freeport 1

7/25/2019 Freeport 1

1/12

Dilema Kerja Sama PT. FreeportIndonesia dengan Pemerintah

IndonesiaDepartemen Kajian Strategis BEM FEB UGM

NOMO K!"I!N #$%&%K!ST!T%BEMFEBUGM%II%'#$(Se)agai per*sahaan nasional dengan +omposisi saham men,apai -#/01di+*asai asing 2Pratama '#$(3 per+em)angan PT Freeport Indonesiatent* tida+ dapat di)ilang m*l*s melain+an )an4a+ di5arnai denganpertentangan si+ap +ontra dan )er)agai protes 4ang dig*lir+an

mas4ara+at ter*tama +epada pemerintah Indonesia 4ang dinilai tida+dapat se,ara tegas mengat*r operasi per*sahaan ini. Se)agai per*sahaan4ang )ergera+ di )idang pengelolaan s*m)er da4a mineral pengelolaanper*sahaan ini sehar*sn4a didasar+an pada UU No. 0 Tah*n '##-mengenai Pengelolaan Mineral dan Bat*)ara.Ses*ai dengan salah sat* poin pada nota +esepahaman 4ang telahdi)ent*+ )ersama pemerintah se)el*mn4a Freeport sehar*sn4a telahmendiri+an smelterdan j*ga tida+ lagi menge+spor mineral dalam )ent*++onsentrat. Nam*n pada +en4ataann4a tida+ sat*p*n dari poin di atas

4ang di*pa4a+an oleh PT Freeport Indonesia. Ber+aitan dengan halterse)*t pemerintah +h*s*sn4a Kementerian Energi dan S*m)er Da4aMineral 2ESDM3 telah memperpanjang MoU ata* dengan +ata lainmem)eri+an +esempatan +em)ali +epada PT Freeport Indonesia *nt*+memen*hi poin dalam nota +esepahaman it* dalam jang+a 5a+t* / )*lanterhit*ng seja+ '( "an*ari '#$( 2Dhan4 '#$(3. Oleh +arena it* MoU a+andiperpanjang hingga "*ni '#$( *nt*+ men4epa+ati hal6hal 4ang )el*mdip*t*s+an.Seja+ era orde )ar* pemerintah telah mem)iar+an +e+a4aan tam)angGars)erg di e+splorasi oleh piha+ asing 4ait* Freeport. Sedang+an hingga

saat ini piha+ Freeport sendiri )el*m men*nj*++an tanda6tanda *nt*+memen*hi s4arat 4ang diaj*+an pemerintah dalam nota +esepahaman2MoU3 4ang telah diset*j*i +ed*a )elah piha+. Oleh +arena it* lang+ah4ang diam)il pemerintah *nt*+ memperpanjang nota +esepahamanterse)*t )an4a+ dise)*t )er)agai piha+ se)agai lang+ah 4ang +*rang ari7dan +*rang tegas +arena mem)iar+an per*sahaan 4ang )er)asis di!meri+a terse)*t ter*s menger*+ +e*nt*ngan dari )isnis ini.Nam*n tent* saja di )ela+ang pertentangan terse)*t pemerintah telahmenim)ang )er)agai alasan tersendiri. Salah sat* alasann4a adalahpemerintah tida+ ingin ind*stri terse)*t mengalami +e8a+*man mengingat)an4a+n4a mas4ara+at Indonesia 4ang menggant*ng+an hid*p pada


2/12

ind*stri ini. Selain it* Dirjen Miner)a Kementrian ESDM S*+h4ar j*gamenegas+an )ah5a lang+ah ini diam)il *nt*+ mem)eri+an +epastian )agiin8estor asing mengingat dana in8estasi 4ang di)enam+an oleh Freeport,*+*p )esar 4ait* men,apai $( milliar USD 2!sril '#$03.

