aparatur sipil negara.pdf
TRANSCRIPT
-
APARATUR SIPIL NEGARA
1
Hadian afriyadi
-
Meningkatkan:
Independensi dan Netralitas
Kompetensi
Kinerja/ Produktivitas Kerja
Integritas
Kesejahteraan
Kualitas Pelayanan Publik
Pengawasan Dan Akuntabilitas
TUJUAN UTAMA UU ASN 2
A S N
-
Pengembangan sistem merit dalam kebijakan danmanajemen ASN dengan ciri-ciri:
Seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif
Menerapkan prinsip fairness
Penggajian, reward and punishment berbasis kinerja
Standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik
Manajemen SDM secara efektif dan efisien
Melindungi pegawai dari intervensi politik & dari tindakan
semena-mena.
PRINSIP DASAR UU ASN 3
Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan padakualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpamembedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin,status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.
-
UU No 43 TH 1999Tentang
POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
UU No 5 TH 2014 Tentang
APARATUR SIPIL NEGARA
VI BAB XV BAB
41 Pasal 141 Pasal
PERBEDAAN STRUKTUR 4
-
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Asas, Prinsip, Nilai Dasar, Kode Perilaku dan Kode Etik
BAB III Jenis, Status, dan Kedudukan ASN
BAB IV Fungsi, Tugas, dan Peran ASN
BAB V Jabatan ASN
Jabatan Administrasi
Jabatan Fungsional
Jabatan Pimpinan Tinggi
BAB VI Hak dan Kewajiban ASN
BAB VII Kelembagaan
Komisi Aparatur Sipil Negara
Lembaga Administrasi Negara
Badan Kepegawaian Negara
SISTEMATIKA UU ASN 5
-
BAB IX Manajemen Aparatur Sipil Negara Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang Manajemen PNS Manajemen PPPK
BAB IX Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Pusat Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Daerah Penggantian Pejabat Pimpinan Tinggi Pejabat Pimpinan Tinggi yang Mencalonkan diri sebagai Kepala
Daerah Pengawasan dalam Proses Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
Bab X Pegawai ASN Yang Menjadi Pejabat Negara Bab XI OrganisasiBab XII Sistem Informasi Aparatur Sipil NegaraBab XIII Penyelesaian SengketaBab XIV Ketentuan PeralihanBab XV Ketentuan Penutup
SISTEMATIKA UU ASN 6
-
71. PNS (Pasal 1 butir 3 & Pasal 7)
Berstatus pegawai tetap dan Memiliki NIP secara Nasional;
Menduduki jabatan pemerintahan.
2. PPPK (Pasal 1 butir 4 & Pasal 7)
Diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhaninstansi dan ketentuan Undang-Undang.
Melaksanakan tugas pemerintahan.
PEGAWAI ASN
berkedudukan sebagai unsur aparatur negara melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan harus bebas dari pengaruh/intervensi golongan & partaipolitik
-
JABATAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONALJABATAN PIMPINAN
TINGGI
Jabatan Administratormemimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi
Jabatan Pengawasmengendalikan pelaksanaan kegiatan
Jabatan Pelaksanamelaksanakan kegiatanpelayanan dan administrasipemerintahan danpembangunan
Jabatan fungsional keahlian, terdiri atas:a. ahli utama; b. ahli madya; c. ahli muda; dand. ahli pertama.
Jabatan fungsionalketerampilan, terdiri atas:a. penyelia;b. mahir;c. terampil; dand. pemula.
JPT utama; JPT madya; dan JPT pratama.
Berfungsi memimpin danmemotivasi setiap PegawaiASN melalui: kepeloporan pengembangan kerja sama;
dan keteladanan.
JABATAN ASN
1. Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN.2. Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit TNI dan anggota Polri
-
9PNS
PNS berhak memperoleh:
gaji, tunjangan, dan fasilitas;
cuti;
jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
perlindungan; dan
pengembangankompetensi.
PPPK
PPPK berhak memperoleh:
gaji dan tunjangan;
cuti;
perlindungan; dan
pengembangankompetensi.
