freeport 3z
TRANSCRIPT
-
7/25/2019 Freeport 3z
1/20
KASUS FREEPORT.3 Juni 2013 pukul 5:54
AMERICA BUILD FROM PAPUA GOLD [NEGARA AMERIKA
DIBANGUN DARI EMAS PAPUA]
Freeport adalah pertambangan emas terbesar di dunia! Namun
termurah dalam biaya operasionalnya. Sebagian kebesaran dan
kemegahan Amerika sekarang ini adalah hasil perampokan resmi
mereka atas gunung emas di Papua tersebut. Freeport banyak
berjasa bagi segelintir pejabat negeri ini, para jenderal dan juga para
politisi busuk, yang bisa menikmati hidup dengan bergelimang harta
dengan memiskinkan bangsa ini. Mereka ini tidak lebih baik daripada
seekor lintah!
Akhir tahun 1996, sebuah tulisan bagus oleh Lisa Pease yang dimuat
dalam majalah Probe. Tulisan ini juga disimpan dalam National
Archive di Washington DC. Judul tulisan tersebut adalah JFK,
Indonesia, CIA and Freeport.
Walau dominasi Freeport atas gunung emas di Papua dimulai sejak
tahun 1967, namun kiprahnya di negeri ini sudah dimulai beberapatahun sebelumnya. Dalam tulisannya, Lisa Pease mendapatkan
temuan jika Freeport Sulphur, demikian nama perusahaan itu
awalnya, nyaris bangrut berkeping-keping ketika terjadi pergantian
kekuasaan di Kuba tahun 1959.
Saat itu Fidel Castro berhasil menghancurkan rezim diktator Batista.
Oleh Castro, seluruh perusahaan asing di negeri itu
dinasionalisasikan. Freeport Sulphur yang baru saja hendakmelakukan pengapalan nikel produksi perdananya terkena imbasnya.
Ketegangan terjadi. Menurut Lisa Pease, berkali-kali CEO Freeport
Sulphur merencanakan upaya pembunuhan terhadap Castro, namun
berkali-kali pula menemui kegagalan.
Ditengah situasi yang penuh ketidakpastian, pada Agustus 1959,
Forbes Wilson yang menjabat sebagai Direktur Freeport Sulphur
melakukan pertemuan dengan Direktur pelaksana East BorneoCompany, Jan van Gruisen. Dalam pertemuan itu Gruisen bercerita
https://id-id.facebook.com/notes/mat-kasdut/kasus-freeport/311014375698904https://id-id.facebook.com/notes/mat-kasdut/kasus-freeport/311014375698904 -
7/25/2019 Freeport 3z
2/20
jika dirinya menemukan sebuah laporan penelitian atas Gunung
Ersberg (Gunung Tembaga) di Irian Barat yang ditulis Jean Jaques
Dozy di tahun 1936. Uniknya, laporan itu sebenarnya sudah dianggap
tidak berguna dan tersimpan selama bertahun-tahun begitu saja diperpustakaan Belanda. Van Gruisen tertarik dengan laporan
penelitian yang sudah berdebu itu dan membacanya.
Dengan berapi-api, Van Gruisen bercerita kepada pemimpin Freeport
Sulphur itu jika selain memaparkan tentang keindahan alamnya, Jean
Jaques Dozy juga menulis tentang kekayaan alamnya yang begitu
melimpah. Tidak seperti wilayah lainnya diseluruh dunia, maka
kandungan biji tembaga yang ada disekujur tubuh Gunung Ersberg ituterhampar di atas permukaan tanah, jadi tidak tersembunyi di dalam
tanah. Mendengar hal itu, Wilson sangat antusias dan segera
melakukan perjalanan ke Irian Barat untuk mengecek kebenaran
cerita itu. Di dalam benaknya, jika kisah laporan ini benar, maka
perusahaannya akan bisa bangkit kembali dan selamat dari
kebangkrutan yang sudah di depan mata.
Selama beberapa bulan, Forbes Wilson melakukan survey dengan
seksama atas Gunung Ersberg dan juga wilayah sekitarnya.
Penelitiannya ini kelak ditulisnya dalam sebuah buku berjudul The
Conquest of Cooper Mountain. Wilson menyebut gunung tersebut
sebagai harta karun terbesar yang untuk memperolehnya tidak perlu
menyelam lagi karena semua harta karun itu telah terhampar di
permukaan tanah. Dari udara, tanah disekujur gunung tersebut
berkilauan ditimpa sinar matahari.
Wilson juga mendapatkan temuan yang nyaris membuatnya gila.
Karena selain dipenuhi bijih tembaga, gunung tersebut ternyata juga
dipenuhi bijih emas dan perak!! Menurut Wilson, seharusnya gunung
tersebut diberi nama GOLD MOUNTAIN, bukan Gunung Tembaga.
Sebagai seorang pakar pertambangan, Wilson memperkirakan jika
Freeport akan untung besar dalam waktu tiga tahun sudah kembali
modal. Pimpinan Freeport Sulphur ini pun bergerak dengan cepat.
-
7/25/2019 Freeport 3z
3/20
Pada 1 Februari 1960, Freeport Sulphur meneken kerjasama dengan
East Borneo Company untuk mengeksplorasi gunung tersebut.