Pertim)angan lain dari diperpanjangn4a nota +esepahaman ini adalah+arena a+an di)*atn4a poin6poin +esepa+atan )ar* pada perpanjanganMoU +ali ini 4ang le)ih di+onsentrasi+an pada pening+atan )ane7itFreeport )agi Pap*a. !dap*n )e)erapa poin 4ang mengi+at dalamrenegosiasi +ontra+ adalah9 pem)ang*nan *nit pengolahan dan pem*rnian 2smelter3

peng*rangan l*as area tam)ang dari '$'.-(# he+tar menjadi$'(.### he+tar

per*)ahan perpanjangan +ontra+ menjadi i:in *saha pertam)angan

2IUP3 +enai+an ro4alti *nt*+ penerimaan Negara dari $1 menjadi ;.a:id '#$(3

Ter+ait dengan smelter Freeport +ini )eren,ana *nt*+ mendiri+an di lahanmili+ PT Petro+imia Gresi+. Kes*ngg*han ren,ana terse)*t telahdi)*+ti+an dalam penandatanganan MoU antara Freeport denganPetro+imia Gresi+ pada tanggal '' "an*ari '#$( +emarin. PresidenDire+t*r Freeport Maroe7 Sjamsoeddin menjelas+an )ah5a )ia4a se5atiap tah*nn4a adalah US? = per meter persegi. Dengan total )ia4a se5ase)esar


3/12

terla+sana dengan optimal. !pa)ila +eenam poin terse)*t terla+sanadengan )ai+ perpanjangan MoU i:in e+spor Freeport Indonesia dapatmem)eri+an +e*nt*ngan 4ang ,*+*p )esar )agi Indonesia sendiri.Men*r*t S*dirman Said Menteri Energi dan S*m)er Da4a Mineral

2ESDM3 pemerintah ingin mem)*+a 7rame 4ang le)ih l*as dalamrenegosiasi it* s*pa4a piha+ Indonesia )erhasil mendapat+an )ene7it 4angma+simal ter*tama dalam mend*+*ng pem)ang*nan di Pap*a 2S*gianto'#$(3. @al terse)*t ses*ai dengan arahan dari Presiden dan Aa+ilPresiden Indonesia. Selain / poin di atas pemerintah p*n meminta 0 poinlain +epada Freeport 4ait*9 adan4a per5a+ilan dari pemerintah Indonesia )ai+ di +*rsi +omisaris

ma*p*n di jajaran dire+si Freeport

adan4a pening+atan pema+aian )arang dan jasa dalam negeri

adan4a sinergitas dengan Pemda Pap*a *nt*+ mem)ang*n daerahmelal*i dana &S

serta pening+atan manajemen +eselamatan +erja. 2M*slima5ati'#$(3

Piha+ Freeport diminta *nt*+ le)ih meli)at+an p*tra6p*tra daerah danmening+at+an aspe+ +eselamatan +erja dalam operasin4a. !pa)ilapening+atan pem)ang*nan +eterli)atan dan +eselamatan +erja dapat)erlangs*ng s*+ses dengan renegosiasi terse)*t Indonesia sendiri 4angnantin4a a+an memperoleh +e*nt*ngan 4ang )esar. Pemerintah melihat)ah5a dengan adan4a perpanjangan MoU Freeport nantin4a a+an le)ihdapat mem)a5a +e*nt*ngan )agi Indonesia )ai+ dalam aspe+pere+onomian nasional +etenaga+erjaan dan pem)ang*nan daerah.Pemerintah j*ga sema+in 4a+in dengan adan4a jaminan6jaminan 4angdi)eri+an Freeport sendiri.

!+an tetapi di sisi lain dengan memperpanjang MoU dengan Freeportpemerintah terlihat +*rang tegas dalam meninda+ Freeport 4ang jelas6jelastida+ men*nj*++an +omitmenn4a selama ini dalam mela+sana+an poin6

poin 4ang telah disepa+ati. Si7at l*na+C pemerintah +epada Freeportselama ini di+ha5atir+an dapat mem)*at per*sahaan6per*sahaan asinglain 4ang ingin ata* telah mela+sana+an +ontra+ di Indonesia menganggapremeh perat*ran dan perjanjian 4ang ada. Selain it* gelagat pemerintah4ang +*rang tegas meng+ha5atir+an mas4ara+at )ah5a terdapat pel*anga+an adan4a perpanjangan +ontra+ dengan Freeport. @al ini ,*+*pmeresah+an mas4ara+at +arena memperpanjang +ontra+ dengan Freeportsama saja dengan mem)iar+an masalah6masalah 4ang ada selama initer*s )erlanj*t seperti +er*sa+an ling+*ngan 4ang dia+i)at+an olehe+sploitasi +a5asan pertam)angan dengan diameter men,apai rat*san

+ilometer.


