FRAUD YANG TERJADI DI PERBANKAN KHUSUS DI BPR

Tindomora Siregar

1

Bank

Kegiatan Operasional Bank Perkreditan Rakyat 1

Executive Summary

2

Bank Yang Dilikuidasi 2

Fraud Di Bidang Perbankan 3

Ketentuan Tipibank 4

Penanganan Tipibank 5

Modus Operandi Tipibank/Fraud 6

\ 7 Metode Pendeteksian dan Pencegahan Fraud

\ 8 TANYA JAWAB/DISKUSI

1. KEGIATAN OPERASIONAL BANK PERKREDITAN RAKYAT

4

SEJARAH BPR

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank perdesaan yang lahir pada tanggal 16 Desember 1895 di Purwokerto.

Pada tahun 1988, Pemerintah melalui Paket Deregulasi Perbankan 28 Oktober 1988 (PAKTO-88) memberikan kemudahan pendirian BPR. Salah satunya berupa Keputusan Presiden No.38 Tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat, yang menyatakan bahwa guna memenuhi pelayanan jasa-jasa perbankan dan lebih menunjang kegiatan perekonomian masyarakat dipandang perlu menyediakan pelayanan jasa perbankan bagi masyarakat perdesaan.

Bank

Direksi

5

SEJARAH BPR

Di dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No.1064/KMK.00/1988 tentang Pendirian dan Usaha Bank Perkreditan Rakyat dinyatakan bahwa “tugas bank (BPR) diarahkan untuk menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan serta untuk mengurangi praktek-praktek ijon para pelepas uang”.

Bank

Direksi

6

KEGIATAN USAHA BPR

DOs:

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Memberikan kredit.

Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasakan prinsip bagi hasil, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

7

KEGIATAN USAHA BPR

DON’Ts: Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.

Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing

Melakukan penyertaan modal.

Melakukan usaha perasuransian.

Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana diuraikan pada huruf a. di atas.

8

PENGHIMPUNAN DANA BPR

• Dana masyarakat merupakan sumber dana utama bagi suatu bank, mengingat dana masyarakat ini merupakan bagian terbesar dari keseluruhan sumber dana yang diperoleh bank.

• Dana pihak ketiga BPR terdiri dari deposito berjangka dan tabungan.

DANA MASYARAKAT

• Dana bank atau modal bank berasal dari para pemegang saham. • Fungsi modal adalah disamping untuk mengembangkan usaha

juga dimaksudkan untuk menutup risiko yang mungkin terjadi. • Dana bank lain pada umumnya bersifat pelengkap dan dana

tersebut digunakan antara lain untuk melancarkan likuiditas atau mengembangkan usaha.

DANA BANK DAN BANK LAIN

9

PENYALURAN DANA BPR

Penyaluran dana kepada masyarakat disebut dengan pemberian kredit oleh Bank Konvensional atau pembiayaan oleh bank syariah (Bank berdasarkan prinsip Syariah).

Pengelolaan kredit harus dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal.

Bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan debitur untuk melunasi hutangnya dengan melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur.

Penyaluran dana tidak boleh terpusat pada peminjam tertentu (diatur dalam ketentuan BMPK).

Penyaluran dana antar bank dilakukan untuk berbagai tujuan guna membantu kegiatan bank satu sama lain.

2. Bank Yang Dilikuidasi

Bank

Jumlah BPR/S Yang di Tutup (63)

Tahun BPR/S

2012 1

2013 9

2014 6

2015 2

Total 63

Tahun BPR/S

2006 6

2007 5

2008 4

2009 6

2010 10

2011 14

Citra Makmur, Carano Nagari, Koperasi Jawabarat, Bungo Mandiiri, Arthasraya, Tugu

Kencana, Lumasindo, Vox Moder, Mutiara Artha, Cahaya Nagari, Cakra Darma, Kujang Artha,

Cinere Artha, Kapital Metro, Salido, Sukamandi, Pundi Artha, Indomitra, Syarifhidayatullah,

Iswara, Mustika, Tripilar, Cimahi, Berok Gunung, Sukowati, Mudik Air, Artha Nagari, Bojong Picung,

Sadayana, SMAdang, Bank IFI

Nama Bank yg Dilikuidasi al.:

1. Pemegang Saham 2. Pengurus (Direksi dan Komisaris) Daftar Orang Tercela (DOT) 3. Bagi pegawai lain akan menjadi catatan (track record) 4. Jika ada unsur tipibank akan diproses lbh lanjut

Dampak Suatu Bank Dilikuidasi:

3. FRAUD DI BIDANG PERBANKAN

Kenapa Terjadi Fraud?