Namun lagi-lagi Freeport Sulphur mengalami kenyataan yang hampir
sama dengan yang pernah dialaminya di Kuba. Perubahan eskalasipolitik atas tanah Irian Barat tengah mengancam. Hubungan
Indonesia dan Belanda telah memanas dan Soekarno malah mulai
menerjunkan pasukannya di Irian Barat.
Tadinya Wilson ingin meminta bantuan kepada Presiden AS John
Fitzgerald Kennedy agar mendinginkan Irian Barat. Namun ironisnya,
JFK malah spertinya mendukung Soekarno. Kennedy mengancam
Belanda, akan menghentikan bantuan Marshall Plan jika ngototmempertahankan Irian Barat. Belanda yang saat itu memerlukan
bantuan dana segar untuk membangun kembali negerinya dari puing-
puing kehancuran akibat Perang Dunia II terpaksa mengalah dan
mundur dari Irian Barat.
Ketika itu sepertinya Belanda tidak tahu jika Gunung Ersberg
sesungguhnya mengandung banyak emas, bukan tembaga. Sebab
jika saja Belanda mengetahui fakta sesungguhnya, maka nilai
bantuan Marshall Plan yang diterimanya dari AS tidak ada apa-
apanya dibanding nilai emas yang ada di gunung tersebut.
Dampak dari sikap Belanda untuk mundur dari Irian Barat
menyebabkan perjanjian kerjasama dengan East Borneo Company
mentah kembali. Para pemimpin Freeport jelas marah besar. Apalagi
mendengar Kennedy akan menyiapkan paket bantuan ekonomi
kepada Indonesia sebesar 11 juta AS dengan melibatkan IMF dan
Bank Dunia. Semua ini jelas harus dihentikan!
Segalanya berubah seratus delapan puluh derajat ketika Presiden
Kennedy tewas ditembak pada 22 November 1963. Banyak kalangan
menyatakan penembakan Kennedy merupakan sebuah konspirasi
besar menyangkut kepentingan kaum Globalis yang hendak
mempertahankan hegemoninya atas kebijakan politik di Amerika.
Presiden Johnson yang menggantikan Kennedy mengambil sikap
yang bertolak belakang dengan pendahulunya. Johnson malah
-
7/25/2019 Freeport 3z
4/20
mengurangi bantuan ekonomi kepada Indonesia, kecuali kepada
militernya. Salah seorang tokoh di belakang keberhasilan Johnson,
termasuk dalam kampanye pemilihan presiden AS tahun 1964, adalah
Augustus C.Long, salah seorang anggota dewan direksi Freeport.Tokoh yang satu ini memang punya kepentingan besar atas
Indonesia. Selain kaitannya dengan Freeport, Long juga memimpin
Texaco, yang membawahi Caltex (patungan dengan Standard Oil of
California). Soekarno pada tahun 1961 memutuskan kebijakan baru
kontrak perminyakan yang mengharuskan 60persen labanya
diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Caltex sebagai salah satu
dari tiga operator perminyakan di Indonesia jelas sangat terpukul olehkebijakan Soekarno ini.
Augustus C.Long amat marah terhadap Soekarno dan amat
berkepentingan agar orang ini disingkirkan secepatnya.
Mungkin suatu kebetulan yang ajaib. Augustus C.Long juga aktif di
Presbysterian Hospital di NY dimana dia pernah dua kali menjadi
presidennya (1961-1962). Sudah bukan rahasia umum lagi jika tempat
ini merupakan salah satu simpul pertemuan tokoh CIA.
Lisa Pease dengan cermat menelusuri riwayat kehidupan tokoh ini.
Antara tahun 1964 sampai 1970, Long pensiun sementara sebagai
pemimpin Texaco. Apa saja yang dilakukan orang ini dalam masa itu
yang di Indonesia dikenal sebagai masa yang paling krusial.
Pease mendapatkan data jika pada Maret 1965, Augustus C.Long
terpilih sebagai Direktur Chemical Bank, salah satu perusahaan
Rockefeller. Augustus 1965, Long diangkat menjadi anggota dewan
penasehat intelejen kepresidenan AS untuk masalah luar negeri.
Badan ini memiliki pengaruh sangat besar untuk menentukan operasi
rahasia AS di Negara-negara tertentu. Long diyakini salah satu tokoh
yang merancang kudeta terhadap Soekarno, yang dilakukan AS
dengan menggerakkan sejumlah perwira Angkatan Darat yang
disebutnya sebagai Our Local Army Friend.
Salah satu bukti sebuah telegram rahasia Cinpac 342, 21 Januari
1965, pukul 21.48, yang menyatakan jika kelompok Jendral Suharto
-
7/25/2019 Freeport 3z
5/20
akan mendesak angkatan darat agar mengambil-alih kekuasaan
tanpa menunggu Soekarno berhalangan. Mantan pejabat CIA Ralph
Mc Gehee juga pernah bersaksi jika hal itu benar adanya.