4/12

Selain it* perpanjangan MoU dengan Freeport sama saja denganmener*s+an i:in e+spor +onsentrat 4ang se,ara 7inansial han4ameng*nt*ng+an Freeport saja. Selama ini Freeport menger*+ )an4a+se+ali +e+a4aan tam)ang Indonesia tetapi +e*nt*ngan 4ang dira*p j*str*

tida+ dirasa+an oleh 5argan4a sendiri. Men*r*t data BPS ting+at+emis+inan di +a)*paten se+itar pertam)angan men,apai ;$1 di manaang+a ini mer*pa+an ang+a +emis+inan tertinggi di antara sel*r*h+a)*paten di Pap*a 2!+hir '#$(3. S*ngg*h ironis )agaimana +e+a4aans*m)er da4a alam di Pap*a terse)*t j*str* dini+mati oleh orang6orangasing sedang+an 5arga 4ang tinggal di daerah 4ang +a4a terse)*t )an4a+4ang masih hid*p dalam +emis+inan.Kontra+ +ar4a Freeport jelas tida+ perl* diperpanjang lagi. >ang perl* m*laidipersiap+an pemerintah adalah hando8er per*sahaan Freeport +epadaBUMN mengingat Freeport j*ga telah men4et*j*i *nt*+ mela+*+an

di8estasi se,ara )ertahap. Men*r*t Kepala Badan Koordinasi PenanamanModal Fran+4 Si)arani s*dah sela4a+n4a PT !ne+a Tam)ang 2Persero3T)+ se)agai BUMN pertam)angan Indonesia mengam)il jatah saham 4anga+an dilepas PT. Freeport Indonesia pada tah*n '#$(. Selain dinilai s*dahmamp* dari segi pendanaan !ntam j*ga dianggap s*dah )erpengalamandalam pengolahan mineral *nt*+ mengam)il alih Freeport nantin4a.Pemerintah har*s mengantisipasi )atas 5a+t* +ontra+ Freeport 4ang a+anha)is pada tah*n '#'$ mendatang. Sisa 5a+t* enam tah*n har*s )enar6)enar diman7aat+an pemerintah *nt*+ men4iap+an segala ses*at* g*namenga+*isisi saham Freeport 4ang a+an dilepas. 2Nashrillah '#$(3Ke)eradaan PT. Freeport Indonesia masih ter*s men*ai pro dan +ontra. Disat* sisi +ita tida+ )isa serta merta mem*t*s +ontra+ 4ang ada. Di sisi laindi+*asain4a tam)ang tem)aga pera+ dan emas di Pap*a oleh piha+ asingterse)*t tida+ ses*ai dengan amanat Pasal ;; UUD $-0( a4at ' dan ;.Pada a4at ' din4ata+an )ah5a&a)ang6,a)ang prod*+si 4ang penting)agi Negara dan 4ang meng*asai hajat hid*p orang )an4a+ di+*asai olehNegaraC. Selanj*tn4a pada a4at ; din4ata+an )aha5a B*mi air dan+e+a4aan alam 4ang ter+and*ng di dalamn4a di+*asai oleh Negara dandiperg*na+an *nt*+ se)esar6)esarn4a +ema+m*ran ra+4atC. Men*r*t