Kejahatan terjadi disebabkan dua hal:

1. Adanya Niat dari pelaku

2. Adanya kesempatan utk melakukannya

Untuk itu, perlu ada pengawasan atau Audit yang dilakukan secara reguler, dan lebih baik dilakukan secara mendadak

Kenapa Terjadi Fraud?

Fraud/Kejahatan dilakukan untuk tujuan:

1. Kepentingan/keuntungan pribadi secara Keuangan

2. Untuk memperbaiki performance Bank

3. Alasan lainnya………………

Baik dengan sendiri maupun bekerja sama dengan pihak lain (eksternal/internal)

17

PENYIMPANGAN DI BIDANG PERBANKAN

1. Pencatatan Tabungan, Deposito Fiktif

2. Tidak dicatat/sebagian adanya setoran dana utk Tabungan, Deposito

3. Penarikan Tabungan oleh Oknum Pegawai Bank tanpa sepengetahuan Nasabah

4. Penarikan dana dari Tabungan Pasif

5. Pencairan Deposito tanpa diketahui Nasabah

6. Pencairan Deposito Nasabah oleh Oknum bekerja sama dengan oknum Pegawai Bank

Penghimpunan Dana, al. :

18

PENYIMPANGAN DI BIDANG PERBANKAN

7. Pembukaan rekening tanpa sepengetahuan Nasabah

8. Teller menarik dana Nasabah

9. Teller/CS meminta Nasabah untuk menandatangani slip penarikan kosong

10. Teller/CS menerima titipan buku Tabungan

11. Bilyet Deposito Ganda

Penghimpunan Dana, al. :

19

PENYIMPANGAN DI BIDANG PERBANKAN

1. Kredit Fiktif/Topengan 2. Penempatan Deposito Antar Bank Fiktif 3. Jaminan tidak dikuasai oleh Bank 4. Penilaian Jaminan terlalu tinggi 5. Rekayasa Pemberian Kredit 6. Jaminan telah diserahkan kepada

nasabah tetapi kredit belum lunas

Penanaman Dana, al. :

20

PENYIMPANGAN DI BIDANG PERBANKAN

7. Setoran Angsuran kredit disalahgunakan oleh oknum Pegawai

8. Pencairan Kredit tidak sesuai dengan Offering Letter

9. Oknum Pegawai Bank meminta Dana/Fee kepada Debitur

10. Double Pembiayaan 11. Usia Nasabah di mark up 12. Setiap pencairan kredit, Komut

mengenakan Rp100 ribu

Penanaman Dana, al. :

21

PENYIMPANGAN DI BIDANG PERBANKAN

1. Pembelian barang/jasa lebih mahal dr harga pasar (mark-up biaya)

2. Penggelapan pendapatan Bank (denda, bunga kredit, dsb)

3. Transaksi yang merugikan/mengurangi keuntungan Bank

4. Penggelapan pajak, window dressing, dsb.

Transaksi Bank lainnya, al. :

4. KETENTUAN TIPIBANK

TIPIBANK RAHASIA BANK Pasal 47 UU Perbankan (rahasia bank): Ayat 1

• Barang siapa • tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud

dlm Pasal 41, Pasal 41A & Pasal 42,

• dgn sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi utk memberikan keterangan sebagaimana

dimaksud dlm Pasal 40,

• diancam dgn pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) thn & paling lama 4 (empat) thn serta

denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) & paling banyak

Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Ayat 2

• Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya

• yang dgn sengaja memberikan keterangan yg wajib dirahasiakan menurut pasal 40,

• diancam dgn pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) thn & paling lama 4 (empat) thn serta

denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) & paling banyak

Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 47A :

• Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank

• yg dgn sengaja tidak memberikan keterangan yg wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dlm

Pasal 42A & Pasal 44A,

• diancam dgn pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) thn & paling lama 7(tujuh) thn serta

denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) & paling banyak

Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 40

Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan

simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41,

Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A.

Lanjutan……

Untuk kepentingan perpajakan, atas perintah tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia : - Kepentingan penagihan piutang bank oleh BUPLN / PUPN, atas izin Komisioner Otoritas Jasa Keuangan; - Kepentingan peradilan perkara pidana, atas izin Komisioner OJK ; - Kepentingan peradilan dalam perkara perdata; - Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank; - Pemintaan atau persetujuan tertulis nasabah; - Kepentingan ahli waris yang sah dari nasabah.