Awal November 1965, satu bulan setelah tragedi terbunuhnyasejumlah perwira loyalis Soekarno, Forbes Wilson mendapat telpon
dari Ketua Dewan Direktur Freeport, Langbourne Williams, yang
menanyakan apakah Freeport sudah siap mengekplorasi gunung
emas di Irian Barat. Wilson jelas kaget. Ketika itu Soekarno masih sah
sebagai presiden Indonesia bahkan hingga 1967, lalu darimana
Williams yakin gunung emas di Irian Barat akan jatuh ke tangan
Freeport?Lisa Pease mendapatkan jawabannya. Para petinggi Freeport ternyata
sudah mempunyai kontak dengan tokoh penting di dalam lingkaran
elit Indonesia. Mereka adalah Menteri Pertambangan dan
Perminyakan Ibnu Soetowo dan Julius Tahija. Orang yang terakhir ini
berperan sebagai penghubung antara Ibnu Soetowo dengan Freeport.
Ibnu Soetowo sendiri sangat berpengaruh di dalam angkatan darat
karena dialah yang menutup seluruh anggaran operasional mereka.
Sebab itulah, ketika UU no 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing
(PMA) yang draftnya dirancang di Jenewa-Swiss yang didektekan
Rockefeller, disahkan tahun 1967, maka perusahaan asing pertama
yang kontraknya ditandatangani Suharto adalah Freeport!. Inilah kali
pertama kontrak pertambangan yang baru dibuat. Jika di zaman
Soekarno kontrak-kontrak dengan perusahaan asing selalu
menguntungkan Indonesia, maka sejak Suharto berkuasa, kontrak-
kontrak seperti itu malah merugikan Indonesia.
Untuk membangun konstruksi pertambangan emasnya itu, Freeport
mengandeng Bechtel, perusahaan AS yang banyak mempekerjakan
pentolan CIA. Direktur CIA John McCone memiliki saham di Bechtel,
sedangkan mantan Direktur CIA Richards Helms bekerja sebagai
konsultan internasional di tahun 1978.
-
7/25/2019 Freeport 3z
6/20
Tahun 1980, Freeport menggandeng McMoran milik Jim Bob Moffet
dan menjadi perusahaan raksasa dunia dengan laba lebih dari 1,5
miliar dollar AS pertahun.
Tahun 1996, seorang eksekutif Freeport-McMoran, George A.Maley,menulis sebuah buku berjudul Grasberg setelab 384 halaman dan
memaparkan jika tambang emas di Irian Barat itu memiliki deposit
terbesar di dunia, sedangkan untuk bijih tembaganya menempati
urutan ketiga terbesar didunia.
Maley menulis, data tahun 1995 menunjukkan jika di areal ini
tersimpan cadangan bijih tembaga sebesar 40,3 miliar dollar AS dan
masih akan menguntungkan 45 tahun ke depan. Ironisnya, Maleydengan bangga juga menulis jika biaya produksi tambang emas dan
tembaga terbesar di dunia yang ada di Irian Barat itu merupakan yang
termurah di dunia!!
Istilah Kota Tembagapura itu sebenarnya menyesatkan dan salah.
Seharusnya EMASPURA. Karena gunung tersebut memang gunung
emas, walau juga mengandung tembaga. Karena kandungan emas
dan tembaga terserak di permukaan tanah, maka Freeport tinggal
memungutinya dan kemudian baru menggalinya dengan sangat
mudah. Freeport sama sekali tidak mau kehilangan emasnya itu dan
membangun pipa-pipa raksasa dan kuat dari Grasberg-Tembagapur a
sepanjang 100 kilometer langsung menuju ke Laut Arafuru dimana
telah menunggu kapal-kapal besar yang akan mengangkut emas dan
tembaga itu ke Amerika. Ini sungguh-sungguh perampokan besar
yang direstui oleh pemerintah Indonesia sampai sekarang!!!
Kesaksian seorang reporter CNN yang diizinkan meliput areal
tambang emas Freeport dari udara. Dengan helikopter ia meliput
gunung emas tersebut yang ditahun 1990-an sudah berubah menjadi
lembah yang dalam. Semua emas, perak, dan tembaga yang ada
digunung tersebut telah dibawa kabur ke Amerika, meninggalkan
-
7/25/2019 Freeport 3z
7/20
limbah beracun yang mencemari sungai-sungai dan tanah-tanah
orang Papua yang sampai detik ini masih saja hidup bagai di zaman
batu.
Freeport merupakan ladang uang haram bagi para pejabat negeri ini,
yang dari sipil maupun militer. Sejak 1967 sampai sekarang, tambang
emas terbesar di dunia itu menjadi tambang pribadi mereka untuk
memperkaya diri sendiri dan keluarganya. Freeport McMoran sendiri
telah menganggarkan dana untuk itu yang walau jumlahnya sangat
besar bagi kita, namun bagi mereka terbilang kecil karena jumlah laba
dari tambang itu memang sangat dahsyat. Jika Indonesia maumandiri, sektor inilah yang harus dibereskan terlebih dahulu.
[Subhan Hassannoesi: Aktivis Dakwah Papua yang juga anggota
Majlis Muslim Papua (MMP)]
====
Belajar dari Eksistensi Freeport (PT FI)
Sudah menjadi rahasia umum, menurut Harits Abu Ulya Direktur The
CIIA -Community Of Ideological Islamic Analyst- bahwa Kontrak Karya
atau Contract of Work Area yang ditangani pemerintah Orba yang
serbakorup telah mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan
kesejahteraan bagi rakyat. Sejak awal kehadiran PT FI di Mimika
(Kontrak Karya I, 7 April 1967) telah memicu konflik-konflik baru,
utamanya dengan masyarakat adat setempat (Suku Amungme dan
Komoro).