HAK PEGAWAI ASN
-
10
Setia dan taat pada Pancasila, UUD RI Tahun 1945, NKRI, dan pemerintahyg sah;
Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
Melaksanakan kebijakan yg dirumuskan pejabat pemerintah ygberwenang;
Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
Menunjukan integritas dan keteladanan dalam sikap, prilaku, ucapan dantindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasiajabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia.
kewajiban PEGAWAI ASN
-
1. Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahanmerupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN.
2. Untuk menyelenggarakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada No. 1 tsb diatas, Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada:
Menteri/Kementerian PANRB;
KASN;
LAN; dan
BKN.
Pasal 25 RUU ASN
KELEMBAGAAN 11
-
12
Menteri/Kementerian PANRB
1. Perumusan dan penetapan kebijakan,
2. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan,
3. Pengawasan atas pelaksanaan
kebijakan ASN;
BKN
1. Penyelenggaraan manajemenASN
2. Pengawasan dan pengendalianpelaksanaan NSPK manajemen ASN
( Mengelola Pegawai ASN )
KEWENANGAN & HUB OTORITAS LEMBAGA
KASN
Monitoring, evaluasi kebijakan, dan
rekomendasi yang mengikat untuk
menjamin perwujudan sistem merit
& pengawasan penerapan asas,kode etik, dan kode perilaku ASN
LAN
Penelitian, pengkajian kebijakanmanajemen ASN,
Pembinaan dan penyelenggaraanDiklat ASN
-
1. Sifat dan Kedudukan: (Pasal 27)a. Lembaga Non Strukturalb. Mandiri, bebas dari intervensi politik
2. Tujuan : (Pasal 28)
menjamin terwujudnya Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN;
mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, sejahtera, dan berfungsisebagai perekat NKRI;
mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif, efisien,terbuka, dan bebas KKN;
mewujudkan Pegawai ASN yang netral dan tidak diskriminatif dalampelayanan;
menjamin terbentuknya profesi ASN yang dihormati; dan
mewujudkan ASN yang dinamis dan berbudaya pencapaian kinerja.
KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA 13
-
Fungsimengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik/perilaku, penerapan SistemMerit.
Tugasa. menjaga netralitas Pegawai ASN;
b. melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN; dan
c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Presiden.
Dalam melakukan tugasnya KASN dapat:
a. melakukan penelusuran data dan informasi pada Instansi Pemerintah;
b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Pegawai ASN;
c. menerima laporan terhadap pelanggaran norma dasar, kode etik dan kodeperilaku Pegawai ASN;
d. melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri terhadapdugaan pelanggaran norma dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; dan
e. melakukan upaya pencegahan pelanggaran norma dasar, kode etik dan kodeperilaku Pegawai ASN.
FUNGSI DAN TUGAS KASN 14
-
Wewenang (Pasal 32)
a. mengawasi setiap tahapan proses pengisian JPT;
b. mengawasi & mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar, kodeetik/perilaku;
c. meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat;
d. memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar, kode etik dankode perilaku Pegawai ASN; dan
e. meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan.
Tindak lanjut hasil pengawasan Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b,
KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etikdan kode perilaku Pegawai ASN.
Hasil Pengawasan tsb disampaikan kepada PPK dan Pejabat YBWuntuk ditindak lanjuti
WEWENANG KASN 15
-
Tindak Lanjut Keputusan KASN 16
Hasil pengawasan
KASN
Tidak adapelangaran
PPK dan PyB wajibmenindaklanjuti
Keputusan KASN: pelanggaran kode etik dankode perilaku Pegawai ASN
Ditindaklanjuti
TidakDitindaklanjuti
KASN merekomendasikan kepada Presidenuntuk menjatuhkan sanksi terhadap PPKdan PyB yang melanggar prinsip SistemMerit dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sanksi sebagaimana dimaksud berupa:a. peringatan;b. teguran;c. perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran;d. hukuman disiplin untuk PyB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dane. sanksi untuk PPK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ada pelanggaran
-
Penjatuhan Sanksi dilakukan oleh :
Presiden selaku pemegang kekuasan tertinggipembinaan ASN, terhadap keputusan PejabatPembina Kepegawaian; dan
Menteri PANRB terhadap keputusan yangditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang, danterhadap Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkatprovinsi dan kabupaten/kota.