Mah+amah Konstit*si +ed*a a4at terse)*t dapat dita7sir+an )ah5a ra+4atIndonesia se,ara +ole+ti7 mem)eri+an mandat +epada negara *nt*+mengada+an +e)ija+an 2)eleid3 tinda+an peng*r*san 2)est**rsdaad3pengat*ran 2regelendaad3 pengelolaan 2)eheersdaad3 dan penga5asan2toe:i,htho*densdaad3 ,a)ang6,a)ang prod*+si 4ang penting )agi negaradan%ata* 4ang meng*sai hajat hid*p orang )an4a+ *nt*+ t*j*an se)esar6)esarn4a +ema+m*ran ra+4at 2@artono '#$$3. Oleh +arena it*pengelolaan tam)ang Gars)erg 4ang mer*pa+an tam)ang emas ter)esardi d*nia dan tam)ang tem)aga +etiga ter)esar di d*nia sehar*sn4adipegang dan di+endali+an oleh negara *nt*+ +epentingan ra+4at


5/12

)*+ann4a oleh orang6seorang 4ang dalam +as*s ini adalah per*sahaanasing PT. Freeport Indonesia."i+a melihat dari pel*ang 4ang ada se)enarn4a perpanjangan MoU *nt*+renegosiasi dengan piha+ Freeport dapat mem)a5a )an4a+ +e*nt*ngan

)agi Indonesia. Nam*n +e depann4a +omitmen n4ata per*sahaan asingdalam mela+sana+an +e5aji)ann4a perl* le)ih diperhati+an. Penga5asandan penegasan perl* dila+*+an agar piha+ asing tida+ menganggap entengpemerintah Indonesia. Dalam proses renegosiasi 4ang dila+*+anpemerintah dengan Freeport diharap+an pemerintah dapat le)ih tegasmen*nt*t Freeport mela+sana+an +e5aji)ann4a serta mengaj*+an s4arat6s4arat agar Freeport tida+ han4a mera*p +e*nt*ngan dari hasil )*miIndonesia tetapi j*ga se,ara tim)al )ali+ mem)eri+an +e*nt*ngan +epadamas4ara+at Indonesia sendiri +h*s*sn4a mas4ara+at Pap*a.

http://bem.feb.ugm.ac.id/dilema-kerja-sama-pt-freeport-indonesia-dengan-

pemerintah-indonesia/
http://bem.feb.ugm.ac.id/dilema-kerja-sama-pt-freeport-indonesia-dengan-pemerintah-indonesia/http://bem.feb.ugm.ac.id/dilema-kerja-sama-pt-freeport-indonesia-dengan-pemerintah-indonesia/http://bem.feb.ugm.ac.id/dilema-kerja-sama-pt-freeport-indonesia-dengan-pemerintah-indonesia/http://bem.feb.ugm.ac.id/dilema-kerja-sama-pt-freeport-indonesia-dengan-pemerintah-indonesia/


6/12

Dilema FreeportOleh : Abu Ummah Al Makassari (Pemerhati Sosial Politik)

- See more at:http://www.voa-islam.com/read/citizens-jurnalism/2015/12/16/41157/dilema-freeport/#sthash.3xvi67B6.dpuf

http://www.voa-islam.com/read/citizens-jurnalism/2015/12/1/!115"/dilema-

freeport/#sthash.$%vi"&.dpbs

ementara itu jika kita melihat kasus Freeport seperti menyingkap sebuah

cengkeraman asing yang semakin menguat. Dan mengindikasikan beberapa

kemungkinan skenario di balik mencuatnya kasus rekaman kontroversi ini.

Kemungkinan tersebut antara lain:

Pertama, di tengah santernya isu bagi-bagi saham seolah menyiratkan banyaknya

kepentingan yang terlibat mulai dari pejabat negara atau mantan pejabat negara

yang menduduki posisi tinggi di Freeport, DPR RI, Presiden, Wapres, dan Menteri.