Perlakuan yang tidak akomodatif dari pemerintah dan PT FI terhadap
tuntutan masyarakat setempat mengakibatkan protes-protes yang
terus-menerus baik dilakukan secara terbuka maupun secara laten.
Freeport beroperasi di Indonesia berdasarkan Kontrak Karya yang
ditandatangani pada tahun 1967 berdasarkan UU 11/1967 mengenai
PMA. Dan di tahun 2041, barulah PT FI kembali menjadi milik NKRI.
Lalu siapa yang menikmati hasil dari PT FI selama ini? Negara tidak
memiliki kontrol sama sekali atas kegiatan operasional perusahaan.
-
7/25/2019 Freeport 3z
8/20
Negara hanya memperoleh royalty yang besarnya ditentukan dalam
KK tersebut.
Untuk tembaga, royalty sebesar 1,5% dari harga jual (jika harga
tembaga kurang dari US$ 0.9/pound) sampai 3.5% dari harga jual(jika harga US$ 1.1/pound). Sedangkan untuk emas dan perak
ditetapkan sebesar 1% dari harga jual.
Lalu siapa yang mendapat keuntungan lebih besar dari semua itu?
Tentu saja yang mendapat kue raksasa ini adalah pihak-pihak yang
terlibat dalam pengeleolaan pertambangan ini. Menurut kantor berita
Reuters (PR, 18/3 2006) dinyatakan bahwa empat Big Boss PT FI
paling tidak menerima Rp 126,3 miliar/bulan. Misalnya Chairman ofthe Board, James R Moffet menerima sekira Rp 87,5 miliar lebih
perbulan dan President Director PT FI, Andrianto Machribie menerima
Rp. 15,1 miliar per bulan.Sementara PTFI sendiri mendapat sepuluh
kali lipat dari jumlah bagian deviden yang diterima pemerintah RI. Jika
sebagai pemegang saham 9,36% saja pemerintah mendapatkan
deviden Rp 2 Triliun, maka Freeport McMoran sebagai induk dari PTFI
(pemegang 90,64% saham PTFI) akan mendapat deviden +/- Rp 20
Triliun di tahun 2009.
Lalu apa yang diperoleh masyarakat Papua? Keberadaan PTFI
ternyata tidak membawa berkah bagi masyarakat Papua, sebaliknya
banyak mendatangkan petaka. Sejak awal keberadaan PTFI,
penguasaan tanah adat oleh masyarakat Papua terancam. Dalam
satu klausul KK nya, Freeport diperkenankan untuk memindahkan
penduduk yang berada dalam area KK nya. Itu artinya, Freeport
dibenarkan untuk menguasai tanah adat dan memindahkan penduduk
yang ada di area yang dikuasainya. Padahal ketentuan itu
bertentangan dengan UU No 5/1960 tentang Ketentuan Pokok
Agraria. Namun nyatanya ketentuan KK itu lah yang dilaksanakan.
Masalah berikutnya dalah masalah lingkungan. Diataranya, tanah
adat 7 suku, diantaranya amungme, diambil dan dihancurkan pada
saat awal beroperasi PTFI. Limbah tailing PT FI telah menimbun
sekitar 110 km2 wilayah estuari tercemar, sedangkan 20 40 km
-
7/25/2019 Freeport 3z
9/20
bentang sungai Ajkwa beracun dan 133 km2 lahan subur terkubur.
Saat periode banjir datang, kawasan-kawasan suburpun tercemar
Perubahan arah sungai Ajkwa menyebabkan banjir, kehancuran hutan
hujan tropis (21 km2), dan menyebabkan daerah yang semula keringmenjadi rawa. Para ibu tak lagi bisa mencari siput di sekitar sungai
yang merupakan sumber protein bagi keluarga. Gangguan kesehatan
juga terjadi akibat masuknya orang luar ke Papua. Timika, kota
tambang PT FI , adalah kota dengan penderita HIV AIDS tertinggi di
Indonesia (www.jatam.org).
Masalah lain adalah masalah HAM. Banyak kasus pelanggaran HAM
yang terjadi di wilayah kerja Freeport yang ditengarai dilakukan untukmenjamin keberlangsungan operasional perusahaan.
Pertarungan Internasional
Tak bisa dipungkiri bahwa selama ini Amerikalah yang menangguk
keuntungan terbesar dari eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam di
Papua, kalau tidak boleh dikatakan satu-satunya. Dan diyakini
kekayaan yang masih tersimpan di balik bumi Papua jauh lebih besar
lagi. Tentu saja semua itu akan membuat negara dan para kepitalis di
luar Amerika meneteskan air liur dan iri untuk bisa ikut menikmatinya.
