7/31/2019 Fungsi Ptun Dalam Menanggulangi Mal Administratif

1/3

FUNGSI PTUN DALAM MENANGGULANGI MAL ADMINISTRATIF

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan yang ingin dicapai setiap negara adalah bagaimana memberikan

kesejahteraan dan kemakmuran bagi warga negaranya. Agar tujuan tersebut

dapat dicapai, maka dalam menggerakkan roda penyelenggaraan pemerintahan

diperlukan organ atau perangkat yang sesuai dengan fungsi dan wewenang

masing-masing.

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dinyatakan dengan tegas dalam

Undang-Undang Dasar 1945, dan merupakan suatu negara kesejahteraan

sebagaimana dinyatakan dalam alenia IV Pembukaan Undang-Undang Dasar

1945. Dalam upaya mewujudkan tujuan negara untuk mensejahterakan

rakyatnya dalam negara kesejahteraan, maka alat-alat kelengkapan negara,

dalam hal ini administrasi negara, haruslah melakukan sikap tindak untuk

menjalankan roda pemerintahan.

Dua konsekuensi dari pelaksanaan asas negara kesejahteraan (welfare state),

yakni intervensi pemerintah yang cukup luas terhadap aspek kehidupan

masyarakat serta digunakannya asas diskresi, menimbulkan suatu dilema.

Apabila kedua konsekuensi tersebut tidak dilaksanakan, fungsi administrasi

akan terhambat, yang berarti akan menghambat terwujudnya kesejahteraan

dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi sebaliknya, apabila kedua

konsekuensi tersebut terlaksana, lebih-lebih apabila tidak terkendali, mudah

7/31/2019 Fungsi Ptun Dalam Menanggulangi Mal Administratif

2/3

terjadinya perbuatan pemerintah yang tercela, yang tendensinya menimbulkan

kerugian pada pihak tertentu. Perbuatan pemerintah yang tercela ini dalam

hukum tata administrasi negara sering disebut perbuatan penguasa yang

sewenang-wenang (willekeur).1

Oleh karenanya untuk menghadapi kemungkinan timbulnya benturan

kepentingan, perselisihan atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha

Negara dengan warga masyarakat diperlukan sarana hukum yaitu Peradilan

Tata Usaha Negara. Peradilan tersebut sekaligus sebagai sarana pengawasan

Yuridis dan legalitas bagi administrasi negara.

B. Rumusan Masalah

Salah satu tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah

memberantas/menanggulangi perbuatan mal administratif yaitu perbuatan

aparatur pemerintah yang akibatnya merugikan bagi pihak lawan yang berbuat.

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam

makalah ini adalah Bagaimana Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Dalam Menanggulangi Mal Administratif ?

BAB II

1 Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan peradilan Tata Usaha

Negara Di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 14

7/31/2019 Fungsi Ptun Dalam Menanggulangi Mal Administratif

3/3

PEMBAHASAN

A. Sejarah PTUN

Sesuai dengan konsep negara kesejahteraan dimana disebutkan bahwa tujuan

dari negara kesejahteraan (welfare state) adalah meningkatkan kesejahteraan

bagi warganya (masyarakat). Untuk mewujudkan cita-cita tersebut pemerintah

membutuhkan adanya kebebasan bertindak dan turut campur dalam segala

aspek kehidupan masyarakat. Akan tetapi karena negara Indonesia adalah

negara yang berdasar atas hukum (rechstaat), maka sangat ideal bilamana

segala perbuatan pemerintah itu selalu didasarkan atas hukum yang berlaku.

Agar perbuatan pemerintah selalu berada dalam kerangka menuju pada

peningkatan kesejahteraan warganya, maka diperlukan adanya berbagai macam

pengawasan antara lain:

1. Pengawasan Konstitutif (Constitutional Control);

2. Pengawasan Politik (Political Control);

3. Pengawasan Yuridisdan Legalitas (Judicial and Legal Control);

4. Pengawasan Tehnik (Tehnical Control);

5. Pengawasan Sosial (Social Control);

6. Pengawasan Administratif (Administrative Control)