TINDAK PIDANA BERKAITAN DGN PENGAWASAN BANK OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Pasal 48 Ayat (1)

Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yg

dgn sengaja tdk memberikan keterangan yg wajib dipenuhi sebagaimana

dimaksud dlm Pasal 30 ayat (1) & ayat (2) & Pasal 34 ayat (1) & ayat (2),

diancam dgn pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) thn & paling lama 10

(sepuluh) thn serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima

milyar rupiah) & paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

Pasal 48 Ayat (2)

Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank

yg lalai memberikan keterangan yg wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud

dlm Pasal 30 ayat (1) & ayat (2) & Pasal 34 ayat (1) & ayat (2),

diancam dgn pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) thn & paling lama

2 (dua) thn dan/atau denda sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu

milyar rupiah) & paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

TINDAK PIDANA BERKAITAN DENGAN KEGIATAN USAHA

Pasal 49 Ayat (1) UU Perbankan : Anggota Dewan Komisaris, Direksi / pegawai bank yg dgn sengaja : a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu ....; b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak

dilakukannya pencatatan ...; c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau

menghilangkan adanya suatu pencatatan …, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan / merusak catatan pembukuan tersebut, dlm pembukuan, laporan, dokumen, laporan kegiatan usaha, lap transaksi, rekening suatu bank,

diancam dengan ancaman dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5

(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang

Kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) & paling banyak

Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah)

Lanjutan …………

Pasal 49 Ayat (2) huruf a Anggota Dewan Komisaris, Direksi/pegawai bank yang dengan sengaja :

• Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui utk menerima

suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang

berharga,

• Utk keuntungan pribadinya atau utk keuntungan keluarganya, dlm rangka

mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi org lain dlm memperoleh

uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank,

• Atau dlm rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat

wesel, surat promes, cek, & kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya

• Ataupun dlm rangka memberikan persetujuan bagi org lain utk

melaksanakan penarikan dana yg melebihi batas kreditnya pada bank;

Pasal 49 ayat (2) huruf b • Tidak melaksanakan langkah-langkah yg diperlukan utk memastikan

ketaatan bank thd ketentuan dlm UU ini & ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya yang berlaku bagi bank;

Diancam pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8

(delapan) thn serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar

rupiah) & paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI DAN PEMEGANG SAHAM

Pasal 50

• Pihak terafiliasi yg dgn sengaja tdk melaksanakan langkah-langkah yg diperlukan utk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dlm Undang-undang ini & peraturan perundang-undangan lainnya yg ber laku bagi bank,

• Diancam dgn pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) thn & paling lama 8 (delapan) thn serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) & paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

Pasal 50 A

• Pemegang saham yg dgn sengaja menyuruh Dewan Direksi, Direksi atau pegawai Bank utk melakukan atau tdk melakukan tindakan yg mengakibatkan bank tdk melaksanakan langkah-langkah yg diperlu kan utk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dlm Undang undang ini & ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yg berlaku bagi Bank,

• Diancam dgn pidana penjara sekurang-kurang nya 7 (tujuh) thn & paling lama 15 (lima belas) thn serta denda se kurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) & paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah)”.

5. PENANGANAN TIPIBANK

1. Bank 2. Otoritas Pengawas Bank 3. Pihak-Pihak Lain

PIHAK-PIHAK YANG DAPAT MELAPORKAN TIPIBANK

PELAKU TIPIBANK

Pelaku perbuatan pidana yg diatur dalam

ketentuan pidana UU Perbankan bersifat

limitatif, yaitu :

1. Anggota Dewan Komisaris Bank,

2. Direksi Bank,

3. Pegawai Bank,

4. Pihak Terafiliasi dengan Bank dan

5. Pemegang Saham.

6. MODUS OPERANDI

Masyarakat

33

Tidak Mencatat Setoran Deposito Nasabah

9 nasabah setor dana utk deposito,

total Rp2.180 juta 1

Terbitkan 26 bilyet deposito, namun

tdk tercatat di pembukuan Bank ABC

Pencairan ditangani langsung oleh

Mr. X

2

3

Mr. X - KOMUT Nasabah

Teller Menarik Dana Nasabah Tabungan

Bank

a. Tandatangan Asli, Nasabah tlh menandatangani form

penarikan kosong

b. Buku Tabungan ada di Bank

c. Diketahui pada saat nasabah akan melakukan pengecekan

saldo

Teller

Tn.X (Penabung)

Tarik Uang, 20 kali Rp30 jt

Teller Menarik Dana Nasabah Tabungan

Bank

a. Pendebetan tanpa sepengetahuan Nasabah

b. Tandatangan Nasabah dipalsukan

c. Buku Tabungan ada di Bank

d. Diketahui pada saat nasabah akan menarik dananya

Teller

Tn.X (Penabung)