Dengan kata lain keberadaan Freeport sangat diharapkan oleh banyak orang penting

di negeri ini keberlangsungannya. Kasus Setyo Novanto mengindikasikan celah

rendahnya negosiasi Indonesia atas kontrak penambangan oleh Freeport. Terbukti

terbitnya surat oleh Sudirman Said berupa lampu hijau perpanjangan kontrak yang

harusnya baru bisa dilaksanakan pada tahun 2019 sebelum habis kontraknya tahun

2021. Siapa yang diuntungkan dari semua permainan ini, tentu saja Asing (AS) di

balik PT Freeport yang diibaratkan oleh beberapa kalangan sebagai "VOC Gaya

Baru".
http://www.voa-islam.com/read/citizens-jurnalism/2015/12/16/41157/dilema-freeport/#sthash.3xvi67B6.dpufhttp://www.voa-islam.com/read/citizens-jurnalism/2015/12/16/41157/dilema-freeport/#sthash.3xvi67B6.dpufhttp://www.voa-islam.com/read/citizens-jurnalism/2015/12/16/41157/dilema-freeport/#sthash.3xvi67B6.dpbshttp://www.voa-islam.com/read/citizens-jurnalism/2015/12/16/41157/dilema-freeport/#sthash.3xvi67B6.dpbshttp://www.voa-islam.com/read/citizens-jurnalism/2015/12/16/41157/dilema-freeport/#sthash.3xvi67B6.dpufhttp://www.voa-islam.com/read/citizens-jurnalism/2015/12/16/41157/dilema-freeport/#sthash.3xvi67B6.dpbshttp://www.voa-islam.com/read/citizens-jurnalism/2015/12/16/41157/dilema-freeport/#sthash.3xvi67B6.dpbs


7/12

Kedua,jika benar Jokowi memutus kontrak PT Freeport karena begitu kuatnya

desakan dari berbagai kalangan pasca terungkapnya pembicaraan Setyo Novanto

maka selain ancaman arbitrase Internasional, Indonesia akan menghadapi

kemungkinan potensi disintegrasi Papua Merdeka. Sejarah telah mencatat upaya ke

arah sana telah lama dikawal secara serius oleh Amerika dan Australia, apalagi

armada laut AS beserta pasukan ribuan jumlahnya mengawal cukup ketat di

kawasan tersebut. Secara kalkulasi volitik lebih mudah mengendalikan Freeport

dengan konsep Papua Merdeka ketimbang tetap menjadi bagian dari Indonesia

karena rata-rata orang Papua termasuk yang menyebar di Timika dan beberapa titik

lokasi di area penambangan di Tembagapura masih terbelakang, berpendidikan

rendah dan dikehendaki seperti itu agar tidak muncul sikap kritis terhadap daerahnya

yang dicabik-cabik sumber daya alamnya. Sementara Kuala Kencana praktis

dipergunakan sebagai perumahan karyawan dalam negeri dan asing berikut fasilitas

umum yang menunjang tidak ada satupun pemukiman penduduk pribumi.

Memang skenario kedua ini tipis kemungkinannya, selain masih kuatnya kepentingan

dalam negeri terutama kelomvok Papa Minta Saham untuk mempertahankan

Freeport juga secara geoekonomipolitik Papua berbeda karakternya dengan Timur

Leste yang dulu bernama Timtim. Hampir di semua titik sekitar Freeport mulai dari

Timika, Kuala Kencana hingga Tembagapura dikawal oleh seluruh kesatuan TNI

Polri. Sebuah sistem keamanan tingkat tinggi yang melibatkan semua personel di

hampir semua kesatuan TNI Polri demi mengamankan aset Freeport dari ancaman

para perusuh pribumi pemegang hak sumber daya alam sah yang bersenjatakan

sangat sederhana dan sangat memprihatinkan. Sekedar diketahui bahwa Timika

adalah kota tempat konsentrasi populasi di kawasan Freeport yang berepidemi AIDS

tertinggi. Selain karena kultur mabuk-mabukan dan ganti pasangan bebas juga

datang limpahan pekerja seks komersial dari Jawa untuk memenuhi syahwat para


8/12

pekerja domestik dan asing baik di Timika maupun Tembagapura yang banyak

berdiri pub-pub atau bar-bar.