KEWENANGAN MENJATUHKAN SANKSI 17
-
1. KASN, terdiri atas: (Pasal 35)a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota.b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggotac. 5 (lima) orang anggota.
2. Unsur keanggotaan:terdiri dari unsur pemerintah dan/atau non-pemerintah
3. Syarat menjadi Anggota KASN WNI; setia dan taat kepada Pancasila dan UUDNRI 1945; berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun pada saat mendaftarkan diri; tidak sedang menjadi anggota parpol dan/atau tidak sedang menduduki jab.politik; mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas; memiliki kemampuan, pengalaman, dan/atau pengetahuan di bidang manajemen
SDM; berpendidikan paling rendah strata dua (S2) di bidang AN, manajemen SDM, kebijakan
publik, ilmu hukum, ilmu pemerintahan, dan/atau S2 di bidang lain; tidak merangkap jabatan pemerintahan dan/atau badan hukum lainnya; dan tidak pernah dipidana penjara.
SUSUNAN & KEANGGOTAAN KASN 18
-
KASN dibantu oleh:
Asisten
Pejabat Fungsional keahlian yang dibutuhkan
Sekretariat
Syarat sebagai asisten KASN:
- diangkat dan diberhentikan oleh ketua KASN berdsrkan persetujuanrapat KASN;
- dapat berasal dari PNS maupun non-PNS yang memiliki kualifikasiakademik paling rendah S2 di bidang AN, manajemen publik,manajemen SDM, psikologi, kebijakan publik, ilmu hukum, ilmupemerintahan, dan/atau S2 di bidang lain yang berkaitan denganmanajemen SDM.
- tidak sedang menjadi anggota dan/ pengurus parpol, tidak merangkapjabatan, serta diseleksi secara terbuka dan kompetitif.
- memiliki dan melaksanakan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku sertadiawasi oleh anggota KASN
ASISTEN KASN 19
-
1. Penetapan (Pasal 37 ayat (1))Presiden menetapkan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KASN dari anggotaKASN terpilih yang diusulkan oleh tim seleksi.
2. Masa Jabatan (Pasal 37 ayat (2))Ketua, Wakil Ketua, dan anggota KASN ditetapkan untuk masa jabatan 5tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 kali masa jabatan.
3. Pemberhentian : (Pasal 37 ayat (3)) meninggal dunia; mengundurkan diri; tidak mampu jasmani atau rohani
sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai anggota KASN; dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah
memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan; atau
menjadi anggota partai politik dan/atau menduduki jabatan negara.
PENGANGKATAN & PEMBERHENTIAN ANGGOTA KASN
20
-
Menjamin Netralitas Anggota KASN:
Anggota KASN yang berasal dari PNS diberhentikan sementara dari jabatan ASN.
Anggota KASN yang berasal dari PPPK diberhentikan statusnya dari PPPK.
Anggota KASN yang berasal dari non-pegawai ASN harus mengundurkan dirisementara dari jabatan dan profesinya.
Tim Seleksi Anggota KASN:
Beranggotakan 5 (lima) orang yang dibentuk oleh Menteri.
Tim seleksi dipimpin oleh Menteri dan melakukan tugas selama 3 (tiga) bulan.
Anggota tim seleksi harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang ASN,rekam jejak yang baik, integritas moral, dan netralitas.
Melakukan proses seleksi anggota KASN dengan mengumumkan secara terbukalowongan tersebut kepada masyarakat secara luas, melakukan penilaianpengetahuan, kompetensi, integritas moral, rekam jejak calon, dan uji publik.
Tim seleksi menyampaikan 2 (dua) kali jumlah anggota KASN untuk dipilih danditetapkan oleh Presiden.
Seleksi Anggota KASN 21
-
KASN memiliki dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku.