Karena itu dalam masalah Papua pasti juga terjadi pertarungan
kekuatan internasional. Aromanya pun memang bisa dicium dengan
kuat, mereka bermain dengan isu Demokratisasi, HAM dan
Lingkungan.Inggris dengan operasi intelijennya juga respek pada
Papua, Australia juga selalu mencari celah-celah untuk ambil
keuntungan, dan begitu juga negara-negara kecil di kawasan
Pasifik.Mereka mengimpikan bisa mendapatkan berkah mutiara
hitam Papua.
Jika dilihat pada tingkat internasional, selama ini AS menggunakan
kasus Papua sebagai alat penekan. Misalnya, AS menggunakan
kasus pelanggaran HAM diantaranya yang terjadi di Papua untuk
sebagai alasan menjatuhkan embargo terhadap TNI. Padahal selama
ini sudah menjadi rahasia umum jika keberadaan TNI termasuk Polri
ditengarai banyak demi kepentingan PT FI yang nota bene
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.jatam.org%2F&h=ZAQFRrNEi&s=1http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.jatam.org%2F&h=ZAQFRrNEi&s=1 -
7/25/2019 Freeport 3z
10/20
mengalirkan kekayaan bumi Papua ke AS. Begitu pula saat anggota
Kongres AS yaitu Donald M. Payne (asal Newark, New Jersey) dan
Eni FH Faleomafaega (Samoa Amerika) yang membuat surat kepada
Menteri Luar Negeri AS dan Sekjen PBB tahun 2005, mempersoalkanlegalitas proses bergabungnya Papua ke dalam NKRI melalui
PAPERA pada 14 Juli-2 Agustus 1969, saat itu sedang terjadi
negosiasi tentang pengelolaan Blok Cepu yang akhirnya PSC
(Production Sharing Contract)-nya didapat oleh Exxon Mobile tahun
2006 tepatnya setelah kunjungan Menlu AS kala itu Condoleeza Rice
pada 14-15 Maret 2006. Entah ada hubungannya atau tidak, yang
jelas setelah kontrak PSC blok Cepu yang memiliki cadangan minyaklebih dari 2 miliar barel diperoleh Exxon Mobile, pihak-pihak di AS pun
tidak lagi getol menyuarakan kasus Papua.
Adapun negara yang secara terbuka mendukung propaganda
kemerdekaan Papua sebenarnya tidak banyak. Hanya beberapa
negara kecil di Pasifik. Tercatat hanya negara Solomon, Nauru dan
Vanuatu tiga negara kecil di Pasifik yang terang-terangan mendukung
kemerdekaan Papua. Bahkan berbagai gerakan separatis OPM,
secara legal telah membuka perwakilan di Vanuatu, memanfaatkan
gerakan melanesian brotherhood.
Di sisi lain Australia memiliki sikap terbuka yang berubah-ubah
mengikuti partai yang berkuasa. Dukungan dari pihak-pihak di
Australia diberikan oleh beberapa senator, akademisi dan beberapa
orang dari kalangan media. Dukungan pemerintah Australia terlihat
menguat ketika Partai hijau berkuasa. Namun secara terus menerus
Australia menjadi salah satu basis propaganda pro kemerdekaan
Papua. Peran Australia ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Inggris
mengingat secara tradisional para politisi dan kebijakan Australia
banyak dipengaruh oleh Inggris.
Diluar semua itu, Inggris sebenarnya tidak bisa dikatakan terlepas dari
pertarungan dalam kasus Papua. Memang sikap Inggris yang formal
mengakui kedaulatan dan keutuhan NKRI termasuk di dalamnya
Papua adalah bagian integral dari NKRI. Namun sudah menjadi
-
7/25/2019 Freeport 3z
11/20
semacam rahasia umum bahwa meski sikap formalnya demikian,
negara-negara barat juga kerap menjalankan aktifitas rahasia melalui
dinas intelijennya. Dalam kasus mencuatnya video penyiksaan di
Papua pada tahun lalu, misalnya, kampanye Free West Papua yangmerilis video penyiksaan TNI terhadap anggota Organisasi Papua
Merdeka (OPM), ternyata mendapat dukungan dari politisi Inggris
terutama yang ada di Parlemen. Badan Intelijen Inggris, Secret
Intelligence Service (SIS) atau M16, diduga berada di balik sikap
dukungan parlemen Inggris terhadap kemerdekaan Papua itu.
Kemampuan M16 sudah teruji sejak Perang Dunia I dan II. Bahkan
M16 terlibat dalam sejumlah kudeta penggulingan kekuasaan diberbagai negara.
Begitu pula dukungan Inggris itu tampak dari ditampungnya tokoh
kemerdekaan Papua, Benny Wenda. Benny Wenda yang tinggal di
Inggris, mendirikan Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP)
pada Oktober 2008. Ia mendapat dukungan dari sejumlah politisi,
terutama yang berada di Inggris. Dia pula yang terlibat aktif atau
sebagai penggerak International Lawyer for West Papua (ILWP) yang
pada 2 Agustus lalu menyelenggarakan konferensi propaganda
kemerdekaan Papua, bertempat di East School of the Examination
Schools, 75-81 High Street, Oxford dengan mengusung tema tentang
kemerdekaan Papua : West Papua ? The Road to Freedom.
