Madiono Susanto. 2015. Hubungan
Lingkungan Kerja, Disiplin Kerja, Dan Kinerja Karyawan. Jurnal
Manajemen dan Kewirausahaan, Vol.17, No. 2.
Arfiansyah. 2015. Implikasi pemberlakuan Perda Syariat Terhadap Ideologi
Negara Indonesia. Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 15.
Dokumen
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi
Mental.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung
Selatan Tahun 2016-2021.
Skripsi
Madyaningsih, Sutarmi. 2012. Pengaruh Ketekunan Shalat Terhadap
Kedisiplinan Siswa Kelas III, IV, V Dan VI SD Negeri Kajoran 2
Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Tahun Pelajaran 2011/2012.
Salatiga: STAIN Salatiga.
Hasanah, Nur. 2015. Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan
Pembangunan Desa. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
Siswanto, Fevi Zanfiana._____.Hubungan Antara Kedisiplinan Melaksanakan
Sholat Wajib Dengan Prokrastinasi Akademik Pada Mahasiswa di
Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan. _____.
Tesis
Islam, Nur. 2010. Shalat Berjamaah Sebagai Landasan Etika Dalam Berpolitik
(Suatu Kajian Filsafat Politik). Bandar Lampung: Universitas Lampung.
Sumber lain:
http://lnews.co/tak-disiplin-4-pns-lamsel-dipecat/ edisi 17 Februari 2016 diakses
pada tanggal 06 November 2017 pukul 11.03 WIB.
http://suarahanura.co/1796/kapolresta-sepasang-oknum-pns-lamsel-tertangkap-
selingkuh-sudah-diperiksa-intensif edisi 30 Juni 2017 diakses pada tanggal
06 November 2017 pukul 10.54 WIB.
http://translampung.com/zainudin-hasan-ini-tanggung-jawab-saya-sebagai-bupati/
edisi 21 Agustus 2017 diakses pada tanggal 03 November 2017 pukul
21.57 WIB.
http://www.kaliandanews.com/2016/12/bupati-zainudin-marah-pegawai-dinas-
pu_23.html edisi 23 Desember 2016 diakses pada tanggal 06 November
2017 pukul 11.05 WIB.
http://www.radarlamsel.com/kades-terpilih-wajib-itikaf-sebelum-dilantik/ edisi 23
Desember 2016 diakses pada tanggal 03 November 2017 pukul 22.10
WIB.
http://www.suarapedia.com/id-3332-post-pwi-dan-bupati-lampung-selatan-itikaf-
bareng-di-masjid-bani-hasan.html edisi 10 September 2017 diakses pada
tanggal 03 November 2017 pukul 22.00 WIB.
https://news.detik.com/berita/d-2136744/dua-pns-lampung-selatan-ditangkap-
saat-pesta-sabu-di-rumah-kontrakan edisi 09 Januari 2013 diakses pada
tanggal 06 November 2017 pukul 10.56 WIB.
https://www.radarlamsel.com/jalin-keakraban-antara-pejabat-zainudin-ajak-
kepala-skpd-ber-itikaf/ edisi 16 Juni 2017 diakses pada tanggal 13
Februari 2018 pukul 22.07 WIB.