Dalam hal terjadi pelangggaran kode etik dan kode perilakusebagaimana dimaksud, Presiden membentuk Majeliskehormatan kode etik dan kode perilaku.
Majelis kehormatan kode etik dan kode perilaku terdiri atas:
- 5 (lima) orang yang berasal dari luar KASN dan
- memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi dibidang ASN, rekam jejak yang baik, integritas moral, dannetralitas, serta
- berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun.
Majelis Kehormatan KASN 22
-
LAN memiliki fungsi:
pengembangan standar kualitas pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN;
pembinaan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial Pegawai ASN;
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial Pegawai ASN baiksecara sendiri maupun bersama-sama lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya;
pengkajian terkait dengan kebijakan dan Manajemen ASN; dan
melakukan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN, baik sendirimaupun bersama lembaga pemerintah lainnya.
LAN bertugas:
meneliti, mengkaji, dan melakukan inovasi Manajemen ASN sesuai kebutuhan kebijakan;
membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN berbasiskompetensi;
merencanakan dan mengawasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN secaranasional;
menyusun standar dan pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan diklat, sertapemberian akreditasi dan sertifikasi di bidangnya dengan melibatkan K/L terkait;
memberikan sertifikasi kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan analis kebijakan publik; dan
membina jabatan fungsional di bidang pendidikan dan pelatihan
Lembaga Administrasi Negara 23
-
LAN berwenang:
a. mencabut izin penyelenggaraan pendidikan dan latihan Pegawai ASN yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. memberikan rekomendasi kepada Menteri dalam bidang kebijakan dan Manajemen ASN; dan
c. mencabut akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN yang tidak memenuhi standar akreditasi.
Kewenangan LAN 24
-
BKN memiliki fungsi:
pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN;
Manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antarinstansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun; dan
penyimpan informasi Pegawai ASN dan pengembangan Sistem Informasi ASN.
BKN bertugas:
mengendalikan seleksi calon Pegawai ASN;
membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi serta mengevaluasi pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai ASN oleh Instansi Pemerintah;
membina jabatan fungsional di bidang kepegawaian;
mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN;
menyusun NSPK kebijakan Manajemen ASN;
menyelenggarakan administrasi kepegawaian ASN; dan
mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan NSPK manajemen kepegawaian ASN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 25
-
Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapatmendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan,dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama danmadya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:
Menteri di kementerian;
Pimpinan lembaga di LPNK;
sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan LNS;
gubernur, di provinsi; dan
bupati/walikota, di kabupaten/kota.
Pejabat Pembina Kepegawaian 26
Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenanganmenetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN danpembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
-
Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan ManajemenASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekjen/ sekretariatLN, sekretariat LNS, Sekda provinsi dan kabupaten/kota.
Pejabat yang Berwenang dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN diInstansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi denganPejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.
Pejabat yang Berwenang memberikan rekomendasi usulan kepadaPejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.
Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, danpemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepadaPejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.
Pejabat yang Berwenang 27
Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenanganmelaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PegawaiASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-
Manajemen PNS meliputi:
a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
b. pengadaan;
c. pangkat dan jabatan;
d. pengembangan karier;
e. pola karier;
f. promosi;
g. mutasi;
h. Penilaian kinerja
Manajemen PNS 28
i. penggajian dan tunjangan;j. penghargaan;k. disiplin;l. pemberhentian;m. pensiun dan tabungan hari
tua; dann. perlindungan.
-
1. Dasar penetapan kebutuhan :
a. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan berdasarkananalisis jabatan dan analisis beban kerja.
b. Perencanaan kebutuhan SDM 5 tahun dengan rincian per tahunberdasarkan prioritas kebutuhan
c. Ditetapkan oleh Menteri.
2. Penetapan kebutuhan dan jenis jabatan PNS denganmemperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan Pertimbanganteknis dari Kepala BKN
(Pasal 56 RUU ASN)
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN 29
-
1. Dasar pengadaan:- pengisian kebutuhan jabatan yang lowong- sesuai kebutuhan pegawai yang ditetapkan Menteri
2. Tahapan :a. Perencanaanb. Pengumuman lowonganc. Pelamarand. Seleksi (administrasi, kompetensi dasar, dan kompetensi bidang)e. Pengumuman hasil seleksif. Masa percobaang. Pengangkatan menjadi PNS
(Pasal 58)
PENGADAAN PNS 30
-
PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu.