Tarik Uang, 10 kali Rp650 jt

36

Direktur

Utama

PT. BPR

DIREKTUR BANK MEMINTA KOMISI KEPADA

DEBITUR

Debitur

Provisi Administrasi

Komisi

Bukti setoran

komisi

Komisi

1

2

3

4

5

6 7

8

37

PT. BPR

REKAYASA PEMBERIAN KREDIT

Debitur,

Dir PT X

Dir PT Y

Pembayaran tunggakan 3,4M

1

2. 2,9M

3, 0,9M 4, 1,6M

5. 2,4M

6

Ke dua nasabah mendapatkan kredit

PT X PT. Y

1. Tujuan Pengajuan Kredit untuk Renovasi Rumah

38

Oknum

Peg. Bank

PT. BPR

PEGAWAI BANK MEMINTA UANG KEPADA

DEBITUR

Debitur

1 2

3

4

5

6

7

Uang terima dari Nasabah dan

melalui rekening istri/kel

Kredit Topengan (yg menikmati kredit bukan yg tercantum mengajukan kredit)

Bank

Permohonan Kredit atas nama Tn X,

bank melakukan analisis Tn X

Yang menikmati kredit orang lain Tn. Y

Kredit Cair

1. Oknum Bank Kemungkinan Terlibat 2. Bank tidak terlibat, Petugas Bank kurang teliti 3. Antara Tn. X dan Tn. Y ada kerjasama 4. Diperlukan on the spot ke debitur

1

2

3

Kredit Fiktif (kredit tidak pernah diterima nasabah sebagaimana yg tertulis/tertera dalam akad

Bank

Permohonan Kredit seolah-olah atas nama Tn X (KTP)

Kredit Cair

a. Petugas Bank Terlibat

b. Tn. X tidak pernah membuat permohonan kredit ke Bank

c. Yang menerima kredit orang lain (Tn. Y)

d. Diperlukan on the spot ke debitur

2

1

Tn.Y

Tn.X (Nominee)

Yang menikmati kredit

Pemberian Kredit dua kali (double financing) kepada nasabah yang sama

Bank

Usaha kelontong Bersama

Tn. Ali

Tn. Tegar

Permohonan Kredit

Permohonan Kredit

Bank menyetujui kredit u/usaha kelontong

Bank menyetujui kredit u/usaha kelontong

1

2

3

4

5 • Petugas Bank Terlibat

• Nasabah (Tn. Tegar dan Tn Ali) bekerjasama

• Diperlukan on the spot ke debitur

• Perlu di cek KK utk mengetahui hubungan keluarga

• Usaha kelontong milik Tn Tegar dan Tn Ali mendapat fasilitas dua kali utk

kegiatan yg sama

PENEMPATAN DEPOSITO PADA BANK LAIN ADALAH FIKTIF

1. Direktur Bank mengintruksikan agar uang tunai disiapkan untuk penempatan pada bank umum lain utk deposito

2. Setelah dana diterima, disetorkan ke Bank untuk deposito, bilyet disimpan Direktur 3. Pada saat ditanya petugas bank, bilyet deposito untuk bukkti pembukuan. Dir

menjelaskan disimpan oleh Komisaris untuk disimpan 4. Pada saat jatuh tempo ternyata dana tersebut dicairkan utk rekening dir ybs 5. Deposito setelah jatuh tempo, masih tetap dibuka pada Bank Y

1 2

4

3

Rekg. Ybs

Bank X

Bank X Bank Y

6

5

7

METO7. METODE PENDETEKSIAN dan PENCEGAHAN FRAUD

METODE PENDETEKSIAN FRAUD

1. Kembangkan Wisthler Blower

2. Perhatikan pegawai jika ada perubahan yang diluar kebiasaan

3. Perhatikan pegawai yang tidak mengambil Hak Cuti

4. Cash Opname mendadak

5. Cek Laci Meja Teller/CS

6. Hubungi Nasabah jika ada transaksi relatif besar

7. Kunjungan ke beberapa Nasabah tertentu

PENCEGAHAN FRAUD

1. Lakukan Rotasi/Mutasi Pegawai dengan Rutin

2. Tingkatkan Peranan Supervisi di setiap step transaksi

3. Pemahaman terhadap SOP

4. Law Enforcement yang Adil

5. Tingkatkan pemahaman bahwa dana yang kita kelola adalah dana masyarakat

6. Wajib melaksanakan cuti (block life)

7. Tidak diperkenankan menerima titipan nasabah (buku tabungan, bilyet deposito, setoran)

METO8. TANYA JAWAB/DISKUSI

47