Sebagai ilustrasi saat penulis datang ke Timika tahun 2004, masih ditemukan

pemandangan salah satu anggota DPRD di Timika buang hajad besarnya di sekitar

rumah dinasnya bukan di WC yang sudah disediakan. Bisa dibayangkan

keterbelakangan sosial, kultur dan pendidikannya di tengah arogansi kesewenang-

wenangan Asing bersama para antek-anteknya mengeruk bumi Papua.

Pemandangan yang sangat ironis di tengah santernya cerita seputar konflik

kepentingan antar kesatuan untuk memperebutkan asset di antara para perwira

yang ditugaskan di Freeport dari penuturan salah seorang perwira sekembalinya dari

tugas.

Ketiga,sebagaimana diketahui dan sudah menjadi rahasia umum bahwa AS dan

barat bukanlah pemain utama satu-satunya untuk investasi di Indonesia saat ini.

Jokowi telah secara sistematis dan smooth memfasilitasi keterlibatan kelompok

Aseng dalam negeri maupun negara seperti RRC dan Taiwan dalam investasi-

investasi strategis. Setidaknya berikut gambaranya : 1) Penolakan membayar pajak

para cukong dengan alasan macam-macam diantaranya pelemahan ekonomi

menyebabkan terjadi defisit APBN sekitar Rp 500 triliun sehingga ada dorongan

untuk berhutang vada RRC. 2) Hutang swasta Cina sudah melewati Pemerintah, ini

seolah-olah ada upaya penyengajaan agar nilai rupiah jatuh hingga membawa dollar

keluar dengan alasan apapun.

BI dipaksa mau tidak mau meminjam Yuan untuk menstabilkan nilai rupiah. 3)

Proyek-proyek yang didanai Yuan seperti KA super cepat, pembangkit listrik,

pelabuhan dan lain-lain disertai dengan suplai tenaga kerja dari China hingga

diprediksikan 5 tahun ke depan terdapat sekitar 10 juta buruh Cina dari RRC. 4)

Modus pembakaran hutan-hutan HPH/HTI yang diduga melibatkan severti Asia Vulv

dan Vaver dari Sinar Mas nampaknya disengaja untuk mengganti ratusan pemegang


9/12

HPH/HTI dengan corporate-corporate China. Selain ada dugaan pula permintaan

dana Climate Change kepada Dunia yang disediakan RRC sebagai ganti konsesi

wilayah RI. Dari kondisi tersebut, mungkinkah RRC dipersiapkan untuk dilibatkan

lebih jauh ganti kelola SDA Papua yang saat ini dikerjakan Freeport. Kemungkinan

skenario ketiga ini kelihatannya juga jauh dari kenyataan mengingat begitu besarnya

cengkeraman Asing (AS dan Barat) melalui Freeport.

Dalam kondisi seperti ini desakan atas kebijakan melanjutkan maupun memutus

kontrak Freeport hanya akan menjadi kanalisasi kepentingan politik para Asing

Aseng beserta para anteknya. Ini semua menggambarkan bahwa Indonesia benar-

benar dalam cengkeraman Asing dan Aseng. Dan menunjukkan ketergantungan

volitik yang sangat tinggi terhadap para penjajah Asing Aseng melalui pintu investasi

dan hutang.

Diperlukan keberanian politik penguasa yang bukan antek dan sistem politik yang

kapable untuk memutus segala bentuk ketergantungan politik dan ekonomi para

penjajah. Sistem politik yang berbeda karakternya dengan sosialis komunisnya RRC.

Dan kapitalis liberalisnya AS dan Barat. Karena pilihan mengikuti sistem politik

penjajah hanya akan melanggengkan jalannya penjajahan.