Setiap jabatan dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNSyang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, danpola kerja.
PNS dapat berpindah antar dan antara JPT, JabatanAdministrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat danDaerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaiankinerja.
PNS dapat diangkat dalam jabatan tertentu pada lingkunganinstansi TNI dan Polri yang pangkat/jabatannya disesuaikandengan pangkat dan jabatan di lingkungan instansi TNI danPolri.
Pangkat dan Jabatan 31
-
dilakukan berdasarkan:
- kualifikasi;
- Kompetensi (teknis, manajerial, sosialkultural);
- penilaian kinerja, dan
- kebutuhan Instansi Pemerintah.
Dilakukan dengan mempertimbangkan integritasdan moralitas.
Pengembangan Karier 32
-
Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untukmengembangkan kompetensi antara lain melalui: pendidikan danpelatihan, seminar, kursus, dan penataran.
Harus dievaluasi oleh PyB dan digunakan sebagai salah satu dasardalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier.
Wajib disusun dalam rencana pengembangan kompetensi tahunandalam rencana kerja anggaran tahunan instansi.
Pengembangan Kompetensi 33
PNS diberikan kesempatan untuk melakukan praktik kerja di instansi laindi pusat/daerah yang dilakukan melalui pertukaran antara PNS denganpegawai swasta dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun danpelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN.
-
Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untukdipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.
Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara:
- kompetensi;
- kualifikasi;
- persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan;
- penilaian atas prestasi kerja;
- kepemimpinan, kerja sama, kreativitas; dan
- pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS pada Instansi Pemerintah
tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan.
Promosi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional PNS dilakukan olehPPK setelah mendapat pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS padaInstansi yang dibentuk oleh PyB.
PROMOSI PNS 34
-
Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam satu InstansiPusat, antar-Instansi Pusat, satu Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan NKRI di luarnegeri.
Dilakukan oleh PPK dalam wilayah kewenangannya.
Perpindahan PNS antarkabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkanoleh Gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN.
Mutasi PNS antar provinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelahmemperoleh pertimbangan Kepala BKN.
Mutasi PNS daerah ke Instansi Pusat atau sebaliknya, ditetapkan olehPejabat yang Berwenang setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala BKN.
Mutasi PNS antar Instansi Pusat ditetapkan oleh Kepala BKN.
MUTASI PNS 35
Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.
Pembiayaan sebagai dampak mutasi dibebankan pada APBN dan APBD.
-
Dilakukan berdasarkan:
perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi;
Memperhatikan
target, sasaran, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
Metode
objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
Berada di bawah kewenangan PyB, didelegasikan secara berjenjangkepada atasan langsung dari PNS, dan dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya.
Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS.
PENILAIAN KINERJA PNS 36
PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja dikenakansanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
-
Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepadaPNS serta menjamin kesejahteraan PNS.
Dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, & resiko pekerjaan.
Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
PNS di pusat dibebankan pada APBN, PNS di daerah dibebankan APBD.
Selain gaji, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas yang meliputi: tunjangan kinerja dan (dibayar sesuai pencapaian kinerja)
tunjangan kemahalan (dibayar sesuai tingkat kemahalan: indeks harga didaerah)
Tunjangan PNS dibebankan pada APBN dan APBD
Penggajian dan Tunjangan PNS 37
-
PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian,kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerjadalam melaksanakan tugasnya dapat diberikanpenghargaan.
Penghargaan sebagaimana dimaksud dapat berupapemberian:
tanda kehormatan;
kenaikan pangkat istimewa;
kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.
Penghargaan PNS 38
-
PNS diberhentikan dengan hormat karena:
meninggal dunia;
atas permintaan sendiri;
mencapai batas usia pensiun;
perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankantugas dan kewajiban.
PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena:
dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara singkat 2 (dua) tahun dengan tidak berencana.
PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:
melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.
Pemberhentian PNS 39
-
PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUDNRI1945;
b. dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan/atau pidana umum;
c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua)tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat 40
-
PNS diberhentikan sementara, apabila:
diangkat menjadi pejabat negara;
diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau
ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.
Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikansementara dilakukan oleh Pejabat PembinaKepegawaian.
Pemberhentian Sementara PNS 41
-
Batas usia pensiun PNS yaitu:
58 (lima puluh delapan) tahun bagi PejabatAdministrasi;
60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat PimpinanTinggi; dan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.
Batas Usia Pensiun 42
-
Hak bagi PNS yang berhenti bekerja.
PNS diberikan jaminan pensiun apabila: meninggal dunia;
atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu;
mencapai batas usia pensiun;
perampingan organisasi /kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiundini; atau
tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankantugas dan kewajiban.
Jaminan pensiun dan jaminan hari tua mencakup jaminanpensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam programjaminan sosial nasional.
Sumber pembiayaan berasal dari pemerintah selakupemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan.
Jaminan Pensiun & Jaminan HariTua
43
-
Pemerintah wajib memberikan perlindunganberupa: jaminan kesehatan;
jaminan kecelakaan kerja;
jaminan kematian; dan
bantuan hukum.-> berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi
di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.
Perlindungan 44
Mencakup jaminan sosial yg diberikan dalam program jaminan sosial nasional
-
Manajemen PPPK meliputi:
a. penetapan kebutuhan;
b. pengadaan;
c. penilaian kinerja;
d. gaji dan tunjangan;
e. pengembangan kompetensi;
f. pemberian penghargaan;
g. disiplin;
h. pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan
i. perlindungan.
MANAJEMEN PPPK 45
-
Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhanjumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatandan analisis beban kerja.
Jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK diatur denganPeraturan Presiden.
Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK dilakukan untuk jangkawaktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahunberdasarkan prioritas kebutuhan.
Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK sebagaimanadimaksud ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
PENETAPAN KEBUTUHAN 46
-
Pengadaan PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pd Instansi.
Pengadaan calon PPPK dilakukan melalui tahapan: perencanaan,
pengumuman lowongan,
pelamaran,
seleksi,
pengumuman hasil seleksi, dan
pengangkatan menjadi PPPK.
Penerimaan calon PPPK dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.
Pengangkatan calon PPPK ditetapkan oleh PPK untuk masa perjanjian kerja
minimal 1 tahun & dapat diperpanjang sesuai kebutuhan & penilaian kinerja.
PENGADAAN PPPK 47
PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. Untuk diangkatmenjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakanbagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-
Tujuan
menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja.
Metode
dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atauorganisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai,dan perilaku pegawai.
dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
berada di bawah kewenangan PyB Instansi Pemerintah masing-masing, didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PPPK.
dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya.
Hasil penilaian kinerja PPPK disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PPPK.
Hasilnya untuk:
dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja,pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi.
PPPK yang dinilai oleh atasan dan Tim Penilai Kinerja PPPK tidak mencapai targetkinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja diberhentikan dari PPPK.
PENILAIAN KINERJA PPPK 48
-
Pemerintah wajib membayar gaji yang adil danlayak kepada PPPK.
Gaji sebagaimana dimaksud diberikan berdasarkanbeban kerja, tanggungjawab jabatan, dan resikopekerjaan.
Gaji dibebankan pada APBN untuk PPPK di InstansiPusat dan APBD untuk PPPK di Instansi Daerah.
Selain gaji, PPPK dapat menerima tunjangan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Gaji dan Tunjangan PPPK 49
-
PPPK diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi.
Kesempatan untuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud direncanakan setiap tahun oleh Instansi Pemerintah.
Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud harus dievaluasi oleh PyB dan dipergunakan sebagai salah satu dasar untuk perjanjian kerja selanjutnya.
Pengembangan Kompetensi PPPK 50
-
PPPK yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian,kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalammelaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
Penghargaan sebagaimana dimaksud dapat berupapemberian: tanda kehormatan;
kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.