Semua itu menunjukkan bahwa di dalam masalah Papua itu juga
dimasuki oleh pertarungan internasional. Apapun perubaha besar
yang terjadi di Papua, pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari
pertarungan internasional itu. Dalam hal ini tentu AS tidak akan mau
kehilangan segala keuntungan yang telah didapatkannya selama ini.
Disisi lain Inggris dan Australia terus berusaha untuk bisa turut
menanamkan pengaruh di sana dan menikmati keuntungan termasuk
kekayaan alam bumi Papua yang melimpah.
Akar Masalah Papua dan Penyelesaiannya Secara Total
Dari paparan di atas terlihat bahwa konflik di Papua terjadi karena
kebijakan ala ideologi kapitalisme yang menyerahkan kekayaan alam
-
7/25/2019 Freeport 3z
12/20
kepada swasta asing yang dalam hal ini Freeport. Begitu Freeport ada
di bumi Papua, maka sejak saat itu pula terjadi konflik yang terus
menerus.
Sebab lain yang juga berperan besar memunculkan tuntutan rakyatPapua atas menentukan nasib mereka sendiri adalah terjadinya
kezaliman dan ketidakadilan terhadap mereka. Begitu pula tidak
adanya pendistribusian kekayaan alam yang ada di wilayah mereka
untuk membangun dan memajukan Papua dan meningkatkan taraf
hidup masyarakat Papua. Asumsinya adalah bahwa semua itu terjadi
karena yang memerintah dan mengelola semua itu bukan orang asli
Papua. Jika Papua diperintah dan kekayaannya diatur oleh orangPapua sendiri, atau jika mereka bisa menentukan kebijakan
pengelolaan wilayah mereka sendiri, maka dianggap semua itu akan
berubah total, kemajuan akan bisa diujudkan di Papua dan taraf hidup
masyarakatnya pasti meningkat.
Masalah pengelolaan kekayaan alam dan pendistribusian kekayaan
yang tidak merata dan tidak memberikan kesejahteraan bagi rakyat di
wilayah tempat kekayaan alam itu berada sebenarnya bukan khas
masalah Papua. Masalah itu juga dialami oleh semua wilayah negeri
ini, bahkan yang di pulau Jawa sekalipun. Daerah Cepu, Cikotok,
Indramayu dan lainnya yang disitu minyaknya disedot dan atau
emasnya dikeruk, masyarakatnya juga tidak bisa menikmati hasil dari
kekayaan alam di wilayah mereka itu. Banyak masyarakat di daerah
itu yang masih didera kemiskinan dan keterbelakangan. Sebabnya
tidak lain karena kebijakan pengelolaan perekonomian ala kapitalis
yang menyerahkan kekayaan alam itu kepada swasta dan terutama
asing. Sehingga pihak swasta asing itulah yang paling menikmati hasil
dari kekayaan yang merupakan milik rakyat negeri ini secara
keseluruhan itu.
Maka selama pengelolaan kekayaan alam masih menggunakan
model ekonomi kapitalisme maka keadaan ketidakadilan ekonomi
semacam itu akan terus terjadi. Kekayaan negeri tatap tidak akan
terdistribusi secara merata. Kesenjangan akan tetap menganga.
-
7/25/2019 Freeport 3z
13/20
Karena itu kemerdekaan bukanlah solusi untuk menghilangkan
ketidakadilan ekonomi itu. Malah kemerdekaan bisa menjadi pintu
yang lebih lebar bagi penetrasi lebih dalam bagi pengelolaan ekonomi
menurut model kapitalisme. Apalagi jika kemerdekaan itu atas belaskasihan (bantuan) asing, dalam hal ini misalnya Inggris atau eropa
pada umumnya dan Australia. Dengan mereka keberadaan AS
dengan perusahaan multinasionalnya tidak serta merta bisa diakhiri,
sebaliknya dengan merdeka justru membuka ruang bagi masuknya
kepentingan Inggris (Eropa) dan Australia. Itu artinya dengan
merdeka, justru Papua justru makin menjadi jarahan pihak asing. Dan
hampir dapat dipastikan bahwa model pengelolaan ekonominya jugaakan tetap model kapitalisme dan karenanya penjarahan kekayaan
bumi Papua nantinya justru akan makin merajalela.
Begitu pula berbagai kekerasan atau kejahatan lingkungan, tidak akan
serta merta bisa dihilangkan dengan memerdekakan diri. Sebab
semua itu terjadi seiring dengan keberadaan PTFI.Padahal dengan
merdeka, keberadaan Freeport tidak dengan sendirinya hilang. Justru
dengan merdeka akan terbuka peluang bagi Freeport untuk
memperpanjang eksistensinya di bumi Papua dengan jalan
melakukan negosiasi dengan pemerintah baru dan memberikan
keuntungan yang diminta terutama kepada pribadi-pribadi pejabatnya.
Bahkan dengan memisahkan diri justru terbuka peluang bagi
masuknya pihak asing seperti Freeport lebih banyak lagi.
Islam Solusi Masalah Papua
Masalah Papua seperti halnya masalah daerah-daerah lainnya
bahkan masalah seluruh negeri kaum muslim, tidak pernah bisa
dituntaskan dibawah sistem kapitalisme yang diterapkan saat ini.
Masalah itu hanya akan bisa dituntaskan dengan penerapan syariah
Islam secara total.