Sebaliknya sejarah telah mencatat bahwa Islam telah memiliki sistem politik Khilafah

yang dijalankan oleh Khalifah yang amanahlah yang mampu mewujudkan

keberdayaan politik ekonomi dan semua asvek hingga mampu mewujudkan

ekspansi kekuasaan di hampir 1/3 belahan dunia menaungi dan memberikan

kesejahteraan warga negara di dalamya baik muslim maupun non muslim. Wallahu

a'lam bis showab. [syahid/voa-islam.com]

- See more at: http://www.voa-islam.com/read/citizens-

jurnalism/2015/12/16/41157/dilema-freeport/#sthash.3xvi67B6.dpuf


10/12

Soal Perpanjangan Kontrak

Freeport, Ini Dilema yang

Dihadapi Pemerintah

Selasa '# O+to)er '#$( $=9'' AIB

Pen*lis 9 Sa)rina !sril

Editor 9 Ba4* Galihhttp://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/10/20/1'225$12/(oal.)erpanjang

an.*ontrak.+reeport.,ni.ilema.ang.ihadapi.)emerintah

JAKARTA, KOMPAS.com- Pemasukan

dariFreeportIndonesia yang sangat besar masuk ke kasnegara menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam

pembahasan kelanjutan kontrak karya perusahaan tambang

asal Amerika Serikat itu untuk terus beroperasi di Indonesia.

Namun, di sisi lain, Istana belum bisa memberikan kepastian

kelanjutan kontrak karena terkendala regulasi.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/10/20/182253126/Soal.Perpanjangan.Kontrak.Freeport.Ini.Dilema.yang.Dihadapi.Pemerintahhttp://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/10/20/182253126/Soal.Perpanjangan.Kontrak.Freeport.Ini.Dilema.yang.Dihadapi.Pemerintahhttp://bisniskeuangan.kompas.com/tag/Freeport?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprdhttp://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/10/20/182253126/Soal.Perpanjangan.Kontrak.Freeport.Ini.Dilema.yang.Dihadapi.Pemerintahhttp://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/10/20/182253126/Soal.Perpanjangan.Kontrak.Freeport.Ini.Dilema.yang.Dihadapi.Pemerintahhttp://bisniskeuangan.kompas.com/tag/Freeport?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprd


11/12

"SoalFreeport, Presiden punya sikap cukup jelas. Berdasar

undang-undang, pembahasan perpanjangan baru dilakukan

dua tahun sebelum berakhir pada tahun 2021," ujar Kepala

Staf Presiden Teten Masduki di Istana Kepresidenan, Selasa

(20/10/2015).

Dengan demikian, pembahasan perpanjangan kontrak

seharusnya baru bisa dilakukan pada tahun 2019. Namun,

dengan kondisi itu, Teten menyebutkan tidak ada perusahaan

tambang yang mau menanamkan investasinya karena tidakada kepastian perpanjangan kontrak.

"Ada enggak yang mau bisnis Rp 10 miliar dollar, tambang

dalam 2 tahun, tambang akan turun, eksplorasi misalnya. Ada

enggak yang mau kalau ternyata tidak pasti ada

perpanjangan. Nah ini dilemtis," kata dia.

Presiden menekankan lima hal harus dipenuhiFreeportjika

ingin melanjutkan kontrak di Indonesia, seperti royalti,

divestasi usaha, kandungan lokal, pembangunan

industrismelter, dan pembangunan Papua. Untuk menyiasati

kendala regulasi itu, kelima poin itu pun dibahas lebih dulu

dalam proses pranegosiasi yang dilakukan mulai sekarang.

Meski terhambat regulasi, Teten menyebutkan pemerintah

juga berkepentingan untuk dalam bisnisFreeportdi

Indonesia.
http://bisniskeuangan.kompas.com/tag/Freeport?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprdhttp://bisniskeuangan.kompas.com/tag/Freeport?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprdhttp://bisniskeuangan.kompas.com/tag/Freeport?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprdhttp://bisniskeuangan.kompas.com/tag/Freeport?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprdhttp://bisniskeuangan.kompas.com/tag/Freeport?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprdhttp://bisniskeuangan.kompas.com/tag/Freeport?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprd


12/12

"Pemerintah berkepentingan agar produksi terus bertambah.

Kalau enggak, APBN langungcollapsekarena gede banget

kan. Maka ini harus disiasati," ucap Teten.

freeport 1

Documents