PPPK yang dijatuhi sanksi administratif tingkat berat berupapemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormatdicabut haknya untuk memakai tanda kehormatanberdasarkan Undang-Undang ini.
Penghargaan PPPK 51
-
Untuk menjamin terpeliharanya tata tertibdalam kelancaran pelaksanaan tugas, PPPKwajib mematuhi disiplin PPPK.
Instansi Pemerintah wajib melaksanakanpenegakkan disiplin terhadap PPPK sertamelaksanakan berbagai upaya peningkatandisiplin.
PPPK yang melakukan pelanggaran disiplindijatuhi hukuman disiplin.
Disiplin PPPK 52
-
Pemutusan hubungan perjanjian kerja dilakukan dengan hormat :
jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
meninggal dunia;
atas permintaan sendiri;
perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK; atau
tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugasdan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.
Pemutusan hubungan perjanjian kerja dilakukan dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri :
dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap karena melakukan tid.pidana dengan pidana penjarapaling singkat 2 tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidakberencana;
melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat; atau
tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati.
Pemutusan Hubungan Kerja PPPK 53
-
melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUDNRI1945;
dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan/atau pidana umum;
menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana yang diancam dengan pidana penjara palingsingkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebutdilakukan dengan berencana.
Pemutusan Hubungan PerkanjianKerja Tidak dengan Hormat
54
-
Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa: jaminan hari tua;
jaminan kesehatan;
jaminan kecelakaan kerja;
jaminan kematian; dan
bantuan hukum.
Perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematiansebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosialnasional.
Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufe, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.
Perlindungan PPPK 55
-
Sifat Dasar pengisian: Dilakukan secara kompetitif dan terbuka dikalangan PNS
Seleksi: dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi yang dipilih dan diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berkoordinasi dengan KASN;
Proses Pengisian jabatan:
Pimpinan Tinggi Utama dan Madya dilakukan pada tingkat nasional,
Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan pada tingkat nasional, propinsi, atau antar intansi dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI 56
-
JPT utama dan madya tertentu dapat berasal dari non-PNS dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam KEPRES.
JPT dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif.
JPT di lingkungan Instansi Pemerintah tertentu dapat diisioleh prajurit TNI dan anggota Polri sesuai dengankompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengisian JPT dari Non-PNS 57
-
PIMP K/L /PPK
MEMBENTUK
PANSEL
MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA
MENYAMPAIKAN 3 CALON JPT
Laporan PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN JPT TERPILIH
PENGAWASAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN KEPUTUSAN MENGIKAT
PENGAWASAN PEMBENTUKAN PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT
MEMASTIKANSISTEM MERIT
1
5
6
7
3
2
PENGISIAN JPT UTAMA DAN MADYA K/L PUSAT
KASN
8
MENYAMPAIKAN 3 CALON
4
KOORDINASI
58
-
PPK
MEMBENTUK
PANSEL
MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA
MENYAMPAIKAN 3 CALON JPT
Laporan PRESIDEN
MEMASTIKAN SISTEM MERIT
15
MEKANISME SELEKSI JPT PRATAMAK/L PUSAT
KASN
6
7
Pembatalan, Peringatan dan Teguran
PENGAWASAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN KEPUTUSAN MENGIKAT
PENGAWASAN PEMBENTUKAN PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT
2
4
3
KOORDINASI PyB
MEMILIH & MENETAPKAN
8
59
-
GUBERNUR/ PPK
MEMBENTUK
PANSEL
MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA
MENYAMPAIKAN 3 CALON JPT
Laporan PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN JPT TERPILIH
MEMASTIKAN SISTEM MERIT
1 5
6
8
3
MEKANISME SELEKSI JPT MADYA DI DAERAH
KASN
9
MENYAMPAIKAN 3 CALON
MENDAGRI
PENGAWASAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN KEPUTUSAN MENGIKAT
PENGAWASAN PEMBENTUKAN PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT
2
4
PENGAWASAN DAN KEPUTUSAN MENGIKAT
7
KOORDINASI
60
-
GUBERNUR/PPK
MEMBENTUK
PANSEL
MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA
MENYAMPAIKAN 3 CALON JPT
LAPORAN PRESIDEN
MEMASTIKAN SISTEM MERIT
1
5
8
3
MEKANISME SELEKSI JPT PRATAMA DI DAERAH
7
Pembatalan, Peringatan dan
Teguran
MENETAPKAN JPT
6
KASN
PENGAWASAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN KEPUTUSAN MENGIKAT
PENGAWASAN PEMBENTUKAN PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT
2
4
PyBKOORINASI
61
-
Diduduki maksimal selama 5 (lima) tahun. Pejabat yang habis masa jabatannya dapat diperpanjang
berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, danberdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuanPPK dan berkoordinasi dengan KASN.