Dalam hal pengelolaan ekonomi dan kekayaan, Islam menetapkan
bahwa kekayaan alam yang berlimpah depositnya seperti tambang
tembaga dan emas di Papua yang saat ini dikuasai Freeport,
ditetapkan sebagai hak milik umum seluruh rakyat tanpa kecuali.
-
7/25/2019 Freeport 3z
14/20
Kekayaan itu tidak boleh dikuasakan atau diberikan kepada swasta
apalagi swasta asing. Kekayaan itu harus dikelola oleh negara
mewakili rakyat dan hasilnya keseluruhannya dikembalikan kepada
rakyat, diantaranya dalam bentuk berbagai pelayanan kepada rakyat.Maka dalam pandangan sistem Islam ketika diterapkan, kekayaam
alam seperti yang dikelola oleh Freeport dan lainnya itu akan
dikembalikan menjadi kekayaan hak milik umum. Negara haus
mengelolanya dengan pengelolaan demi sebesar-besarnya
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat bukan para pejabat dan
kroninya, pengelolaan yang berkelanjutan tanpa menimbulkan
kerusakan dalam berbagai bentuknya.Kemudian hasil dari pengelolaan berbagai kekayaan alam itu
ditambah dari sumber-sumber pemasukan lainnya akan dihimpun di
kas negara dan didistribusikan untuk membiayai kepentingan
pembangunan dan pelayanan kepada rakyat. Dalam hal
pendistribusian itu, yang dijadikan patokan adalah bahwa setiap
daerah akan diberi dana sesuai kebutuhannya tanpa memandang
berapa besar pemasukan yang berasal dari daerah itu. Dalam hal
menetapkan besaran kebutuhan itu, maka yang menjadi patokan
adalah kebutuhan riil mulai dari yang pokok lalu ke yang pelengkap
dan seterusnya. Dalam hal itu juga akan diperhatikan masalah
pemerataan dan kemajuan semua daerah. Sebab Islam mewajibkan
negara untuk menjaga keseimbangan perekonomian agar kekayaan
tidak hanya beredar di kalangan orang kaya atau di kalangan tertentu
atau di daerah tertentu saja.
Dalam hal perlakuan kepada rakyat, maka Islam mewajibkan berlaku
adil kepada seluruh rakyat bahkan kepada semua manusia. Dalam
Sistem Islam tidak boleh ada deskriminasi atas dasar suku, etnis,
bangsa, ras, warna kulit, agama, kelompok dan sebagainya dalam hal
pemberian pelayanan dan apa yang menjadi hak-hak rakyat. Islam
pun mengharamkan cara pandang, tolok ukur dan kriteria atas dasar
suku bangsa, etnis, ras, warna kulit dan cara pandang serta tolok ukur
sektarian lainnya. Islam menilai semua itu sebagai keharaman dan hal
-
7/25/2019 Freeport 3z
15/20
yang menjijikkan. Bahkan dalam Islam, siapa saja yang menyeru,
membela atau berperang dan mati demi ashabiyah (sektarianisme)
maka dia tidak termasuk umat Muhammad dan neraka menjadi
tempat yang lebih layak untuknya. Hal ini menjadi salah satu faktoryang mengikis deskriminasi di masyarakat dan mewujudkan
keharmonisan di tengah masyarakat.
Sementara itu dalam hal kerusakan lainnya, Islam menetapkan bahwa
penguasa adalah rain (pemelihara) urusan rakyat dan dia akan
dimintai pertanggungjawaban di akhirat atas sejauh mana
terpeliharanya urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan rakyat.
Maka konsekuensinya adalah segala hal apalagi kebijakan yangberpotensi merugikan kepentingan rakyat maka harus di selesaikan
dan dihilangkan. Itu artinya segala kebijakan dan praktek yang
berpotensi menimbulkan kerusakan baik lingkungan, sosial,
kesehatan, dan sebagainya harus dihentikan dan dihilangkan. Apalagi
Islam dengan tegas mengharamkan segala bentuk kerusakan dan
pembuat kerusakan di muka bumi atau mufsidun diancam dengan
siksa neraka.
Untuk menjamin agar sistem Islam itu berjalan secara konsekuen dan
konsisten maka Islam membuka ruang selebar-lebarnya bagi
masyarakat secara individual ataupun kelompok untuk mengoreksi
dan menyampaikan kritik kepada penguasa. Bahkan Islam
menetapkan koreksi dan kritik kepada penguasa itu sebagai
kewajiban. Kemudian jika penguasa dan aparat negara melakukan
kezaliman atas rakyat baik individu maupun kelompok apalagi
komunitas, maka rakyat secara individual ataupun kelompok diberi
ruang yang luas untuk mengadukan dan memperkarakan kezaliman
itu kepada Mahkamah Mazhalim agar kezaliman itu segera
dihilangkan. Bandingkan dengan sistem kapitalisme demokrasi
bahkan yang dipraktekkan di negara kampiun demokrasi sekalipun,
adalah langka rakyat apalagi secara individual bisa memperkarakan
dan menuntut penguasa apalagi kepala negara ke muka pengadilan.