Pejabat ybs harus memenuhi target kinerja yang diperjanjikandengan atasan.
Pejabat yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalamwaktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatanselama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya.
Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud tidak menunjukanperbaikan kinerja, maka Pejabat yang bersangkutan harusmengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali. Dari hasil seleksiulang tersebut Pejabat ybs dapat dipindahkan pada jabatan lainsesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan padajabatan yang lebih rendah.
KARIR JPT 62
-
1. Kedudukan: Wadah Korps Profesi Pegawai ASN RI untuk menyalurkanaspirasinya.
2. Tujuan : a. Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN: danb. Mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa.
3. Fungsi :a. Pembinaan dan pengembangan profesi ASNb. Memberikan perlindungan hukum dan advokasi terhadap dugaan
pelanggaran sistem merit dan masalah hukum dalam melaksanakantugas
c. Memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik instansiterhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi
d. Menyelenggarakan usaha-usaha untuk peningkatan kesejahteraananggota korps profesi ASN RI sesuai dengan peraturan perudang-undangan
Pasal 109 RUU ASN
ORGANISASI 63
-
1. Tujuan: Efisiensi, Efektivitas, Akurasi PengambilanKeputusan dalam manajemen ASN.
2. Sifat: Nasional dan terintegrasi antar instansi.
3. Pembangunan dan pemutakhiran Data secara berkala.
4. Berbasis TI yang mudah diaplikasikan, mudah diakses danmemiliki sistem keamanan terpercaya.
5. Pengelola: BKN dan dapat digunakan/diakses oleh instansiterkait baik untuk keperluan update data maupun untukpengambilan keputusan.
SISTEM INFORMASI ASN 64
-
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, terhadap jabatanPNS dilakukan penyetaraan:
jabatan eselon Ia kepala LPNK setara dengan JPT utama;
jabatan eselon Ia dan eselon Ib setara dengan JPT madya;
jabatan eselon II setara dengan JPT pratama;
jabatan eselon III setara dengan jabatan administrator;
jabatan eselon IV setara dengan jabatan pengawas; dan
jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan jabatan pelaksana,
sampai dengan berlakunya peraturan pelaksanaan mengenaiJabatan ASN dalam Undang Undang ini.
PENYETARAAN 65
-
Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harussudah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejakUndang-Undang ini diundangkan.
ketentuan peraturan perundang-undanganmengenai kode etik dan penyelesaian pelanggaranterhadap kode etik bagi jabatan fungsional tertentudinyatakan tetap berlaku sepanjang tidakbertentangan dengan Undang-Undang ini.
Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri SipilDaerah disebut sebagai Pegawai ASN.
KETENTUAN TRANSISI 66
-
Kebijakan dan Manajemen ASN yang diatur dalamUndang-Undang ini dilaksanakan denganmemperhatikan:
a. kekhususan daerah-daerah tertentu; dan/atau
b. Warganegara berkebutuhan khusus.
Penjelasan Pasal: Yang dimaksud dengan daerah-daerah tertentu misalnya daerah yang memilikiotonomi khusus, daerah tertinggal, daerah konflik,daerah terpencil, daerah istimewa dan lain-lain.
KETENTUAN AFIRMATIF 67
-
68
Terima
Kasih