Apalagi di dalam sistem kapitalisme demokrasi yang dipraktekkan di
-
7/25/2019 Freeport 3z
16/20
seluruh dunia saat ini, rasanya tidak ada badan semacam Mahkamah
Mazhalim seperti yang ada di dalam Sistem Islam yang terus ada
untuk menghilangkan segala bentuk kezaliman negara dan penguasa
atas rakyat. Yang ada di dalam sistem kapitalisme demokrasi adalahpara pejabat dan penguasa menjadi kelas yang nyaris tak bisa
disentuh oleh hukum.
Jadi menyelesaikan masalah Papua dan daerah-daerah lain, adalah
dengan menghilangkan kezaliman dan ketidakadilan yang terjadi;
mengelola kekayaan negeri demi kemakmuran dan kesejahteraan
rakyat; mendistribusikan kekayaan itu secara merata dan berkeadilan;
memberikan keadilan kepada semua tanpa deskriminasi atas dasarsuku, etnis, warna kulit, ras, agama, kelompok dan cara pandang dan
kriteria sektarian lainnya. Juga dengan mewujudkan pemerintah yang
bisa menjalankan semua itu, pemerintah yang betul-betul berperan
sebagai rain pengatur dan pemelihara segala urusan dan
kemaslahatan rakyat. Dan tunuk itu masyarakat harus memiliki
peluang dan diberi ruang untuk mengoreksi penguasa jika terjadi
kebengkokan sehngga bisa dijamin pelaksanaannya secara
konsekuen dan konsisten. Semua itu hanya bisa diwujudkan melalui
penerapan Sistem Islam secara total dalam bingkai institusi
kekuasaan yang islami yaitu al-Khilafah Rasyidah.
Dengan melihat pola pendekatan yang dilakukan pemerintah, dan
kurang sensitifnya elit partai di pusat, tampaknya akan terjadi
pengulangan kesalahan terhadap penanganan Papua. Dan itu berarti,
mengharapkan kemakmuran dan kesejahteraan untuk masyarakat
Papua dari para penguasa RI menjadi semakin jauh. Karena
pemimpin negeri ini bukan sedang memimpin rakyat, melainkan
membangun citra pribadi dan kepentingan kelompok atau partai.
[Novita Aryani M.Noer
-
7/25/2019 Freeport 3z
17/20
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/12/03/nyqyl4377-ini-
empat-dilema-pemerintah-menghadapi-reeport
Ini Empat DilemaPemerintah
Menghadapi Freeport!ep: c35/ !ed: #eguh $irmansyah
!epublika/!akhma%aty &a'lang
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/12/03/nyqyl4377-ini-empat-dilema-pemerintah-menghadapi-freeporthttp://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/12/03/nyqyl4377-ini-empat-dilema-pemerintah-menghadapi-freeporthttp://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/12/03/nyqyl4377-ini-empat-dilema-pemerintah-menghadapi-freeporthttp://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/12/03/nyqyl4377-ini-empat-dilema-pemerintah-menghadapi-freeport -
7/25/2019 Freeport 3z
18/20
(enteri )*+( *udirmn *aid menyerahkan transkrip bukti rekaman kepada hakim
(,+ saat berlangsungnya sidang perkara *etya oanto di (ahkamah ,ehormatan
+e%an (,+ ,ompleks arlemen akarta !abu 2/12.
!)&6,.89.6+ ,!# (enteri )*+( *udirman*aid menegaskan hubungan pemerintah dengan #.
$reeport 6ndonesia berada dalam satu dilema besar.
#erdapat empat dilema menyangkut hubungan di
antara keduanya.
)mpat dilema tersebut di antaranya pertama
$reeport mendapatkan perpan;angan 50 tahun dan
akan mendapatkan perpan;angan dua kali 10 tahun.
,arena kontrak adalah kontrak yang
masih dihargai. #api eraturan emerintah
mengatakan kepada siapapun yang memiliki kontrak
karya tidak bisa memberikan penin;auan
perpan;angan sampai dua tahun ;elas selesainya
kontrak? katanya menegaskan *elasa 2/12.
-
7/25/2019 Freeport 3z
19/20
ersoalan kedua yakni dalam kontrak pada 1@@1
menyebutkan hukum berlaku atas kontrak ini adalah
aturan yang terbit sampai dengan ditandatanganinyakontrak karya itu. ihak $reeport menasirkan hukum-
hukum yang terbit atau dilahirkan pemerintah
sesudah tahun itu dianggap tidak berlaku bagi
kontrak tersebut.
,emudian (enteri *udirman *aid ;uga menyebutkan
dilema ketiga bah%a dalam kontrak disebutkan
pemerintah tak bisa menasionalisasi kontrak karya ini
sepan;ang per;an;ian masih berlaku. ,eempat selesai
dengan kontrak ini maka saham atau peralihan
saham dihitung dengan harga pasar.
-
7/25/2019 Freeport 3z
20/20
tanpa sepengetahuan residen maka orang itu tidak
tahu. ,arena bahkan saya membahas dranya dengan
residen. +an residen mengatakan kalau beginisudah cukup bagi $reeport ya diteruskan sa;a. +an
$reeport mengatakan ini cukup membantu?
ungkapnya
,amis 03 +esember 2015 03:07 B6